Xcloud.id

partai: Gelora

  • Polemik Pagar Laut, KKP Seperti “Drama India” dan Pahlawan Kesiangan

    Polemik Pagar Laut, KKP Seperti “Drama India” dan Pahlawan Kesiangan

    GELORA.CO – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menuai kritik terkait keberadaan pagar laut sepanjang lebih dari 30 kilometer di pesisir Tangerang. Kendati KKP sudah menyegel pagar laut itu, namun sikap kementerian yang dipimpin Sakti Wahyu Trenggono itu sangat aneh.

    “Saya merasa ini seperti drama dalam film India. Bagaimana mungkin KKP baru tahu ada pagar laut sepanjang 30 kilometer lebih? Selama ini, ke mana KKP? Apa saja yang mereka lakukan?” ujar Direktur Eksekutif Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari kepada wartawan di Jakarta, Minggu 12 Januari 2025.

    Ia mempertanyakan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh KKP di wilayah pesisir, terutama mengingat keberadaan pagar laut tersebut bukanlah sesuatu yang mudah disembunyikan. 

    “Bayangkan, itu pagar sepanjang 30 kilometer lebih. Itu bukan sesuatu yang kecil atau baru saja dibangun dalam semalam. Ini sangat mencurigakan dan menunjukkan kelalaian yang serius,” tambahnya.

    Tak hanya itu, Noor Azhari juga mengkritik Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Trenggono, yang menurutnya terkesan seperti ‘pahlawan kesiangan’. Ia menilai langkah penyegelan yang dilakukan KKP baru-baru ini justru menunjukkan lemahnya tindakan preventif dan pengawasan yang seharusnya dilakukan sejak awal.

    “Pak Menteri ini seperti bangun dari tidur panjang. Baru sekarang bertindak setelah semuanya terjadi. Kalau memang peduli, kenapa dari awal tidak ada langkah pengawasan atau tindakan? Jangan hanya tampil seperti pahlawan kesiangan,” tegas Noor Azhari.

    Menurutnya, KKP seharusnya memiliki sistem pengawasan yang lebih ketat, terutama untuk wilayah pesisir yang menjadi bagian penting dari ekosistem laut. Ia mendesak agar KKP memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait alasan lambannya tindakan terhadap pagar laut tersebut.

    “Ini bukan hanya soal pagar, ini soal ketidakmampuan KKP menjalankan tugasnya. Apakah mereka kekurangan sumber daya, atau memang ada pembiaran? Publik perlu tahu jawabannya,” tegas Noor Azhari.

    Ia juga meminta Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kinerja Menteri Wahyu Trenggono dan jajarannya. Menurutnya, jika situasi seperti ini terus berlanjut, akan ada lebih banyak kerusakan ekosistem laut yang tidak terpantau.

    “Pak Prabowo harus turun tangan. Jangan sampai KKP terus bekerja setengah hati. Ini bukan hanya soal kebijakan, tapi soal keberlanjutan sumber daya laut kita,” pungkasnya. 

    Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan akan menindak tegas para pelaku pemasangan pagar laut itu. Namun, pihaknya belum mengetahui siapa yang memasang atau aktor di balik layar pemagaran laut tersebut.

    “Jika pelakunya sudah diketahui, Kementerian KP akan memberikan denda administratif dan meminta pelaku untuk membongkar pagar itu. Sampai saat ini, kami belum tahu siapa yang memiliki dan apa tujuannya,” kata Trenggono dikutip dari akun Instagram resmi KKP.

  • Bukan Oposisi dan Koalisi di Pemerintahan Prabowo, PDI-P: Kami Penyeimbang

    Bukan Oposisi dan Koalisi di Pemerintahan Prabowo, PDI-P: Kami Penyeimbang

    Bukan Oposisi dan Koalisi di Pemerintahan Prabowo, PDI-P: Kami Penyeimbang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal
    PDI-P
    Hasto Kristiyanto menegaskan maksud dari pernyataan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, bahwa PDI-P akan bekerja sama dengan pemerintahan
    Presiden Prabowo Subianto
    .
    Menurut Hasto, ini berkaitan dengan sikap politik PDI-P yang di tengah-tengah, tidak menjadi oposisi atau pun koalisi pemerintahan.
    PDI-P tetap memberikan kritik terhadap pemerintahan Prabowo ke depannya.
    “PDI Perjuangan baik berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, itu selalu memberikan suatu kritik-kritik yang membangun untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” kata Hasto ditemui di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (12/1/2025) usai lomba Soekarno Run.
    Hasto menjelaskan, PDI-P ingin menjadi penyeimbang pemerintah.
    Namun, lanjut Hasto, Indonesia tidak mengenal oposisi maupun koalisi karena menganut sistem presidensial.
    Sehingga, partainya enggan disebut oposisi maupun koalisi pemerintahan Prabowo.
    “Jadi tentu saja di dalam sistem presidensial, itu kan kita tidak mengenal oposisi. Tetapi ada fungsi-fungsi penyeimbang, ada
    check and balances
    yang dijalankan oleh PDI Perjuangan,” jelas politikus asal Yogyakarta ini.
    Hasto menyatakan bahwa kritik juga kerap disampaikan ke dalam partainya.
    Sebagai contoh, saat perayaan hari ulang tahun (HUT) partai, kritik juga terbuka dari masyarakat.
    “Dan kami juga melakukan suatu otokritik. Maka fungsi-fungsi kritik-otokritik itu melekat di dalam fungsi-fungsi PDI Perjuangan terhadap pemerintah, terhadap DPR, terhadap lembaga-lembaga negara dan juga terhadap PDI Perjuangan sendiri,” pungkas dia.
    Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menjelaskan bahwa partainya akan bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo untuk membangun bangsa.
    Namun, dia menegaskan bahwa PDI-P tidak akan bergabung dalam kabinet.
    Posisi politik seperti itu, tidak seperti ketika PDI-P berada di luar atau menjadi oposisi dari pemerintahan yang dipimpin Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
    Hal itu ditegaskan oleh Megawati Soekarnoputri.
    “Ibu menegaskan, posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu (kerja sama dengan pemerintah Prabowo), tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004-2014 yang lalu,” kata Basarah dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).
    Posisi politik PDI-P tersebut, kata dia, tidak akan mengganggu hubungan Megawati dan Prabowo yang sudah terjalin dengan baik.
    Menurut Basarah, justru sikap PDI-P tersebut diambil karena Megawati memiliki hubungan persahabatan dengan Prabowo sejak lama.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rugikan Keuangan Negara, Begini Uraiannya

    Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rugikan Keuangan Negara, Begini Uraiannya

    GELORA.CO – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat beberapa tahun lalu terindikasi merugikan keuangan negara cukup besar.

    Pakar ekonomi Anthony Budiawan mengurai cara Jokowi mengeluarkan kebijakan pembangunan proyek kereta cepat itu secara instan. Padahal, sebelum ada proyek KCJB, sudah lebih dulu ada proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

    “Jadi kalau kita lihat dari 2015, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, kebijakan ini langsung dibuatkan perpres pelaksanaan kereta cepat. Ini dasar UU-nya apa?” kata Anthony Budiawan dalam kanal Youtube Bicara DR Ahmad Yani, dikutip Minggu, 12 Januari 2025.

    “Tapi kereta cepat ini ujug-ujug saja, yang kita tahu memang sudah ada trayek yang awalnya Jakarta-Surabaya, kemudian Jokowi naik jadi Jakarta-Bandung,” ucapnya.

    Kemudian, China masuk dan mendapatkan tender untuk menggarap kereta cepat tersebut. Lantas, tender itu dianggap tidak profesional lantaran adanya evaluasi yang bisa merugikan keuangan negara cukup besar. 

    “Kalau kita perhatikan dalam tender itu, ini ada evaluasi yang tidak profesional. Sehingga diduga merugikan keuangan negara. Artinya apa, beberapa faktor yang memenangkan proyek kereta cepat Jakarta,Bandung ini, akhirnya harus dikoreksi,” jelasnya.

    “Artinya pada saat itu tidak benar, tidak benar bisa dilihat juga unsur kesengajaan, untuk memenangkan untuk memberikan proyek itu dari China,” sambung dia.

    Ia mengurai proyek dari China itu tidak memiliki garansi yang dibebankan ke negara, sedangkan dari Jepang mendapatkan garansi dalam proyek tersebut. 

    “Apa yang saya maksud. Ini selisihnya 6 miliar dan  6,2 miliar proyeknya. Yang 6 miliar ini dimenangkan karena pihak China itu tidak mewajibkan, tidak memerkukan yang namanya garansi dari negara dari APBN, Jepang sudah minta ini proyek sekian harus ada garansi dia bilang tidak ada,” bebernya.

    Yang kedua, kata Anthony, 75 persen dari proyek ini, jika biayanya sebesar 6 miliar USD, artinya sekitar 4,5 miliar USD dibiayai oleh pinjaman dari China dengan bunga 2 persen per tahun. Dari Jepang 0,1 persen per tahun.

    “Berarti 20 kali lipat lebih mahal dari Jepang. Ini tidak dimasukkan ke dalam biaya proyek. Saya menghitung kalau ini dimasukkan biaya proyek at least 10 tahun karena 10 tahun itu grass period kita gak bayar cicilan. Ini proyek yang 6 miliar ini sudah melebihi karena apa kalau kita itung2 itu bisa 700-900 juta USD artinya 6,9 vs 6,2,” tutupnya.

  • Kerugian Kebakaran Los Angeles 3 Kali Lipat dari Bantuan AS untuk Operasi Israel di Gaza

    Kerugian Kebakaran Los Angeles 3 Kali Lipat dari Bantuan AS untuk Operasi Israel di Gaza

    GELORA.CO – Total kerugian akibat kebakaran hebat yang melululantakkan Los Angeles, California, diperkirakan mencapai hampir Rp 1.000 triliun. Angka tersebut hampir tiga kali lipat dari bantuan Amerika Serikat (AS) untuk operasi militer Israel yang telah menghabiskan lebih dari 22 miliar dolar AS atau sekitar Rp 356,8 triliun. Artinya, kerugian akibat kebakaran di Los Angeles hampir tiga kali lipat lebih besar.

    Ken Clark dari AccuWeather menyampaikan kondisi kekeringan dan angin kencang yang terjadi di awal tahun yang menyebabkan banyaknya kebakaran hutan di wilayah selatan negara bagian California. “Perkiraan awal AccuWeather mengenai total kerusakan dan kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dahsyat di California Selatan sekitar 52 miliar dolar AS hingga 57 miliar dolar AS (sekitar Rp 843 triliun hingga Rp 923 triliun,” ujar Clark dalam laman AccuWeather yang dilansir Republika di Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Kepala Meteorologi AccuWeather Jonathan Porter mengatakan, peristiwa ini menjadi salah satu kebakaran hutan terburuk dalam sejarah California. Porter menyampaikan kebakaran terburuk terjadi di area dari Santa Monica hingga Malibu, yang berdampak pada beberapa real estat termahal di negara ini dengan nilai rumah rata-rata lebih dari dua juta dolar AS atau sekitar Rp 32 miliar.

    Porter menyebut terdapat risiko besar terhadap aspek pariwisata dan kesehatan karena menghirup asap dan kerusakan akibat asap pada bangunan yang tidak hancur di masa mendatang. Porter menyebut perkiraan ini masih awal, karena kobaran api terus menyebar dan dampak terus terjadi, dan beberapa area belum melaporkan informasi tentang kerusakan, cedera, dan dampak lainnya.

    Porter mengatakan, tingkat kerusakan menunjukkan proses pemulihan yang panjang dan menantang yang akan membutuhkan upaya kolektif masyarakat dan dukungan dari pihak berwenang. Banyak penduduk di Pacific Palisades melaporkan bahwa mereka tidak memiliki asuransi properti karena perusahaan asuransi tidak lagi memberikan perlindungan untuk real estate di area yang sangat mahal dan berisiko tinggi.

    “Yang penting, jika kebakaran terus menyebar dengan cepat ke lingkungan yang padat penduduk, ribuan bangunan tambahan yang sangat mahal akan berisiko terbakar,” ucap Porter.

    Porter menyampaikan kobaran api yang bergerak cepat dan didorong angin akan mengancam nyawa dan menyebabkan kerusakan dahsyat. Porter menyebut perkiraan AccuWeather untuk total kerusakan dan total kerugian ekonomi akan direvisi naik secara substansial.

    “Ini bencana yang mengerikan. Kami baru mulai melihat dengan jelas besarnya kerusakan dan kerugian. Angin lepas pantai yang kencang bertiup dengan kecepatan 70-100 mph. Petugas pemadam kebakaran berhadapan dengan hembusan angin sekuat badai saat mereka dengan gagah berani mencoba memadamkan api dan mengendalikan kebakaran ini,” sambung Porter.

    Saat kebakaran terjadi Selasa malam, ucap Porter, evakuasi massal terjadi di seluruh wilayah. Lalu lintas macet hingga orang-orang meninggalkan mobil mereka, meninggalkan kendaraan yang menyumbat jalan. Negara bagian harus mendatangkan peralatan berat untuk membersihkan kendaraan yang terbengkalai dan membuka jalan bagi petugas pemadam kebakaran.

    Ahli Meteorologi Senior AccuWeather dan Pakar Cuaca AS Bagian Barat Dave Houk mengatakan kebakaran lain di wilayah tersebut, termasuk kebakaran Eaton, Woodley, dan Hurst, menambah kerusakan, membakar semak belukar serta bangunan komersial dan perumahan. Risiko kebakaran lain masih ada. Tragisnya, sedikitnya dua korban jiwa dilaporkan dalam kebakaran Eaton.

    “Hembusan angin kencang telah menerbangkan bara api dari rumah ke rumah, yang memungkinkan kebakaran hutan ini meledak dengan cepat dan tak terkendali. Angin lepas pantai semakin mengeringkan tumbuhan dan mengurangi kelembapan relatif, yang meningkatkan risiko kebakaran,” ujar Dave.

    Dave mendorong masyarakat mematuhi seluruh perintah evakuasi resmi. Hal ini merupakan situasi yang mengancam jiwa yang akan terus berlanjut setelah gelap malam ini, bahkan setelah angin kencang mereda karena angin kencang berkecepatan 25-45 mph akan terus berlanjut di area kebakaran.

    Dave menyampaikan hembusan angin di sekitar kebakaran akan mencapai setidaknya 40 mph hingga Rabu malam. Kondisi berangin sepoi-sepoi hingga berangin lokal akan terus berlanjut hingga Kamis, dan bahkan mungkin akan ada peningkatan angin di area rawan Santa Ana pada Kamis sore hingga Kamis malam dan hingga Jumat dini hari.

    “Risiko kebakaran masih bisa ekstrem. Untuk upaya pemadaman kebakaran, angin akan mereda sepanjang sisa hari Jumat. Putaran angin kencang lainnya dan peningkatan risiko kebakaran diperkirakan akan kembali terjadi di wilayah tersebut awal minggu depan,” kata Dave.

    Bantuan AS

    Per 1 Januari 2025, AS telah menghabiskan lebih dari 22 miliar dolar AS (sekitar Rp 356,8 triliun) untuk mendukung operasi militer Israel. Operasi itu terjadi di Gaza, Lebanon, dan Suriah Sejak 7 Oktober 2023. Menurut Stockholm International Peace Research Institute, AS memasok 69 persen kebutuhan senjata Israel periode 2019–2023.

    Angka itu meningkat menjadi 78 persen pada akhir 2023. Hingga Desember 2023, AS telah mengirimkan lebih dari 10 ribu ton senjata senilai 2,4 miliar dolar AS (sekitar Rp38,9 triliun). Jumlah itu meningkat jadi 50 ribu ton pada Agustus 2024, yang diangkut melalui ratusan pesawat dan kapal.

    Sebagai sekutu terbesar Israel, AS telah menyediakan berbagai perlengkapan militer canggih, termasuk rudal untuk sistem pertahanan Iron Dome, bom presisi, helikopter angkut berat CH-53, helikopter serang AH-64 Apache, peluru artileri 155mm, amunisi penghancur bunker, dan kendaraan lapis baja.

    AS sejak 1946 telah memberikan lebih dari 310 miliar dolar AS (sekitar Rp5 kuadriliun) bantuan militer dan ekonomi kepada Israel, setelah disesuaikan dengan inflasi, menurut Dewan Hubungan Luar Negeri, sebuah lembaga pemikir Amerika.

    Perjanjian bantuan militer senilai 38 miliar dolar AS (sekitar Rp616,2 triliun) yang ditandatangani pada 2016 masih berlaku hingga saat ini, dengan alokasi 3,8 miliar dolar AS (sekitar Rp61,6 triliun) per tahun untuk pembiayaan militer asing dan pertahanan rudal.

    Paket darurat pada tahun 2024 menambahkan miliaran dolar lagi, termasuk 14,1 miliar dolar AS (sekitar Rp228,6 triliun) yang disetujui pada Februari dan pengiriman senjata senilai 2,5 miliar dolar AS (sekitar Rp40,5 triliun) pada Maret.

    Penggunaan senjata tersebut di area sipil menimbulkan kekhawatiran dan kritik, terutama karena pengawasan terbatas dari Kongres terhadap transfer senjata tersebut.

    Hingga 2024, AS telah mengizinkan lebih dari 100 kesepakatan penjualan senjata untuk Israel, yang sebagian besar mendukung sistem pertahanan rudal dan mengisi kembali stok persenjataan, meskipun ada pengawasan ketat atas dampaknya terhadap penduduk sipil di Gaza. 

  • PDIP Tegaskan Dukung Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo Subianto

    PDIP Tegaskan Dukung Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo Subianto

    loading…

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan PDIP mendukung program kerakyatan pemerintahan Prabowo Subianto. Foto/SindoNews/felldy asyla utama

    JAKARTA – PDI Perjuangan ( PDIP ) menegaskan bakal memberikan dukungan sepenuhnya terhadap program-program kerakyatan pemerintahan Prabowo Subianto.

    Hal ini dikatakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait evaluasi program kerja Presiden Prabowo seperti, Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Program 3 Juta Rumah jelang 100 hari pemerintahannya.

    “Ya karena program 100 hari itu masih in progress, tetapi sejauh itu ditujukan kepada wong cilik, maka PDI Perjuangan akan memberikan dukungan sepenuhnya,” kata Hasto usai menghadiri acara Soekarno Run yang digelar di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Selatan, Minggu (12/1/2025).

    Perayaan HUT ke-52 PDIP ini, kata Hasto, napas partai tentu untuk menjadikan rakyat sebagai cakrawati partai. “Termasuk berbagai program-program kerakyatan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, itu senapas, mengapa? Karena di situ juga melalui persetujuan dari fraksi-fraksi DPR, di mana PDI Perjuangan berada di dalamnya,” ujarnya.

    “Jadi memang di dalam program yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk pengentasan kemiskinan, itu senapas juga dengan kebijakan PDI Perjuangan,” sambungnya.

    (cip)

  • Hasto Joget Bareng ‘KPK’ Sehari Sebelum Jalani Pemeriksaan Sebagai Tersangka Kasus Harun Masiku  – Halaman all

    Hasto Joget Bareng ‘KPK’ Sehari Sebelum Jalani Pemeriksaan Sebagai Tersangka Kasus Harun Masiku  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menghadiri acara Runniversary Soekarno Run di kawasan Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (12/1/2025). 

    Acara ini merupakan bagian dari perayaan HUT ke-52 PDIP.

    Dalam acara tersebut, Hasto tampak berbaur dengan peserta dan berjoget di atas panggung. 

    Layar panggung menampilkan tulisan “KPK”, yakni Kelompok Pemuja Koplo.

    Logo ini tampak menyerupai logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Hari ini kami sengaja mengundang KPK, Kelompok Pemuja Koplo. Tetapi kalau saya adalah Kelompok Pemuja Keadilan,” kata Hasto.

    Acara ini dihadiri sejumlah petinggi PDIP di antaranya Puan Maharani, Komarudin Watubun, Eriko Sotarduga, Ganjar Pranowo, Pramono Anung hingga Aria Bima.

    Hasto saat ini diketahui menyandang status tersangka dalam kasus dugaan suap Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR RI. 

    Kasus ini menyeret mantan kader PDIP Harun Masiku dan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.

    Hasto diduga berperan dalam pemberian uang suap kepada Wahyu Setiawan agar Harun Masiku dapat menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 melalui mekanisme PAW.

    Selain itu, Hasto juga diduga menghalangi proses penyidikan terkait keberadaan Harun Masiku yang masih buron sejak 2020.

    KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Hasto pada Senin (13/1/2025), setelah sebelumnya Hasto tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pertama yang dijadwalkan pada Senin (6/1/2025). 

    Kuasa hukum Hasto Kristiyanto, Patramijaya, memastikan bahwa kliennya akan memenuhi panggilan KPK Senin besok. 

    “Sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang berjalan, klien kami Hasto Kristiyanto telah menegaskan komitmennya untuk memenuhi panggilan KPK pada hari Senin, 13 Januari 2025,” kata Patra dalam keterangannya, Sabtu (11/1/2025).

    Namun, Patra juga mengingatkan agar KPK tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan tugasnya. 

    Dia mengkritik langkah KPK yang dinilainya kurang etis, seperti pemeriksaan mantan penyidik untuk memperkuat bukti, hingga penetapan Hasto sebagai tersangka yang dianggap prematur.

    Patra meminta KPK untuk menghormati dan memedomani putusan pengadilan terkait perkara Wahyu Setiawan, mantan Komisioner KPU dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku.

    “Tidak ada satupun bagian pertimbangan Majelis Hakim mulai dari PN sampai MA yang menyebut sumber dana suap Harun Masiku dari Hasto Kristiyanto,” ujarnya.

    Dia menegaskan, dalam putusan perkara Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio, sumber dana suap disebut berasal dari Harun Masiku, bukan dari Hasto.

    Patra mengkritisi penetapan Hasto sebagai tersangka, padahal Harun Masiku hingga kini belum ditemukan.

    “Seharusnya KPK tidak secara prematur menetapkan klien kami sebagai tersangka. Tidak elok jika penegak hukum mencoba mencari-cari kesalahan apalagi jika sampai merangkai cerita demi menarget pihak-pihak tertentu, apalagi jika karena ada kepentingan politik yang mendorong,” tegasnya.

    Dia juga mempertanyakan tuduhan bahwa Hasto, sebagai Sekjen PDIP, memberikan uang untuk meloloskan Harun Masiku. 

    Menurut Patra, hal ini tidak masuk akal mengingat tugas Hasto sebagai Sekjen mencakup pengelolaan kepentingan ratusan hingga ribuan calon legislatif.

    “Maka seharusnya tidak logis jika Sekjen harus mengeluarkan uangnya untuk mengurus kepentingan satu orang caleg,” ucapnya.

  • Jelang Pemeriksaan KPK Besok, Hasto Semringah Ikuti Ajang Lari hingga Joget

    Jelang Pemeriksaan KPK Besok, Hasto Semringah Ikuti Ajang Lari hingga Joget

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tampak semringah mengikuti ajang lari maraton bertajuk “Soekarno Run Anniversary” hingga acara joget bersama dalam rangka perayaan hari ulang tahun (HUT) PDI Perjuangan, di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/1/2025). Ia akan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) besok, Senin (13/1/2025).

    Dalam kesempatan itu, Hasto mengikuti lomba lari dengan kategori jarak 10 kilometer dengan waktu tempuh 1 jam 29 menit. Kemudian, dirinya lanjut naik ke atas panggung untuk berjoget seraya diiringi musik tembang Jawa.

    “Hari ini seluruh sayap partai mengadakan kegiatan untuk merayakan HUT tersebut, dengan Soekarno Run Anniversary dengan tema berlari di atas kaki sendiri. Dan alhamdulillah jumlah peserta luar biasa 10.000, menunjukkan antusiasme anak-anak muda,” kata Hasto.

    Hasto lalu berkelakar dalam acara ini dirinya turut mengundang KPK alias kelompok pemuja koplo, dan menyebut dirinya bagian dari KPK alias kelompok pemuja keadilan.

    “Semoga dengan HUT partai yang melibatkan anak muda, gelora anak muda untuk mampu berdiri di kaki sendiri, menjunjung tinggi sportivitas, dapat ditunjukkan itulah PDIP Perjuangan,” tuturnya.

    Sementara itu, Hasto juga mengungkapkan dirinya telah mempersiapkan diri jelang menghadiri pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (13/1/2025) besok.

    “Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan,” ucapnya.

    Sejumlah persiapan tersebut antara lain dengan mempelajari kewajiban-kewajiban dan hak-hak sebagai tersangka dengan sebaik-baiknya.

    “Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.

    Hasto menegaskan, dalam menjalani pemeriksaan esok hari, dirinya akan menghormati seluruh proses dengan penuh keyakinan.

    “Sebab sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDIP dari masa Bung Karno, Bu Megawati, mereka hidup ini perjuangan, memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis,” pungkas Hasto yang akan diperiksa besok.

  • Pramono Anung Pastikan PDIP Bakal Jadi Mitra Strategis Pemerintahan Prabowo Subianto

    Pramono Anung Pastikan PDIP Bakal Jadi Mitra Strategis Pemerintahan Prabowo Subianto

    loading…

    Gubernur Jakarta terpilih sekaligus politikus senior PDIP, Pramono Anung memastikan partainya menjadi mitra strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Foto/Felldy Asyla Utama

    JAKARTA – Gubernur Jakarta terpilih sekaligus politikus senior PDI-Perjuangan (PDIP), Pramono Anung memastikan partainya akan menjadi mitra strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini selaras dengan pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang menyinggung soal hubungannya dengan Prabowo.

    “Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Mega di dalam HUT kemarin, bahwa Ibu mengatakan antara PDI Perjuangan dan pemerintah ini kan partnership, mitra strategis,” kata Pramono usai menghadiri acara Soekarno Run, di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

    Oleh karenanya, mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP itu menegaskan bahwa sikap yang disampaikan Megawati itu menunjukkan jika partai akan menjaga pemerintahan Prabowo dengan baik.

    “Sehingga dengan demikian, walaupun posisinya tidak di dalam kabinet secara langsung, tetapi pasti akan menjadi mitra strategis yang baik untuk ke depan membangunan Indonesia ini,” ujarnya.

    Saat disinggung lebih lanjut apakah pernyataannya itu mengindikasikan PDIP akan mengambil jalan oposisi, Pramono pun menampiknya.

    “Sebenarnya dalam sistem presidensial kita itu gak ada oposisi. Jadi kita mitra strategis lah,” tandasnya.

    (shf)

  • Hasto Kristiyanto Ungkap Sejumlah Persiapan Jelang Pemeriksaan di KPK Besok

    Hasto Kristiyanto Ungkap Sejumlah Persiapan Jelang Pemeriksaan di KPK Besok

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan telah mempersiapkan diri jelang menghadiri pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (13/1/2025). 

    “Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan,” ungkap Hasto, saat ditemui usai olahraga lari, di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Minggu (12/1/2025).

    Sejumlah persiapan tersebut antara lain dengan mempelajari kewajiban-kewajiban dan hak-hak sebagai tersangka dengan sebaik-baiknya.

    “Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya,” tutur Hasto Kristiyanto terkait persiapan pemeriksaan KPK kepada dirinya.

    Hasto Kristiyanto menegaskan, dalam menjalani pemeriksaan esok hari, dirinya akan menghormati seluruh proses dengan penuh keyakinan.

    “Sebab sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDIP dari masa Bung Karno, Bu Megawati, mereka hidup ini perjuangan, memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis,” ucapnya.

    Kuasa hukum PDIP Johannes Tobing mengatakan Hasto Kristiyanto telah menerima surat pemanggilan kedua dari KPK. Dia menyebutkan, jadwal pemanggilan kedua terhadap Hasto Kristiyanto akan digelar besok.

    Sebelumnya, Hasto Kristiyanto sempat mangkir dalam pemeriksaan KPK yang dijadwalkan pada Senin (6/1/2025). Alasannya absen dalam jadwal pemeriksaan itu adalah karena sudah terjadwal dengan kegiatan rangkaian hari ulang tahun atau HUT PDIP.

  • GBK Sempat Ramai Warga yang Berburu Koin Jagat Megapolitan 12 Januari 2025

    GBK Sempat Ramai Warga yang Berburu Koin Jagat Megapolitan 12 Januari 2025

    GBK Sempat Ramai Warga yang Berburu Koin Jagat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Perburuan koin dari aplikasi Jagat tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.
    Warga di beberapa kota besar ramai berburu koin tersebut, termasuk di Jakarta. 
    Salah satu tempat berburu koin tersebut adalah kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat.
    Menurut salah satu petugas keamanan GBK yang enggan disebutkan namanya, banyak warga yang mendatangi kawasan tersebut dalam sepekan terakhir untuk mencari
    koin Jagat
    .
    “Sudah seminggu banyak yang datang untuk cari koin Jagat itu,” ucap dia saat diwawancarai
    Kompas.com
    di wilayah GBK, Minggu (12/1/2025).
    Namun, pihak pengelola GBK kini telah melarang aktivitas tersebut.
    “Tapi sekarang sudah tidak boleh lagi, karena itu kan komersil jatuhnya, jadi pihak kita yang dirugikan,” kata dia.
    Petugas tersebut juga mengatakan akibat banyak masyarakat yang mencari
    koin jagat
    , banyak fasilitas publik yang mengalami kerusakan.
    Salah satunya adalah tanaman-tanaman di sekitar GBK yang rusak karena diinjak-injak yang mencari koin Jagat dari aplikasi.
    “Kemarin-kemarin itu kalau tidak salah ya, tanaman-tanaman di sekitar sini itu rusak. Mereka cari koin dari aplikasi, tapi saya tidak tahu gimana cara pemakaiannya, petunjuknya seperti apa,” kata dia.
    Berdasarkan pantauan Kompas.com, di GBK sekitar pukul 09.00- 11.00 WIB tidak terlihat adanya aktivitas pencarian koin di kawasan GBK.
    Di Stadion Utama GBK sebagian besar pengunjung berolahraga, yakni berlari atau berjalan santai dengan pakaian olahraga.
    Begitupun di area Taman Hutan GBK yang dipenuhi keluarga yang sedang bersantai sambil membawa anak-anak.
    Di Stadion Utama Madya, hanya ada beberapa pengunjung yang sedang bermain sepatu roda.
    Dilansir akun Instagram @jagatapp_id pihak Jagat mengumumkan bahwa koin-koin tersebut dirilis di empat kota, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali.
    Dalam unggahan tersebut, pihak aplikasi juga mengingatkan para pengguna untuk menjaga fasilitas publik dan tidak merusak properti saat bermain.
    “Hai GenJ, hari ini akan ada koin2 yg release di kota Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali yaaa. Good luck! tapi ingat jangan merusak properti milik orang lain dan publik yaa! tetap jaga diri,”
     bunyi keterangan di unggahan akun tersebut.
    Dalam unggahan tersebut juga dijelaskan Jagat menyediakan permainan berburu koin yang dapat dimainkan secara
    offline
    melalui aplikasi.
    Pemain hanya perlu mengunduh aplikasi tanpa registrasi tambahan.
    “Dari tanggal 24 Desember-24 Januari, bakal ada banyak koin yang muncul di peta Jagat. Kalian bisa pilih satu dan mulai berburu,” lanjut keterangan di akun tersebut.
    Setiap koin memiliki nomor seri dan kode unik yang dapat dimasukkan untuk mendapatkan hadiah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.