partai: Gelora

Akhir Perkara Insiden Skuter Listrik GrabWheels

JAKARTA – Polisi akhirnya menahan DH, pengemudi mobil yang menabrak pengendara skuter listrik GrabWheels di kawasan Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu. Penahanan ini dilakukan setelah memeriksa delapan orang saksi.

“Gelar perkara dilakukan hari ini mulai pukul 08.00 sampai 11.30, yang bersangkutan (DH) memenuhi melanggar unsur pidana, sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan sudah dilakukan penahanan,” kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Gatot Eddy Pranomo di Polda Metro Jaya, Senin, 18 November.

DH dijerat Pasal 310 juncto Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga, sosok pria yang santer dikatakan anak dari anggota DPD RI Emma Yohanna, musti berada di balik jeruji besi –setidaknya– hingga proses persidangan rampung.

“Ancaman hukuman atas perbuatannya di atas 5 tahun,” singkat Gatot Eddy.

Seperti diberitakan sebelumnya, kecelakaan yang melibatkan pengendara skuter listrik GrabWheels terjadi pada Minggu (10 November). Dalam insiden nahas itu, dua orang tewas dan empat mengalami luka-luka.

Buntut Kasus GrabWheels

Grab Indonesia bersama Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dalam menerapkan aturan tegas terkait penggunaan skuter listrik GrabWheels. Salah satunya dengan pengurangan laju kecepatan otopet listrik dan sanksi denda bagi pengguna yang melanggar aturan GrabWheels.

Head of Public Affairs Grab Indonesia Tri Sukma Anreiano mengatakan sanksi denda bakal dijatuhkan pada pengguna skuter listrik yang melanggar aturan, termasuk UU Lalu Lintas.

“Dendanya senilai Rp300 ribu, hingga penangguhan akun Grab,” ucapnya.

Tri mengatakan sanski tersebut akan dikenakan kepada pengguna yang tidak memakai helm, berboncengan, pengendara di bawah umur, mengoperasikan skuter di luar jalur yang telah disediakan hingga melintas di jembatan penyeberangan orang.

Menurut Tri, sejak awal sebenarnya peraturan tersebut telah dijelaskan kepada pengguna GrabWheels. Namun hal tersebut masih kerap dilanggar. Karena itu, Tri mengatakan Grab akan meningkatkan edukasi dan sosialisasi penggunaan GrabWheels kepada penggunanya.

Adapun sanksi tersebut, kata Tri, bakal mulai dilaksanakan dalam waktu dekat. Saat ini, pihaknya masih membahasnya. “Kita targetkan dalam waktu dekat, karena masih menyusun regulasinya,” ujarnya.

Selain itu, untuk meningkatkan keamanan, Grab telah membatasi kecepatan GrabWheels hanya 15 kilometer per jam. Grab juga akan membuat jalur khusus skuter listrik sepanjang 6 kilometer di kawasan Gelora Bung Karno. Tri pun mengakui jika langkah tersebut diambil Grab pasca insiden kecelakaan GrabWheels pekan lalu yang menyebabkan dua korban jiwa.

10/12/2024 03:39
Beda dari yang lain, ternyata ini adalah penyebab Gus Baha tidak mau diundang di publik!

GELORA.CO – Belum lama ini warganet dihebohkan dengan sebuah perlakukan kasar Gus Muftah kepada seorang penjual es teh yang sedang berkeliling di pengajiannya.

Atas perlakuan kasar tersebut, Gus Miftah ramai dikecam oleh publik hingga ia mundur sebagai Utusan Khusus Presiden.

Warganet pun ramai-ramai membandingkan Gus Miftah dan Gus Baha yang sama-sama seorang pendakwah dari Jawa dan sama-sama di panggil Gus, sayangnya Gus Baha seringkali tidak mau diundang publik untuk mengisi kajian.

Gus Baha benar-benar tidak seperti Gus yang lain, ceramah atau kajian dari Gus Baha tidak bisa kita temukan dimana-mana.

Akses untuk bisa menemukan ceramah Gus Baha sangat sedikit, maka dari itu warganet membandingkan Gus Baha dan Gus Miftah.

Yang mana Gus Miftah sering berlalu-lalang dimanapun, di layar kaca maupun di pengajian-pengajian tertentu sangat mudah menemukan Gus MIftah.

Lalu mengapa sebenarnya Gus Baha sangat susah ditemui dan tidak mau diundang oleh jamaahnya?

Dilansir dari akun Tiktok @nasehat_dakwah01 pada tanggal 9 Desember 2024, simak ulasan tentang alasan Gus Baha tidak mau diundang oleh Publik.

KH. Ahmad Bahauddin Nursalim atau yang biasa dikenal dengan Gus Baha merupakan penceramah asal Rembang, Jawa Tengah.

Gus Baha sangat terkenal sebagai salah satu ulama yang terkenal sebagai seorang ahli tafsir yang memiliki pengetahuan mendalam seputar Al-Qur’an,

Sayangnya, Gus Baha merupakan sosok yang sangat tertutup dan seringkali enggan ketika diminta untuk mengisi kajian.

Dalam sebuah cuplikan video saat Gus Baha mengisi sebuah acara pengajian, Gus Baha mengungkapkan alasannya jarang sekali muncul di publik.

“Saya ini nggak tahu harus Istigfar atau syukur, karena kenapa saya berpikir ini istigfar atau syukur karena termasuk yang paling saya hindari acara seperti ini (acara pengajian)” ujar Gus Baha.

Ia melanjutkan “Cuma ada dua persen pengecualian yaitu Guru, Keluarga, (dan) temannya Bapak, nah ini Gus Ali termasuk kategori temannya Bapak”

Gus Baha menyampaikan bahwa dirinya cukup pilih-pilih bahkan gampang tidak menyetujui ketika diundang oleh publik.

“Alasannya adalah satu mungkin nggak bakat ya nggak bakat dan nggak ingin, dua saya nggak punya kemampuan untuk menjelaskan kontruksi Islam secara utuh” jelas Gus Baha.

Gus Baha mengatakan bahwa ia mempunyai keyakinan bahwa mengaji itu harus khatam tanpa kurang sedikitpun.

Hal ini karena Gus Baha merasa “trauma” ketika harus mengisi kajian atau mengaji harus mempertanggung jawabkan yang akan datang.

Gus Baha tidak mau semua menjadi setengah-setengah karena percuma saja jika ia tidak menyampaikan ilmunya secara utuh.

Mungkin hal itulah yang membuat publik merasa bahwa Gus Baha adalah sosok pendakwah yang sesuai dengan kaidah agama Islam.

Ia tak banyak membahas hal diluar konteks dan masih bercanda sesuai dengan adab untuk tidak menyakiti orang lain dengan ucapannya.***

09/12/2024 23:53
Ketua KPK Prihatin Pejabat Tak Jujur Isi LHKPN: Banyak Abal-abalnya

GELORA.CO – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango prihatin banyak pejabat negara yang tidak jujur saat mengisi data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Padahal, kata dia, LHKPN merupakan instrumen penting untuk pencegahan korupsi.

“Hanya saja ada yang kita minta perhatian kepada pemerintah dari pemerintah, bahwa ternyata pengisian LHKPN itu lebih banyak abal-abalnya daripada benarnya. Fakta pengisian itu enggak benar,” kata Nawawi dalam acara Seminar Nasional Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Senin (9/12/2024).

“Ada ratusan, bahkan lebih daripada itu yang kita temukan, bahwa ada ketidakjujuran dalam pengisian LHKPN,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, pemerintah sebetulnya lebih mengedepankan sisi pencegahan ketimbang penindakan dalam pemberantasan korupsi.

“UU 30/2002 itu tugas pencegahan itu ditaruh di urutan kelima. Jadi setelah koordinasi, monitoring, supervisi, penindakan, baru kemudian pencegahan. Tapi kalau di UU 19/2019 itu tugas pencegahan ditaruh di urutan yang pertama,” kata dia.

Dia mencontohkan fakta pengisian LHKPN yang tak sesuai dengan realita, seperti mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Maka, kata dia, tak jarang penelusuran dugaan korupsi dilakukan KPK melalui LHKPN.

“Ada kasus Rafael Alun, kasus Eko Darmanto, satu lagi saya tidak terlalu ingat, itu LHKPN sudah kita bisa lihat di situ, begitu berbedanya apa yang dicantumkan di LHKPN dan apa yang kita temukan, itu jungkir balik faktanya,” tutur Nawawi.

Sebelumnya diberitakan, KPK mengungkap sebanyak 52 dari 124 pejabat Kabinet Merah Putih belum melaporkan LHKPN. Artinya, baru 72 pejabat lainnya yang sudah menyelesaikan kewajiban tersebut.

“Secara keseluruhan dari total 124 Wajib Lapor dari Kabinet Merah Putih, 72 sudah lapor LHKPN-nya, dan 52 belum lapor,” kata Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (5/12/2024).

Dari 52 menteri atau kepala lembaga setingkat menteri, 36 di antaranya sudah melaporkan harta kekayaannya, sedangkan 16 lainnya belum.

“Kemudian, dari 57 wakil menteri/wakil kepala lembaga setingkat menteri, 30 sudah lapor LHKPN, sedangkan 27 belum lapor,” ujar dia.

Selain itu, dari 15 Utusan Khusus, Penasehat Khusus, Staf Khusus, tercatat 6 sudah melaporkan LHKPN-nya, dan 9 lainnya belum lapor.

09/12/2024 23:51
Lagi, Jokowi Dilaporkan Terkait Ijazah Palsu oleh Eggi Sudjana ke Bareskrim Polri

GELORA.CO – Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Eggi Sudjana, kembali menjadi sorotan setelah melaporkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), dan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Ova Emilia, ke Bareskrim Polri.

Laporan ini terkait tuduhan penggunaan ijazah palsu yang selama ini menjadi isu kontroversial.

Eggi Sudjana mendatangi Bareskrim Polri pada Senin (9/12/2024), didampingi rekan-rekannya.

Dalam keterangannya kepada media, Eggi menyebutkan bahwa laporan ini dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu edukasi politik dan penegakan hukum.

Menurut Eggi, kepemilikan ijazah yang sah adalah syarat mutlak untuk mengikuti pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 169.

Dalam aturan tersebut, calon presiden, calon kepala daerah, dan peserta pemilihan lainnya diwajibkan memiliki ijazah minimal setara dengan SMA.

“Politiknya adalah kaitan dengan banyaknya peristiwa pemilihan mulai dari Pilpres dan Pilkada.

Penegakan hukumnya terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169, tentang persyaratan untuk ikut Pilpres atau Pilkada lainnya yang harus punya ijazah,” ujar Eggi saat diwawancarai.

Eggi menegaskan bahwa mantan Presiden Joko Widodo, yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta,

hingga Presiden RI selama dua periode, perlu membuktikan keabsahan ijazahnya untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Kasus dugaan ijazah palsu ini sebenarnya bukan hal baru.

Eggi menyebutkan bahwa gugatan serupa telah dilakukan beberapa kali sebelumnya,

termasuk melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekitar tahun 2021-2022.

Namun, gugatan tersebut ditolak karena pengadilan dianggap tidak memiliki kewenangan untuk memproses kasus tersebut.

“Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kami dianggap tidak berwenang oleh pengadilan itu,” ungkap Eggi.

Kasus ini juga menyeret nama Bambang Tri dan Gus Nur,

yang sebelumnya ditangkap dengan tuduhan menyebarkan berita bohong (hoaks) terkait dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi.

Keduanya ditahan di Mabes Polri hingga dua tahun silam.

Menurut Eggi, pembuktian dalam kasus ini menjadi sulit karena kasusnya dipindahkan dari ranah perdata ke pidana, sehingga beban pembuktian berada di tangan jaksa dan polisi.

Eggi menyatakan bahwa hingga saat ini, belum ada pembuktian hukum yang sah terkait dugaan penggunaan ijazah palsu tersebut.

Ia menyoroti bahwa jaksa dan polisi belum pernah menghadirkan ijazah asli Joko Widodo di pengadilan hingga proses hukum berkekuatan tetap (inkrah).

“Kenyataannya, ijazah aslinya Jokowi tidak pernah ada sampai detik ini. Ini yang membuat publik bertanya-tanya,” tegas Eggi.

Karena hal tersebut, Eggi kembali melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri untuk menuntut kepastian hukum, manfaat hukum, dan keadilan.

Eggi berharap laporan ini dapat membuka kembali penyelidikan terkait dugaan ijazah palsu dan memberikan kejelasan kepada publik.

Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang transparan, terutama dalam kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara.

“Jika hukum benar-benar ditegakkan, maka ini akan menjadi pembelajaran penting bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa tidak ada yang kebal hukum,” pungkasnya.

Kasus ini kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Ada yang mendukung langkah Eggi Sudjana untuk menuntut kepastian hukum,

namun ada pula yang menganggap bahwa isu ini sengaja dimainkan untuk kepentingan politik tertentu.

Publik kini menunggu tindak lanjut dari Bareskrim Polri terkait laporan ini,

apakah akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut atau justru kembali berakhir tanpa hasil yang konkret.

09/12/2024 22:56
Heboh Foto Mesra Diduga Elit Partai dengan Waria: Tebak Gambar Deh

GELORA.CO – Isu seorang elit partai yang memiliki simpanan waria tengah membuat gempar jagat dunia maya. Kabar mengejutkan itu kali pertama diunggah akun media sosial X @PartaiSocmed.

“Menyapa kawan2 dunia maya kecuali elite partai yg punya simpanan waria,” bunyi keterangan dalam akun @PartaiSocmed dikutip siap.viva.co.id pada Jumat, 6 Desember 2024.

Sontak saja postingan tersebut menuai reaksi banyak warganet. Lantas siapakah sosok elit partai yang dimaksud?

Lalu siapakah waria yang disebut-sebut sebagai selingkuhannya seorang elit parpol itu?

“Hahahanjay spill inisial tum,” tulis akun @nangcikboyxxx.

“AW,” jawab akun @PartaiSocmed.

Nah tak lama kemudian, akun @PartaiSocmed kembali membuat heboh warganet dengan memposting seseorang berpenampilan cantik dengan gaun berwarna putih di samping mobil mewah.

Sejumlah warganet lantas mengaitkan sosok itu sebagai waria simpanan AW.

“Menyapa kawan2 dunia maya,” bunyi keterangan @PartaiSocmed dikutip pada Senin, 9 Desember 2024.

“Sedotannya beda dari yang lain,” sahut akun @18_Boyexxx.

“Betisnya ga bisa bohong tum,” timpal akun @kopibarxxx.

Tak hanya itu, kekinian juga beredar foto mesra antara sosok yang diduga elit partai tersebut dengan waria yang disebut sebagai selingkuhannya.

“Si elit partai sibuk menyembunyikan, eh si waria caper malah sibuk membongkar. Silakan netizen tebak gambar deh,” imbuh @PartaiSocmed.

Namun demikian, hingga berita ini diturunkan kabar itu belum terkonfirmasi.

09/12/2024 22:40
Viral Pengajian Akbar di Solo Diserbu Pedagang Es Teh, Netizen: Berharap Keberuntungan seperti Sunhaji

GELORA.CO – Sebuah acara pengajian akbar yang digelar di Kota Solo menjadi perbincangan hangat di media sosial. Hal itu dikarenakan adanya beredar dalam video yang sangat unik terjadi ketika area pengajian tersebut dipenuhi oleh pedagang es teh.

Fenomena tersebut langsung menjadi sorotan warganet di media sosial. Sebab, kejadian tersebut usai viralnya Gus Miftah yang melontarkan hinaan kepada pedagang es teh di pengajian.

“Pengajian akbar di lapangan mangkunegaran Solo dibanjiri pedagang es teh,” tulis keterangan dalam video tersebut dikutip VIVA dari @fakta.indo, Senin 9 Desember 2024.

Lebih lanjut, dalam video itu terlihat pedagang es teh baik laki-laki maupun wanita tengah mengitari peserta yang hadir dalam pengajian tersebut. Bukan satu atau dua yang dagang terlihat puluhan pedagang es teh banjiri kegiatan tersebut.

Adanya fenomena ini tentu berkaitan dengan kasus Gus Miftah yang mengolok-olok sambil melontarkan kata kasar ke pedagang es teh dalam pengajiannya. Alhasil banyak warganet yang geram akan tindakan yang dilakukan Gus Miftah.

Berkat itu banyak yang memberikan perhatian kepada pedagang es teh tersebut yang bernama Sunhaji. Beberapa dari mereka melakukan donasi besar-besar kepada Sunhaji mulai dari memberikan umroh gratis, biaya pendidikan untuk anak, hingga uang tunai sebesar Rp100 juta dari publik figur.

Alhasil, adanya fenomena ini memancing komentar warganet yang tidak suka akan kejadian tersebut. Banyak dari mereka menyebut bahwa tindakan para pedagang es teh di pengajian di Solo ini menjadi aji mumpung, memanfaatkan sebuah situasi atau kondisi untuk kepentingan diri sendiri.

“Kalian bisa meniru usahanya, tapi tidak dengan rezekinya,” tulis warganet dalam komentar unggahan tersebut.

“Saya tidak menyalahkan mereka yang berjualan tapi niat di balik itu, cuman belakangan ini kan viral Gus Mitfah yang mengolok-olok pedagang es teh dan dapat belas kasihan banyak orang, semua terbentuk karena keadaan dan mereka menilai sesuatu karena ada simpatik yang luar biasa dari kalangan, itu tidak baik,” timpal warganet lainnya dalam komentar yang sama.

“Pada Ngarep d katain GOb*o* kali ya 😂, bair viral biar dapet duit dari belas kasihan😂” tambah yang lain.

“Berharap keberuntungan seperti pak sunhaji”, komentar netizen.

Perlu diketahui, dalam kasus ini Gus Miftah sudah melayangkan permintaan maaf kepada warganet dan secara langsung terhadap seorang penjual es teh tersebut. Bahkan, ia sudah mengundurkan diri sebagai Utusan Khusus Presiden.

09/12/2024 22:37
Harvey Moeis, Suami Dewi Sandra Dituntut 12 Tahun Penjara dan Bayar Rp210 Miliar

GELORA.CO – Perwakilan PT Refined Bangka Tin (RBT), Harvey Moeis, dituntut 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung).

Jaksa meyakini Harvey melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara dan pencucian uang terkait penambangan ilegal di wilayah PT Timah Tbk.

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 12 tahun, dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan di rutan,” kata salah satu jaksa saat membacakan surat tuntutan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

Harvey juga dituntut membayar denda sebesar Rp1 miliar. Apabila tidak dibayar, hukuman tersebut akan digantikan (subsider) dengan kurungan badan selama satu tahun.

Selain itu, Harvey diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp210 miliar. Uang pengganti tersebut harus dilunasi paling lambat satu bulan setelah putusan inkrah. Jika tidak mampu membayar, harta miliknya akan disita dan dilelang. Bila masih tidak mencukupi, akan digantikan dengan pidana penjara.

“Maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama enam tahun,” jelas jaksa.

Jaksa menyampaikan sejumlah pertimbangan memberatkan dan meringankan dalam tuntutannya. Pertimbangan memberatkan, antara lain, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; tindakan terdakwa mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar, yaitu Rp300,003 triliun; terdakwa diuntungkan sebesar Rp210 miliar; dan terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

“Hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya,” tambah jaksa.

Dalam surat dakwaan, jaksa mengungkapkan bahwa suami aktris Sandra Dewi tersebut mengadakan pertemuan dengan eks Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi, eks Direktur Operasi PT Timah, Alwin Albar, serta 27 pemilik smelter swasta. Pertemuan itu membahas permintaan Mochtar dan Alwin atas bijih timah sebesar 5 persen dari kuota ekspor smelter swasta.

Bijih timah tersebut berasal dari penambangan ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah. Pertemuan itu dilakukan sepengetahuan Direktur Utama PT Refined Bangka Tin, Suparta, dan Direktur Pengembangan Usaha PT Refined Bangka Tin, Reza Andriansyah.

Dalam dakwaan, Harvey meminta empat smelter swasta, yaitu CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Inter Nusa, membayar biaya pengamanan sebesar 500 hingga 750 dolar AS per ton.

Biaya tersebut, menurut jaksa, dicatat seolah-olah sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan atau corporate social responsibility (CSR) yang dikelola oleh Harvey atas nama PT Refined Bangka Tin.

Harvey juga didakwa menginisiasi kerja sama penyewaan alat processing untuk pengolahan timah smelter swasta yang tidak memiliki orang kompeten atau competent person (CP). Kerja sama ini dilakukan dengan empat smelter swasta tanpa melalui studi kelayakan atau feasibility study.

Selain itu, Harvey bersama empat smelter swasta sepakat dengan PT Timah untuk menerbitkan surat perintah kerja (SPK) di wilayah IUP PT Timah, dengan tujuan melegalkan pembelian bijih timah dari penambangan ilegal. Kerja sama tersebut tidak dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Timah maupun RKAB smelter dan perusahaan afiliasinya.

Dalam perkara ini, Harvey Moeis didakwa menerima uang sebesar Rp420 miliar bersama Manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSE), Helena Lim. Dugaan tindak pidana ini menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun. Sebagian uang tersebut diduga mengalir ke sejumlah pihak, termasuk Sandra Dewi.

09/12/2024 22:17
KPU Tetapkan Bobby Nasution-Surya Menang di Pilgub Sumut 2024

Medan, CNN Indonesia —

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1, Bobby Nasution-Surya menang dalam Pilgub Sumut 2024.

Dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi, pasangan Bobby-Surya memperoleh 3.645.611 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala memperoleh 2.009.311 suara.

“Untuk surat suara sah 5.654.922 suara, surat suara tidak sah 298.754. Sehingga jumlah seluruh surat suara sah dan surat suara tidak sah 5.953.676. Hasil rekapitulasi ini dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Sumut Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pilgub Sumut,” kata Ketua KPU Sumut, Agus Arifin dalam rapat pleno, di Kota Medan, Senin (9/12).

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilgub Sumut 2024 mencapai 10.771.496 pemilih.

Dalam kesempatan itu, Leonardo Marbun saksi dari paslon 2 Edy-Hasan menyatakan menolak untuk menandatangani berita acara penetapan. Dia mengatakan proses Pilkada di Sumut tidak mencerminkan pesta demokrasi yang jujur dan adil.

“Karena di tengah pesta tersebut ada warga yang menderita karena bencana banjir dan mereka tidak menggunakan hak pilihnya. Kita juga prihatin dengan tingginya surat suara yang tidak sah. Itu sudah masuk dalam catatan keberatan kami, ” ujarnya.

Leonardo menilai keberpihakan Pj kepala daerah dan partai cokelat kepada pasangan Bobby-Surya terjadi secara terang-terangan.

“Karena adanya keberpihakan pj kepala daerah kepada paslon 01 merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Kedua keberpihakan partai coklat kepada paslon Bobby. Kami tidak akan meneken berita acara,” ujarnya.

Ia tak menjelaskan soal apa itu partai cokelat.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Sumut Johan Alamsyah menyoroti pelaksanaan Pilgub Sumut 2024. Ia mencatat sumber daya manusia yang menjadi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) masih sangat lemah.

“Kepada Ketua KPU kami sampaikan khusus KPPS yang tidak berintegritas sengaja memberikan surat suara lebih dari satu kepada pemilih seperti yang viral hendaknya menjadi perhatian serius KPU,” ujarnya.

Johan menyebut banyak laporan yang diterima Bawaslu terkait adanya dugaan keterlibatan ASN (aparatur sipil negara), pejabat struktural, kepala desa hingga aparatur desa yang berpihak kepada salah satu kontestan.

“Relatif banyaknya laporan yang masuk ke bawaslu terkait adanya dugaan keterlibatan ASN pejabat struktural kepala desa dan aparatur desa yang berpihak kepada salah satu kontestan. Maraknya politik uang yang dilaporkan ke bawaslu kabupaten kota dan provinsi,” katanya.

Pilgub Sumut 2024 diikuti dua pasangan calon yakni paslon nomor urut 1 Bobby Nasution-Surya yang didukung Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, Demokrat, PPP, Perindo, PSI.

Bobby Nasution yang juga menjabat Wali Kota Medan merupakan menantu dari mantan Presiden Jokowi, sedangkan Surya menjabat sebagai Bupati Asahan.

Sementara itu, Paslon nomor urut 2 Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala didukung PDIP, Hanura, Partai Ummat, Partai Buruh, Gelora dan PKN.

Edy merupakan Gubernur Sumut periode 2018-2023, sedangkan Hasan Basri Sagala merupakan mantan tenaga ahli Menteri Agama RI.

(fnr/fra)

[Gambas:Video CNN]

09/12/2024 20:15
Hasil Pilkada Sulsel 2024: Paslon Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi Menangi Pemilihan, Berapa Suaranya? Makassar 9 Desember 2024

Hasil Pilkada Sulsel 2024: Paslon Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi Menangi Pemilihan, Berapa Suaranya?
Tim Redaksi
MAKASSAR, KOMPAS.com
– Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Sulawesi Selatan
(Sulsel) telah menyelesaikan rekapitulasi suara dan resmi menetapkan pasangan nomor urut 2,
Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi
(Andalan Hati), sebagai pemenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 2024.
“Memutuskan menetapkan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 2024,” ujar Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, saat membacakan surat keputusan di Hotel Novotel, Makassar, pada Minggu (8/12/2024) malam.
Keputusan KPU Sulsel Nomor 3119/2024 tentang Penetapan Hasil Pilgub Sulsel 2024 dibacakan dalam rapat pleno terbuka yang mengulas rekapitulasi perhitungan suara dari 24 kabupaten/kota.

Rapat ini dihadiri oleh anggota KPU se-Sulsel serta saksi dari masing-masing pasangan calon.
“Pasangan calon nomor urut 1,
Mohammad Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad
meraih suara sah sebanyak 1.600.029. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi, mendapatkan suara sah sebanyak 3.014.255,” ungkap Hasbullah.
Ia juga menambahkan bahwa hasil Pilgub Sulsel tersebut telah ditetapkan dan diumumkan secara resmi.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
“Ditetapkan di Makassar pada tanggal 8 Desember 2024,” pungkasnya.
Diketahui,
pilkada Sulsel
2024 diikuti oleh dua pasangan calon.
Pasangan nomor urut 1, Mohammad Ramdhan Pomanto, yang akrab disapa Danny Pomanto, merupakan Wali Kota Makassar dua periode, berpasangan dengan Azhar Arsyad, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Pasangan ini didukung oleh tiga partai koalisi, yaitu PDIP, PKB, dan PPP, serta didukung oleh Partai Buruh, PBB, dan Partai Ummat.
Sementara itu, pasangan nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman, yang merupakan petahana Gubernur Sulsel, berpasangan dengan Fatmawati Rusdi, mantan Wakil Wali Kota Makassar.
Pasangan Andalan Hati ini diusung oleh sembilan partai koalisi, termasuk NasDem, Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, PAN, Hanura, PSI, dan Gelora.
Sebagai informasi tambahan, Andi Sudirman Sulaiman adalah adik kandung dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Ia menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulsel dan menggantikan Nurdin Abdullah yang tersandung kasus korupsi.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/12/2024 16:44
Cawagub Jabar Erwan Setiawan Temui Jokowi Usai Menangi Daerah Pemilih Terbanyak Regional 9 Desember 2024

Cawagub Jabar Erwan Setiawan Temui Jokowi Usai Menangi Daerah Pemilih Terbanyak
Tim Redaksi
SOLO, KOMPAS.com –
Calon Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) nomor urut 4,
Erwan Setiawan
, bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kediaman Presiden di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Senin (9/12/2024).
Pertemuan ini berlangsung di tengah kunjungan Erwan yang juga merupakan manajer
Persib Bandung
, Umuh Muchtar, yang merupakan ayahnya.
Erwan Setiawan, yang merupakan pendamping calon gubernur Dedi Mulyadi, diusung oleh sejumlah partai, termasuk PAN, Golkar, Gerindra, Demokrat, Perindo, Partai Buruh, Partai Garuda, PBB, PSI, dan Partai Gelora.
Dalam pertemuan tersebut, Erwan mengungkapkan bahwa kedatangannya bertepatan dengan laga tandang Persib Bandung melawan PSS Sleman di Stadion Manahan Solo.
“Saya mampir dan bertemu Jokowi, sekaligus memberikan jersey Persib Bandung dengan nomor punggung tujuh. Alhamdulillah diterima dengan baik, kita ngobrol panjang lebar mengenai Jabar. Alhamdulillah saya baru terpilih jadi wakil gubernur Jawa Barat, tadi mengucapkan terima kasih (ke Jokowi) atas dukungannya,” kata Erwan Setiawan.
Erwan menjelaskan bahwa pertemuan ini juga merupakan balasan atas kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, yang sebelumnya pernah berkunjung ke rumahnya.
Dalam kesempatan tersebut,
Jokowi
menyampaikan berbagai pesan terkait pemerintahan di Jabar, yang dikenal sebagai daerah pemilih terbesar di Indonesia.
“Ya banyak sekali yang disampaikan beliau, kaitannya Jabar ini daerah pemilih terbesar di Indonesia,” jelas Erwan.
Dia berjanji akan mengikuti saran Jokowi untuk menjaga kerukunan dan ketentraman di Jabar.
“Kami lebih memprioritaskan kesejahteraan masyarakat Jabar dulu, dan kita pembangunan akan sampai ke desa-desa dengan infrastruktur terintegrasi dari provinsi, kabupaten sampai desa,” tambahnya.
Presiden Jokowi juga mengucapkan selamat kepada Erwan dan Dedi Mulyadi atas pencapaian mereka dalam Pilkada 2024.
“Saya menyampaikan selamat kepada Pak Erwan sebagai wakil gubernur Jabar bersama Pak Dedi Mulyadi, periode 2024-2029,” ucap Jokowi.
Berdasarkan data perhitungan suara KPU Jabar, pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan meraih 278.039 suara.
Jokowi menekankan pentingnya kepemimpinan yang mumpuni di Jabar, mengingat Dedi dan Erwan adalah putra asli daerah tersebut.
“Mereka ini tipikal Jabar asli, berduet dengan Pak Dedi Mulyadi. Saya kira sangat cocok saling mengisi,” pungkas Jokowi.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/12/2024 16:31