partai: Gelora

  • Pengusaha Beberkan Dampak Batalnya Konser Dua Lipa di Jakarta

    Pengusaha Beberkan Dampak Batalnya Konser Dua Lipa di Jakarta

    Jakarta – Penyanyi beken asal Inggris, Dua Lipa , mengumumkan pembatalan konser di Indonesia Arena, kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta. Pembatalan konser diumumkan kurang dari 24 jam jelang pelaksanaan konser yang seharusnya berlangsung hari ini, Sabtu 9 November 2024.

    Pembatalan dilakukan karena alasan keamanan panggung. Wakil Ketua Umum Kadin bidang penyelenggaraan, Ria Yusnita menyayangkan terjadinya pembatalan tersebut.

    Menurut Ria, konser musisi internasional seperti Dua Lipa akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian.

    “Penyelenggaraan konser akan berdampak pada peningkatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sektor UMKM pun akan merasakan dampaknya dari penyelenggaraan konser ini, seperti penjualan makanan, minuman dan merchandise,” papar Ria dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

    Pembatalan mendadak seperti ini tentu menimbulkan kerugian yang tidak sedikit yang dialami berbagai pihak, mulai dari penjual makanan minuman yang sudah mempersiapkan makanan yang akan dijual, penjual merchandise yang sudah memproduksi merchandise hingga hotel yang mengalami pembatalan.

    “Selain kerugian yang dialami berbagai pelaku usaha, pembatalan konser Dua Lipa karena alasan keamanan panggung ini bisa menimbulkan persepsi yang tidak baik bagi Indonesia di mata internasional, karena promotor dan vendornya dianggap tidak memiliki kualifikasi yang sesuai standar musisi internasional,” tambah Ria.

    Untuk itu Kadin mendorong pemerintah menerapkan aturan dan kebijakan yang tegas mengenai sertifikasi profesi pelaku industri penyelenggaraan.

    “Jika Pemerintah serius ingin menjadikan industri event sebagai salah satu leading sector yang berkontribusi positif pada perekonomian nasional, maka harus ada standarisasi. Untuk itu sertifikasi profesi bagi seluruh pelaku industri event tidak bisa ditunda lagi. Perlu ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang sertifikasi ini,” tutup Ria.

    (ily/hns)

  • Gerak Cepat Prabowo Bubarkan Satgas UU Cipta Kerja, Ini Alasannya

    Gerak Cepat Prabowo Bubarkan Satgas UU Cipta Kerja, Ini Alasannya

    GELORA.CO  – Presiden RI Prabowo Subianto membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan pertimbangan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan. 

    Keputusan itu diumumkan Presiden Prabowo dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Pembubaran Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja yang diunggah dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, Sabtu (9/11/2024). 

    “Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan, perlu membubarkan Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” demikian petikan poin c pertimbangan dari Perpres tersebut. 

    Perpres yang ditandatangani Kepala Negara di Jakarta pada 8 November 2024 itu, juga memuat poin pertimbangan Presiden bahwa UU Cipta Kerja telah dapat dilaksanakan secara efektif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. 

    Keputusan untuk membubarkan satgas itu tercantum dalam poin penetapan pasal 1 yang menyatakan bahwa Presiden mencabut perubahan yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2022 yang mengatur perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja. 

    “Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” demikian petikan Pasal 2 Perpres tersebut. 

     Untuk informasi lebih lanjut terkait Keppres Nomor 32 Tahun 2024 dapat diunduh pada tautan JDIH Kemensetneg, di sini. UU Cipta Kerja atau Omnibus Law diundangkan pada tahun 2020 dan mulai berlaku pada 2 November 2020. 

    UU ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan regulasi yang tumpang tindih. 

    Adapun Satgas UU Cipta Kerja dipimpin oleh ketua yang dijabat oleh Mahendra Siregar. 

    Kemudian terdapat tiga orang wakil ketua yakni Suahasil Nazara, M Chatib Basri, Raden Pardede, serta sekretaris Arif Budimanta. 

    Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja bertugas menyinergikan kegiatan, strategi, dan substansi sosialisasi UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan kementerian otoritas. Satgas ini bertanggung jawab kepada Presiden

  • Heboh Anies Kembali Dampingi Prabowo, Netizen: Senang Lihatnya Bisa Akrab

    Heboh Anies Kembali Dampingi Prabowo, Netizen: Senang Lihatnya Bisa Akrab

    GELORA.CO  – Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan kembali didampingi Prabowo. Momen tersebut diunggah Anies di media sosial pribadinya. 

    Prabowo yang dimaksud temah kuliah Anies di Fakultas Ekonomi, Universitas Gajah Mada (UGM). Anies membagikan cerita reuni bersama mahasiswa Fakultas Ekonomi Angkatan 1989 UGM. 

    “Ini lagi sama teman-teman alumni FE UGM Kafegama, sebelah saya Prabowo dipanggil Ibob,” kata Anies dalam Instagramnya, dikutip Sabtu (9/11/2024). 

    Selain Prabowo, Anies memperkenalkan temah kuliahnya yakni Iqbal, Didi, Yaser, Faisal, Bismo, Taufik dan Al Amin. Mereka juga masih ingat nomer mahasiswa saat kuliah di UGM

    “Siapa dulu kos-kosa di Jogja?” 

    “Kosan Pogung Baru dan Seturan,” kata Prabowo.

    “Saya asli orang Jogja,” kata Bismo.

    Anies mengatakan wajah teman kuliahnya masih terlihat segar meski berusia sekitar 55 tahun. 

    “Jadi ini adalah mantan-mantan mahasiswa, ini wajah-wajahnya 35 tahun lalu masih segar,” katanya.

    Momen tersebut juga dikomentari para netizen. “Senang lihat Pak Anies bisa akrab dengan Pak Prabowo, senang lihatnya semoga Indonesia baik-baik saja,” kata akun @ganda***.

    “Selalu bahagia lihat yang masih bisa reunian dan ingat dengan teman-temannya,” kata akun @keypra***.

    Sebelumnya, Anies mengunggah momen bertemu Prabowo dalam reuni Fakultas Ekonomi Angkatan 1989 UGM. Dalam reuni itu, Anies ternyata satu kamar hotel dengan Prabowo. 

    “Entah bagaimana, panitia mengatur saya satu kamarnya dengan Pak Prabowo,” kata Anies seperti dilihat, Minggu (3/11/2024). 

    Dalam percakapan santai ini, Anies mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya sudah saling mengenal sejak SMA karena pernah mengikuti program pertukaran pelajar. “Pak Prabowo ini panggilannya ‘Ibob’. Kami dulu ke Amerika bersama,” ujar Anies.

    Anies menambahkan bahwa kesempatan ini akan mereka manfaatkan untuk berdiskusi bersama. 

    “Alhamdulillah, kami sama-sama sekarang. Saya dan Pak Prabowo akan diskusi sama-sama,” ujarnya

  • KPK Dalami Dugaan Uang Korupsi Sahbirin Noor Mengalir ke Sang Istri untuk Pencalonan Gubernur Kalsel

    KPK Dalami Dugaan Uang Korupsi Sahbirin Noor Mengalir ke Sang Istri untuk Pencalonan Gubernur Kalsel

    GELORA.CO  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sedang mendalami dugaan uang korupsi Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor mengalir ke pencalonan sang istri, Raudhatul Jannah.

    Diketahui Raudhatul Jannah atau yang karib disapa Acil Odah sedang ikut dalam kontestasi Pilkada 2024 sebagai calon gubernur Kalsel.

    Di tengah kandidasi tersebut, suami Raudhatul yaitu Sahbirin atau yang akrab disapa Paman Birin dijerat sebagai tersangka korupsi oleh KPK. 

    Paman Birin diduga menerima suap hingga miliaran rupiah terkait Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Kalsel.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, materi tersebut akan didalami tim penyidik dalam proses pemeriksaan saksi-saksi.

    “Masih didalami. Penyidik masih memanggil saksi-saksi dan semua pihak yang diduga memiliki peran serta baik aktif maupun pasif akan dimintai keterangan,” kata Tessa dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

    Pada Pilgub kali ini, Paman Birin tak mencalonkan diri lagi sebagai gubernur karena telah menjabat dua periode.

    Sebagai gantinya, dia mendorong istrinya, Raudhatul Jannah, sebagai calon gubernur berpasangan dengan mantan Anggota DPRD Kalsel sekaligus politisi kelahiran Makassar, Akhmad Rozanie Himawan Nugraha.

    Pasangan ini diusung Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gerindra, PDIP, dan PKB.

    Istri Paman Birin pun harus menantang Muhidin yang berpasangan dengan “crazy rich” Kalsel sekaligus mantan Anggota DPR RI, Hasnuryadi Sulaiman.

    Muhidin mencalonkan diri sebagai gubernur setelah satu periode menjabat wakil gubernur mendampingi Paman Birin (periode 2021–sekarang).

    Pasangan Muhidin dan Hasnuryadi diusung PAN, PKS, Partai Demokrat, PSI, PKN, Partai Buruh, Partai Garuda, Perindo, dan Partai Ummat.

    Calon Gubernur Kalsel hanya ada dua, petahana wakil gubernur dan istri gubernur.

    Kasus korupsi yang menyandung Paman Birin terjadi di era pemerintahannya bersama dengan Muhidin.

    Sahbirin Masih Dicari, Info Tempat Persembunyiannya Diakntongi KPK

    KPK menyatakan tetap berusaha mencari keberadaan dari Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor.

    Penyidik disebut telah mengantongi info lokasi persembunyian tersangka kasus dugaan korupsi itu.

    Namun, informasi tersebut tidak bisa dibuka ke publik.

    “Informasi yang saya dapat, penyidik masih memiliki opsi-opsi informasi lokasi di mana yang bersangkutan ini bisa ditemukan. Jadi masih dilakukan proses pencarian yang bersangkutan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

    “Informasi kami enggak bisa share secara terbuka di sini, untuk penyidik jajaki, datangi dan cari keberadaan yang bersangkutan,” imbuh jubir berlatar belakang pensiunan Polri ini.

    Di sisi lain, Tessa mengatakan KPK hingga saat ini belum perlu mengeluarkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap pria yang karib disapa Paman Birin itu.

    Sebab, status Paman Birin juga masih dalam pencegahan ke luar negeri.

    Tessa menerangkan bahwa penerbitan DPO bisa dilakukan jikalau semua cara untuk mencari Paman Birin sudah dilakukan.

    “KPK sudah melakukan proses pencekalan atau pencegahan ke luar negeri, sehingga kami masih memiliki keyakinan yang bersangkutan ada di dalam negeri, tidak keluar negeri,” katanya.

    “Umumnya DPO itu dikeluarkan setelah semua opsi sudah dilakukan dan sudah tidak ada lagi yang bisa, tidak ada informasi segala macam, penegak hukum menerbitkan DPO,” Tessa melanjutkan.

    KPK diketahui menyatakan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor telah melarikan diri

  • Judi Online Bisa Picu Depresi, Menkes Imbau Segera Cari Pertolongan Kesehatan saat Kecanduan Judol

    Judi Online Bisa Picu Depresi, Menkes Imbau Segera Cari Pertolongan Kesehatan saat Kecanduan Judol

    GELORA.CO  – Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengingatkan, agar pemain atau korban judi online yang menunjukkan tanda gangguan mental segera mencari pertolongan kesehatan.

    Ia mengatakan, kecanduaan judi online bisa membuat depresi, anxiety maupun gangguan mental lain.

    “Kalau bisa segera mencari pertolongan kesehatan. Judi online ini harus benar-benar dihilangkan, karena membuat depresi, anxiety. Seseorang punya gangguan mental,” kata dia kepada wartawan, Jumat (9/11/2024).

    Sebagai bagian dari pemerintah untuk menyehatkan masyarakat baik fisik maupun mental, pihaknya membuka layanan atau hotline bagi masyarakat yang memiliki gangguan mental melalui aplikasi SATUSEHAT.

    Kemenkes berupaya mengembangkan produk-produk ekosistem SATUSEHAT untuk memudahkan masyarakat mengakses data kesehatan dan mengelola kesehatan pribadi secara mandiri. Dengan adanya ekosistem SATUSEHAT, diharapkan pertukaran data kesehatan dapat lebih efisien dan efektif.

    “Kalau ke rumah sakit jiwa, malu. Di SATUSEHAT Itu ada tes online yang bisa dilakukan, untuk bisa mengecek apakah ada masalah jiwa,” ujar Budi Gunadi Sadikin.

    Psikiater Konsultan Adiksi dan Kepala Divisi Psikiatri RS Cipto Mangunkusumo ( RSCM) Jakarta DR Dr Kristiana Siste Kurniasanti, SpKJ(K) mengungkapkan, di tahun 2024 ini kesadaran untuk berhenti dari aktivitas adiksi judi online meningkat.

    Disebut Kristiana, hampir 100 orang menjalani rawat inap di RSCM untuk menyembuhkan adiksi.

    Sementara untuk pasien rawat jalan, jumlahnya mencapai dua kali lipat dari pasien rawat inap.

    Menurut dia, tren judi online naik signifikan sejak 2021, seiring  menjamurnya pinjaman online yang m kemudahan pencairannya.

    Dari riset yang dilakukan pihaknya, remaja dan dewasa muda lebih berisiko alami kecanduan judi online. Menurut dr Kristiana, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan otak remaja yang belum sempurna seutuhnya

  • Ternyata Pelaku Penyedia Rekening Judi Online Baru 10 Bulan Tinggal di Cengkareng, Jakbar

    Ternyata Pelaku Penyedia Rekening Judi Online Baru 10 Bulan Tinggal di Cengkareng, Jakbar

    GELORA.CO  — Pria berinisial R (31) yang merupakan tersangka utama penyedia rekening judi online jaringan internasional, rupanya baru menempati rumah di perumahan elit Cengkareng Indah, Jakarta Barat sejak 10 bulan lalu.

    Diketahui, R ditangkap bersama 7 orang anggota timnya di sebuah rumah tinggal, Perum Cengkareng Indah Blok AB-20 RT 5 RW 14 Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (8/11/2024).

    Menurut Ketua RT setempat bernama Eha, R dan keluarganya adalah sosok yang tertutup.

    Mereka juga merupakan warga baru yang baru membeli rumah pada awal tahun 2024.

    “Laporan ke saya, RT, baru 10 bulan,” kata Eha saat ditemui di lokasi, Jumat.

    “Tapi untuk aktifitasnya saya enggak tahu, karena tertutup ya. Enggak tahu,” imbuhnya.

    Bahkan, lanjut dia, satu keluarga tersebut tidak pernah menunjukkan aktifitasnya kepada warga sekitar.

    Pagarnya selalu tertutup dan tidak pernah bertegur sapa.

    “Enggak aktifitas ya, cuma motor, parkir ramai di depan aja,” jelasnya.

    Sementara terkait jasa ekspedisi yang kerap datang, Eha bersaksi jika memang setiap harinya ada saja kurir paket yang datang ke rumah bertingkat dua itu.

    “Kalau yang paket mah ada aja ya. (Kurir) motor,” kata Eha.

    Dengan adanya penggerebekan ini, Eha mengaku menjadi lebih waspada ke depannya sebagai Ketua RT.

    Ia juga berencana akan melakukan pemeriksaan rutin untuk mengecek aktifitas warganya.

    “Kemungkinan kali ya kedepannya (akan ada pengecekan). Apalagi orang baru. Iya, mungkin kami terapin ke orang-orang baru kali ya. Kami lebih hati-hati lagi dengan kejadian ini,” pungkasnya.

    Sebelumnya diberitakan, delapan orang pelaku yang terlibat dalam praktik judi online (judol) jaringan internasional diringkus jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, Jumat (8/11/2024).

    Menurut Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M Syahduddi, delapan orang itu ditangkap di dua waktu berbeda.

    Empat orang pertama ditangkap pada Rabu (7/11/2024) dan empat orang lainnya hari ini.

    “Di mana 4 orang ini baru saja selesai menyerahkan buku rekening dan kartu ATM kepada pelaku utama yang selama ini menampung rekening-rekening milik warga masyarakat,” kata Syahduddi saat ditemui di Perumahan Cengkareng Indah, Jakarta Barat, Jumat.

    Syahduddi berujar, usai menampung rekening warga, pelaku utama berinisial R (31) akan melakukan proses kirim menggunakan handphone ke negara Kamboja.

    Sementara empat orang tersebut, sehari-hari bertugas merekrut warga di wilayah Jakarta Barat agar mau membuat rekening bank dan juga ATM-nya.

    Di mana nantinya, RS akan menyediakan 1 unit handphone untuk dibuatkan m-banking menggunakan data rekening yang telah didapatkan tersebut.

    “Kemudian dengan handphone tersebut beserta dengan data terkait dengan pin ATM, kemudian juga password e-banking dan juga kartu ATM-nya, satu paket dikirim ke negara Kamboja untuk digunakan sebagai rekening penampungan judi online,” jelas Syahduddi.

    Sejumlah bukti buku rekening dan kartu untuk transaksi judi online ditemuka polisi di Perum Cengkareng Indah, Jakarta Barat

    Sejumlah bukti buku rekening dan kartu untuk transaksi judi online ditemuka polisi di Perum Cengkareng Indah, Jakarta Barat (Wartakotalive/Nuri Yatul Hikmah)

    “Dan di sana juga yang menampung adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja di Kamboja sebagai pengelola situs judi online yang ada di negara Kamboja,” imbuhnya.

    Adapun warga yang diminta membuat rekening tersebut akan mendapat upah Rp 1 juta.

    Dari pengungkapan tindak pidana perjudian online ini, penyidik mengamankan sejumlah beberapa barang bukti. 

    Di antaranya, 35 unit handphone, 713 kartu ATM, 370 buku tabungan, 3 unit laptop, 1 unit printer, 1 bundel dokumen resi pengiriman ekspedisi berjumlah 1.081 lembar, 1 unit alat potong kertas, dan 1 kontainer dokumen surat-surat terkait dengan perpanjangan sewa kontrak rekening dan juga surat pernyataan.

    “Kemudian 1 roll bubble wrap, 3 buah tas ransel, 32 dus handphone kosong, 2 buah token bank BCA, dan 1 bendel mutasi rekening koran bank BCA,” jelasnya.

    Kini, 8 orang tersangka itu sudah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

    Mereka dijerat dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana dengan sanksi pidana penjara 4 tahun dan denda Rp 4 miliar.

    Selain itu, para pelaku juga dijerat dengan pasal 27 ayat 2 dan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2028 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan sanksi pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp 10 miliar

  • Mendagri Tito Setuju Hapus BPHTB untuk Realisasikan Program 3 Juta Rumah

    Mendagri Tito Setuju Hapus BPHTB untuk Realisasikan Program 3 Juta Rumah

    GELORA.CO  – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian setuju menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di pemerintah daerah kabupaten/kota.

    Selain penghapusan BPHTB, Tito juga mengatakan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga akan dihapus.

    Relaksasi dua ini dalam rangka mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Tito akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk kebijakan ini.

    Adapun hal ini diungkap Tito dalam acara “Program 3 Juta Rumah: Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat” di BTN Tower, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024) malam.

    “Yang pasti saya keluarkan adalah nanti mengenai penghapusan BPHTB untuk program perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Tito.

    “Yang kedua adalah penghapusan untuk retribusi PBG untuk program MBR itu yang penting yang sudah pasti akan saya keluarkan minggu depan,” lanjutnya.

    Menurut Tito, keputusan memberikan ini setelah ia berhasil diyakinkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

    Selain untuk mendukung program 3 juta rumah, Tito menilai penghapusan BPHTB juga bisa menjadi upaya memperbaiki kawasan permukiman rumah yang kumuh.

    “Mumpung ada program ini, waktunya juga untuk membenahi kawasan permukiman yang lebih baik, lebih sehat,” ujar Tito

  • Kementerian Perumahan dan BTN Usul Hapus PPN 11 Persen dan PPh 2,5 Persen ke Menkeu

    Kementerian Perumahan dan BTN Usul Hapus PPN 11 Persen dan PPh 2,5 Persen ke Menkeu

    GELORA.CO  – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengusulkan insentif pajak ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk merealisasikan program 3 juta rumah.

    Usulan insentif pajak tersebut mencakup penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 2,5 persen.

    Dalam sebuah acara diskusi bertajuk “Program 3 Juta Rumah: Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat” di BTN Tower, Jakarta Pusat, Maruarar bertanya pada Nixon bagaimana selama hampir tiga pekan ini bekerja bersama dirinya.

    Sejak Ara, sapaan akrab Maruarar, menjadi menteri, Nixon mengungkap ia telah enam kali bertemu. Di salah satu pertemuan itu adalah mereka ke Kemenkeu untuk mengusulkan insentif ini.

    Untuk usulan insentif penghapusan PPN, Nixon mengusulkan agar kebijakan tersebut dijalankan langsung dalam jangka panjang, bukan pendek.

    “Selama ini sulit sekali bicara mengenai misalnya PPN 11 persen itu kalau mau dikecualikan untuk perumahan rakyat. Kita minta tadi kalau diputus, lima tahun saja.”

    “Jangan tiap enam bulan (karena) membuat dunia usaha naik turun. Mereka tadi juga kalau saya lihat menyanggupi,” ujar Nixon, Jumat (8/11/2024) malam.

    “Kita minta tadi PPh 2,5 persen juga bisa hilang. Retribusi 2,5 persen bisa hilang. Sehingga mudah-mudahan nanti para developer (bisa) berkurang biaya produksinya 21 persen. Itu yang kita harapkan untuk rumah rakyat,” lanjutnya.

    Ditemui usai acara, Ara mengungkap dirinya dan Nixon bertemu Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara ketika bertandang ke Kemenkeu.

    “Saya kira pesan itu sudah sampai kepada Ibu Menteri Keuangan. Tadi responnya Pak Suhasil bagus,” kata Ara. Menurut dia, keputusan apapun yang nantinya diambil oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani harus dihormati.

    “Jadi kita harus menghormati kewenangan, ya. Ibu Menteri ini punya kewenangan yang harus kita hormati. Dia berpikir untuk APBN, penerimaan, dan pengeluaran satu negara ini. Kita harus juga menghormati, tidak bisa bicara parsial,” pungkas Ara.

  • PGRI Kritik Somasi yang Dilayangkan Bupati Konawe Selatan kepada Guru Supriyani: Preseden Buruk

    PGRI Kritik Somasi yang Dilayangkan Bupati Konawe Selatan kepada Guru Supriyani: Preseden Buruk

    GELORA.CO  – Guru honorer SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra), Supriyani disomasi Pemda Konawe Selatan.

    Adapun, somasi itu dilayangkan oleh Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga, buntut Supriyani mencabut pernyataan surat damai.

    Pasalnya, Surunuddin tidak terima Supriyani mengaku mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian tersebut.

    Menanggapi hal itu, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulawesi Tenggara menganggap surat somasi tersebut tidak seharusnya dilayangkan oleh Pemda Konawe Selatan kepada Supriyani.

    Terlebih lagi, Supriyani merupakan seorang guru honorer yang sudah mengabdi selama 16 tahun dan hanya menerima gaji sebesar Rp300 ribu.

    Ketua PGRI Sulawesi Tenggara, Abdul Halim Momo pun menilai, seharusnya Surunuddin memaafkan Supriyani, ketimbang memberinya somasi.

    “Saya kira akan menjadi preseden buruk nantinya karena di situ atas nama pemerintah daerah bukan bupati, mensomasi seorang guru honorer yang sudah mengabdi 16 tahun dengan gaji Rp300 ribu,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Jumat (08/11/2024), dikutip dari TribunnewsSultra.com.

    Menurut Abdul Halim, keputusan Supriyani mencabut surat damai itu tentunya didasari dengan banyak pertimbangan.

    Pemda Konawe Selatan, katanya, juga harus memahami kondisi Supriyani saat ini yang sedang memperjuangkan haknya di hadapan hukum.

    “Kalau menurut secara logika tidak mungkin seorang guru honorer bisa mengecewakan pemda atau bupati. Sehingga harus dilihat juga alasannya,” kata Halim.

    “Sehingga, menurut saya somasi itu akan jadi preseden buruk, saya kira kalau memaafkan rakyatnya akan lebih mulia,” lanjutnya.

    Abdul Halim pun menegaskan, PGRI akan terus memperjuangkan Supriyani agar bisa bebas dari kasus tersebut.

    Sebelumnya, kasus hukum yang dialami oleh Supriyani berawal dari laporan orang tua murid atas dugaan pemukulan seorang siswa yang orang tuanya berstatus polisi.

    Lalu, di tengah proses hukum tersebut, Bupati Konawe Selatan Surunuddin mengadakan mediasi untuk Supriyani dan orang tua murid.

    Mereka kemudian menandatangani kesepakatan damai.

    Setelah itu, penasihat hukum Supriyani, Andre Darmawan mengonfirmasi bahwa Supriyani mencabut surat kesepakatan itu pada 6 November yang ditembuskan ke Pengadilan Negeri Andoolo, jaksa, Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan.

    Sebagai informasi, kasus guru Supriyani ini sudah memasuki sidang keenam, dengan pemeriksaan saksi ahli forensik serta terdakwa guru Supriyani sendiri pada Kamis (6/11/2024).

    Lalu, agenda persidangan kasus tersebut akan dijadwalkan kembali pada Senin (11/11/2024) mendatang.

    Sejauh ini, perkembangan lainnya dalam kasus ini adalah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara sudah memeriksa tiga sampai empat jaksa terkait kasus guru honorer tersebut.

    Lalu, Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah atau Bidpropam Polda Sultra, juga sudah memeriksa tujuh personel polisi sekaitan kasus guru Supriyani.

    Dua di antara tujuh personel itu menjalani pemeriksaan kode etik yakni Kapolsek Baito bersama Kanit Reskrimnya atas indikasi permintaan uang senilai Rp2 juta kepada guru Supriyani.

    Meski demikian, Bidang Propam Polda Sultra tak berhenti pada kasus uang ‘penangguhan penahanan’ tersebut.

    Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Sholeh memastikan, pihaknya juga akan menyelidiki indikasi permintaan uang damai Rp50 juta kepada guru Supriyani untuk menghentikan kasusnya.

    Begitupun prosedur penanganan kasus di kepolisian, mulai penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan kasusnya.

    Dalam penyelidikan itu, guru Supriyani telah memenuhi panggilan pemeriksaan Bidang Propam Polda Sultra, Rabu (6/11/2024).

    Pada hari yang sama, suaminya, Katiran dan wali kelas murid, Lilis, juga dimintai keterangannya

  • Deep Learning, Model Pembelajaran ala Australia yang Bakal Diterapkan oleh Mendikdasmen Abdul Mu’ti

    Deep Learning, Model Pembelajaran ala Australia yang Bakal Diterapkan oleh Mendikdasmen Abdul Mu’ti

    GELORA.CO –  Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti berniat menghadirkan model pembelajaran ala Australia yang disebut dengan Deep Learning.

     Dalam paparannya di kanal YouTube Sahabat Pembelajar Mu’ti menyampaikan bahwa dirinya sudah mempelajari model pembelajaran tersebut.

     Dia menyatakan bahwa deep learning sudah ada sejak 1995. 

    Secara lebih terperinci, Mu’ti menyatakan bahwa model pembelajaran deep learning yang besar kemungkinan menggantikan Kurikulum Merdeka itu bakal mengurangi materi pelajaran. Sehingga materi yang disampaikan kepada siswa lebih sedikit dan lebih ringan.

    Namun demikian, penyampaian atau penjelasan materi kepada siswa lebih mendalam. Sehingga disebut deep learning. 

    ”Dengan cara itu maka guru bisa berimprovisasi, murid bisa berkembang pemikirannya,” kata dia. 

    Mu’ti memastikan bahwa model pembelajaran deep learning bukan teori baru, melainkan sudah menjadi teori yang berkembang selama dua dekade belakangan.

     Lewat deep learning, dia menyatakan bahwa bakal muncul kontekstualisasi yang menyenangkan bagi siswa. Sehingga siswa dapat menangkap materi dengan lebih baik. 

    ”Sehingga pembelajaran itu nanti kami arahkan arah pembelajaran yang mindful, meaningful,  dan joyful. Nanti disebutnya pelajaran yang full-full,” imbuhnya. 

    Mu’ti pun mencontohkan pembelajaran yang mindful. Dia menjelaskan bahwa mindful itu terbagi atas dua domain. Yang pertama berarti menyadari bahwa setiap siswa itu berbeda.

    ”Jadi, mindful itu artinya sadar, mindful itu peka, sensitif. Jadi, murid kita ini dan kita tidak sama, kita harus sadar itu, mereka ini tidak sama,” terang dia. 

    Kedua, lanjut Mu’ti, pembelajaran mindfull itu artinya mendorong siswa untuk berpikir selama belajar. Selama proses belajar-mengajar, siswa didorong untuk terlibat aktif.

    ”Misalnya guru agama yang menjelaskan jenis-jenis air. Air agar banyak ada air  apa, bisa saja dimulai dari situ. Tapi, nanti diarahkan. Nah itu air dalam hubungannya dengan Kehidupan sehari-hari. Nah kalau air yang hubungannya dengan ibadah Itu hanya ada tiga, gitu kan,” jelasnya. 

    ”Jadi, kita langsung tahu berarti dia bisa punya kemampuan mengklasifikasi sesuatu berdasarkan pengelompokannya. Mungkin dia bisa juga nanti ke air got.

     Nggak apa-apa, untuk tahap awal nggak apa-apa. Namanya eksplorasi. Dia mungkin menyebut air kolam. Oke itu air dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, kalau hubungannya dengan ibadah tidak ada air got, tidak ada air ini. Itu namanya mindful,” tambah Mu’ti.