Xcloud.id

partai: Gelora

  • Mengapa PDIP Bisa Kalah di Jateng, Pengamat Singgung Mesin Politik, Jokowi, dan Prabowo

    Mengapa PDIP Bisa Kalah di Jateng, Pengamat Singgung Mesin Politik, Jokowi, dan Prabowo

    GELORA.CO – Pengamat politik Ahmad Khoirul Umam mengatakan kekalahan PDIP dalam pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah karena beberapa faktor, termasuk di antaranya pengaruh dukungan (endorsement) Joko Widodo dan Prabowo Subianto kepada Ahmad Luthfi-Taj Yasin.

    PDIP pada Pilkada Jawa Tengah 2024 mengusung pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, sementara pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin diusung partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    “Besarnya dominasi mesin politik koalisi pengusung Luthfi-Taj Yasin sebesar kurang lebih 75 persen, yang didukung oleh political endorsement Jokowi dan Prabowo. Dukungan itu memberikan pesan politik kuat bagi simpul-simpul kekuatan politik, termasuk para donor logistik untuk all out memenangkan Luthfi-Taj Yasin,” kata Khoirul Umam, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (IndoStrategic), saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Hasil hitung cepat (quick count) beberapa lembaga survei konsisten menunjukkan perolehan suara Luthfi-Taj Yasin unggul di posisi terbanyak. Hasil hitung cepat sementara Charta Politika per Kamis pukul 12.25 WIB menunjukkan pasangan Luthfi-Taj Yasin memperoleh 58,44 persen suara, sementara Andika-Hendrar 41,56 persen suara.

    Dari hasil hitung cepat sementara Indikator, Luthfi-Taj Yasin mendapatkan 58,31 persen suara, sementara Andika-Hendrar 41,69 persen suara. SMRC, dalam hasil hitung cepat sementaranya, menunjukkan pasangan Luthfi-Taj Yasin memperoleh 59,16 persen suara, dan Andika-Hendrar 40,84 persen suara.

    Terlepas dari dukungan itu, kekalahan PDIP di Jawa Tengah, yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng, diyakini juga karena karakter pemilih di provinsi itu diisi kelompok santri, yang direpresentasikan dalam pasangan Luthfi-Taj Yasin.

    “Karakter pemilih Jawa Tengah yang mana wilayah pantura (pantai utara Jawa) didominasi oleh masyarakat santri, yang lebih mendukung representasi kandidat nasionalis-santri yang tercermin di Luthfi-Yasin.  Jaringan Nahdlatul Ulama sangat all out mendukung pasangan ini,” kata Umam.

    Sementara kandidat yang diusung PDIP, Andika-Hendrar, keduanya merepresentasikan kelompok nasionalis.

    “Dengan demikian, kekuatan KIM yang di-back up oleh Jokowi bisa memanfaatkan situasi rapuhnya barisan kekuatan PDIP di Jawa Tengah, ditambah lagi constraint (tantangan) utama yang dihadapi calon PDIP pada Pilkada Jawa Tengah ini adalah faktor sangat terbatasnya waktu sosialisasi, termasuk untuk melakukan penetrasi ke segmen santri di Jawa Tengah,” kata Umam.

  • KPU DKI Minta Paslon Tak Buru-buru Deklarasi Kemenangan, Tunggu Rekapitulasi Akhir!

    KPU DKI Minta Paslon Tak Buru-buru Deklarasi Kemenangan, Tunggu Rekapitulasi Akhir!

    GELORA.CO – Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata meminta pasangan calon (paslon) Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta tidak buru-buru melakukan deklarasi kemenangan.

    Wahyu meminta, paslon peserta Pilkada DKI Jakarta menunggu hasil rekapitulasi resmi dari KPU DKI Jakarta.

    “Ya kami juga monitor di media sebenarnya ya, setiap paslon itu pasti dikata akhirnya menunggu rekapitulasi akhir dari KPU,” ujar Wahyu di kantor KPU DKI Jakarta pada Kamis, 28 November 2024.

    Sebab kata Wahyu, percuma saja salah satu paslon mendeklarasikan kemenangan satu putaran atau dua putaran.

    Karena tanpa hasil resmi dari KPU, deklarasi kemenangan tersebut tidak sah.

    “Jadi walaupun ada yang mengklaim, ada yang menyatakan satu putaran, dua putaran, mereka tetap menunggu hasil resmi dari KPU,” ujarnya.

    “Karena tanpa hasil resmi KPU tentu saja prosesnya tidak bisa berjalan ya, sesuai dengan aturan yang ada,” tegasnya. 

    Wahyu menyampaikan, pengumuman rekapitulasi Pilkada DKI Jakarta paling lambat diumumkan tanggal 16 Desember 2024.

    “Tapi kami di KPU DKI mengusahakan secepat mungkin tanpa mengganggu tahapan yang ada atau melanggar tahapan yang ada,” terang Wahyu.

    Kata Wahyu, untuk rekapitulasi kecamatan dan pengumuman dimulai tanggal 28 November sampai 3 Desember 2024. 

    “Mulai tanggal 4 (Desember).kita sudah masuk misalnya rekap di kabupaten kota. Nah selanjutnya sampai tingkat provinsi,” ucap Wahyu.

    Wahyu mengatakan, pihaknya belum melakukan rapat pleno terkait kapan waktu yang tepat melakukan pengumuman hasil suara Pilkada Jakarta 2024.

    “Yang pasti kami mengikuti tahapan yang ada,” pungkasnya.

    Sebelumnya diberitakan, pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, mendeklarasikan kemenangan Pilkada Jakarta 2024 satu putaran.

    Pramono mengatakan berdasarkan hasil real count KPUD DKI Jakarta, pasangan nomor urut 3 itu mendapatkan 2.183.577 suara atau 50,07 persen. 

    “Alhamdulillah hasil real account KPUD DKI Jakarta dan perhitungan formulir C hasil KWK saat ini, pagi ini, Kamis tanggal 28 November 2024 telah mencapai 100 persen TPS di seluruh daerah pemilihan Jakarta dengan menunjukkan hasil bagi pasangan nomor 03 yaitu 2.183.577 suara atau 50,07 persen,” kata Pramono di kediamannya, Jakarta Selatan, Kamis, 28 November 2024.

  • Kabar Duka, Raja Gowa ke-38 Andi Kumala Idjo Meninggal Dunia

    Kabar Duka, Raja Gowa ke-38 Andi Kumala Idjo Meninggal Dunia

    GELORA.CO –  Raja Gowa ke-38 Andi Kumala Idjo meninggal dunia. Almarhum mengembuskan napasnya diusia 65 tahun usai dilarikan ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo.

    Ratusan masyarakat Kabupaten Gowa dan keluarga kerajan pun memenuhi rumah kediaman almarhum di jalan Mangka Daeng Bombong, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

    Andi Muhammad Imam anak almarhum menuturkan, Raja Gowa ke-38 Andi Kumala Idjo dilarikan ke RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar karena menderita penyakit jantung. “Almarhum dinyatakan meninggal dunia pada pukul 07.25 WITA,” katanya.

    Darmawangsyah Muin yang merupakan kerabat Raja Gowa ke-38 mengatakan, saat ini jasad Raja Gowa dibawa ke Istana Balla Lompoa untuk disemayamkan. “Rencananya almarhum dikebumikan pada Jumat besok,” ucapnya.

  • Rusia Tak Akan Lakukan Serangan Nuklir Meski Digempur Rudal ATACMS Amerika

    Rusia Tak Akan Lakukan Serangan Nuklir Meski Digempur Rudal ATACMS Amerika

    GELORA.CO – Keputusan Amerika Serikat (AS) untuk mengizinkan Ukraina menyerang wilayah Rusia dengan rudal canggih ATACMS pasokan Washington tidak akan meningkatkan risiko serangan nuklir oleh Moskow.

    Keyakinan itu disampaikan lima sumber AS yang mengetahui intelijen Amerika kepada Reuters, yang dilansir Kamis (28/11/2024).

    Lima sumber tersebut; dua pejabat senior, seorang anggota Parlemen, dan dua ajudan Kongres, mengatakan Rusia kemungkinan akan memperluas kampanye sabotase terhadap target Eropa untuk meningkatkan tekanan pada Barat atas dukungannya terhadap Kyiv.

    Serangkaian penilaian intelijen selama tujuh bulan terakhir telah menyimpulkan bahwa eskalasi nuklir tidak mungkin terjadi akibat keputusan untuk melonggarkan pembatasan penggunaan senjata AS oleh Ukraina.

    Pandangan itu tidak berubah setelah Presiden Joe Biden mengubah sikap AS bulan ini terkait persenjataan, kata sumber-sumber tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim untuk berbicara secara bebas tentang intelijen sensitif.

    “Penilaiannya konsisten: ATACMS tidak akan mengubah kalkulasi nuklir Rusia,” kata seorang ajudan Kongres yang diberi pengarahan tentang intelijen tersebut, merujuk pada rudal Amerika dengan jangkauan hingga 190 mil (306 km).

    Serangan rudal balistik jarak menengah (IRBM) hipersonik baru Rusia pekan lalu lalu, yang menurut para analis dimaksudkan sebagai peringatan bagi Washington dan sekutu-sekutunya di Eropa, tidak mengubah kesimpulan penilaian intelijen Amerika.

    Salah satu dari lima pejabat AS mengatakan meskipun Washington menilai bahwa Rusia tidak akan berusaha meningkatkan kekuatan nuklirnya, mereka akan mencoba menyamai apa yang dipandangnya sebagai peningkatan kekuatan AS. Pejabat itu mengatakan, menerjunkan rudal baru itu adalah bagian dari upaya Moskow tersebut.

    Pejabat AS tersebut melanjutkan, intelijen itu telah membantu memandu perdebatan yang sering memecah belah selama beberapa bulan terakhir di dalam pemerintahan Joe Biden tentang apakah pelonggaran pembatasan penggunaan senjata Amerika oleh Ukraina oleh Washington sepadan dengan risiko membuat Presiden Rusia Vladimir Putin marah.

    Para pejabat awalnya menolak langkah pemerintahan Biden tersebut, dengan alasan kekhawatiran eskalasi dan ketidakpastian mengenai bagaimana Putin akan menanggapinya.

    Beberapa pejabat tersebut, termasuk di Gedung Putih, Pentagon, dan Departemen Luar Negeri, mengkhawatirkan pembalasan yang mematikan terhadap personel militer dan diplomatik AS serta serangan terhadap sekutu NATO. Yang lainnya secara khusus mengkhawatirkan eskalasi nuklir.

    Biden berubah pikiran karena masuknya pasukan Korea Utara ke dalam perang Ukraina sebelum pemilihan presiden AS, kata para pejabat AS.

    Risiko Perang Nuklir Dibesar-besarkan

    Beberapa pejabat sekarang percaya bahwa kekhawatiran eskalasi, termasuk ketakutan akan pecahnya perang nuklir, telah dibesar-besarkan tetapi menekankan bahwa situasi keseluruhan di Ukraina tetap berbahaya dan bahwa eskalasi nuklir bukanlah hal yang mustahil.

    Kemampuan Rusia untuk menemukan cara-cara rahasia lain untuk membalas dendam terhadap Barat tetap menjadi kekhawatiran.

    “Respons hibrida Rusia menjadi perhatian,” kata Angela Stent, direktur studi Eurasia, Rusia, dan Eropa Timur di Universitas Georgetown, mengacu pada sabotase Rusia di Eropa.

    “Peluang eskalasi tidak pernah tidak ada. Kekhawatiran sekarang lebih besar,” ujarnya.

    Gedung Putih dan Kantor Direktur Intelijen Nasional menolak berkomentar.

    Kremlin tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang penilaian intelijen Amerika tersebut.

    Sejak Agustus lalu, ketika Ukraina melancarkan serangan mendadak ke wilayah Kursk Rusia, Moskow dan Kyiv telah terkunci dalam siklus gerakan yang meningkat dan gerakan balik.

    Rusia telah meminta bantuan dari Korea Utara, yang mengirim antara 11.000 hingga 12.000 tentara untuk membantu upaya perangnya, menurut Amerika Serikat.

    Pada hari yang sama dengan serangan pertama Ukraina di bawah kebijakan AS yang dilonggarkan, Rusia mengubah doktrin nuklirnya, menurunkan ambang batas untuk serangan nuklir.

    Ketakutan akan eskalasi nuklir telah menjadi faktor dalam pemikiran pejabat AS sejak Rusia menginvasi Ukraina pada awal 2022.

    Direktur CIA William Burns mengatakan ada risiko nyata pada akhir 2022 bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir terhadap Ukraina.

    Meskipun demikian, Gedung Putih terus maju dengan bantuan Ukraina, mengirimkan bantuan militer senilai miliaran dolar.

    Kekhawatiran itu memudar bagi beberapa pejabat karena Putin tidak menindaklanjuti ancamannya tetapi tetap menjadi pusat pertimbangan banyak orang dalam pemerintahan mengenai keputusan tentang bagaimana AS harus mendukung Kyiv.

    Pada bulan Mei, Gedung Putih mengizinkan Ukraina untuk menggunakan rudal Amerika dalam keadaan terbatas untuk menyerang melintasi perbatasan tetapi tidak jauh di dalam Rusia, dengan alasan risiko eskalasi oleh Moskow, manfaat taktis yang marjinal, dan pasokan ATACMS yang terbatas.

    Salah satu penilaian intelijen dari awal musim panas, yang disusun diPermintaan Gedung Putih menjelaskan bahwa serangan di seberang perbatasan dari kota Kharkiv, Ukraina, akan berdampak terbatas karena 90% pesawat Rusia telah dipindahkan dari perbatasan—di luar jangkauan rudal jarak pendek.

    Namun, penilaian tersebut juga mencatat bahwa meskipun Putin sering mengancam akan menggunakan senjata nuklir, Moskow tidak mungkin mengambil langkah tersebut karena senjata tersebut tidak memberikan manfaat militer yang jelas. Pejabat intelijen menggambarkan opsi nuklir sebagai pilihan terakhir bagi Rusia dan bahwa Putin akan menggunakan cara pembalasan lainnya terlebih dahulu, dengan mencatat bahwa Rusia telah terlibat dalam sabotase dan serangan siber.

    Namun, beberapa pejabat di dalam Gedung Putih dan Pentagon berpendapat bahwa membiarkan Kyiv menggunakan rudal untuk menyerang di dalam Rusia akan menempatkan Kyiv, AS, dan sekutu Amerika dalam bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang memprovokasi Putin untuk membalas baik melalui kekuatan nuklir atau taktik mematikan lainnya di luar zona perang.

    Pejabat Pentagon khawatir tentang serangan terhadap pangkalan militer AS.

    Faktor Korea Utara

    Pengenalan pasukan Korea Utara meyakinkan pemerintah, khususnya sekelompok pejabat di Gedung Putih dan Pentagon yang khawatir tentang eskalasi, untuk mengizinkan serangan jarak jauh, kata seorang pejabat senior AS.

    Rusia memperoleh keuntungan di medan perang dan pasukan Korea Utara dipandang secara internal sebagai eskalasi oleh Moskow yang mengharuskan tanggapan dari Washington, kata pejabat tersebut.

    Mengingat penilaian intelijen awal yang meremehkan risiko eskalasi nuklir, ketakutan nuklir dilebih-lebihkan dan keputusan untuk mengizinkan penggunaan ATACM yang lebih luas datang terlambat, kata seorang pejabat senior AS dan seorang anggota Parlemen, mengutip kemajuan terbaru militer Rusia.

    Sumber intelijen mengatakan operasi pembalasan Moskow yang paling kuat dan berhasil kemungkinan akan terjadi melalui sabotase. Badan intelijen Rusia telah meluncurkan upaya internasional besar-besaran di Eropa untuk mengintimidasi negara-negara yang mendukung Ukraina, kata seorang diplomat Eropa.

    Seorang pejabat AS menambahkan bahwa Moskow secara aktif berupaya untuk memajukan peperangan “zona abu-abu” melawan Barat dan bahwa Rusia memiliki jaringan agen yang luas dan pihaknya sedang menjajaki opsi untuk menggunakan mereka.

  • Pemerintah Akan Gelontorkan Bansos Subsidi Listrik Sebelum PPN Naik

    Pemerintah Akan Gelontorkan Bansos Subsidi Listrik Sebelum PPN Naik

    GELORA.CO – Pemerintah akan menggelontorkan bantuan sosial berbentuk subsidi listrik. 

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bansos akan digelontorkan bagi masyarakat kelas menengah dan miskin. Bansos digelontorkan sebelum pemerintah memberlakukan kenaikan PPN jadi 12 persen.

    Luhut mengatakan bansos berbentuk subsidi listrik dilakukan agar tak disalahgunakan masyarakat, termasuk untuk main judi.

    “Karena kalau diberikan (BLT) ke rakyat takut dijudikan lagi nanti,” katanya Rabu (27/11) seperti dikutip dari detik.com.

    Selain menghindari penyalahgunaan, Luhut mengatakan bansos subsidi listrik juga lebih gampang penyalurannya.

    “Kalau listrik itu kan datanya lengkap. Jadi mungkin saya lagi dihitung apakah dari 1.300 sampai 1.200 watt ke bawah, ya orang-orang yang mungkin udah enggak bayar 2-3 bulan. Lagi dihitung lah,” tambahnya.

    Luhut tidak mengungkap kapan bansos subsidi listrik itu akan mulai digelontorkan. Ia hanya mengatakan bahwa pemberlakuan kenaikan PPN jadi 12 persen hampir pasti diundur dengan kebijakan itu.

    Hal itu dilakukan supaya masyarakat lebih siap dalam menghadapi dampak kenaikan PPN.

    “Ya, hampir pasti diundur, biar dulu jalan tadi yang (stimulus). Ya, kira-kira begitulah (menunggu stimulus),” ujar Luhut.

    Pemerintah berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen mulai tahun depan. Kenaikan dilakukan berkaitan dengan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    Dalam beleid itu, PPN ditetapkan naik jadi 11 persen mulai 2022 dan menjadi 12 persen mulai 2025.

    Namun rencana kenaikan itu mendapatkan tentangan dari banyak kalangan. Salah satunya buruh.

    Mereka sudah mengeluarkan ancaman kalau pemerintah tak membatalkan rencana kenaikan itu, mereka akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran.

    “Jika pemerintah tetap melanjutkan kenaikan PPN menjadi 12 persen apalagi tidak diimbangi kenaikan upah sesuai tuntutan, KSPI bersama serikat buruh lainnya akan melakukan mogok nasional dengan melibatkan 5 juta buruh di seluruh Indonesia,” kata Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya Selasa (19/11) kemarin.

    Tak hanya buruh, petisi menolak rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 juga menggema di kalangan warganet di media sosial.

    Bukan tanpa sebab, mayoritas warganet menilai kenaikan PPN menjadi 12 persen bakal sangat membebani masyarakat harga berbagai jenis barang kebutuhan pokok akan naik.

    Padahal, keadaan ekonomi masyarakat belum membaik, apalagi dengan tingginya angka pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Petisi tersebut dibuat dan dibagikan oleh akun X @barengwarga pada Selasa (19/11) silam. Dalam cuitannya, akun itu menuntut pemerintah untuk segera membatalkan kenaikan PPN.

    “Kenaikan PPN tersebut secara langsung akan membebani masyarakat, karena menyasar barang-barang kebutuhan pokok. Kalau keputusan menaikkan PPN itu dibiarkan bergulir, mulai harga sabun mandi sampai bahan bakar minyak (BBM) akan ikut naik. Otomatis daya beli masyarakat akan terganggu dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup,” bunyi cuitan akun itu.

    Selain aksi petisi, warganet juga menyuarakan gerakan gaya hidup minimalis sebagai bentuk perlawanan. Dalam gerakan itu, masyarakat diajak untuk mengurangi konsumsi barang-barang tertentu yang terdampak PPN guna menekan beban pajak.

    Luhut merespons keberatan itu dengan santai.

    Menurut Luhut, penolakan terhadap kenaikan PPN 12 persen muncul karena masyarakat belum mengetahui pemerintah tengah menyiapkan stimulus bagi yang terdampak.

    “Karena orang kan belum tahu kalau ada struktur ini (stimulus). Nanti biar dirapatkan dulu, (kemudian) presiden putuskan. Kira-kira berkembang di situ,” terangnya.

  • Cawe-cawe Jokowi Tumbangkan Mesin Politik PDIP di Kandang Banteng

    Cawe-cawe Jokowi Tumbangkan Mesin Politik PDIP di Kandang Banteng

    GELORA.CO – Jagoan PDIP di Pilgub Jawa Tengah Andika Perkasa-Hendrar Prihadi tumbang berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei.

    Sementara paslon yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus yakni Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen unggul pada hasil hitung cepat lembaga survei.

    Hasil hitung cepat lembaga LSI mencatat Luthfi-Yasin meraih 59,38 persen suara. Sementara Andika Perkasa-Hendrar Prihadi 40,62 persen. Total suara masuk sebesar 100 persen.

    Kemudian lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Luthfi-Yasin mendapat 59,12 persen suara, Andika-Hendrar 40,88 persen suara.

    Meski masih menunggu hasil resmi perhitungan oleh KPU, gambaran hasil hitung cepat ini berpotensi mengakhiri dominasi PDIP yang selalu menang di Pilgub Jawa Tengah.

    Bila ditilik ke belakang, kader PDIP kerap memenangkan Pilkada Jateng sejak Pilkada langsung digelar pertama kali di provinsi ini pada 2008 lalu.

    Pada Pilkada 2008 saat itu pasangan Bibit Waluyo-Rustiningsih meraih suara terbanyak dan terpilih menjadi kepala daerah Jateng 2008-2013. Bibit-Rustiningsih diusung oleh PDIP saat itu.

    Kemudian dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo yang menjabat selama dua periode yakni 2013-2018 dan 2018-2023. Ganjar merupakan kader PDIP.

    Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati mengatakan kekalahan jagoan PDIP di Jateng mengejutkan lantaran selama ini selalu menang di Pilgub Jateng.

    Baginya, mesin PDIP yang kurang maksimal di Jateng pada kontestasi kali ini harus menjadi evaluasi besar bagi partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini.

    “Ini memang mengejutkan ya. Karena memang sebenarnya kalau mesin partai di Jawa Tengah selama ini kan sangat solid ya PDIP. Dan ini memang menjadi pertanyaan besar bagi mesin politik PDIP di Jateng. Dan mengapa bisa lepas kali pertama gitu,” kata Wasis kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/11).

    Di sisi lain, Wasis menilai melejitnya pasangan Luthfi-Taj Yasin lantaran ada dukungan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    Belakangan ini Jokowi sangat intens untuk terjun blusukan menemani Luthfi-Taj Yasin kampanye di pelbagai wilayah di Jateng.

    Kondisi ini, lanjut Wasis, membuat banyaknya para preferensi pemilih PDIP berpaling memilih Luthfi-Taj Yasin.

    Baginya, pengaruh Jokowi masih sangat kuat di Jawa Tengah meski sudah tak lagi menjabat presiden. Hal ini membuat perpindahan suara pemilih PDIP dan membuat peta politik di Pilkada Jateng menjadi berubah sedemikian rupa.

    “Sebelumnya itu mengarah ke Andika-Hendi, tapi bisa berubah dengan waktu cepat. Blusukan Jokowi ke mana-mana itu ternyata menjadi bukti bahwa meskipun Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden ternyata Jokowi itu masih cukup berpengaruh ya,” kata Wasis.

    Cawe-cawe Jokowi

    Senada, peneliti senior Populi Center Usep S. Ahyar mengatakan elektabilitas Luthfi-Taj Yasin yang sempat mandek bisa naik sedemikian rupa usai Jokowi ikut turun tangan berkampanye di Jateng.

    Baginya, titik balik Luthfi-Taj Yasin bisa terdongkrak lantaran Jokowi memutuskan untuk cawe-cawe di Jateng.

    “Karena Pak Jokowi beberapa minggu terakhir kampanye ini turun tangan, cawe-cawe Jokowi di beberapa tempat. Menambah tebal Pak Luthfi. Tren mandek, tp ada pak jokowi yg beri darah segar bagi elektabilitas pak Luthfi. Saya lihat titik baliknya di sana,” kata Usep.

    Tak berhenti sampai di situ, Wasis menilai kemenangan Luthfi-Taj Yasin ini ada faktor lantaran mampu menguasai segmen pemilih muslim di Pilkada Jawa Tengah. Sebab, ada sosok Taj Yasin yang berperan besar untuk menggaet pemilih Islam di Jateng untuk memilih pasangan ini.

    Sebaliknya, ia mengatakan Andika-Hendi dianggapnya tak mampu untuk memecah suara pemilih muslim di Jawa Tengah.

    “Andika-Hendi kan karena memang mereka tidak bisa memecah suara pemilih muslim itu. Yang memang di sini peran Pak Yasin itu sangat vital dalam mengkonsolidasikan pemilih religius ini,” kata Wasis.

    Senada, Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan karakter pemilih Jateng di kawasan wilayah pantai utara (Pantura) yang didominasi oleh masyarakat santri lebih mendukung representasi kandidat komposisi Nasionalis-Santri.

    “Ini tercermin di Lutfi-Yasin. Di mana jaringan Nahdlatul Ulama sangat all out mendukung pasangan ini,” kata Umam.

    Di sisi lain, Umam mengatakan komposisi pasangan Andika-Hendi cukup berbeda lantaran keduanya sama-sama merepresentasikan corak nasionalis.

    Dengan demikian, lanjutnya, kekuatan KIM plus di Jateng yang dibantu Jokowi bisa memanfaatkan situasi rapuhnya barisan kekuatan PDIP di Jawa Tengah.

  • Politik Perempuan Punya Tempat di Ranah Minang

    Politik Perempuan Punya Tempat di Ranah Minang

    GELORA.CO – Kemenangan Annisa Suci Ramadhani-Leli Arni versi hitung cepat sebesar 65.184 suara pemilih pada Pilkada 2024, menjadi catatan gemilang tersendiri dalam sejarah kepemimpinan Kota Dharmasraya, Sumatera Barat.

    Dikatakan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat, Alex Indra Lukman, kemenangan ini menjadi bukti perempuan punya tempat tersendiri di Dharmasraya.

    “Pertama kali dalam sejarah Sumatera Barat, bupati dan wakil bupati adalah perempuan,” ungkap Alex Indra Lukman dalam pernyataan tertulis, Kamis, 28 November 2024.

    Pasangan Annisa-Leli unggul dari kolom kosong yang dicoblos masyarakat sebesar 28.601.

     

    “Alhamdulillah, kepercayaan masyarakat Dharmasraya pada Annisa dan Leli Arni yang mencapai angka 69,5 persen, menandakan peran politik perempuan di Ranah Minang ini berada di tempat istimewa,” tuturnya.

    Menurut Alex, besarnya kepercayaan masyarakat Dharmasraya pada Pilkada serentak 2024 ini, sudah terbaca pada dukungan partai politik yang mengusung keduanya.

    Dari 30 kursi DPRD Dharmasraya periode 2024-2029, Annisa dan Leli Arni didukung partai dengan kekuatan 29 kursi.

    Yakni PDI Perjuangan (6 kursi) yang berkoalisi dengan PAN (5 kursi); Partai Gerindra (4 kursi); Golkar (5 kursi); PKB (4 kursi); Demokrat (2 kursi); PPP (1 kursi); Hanura (1 kursi) dan PKS (1 kursi).

    Kepercayaan mayoritas partai pemilik kursi parlemen di Dharmasraya ini, ungkap Alex, menjadi tantangan tersendiri bagi Annisa-Leli dalam menjalankan roda kepemimpinan nanti.

    “Besarnya kepercayaan masyarakat Dharmasraya pada pasangan calon perempuan satu-satunya di Sumbar ini, tentunya harus dijawab dengan kerja nyata selama menjabat nanti,” ungkap Alex.

    “PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Annisa dan Leli Arni, sangat yakin dengan kemampuan dan kompetensi keduanya,” pungkasnya.

  • Hasil Quick Count: Pesohor Dicky Chandra Raih Suara Terbanyak Pilkada Kota Tasikmalaya 2024

    Hasil Quick Count: Pesohor Dicky Chandra Raih Suara Terbanyak Pilkada Kota Tasikmalaya 2024

    Liputan6.com, Tasikmalaya – Pesohor sekaligus artis Raden Dicky Candranegara atau Dicky Candra yang mendampingi Calon Walikota Viman Alfarizi Ramadhan atau Viman yang mendapatkan nomor urut 4, diprediksi memenangi Pilkada Kota Tasikmalaya 2024.

    Dalam perhitungan cepat atau quick count, pasangan calon (Paslon) Viman-Dicky sukses mendulang raihan suara tertinggi sebesar 48,64 persen atau 128.185 suara, kemudian di posisi kedua diraih paslon nomor urut 2 Ivan Dickan-Dede Muharam sebesar 20,76 persen atau 54.712 suara.

    Posisi ketiga diraih paslon nomor urut 1, Nurhayati-Muslim mendapat 15,99 persen atau 54.712 suara, posisi keempat diraih paslon nomor urut 5 yakni Yanto Apriyanto-Aminudin Bustomi mendapat 9,7 persen atau 25.574 suara, sementara posisi buncit diraih paslon Muhamad Yusuf-Hendro Nugraha mendapat 4,88 persen atau 11.887 suara.

    Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Barat, Amir Mahpud menyampaikan terima kasih atas kesuksesan paslon Viman-Dicky menjadi yang teratas dalam perhitungan cepat partai.

    Menurutnya, kemenangan yang diraih bukan hanya milik paslon semata, namun milik seluruh masyarakat kota Tasikmalaya yang telah menaruh harapan besar pada sosok kolaborasi pengusaha-seniman itu.

    “Saya berpesan supaya Viman-Diky harus menjalankan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya. Karena, anda sudah milik warga Kota Tasikmalaya dan bukan lagi milik Partai Gerindra, NasDem, PBB, Gelora dan Ummat,” ujarnya, Rabu (27/11/2024) malam.

    Khusus bagi Dicky Candra, kemenangan Pilkada Kota Tasikmalaya 2024, merupakan ulangan kesuksesan saat menjadi Wakil Bupati Garut saat mendampingi Bupati Aceng Fikri periode 2018-2013 lalu, sayang pada 20211 lalu, Dicky memilih mengundurkan diri, karena berbeda haluan dengan Aceng Fikiri.

    Sementara itu, perhitungan suara real count yang dilakukan KPUD Kota Tasikmalaya 2024 masih berlansgung di 985 TPS. Masyarakat kota Tasikmalaya yang ingin mengetahui raihan suara seluruh paslon bisa mengakses https://pilkada2024.kpu.go.id

  • Gerindra: Kemenangan di Banten Hasil Kerja Keras Bersama Nasional 28 November 2024

    Gerindra: Kemenangan di Banten Hasil Kerja Keras Bersama Nasional 28 November 2024

    Gerindra: Kemenangan di Banten Hasil Kerja Keras Bersama
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Partai Gerindra
    mengeklaim bahwa kemenangan pasangan calon yang diusung oleh
    Koalisi Indonesia Maju
    (KIM) Plus di
    Pilkada Banten
    adalah hasil dari kerja keras yang dilakukan oleh semua pihak terkait.
    “Saya pikir apa yang terjadi di banyak daerah termasuk juga di Banten adalah hasil kerja keras dari para calon yang diusung dalam pilkada dan juga partai pendukung, serta organ-organ relawan tentunya,” kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra,
    Sufmi Dasco
    kepada wartawan pada Kamis (28/11/2024).
    “Khusus di Banten, saya lihat memang kerja keras yang dilakukan cukup intens dan juga kemudian animo masyarakat terhadap calon pemimpin yang dicalonkan juga besar,” tambahnya.
    Adapun pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah bernomor urut 02, diusung oleh Partai Gerindra, PKS, PSI, PKB, PAN, PPP, Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Garuda.
    Sedangkan Airin-Ade bernomor urut 01, diusung oleh Partai Golkar, PDIP, Partai Buruh, PBB, Partai Gelora, PKN, dan Partai Ummat.
    Berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga, pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah berhasil mengungguli pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi.
    Salah satunya Charta Politika, yang hasil hitung cepatnya menyatakan bahwa pasangan Andra-Dimyati unggul 57,52 persen. Sedangkan Airin-Ade 42,48 persen.
     
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pilkada 2024 Terbesar Sepanjang Sejarah, Berikut Sejumlah Faktanya Nasional 28 November 2024

    Pilkada 2024 Terbesar Sepanjang Sejarah, Berikut Sejumlah Faktanya Nasional 28 November 2024

    Pilkada 2024 Terbesar Sepanjang Sejarah, Berikut Sejumlah Faktanya
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (
    Pilkada
    ) 2024 sudah selesai dilakukan pada Rabu, 27 November 2024.
    Pilkada 2024
    menjadi
    pilkada
    langsung pertama yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Sebab, digelar serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota se-Indonesia.
    Hal tersebut dikonfirmasi oleh Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Bahkan, Manajer Perludem Fadli Ramadhanil menilai bahwa Pilkada 2024 berjalan dengan baik.
    “Secara umum memang pilkada dapat dikatakan berjalan dengan baik, hanya di beberapa daerah terkendala karena ada beberapa konflik kekerasan yang terjadi. Misal di Papua, di Sumatera Barat (Sumbar) Solok Selatan. Kemudian, ada musibah banjir di Medan, Sumatera Utara,” kata Fadli kepada
    Kompas.com
    , Rabu.
    Namun, menurut dia, Perludem mencatat bahwa masih ada masalah terkait integritas pada penyelenggaraan Pilkada 2024.
    “Pada aspek politik uang, penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan calon tertentu itu masih terjadi. Termasuk juga calon kepala daerah yang berstatus terpidana ya atau kemudian berstatus tersangka dalam proses menjelang pemilihan,” ujarnya.
    Fadli lantas menyebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kurang maksimal memberikan informasi kepada pemilih perihal adanya calon kepala daerah yang sudah berstatus tersangka atau terdakwa.
    Namun, Pilkada 2024 tetap menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Berikut sejumlah fakta terkait yang dirangkum
    Kompas.com
    :
    Sejak pilkada digelar secara serentak di beberapa wilayah pada 2015, Pilkada 2024 menjadi yang terbesar karena digelar 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota se-Indonesia secara bersamaan.
    Oleh karena itu, jika ditotal mencapai 545 daerah dan diperkirakan melibatkan 207,1 juta orang sebagai pemilih.
    Diberitakan
    Kompas.com
    dengan mengutip dari
    Kompaspedia
    , Pilkada 2015 digelar serentak di sembilan provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten.
    Kemudian, Pilkada 2017 digelar serentak di tujuh provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Sebanyak 41,2 juta pemilih saat itu memilih kepala daerah yang masa jabatannya habis pada Juli 2016-Desember 2017.
    Selanjutnya, Pilkada Serentak 2018 digelar di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam Pilkada 2018 mencapai 152 juta orang.
    Pilkada Serentak 2020 Pilkada serentak selanjutnya berlangsung pada 9 Desember 2020 di sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Sebanyak 100,3 juta pemilih menggunakan hak pilihnya.
    Selain terbanyak dari jumlah daerah, Pilkada 2024 juga diikuti oleh 1.553 pasangan calon (paslon) kepala daerah, sebagaimana diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
    “Dari total 1.561 pasangan calon yang mendaftar ke KPU, baik di tingkat provinsi, kemudian ke kabupaten/kota… KPU, baik tingkat provinsi, kabupaten-kota, telah menetapkan 1.553 pasangan calon,” kata anggota KPU RI, August Mellaz, dalam jumpa pers pada Senin, 23 September 2024.
    Dari 1.553 itu, 103 di antaranya merupakan pasangan calon gubernur-wakil gubernur; 284 pasangan wali kota dan wakilnya; dan 1.166 sisanya merupakan pasangan calon bupati dan wakilnya.
    Kemudian, dari 1.553 paslon kepala daerah tersebut, 1.500 di antaranya merupakan usungan partai politik/gabungan partai politik. Sedangkan 53 sisanya merupakan pasangan calon jalur independen/nonpartai/perseorangan.
    Jumlah paslon pada Pilkada 2024 itu meningkat sedikit dibandingkan Pilkada serentak 2020 yakni 1.549 calon kepala daerah. Padahal, dari sisi jumlah daerah yang menggelar pilkada pada tahun tersebut hanya kurang lebih setengahnya dari tahun 2024.
    Kemudian, jumlah paslon kepala daerah pada Pilkada 2024 lebih sedikit dibanding Pilkada 2015. Padahal, jumlah daerah yang menggelar pemilihan hanya setengahnya.
    Pilkada 2015 digelar serentak di sembilan provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten. Apabila ditotal menjadi 269 daerah.
    Perbandingan antar daerah yang menggelar pilkada dengan jumlah paslon kepala daerah yang cenderung menurun pada Pilkada 2024, rupanya dipengaruhi dengan meningkatnya jumlah calon tunggal.
    KPU RI mengonfirmasi bahwa pasangan calon tunggal yang berlaga pada
    Pilkada Serentak 2024
    sebanyak hanya 37 paslon.
    Jumlah tersebut menurun dari sebelumnya ada 44 bakal pasangan calon tunggal yang akan mendaftar ke KPU setempat.
    Penurunan itu ada andil dari Mahkamah Konstitusi (MK) mengatur ulang besaran ambang batas pencalonan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada).
    Tak hanya itu, MK lewat putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 menyatakan inkonstitusional Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 yang mengatur hanya partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bisa mencalonkan kepala daerah.
    “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD) NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan pada Selasa, 20 Agustus 2024.
    Diketahui, putusan MK nomor 60 tersebut mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terkait uji materi Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 tentang Pilkada yang mengatur mengenai syarat pengajuan calon kepala daerah oleh parpol atau gabungan parpol.
    Oleh karenanya, parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memiliki suara sah bisa mengajukan calon kepala daerah tanpa harus mendapatkan kursi di DPRD.
    Kemudian, ambang batas pencalonan kepala daerah oleh parpol atau gabungan parpol tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara hasil pemilihan anggota DPRD atau 20 persen kursi di DPRD. Melainkan antara 6,5-10 persen.
    Setelah keluarnya putusan MK, KPU memperpanjang masa pendaftaran dan membuka kembali penerimaan berkas pencalonan di wilayah-wilayah yang sebelumnya hanya memiliki calon tunggal.
    Oleh karenanya, jumlah calon tunggal pada Pilkada 2024 menurun dari 44 menjadi 37 paslon.
    Jika dibandingkan dengan Pilkada 2020, jumlah calon tunggal Pilkada 2024 cenderung meningkat.
    Namun, apabila dibandingkan antara persentase jumlah daerah yang menggelar pilkada dengan jumlah calon tunggal, maka presentasenya cenderung menurun.
    Pada 2020, sebanyak 25 calon tunggal tersebar di 270 daerah (9,26 persen). Sedangkan pada 2024, sebanyak 37 bakal paslon tunggal tersebar di 545 daerah (6,79 persen).
    Dikutip dari
    Kompaspedia
    , jumlah partisipasi perempuan pada Pilkada 2024 meningkat.

    Pada Pilkada Serentak 2015, dari 1.646 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, 124 di antaranya adalah perempuan.
    Namun, pada Pilkada 2017, jumlah ini menurun menjadi hanya 44 perempuan dari 614 calon.
    Kemudian, pada Pilkada 2024, terjadi peningkatan tren partisipasi perempuan. Untuk posisi Gubernur dan Wakil Gubernur, terdapat 18 perempuan yang ikut mencalonkan diri.
    Di tingkat Bupati dan Wakil Bupati, jumlah calon perempuan mencapai angka 210 perempuan.
    Sementara itu, untuk tingkat Walikota dan Wakil Walikota, terdapat 81 perempuan yang turut bersaing pada Pilkada 2024.
    Sebelum pemungutan suara dilakukan, lima calon kepala daerah diberitakan
    Kompas.com
    meninggal dunia.
    Antara lain, bakal Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Aceh, Tgk Muhammad Yusuf A Wahab atau yang akrab dipanggil Tu Sop. Dia meninggal dunia di Jakarta, Sabtu 7 September 2024.
    “Sakit seperti yang dikeluhkan sebelumnya, sakit dalam perut, dugaan sementara lambung,” Juru Bicara Elemen Sipil sekaligus kerabat Tu Sop, Zufikar Muhammad
    Melalui musyawarah partai koalisi, akhirnya Muhammad Fadhil Rahmi ditunjuk menggantikan Tu Sop sebagai bakal cawagub mendampingi Bustami Hamzah untuk Pilkada Aceh 2024.
    Kedua, Cawagub Papua Selatan nomor urut 1, Petrus Safan yang berpasangan dengan Darius Gewilon Gebze.
    Petrus tutup usia di RSUD Merauke pada Sabtu, 28 September 2024 sekitar pukul 15.15 WIT, diduga karena kelelahan setelah menjalani rutinitas padat selama tahapan Pilkada.
    Pengganti Petrus Safan baru diumumkan oleh KPU Papua Selatan pada 11 Oktober 2024, yaitu Yusak Yaluwo.
    Ketiga, ada Calon Gubernur (Cagub) Maluku Utara, Benny Laos yang meninggal saat hendak berkampanye di Desa Kawalo, Kabupaten Pulau Taliabu bersama tim sukses dan istrinya, Sheryl Tjoanda.
    Speedboat “Bella 72” yang ditumpanginya meledak dan terbakar saat pengisian BBM di Pelabuhan Bobong, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kepulauan Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu, 12 Oktober 2024.
    Delapan partai koalisi akhirnya mengusung Sheryl Tjoanda sebagai Cagub Maluku Utara menggantikan suaminya.
    Keempat, ada Cawagub Papua Tengah, Ausilius You Tak yang dinyatakan meninggal dunia di RSCM Jakarta pada Rabu, 16 Oktober 2024 sekitar pukul 19.40 WIB.
    Kemudian, John Wempi Wetipo selaku Cagub Papua Tengah nomor urut 1 bersama partai koalisi lantas mengajukan Agustinus Anggaibak sebagai cagub kepada KPU Papua Tengah.
    Kelima, Calon Bupati (Cabup) Ciamis, Yana D Putra yang meninggal dunia di RS Borromeus, Bandung, Jawa Barat pada Senin, 25 November 2024.
    Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Andang Firman mengatakan, almarhum wafat karena serangan jantung dan dilarikan ke RS Boromeus untuk mendapatkan pertolongan medis.
    Menanggapi kabar ini, Ketua KPU RI Mochammad Afifudin menyatakan, pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Ciamis akan tetap berlangsung tanpa ada penggantian calon.
    “Jadi tidak ada penggantian calon dalam masa satu bulan. Ketika yang bersangkutan meninggal, jadi tetap dilakukan pemilihan,” ujarnya.
    Apabila terpilih, cawabup tersebut akan digantikan melalui proses di DPRD.
    Namun, ada juga sisi gelap dari pelaksanaan Pilkada 2024, yakni ada calon kepala daerah yang tetap bisa berkontestasi padahal sudah berstatus sebagai tersangka kasus tindak pidana hingga dugaan korupsi.
    Terbaru, yang cukup menuai pro kontra adalah Gubenur Bengkulu, Rohidin Mersyah yang tetap bisa dipilih pada Pilkada 2024, padahal sudah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Rohidin Mersyah maju kembali menjadi calon gubernur (cagub) pada Pilkada Bengkulu 2024.
    Berpasangan dengan Meriani, Rohidin Mersyah diusung oleh Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Hanura.
    Rohidin Mersyah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Bengkulu pada Minggu, 24 November 2024.
    Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan bahwa meskipun Rohidin saat ini berstatus tersangka dalam kasus pemerasan, hal itu tidak menghalangi proses pelantikan jika yang bersangkutan terpilih sebagai gubernur.
    Menurut Afifuddin, aturan ini merujuk pada Pasal 163 ayat 6, 7, dan 8 dari Undang-Undang (UU) Pilkada.
    “Secara normatif kami ingin menyampaikan, dalam hal calon gubernur atau wakil nantinya terpilih, ditetapkan menjadi, jika yang terpilih tersangka pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur,” kata Afifuddin saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta pada 25 November 2024
    Artinya, meskipun Rohidin Mersyah berstatus tersangka, proses pelantikan tetap dapat dilanjutkan jika memenangkan Pilkada Bengkulu.
    Berikut bunyi Pasal 163 ayat (6) UU Pilkada, ”
    Dalam hal calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi gubernur dan/atau wakil gubernur
    ”.
    Namun, ketentuan ini tidak berlaku jika Rohidin sudah berstatus terpidana ketika pelantikan berlangsung.
    “Dalam hal calon gubernur dan wakil gubernur terpilih ditetapkan menjadi terpidana, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik, dan atau wakil gubernur juga diberhentikan sebagai gubernur dan wakil gubernur kalau sudah terpidana,” ujar Afifuddin.
    Tak hanya bisa dilantik jika terpilih, KPU mengaku baru dapat membatalkan pencalonan seorang calon kepala daerah setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
    “Cagub tersebut masih berstatus sebagai calon, dan KPU baru bisa membatalkan pencalonannya, kalau sekiranya sudah ada putusan pengadilan yang sudah inkrah,” kata Anggota KPU Idham Holik sebagaimana diberitakan Kompas.com pada 25 November 2024.
    Menurut dia, ketentuan ini merujuk pada UU Pilkada yang memberikan dasar hukum bagi KPU untuk melanjutkan proses pencalonan hingga ada keputusan pengadilan yang sah dan final.
    Dalam skenario di mana Rohidin nantinya divonis sebagai terpidana, aturan dalam Pasal 164 ayat 6-8 UU Pilkada juga mengatur tentang nasib calon yang terpidana.
    Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa meskipun seorang calon terpidana tetap dilantik, pada saat pelantikan, yang bersangkutan langsung diberhentikan dari jabatannya.
    Pasal 164 ayat (6) menyebutkan, “Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota”.
    Sedangkan dalam ayat (7) dan (8) menyebutkan, jika calon terpilih sudah berstatus terpidana, ia akan langsung diberhentikan sebagai kepala daerah.
    Dengan demikian, meskipun Rohidin memiliki status tersangka saat ini, KPU dan aturan hukum yang berlaku memberikan jalan untuk tetap melantik jika dia terpilih, asalkan belum berstatus terpidana saat pelantikan.
    Selain Rohidin, ada empat calon kepala daerah lainnya yang juga terjerat kasus pidana hingga dugaan korupsi.
    Antara lain, calon bupati (Cabup) Biak Numfor berinisial HAN (Herry Ario Naap) yang sudah menjadi tersangka kasus kekerasan seksual.
    “Tersangka kita tangkap tadi pagi pukul 05.30 WIT,” ujar Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua Kombes Achmad Fauzi di Jayapura pada Jumat, 22 November 2024.
    Kemudian, ada cawagub pada Pilkada Kota Metro, Qomaru Zaman. Dia ditetapkan tersangka oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Metro atas dugaan pelanggaran kampanye yang memanfaatkan fasilitas negara berupa pembagian bansos.
    Merespons hal tersebut, KPU diketahui akhirnya membatalkan pecalonan Qomaru Zaman pada Pilkada Kota Metro.
    Selanjutnya, ada nama Bupati Situbondo nonaktif, Karna Suswandi. KPK diketahui dua kali memenangkan praperadilan melawan Karna Suswandi terkait perkara dugaan korupsi alokasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Situbondo.
    “Pada hari Selasa (26/11/2024), KPK kembali memenangkan gugatan praperadilan pada perkara dugaan TPK dan penerimaan suap terkait pengelolaan dana PEN serta pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Situbondo yang diajukan tersangka KS,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya pada 27 November 2024.
    Tessa mengatakan, putusan hakim dalam praperadilan tersebut memperkuat bahwa penanganan perkara Bupati nonaktif Situbondo Karna Suswandi sesuai prosedur.
    (Sumber: Zuhri Noviandi, Fuci manupapami, Alinda Hardiantoro, Candra Nugraha, Chella Defa Anjelina | Editor: Dita Angga Rusiana, Andi Hartik, Rachmawati, Reni Susanti, Rizal Setyo Nugroho)
     
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.