Xcloud.id

partai: Gelora

  • Patwal Mobil RI 36 Diduga Milik Raffi Ahmad

    Patwal Mobil RI 36 Diduga Milik Raffi Ahmad

    GELORA.CO – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya meminta maaf atas ulah patwal (patroli dan pengawalan) yang bertindak arogan saat mengawal mobil berplat nomor RI 36.

    “Atas tindakan personil tersebut kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat yang merasa terganggu,” kata Slamet Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Raden Slamet Santoso saat dikonfirmasi, Jumat 10 Januari 2025.

    Dalam video yang viral, patwal RI 36 terlihat menunjuk-nunjuk seorang sopir taksi saat menerobos kemacetan di sekitar kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. 

    “Yang bersangkutan sudah ditinjut (ditindaklanjuti) oleh Kasi Pamwal Polda Metro Jaya (karena personel adalah anggota PMJ),” kata Slamet.

    Slamet menyampaikan aksi patwal RI 36 menunjuk-nunjuk sopir taksi itu terjadi pada Rabu 8 Januari 2025.

    Setelah ditelusuri, mobil berpelat nomor RI 36 itu diduga milik artis Raffi Ahmad yang sekarang menjadi Utusan Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

    Diketahui, viral sebuah video di media sosial X yang menggambarkan seorang petugas patwal yang menunjuk-nunjuk seorang sopir taksi.

    Dalam video tersebut, seorang petugas patwal yang mengawal mobil dengan plat nomor RI 36, membuka jalan di tengah kondisi lalu lintas yang sedang padat di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.

    Lalu, sebuah taksi berhenti lantaran ada truk yang berhenti di depannya. Ketika hendak pindah jalur, taksi itu tertahan karena ada mobil pada jalur yang ingin ditempati.

    Akibatnya, taksi tersebut menghalangi petugas patwal yang sedang berusaha membuka jalan. Karena terhalang, petugas itu menunjuk-nunjuk sopir taksi tersebut.

  • Cerita Mengejutkan Megawati soal Sandi Rahasia Naga Hijau dan Naga Merah saat Diperiksa Polisi

    Cerita Mengejutkan Megawati soal Sandi Rahasia Naga Hijau dan Naga Merah saat Diperiksa Polisi

    GELORA.CO – Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menceritakan sandi atau kode dibalik kalimat ‘Naga Hijau’ dan ‘Naga Merah’ saat diperiksa polisi dan membuatnya jengkel. Kejadian itu dialaminya saat belum menjabat Presiden maupun Wakil Presiden..

    Menurutnya julukan itu melekat kepada dirinya sebagai ‘Naga Merah’ dan ‘Naga Hijau’ merupakan Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

    “Saya sewaktu dipanggil polisi dan ada satu pertanyaan yang membuat saya marah apa? Ibu kenal nggak dengan naga hijau dan naga merah? ucap Megawati dalam pidatonya di acara HUT PDIP ke-52 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    “Aku bingung aku kalau kesal, saya mau tanya dulu bapak-bapak kenal nggak sama naga?” lanjut Megawati.

    Putri Bung Karno itu mengungkapkan sandi rahasia yang diucapkan oleh penyidik saat dirinya diperiksa.

    “Pada mau mesam-mesem (senyum) pasti bapak ngga kenal sama naga apalagi saya, ada hijau ada merah, itu rupanya kata sandi yang merah itu saya yang hijau itu Gus Dur lucu yah,” tambahnya.

    Presiden RI ke-5 itu menilai hal itu merupakan kejadian yang mengejutkan yang ada di Republik Indonesia saat itu.

    “Gile nggak. Thats is out republic,” tutup Megawati.

  • Saya yang Bikin, Sekarang Dijadikan Mainan

    Saya yang Bikin, Sekarang Dijadikan Mainan

    GELORA.CO  – Ketua DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyindir Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat ini dinilai sudah tidak memiliki marwah konstitusi. 

    Hal itu disampaikannya dalam pidato di HUT ke-52 PDIP, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    “MK saya yang bikin, coba, perlu ada MK. Saya cari gedungnya sendiri, presiden nih, itu di situ tuh megah. Waktu itu Pak Jimly yang saya jadikan (Ketua MK),” kata Megawati.

    Megawati merasa sedih karena Mahkamah Konstitusi kini sudah melemah dan dijadikan seperti mainan. 

    “Sekarang meleyek dijadikan mainan, itu kan konstitusi,” ucapnya.

    Pada momen itu, Megawati juga menyoroti kasus hukum Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang ditarget oleh KPK. 

    Sebab, dari sekian banyak tersangka kasus korupsi, mengapa justru Hasto yang ‘diubek-ubek’ oleh KPK.

    “Apa coba KPK? masa enggak ada kerjaan lain hah? Yang dituding yang diubek-ubek Pak Hasto wae? Padahal banyak yang sudah tersangka, tapi meneng wae?” pungkasnya

  • Lawan KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

    Lawan KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

    GELORA.CO  – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada hari ini, Jumat (10/1/2025). Sebagai pihak termohon ialah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 telah menerima permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Hasto Kristiyanto dan sebagai pihak Termohon yaitu KPK RI,” kata Pejabat Humas PN Jaksel Djuyamto dalam keterangannya, Jumat (10/1/2025).

    Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara No 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Djuyamto. Sementara panitera pengganti adalah Wijatmoko.

    Adapun sidang perdana akan digelar pada hari Selasa, 21 Januari 2025.

    Untuk diketahui, Hasto Kristiyanto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus yang melibatkan buronan eks calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku.

    Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019–2024.

    Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

    Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai Rp600 juta.

    Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Donny Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saeful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan.

    Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

    Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan–seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya–untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri.

    Kemudian, pada 6 Juni 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK

    Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b dan Pasal 21 atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

    Pada Selasa, 7 Januari 2025, tim penyidik juga sudah menggeledah dua rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Dari sana penyidik menyita alat bukti surat berupa catatan dan barang bukti elektronik

  • Megawati Ungkap Banyak Orang Sekarang Ingin Jadi Putri Istana

    Megawati Ungkap Banyak Orang Sekarang Ingin Jadi Putri Istana

    GELORA.CO -Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politiknya dalam perayaan HUT ke-52 PDIP, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat, 10 Januari 2025. 

    Dalam paparannya, putri Proklamator itu mengisahkan suka dukanya pernah tinggal di istana menjadi anak seorang presiden. Namun kehidupannya berubah setelah Bung Karno ditetapkan bersalah dalam peristiwa G 30 S PKI melalui Tap MPRS.

    “22 tahun saya ini putri istana, makannya sekarang orang kepengen gitu, jadi saya tau karena ini orang kepengen gitu, karena saya dulu gitu, dipanggil aja putri, keren toh, padahal saya jengkel kenapa dipanggil putra-putri, kayak nggak ada jenenge (namanya), ngono,” seloroh Megawati.

    Dalam kenangan tersebut, Megawati bahkan berniat untuk menulis buku. Bahkan ia yakin bukunya itu akan laris di pasaran. 

    “Benar itu riwayat hidup saya, nanti saya mau bikin buku, pasti laris manis deh, siapa yang mau jualin hayo,” kelakarnya.

    Setelah itu Presiden ke-5 RI itu mengisahkan kesedihannya tinggal di istana setelah keluar Tap MPRS. Kehidupan Megawati bersama saudaranya selalu diawasi TNI (ABRI).

    “Pernah saya marah, waktu itu kita bergantian rantang, Opa Darto (Sidharto Danusubroto) harus tau itu, anak muda itu musti tau etika, mosok rantak adek saya diudek-udek pakai bayonet (oleh tentara),” kenangnya. 

  • Mosok yang Diubek-ubek Pak Hasto Iku Wae!

    Mosok yang Diubek-ubek Pak Hasto Iku Wae!

    GELORA.CO -Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belakangan menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. 

    Megawati awalnya menyinggung soal keberadaan lembaga Ad hoc seperti KPK. Bahkan, Mahkamah Konstitusi (MK) pun lahir ketika ia menjadi Presiden ke-5 RI. 

    “MK saya yang bikin, coba perlu ada MK, saya cari gedungnya sendiri, presiden nih, itu di situ tuh Mega, waktu itu Pak Jimly (Asshiddiqie) yang saya jadikan (Ketua MK),” ujar Megawati dalam pidato politiknya dalam perayaan HUT ke-52 PDIP, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat, 10 Januari 2025. 

    Megawati pun merasa miris ketika MK dijadikan “mainan” alat kekuasaan. 

    “Sekarang meleyek dijadikan mainan, itu kan konstitusi,” tegasnya. 

    Belum lagi KPK, lanjut Megawati yang menyinggung soal kerja-kerja lembaga antirasuah yang terkesan hanya menarget Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Sedangkan kasus-kasus kakap yang ada di KPK justru terkesan dibiarkan saja. 

    “Belum lagi apa coba KPK, mosok nggak ada kerjaan lain hah? Yang dituding yang diubek-ubek Pak Hasto iku wae!” sentil Megawati. 

    “Ayok wartawan, tulis itu, karena kan sebenarnya banyak kan malah yang sudah tersangka, tapi meneng wae?” selorohnya. 

    Megawati lantas mengaku setiap hari membaca berita di media melihat perkembangan kasus yang ditangani penegak hukum termasuk KPK.

    “Aku tiap tiap hari buka koran mungkin ada tambahan gak ada tadi aja sebelum ke sini yo ngono, e kali-kali yang rentep-rentep nanti kalo saya ngomong nanti tidak sopan,” tuturnya.

    Lebih jauh, Megawati meminta semua kader PDIP tidak takut atas gangguan yang terjadi. 

    “Masak kalian gitu aja takut, takut itu opo? Saya kan udah ngomong, itu ilusi!” pungkasnya. 

  • Kompol Rossa Itu Sopo? Sini Jangan Pengecut!

    Kompol Rossa Itu Sopo? Sini Jangan Pengecut!

    GELORA.CO -Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri membela Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Presiden ke-5 RI itu lantas menyinggung cara-cara KPK yang terkesan memaksakan agar Hasto tersandung kasus hukum. Padahal, banyak kasus korupsi triliunan yang itu justru tak digubris oleh lembaga antirasuah.  

    “Orang kalau enggak salah, mbok yo jadi pura-pura kon salah. Heh. Ini kayak Pak Hasto ini. Aku tuh sampai mikir, lah ngopo toh, kayak orang tersangka saja enggak banyak, yang digoleki dia aja. Terus dia tuh ngambil opo wae toh,” tegas Megawati dalam pidato politiknya dalam perayaan HUT ke-52 PDIP, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat, 10 Januari 2025. 

    Megawati pun mempertanyakan supremasi hukum di Indonesia yang dinilainya telah jauh panggang daripada api. Padahal, KPK didirikan saat ia menjadi Presiden ke-5 RI. 

    “Kemanakah hukum di Republik Indonesia ini ketika setelah berdirinya KPK dengan gampang orang hanya bisa mengambil tanpa dengan hati nurani. Toh yang mesti diambil memang yang salah. Lah iya toh? Dia bilang oh saya tata bu, pokoknya demi partai. Oh bukan begitu, kamu punya hak hidup. Sebagai manusia. Lah iya lah,” ketusnya. 

    Megawati lantas menyinggung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kasus yang menyeret nama Hasto Kristiyanto di KPK. Ia pun meminta Penyidik KPK Kompol Rossa Purbo Bekti yang menangani perkara Harun Masiku.

    “Sampai saya waktu itu kan ngomong, lah Kapolri iki piye toh. Siapa Rosa itu? Sini. Datang ke saya. Jangan pengecut!” tegasnya. 

    Megawati mengaku geram dengan cara-cara KPK yang terkesan menarget Hasto Kristiyanto dan PDIP. 

    “Saya enggak tahan juga loh akhirnya. Masak sih yang lain enggak dibegitukan, hanya kita saja digebak-gebuk, digebak-gebuk. Dengan cara sepertinya ini adalah situasi yang sah. Mana sahnya? Mana sini ahli hukum. Tuh ada Pak Laoly. Tinggi. Jangan takut. Apa begitu sih?” pungkasnya.

  • Heboh Aksi Patwal Mobil Plat RI 36 Jadi Trending Topik, Netizen: Puas Banget Ngelihatnya?

    Heboh Aksi Patwal Mobil Plat RI 36 Jadi Trending Topik, Netizen: Puas Banget Ngelihatnya?

    GELORA.CO – Lagi, sebuah potongan video yang memperlihatkan aksi patroli pengawalan (Patwal) diduga memarahi sopir taksi eksekutif di tengah kemacetan lalu lintas di Jakarta lantaran sedang mengawal mobil dengan plat nomor RI 36 gegerkan jagat media sosial.

    Sontak dengan beredarnya potongan video tersebut membuat punlik merasa penasaran, sebenarnya siapa pemilik mobil dengan plat nomor RI 36 itu.

    Usut punya usut, ternyata kejadian itu bermula Situasi saat sebuah Toyota Alphard, yang diketahui merupakan taksi eksekutif, berusaha melaju di tengah antrean kendaraan yang padat.

    Tindakan tersebut menghalangi rombongan mobil pejabat yang mendapatkan pengawalan khusus.

    Dengan gestur tegas, anggota Patwal menghentikan motornya dan menunjuk sopir taksi tersebut seperti memberikan peringatan keras.

    Video tersebut memicu perbincangan hangat di media sosial, hingga plat RI 36 menjadi trending di X.

    Banyak netizen mempertanyakan urgensi penggunaan pengawalan di tengah kemacetan, sekaligus mengungkap rasa penasaran tentang sosok pemilik mobil dengan kode plat nomor khusus itu.

    Diketahui, video ini pertama kali diunggah oleh akun @txttransportasi di X, memperlihatkan iring-iringan mobil pejabat yang melewati kemacetan di Jakarta.

    Dengan lampu strobo menyala, anggota Patwal terlihat membuka jalan agar rombongan dapat melintas dengan cepat.

    Namun, situasi berubah ketika sebuah taksi eksekutif mencoba menyelip di antara rombongan. Patwal segera menghentikan kendaraannya di samping taksi tersebut.

    Dalam rekaman, terlihat gestur marah anggota Patwal yang menunjuk sopir taksi itu, meminta jalan untuk iring-iringan.

    Sikap ini menuai pro dan kontra dari netizen yang mempertanyakan prioritas penggunaan pengawalan di jalan raya.

    “Puas banget ngelihatnya. Hari-hari rakyat ngisengin patwal mobil pejabat di jalanan seru kali ya,” demikian keterangan akun X @txttransportasi pada Kamis (9/1/2025).

    Unggahan video itu ramai dikomentari warganet. Mereka mempertanyakan urgensi pengawalan mobil pejabat di tengah kemacetan Jakarta.

    “Apa perlu kita kompakan tidak ngasih jalan pada yang tetot tetot kecuali ambulan dan damkar,” tulis salah satu pengguna X.

    “Pejabat buru-buru ngapain sih!? Berantas korupsi dan menegakkan reformasi Polri!?” celetuk pengguna X lainnya.

  • Megawati Sentil Pihak yang Ingin Jadi Ketum PDIP: Gile!

    Megawati Sentil Pihak yang Ingin Jadi Ketum PDIP: Gile!

    GELORA.CO – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merespons permintaan kader yang menginginkan dirinya kembali menjadi Ketua Umum PDIP periode 2025-2030. 

    Megawati pun berkelakar dirinya enggan memenuhi permintaan itu jika para kader tidak solid dan tidak memiliki semangat yang sama. 

    Namun ia mengatakan bahwa kalau ia tak mau ditetapkan lagi sebagai ketua umum, ada pihak yang diam-diam mengincar posisinya.

    “Katanya minta saya Ketua Umum lagi, Ketum lagi tapi, nek anak buahku ngene wae, emoh. (Kalau anak buah saya seperti ini, nggak mau),” ujar Megawati dalam pidato politiknya dalam perayaan HUT ke-52 PDIP, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat, 10 Januari 2025. 

    “Tapi terus ada yang kepingin (jadi ketum PDIP), gile!” imbuh Megawati sambil tertawa.

    Presiden ke-5 RI ini pun menanyakan kepada para jajaran DPP Partai yang hadir di lokasi HUT ke-52 PDIP. 

    “Mau nggak sama yang kepengen itu?” tanya Megawati.

    “Tidak,” jawab para elite PDIP.

    “Hayo, gitu aja ada yang di sana nggak ngomong, berarti dia mau, gila dah,” demikian Megawati.

  • Serap 50 Ribu Tenaga Kerja

    Serap 50 Ribu Tenaga Kerja

    GELORA.CO – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten mendukung kelanjutan proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. MUI Banten menilai, proyek yang dikerjakan Grup Agung Sedayu tersebut memiliki manfaat besar termasuk membuka lapangan kerja.

    Ketua MUI Banten Bidang Informasi dan Komunikasi serta Kebudayaan Islam, Alwiyan Qosid Syam’un mengatakan, PSN diperkirakan menyerap tenaga kerja 30 ribu sampai 50 ribu orang. “Ini perlu juga dipertimbangkan oleh kawan-kawan semua untuk melepaskan egoisme, untuk membangun empati kepada kawan-kawan kita yang nasibnya kurang beruntung,” kata Alwiyan di Kota Serang, Banten, Kamis (9/1/2025).

    Menurut dia, garis besar dari proyek nasional tersebut adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi regional di Banten. “Bayangkan kalau industri nggak masuk, pengangguran terus meningkat. Saya kira dampak ini luar biasa. Sangat negatif. Jadi perlu ada insentif-insentif pembangunan untuk bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi di Banten ini,” kata Alwiyan.

    Menurut Alwiyan, MUI Banten akan mendukung program-program pemerintah yang bertujuan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. “PSN didukung kenapa? MUI selalu bicaranya maslahat mudharat dan itu harus melalui suatu kajian yang mendalam dan prosedural, untuk menyimpulkan suatu pendapat,” ujar Alwiyan.

    Meski mendukung kelanjutan PSN PIK 2, Alwiyan mengaku, pihaknya masih mempelajari soal bagian wilayah PSN PIK 2. Dia menyebut, telah bertemu dengan pengelola yakni PIK 2 secara informal untuk membahas persoalan PSN yang mengandung pro kontra di kalangan warga Kabupaten Tangerang.

    “Kita akan menyerap informasi dari masyarakat. Harus adil. Kalau masyarakat ada yang dizalimi, kita bela. Kalau pemerintah yang dizalimi, kita juga harus bela,” ujar Alwiyan.

    Sikap MUI Banten berbeda dengan MUI pusat. MUI pusat malah meminta pemerintah untuk menghentikan pembangunan PSN di PIK 2. Sekjen MUI pusat Amirsyah Tambunan mengatakan, proyek tersebut banyak mafsadatnya (keburukan yang membawa kerusakan).

    “MUI sejauh ini hasil dari Mukernas sudah diketahui oleh publik tentu kita minta dihentikan. Kenapa? Karena lebih banyak mafsadatnya,” ujar Amirsyah usai rapat di kantor MUI pusat, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).