Xcloud.id

partai: Gelora

  • Viral Istri Pergoki Suami Jenguk Selingkuhan di Rumah Sakit, Pelakor Bongkar Pernah Staycation Bareng

    Viral Istri Pergoki Suami Jenguk Selingkuhan di Rumah Sakit, Pelakor Bongkar Pernah Staycation Bareng

    GELORA.CO –  Intuisi istri memang tidak pernah salah. Bisikan batin membantunya memergoki sang suami yang sedang asyik menyuapi perempuan lain di rumah sakit.

    Perselingkuhan semakin marak terjadi bahkan para pelaku seakan sudah tidak punya rasa malu saat diciduk oleh pasangan sah. Mirisnya, perbuatan tersebut terjadi pada pasangan yang sudah menikah.

    Kali ini, istri sah dengan elegan menyambangi ruang rawat inap wanita simpanan suaminya. Melalui video yang dibagikan akun Instagram @recehxixi memperlihatkan sang suami sedang berbincang sambil menyuapi si pelakor.

    Dengan tangan yang masih diperban karena bekas infus, si pelakor duduk di sofa berwarna merah yang ada di ruang tersebut. Sementara, laki-laki yang merupakan suami orang duduk di dekatnya menggunakan kursi lain.

    Keduanya dengan santai seakan menyambut kehadiran istri sah yang perlahan berjalan mendekati mereka secara perlahan. Tidak ada gerak-gerik kaget dari pasangan yang menjalin hubungan terlarang itu.

    Dengan gerakan lambat sang suami itu berdiri diikuti dengan pelakor yang menutupi wajahnya karena tahu istri sah sedang merekam. Laki-laki yang menggunakan kaos putih itu lalu mendapati istrinya untuk stop merekam dan mengantisipasi agar tidak terjadi keributan mengingat mereka sedang berada di rumah sakit.

    “Agak laen om ini, btw si om udah punya anak 2 ???? ,” demikian caption unggahan video viral yang dikutip pada Sabtu 30 November 2024.

    Tidak selesai di situ, ternyata sang selingkuhan menelpon istri sah untuk menceritakan hubungan asmara dirinya dengan bapak dua anak itu. Sang suami pun tidak terima dengan keputusan selingkuhannya termasuk pernah staycation bareng.

    “Janganlah ngomong-ngomong kaya gitu,” ujar sang suami.

    “Loh emang iya (membenarkan sudah pernah jalan-jalan bersama), kenyatakaan kan. Aku kan keluar-keluar sama kamu. Nah bisa kau tau Mita (nama istri) ya,” jawab si pelakor.

    Dari sambungan telepon itu wanita simpanan membeberkan alasan mengungkapkan semua ke istri sah agar sama-sama hancur. Istri sah pun menayakan mereka sudah pernah pergi ke mana saja.

    “Ke Pekanbaru,” ujar wanita selingkuhan dengan nada menantang.

    Unggahan tersebut pun menuai kecaman dari netizen yang membanjiri kolom komentar. Ada yang menulis komentar sarkas hingga berempati kepada istri sah karena sangat mungkin merasakan sakit hati atas perbuatan sang suami.

    “So sweet bgt,” sarkas netizen.

    “ya Allah sakit bgt istrinya,” tulis netizen lagi.

    “Mbak e suaranya masih lembut ????… Kalau aq mah piring udah melayang ke mukanya ???????????????? ,” timpal warganet.

    “Perselingkuhan gak akan terjadi kalau terutama ya wanitanya gak ngeladenin. Laki2 meskipun ngeyel intinya di perempuannya. Gak ngeladenin gak akan ada perselingkuhan,” tegur netizen lagi.

  • Saya Tak Ingin Negara Kalah

    Saya Tak Ingin Negara Kalah

    GELORA.CO – Politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait alias Ara, menghebohkan publik dengan mengumumkan sayembara untuk mencari buron legendaris KPK, Harun Masiku.

    Tak tanggung-tanggung, Ara bahkan menyiapkan uang sejumlah Rp 8 miliar bagi yang berhasil menangkap Masiku.

    Ara menjelaskan bahwa sayembara itu dilakukannya semata-mata sebagai bentuk partisipasi publik. Ia menyebut, tak ingin negara kalah dengan satu orang koruptor bernama Harun Masiku.

    “Masa ada kasus besar kayak begitu, ini negara besar, ya, partisipasi publiknya tinggi, ya, masa Harun Masiku bisa mengalahkan negara sih?” ujar Ara kepada wartawan di Rusun Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11).

    “Saya sebagai warga negara tidak terima negara saya, bangsa ini kalah sama koruptor namanya Harun Masiku,” sambung mantan politikus PDIP itu.

    Masiku merupakan mantan caleg PDIP yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terhadap komisioner KPU pada awal 2020 lalu. Hingga kini, Masiku sudah hampir 5 tahun berstatus buron dan belum kunjung diringkus KPK.

    Ara menduga bahwa ada orang besar di balik kasus Masiku tersebut. Menurutnya, Masiku tak mungkin hilang begitu saja saat lembaga antirasuah terus mencari keberadaannya.

    Oleh karenanya, Ara menekankan bahwa sudah saatnya rakyat ikut terlibat dalam upaya menangkap Harun Masiku. Lewat sayembara yang diadakannya, Ara ingin negara bisa menang melawan koruptor.

    “Dan saya yakin itu ada masalah-masalah besar yang dia simpan, dan dia melibatkan orang-orang besar, saya tidak tahu, ya. Tapi enggak mungkin tiba-tiba dia bisa hilang begitu dicari kemana-mana,” ucap dia.

    “Nah mungkin ini sudah waktunya rakyat terlibat. Pasang mata, telinga baik-baik, ya, dari berkat yang Tuhan kasih kepada saya, saya tidak mau negara ini kalah dari koruptor yang namanya Harun Masiku. 

    Negara ini harus menang, ya. Kasih informasinya kepada siapa, Rp 8 miliar ya dari uang pribadi saya,” pungkasnya.

    Lebih lanjut, Ara menyebut bahwa respons yang muncul di publik, termasuk oleh KPK, juga positif.

    “Kan sudah disampaikan oleh KPK itu oke, betul, kan? Dan saya mendapatkan WA, SMS dari teman-teman DPR juga saya lihat positif, kok, dari KPK positif, kok,” tutur dia.

    Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, angkat bicara terkait sayembara yang dibuka Ara. Ia menyebut bahwa pihaknya terus berupaya melakukan pencarian terhadap Harun Masiku.

    Oleh karenanya, Tanak pun mengapresiasi langkah Ara untuk membantu pencarian buron legendaris KPK tersebut.

    “Kita patut mengapresiasi hal baik yang dilakukan oleh Pak Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia, untuk membantu melakukan penangkapan terhadap Harun Masiku,” kata Tanak saat dihubungi, Kamis (28/11) kemarin.

    “Melalui sayembara dengan memberi hadiah Rp 8 miliar bagi yang menangkap Harun Masiku dalam upaya menegakkan hukum di NKRI,” lanjutnya.

    Bahkan, Tanak menekankan bahwa upaya Ara tersebut patut diberikan penghargaan oleh negara.

    “Sikap beliau tentunya layak/patut menjadi contoh dan beliau patut diberi penghargaan atas sikap beliau untuk melakukan hal yang sungguh sangat luar biasa baik,” imbuh dia.

    “Untuk itu, sudah sepatutnya beliau diberi penghargaan oleh negara,” paparnya.

    Pasalnya, kata Tanak, dari sekitar kurang lebih 280 juta jiwa penduduk Indonesia, hanya Ara yang berani mengorbankan hartanya untuk membantu penangkapan buron KPK tersebut.

    “Dari sekitar 281,6 juta jiwa penduduk Indonesia, hanya beliau yang mau mengorbankan hartanya agar pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dapat ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum,” pungkas dia.

    Kasus Harun Masiku

    Kasus Harun Masiku ini terungkap diawali OTT KPK pada Januari 2020. Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjadi salah satu pihak yang dijerat tersangka dalam kasus penerimaan suap tersebut. Wahyu terbukti menerima suap senilai Rp 600 juta dari mantan caleg PDIP itu.

    Suap diberikan agar Wahyu mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR F-PDIP melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

    Sementara Harun Masiku yang gagal ditangkap KPK pada saat OTT masih buron hingga kini. Sudah hampir 5 tahun, ia masih buron dan belum kunjung diringkus oleh lembaga antirasuah.

    Wahyu Setiawan mendapat Pembebasan Bersyarat per tanggal 6 Oktober 2023. Usai bebas itu, Wahyu Setiawan sempat diperiksa KPK juga tak lama setelah rumahnya digeledah penyidik.

    Adapun KPK juga telah mencegah lima orang ke luar negeri, yang merupakan pengembangan kasus Harun Masiku. Mereka diduga terkait dengan upaya perintangan penyidikan terhadap Harun Masiku.

    Mereka yang dicegah yakni: advokat bernama Simeon Petrus; mahasiswa Hugo Ganda dan Melita De Grave; Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto; hingga staf Hasto yang bernama Kusnadi.

  • Cholil Nafis Minta 780 Dai Lulus Standardisasi MUI Berantas Judol Lewat Dakwah

    Cholil Nafis Minta 780 Dai Lulus Standardisasi MUI Berantas Judol Lewat Dakwah

    GELORA.CO – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis meminta para dai yang telah mengikuti standardisasi MUI ikut serta dalam pemberantasan judi online (judol). Peran dai dalam pemberantasan penyakit masyarakat itu bisa dilakukan melalui dakwah.

    Menurut Cholil dakwah itu mengajak pada kebaikan dan memberantas kemungkaran. Judol merupakan kemungkaran yang meresahkan di Indonesia. Sudah banyak masyarakat yang terjangkit judi.

     Maka itu masyarakat perlu disadarkan, jika tidak, upaya pemerintah memblokir ribuan situs judi akan percuma.

    Maka itu Cholil meminta dalam dakwah disampaikan pesan moral supaya masyarakat menjauhi judi. Sebab selain melanggar hukum di Indonesia, judi juga merupakan kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, termasuk Islam.

    “Itulah pentingnya peran Dai Standardisasi MUI dalam memberantas judol. Hal ini penting menjadi perhatian para dai yang terstandar MUI karena Judol telah menggurita,” kata Cholil dalam acara Wisuda Akbar Standardisasi Dai MUI di Jakarta, Sabtu (30/11), dikutip dari keterangannya.

    MUI mewisuda sebanyak 780 dai yang telah lulus standardisasi MUI. Wisuda dilakukan secara offline dan online.

    Dalam kesempatan yang sama Ketua Umum MUI Anwar Iskandar menekankan untuk para dai yang membawa misi kenabian mampu menjadi penggerak kebaikan dengan untaian kata di tengah-tengah masyarakat.

    Dai standardisasi MUI, lanjut Anwar, juga harus menjadi dai yang mengajak umat pada kebajikan. Selain itu juga mampu mengubah hal buruk menjadi baik di jalan Allah dengan cara hikmah, nasihat yang bijak dan dialog yang konstruktif. 

    Acara wisuda tersebut juga dihadiri Menteri Komdigi Meutya Hafid. Ia mengungkapkan kementeriannya sudah menutup lebih dari 5,3 juta situs judi.

     Namun menurutnya hal itu masih belum cukup untuk menyadarkan masyarakat agar tidak bermain judol.

    “Karenanya perlu dakwah untuk menyadarkan masyarakat agar menjauhi judi. Dan ternyata 5 dari 6 penjudi online itu adalah kaum laki-laki.

     Karenanya ke depan para dai muda atau tua harus melek digital karena kehidupan ini tak mungkin menghindar dari perangkat digital,” ujarnya.

    “Mari kita isi ruang-ruang digital dengan kebaikan agar kita punya kesadaran bahwa ruang maya itu sangat penting mengubah perilaku masyarakat,” pungkasnya.

  • Guru yang Beri Hukuman Squat Jump hingga Siswa di Deli Serdang Tewas Jadi Tersangka

    Guru yang Beri Hukuman Squat Jump hingga Siswa di Deli Serdang Tewas Jadi Tersangka

    GELORA.CO – Kasus meninggalnya siswa SMP Negeri 1 STM Hilir, Deli Serdang, Sumatera Utara, yang diduga akibat hukuman fisik, memasuki fase baru.

    Guru yang bersangkutan, SW, telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Raphael Sandy Cahya Priambodo mengungkapkan bahwa penetapan status tersangka dilakukan setelah gelar perkara yang berlangsung pada 19 November 2024.

    “Berdasarkan hasil gelar perkara, statusnya dinaikkan dari terperiksa menjadi tersangka,” ujar Raphael melalui pesan singkat pada Sabtu (30/11/2024).

    Namun, Raphael belum merinci pasal yang disangkakan kepada SW, serta apakah yang bersangkutan akan ditahan atau tidak.

    Sebelumnya, korban yang dikenal dengan inisial RSS (14) dihukum melakukan 100 kali squat jump bersama lima siswa lainnya oleh guru SW pada Kamis (19/9/2024).

    Keesokan harinya, RSS masih bersekolah, namun pada Sabtu (21/9/2024), ia mulai tidak masuk sekolah karena mengeluh sakit di paha dan demam.

    RSS sempat dibawa berobat ke Puskesmas Talun Kenas pada Senin (23/9/2024), sebelum akhirnya dirujuk ke Bidan Hera di Desa Limau Mungkur.

    Pada Rabu (25/9/2024), ia dirujuk ke Klinik Pratama Mayen dan kemudian ke RSU Sembiring, di mana keesokan harinya, RSS dinyatakan meninggal dunia.

  • Harga 1 Suara Rp300 Ribu

    Harga 1 Suara Rp300 Ribu

    GELORA.CO – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar menyoroti fenomena politik uang dalam Pilkada Serentak 2024. 

    Dalam sambutannya di Musyawarah Nasional V Perempuan Bangsa di Hotel Sultan, Jakarta, ia menyebut praktik ini sebagai ancaman serius bagi demokrasi yang sehat.

    Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengungkapkan ihwal berdasarkan survei yang diterimanya, satu suara pemilih dihargai minimal Rp300 ribu. 

    “Hasil survei (mengungkap), pakai uang itu minimal Rp300 ribu baru bisa diterima. Kalau cuman Rp100 ribu enggak akan diterima oleh rakyat,” ujar Cak Imin, Sabtu (30/11/2024).

    Ia lantas menyinggung kader PKB, yakni Abdul Wahid, yang berhasil memenangkan kontestasi Pilkada Riau 2024 tanpa mengeluarkan uang. 

    Menurut Cak Imin, Wahid berhasil menang hanya dengan dua modal, yakni otak dan data.

    “Karena tahu itu, Pak Wahid daripada keluar Rp300 ribu per suara lebih baik tidak usah keluar karena memang enggak ada,” katanya.

    Lebih lanjut, Cak Imin berpesan agar kader PKB lain yang gagal memenangkan kontestasi Pilkada 2024 tidak perlu khawatir. Sebab, uang bukanlah segala-galanya bagi kader PKB untuk mencapai tujuan perjuangan politik.

  • Isu ‘Partai Coklat’ dalam Pilkada Dinilai sebagai Upaya Mencari ‘Kambing Hitam’

    Isu ‘Partai Coklat’ dalam Pilkada Dinilai sebagai Upaya Mencari ‘Kambing Hitam’

    GELORA.CO  – Polemik politik semakin memanas usai PDIP melontarkan usulan agar Polri kembali di bawah kendali TNI atau Kementerian Dalam Negeri.

    Usulan ini muncul setelah hasil Pilkada Serentak 2024 menunjukkan kekalahan PDIP di sejumlah wilayah yang dianggap sebagai basis kuat mereka. 

    PDIP bahkan menyebut bahwa kekalahan ini disebabkan oleh keterlibatan aparat kepolisian, yang mereka istilahkan sebagai “parcok” atau partai coklat.

    Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa), Kanjeng Pangeran Norman, menanggapi keras tudingan tersebut. Menurutnya, kekalahan PDIP tidak seharusnya dilimpahkan pada pihak lain, apalagi aparat keamanan. Karena itu adalah realita bahwa masyarakat sudah tidak simpatik terhadap PDIP.

    “PDIP kalah di kandang sendiri, jangan cari kambing hitam. Sejak Prabowo menjadi Presiden, PDIP sudah ditawarkan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), tapi mereka menolak dan merasa masih berkuasa sebagai pemenang legislatif,” ujar Norman kepada wartawan, Sabtu (30/11/2024).

    Norman juga mengingatkan bahwa dalam pemilihan gubernur dan kepala daerah, partai-partai pendukung pemerintah membentuk KIM Plus, yang menguasai 85 persen kekuatan parlemen sebagai pemenang adalah hal wajar karena semua saling bahu membahu ingin membangun bangsa lebih baik ke depan, kecuali PDIP.

    “Logikanya, 85% partai pro pemerintah melawan 15% yang di luar pemerintah, yaitu PDIP. Jangan kaget kalau PDIP kalah bahkan di kandang sendiri. Itu realita politik!” tegasnya.

    Norman juga menyoroti langkah PDIP yang menurutnya justru memperkeruh suasana dengan menyalahkan berbagai pihak, mulai dari aparat kepolisian hingga tokoh tertentu.

    “Kalau sudah kalah, jangan menyalahkan baju cokelat atau Mulyono. Mau mengadu ke parlemen? Jangan lupa, 85% sudah gabung ke KIM, kalau voting juga pasti kalah. Jangan cari kambing hitam lagi,” sindir Norman.

    Dia menutup pernyataannya dengan mencatat bahwa kekalahan PDIP menunjukkan bahwa basis pendukung mereka mulai rontok dan beralih ke partai lain, seiring dinamika politik yang berubah.

    Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan, ada anggota DPR RI yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), karena menyebut Partai Cokelat alias aparat kepolisian ikut cawe-cawe dalam Pilkada Serentak 2024.

    Namun, Habiburokhman tidak menyebut nama anggota DPR yang dimaksud.

    “Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok (partai cokdlat) dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoaks,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    “Dan ada juga ada anggota DPR yang menyampaikan, dan orang tersrbut bahkan suda dilaporkan ke MKD karena saya juga anggota MKD,” imbuhnya.

    Habiburokhman menjelaskan bahwa MKD bakal memanggil yang bersangkutan, untuk meminta keterangannya terkait Partai Cokelat.

    Sebab pernyataan tersebut harus bisa dibuktikan dengan fakta, bukan hanya sekadar narasi.

    “Pokoknya saya mendengar saya kan anggota MKD, saya mendapat informasi ada anggota DPR yang dianggap menyampaikam informasi yang tidak tepat atau fitnah atau hoaks, informasi tanpa bukti bersifat tuduhan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Habiburokhman mengatakan anggota DPR memiliki imunitas dalam setiap pernyataan yang diontarkan.

    Namun, kata dia, MKD memiliki mekanime tersendiri bagi anggota yang diduga melontarkan pernyataan tanpa didasari bukti.

    Oleh sebab itu, Habiburokhman mengingatkan rekan sesama anggota DPR untuk tidak asal bicara.

    “Kan anggota DPR itu kalau secara hukum memang imun tapi di MKD kami punya mekanisme supaya setiap pernyataan itu tidaklah bernuansa fitnah,” ujarnya.

    “Justru di situlah menerobos imunitas anggota DPR tersrbut, memang tidak dipersoalkan secara hukum tapi bisa dipermasalahkan di MKD,” pungkasnya

  • Rezim yang Tidak Bisa Urus Rakyat Sendiri Tak Berhak Komentari Kebijakan Negara Lain

    Rezim yang Tidak Bisa Urus Rakyat Sendiri Tak Berhak Komentari Kebijakan Negara Lain

    GELORA.CO  – Menteri Luar Negeri RI, Sugiono mengatakan rezim atau pemerintahan yang tidak bisa mengurus rakyat sendiri tidak berhak mengomentari kebijakan negara lain.

    Hal itu diucapkannya saat meniru pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Sugiono mulanya berbicara negara yang kuat adalah negara yang memiliki pertahanan dan ekonomi yang kuat. Karenya, pemerintahan Prabowo terus berupaya untuk menghilangkan kemiskinan di Indonesia.

    Lalu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu pun mengungkit bahwa Presiden Prabowo pernah menyatakan pemerintahan yang tidak bisa mengurus rakyat sendiri tidak berhak berkomentar kepada negara lain.

    “Beliau saat berbicara di depan CSIS. Bahwa rezim atau pemerintahan yang tidak bisa mengurus rakyatnya sendiri, tidak berhak mengomentari kebijakan negara lain,” kata Sugiono dalam conference on Indonesian Foreign Policy di Citizen Diplomacy Hall, The Kasablanka Hall, Jakarta pada Sabtu (30/11/2024).

    Sugiono pun menuturkan bahwa pemerintahan Prabowo akan menyelesaikan seluruh masalah di dalam negeri. Dia menuturkan bahwa Indonesia harus terbebas dari kemiskinan dan kelaparan.

    “Kita harus terbebas dari ketergantungan yang berlebihan. Dan kita harus mengolah kekayaan kita sendiri untuk kesejahteraan rakyat kita. Kita yakin dengan kekayaan yang dimiliki Indonesia, ekonomi kita akan maju. Dan ketika ekonomi Indonesia maju, ketika rakyatnya sejahtera, saya kira saat itulah kita bisa menjadi sangat kuat, lugas, dan mendunia,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Sugiono menuturkan arah diplomasi Indonesia akan mendukung program-program nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Namun, nantinya tetap akan berpegang teguh dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilahay Indonesia.

    “Dan saat kita melakukannya, kita juga akan memastikan bahwa kawasan kita di Pasifik tetap menjadi tempat yang damai, aman, dan stabil bagi semua, berdasarkan rasa saling menghormati dan hukum internasional,” pungkasnya

  • Pengusaha Kecewa UMP Naik 6,5 Persen, APINDO Peringatkan Risiko PHK

    Pengusaha Kecewa UMP Naik 6,5 Persen, APINDO Peringatkan Risiko PHK

    GELORA.CO -Kumpulan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku keberatan atas keputusan pemerintah yang menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen pada 2025.

    Dalam keterangan resminya, Apindo meminta penjelasan  pemerintah terkait keputusan kenaikan UMP hingga 6,5 persen dan mekanisme dari pengupahan tersebut.

    “Hingga saat ini, belum ada penjelasan komprehensif terkait metodologi perhitungan kenaikan ini, terutama apakah telah memperhitungkan variabel produktivitas tenaga kerja, daya saing dunia usaha, dan kondisi ekonomi aktual,” kata asosiasi tersebut dalam pernyataan resmi yang diterima pada Sabtu 30 November 2024.

    Menurut Apindo, penjelasan penetapan UMP 2025 ini diperlukan bagi dunia usaha untuk mengambil sikap ke depan terhadap ketidakpastian kebijakan pengupahan yang masih terus berlanjut.

    Selain itu, kenaikan UMP yang cukup signifikan ini dinilai akan berdampak langsung pada biaya tenaga kerja dan struktur biaya operasional perusahaan, khususnya di sektor padat karya di tengah gejolak ekonomi global.

    “Kenaikan ini berisiko meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing produk Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional. Hal ini dikhawatirkan akan dapat memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) serta menghambat pertumbuhan lapangan kerja baru,” sambung Apindo.

    Selanjutnya, kenaikan UMP yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat 29 November 2024 itu dikhawatirkan akan berimbas pada penundaan investasi baru dan perluasan usaha para pengusaha, yang berdampak pada efisiensi besar-besaran seperti pengurangan tenaga kerja, atau keluarnya usaha dari sektor industri tertentu.

    Oleh karena itu, Apindo menyatakan kekecewaannya atas keputusan pemerintah yang dianggap tidak mendengarkan masukan dari dunia usaha dalam penetapan kebijakan tersebut.

    “APINDO selama ini telah berpartisipasi secara aktif dan intensif dalam diskusi terkait penetapan kebijakan upah minimum. Kami telah memberikan masukan yang komprehensif dan berbasis data mengenai fakta ekonomi, daya saing usaha, serta produktivitas tenaga kerja. Namun, masukan dari dunia usaha belum menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan,”kata asosiasi itu.

    Dalam hal ini, Apindo berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan lebih rinci mengenai dasar penetapan kenaikan UMP ini serta mempertimbangkan masukan dari dunia usaha untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

  • PDIP Pecat Effendi Simbolon Usai Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub DKI

    PDIP Pecat Effendi Simbolon Usai Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub DKI

    GELORA.CO – DPP PDIP memecat Effendi Simbolon sebagai kader partai berlambang banteng moncong putih.

    Pemecatan itu dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat.

    “Benar, yang bersangkutan sudah dipecat dari partai,” kata Djarot, saat dikonfirmasi, Sabtu (30/11/2024).

    Djarot menjelaskan, Effendi Simbolon terbukti melanggar etik karena mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono.

    Padahal, kata dia, PDIP mendukung pasangan Pramono Anung-Rano Karno alias Si Doel di Pilkada Jakarta.

    “Yang bersangkutan melanggar kode etik, disiplin dan AD/ART partai,” ucap mantan anggota DPR RI ini.

    Surat pemecatan terhadap Effendi Simbolon ditetapkan PDIP pada Kamis, 28 November 2024 lalu.

    Surat itu diteken Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal, Hasto Kristiyanto.

  • Detik-detik Pembunuhan Ayah dan Nenek di Lebak Bulus, Anak Bawa Pisau Kejar Ibu yang Lompat Pagar

    Detik-detik Pembunuhan Ayah dan Nenek di Lebak Bulus, Anak Bawa Pisau Kejar Ibu yang Lompat Pagar

    GELORA.CO  – Remaja berinisial MAS (14) tega membunuh ayah APW (40) dan neneknya RM (69) di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (30/11/2024). Sang ibu AP (40) yang berlumuran darah melompat pagar dikejar anaknya yang membawa pisau. 

    Pengurus RW 006 berinisial I mendapatkan laporan kesaksian kejadian dari salah satu petugas keamanan.

    “Ibunya keluar dari rumah loncat pagar, manjat, anaknya ngejar sambil bawa pisau,” katanya di Perumahan Taman Bona Indah, Sabtu (30/11).

    Dia menuturkan korban AP terluka parah usai ditusuk anaknya. Korban terpaksa melompat pagar lantaran pintu tergembok.

    “Anaknya ngerjar, tapi mungkin karena darahnya (berceceran di situ), dikira udah meninggal. Mungkin kalau dari cerita satpam itu (ditikam) berkali-kali, ada luka terbuka di pundaknya,” katanya.

    Sebelumnya, polisi sedang mendalami motif pelaku membunuh korban. Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase mengatakan pelaku menusuk korban menggunakan pisau. 

    “Informasi dari rekan yang sudah di TKP tadi, dari rekan rekan sekuriti sementara diduga senjata tajam berupa pisau,” kata Kompol Febriman Sarlase