partai: Gelora

  • PDIP Tidak Pro Penegakan Hukum

    PDIP Tidak Pro Penegakan Hukum

    GELORA.CO -PDI Perjuangan terkesan tidak pro penegakan hukum, sebab parpol pimpinan Megawati Soekarnoputri itu lebih memilih untuk menyimpan bukti skandal pejabat negara ketimbang melaporkannya kepada lembaga penegak hukum.

    “Kalau benar apa yang dikatakan PDIP tentang bukti skandal tersebut, kenapa malah disimpan dan bukan dilaporkan? Jangan salahkan publik bila kemudian menilai PDIP tidak pro penegakan hukum,” kata Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi dalam keterangan tertulisnya, Kamis 9 Januari 2025.

    Menurutnya, ketika mengetahui apalagi memiliki bukti adanya tindak kejahatan, seharusnya PDIP membuat laporan. 

    Namun yang terjadi PDIP justru menyimpan dan menggertak akan membongkarnya pasca Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berstatus sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Mengetahui apalagi memiliki bukti tindak pidana tapi tidak melaporkannya juga bisa dipidana. Sebab patut diduga sebagai pelaku turut serta atau menyembunyikan dan menolong pelaku kejahatan hingga menghalangi penegakan hukum,” kata Haidar..

    Akan tetapi, lanjut Haidar, jika bukti skandal tersebut ternyata tidak ada dan hanya gertakan semata, maka bisa dijerat dengan pasal penyebaran berita bohong karena telah menimbulkan keributan di masyarakat.

    “Jadi klaim bahwa Hasto memiliki dan menyimpan bukti skandal pejabat negara ini hanya akan membuat posisinya menjadi semakin sulit. Maju kena, mundur pun bisa kena,” pungkas Haidar

  • Ahok PDIP Tiba-tiba Datangi KPK

    Ahok PDIP Tiba-tiba Datangi KPK

    GELORA.CO -Ketua DPP PDIP, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tiba-tiba menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Januari 2025.

    Pantauan RMOL, mantan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) itu tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 11.14 WIB.

    “Buat saksi untuk urusan LNG Pertamina,” kata Ahok kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis siang, 9 Januari 2025.

    Ahok menyebut, dirinya dipanggil sebagai saksi lantaran pada saat masih menjabat Komisaris Utama Pertamina. Dia pernah menemukan dugaan penyimpangan dan melaporkan kepada Menteri BUMN.

    “Iya (kapasitas sebagai Komisaris Utama), karena kan kita waktu itu yang temukan. Kita kirim surat ke menteri BUMN juga waktu itu,” pungkas Ahok.

  • Ternyata Gaji STY Setahun Bisa Beli 10 Toyota Alphard

    Ternyata Gaji STY Setahun Bisa Beli 10 Toyota Alphard

    GELORA.CO -Usai sudah jalinan hubungan antara Shin Tae-yong dengan PSSI yang sudah terjalin sekitar 5 tahun. Selama menangani Timnas Indonesia, Shin disebut-sebut mendapat gaji sangat besar, di angka miliaran rupiah per bulan.

    Saking besarnya, gaji setahun Shin Tae-yong (STY) mampu membeli 10 mobil Toyota Alphard.

    Memang, tak ada angka yang pasti soal gaji pelatih asal Korea Selatan itu saat dikontrak PSSI. Sebab kedua belah pihak selalu menutup diri kalau disinggung soal gaji.

    Toh, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, saat pertama kali teken kontrak dengan PSSI pada 2019, Shin dikabarkan menerima gaji sekitar 1 juta dolar AS, atau sekitar Rp13.94 miliar per tahun.

    Angka tersebut merupakan taksiran gaji berdasarkan pendapatan yang diraup Shin ketika menangani timnas Korea Selatan pada Piala Dunia 2018. 

    Nah, gaji yang mencapai Rp14 miliar per tahun itu setara dengan 10 mobil MPV mewah Toyota Alphard varian termurah.

    Mengutip laman Toyota-Astra Motor (TAM), Toyota Alphard varian termurah, 2.5 X Type, dibanderol sekitar Rp1.407.300.000. Artinya, pendapatan Shin yang hampir mencapai Rp14 miliar per tahun itu cukup untuk membeli sekitar 10 unit Alphard 2.5 X.

    Menariknya, selama membesut Tim Garuda, Shin Tae-yong justru lebih sering menggunakan mobil buatan negeri asalnya, Hyundai.

    STY pernah mendapatkan hadiah tiga mobil mewah dari Hyundai. Yaitu Genesis G80 Electrified, Hyundai Palisade, dan Hyundai Staria. 

    Belum diketahui pasti nasib tiga mobil tersebut usai Shin Tae-yong diputus kontraknya oleh PSSI awal pekan ini. 

  • Pagar Misterius 30 Km Tangerang Tetap Dibangun Meski Didatangi TNI Cs

    Pagar Misterius 30 Km Tangerang Tetap Dibangun Meski Didatangi TNI Cs

    GELORA.CO – Pagar laut misterius membentang sepanjang 30,16 kilometer (km) di 6 kecamatan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten.

    Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti mengungkap pagar tersebut berbahan bambu atau cerucuk bertinggi sekitar 6 meter.

    Eli berkata keberadaan pagar itu diketahui dari laporan warga pada 14 Agustus 2024.

    Celakanya, meski membentang secara mencolok mata sampai sepanjang 30 km,  pemerintah daerah maupun pusat mengaku tidak tahu siapa pemilik pagar ilegal tersebut.

    Padahal, keberadaan pagar itu membuat para nelayan kesulitan mencari ikan.

    “Panjang 30,16 km ini meliputi 6 kecamatan, tiga desa di Kecamatan Kronjo, kemudian tiga desa di Kecamatan Kemiri, empat desa di Kecamatan Mauk, satu desa di Kecamatan Sukadiri, dan tiga desa di Kecamatan Pakuhaji, dan dua desa di Kecamatan Teluknaga,” ungkap Eli pada diskusi ‘Pemasalahan Pemagaran Laut di Tangerang Banten,” di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Selasa (7/1), dilansir Detikfinance.

    Eli mengatakan pihaknya sudah menerjunkan tim lima hari untuk mengecek keberadaan pagar itu. Saat itu, ada dugaan pemagaran laut sepanjang 7 kilometer.

    Tim gabungan DKP bersama Polisi Khusus Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) kembali datang ke lokasi pada 4-5 September. Tim mengungkap tak ada izin dari camat ataupun kepala desa untuk pemagaran itu.

    “Terakhir kami melakukan inspeksi gabungan bersama-sama dengan TNI Angkatan Laut Polairud, kemudian dari PSDKP, dari PUPR, dari SATPOL PP, kemudian dari Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, kami bersama-sama melaksanakan investigasi di sana dan panjang lautnya sudah mencapai 13,12 km, terakhir malah sudah 30 km,” ungkap Eli.

    Ia menjelaskan pagar itu masuk dalam kawasan pemanfaatan umum yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043.

    Eli menyebut pagar misterius itu terbentang di zona pelabuhan laut, zona perikanan tangkap, zona pariwisata, zona pelabuhan perikanan, zona pengelolaan energi, dan zona perikanan budidaya. Pagar itu juga beririsan dengan rencana waduk lepas pantai yang diinisiasi oleh Bappenas.

    Di kawasan sekitar pagar, ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan ada 502 orang pembudidaya.

    Lantas siapa yang membangun pagar ilegal sepanjang 30 km itu di laut Tangerang?

    Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Suharyanto juga menaruh perhatian terhadap pagar 30 kilometer di laut Tangerang.

    Meski demikian, KKP mengaku tak tahu siapa yang membangun pagar tersebut. Suharyanto mengatakan Ombudsman sedang melakukan penelusuran terkait hal itu.

    Saat ditanya kemungkinan pemagaran untuk reklamasi, ia tak bisa memastikan. Suharyanto mengatakan reklamasi pun perlu pengurusan izin terlebih dulu.

    “Nah, kita tidak tahu. Itu (reklamasi) baru kita ketahui ketika ruang laut itu diajukan permohonan dan dalam permohonannya ada proposalnya. Ini kan tidak ada,” ujae Suharyanto.

    “Kalau ngomongin itu untuk batas reklamasi, ya saya bilang tunggu dulu. Karena di dalam proses perizinan ruang laut, harus ada persyaratan ekologi yang harus ketat dipenuhi,” imbuhnya.

  • Alasan Mengapa Keanggotaan Indonesia di BRICS Jadi Langkah Tepat Prabowo Menurut Pakar

    Alasan Mengapa Keanggotaan Indonesia di BRICS Jadi Langkah Tepat Prabowo Menurut Pakar

    GELORA.CO – Keanggotaan penuh Indonesia di BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) dinilai menjadi langkah tepat yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Guru Besar Politik Internasional Universitas Pelita Harapan (UPH) Prof. Aleksius Jemadu memandang bahwa keanggota BRICS menguntungkan Indonesia secara historis dan dari aspek sosio-ekonomi.

    “Karena secara historis The Global South (Negara-Negara Berkembang di Selatan) adalah habitat alamiah Indonesia,” kata Prof. Aleksius saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (8/1/2025).

    Selain itu, Aleksius memandang bahwa kebijakan luar negeri tersebut dapat mendukung program prioritas pemerintah di dalam negeri, khususnya ketahanan pangan dan diversifikasi energi. Sementara itu, dia mengatakan bahwa keanggotaan di BRICS bisa membawa keuntungan bagi Indonesia dengan mempertimbangkan potensi pasar yang begitu besar karena terdapat raksasa ekonomi masa depan dunia, yakni India dan China.

    “Keputusan itu juga melepaskan Indonesia dari keterikatan yang kaku dengan ASEAN yang selama ini membatasi ruang gerak dan manuver diplomasi kita. Apalagi di dalam BRICS sudah bergabung Thailand, Malaysia, dan Vietnam, yang menjadi pesaing kita di Asia Tenggara,” ujarnya.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa ada dua tantangan ke depannya bagi Indonesia usai menjadi anggota penuh BRICS, yakni pertama, persaingan internal antarnegara BRICS. Kemudian, kedua, prinsip bebas aktif yang masih dipertahankan agar tidak larut dalam pendekatan konfrontatif China terhadap Kelompok G7.

    Pakar hubungan internasional Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia Riska Sri Handayani menilai keanggotaan penuh Indonesia di BRICS menjadi gebrakan besar Presiden Prabowo Subianto menjelang 100 hari pemerintahannya. Walaupun demikian, dalam konteks politik dalam negeri, Riska mengingatkan pemerintah perlu menunjukkan kebermanfaatan keanggotaan penuh tersebut.

    “Pemerintah dalam hal ini harus bisa proaktif memanfaatkan keanggotaan pada BRICS dalam mengejar kepentingan nasionalnya. Ada banyak sektor-sektor yang dapat digarap dalam kerangka kerja sama antara negara-negara anggota, dan keanggotaan Indonesia nantinya akan dapat meningkatkan bargaining power (kekuatan tawar-menawar, red.) untuk kepentingan dalam negeri,” kata Riska saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.

    Kemudian dalam konteks politik luar negeri, dia menilai keanggotaan penuh tersebut dapat memperkokoh posisi The Global South atau Negara-Negara Berkembang di Selatan pada forum global dan membuka peluang kerja sama dengan negara-negara Utara Global.

    “Bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS diharapkan akan dapat membawa sentimen positif untuk menghindari ketegangan geopolitik dan konflik internasional, terlebih Indonesia selama ini dikenal sebagai negara nonblok,” ujarnya.

    Walaupun demikian, Riska mengatakan bahwa terdapat kekhawatiran adanya sentimen negatif dari Amerika Serikat terhadap keanggotaan penuh Indonesia di BRICS.

    “Hal ini terkait fakta adanya rivalitas antara Amerika Serikat-Rusia dan persaingan antara pemerintah Amerika Serikat dengan China. Terlebih lagi, fakta bahwa Amerika Serikat saat ini kembali di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump yang dapat mengulang kembali perang dagang pada tahun 2018 yang lalu,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia mengingatkan bahwa penting bagi Indonesia untuk menjaga posisinya di luar pengaruh dan tarik-menarik kekuatan global.

    “Kedaulatan dan populasi 270 juta masyarakat adalah modal sekaligus tanggung jawab negara untuk mewujudkan apa yang menjadi kepentingan nasionalnya tanpa harus mengikatkan diri pada salah satu kekuatan,” ujarnya.

    Sementara, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Jember (Unej) Prof. Abubakar Eby Hara mengatakan bahwa dalam konteks politik luar negeri, keanggotaan penuh Indonesia di BRICS menunjukkan komitmen jangka panjang.

    “Untuk mendorong tatanan hubungan internasional yang lebih adil. Ini sudah disuarakan sejak masa Bung Karno (Presiden Pertama RI Soekarno),” kata Prof. Eby saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, dengan menjadi anggota penuh BRICS, Indonesia dapat membangun kekuatan secara politis untuk menghadapi kekuatan negara-negara lain. “Misalnya, untuk melawan kemunafikan Barat yang misalnya membela Israel yang jelas-jelas melakukan genosida dan pelanggaran HAM (hak asasi manusia),” ujarnya.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa keanggotaan penuh di BRICS membawa harapan peningkatan perdagangan dengan sesama negara anggota BRICS.

    “Para anggotanya juga sedang mencari alternatif kerja sama yang lebih menguntungkan, seperti menggunakan mata uang lokal sesama mereka. Ini sudah dipraktikkan oleh Rusia dengan China misalnya,” katanya.

    Sebelumnya, Senin (6/1/2025), Brasil sebagai pemegang presidensi BRICS tahun ini mengumumkan bahwa Indonesia telah resmi menjadi anggota organisasi internasional tersebut.

    “Indonesia, yang memiliki populasi dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki kesamaan pandangan dengan anggota-anggota BRICS lainnya terkait dukungan atas reformasi institusi global dan kontribusi positif untuk menguatkan kerja sama antara negara-negara Selatan Global,” demikian pernyataan Pemerintah Brasil.

    Bergabungnya Indonesia ke BRICS pertama kalinya disepakati oleh anggota-anggota BRICS dalam KTT di Johannesburg, Afrika Selatan, pada Agustus 2023. Namun, karena Indonesia melaksanakan pemilihan umum pada Februari 2024, Pemerintah RI secara resmi menyatakan niat bergabung ke dalam BRICS hanya setelah pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto terbentuk.

    Dalam pernyataannya, Brasil menilai Indonesia telah mendukung isu-isu yang menjadi prioritas selama presidensi Brasil di BRICS dari 1 Januari hingga 31 Desember 2025. BRICS didirikan pada 2009 dengan anggota Brasil, Rusia, India, dan China, serta Afrika Selatan yang bergabung pada 2011, yang kemudian akronim dibentuk dari huruf pertama negara anggota tersebut.

    Blok ini sekarang telah diperluas untuk mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab yang bergabung pada Desember 2023, namun kelompok tersebut memutuskan untuk tetap menggunakan nama BRICS. Selain Indonesia, BRICS juga menyambut tiga negara Asia Tenggara lainnya sebagai anggota baru, yaitu Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

    Anggota-anggota BRICS menguasai 40 persen populasi dunia dan 35 persen produk domestik bruto (PDB) global sehingga menjadikannya pemain yang penting di kancah internasional.

  • Remaja di Pontianak Digarap Ayah Kandung di Lorong Pasar 4 Kali

    Remaja di Pontianak Digarap Ayah Kandung di Lorong Pasar 4 Kali

    GELORA.CO – Seorang ayah berinisial SI di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) tega memperkosa anak kandungnya sendiri yang berusia 12 tahun. Aksi persetubuhan itu telah dilakukan sejak bulan Agustus 2024.

    Kasatreskrim Polresta Pontianak Komisaris Pol Antonius Trias Kuncorojati membenarkan peristiwa tersebut. Tersangka SI kini telah diringkus dan diamankan di Polresta Pontianak atas aksi bejatnya.

    “Seorang ayah kandung di Pontianak melakukan aksi pencabulan terhadap anaknya yang berusia 12 tahun sebanyak 4 kali,” ucap Trias, Rabu (8/1/2025).

    Aksi pencabulan ini, kata Trias, terjadi pada bulan Agustus, Oktober dan November 2024 lalu ini pun akhirnya terungkap. Ada empat TKP pencabulan yang dilakukan tersangka Sl.

    Lorong gelap pasar di Kota Pontianak menjadi salah satu TKP perbuatan bejat tersebut. Tak hanya itu, tersangka Sl juga melakukan aksi bejatnya ini di jalan sepi.

    “Saya melakukannya di jalan yang sepi, kemudian di lorong pasar tengah. Semuanya dilakukan di malam hari,” kata tersangka Sl saat ditemui di Mapolresta Pontianak.

    Tersangka Sl mengatakan dirinya khilaf memaksakan perbuatan bejat tersebut terhadap anak gadisnya. Dirinya juga siap mempertanggungjawabkan perbuatannya.

    “Saya khilaf, saya siap mempertanggungjawabkan perbuatan saya,” sesalnya. 

    Trias menyatakan bahwa tersangka empat kali melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya tersebut, semuanya dilakukan di malam hari dan di tempat yang sepi dan gelap.

    Tak hanya itu, kata Trias, korban sebelumnya juga pernah dicabuli oleh abang tirinya sendiri. Dari kasus abang tirinya itulah, polisi dapat pengembangan kasus bahwa ayah kandung korban juga melakukan persetubuhan itu.

    “Dari kasus abang tirinya tersebut, kami melakukan pengembangan akhirnya terungkap Sl yang merupakan ayah kandung korban juga melakukan hal yang serupa,” ucap Trias.

    Trias menegaskan, atas apa yang dilakukan oleh Sl terhadap anaknya, pihaknya menjerat dengan pasal 81 UU Perlindungan Anak, di mana pelaku dijerat dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun dan ditambah dengan seperempat dari hukuman maksimal, mengingat Sl adalah orang tua korban.

  • di Rumah Tak Ada Nasi!

    di Rumah Tak Ada Nasi!

    GELORA.CO – Video siswa SD di Gorontalo Sulawesi Utara viral lantaran membungkus makan bergizi gratis untuk dibawa pulang.

    Kejadian itu terekam dari akun TikTok Rasni Adam yang viral dan jadi sorotan warganet.

    Momen pembagian makan bergizi gratis (MBG) ini sudah dinantikan dan para siswa mulai menyantap makanan yang disajikan.

    Namun ada satu anak membuka sekotak makanan dan kembali menutupnya.

    Setelah diusut, rupanya makanan itu hendak dibawanya pulang untuk sang mama.

    “Kenapa tak dimakan?” tanya perekam video itu.

    “Mau kasih makan mama,” jawabnya.

    “Kenapa mau kasih makan mama?” tanyanya lagi.

    “Tak ada nasi di rumah.”

    Apa yang disampaikan si anak itu pun membikin trenyuh warganet dan memantik komentar.

    Beberapa komentar itu lantas mengenang masa kecilnya saat sekolah dulu yang bahkan untuk jajan saja tak mampu.

    “Makasih pak Prabowo, masih banyak orang kelaparan di luar sana, makan gratis ini sangat membantu,” tulis @Biroh.

    “Nangis gue tiap FYP. Inget dulu berangkat sekolah sering perut kosong. Soalnya, nenek belum beli beras, terus siang hari lapar, jadi kuli jastip teman beli jajanan biar dapat jajan,” tulis @Nina.

    Akun mutmut pun ikut trenyuh. “Di rumah tak ada nasi. Kata-kata ini langsung bikin sedih,” tulisnya.

    “Dari program makan gratis secara tidak langsung kita bisa mendata orang-orang yang benar-benar tidak mampu dalam ekonomi,” komentar alfaresaanggriawan.

    MBG dilaksanakan serentak di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi pada hari perdananya, 6 Januari 2025.

    Pemerintah menargetkan program MBG dapat menyentuh tiga juta penerima manfaat selama Januari hingga Maret 2025, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui.

    Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.***

  • Polisi di Pemalang Dipecat Tidak Hormat Usai Tipu Warga Rp900 Juta Janjikan Masuk Bintara

    Polisi di Pemalang Dipecat Tidak Hormat Usai Tipu Warga Rp900 Juta Janjikan Masuk Bintara

    GELORA.CO – Briptu WR disanksi pemberhentian dengan tikdan hormat buntut kasus dugaan penipuan dengan modus menjanjikan dua anak korban pasangan suami istri masuk Bintara Polri. Sidang etik dipimpin AKBP Pranata selaku Ketua Komisi.

    “Sidang KKEP menjatuhkan putusan dan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Briptu WR, yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri,” kata Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunaryo, Rabu (8/1).

    Eko berharap ganjaran yang diterima Briptu WR bisa menjadi pelajaran untuk seluruh anggota Polri Polres Pemalang sehingga wajib menjaga kehormatan. Termasuk integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

    “Sebagai anggota Polri, kita wajib menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya serta senantiasa memahami jati diri kita sebagai anggota Polri, dengan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ungkapnya.

    Terpisah, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto mengatakan sejauh ini belum ada korban dari aksi tipu-tipu Briptu WR. Soalnya kabar yang menyebut uang Rp900 juta dipakai buat judi online masih didalami.

    “Jadi uang Rp900 juta itu harus kami dalami dulu,” kata dia.

    Sebelumnya Pasutri asal Desa Pelutan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah bernama Suratmo (56) dan Sutijah (59) menjadi korban penipuan oleh oknum anggota polisi Polres Pemalang berinisial WR.

    Saat itu, dua putra Suratmo dan Sutijah ingin mendaftar sebagai anggota polisi melalui jalur Bintara di Polres Pemalang. WR yang mengetahui hal tersebut kemudian mengundang Suratmo untuk singgah ke rumahnya.

    Kemudian, Suratmo curhat anaknya selalu gagal masuk Polri. WR kemudian menjanjikan dua anak Suratmo bisa masuk Polri asalkan ada ongkos.

    Korban yang tergiur dengan imin-iming tersebut hingga akhirnya menyetor uang sebesar Rp900 juta agar kedua anaknya bisa masuk polosi. Uqang itu diberikan secara bertahap kepada WR dari Rp75 juta secara tunai, lalu Rp275 juta secara tunai, kemudian Rp500 juta lewat transfer dan yang terakhir Rp50 juta secara tunai

  • Viral Warga Ngamuk karena Tak Dilayani Saat Melapor, Polda Sumut Klarifikasi

    Viral Warga Ngamuk karena Tak Dilayani Saat Melapor, Polda Sumut Klarifikasi

    GELORA.CO – Sebuah video yang menunjukkan suasana di bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumut menjadi sorotan di media sosial. Dalam video yang beredar, disebutkan bahwa polisi tidak bersedia melayani masyarakat yang ini membuat laporan lantaran jam istirahat.

    “Kantor polisi mesti jam 2 teng baru bisa bekerja istri saya dari tadi tidak ada ditanggapi. Tengok, lihat, ini polisi polisinya ini. Tolong Pak Presiden, Pak Kapolri, Pak Kapolda Sumut,” kata perekam video.

    “Mereka tak menangani, mereka tak mau menerima laporan kami. Mesti jam 2 teng rupanya istirahat orang kepolisian ini,” sambungnya.

    Terkait hal ini, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi buka suara. Kata dia, insiden itu terjadi pada 13 November 2024.

    Ia membantah pihaknya tidak melayani pembuatan laporan yang dilayangkan oleh warga bernama Yogi Simamora itu.

    Kata dia, Yogi dan istrinya, Rolan Tampubolon, sebelumnya sudah dilayani. Namun, berdasarkan hasil konseling, laporan tidak dapat dibuat lantaran sudah ada laporan yang sama yang dilaporkan oleh Yogi di Polsek maupun Polres setempat.

    “Yang bersangkutan telah diterima dan dilayani oleh Kepala Siaga SPKT Polda Sumut AKP Panjaitan serta dilakukan konseling,” kata Hadi saat dikonfirmasi, Rabu (8/1).

    “Yogi Simamora adalah pelapor atas beberapa peristiwa yang sudah dilaporkan dan masih dalam proses, bahkan pelapor sering bertemu dengan para penyidik,” sambungnya.

    Hadi mengatakan, Yogi dan istrinya melaporkan 6 kejadian ke polisi. 1 di antaranya di Polda Sumut, 1 laporan di Polsek Helvetia dan 4 lainnya di Polrestabes Medan. Semua laporannya terkait dugaan aksi penganiyaan.

    Namun, Hadi tidak merinci lebih jauh soal insiden penganiayaan yang dilaporkan.

    “Dijelaskan oleh Kepala Siaga AKP Panjaitan bahwa laporan yang bersangkutan dalam proses penyelidikan, sehingga tidak dapat membuat laporan yang sama di SPKT Polda Sumut,” katanya.

  • Bukalapak Tutup Lapak Jualan Online, Bagaimana Nasib Pedagang?

    Bukalapak Tutup Lapak Jualan Online, Bagaimana Nasib Pedagang?

    GELORA.CO – Bukalapak menghentikan operasional penjualan produk fisik di marketplace tersebut. Menurut perusahaan, ini bagian dari langkap transformasi Bukalapak.

    Produk fisik sendiri terdiri dari aksesori rumah, elektronik, evoucher, fashion, food, games, handphone, perawatan dan kecantikan, hingga perlengkapan bayi serta rumah tangga.

    Pembeli bisa memesan semua barang tersebut hingga 9 Februari 2025 pukul 23:59 WIB mendatang.

    Bukalapak menjelaskan fokusnya beralih untuk transaksi produk virtual, seperti pembelian pulsa prabayar dan pascabayar, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, paket data, token listrik, dan TV kabel serta internet.

    “Kami ingin menginformasikan bahwa Bukalapak akan menjalani transformasi dalam upaya untuk meningkatkan fokus pada Produk Virtual. Sebagai bagian dari langkah strategis ini, kami akan menghentikan operasional penjualan Produk Fisik di Marketplace Bukalapak,” tulis Bukalapak dalam blog resminya, dikutip Rabu (8/1/2025).

    Dalam unggahan itu, Bukalapak mengatakan perubahan akan berdampak pada usaha para penjual. Jadi perusahaan telah menyiapkan panduan untuk saldo dan pengembalian dana serta pengunduhan data, transaksi dan riwayat penjualan bagi pelapak di blog tersebut.

    Bukalapak juga memberikan catatan penambahan produk baru tidak bisa dilakukan lagi mulai awal Februari mendatang. Setelah tanggal 1 Februari 2025, penjual tidak bisa lagi menambah produk baru.

    Pihak Bukalapak menyarankan pelapak bisa menyelesaikan pengelolaan pesanan sebelum tanggal akhir operasional marketplace. Jadi menghindari pembatalan otomatis pesanan.

    Pesanan yang tidak diproses hingga 2 Maret 2025 pukul 23:59 WIB akan dibatalkan secara otomatis. Uang akan dikembalikan melalui Buka Dompet.

    “Kami berkomitmen untuk mendukung seluruh pengguna Bukalapak selama masa transisi ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau membutuhkan bantuan, silakan hubungi BukaBantuan. Terima kasih atas dukungan, kerja sama dan kepercayaan Pelapak selama ini!” kata Bukalapak.