Xcloud.id

partai: Gelora

  • Kembali Datangi Mabes Polri, Sakral: Kami Hadir Memperjuangkan Keadilan

    Kembali Datangi Mabes Polri, Sakral: Kami Hadir Memperjuangkan Keadilan

    GELORA.CO -Satuan Tugas Aktivis Anti Kejahatan Seksual (Sakral) bersama korban dugaan pelecehan seksual, Khaidir Ali, kembali menggelar aksi di depan Mabes Polri.

    Kedatangan mereka pada Selasa 11 Desember 2024 ini, menuntut aparat penegak hukum segera memproses H. Paisal, mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai dan Wali Kota Dumai periode 2021-2024, atas dugaan tindak pidana pelecehan seksual dan intimidasi.

    “Kami hadir hari ini untuk memperjuangkan keadilan bagi korban. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dibiarkan,” ujar Koordinator Aksi Sakral Ahmad Rizky.

    Kasus ini mencuat setelah korban, Khaidir Ali (KA), melaporkan kejadian dugaan pelecehan seksual yang dialaminya pada tahun 2019 saat H. Paisal menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai.

    Dalam laporannya, korban mengaku mendapatkan perlakuan tidak wajar, seperti permintaan video call dalam keadaan mandi, hingga tindakan fisik yang tidak pantas. Bahkan, pelecehan diduga terjadi di masjid saat korban sedang beritikaf.

    Tidak hanya itu, korban juga mengungkap adanya ancaman dan intimidasi dari pihak tak dikenal terkait bukti komunikasi antara dirinya dan H. Paisal.

    Adapun tuntutan aksi itu, kata Ahmad, mereka meminta Mabes Polri untuk dapat memerintahkan Polda Riau untuk menuntaskan pengusutan dugaan pelecehan seksual.

    “Kami meminta Mabes Polri untuk segera memerintahkan Kapolda Riau memproses hukum Walikota Dumai H. Paisal atas dugaan tindak pidana pelecehan seksual,”

    Menurutnya, sudah saatnya pelaku kejahatan seksual, terlebih mereka yang memegang jabatan publik, mendapat hukuman setimpal.

    “Jangan biarkan korban terus-menerus menjadi sasaran intimidasi tanpa adanya keadilan,” tandasnya.

  • Di PMI, tak Ada Ruang bagi Kepentingan Pribadi

    Di PMI, tak Ada Ruang bagi Kepentingan Pribadi

    GELORA.CO – Mantan Sekjen PMI, Sudirman Said menegaskan tidak ada ruang bagi kepentingan pribadi di PMI. Hal itu ia tegaskan menanggapi munculnya narasi dana gede di PMI.

    “Saya berada di lingkaran aktivitas kemanusian sejak mengurus Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca Tsunami Aceh dan Nias di tahun 2004. Saya mengajak warganet untuk menghindari prasangka, seolah dana PMI bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pengurus,” kata Sudirman dalam tweet di akun X-nya, @sudirmansaid, Rabu (11/12.2024).

    Ia memastikan seluruh pengurus PMI di semua tingkatan, bekerja secara sukarela. “Karyawan memang dibayar, tapi tingkat gajinya tak menarik, bila tidak terpanggil untuk melayani sesama,” jelasnya.

    Mantan menteri itu menjelaskan, semua dana yang diterima, dari sumber manapun, digunakan sepenuhnya untuk membiayai operasional PMI dan operasi kemanusiaan.

    “Bulan Dana PMI, misalnya, diselenggarakan oleh PMI Kabupaten/Kota, hasilnya menjadi pendukung utama operasional PMI tingkat kabupaten/kota,” ujarnya.

    Hibah atau kerjasama internasional pun dikelola dengan perencanaan bersama dan dilaksanakan bersama-sama donor. “Dananya dikontrol donor sengan ketat, setiap pengeluaran harus disetujui donor,” ungkapnya.

    Sementara hibah dari Pemerintah, maupun pemerintah daerah menurutnya harus dipertanggungjawabkan, dan diaudit.

    “Jika rencana pabrik fraksionasi plasma berjalan lancar, dan PMI memperoleh pembagian keuntungan, seluruhnya akan digunakan untuk operasional PMI,” tegasnya.

    Karena itu, mereka yang menggunakan diksi “berebut” PMI kata dia mungkin salah memahami suasana batin organisasi ini.

    “Bila kita memiliki motif lurus mau mengabdi, tak ada ruang untuk memanfaatkan PMI bagi keuntungan pribadi. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia,” tandasnya.

    Sebelumnya, akun X @MerrMagda menyebut bahwa PMI diperebutkan karena ada dana besar di organisasi kemanusiaan tersebut.

    “Awalnya bingung kenapa PMI direbutin sampe segitunya. Pagi ini dapat pencerahan: dana hibahnya gede banget. Plus ada proyek besar plasma darah. Cuan semua itu isinya,” tulisnya yang kemudian ditanggapi Sudirman Said.

  • Zelenskyy Kehilangan Legitimasi, Rusia Hampir Mencapai Tujuan di Perang Ukraina

    Zelenskyy Kehilangan Legitimasi, Rusia Hampir Mencapai Tujuan di Perang Ukraina

    GELORA.CO – Kepala intelijen luar negeri Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa Rusia hampir mencapai tujuannya di Ukraina dengan Moskow memegang apa yang disebutnya inisiatif strategis di semua area dalam perang tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy juga dianggap telah kehilangan legitimasinya.

    Invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022 telah menewaskan puluhan ribu orang, membuat jutaan orang mengungsi, dan memicu krisis terbesar dalam hubungan antara Moskow dan Barat sejak Krisis Rudal Kuba pada 1962. “Situasi di garis depan tidak menguntungkan Kyiv,” kata Sergei Naryshkin, Kepala Badan Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR), kepada Razvedchik, publikasi resmi badan intelijen asing.

    “Inisiatif strategis di semua bidang adalah milik kita, kita hampir mencapai tujuan kita, sementara angkatan bersenjata Ukraina berada di ambang kehancuran,” kata Naryshkin. Ia menambahkan bahwa bagi Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy telah kehilangan legitimasi dan kemampuan untuk bernegosiasi.

    Naryshkin, yang mengepalai organisasi penerus utama Direktorat Kepala Pertama KGB era Soviet, adalah salah satu dari sedikit pejabat senior Rusia yang memiliki kontak relatif rutin dengan pejabat senior AS dan Barat.

    Pandangannya memberikan wawasan tentang pemikiran di tingkat atas Kremlin – yang memandang dukungan Barat terhadap Ukraina sebagai bukti bahwa Amerika Serikat sedang melancarkan perang proksi melawan Rusia dengan tujuan menggulingkan penguasa Moskow.

    Presiden terpilih AS Donald Trump pada Minggu (8/12/2024) menyerukan gencatan senjata dan negosiasi segera antara Ukraina dan Rusia untuk mengakhiri ‘kegilaan’ perang.

    Zelenskyy pada Senin (9/12/2024) menyampaikan gagasan untuk penyelesaian diplomatik bagi perang dan mengemukakan gagasan pengerahan pasukan asing di Ukraina hingga negara itu dapat bergabung dengan aliansi militer NATO.

    Trump, yang telah berjanji untuk segera mengakhiri konflik, kembali ke Gedung Putih di saat Rusia sedang berkuasa. Moskow menguasai sebagian wilayah Ukraina yang luasnya hampir sama dengan negara bagian Virginia di Amerika dan maju dengan kecepatan tercepat sejak awal invasi tahun 2022.

    Peta sumber terbuka menunjukkan pasukan Rusia maju di sepanjang garis depan, dengan pertempuran sengit di kota Kurakhove dan Toretsk di timur Ukraina. 

    Reuters melaporkan bulan lalu bahwa Putin terbuka untuk membahas kesepakatan gencatan senjata Ukraina dengan Trump tetapi mengesampingkan membuat konsesi teritorial besar dan menegaskan Kyiv meninggalkan ambisi untuk bergabung dengan NATO.

    Putin mengatakan Rusia harus dibiarkan sepenuhnya mengendalikan empat wilayah Ukraina yang saat ini sebagian dikuasai pasukannya agar kesepakatan damai dapat tercapai.

    Barat dan Ukraina mengatakan perang itu adalah perampasan tanah brutal ala kekaisaran oleh Moskow – dan telah memperingatkan bahwa jika Putin menang, maka musuh-musuh Barat di seluruh dunia akan semakin berani.

    Konflik di Ukraina timur dimulai pada 2014 setelah presiden pro-Rusia digulingkan dalam Revolusi Maidan Ukraina dan Rusia mencaplok Krimea, dengan pasukan separatis yang didukung Rusia memerangi angkatan bersenjata Ukraina.

  • Gelora Bakery Bertahan di Gang Sempit Lebih dari 50 Tahun, Dulu Banyak Pelanggan Keturunan Belanda

    Gelora Bakery Bertahan di Gang Sempit Lebih dari 50 Tahun, Dulu Banyak Pelanggan Keturunan Belanda

    TRIBUNJAKARTA.COM – Di sebuah gang sempit kota Jakarta, Toko Roti Gelora sudah bertahan lebih dari setengah abad.

    Di tengah maraknya jajanan kekinian dengan toko yang estetik dan modern, toko roti jadul ini masih memiliki daya tarik tersendiri di mata para pelanggannya.

    Toko roti Gelora berlokasi di Gang Banten, Jatinegara, Jakarta Timur.

    Generasi kedua pemilik Toko Roti Gelora, Ridwan Wiryadinata (73) menjelaskan dahulu toko roti ini didirikan oleh orangtuanya tahun 1950.

    Meski sudah lawas, Roti Gelora rupanya masih menjadi primadona di kawasan Jatinegara.

    Saat TribunJakarta.com berkunjung, Selasa (10/10/2024), antrean pembeli memadati area toko yang begitu sederhana dari bagian luar.

    Para pembeli terus berdatangan. Mereka mengantre demi mendapatkan roti dan biskuit yang dijual di toko Gelora.

    “Ya memang seperti ini (antrean). Pembeli biasanya datang random saja. Tiba-tiba ramai, tiba-tiba sepi, tiba-tiba nanti ramai lagi yang datang. Ya, begitu saja,” kata Ridwan.

    Citarasa roti dan biskuit yang dijual di toko inilah, yang membuat banyak pelanggan rela datang kembali hingga mampu berdiri sampai sekarang.

    Kata Ridwan, dahulu toko yang dirintis oleh orangtuanya ini hanya menjual produk biskuit saja.

    Seiring waktu, menu di toko tersebut berkembang hingga akhirnya menjual produk biskuit dan roti.

    Kalau berkunjung ke sini, aroma harum begitu terasa bahkan sejak memasuki kawasan gang sempit lokasi toko roti tersebut berdiri.

    Aroma tersebut berasal dari bagian dapur tempat roti-roti dan biskuit Toko Gelora diproduksi.

    Ridwan menyebut, dalam sehari toko rotinya itu bisa menghabiskan sekitar 260 kilogram tepung untuk membuat roti dan biskuit.

    Kesibukan para pekerja dalam memproduksi roti dan biskuit, terlihat jelas dari balik etalase tua toko roti tersebut.

    Toko Roti Gelora di Jatinegara (TribunJakarta)

    Di bagian dalam toko, Ridwan menggunakan mesin-mesin buatan Eropa untuk mengolah adonan.

    Mesin-mesin tersebut bahkan tak kalah lawas.

    Mesin yang digunakan di toko ini usianya sudah sekitar 40 tahunan.

    “Mesin-mesin di sini rata-rata dipakai dari tahun 1978,1979, buatan German. Paling tua ada yang dari tahun 1975 untuk mengaduk adonan,” kata Ridwan.

    Banyak langganan keturunan Belanda

    Berdiri sejak tahun 1950an, Toko Roti Gelora tentu sudah punya banyak pelanggan.

    Bahkan ketika pertama kali berdiri, pelanggannya banyak dari kalangan keturunan Belanda.

    “Kurang lebih ya memang (pelanggan) keturunan belanda. Orangtua juga hari-hariannya ngomong bahasa Belanda. Zaman dulu pendidikannya juga pendidikan Belanda, teman-temannya ya banyak juga begitu (keturunan Belanda),” kata Ridwan.

    Zaman itu, Toko Roti Gelora hanya menempati bangunan yang disewa dari tuan tanah.

    Jalan di sekitar toko ini pun juga belum sesempit sekarang.

    Hingga seiring waktu, pembangunan terus terjadi dan jalan di sekitar lokasi pun semakin kecil.

    Bangunan Toko Roti Gelora kemudian dibeli dan menjadi milik keluarga Ridwan sekitar tahun 1970an.

    “Dulu itu, masih masuk mobil gangnya. Kan dulu orangtua saya pakai mobil buat angkut kayu bakar. Dulu bukan gang sempit, masuk mobil di sini. Zaman dulu oven kan pakai kayu bakar,” bebernya.

    Ridwan pun terjun langsung membantu kedua orangtuanya mengelola toko roti ini sejak tahun 1973.

    Berbagai cara dilakukan oleh Ridwan untuk menjangkau pelanggan dan mengembangkan toko roti Gelora.

    Mulai dari mengantarkan roti-roti ke pelanggan menggunakan becak, sepeda motor, hingga produknya bisa dikenal.

    “Dulu kita pakai becak untuk antar biskuit ke pelanggan. Becak, sepeda motor, kita iket dikit-dikit. Sekitar tahun 1060an. Karena dulu kita gak punya mobil,”

    “Saya berpikir, bagaimana caranya supaya toko ini maju. Akhirnya beli mesin (Eropa),” beber dia.

    Hingga saat ini, pelanggan Toko Roti Gelora sudah lintas generasi.

    Walau sudah terkenal, Ridwan mengatakan tak punya rencana untuk membuka cabang di lokasi lain.

    “Tidak ada (niat buka cabang). Biar orang tahu Toko Roti Gelora ya di sini,” katanya.

    Kalau mau ke sini, ada banyak produk roti dan biskuit yang dijual dan diproduksi sendiri oleh toko Gelora.

    Beberapa produk yang jadi favorit dan selalu laris yakni roti tawar keju, roti isi smoke beef, raisin, danish, dan vanila ring.

    Harganya mulai dari Rp 12 ribu sampai Rp 120 ribuan.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya.

  • Profil Tri Adhianto Peraih Suara Terbanyak Pilkada Kota Bekasi 2024, Total Harta 12,1 Miliar

    Profil Tri Adhianto Peraih Suara Terbanyak Pilkada Kota Bekasi 2024, Total Harta 12,1 Miliar

    TRIBUNJAKARTA.COM – Simak profil dan harta Tri Adhianto peraih suara terbanyak Pilkada Kota Bekasi 2024.

    Total harta kader PDI Perjuangan itu tercatat Rp 12,1 Miliar.

    Tri Adhianto berpasangan dengan Abdul Harris Bobihoe pada Pilkada 2024.

    Rapat pleno KPU menyatakan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi nomor urut 3 meraih suara terbanyak Pilkada Kota Bekasi 2024.

    Pasangan Tri-Abdul Harris memperoleh 459.430 suara, menang tipis dengan selisih 7.079 suara dari pasangan nomor urut 1, Heri Koswara-Sholihin, yang meraup 452.231 suara.

    Sementara pasangan nomor urut 2, Uu Saiful Mikdar-Nurul Sumarheni, meraih 64.509 suara. 

    Setelah tahapan rekapitulasi selesai, KPU Kota Bekasi akan menunggu tiga hari kerja untuk memberikan kesempatan bagi pasangan calon melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). 
    Jika tak ada gugatan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan, KPU Kota Bekasi akan mengeluarkan surat keputusan penetapan wali kota dan wakil wali kota terpilih. 

    Partai Pendukung Tri-Harris

    Pada Pilkada Kota Bekasi, Pasangan Tri Adhianto-Abdul Harris Bobihoe.
     
    Pasangan Tri Adhianto-Abdul Harris Bobihoe memperoleh dukungan dari 10 partai, yaitu PDI-P, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKB, PKN, PBB, Partai Ummat, Partai Gelora, Partai Perindo, dan Partai Buruh. 

    Profil 

    Nama lengkapnya adalah Tri Adhianto Tjahyono. 

    Tri lahir di Jakarta, 3 Januari 1970. 

    Tri Adhianto merupakan putra ketiga dari Bapak G Soeprapto dan Ibu Endang Sri Guntur Hudiani. 

    Pendidikan 

    SDN Karet Kuningan 01 Pagi (1977 – 1983) 

    SMPN 43 Jakarta (1983 – 1986)

    SMAN 3 Jakarta (1986 – 1989) 

    S1 Universitas Lampung (1996 – 1999) 

    S2 Universitas Lampung (1999 – 2000) 

    S3 Universitas Pasundan (2011 – 2013) 

    Karier 

    Staf Dirjen Perhubungan Darat PT (1993) 

    ASN Di Pemkot Kota Bandar Lampung (1994-2000) 

    Kepala Seksi Pengendalian Dan Keselamatan Lalin Dishub Kota Bekasi (2004) 

    Kepala Bidang Teknik Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bekasi (2008) 

    Sekretaris Dinas Bina Marga Dan Tata Air Kota Bekasi (2011) 
    Kepala Dinas Bina Marga Dan Tata Air Kota Bekasi (2013) 

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bekasi (2017) 

    Wakil Walikota Bekasi (20 September 2018-7 Januari 2022) 

    PLT Walikota Bekasi (8 Januari 2022-21 Agustus 2023) 

    Walikota Bekasi (Sisa Masa Jabatan Agustus – September 2023) 

    Misi Tri-Harris

    Pada Pilkada 2024, pasangan Tri Adhianto-Abdul Harris Bobihoe ingin mewujudkan Kota Bekasi yang Semakin Nyaman dan Sejahtera berfokus pada peningkatan kenyamanan dan kesejahteraan warga. 

    Berikut empat misi pasangan Tri Adhianto-Abdul Harris Bobihoe: 

    Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan berkelanjutan. 

    Membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dengan dukungan pengembangan ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif, serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. 
    Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan serta dunia usaha yang adil bagi rakyat. 

    Mengembangkan kolaborasi strategis dan memperkuat manajemen pemerintahan kota untuk mendorong Kota Bekasi menjadi kota bertaraf internasional yang keren.

    Harta Tri Adhianto

    Sebagai penyelenggara negara, Tri Adhianto diamanahkan untuk melaporkan Harta Kekayaanya kepada negara.

    Hal itu sesuai dengan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

    Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau LHKPN sendiri menjadi bagian penting upaya mencegah tindak korupsi.

    Penyampaian LHKPN selama Wajib LHKPN menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 tahun sekali atas harta kekayaan yang dimiliki per posisi 31 Desember.

    LHKPN itu diserahkan kepada KPK paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya.

    Dilansir dari laman e-LHKPN Selasa 23 Juli 2024, Tri Adhianto rutin melaporkan Harta Kekayaannya.

    Terbaru adalah 16 Februari 2024 untuk LHKPN periodik 2023.

    Berdasarkan LHKPN ini, Tri Adhianto memiliki total Harta Kekayaan Rp. 12,1 Miliar.

    27 aset tak bergerak jadi penyumbang terbesar Harta Kekayaan Tri Adhianto.

    Ia memiliki aset berupa tanah dan bangunan itu di Lampung Selatan, Blora dan mayoritas di Bekasi.

    Tri Adhianto juga melaporkan tiga unit mobil.

    Selanjutnya Tri Adhianto tercatat punya kas mencapai Rp. 2,1 Miliar.

    Berikut rincian Data Harta Kekayaan Tri Adhianto

    TANAH DAN BANGUNAN Rp. 7.644.708.000

    1. Tanah Seluas 1840 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 36.800.000
    2. Tanah dan Bangunan Seluas 106 m2/74 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 109.760.000
    3. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/70 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 106.640.000
    4. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/25 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 53.072.000
    5. Tanah dan Bangunan Seluas 495 m2/132 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 228.921.000
    6. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/86 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 387.448.000
    7. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 257.200.000
    8. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA BEKASI, WARISAN Rp. 282.600.000
    9. Tanah Seluas 184 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 18.952.000
    10. Tanah Seluas 1760 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 47.520.000
    11. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp.120.300.000
    12. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/70 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 234.576.000
    13. Tanah dan Bangunan Seluas 158 m2/70 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 213.836.000
    14. Bangunan Seluas 47.75 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 427.000.000
    15. Tanah Seluas 53 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 42.506.000
    16. Tanah Seluas 54 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 43.308.000
    17. Tanah Seluas 56 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 44.912.000
    18. Tanah Seluas 598 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 367.172.000
    19. Tanah Seluas 1147 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 532.208.000
    20. Tanah Seluas 1609 m2 di KAB / KOTA BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 77.232.000
    21. Tanah Seluas 671 m2 di KAB / KOTA BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 42.944.000
    22. Tanah Seluas 597 m2 di KAB / KOTA BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 38.208.000
    23. Tanah Seluas 4179 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 568.560.000
    24. Tanah Seluas 6278 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 676.813.000
    25. Tanah Seluas 1125 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.051.568.000
    26. Tanah Seluas 1020 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 963.632.000
    27. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/118 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 671.020.000

    ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.655.000.000

    1. MOBIL, TOYOTA VELLFIRE G.2.5AT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000
    2. MOBIL, BMW BMW X3 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 495.000.000
    3. MOBIL, TOYOTA INNOVA 2.0 Q HV.CVT TSS ZENIC HYBRID Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 530.000.000

    HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 688.342.172

    SURAT BERHARGA Rp. —-

    KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.191.863.992

    HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 12.179.914.164

    HUTANG Rp. —-

    TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp. 12.179.914.164.

    (Kompas.com/TribunPontianak)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Dedi Mulyadi-Erwan Menang Pilgub Jabar, Borong 62 Persen Suara

    Dedi Mulyadi-Erwan Menang Pilgub Jabar, Borong 62 Persen Suara

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pasangan calon Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan menang Pilgub Jawa Barat 2024 berdasarkan hasil rekapitulasi KPUD Jawa Barat. Mereka memborong 62 persen suara sah.

    Dikutip dari formulir D. Hasil PROV-KWK Gubernur KPU Jabar, perolehan suara Dedi-Erwan mencapai 14.130.192 suara. Angka itu setara 62,2 persen total suara sah.

    Posisi kedua ditempati Ahmad Syaikhu dan Ilham Akbar Habibie. Mereka memperoleh 4.260.072 suara atau setara 18,76 persen suara sah.

    Berikutnya ada Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwinatarina dengan perolehan 2.204.452 suara. Di posisi buncit ada pasangan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja dengan perolehan 2.116.017 suara.

    Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di Pilgub Jabar 2024 23.703.785 orang. Total pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilgub Jabar 2024 mencapai 35.925.960 orang. Dengan begitu, tingkat partisipasi pemilih di Pilgub Jabar 2024 65,98 persen.

    Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan mencalonkan diri dengan dukungan 14 partai Koalisi Indonesia Maju (KIM). Lima di Antara adalah partai pemilik kursi di DPRD Jabar, yaitu Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Sembilan partai lainnya adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat (Gelora), Partai Garuda, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Ummat, Partai Perindo, PKN, Hanura, dan Partai Buruh.

    (dhf/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Buronan Interpol Haksono Santoso Dibekuk Polda Metro Jaya

    Buronan Interpol Haksono Santoso Dibekuk Polda Metro Jaya

    GELORA.CO – Polda Metro Jaya, Selasa (10/12/2024) malam dikabarkan menangkap buronan Haksono Santoso yang sempat melarikan diri ke luar negeri. Belum ada penjelasan lebih lanjut dari Polda seputar kronologi penangkapan. Informasi yang kami dapat, buronan Interpol itu sudah ditahan di Polda Metro Jaya.

    Pertengahan November 2024 lalu Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Haksono Santoso, dalam kasus tindak pidana penggelapan dana jutaan dolar AS  di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara sekitar tahun 2023.

    Dokumen yang diterima Inilah.com, Jumat (15/11/2024) lalu menyebutkan, surat bernomor DPO/S-34/172/XI/2024/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya itu ditandatangani langsung oleh Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra, diketahui Haksono Santoso kini sudah berstatus tersangka.

    Haksono, dijerat dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan. “Tersangka diduga melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP, yang terjadi di Pluit, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta pada sekitar tahun 2023,” demikian bunyi surat DPO Haksono Santoso.

    Selain itu, dalam surat juga terpampang foto Haksono Santoso dan alamatnya di kawasan Kedoya Selatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

    “Untuk diawasi/ditangkap/diserahkan/diinformasikan keberadaanya kepada penyidik,” dikutip dari surat DPO Haksono

    Belum diketahui jelas, siapa sosok Haksono Santoso dan dalam perkara penggelapan apa yang kemudian polisi menjeratnya sebagai tersangka. 

    Namun demikian, dari penelusuran lebih lanjut, nama Haksono Santoso diduga mengarah pada sosok Komisaris PT Aries Kencana Sejahtera (AKS). Perusahaan smelter timah ini, disebut kepolisian terlibat dalam kasus ekspor balok timah tanpa izin.

    Penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim Mabes Polri sempat menyelidiki kasus ini. Hal ini sempat diungkapkan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bangka Belitung Ajun Komisaris Besar Maladi. Ia membenarkan turunnya tim penyidik dari Bareskrim menyelidiki persoalan tersebut.

    “Bareskrim yang nangani. Bukan Polda. Makanya kita tidak bisa monitor,” ujar Maladi saat dihubungi wartawan, Selasa, 10 Desember 2019 silam.

    Selain itu, Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung juga sempat memeriksa dokumen ekspor 150 ton balok timah. Pemeriksaan dilakukan di gudang Pusat Logistik Berikat (PLB) ekspor timah milik PT Tantra Karya Sejahtera (TKS) 9 Desember 2019.

    Catatan lain, Anggota Komisi III DPR RI fraksi Gerindra Habiburokhman, sempat mempersoalkan adanya undangan Kantor Staf Presiden (KSP) terhadap Haksono Santoso selaku komisaris dan Samuel Santoso, Direktur Utama PT Aries Kencana Sejahtera (AKS).

    “Saya bingung juga apa relevansi bisnis PT AKS dengan Tupoksi KSP sampai mau panggil PT AKS begitu. Seharusnya soal manajemen PT Timah yang lebih relevan kementerian BUMN. Ya itu dia, apa gak berlebihan sampai panggil pihak swasta begitu,” kata anggota legislatif Dapil Jakarta Timur ini saat dihubungi, Kamis (2/4/2020) lalu.

    Dalam surat undangan itu, selain Haksono Santoso dan Samuel Santoso juga mengundang Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Brigjen Agung Budijono. Pertemuan dilakukan Kamis 2 April 2020 lalu.

  • Ada Misi Khusus Laut China Selatan di Balik Penunjukan Anak Try Sutrisno Jadi Pangkogabwilhan I

    Ada Misi Khusus Laut China Selatan di Balik Penunjukan Anak Try Sutrisno Jadi Pangkogabwilhan I

    GELORA.CO – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menunjuk Mayjen Kunto Arief Wibowo sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I).

    Mayjen Kunto Arief menggantikan Laksamana Madya (Laksdya) TNI Rachmad Jayadi yang dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AL dalam rangka pension.

    Mutasi ini tertuang dalam SK Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia tertanggal 6 Desember.

    Dengan penunjukan ini otomatis, Kunto Arief mendapatkan kenaikan pangkat menjadi bintang tiga atau Letnan Jenderal (Letjen). Sebelumnya, Kunto Arief menjabat sebagai Staf Ahli Bid Ekonomi Setjen Wantannas.

    Pengangkatan Mayjen Kunto Arief jadi Pangkogabwilhan I cukup mengejutkan publik. Pasalnya ini baru pertama kali jenderal dari matra Angkatan Darat (AD) menduduki posisi Pangkogabwilhan I.

    Sejak dibentuk pada 2019, Pangkogabwilhan I selalu dijabat oleh jenderal dari matra Angkatan Laut (TNI AL). Pangkogabwilhan I yang pertama kali adalah Yudo Margono.

    Beberapa nama lain yang pernah menjadi Pangkogabwilhan I adalah Muhammad Ali yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL).

    Misi Mayjen Kunto Arief Amankan Klaim China di Laut Natuna

    Penunjukan Mayjen Kunto Arief sebagai Pangkogabwilhan I juga bisa dikaitkan dengan ketahanan wilayah Indonesia dari ancaman pihak asing. Pasalnya beberapa wilayah Indonesia salah satunya seperti Laut Natuna sedang terancam dari klaim pihak China.

    Kewenangan Pangkogabwilhan I meliputi pengamanan lautan di wilayah timur Indonesia. Bahkan Kogabwilhan I memiliki pangkalan militer di Natuna, Morotai, hingga Biak.

    Keberadaan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I atau Kogabwilhan I masih tergolong baru karena dibentuk pada 2019 lalu. Dasar pembentukannya berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia tertanggal 18 Oktober 2019.

    Pembentukan ini sangat wajar karena Indonesia harus memiliki kewaspadaan terhadap ancaman ketahanan wilayah laut dari pihak asing. Yang terbaru dan hangat saat ini adalah klaim dari Pemerintah China terkait batas Laut China Selatan yang bersinggungan dengan sejumlah negara Asia Tenggara (ASEAN)

    Negara seperti Vietnam, Malaysia, Singapura, hingga Filipina sempat memanas karena wilayah perbatasan lautnya sering dilewati kapal-kapal patroli dari China. Hal ini sangat wajar, karena Tiongkok mengklaim beberapa laut yang bersinggungan dengan negara ASEAN itu dinilai dalam wilayah Laut China Selatan.

    Tak hanya itu, Indonesia juga baru-baru ini ikut memanas dengan sengketa Laut China Selatan, karena wilayah Laut Natuna Utara diklaim menjadi bagian dari kekuasan China.

    Untuk itu, pemerintah sering melakukan pengamanan dan pengalawan di wilayah perairan Natuna untuk mencegah masuknya kapal-kapal asing khususnya dari China.

    Profil Kunto Arief Wibowo

    Kunto Arief merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1992 dari kecabangan Infanteri (Raider) atau Kopassus. Dia merupakan putra dari Wakil Presiden Indonesia ke-6 Try Sutrisno. Kunto juga adik dari mantan Kakorlantas Polri Irjen Pol. Firman Santyabudi.

    Selama berkarier di militer, Kunto sempat menduduki sejumlah jabatan penting dan strategis. Dia sempat menjabat Danyonif 500/Raider (2008-2009), Dansatdik Sussarcab Pusdikif Pussenif (2009-2010), Kasbrigif 13/Galuh (2010-2012).

    Setelah naik menjadi Kolonel TNI, Kunto sempat menduduki jabatan seperti Danbrigif 6/Tri Shakti Balajaya (2012-2013), Kadep Teknik Akmil (2013-2014), Asops Kasdam IX/Udayana (2014-2016), Danrem 044/Garuda Dempo (2016-2018), Danpuslatpur Kodiklatad (2018).

    Selanjutnya, Kunto pernah menjabat sebagai Danrem 032/Wirabraja (2018-2020), Kasdam III/Siliwangi (2020-2021), Pangdivif 3/Kostrad (2021-2022), Pangdam III/Siliwangi merangkap Dankogartap II/Bandung (2022-2023), Wadankodiklatad (2023-2024), hinggga Staf Ahli Bidang Ekonomi Setjen Wantannas (2024). 

  • Kuasa Hukum Tetap Yakin Agus Tak Lakukan Pelecehan, Korban Lapor karena Uang Kamar Tak Kembali

    Kuasa Hukum Tetap Yakin Agus Tak Lakukan Pelecehan, Korban Lapor karena Uang Kamar Tak Kembali

    GELORA.CO  – Tersangka kasus dugaan pelecehan I Wayan Agus Suartama (22) alias Agus Buntung bekal menjalani rekonstruksi di tiga tempat hari ini, Rabu (11/12/2024). 

    Adapun lokasinya antara lain Taman Udayana, Islamic Center dan Nang’s Homestay.

    Agus diduga telah melecehkan 15 orang, tiga di antaranya adalah anak di bawah umur.

    Meski sudah menjadi tersangka, Agus tetap berkilah bahwa dirinya tidak bersalah. 

    Berdasarkan pengakuan Agus dalam pemeriksaan di Polda NTB, tersangka dan korban ada kesepakatan untuk melakukan hubungan seksual.

    “Jadi Agus merasa tidak pernah memaksa, apalagi korban ini mengaku bahwa dialah yang membonceng Agus menuju ke homestay dan membayar kamar,” kata Aminuddin, kuasa hukum Agus, Selasa (10/12/2024) dikutip dari Tribun Lombok.

    Menurut Aminuddin, alasan korban melapor karena pada saat itu, uang yang digunakan untuk membayar kamar tak dikembalikan Agus.

    Diketahui, Agus saat itu mengaku tidak memiliki uang, sehingga ada perjanjian tersangka akan menggantikan uang korban.

    “Lalu, karena uang untuk membayar kamar itu tidak dikembalikan Agus, maka Agus dilaporkan,” ujarnya. 

    “Sebelum diantar ke kampus di depan ada adegan mesum oleh orang lain, si perempuan mengatakan bagusnya adegan yang tadi,” kata Aminudin. 

    Demi membuktikan dalihnya itu, Agus kini menggaet 18 pengacara sekaligus. 

    Aminuddin juga menyatakan, dirinya bersama 17 anggota tim kuasa hukum siap membela Agus.

    Sejauh ini, pihaknya telah menyiapkan upaya pembelaan, termasuk bukti-bukti kuat untuk mendukung pembelaan tersebut.

    Sebelumnya, Agus bercerita, mulanya ia meminta bantuan seorang perempuan untuk diantarkan ke kampus, namun Agus diturunkan di homestay.

    “Saya ceritain setelah saya sampai home stay itu, dia yang bayar, dia yang buka pintu, terus tiba-tiba dia yang bukain baju dan celana saya,” kata Agus, Minggu (1/12/2024). 

    Pria yang tak memiliki kedua tangan itu tak berdaya dan datang lagi seorang perempuan ke kamar.

    “Tapi yang membuat saya tahu kasus ini jebakan pas dia nelpon seseorang, di situ saya nggak berani mau ngomong apa. Saya merasa ini jebakan, karena ini ke sana kemari saya dituduh,” bebernya.

    Agus mengaku, tak dapat melakukan aktivitas seperti manusia normal namun dituding melakukan kekerasan seksual.

    “Coba dipikirkan bagaimana saya melakukan kekerasan seksual sedangkan bapak ibu lihat sendiri (nggak punya tangan), didorong aja saya, atau jangan diantar saya, atau ditinggal aja saya,” ungkapnya.

    Meski perempuan tersebut tak mengancamnya, Agus tak berani berteriak dan melakukan perlawanan.

    “Nggak ada diancam sama perempuan secara fisik, saya diam saja selama di dalam homestay, saya takut buat teriak karena sudah telanjang, saya yang malu kalau saya teriak,” pungkasnya.

    Kronologi Versi Korban 

    Dir Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, mengatakan mahasiswi yang mengaku menjadi korban rudapaksa tak mengenal Agus.

    Mereka tak sengaja bertemu di Teras Udayana, Mataram pada  7 Oktober 2024 lalu.

    Awalnya, Agus mengajak korban mengobrol dan tak sengaja melihat aksi mesum di taman.

    Korban kemudian menangis dan membongkar aibnya pernah berbuat asusila dengan lawan jenis.

    “Pelaku menyampaikan kepada korban, kamu (korban) berdosa, kamu harus disucikan, kamu harus mandi kalau tidak aibmu akan saya bongkar dan sampaikan kepada orang tuamu,” tuturnya, Senin (2/12/2024).

    Dalam keadaan terancam, korban mengiyakan ajakan Agus pergi ke sebuah homestay di Mataram.

    “Sampai kamar korban tetap menolak, lagi lagi pelaku mengancam akan membuka aib korban,” lanjutnya.

    Meski tak memiliki kedua tangan, Agus merudapaksa korban yang merasa tertekan

  • Heboh Gus Miftah, Waketum MUI Nilai Perlu Ada Kode Etik Pendakwah

    Heboh Gus Miftah, Waketum MUI Nilai Perlu Ada Kode Etik Pendakwah

    GELORA.CO  – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas merespons adanya usulan sertifikasi pendakwah. Menurutnya yang diperlukan bukanlah sertifikasi, melainkan kode etik pendakwah.

    Kode etik bisa diterbitkan agar pendakwah tidak mudah mencaci, mengejek hingga menghina jemaah maupun orang lain seperti yang dilakukan Miftah Maulana alias Gus Miftah kepada pedagang es teh.

    “Menurut saya yang penting kita bicarakan bukan sertifikasi dai, bukan standarisasi dai, bukan dai bersertifikat. Kesimpulan saya ya, adalah kode etik dai,” kata Anwar dalam acara Rakyat Bersuara bertajuk ‘Miftah Terselip Lidah, Butuh Sertifikat Pendakwah?’ di iNews, Selasa (10/12/2024) malam.

    “Jangan sampai para dai ini, dengan mudah mencaci, memaki, mengejek, menghina. Karena yang membuat ribut itu saya rasa pelanggaran terhadap etik, bukan pelanggaran kompetensi dan keahliannya,” sambungnya.

    Menurutnya, olok-olok yang dilakukan Miftah kepada pedagang es juga tidak ada hubungannya dengan substansi ceramah yang diberikan pada saat itu. Miftah hanya melanggar akhlak atau etika.

    Sementara mengenai sertifikasi, menurutnya akan sangat sulit dilakukan. Pasalnya, setiap pendakwah memiliki mazhab yang berbeda-beda.

    “Standarnya mana? Mazhabnya mana? Kan ada orang ikut Mazhab Maliki, Hanafi, Syafi’i, ada juga yang tidak bermazhab, kan gitu yah. Kalau seandainya ormas ini yang melakukan sertifikasi, ormas lain tidak setuju,” katanya.

    Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq menilai perlu adanya sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi pendakwah. Menurut Maman, adanya sertifikasi ini untuk meminimalkan kejadian Gus Miftah tersebut.

    “Saya sebagai anggota DPR Komisi VIII, bilang Kementerian Agama harus segera bermusyawarah dengan ormas-ormas itu untuk melakukan standarisasi, lalu keluar sertifikat,” kata Maman dalam acara yang sama.

    Dengan adanya sertifikasi ini, kata Maman, para pendakwah akan melalui proses yang panjang. Kemudian akan tersaring orang-orang yang paham dan tidak keluar dari koridor keagamaan saat berdakwah