partai: Gelora

  • Daftar 5 Calon Pemain yang Siap Proses Naturalisasi untuk Gabung ke Timnas Indonesia

    Daftar 5 Calon Pemain yang Siap Proses Naturalisasi untuk Gabung ke Timnas Indonesia

    TRIBUNJATIM.COM – Sejumlah pemain diaspora siap diproses naturalisasi sebagai tambahan amunisi di Timnas Indonesia.

    Setidaknya ada lima pemain yang kini siap diproses naturalisasinya.

    Selain keturunan Belanda, mereka juga memilliki darah Indonesia dari sejumlah daerah, di antaranya Palembang hingga Maluku.

    Lantas siapa saja kelima pemain tersebut? berikut daftarnya dikutip dari TribunnewsMaker pada Minggu (12/1/2025). 

    1. Dion Markx

    Dion Markx. (Instagram)

    Pertama ada pemain akademi NEC Nijmegen U21, Dion Markx.

    Dion Markx sendiri merupakan pemain yang diproyeksikan tampil untuk turnamen Piala Asia U20, Februari 2025 mendatang.

    Pemain bek-tengah juga telah turut serta sesi Pemusatan Latihan (TC) yang dipimpin oleh pelatih Indra Sjafri, Mei 2024 lalu.

    Namun sayangnya proses naturalisasi dari Dion Markx molor dari jadwal yang ditargetkan.

    Hal tersebut dipengaruhi proses reses dari DPR-RI hingga 20 Januari 2025 mendatang.

    Sementara PSSI sendiri mesti mendaftarkan nama pemain ke AFC paling lambat tanggal 13 Januari 2025.

    Alhasil impian Dion Markx untuk tampil memperkuat Timnas U20 Indonesia belum berhasil di Piala Asia U20 2025.

    “Dari DPR sebenarnya mendukung. Tapi mereka sedang reses sampai 20 Januari 2025. Sementara pendaftaran maksimal pada 13 Januari 2025,” kata Erick Thohir dilansir BolaSport (17/12).

    Kendati demikian PSSI tetap sepakat untuk melanjutkan proses naturalisasi sang pemain.

    Ada turnamen seperti fase Kualifikasi Piala Asia U23 2026 hingga SEA Games 2025 Thailand yang bisa diikuti oleh Dion Markx.

    2. Tim Geypens

    Tim Geypens. (Instagram)

    Serupa dengan Dion Dion Markx, Tim Geypens juga merupakan calon pemain naturalisasi yang memperkuat Timnas Indonesia U20.

    Proses naturalisasi Tim Geypens juga tertahan seperti rekannya.

    Maka pemain bek-kiri yang memperkuat tim kasta kedua Belanda (Eerste Divisie) FC Emmen juga akan melewatkan Piala Asia U20 2025.

    3. Ole Romeny

    Ole Romeny. (Instagram)

    Berlanjut ke tim senior, ada nama Ole Romeny sang calon striker Timnas Indonesia.

    Pemain yang memperkuat Oxford United sendiri telah datang bertemu dengan Erick Thohir, November 2024 lalu.

    Proses naturalisasi Ole Romeny per awal Januari 2025 sudah mengalami kemajuan.

    Ketum PSSI mengatakan proses surat menyurat dalam dipercepat.

    “Untuk Ole Romeny proses surat menyurat dalam keadaanadvance (dipercepat -red),” kata Erick Thohir dalam sesi konferensi pers dilansir melalui channel YouTube PSSI TV (6/1).

    Dengan keterangan tersebut bahwa proses Ole Romeny sedang dikejar untuk pertandingan terdekat level senior.

    Di mana Timnas Indonesia masih akan menyisakan empat laga di ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026.

    Agenda terdekat ialah melawat ke markas Australia (20/3) dan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (25/3/2025).

    4. Jairo Riedewald

    Jairo Riedewald. (Instagram)

    Masih untuk level senior, terdapat nama eks gelandang Crystal Palace, Jairo Riedewald.

    Adapun Jairo Riedewald sendiri belum bersalaman atau bertemu dengan Ketum PSSI secara langsung.

    Namun dari ucapan Erick Thohir, pemain gelandang milik Royal Antwerp (Liga Belgia) juga turut diproses naturalisasinya.

    Tahap naturalisasi Jairo Riedewald juga serupa dengan Ole Romeny, yang pada tahap surat menyurat.

    Namun Erick Thohir tidak yakin, akankah proses naturalisasi Jairo Riedewald rampung serupa dengan milik Ole Romeny.

    “Kita juga sedang meng-approve (menyetujui -red) Jairo Riedewald untuk gabung ke Timnas Indonesia,” kata Erick Thohir.

    “Tapi apakah keburu apakah keburu bulan Maret (PSSI belum memastikan -red),” sambungnya.

    5. Mitchel Bakker

    Mitchel Bakker. (Instagram)

    Yang terakhir, calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia adalah Mitchel Bakker.

    Mitchel Bakker merupakan nama baru di antara calon pemain naturalisasi lainnya.

    Pemain 24 tahun kelahiran Belanda kini sedang memperkuat klub League One Prancis, LOSC Lille.

    Mitchel Bakker merupakan pemain bek-kiri namun bisa juga opsional sebagai gelandang bertahan.

    Kolektor 10 caps dan dua gol Liga Prancis juga memiliki postur mumpun 189 cm.

    Maka kedatangan Mitchel Bakker bisa menjadi amunisi yang berharga bagi Timnas Indonesia.

    Kendati demikian, Erick Thohir belum memastikan nama Mitchel Bakker untuk diproses.

    Pasalnya sang pemain mesti melengkapi data sesuai regulasi FIFA yang menunjukkan ke-eligiblenya

    Perlu diketahui, menjalani proses naturalisasi jalur keturunan memerlukan garis yang berasal maksimal generasi kedua (kakek/nenek) dari sang pemain.

    “Kalau Mitchel Bakker kita sudah cek agak sulit. Karena buka sesuai regulasi FIFA yaitu, bapak-ibu atau kakek-nenek,” kata Erick Thohir.

    Kendati demikian, PSSI masih optimis untuk memproses naturalisasi Bakker.

    Walhasil Mitchel Bakker masih perlu melengkapi surat keturunan yang diperlukan.

    “Saat ini masih dicari (suratnya -red). Tetapi belum menemukan yang menunjukan dia sah sesuai regulasi. Maunya sih mau, tingginya aja 198 cm bisa main gelandang,” pungkas Erick.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Di Sidang Praperadilan, PDI-P Bakal Beberkan Bukti untuk Bebaskan Hasto dari Status Tersangka

    Di Sidang Praperadilan, PDI-P Bakal Beberkan Bukti untuk Bebaskan Hasto dari Status Tersangka

    Di Sidang Praperadilan, PDI-P Bakal Beberkan Bukti untuk Bebaskan Hasto dari Status Tersangka
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – PDI Perjuangan akan menunjukkan bukti yang bisa membebaskan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dari status tersangkanya atas dugaan suap Harun Masiku.
    Fakta-fakta itu akan disampaikan PDI-P dalam sidang praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
    “Jadi publik akan melihat sejauh mana tersangkanya Pak Hasto ini benar-benar memenuhi prasyarat hal-hal yang menyangkut dari bangunan hukum dan fakta hukum,” kata politikus PDI-P Aria Bima di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (12/1/2025).
    “Nanti dalam praperadilan kita pun juga akan menunjukkan fakta-fakta yang menurut hukum ada sesuatu yang kita lihat Pak Hasto dimungkinkan bebas dari kasus tersangkanya,” lanjut dia.
    Aria menyampaikan, partainya akan mengawal proses hukum tersebut.
    Tim hukum PDI-P juga akan memberikan pendampingan penuh terhadap Hasto.
    Aria menjelaskan apa saja yang dilakukan tim hukum PDI-P saat mendampingi Hasto.
    “PDI Perjuangan akan meluruskan hal-hal yang sifatnya normatif hukum adalah dijalankan,” ujar dia.
    Ia pun berharap KPK mengedepankan penegakan hukum dan bukan melakukan politisasi hukum dalam menjerat Hasto.
    “Tapi kita hargai, kita hormati KPK untuk melaksanakan hal-hal yang menyangkut persoalan hukum terhadap Pak Hasto,” tegas Aria.
    Diberitakan sebelumnya, PN Jakarta Selatan telah menerima permohonan praperadilan dari Hasto Kristiyanto, Jumat (10/1/2025).
    Pejabat Humas PN Jaksel, Djuyamto, mengatakan, Hasto menggugat status tersangka yang ditetapkan oleh KPK.
    Permohonan Hasto telah terdaftar di PN Jaksel dengan Nomor Perkara 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel.
    Ketua PN Jaksel juga telah menunjuk Djuyamto sebagai hakim tunggal yang mengadili perkara tersebut.
    “Sidang pertama dengan agenda pemanggilan para pihak telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025,” tutur dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasto Kristiyanto: Saya Ikuti Seluruh Proses Hukum di KPK

    Hasto Kristiyanto: Saya Ikuti Seluruh Proses Hukum di KPK

    Hasto Kristiyanto: Saya Ikuti Seluruh Proses Hukum di KPK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan akan mengikuti seluruh proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Hasto akan mendatangi Gedung KPK pada besok Senin (13/1/2025), untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka dugaan suap Harun Masiku.
    “Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan,” kata Hasto di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/1/2025).
    Hasto mengaku siap menghadapi pemeriksaan oleh KPK esok hari.
    Pasalnya, perkara yang menimpanya sudah berlangsung sejak lama.
    “Dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan,” ujar dia.
    Di lain sisi, Hasto sudah mempelajari hak-haknya sebagai tersangka.
    Ia juga sudah mengajukan permohonan praperadilan atas status tersangkanya ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Jumat lalu.
    “Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya,” beber Hasto.
    KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dugaan suap bersama-sama mantan kader PDI-P Harun Masiku.
    Hasto diduga turut memberikan uang suap kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar Harun Masiku menjadi anggota DPR periode 2019-2024 lewat mekanisme PAW.
    Selain itu, Hasto juga diduga menghalang-halangi proses penyidikan terhadap Harun yang berstatus buron sejak 2020.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cara Bermain Koin Jagat yang Viral Hadiah Rp 850 Juta,  Permainan Diperluas ke Surabaya Bandung Bali

    Cara Bermain Koin Jagat yang Viral Hadiah Rp 850 Juta, Permainan Diperluas ke Surabaya Bandung Bali

    TRIBUNJATIM.COM – Berikut ini cara bermain koin jagat yang viral di media sosial.

    Belakangan tengah viral mencari koin jagat berhadiah Rp 850 juta.

    Biasanya koin tersebut tidak ditaruh di area yang sulit dijangkau.

    Berburu koin belakangan mendadak bikin heboh. Banyak warga ramai-ramai melakukan perburuan koin bernama jagat tersebut.

    Di Bandung, Jawa Barat, warga yang berburu koin di Taman Tegalega bahkan dilaporkan sampai merusak sejumlah fasilitas.

    Hal yang sama juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur beberapa warga dilaporkan melakukan perusakan fasilitas taman kota gara-gara berburu koin jagat.

    Demam permainan mencari koin jagat juga sudah sampai di Jakarta. Bahkan Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno (PPGBK) merasa dirugikan dengan perburuan koin yang dilakukan pengguna aplikasi Jagat di kawasan GBK, Senayan Jakarta Pusat.

    Akibat pencarian koin tersebut sarana dan prasarana di GBK juga mengalami kerusakan, seperti lampu, paving block yang dibongkar, hingga taman dan tanaman yang ada di area tersebu.

    Dengan begitu, PPKGBK dengan tegas melarang aktivitas berburu koin Jagat di kawasan GBK.

    Koin jagat awalnya jadi trending dan viral di media sosial TikTok. Berdasarkan data yang tertera dalam Google Play, Jagat merupakan aplikasi sosial yang dibuat agar pengguna selalu dekat dengan keluarga dan sahabatnya.

    Aplikasi ini mulanya digunakan untuk menunjukkan lokasi real-time pengguna satu dengan yang lainnya, serta menandai tempat favorit dan berkesan. Pengguna juga bisa mengirimkan emoji ke pengguna lainnya.

    Namun, aplikasi Jagat kemudian menawarkan permainan “Jagat Coin Hunt” atau Koin Jagat yang bisa ditukar dengan total hadiah Rp 850.000.000 di Jakarta pada Desember 2024.

    Karena tingginya minat warga, permainan Koin Jagat diperluas ke wilayah Surabaya, Bandung, dan Bali.

    Seperti namanya, Koin Jagat adalah permainan yang dilakukan secara offline dengan misi menemukan koin yang tersebar di beberapa lokasi. Ada pun koin yang diburu ada tiga jenis, yaitu emas, perak, dan perunggu. 

    Setiap koin yang berhasil ditemukan, bisa ditukar menjadi uang tunai. Koin tersebut memiliki berbagai macam nilai, mulai dari Rp 300.000 untuk koin perunggu dan Rp 100 juta untuk koin emas.

    Berdasarkan pantauan di Google Play Store hingga Minggu (12/1/2025), aplikasi Jagat telah diunduh lebih dari 6 juta kali.

    Cara Bermain Koin Jagat:

    Dikutip dari akun Instagram Jagatapp_id, berikut cara main Koin Jagat:  

    1. Unduh aplikasi Jagat di Play Store atau App Store Buka aplikasi Jagat dan aktifkan treasure map di pojok kanan atas. Setelah itu, pengguna akan melihat koin-koin yang muncul di peta Pilih koin target, lalu carilah koin sesuai lokasinya. 

    2. Jika sudah mendapatkannya, masukkan nomor seri eksklusif dan kode unik di bagian belakang koin yang ditemukan untuk ditukar dengan hadiahnya. 

    3. Perlu diingat, pengguna tak boleh berbagi kode unik kepada siapa pun sebelum menukarkan koin agar hak penukaran tidak hilang.

    Warga mencari koin (berburu harta karun) di kawasan Taman Tegallega, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (10/1/2025). (Tribun Jabar/Gani Kurniawan)

    Aplikasi Jagat juga memberikan petunjuk lokasi Koin Jagat disembunyikan, yakni: 

    1. Koin Jagat tidak diletakkan di tempat yang berbahaya, seperti air atau area terlarang. 

    2. Koin Jagat tidak ditanam di dalam tanah atau di dalam tanaman yang jauh dari trotoar. 

    3 Koin Jagat tidak diletakkan di atas atau dibawah properti pribadi, seperti pot bunga. 

    4. Koin Jagat tidak disembunyikan di area terlarang atau yang tidak diizinkan untuk dimasuki. 

    5. Koin Jagat tidak disembunyikan di balik batu bata atau tempat yang perlu “dipaksa” untuk dibuka.

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Pramono Anung Buka Peluang Gandeng Ormas untuk Kelola Area Publik di Jakarta

    Pramono Anung Buka Peluang Gandeng Ormas untuk Kelola Area Publik di Jakarta

    Pramono Anung Buka Peluang Gandeng Ormas untuk Kelola Area Publik di Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur terpilih Jakarta
    Pramono Anung
    membuka peluang untuk menggandeng organisasi masyarakat (
    ormas
    ) dalam pengelolaan area publik.
    Peluang kerja sama tersebut, menurut dia, bisa menjadi salah satu upaya untuk mencegah ormas melakukan pungutan liar (pungli) dan meresahkan masyarakat.
    Di samping itu, langkah tersebut juga menjadi upaya pemerintah provinsi Jakarta dalam hal pemberdayaan masyarakat.
    “Jadi ormas akan juga menjadi mitra kami, tetapi mereka tidak boleh melakukan pungutan liar Itu intinya, bahwa mereka harus dipekerjakan, diberikan ruang untuk itu, iya,” ujar Pramono Anung di Kompleks Gelora Bung Karno, Minggu (12/1/2025).
    Pramono menegaskan, salah satu hal yang akan dituntaskannya usai dilantik menjadi gubernur Jakarta adalah persoalan pungli.
    Mantan sekretaris jenderal (sekjen) PDI-P itu berpandangan bahwa Jakarta sedang berproses menjadi kota global. Atas dasar itu, persoalan pungli tidak boleh lagi ditemukan dan harus diselesaikan.
    “Jadi kalau nanti saya dilantik, salah satu hal yang akan saya tangani adalah pungli yang ada di lapangan. Enggak boleh terjadi,” kata Pramono.
    “Karena Jakarta sebagai kota global salah satu hal yang harus diperbaiki adalah Pungutan-pungutan liar seperti itu tidak boleh terjadi. Jadi saya akan, yang seperti itu tentunya kita akan tangani,” imbuh dia.
    Pernyataan tersebut disampaikan Pramono menanggapi soal pungli terhadap pengunjung yang hendak membuat konten di Taman Literasi Martha Tiahahu, Blok M, Jakarta Selatan.
    Video yang menunjukkan dugaan pungli oleh seorang pria mengaku anggota ormas beredar di media sosial.
    Dalam video tersebut, terlihat sejumlah pengunjung yang hendak membuat konten sambil memakai atribut ditegur seorang oleh seorang laki-laki.
    Orang tersebut menanyakan apakah pengunjung tersebut sudah meminta izin untuk membuat konten di Taman Literasi Martha Tiahahu.
    “Ini izin ke siapa? Izin ke siapa ini,” ucap pria tersebut dikutip Kompas.com dari video yang beredar.
    “Hah? Enggak ada izin, emang harus ada izin ya di sini? Bukannya ini tempat umum?” jawab salah seorang pengunjung.
    Mendengar jawaban itu, pria tersebut kemudian mengusir pengunjung itu dan meminta mereka tak membuat konten di area taman kawasan Blok M.
    “Iya lah, kalau enggak mau ada yang ngurusin ya di tengah jalan, enggak yang ngurus. Kalau kayak di taman, M Bloc (harus ada izin),” kata pria tersebut.
    “Emang siapa yang ngurus?” sahut pengunjung.
    Pria tersebut lantas menyebutkan nama sebuah ormas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Anung: Walau Tak di Kabinet, PDI-P Tetap Mitra Strategis Pemerintah

    Pramono Anung: Walau Tak di Kabinet, PDI-P Tetap Mitra Strategis Pemerintah

    Pramono Anung: Walau Tak di Kabinet, PDI-P Tetap Mitra Strategis Pemerintah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jakarta terpilih sekaligus politikus senior
    PDI-P
    Pramono Anung memastikan partainya tetap menjadi mitra strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Pramono menegaskan posisi PDI-P yang tetap mendukung program pemerintah yang berpihak kepada rakyat kecil, meski tidak tergabung dalam Kabinet Merah Putih Prabowo.
    “Walaupun posisinya tidak di dalam kabinet secara langsung, tetapi pasti akan menjadi mitra strategis yang baik untuk ke depan pembangunan Indonesia ini,” ujar Pramono kepada wartawan di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/1/2025).
    Sikap tersebut juga selalu ditekankan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, termasuk dalam pidatonya pada HUT ke-52 partai pada Jumat (10/1/2025).
    Dalam pidato tersebut, kata Pramono, Megawati memastikan tidak akan merusak pemerintahan yang dipimpin Prabowo Subianto.
    “Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Mega di dalam HUT kemarin, bahwa Ibu mengatakan antara PDI Perjuangan dan pemerintah ini kan partnership, mitra strategis dan Ibu juga menyampaikan akan menjaga pemerintahan yang sekarang dengan baik,” pungkasnya.
    Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menjelaskan bahwa partainya akan bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo untuk membangun bangsa.
    Namun, dia menegaskan, PDI-P tidak akan bergabung dalam kabinet. Posisi politik seperti itu, tidak seperti ketika PDI-P berada di luar atau menjadi oposisi dari pemerintahan yang dipimpin Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
    Hal itu telah ditegaskan oleh Megawati Soekarnoputri.
    “Ibu menegaskan, posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu (kerja sama dengan pemerintah Prabowo), tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004-2014 yang lalu,” kata Basarah dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).
    Posisi politik PDI-P tersebut dianggap tidak akan mengganggu hubungan Megawati dan Prabowo yang sudah terjalin dengan baik.
    Menurut Basarah, justru sikap PDI-P tersebut diambil karena Megawati memiliki hubungan persahabatan dengan Prabowo sejak lama.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9
                    
                        "Paving Block" dan Taman GBK Rusak gara-gara Pemburu Koin Jagat
                        Megapolitan

    9 "Paving Block" dan Taman GBK Rusak gara-gara Pemburu Koin Jagat Megapolitan

    “Paving Block” dan Taman GBK Rusak gara-gara Pemburu Koin Jagat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Fasilitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat rusak gara-gara sejumlah pengguna aplikasi Jagat berburu koin di area tersebut.
    Direktur Umum Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) Hadi Sulistia mengungkapkan, kerusakan terjadi pada tiang lampu,
    paving block
    yang dibongkar, hingga taman dan tanaman di area tersebut.
    “Pencarian koin mengakibatkan kerusakan fisik sarana dan prasarana di dalam kawasan GBK,” ujar Hadi saat dikonfirmasi
    Kompas.com,
    Minggu (12/1/2024).
    Untuk itu, PPKGBK menyatakan berkeberatan dan secara tegas melarang segala bentuk aktivitas berburu koin dari aplikasi Jagat di seluruh kawasan GBK.
    “Kami sangat berkeberatan dengan kejadian pencarian koin dari aplikasi tersebut di seluruh kawasan GBK,” kata Hadi.
    PPKGBK telah meminta kepada pengelola aplikasi Jagat untuk mengeluarkan pernyataan resmi bahwa koin dari aplikasi Jagat tidak tersedia di kawasan GBK.
    Pengguna aplikasi juga diimbau untuk tidak merusak fasilitas umum.
    Pengelola aplikasi tersebut juga diminta untuk menghapus titik-titik lokasi koin di kawasan GBK melalui sistem aplikasi mereka.
    “Pernyataan tersebut agar diposting di laman media sosial resmi mereka dan menjadikan seluruh kawasan GBK bebas dari lokasi kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan atau kerawanan sosial,” ungkap Hadi.
    GBK selama ini terbuka untuk berbagai kegiatan masyarakat, baik olahraga maupun non-olahraga, selama tidak merusak fasilitas atau mengganggu pengunjung lain.
    Namun, aktivitas berburu
    koin Jagat
    dilakukan tanpa koordinasi atau izin dengan pihak pengelola.
    “Jagat koin tidak pernah berkoordinasi atau meminta izin menggunakan kawasan GBK sebagai area penerapan aplikasi mereka,” kata Hadi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Anung Buka Suara Soal Bikin Konten di Taman Literasi Harus Izin Ormas

    Pramono Anung Buka Suara Soal Bikin Konten di Taman Literasi Harus Izin Ormas

    Jakarta: Video viral yang memperlihatkan warga diminta izin oleh seorang pria saat hendak membuat konten di Taman Literasi, Blok M, Jakarta Selatan, menuai perhatian publik. Isu ini kemudian sampai ke Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, yang memberikan tanggapannya terkait dugaan pungli tersebut.

    Pramono menegaskan bahwa jika ia sudah resmi dilantik, pungutan liar di lapangan akan menjadi salah satu masalah utama yang segera ditangani. Selain itu, ia menyatakan bahwa organisasi masyarakat (ormas) akan dirangkul sebagai mitra pemerintah, tetapi ormas tidak boleh melakukan pungli dalam bentuk apa pun.

    “Jadi kalau nanti saya dilantik, salah satu hal yang akan saya tangani adalah pungli yang ada di lapangan,” ujar Pramono saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu, 12 Januari 2025.

    Baca juga: Pramono Anung Ditetapkan Sebagai Gubernur DKJ, Kenapa Bukan DKI?

    Masyarakat kini menunggu langkah konkret Pramono untuk memastikan ruang publik di Jakarta bebas dari pungli, terutama setelah dirinya dilantik sebagai Gubernur Jakarta

    Berikut adalah fakta-fakta tanggapan Pramono terkait isu pungli di Taman Literasi:
    1. Pungli Tidak Boleh Terjadi di Kota Global
    Pramono menegaskan bahwa Jakarta yang sedang menuju status kota global harus terbebas dari praktik pungutan liar. Menurutnya, pungli adalah salah satu hal yang harus segera diperbaiki demi menciptakan keteraturan di ruang publik.

    “Enggak boleh terjadi, karena Jakarta sebagai kota global salah satu hal yang harus diperbaiki adalah pungutan-pungutan liar seperti itu tidak boleh terjadi. Jadi saya akan, yang seperti itu tentunya kita akan tangani,” tegasnya.
    2. Ormas Akan Jadi Mitra Pemerintah Tanpa Pungli
    Pramono juga menyebut bahwa ormas akan dirangkul sebagai mitra pemerintah untuk mengelola sejumlah hal, termasuk pengawasan di ruang publik. Namun, ia memastikan ormas tidak boleh terlibat dalam pungli.

    “Jadi ormas akan juga menjadi mitra kami, tetapi mereka tidak boleh melakukan pungutan liar. Itu intinya, bahwa mereka harus dipekerjakan, diberikan ruang untuk itu, iya,” ujar Pramono.

     

    Jakarta: Video viral yang memperlihatkan warga diminta izin oleh seorang pria saat hendak membuat konten di Taman Literasi, Blok M, Jakarta Selatan, menuai perhatian publik. Isu ini kemudian sampai ke Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, yang memberikan tanggapannya terkait dugaan pungli tersebut.
     
    Pramono menegaskan bahwa jika ia sudah resmi dilantik, pungutan liar di lapangan akan menjadi salah satu masalah utama yang segera ditangani. Selain itu, ia menyatakan bahwa organisasi masyarakat (ormas) akan dirangkul sebagai mitra pemerintah, tetapi ormas tidak boleh melakukan pungli dalam bentuk apa pun.
     
    “Jadi kalau nanti saya dilantik, salah satu hal yang akan saya tangani adalah pungli yang ada di lapangan,” ujar Pramono saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu, 12 Januari 2025.

    Baca juga: Pramono Anung Ditetapkan Sebagai Gubernur DKJ, Kenapa Bukan DKI?
     
    Masyarakat kini menunggu langkah konkret Pramono untuk memastikan ruang publik di Jakarta bebas dari pungli, terutama setelah dirinya dilantik sebagai Gubernur Jakarta
     
    Berikut adalah fakta-fakta tanggapan Pramono terkait isu pungli di Taman Literasi:

    1. Pungli Tidak Boleh Terjadi di Kota Global

    Pramono menegaskan bahwa Jakarta yang sedang menuju status kota global harus terbebas dari praktik pungutan liar. Menurutnya, pungli adalah salah satu hal yang harus segera diperbaiki demi menciptakan keteraturan di ruang publik.
     
    “Enggak boleh terjadi, karena Jakarta sebagai kota global salah satu hal yang harus diperbaiki adalah pungutan-pungutan liar seperti itu tidak boleh terjadi. Jadi saya akan, yang seperti itu tentunya kita akan tangani,” tegasnya.

    2. Ormas Akan Jadi Mitra Pemerintah Tanpa Pungli

    Pramono juga menyebut bahwa ormas akan dirangkul sebagai mitra pemerintah untuk mengelola sejumlah hal, termasuk pengawasan di ruang publik. Namun, ia memastikan ormas tidak boleh terlibat dalam pungli.
     
    “Jadi ormas akan juga menjadi mitra kami, tetapi mereka tidak boleh melakukan pungutan liar. Itu intinya, bahwa mereka harus dipekerjakan, diberikan ruang untuk itu, iya,” ujar Pramono.
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Tantangan Hadiah Rumah untuk Buktikan Ijazah Gibran

    Tantangan Hadiah Rumah untuk Buktikan Ijazah Gibran

    GELORA.CO – Polemik mengenai riwayat pendidikan  Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kembali menjadi perbincangan.

    Sebuah surat keterangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Nomor: 9149/DD1/KS/2019 yang menyatakan penyetaraan pendidikan Gibran setara dengan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi sorotan publik. 

    Pasalnya, ada tuduhan bahwa surat tersebut berisi keterangan yang tidak sesuai dengan fakta. Hal ini sebagaimana dibongkar kanal YouTube QNCOpposite, Minggu 12 Januari 2025.

    Dalam surat keterangan tersebut, dijelaskan bahwa Gibran telah menyelesaikan pendidikan Grade-12 di UTS Insearch, Sydney, Australia, yang kemudian dianggap setara dengan lulusan SMK bidang Akuntansi dan Keuangan di Indonesia. 

    Namun, UTS Insearch disebut bukanlah lembaga pendidikan formal setara SMA, melainkan lembaga kursus (pathway) bagi siswa internasional yang ingin melanjutkan studi ke University of Technology Sydney (UTS).

    Beberapa pihak menyoroti bahwa syarat untuk mengikuti program di UTS Insearch adalah harus terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan Grade-12 atau setara SMA. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Gibran tidak memenuhi syarat akademik tersebut, sehingga dianggap tidak pernah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA.

    Kritik lainnya mengarah pada isi surat keterangan Kemendikbud yang dinilai memberikan informasi palsu. Surat tersebut dianggap memberikan kesan seolah-olah UTS Insearch adalah lembaga setara SMA, padahal institusi itu adalah kursus persiapan masuk universitas. 

    Dengan adanya klaim ini, beberapa pihak menuding bahwa surat tersebut digunakan untuk menutupi fakta bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA/SMK.

    Channel YouTube ini pun menawarkan hadiah berupa satu unit rumah tiga lantai di BSD City, Tangerang, bagi siapa saja yang bisa menunjukkan ijazah SMA asli atas nama Gibran Rakabuming Raka. 

    Kejelasan mengenai riwayat pendidikan ini tidak hanya menyangkut reputasi pribadi, tetapi juga kredibilitas institusi yang menerbitkan surat keterangan terkait.

    Postingan ini pun mendapat banyak Komentar dari Warganet. Mayoritas merasa pesimistis ada yang bisa membuktikan riwayat pendidikan Gibran. 

    “Apapun ijazahnya, pencalonan Gibran sudah melanggar aturan,” tulis @muskawariror8136.

    “Lulusan SMP bisa jadi Wapres untuk negara besar yang warganya banyak lulusan luar negeri, gila bener,” timpal @mawarslawi.

    “Bukan soal ijazah, tapi soal kejujuran,” tukas Warganet pemilik akun @Ajotap.

  • Besok Hasto Berpotensi Langsung Ditahan? Ini Kata KPK

    Besok Hasto Berpotensi Langsung Ditahan? Ini Kata KPK

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tim penyidik sudah cukup mengumpulkan kecukupan alat bukti tersangka Hasto Kristiyanto. Dengan demikian, Sekjen PDIP itu berpotensi bakal segera dilakukan penahanan oleh KPK.

    Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menjelang pemeriksaan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan pada Senin besok, 13 Januari 2025.

    “Hari Senin apakah dilakukan upaya paksa, nanti lihat saja di hari Senin ya kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lainnya, tinggal kita tunggu,” kata Asep kepada wartawan, Minggu, 12 Januari 2025.

    Hasto sebelumnya mangkir saat dipanggil sebagai tersangka pada Senin, 6 Januari 2025. Dia meminta dijadwalkan ulang setelah perayaan HUT ke-52 PDIP pada 10 Januari 2025.

    Sehari setelah mangkir, rumah pribadi Hasto yang berada di Kota Bekasi dan di Kebagusan, Jakarta Selatan digeledah tim penyidik. Dari sana, KPK mengamankan bukti elektronik dan catatan.

    Pada Selasa, 24 Desember 2024, KPK secara resmi mengumumkan 2 orang tersangka baru dalam kasus yang menjerat buronan Harun Masiku (HM) selaku mantan Caleg PDIP, kader PDIP Saeful Bahri, Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan Anggota Bawaslu yang juga mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina.

    Keduanya adalah Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah selaku orang kepercayaan Hasto. Keduanya disebut sebagai pihak pemberi suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio F.

    KPK menyebut bahwa uang suap yang diberikan kepada Wahyu Setiawan sebagiannya juga berasal dari Hasto. Namun KPK belum merinci nominalnya.

    Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka terkait perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Di mana Hasto memerintahkan Harun melalui Nur Hasan selaku penjaga rumah aspirasi Jalan Sultan Syahrir nomor 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto, untuk merendam HP-nya ke dalam air dan melarikan diri saat OTT KPK pada 8 Januari 2020 lalu.

    Tak hanya itu, pada 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan KPK. Hasto juga mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

    Dalam perkembangan perkaranya, KPK sudah mencegah Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly yang juga Ketua DPP PDIP agar tidak bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak Selasa, 24 Desember 2024.