Xcloud.id

partai: Gelora

  • Giliran 2 Politisi PDIP Ini Diperiksa KPK dalam Kasus Hasto

    Giliran 2 Politisi PDIP Ini Diperiksa KPK dalam Kasus Hasto

    GELORA.CO -Dua orang politisi PDIP dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.

    Dua politisi PDIP yang juga anggota DPR RI itu adalah Maria Lestari dan Arif Wibowo. Mereka dijadwalkan untuk diperiksa pada hari ini, Kamis, 16 Januari 2025.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Kamis siang, 16 Januari 2025.

    Selain itu, lanjut Tessa, tim penyidik juga memanggil 2 orang sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku. Yakni Ferwaty Pakiding selaku ibu rumah tangga, dan Herlina Esti Wijayanti selaku karyawan swasta.

    Pada Selasa, 24 Desember 2024, KPK secara resmi mengumumkan 2 orang tersangka baru dalam kasus yang menjerat buronan Harun Masiku selaku mantan Caleg PDIP, kader PDIP Saeful Bahri, Komisioner KPU Wahyu Setiawan, dan mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina.

    Keduanya adalah Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah (DTI) selaku orang kepercayaan Hasto. Keduanya disebut sebagai pihak pemberi suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio F.

    Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka terkait perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Di mana Hasto memerintahkan Harun melalui Nur Hasan selaku penjaga rumah aspirasi Jalan Sutan Syahrir nomor 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto, untuk merendam ponselnya ke dalam air dan melarikan diri saat OTT KPK pada 8 Januari 2020 lalu.

    Dalam perkembangan perkaranya, KPK sudah mencegah Hasto dan mantan Menteri Hukum dan HAM yang juga Ketua DPP PDIP, Yasonna Hamonangan Laoly, bepergian ke luar negeri selama 6 bulan sejak Selasa, 24 Desember 2024.

  • Anggota DPRD Kota Bandung Iman Lestariyono Digarap KPK

    Anggota DPRD Kota Bandung Iman Lestariyono Digarap KPK

    GELORA.CO -Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bandung hari ini dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pekerjaan bersumber APBD Kota Bandung tahun anggaran 2020-2023.

    Politisi dimaksud adalah Iman Lestariyono yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bandung. Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

    “Pemeriksaan dilakukan di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IV Bandung,” kata Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, Kamis, 16 Januari 2025.

    Selain Iman, KPK juga memanggil 3 saksi lainnya, yakni Direktur RSUD Bandung Kiwari, Yorisa Sativa; verifikator keuangan Dinas Kominfo Pemkot Bandung, Rini Januanti; dan seorang wiraswasta Mochammad Edwin Khadafi.

    Pada September 2024, KPK menahan mantan Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna dalam kasus suap Bandung Smart City serta anggota DPRD Kota Bandung periode 2019-2024, yakni Riantono, Achmad Nugraha, Ferry Cahyadi Rismafury, dan Yudi Cahyadi.

    Perkara ini merupakan pengembangan OTT Walikota Bandung, Yana Mulyana dkk yang terlibat perkara suap penyelenggaraan program Bandung Smart City. Dalam pengadaan itu, Ema Sumarna diduga menerima uang Rp1 miliar, dan 4 tersangka mantan anggota DPRD juga menerima uang total sekitar Rp1 miliar

  • Usulan Dana Zakat Buat Makan Bergizi Gratis Salah Kaprah

    Usulan Dana Zakat Buat Makan Bergizi Gratis Salah Kaprah

    GELORA.CO -Wacana uang zakat dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikritik Anggota Komisi II DPR Mohammad Toha. 

    Usulan penggunaan dana zakat untuk pembiayaan program MBG disampaikan Sultan B. Najamudin setelah Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024-2025. Alasannya, masyarakat Indonesia dianggap dermawan dan suka gotong royong.

    Menurut Toha, penggunaan dana zakat untuk MBG sebagai usulan yang salah kaprah dan melenceng dari Program Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo. 

    “DPR telah menganggarkan Rp71 triliun untuk MBG selama 6 bulan. Ada juga rencana penambahan Rp140 triliun pada bulan Juli atau Agustus 2024, kenapa tiba-tiba Ketua DPD RI mengusulkan sumber anggaran MBG dari zakat. Ini seperti mimpi di siang bolong,” ujar Toha, Kamis 16 Januari 2025.

    Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu melanjutkan, anggaran program MBG berasal dari APBN. Sehingga sumber anggaran program prioritas Presiden Prabowo itu sudah sangat jelas.

    “Tentu Pemerintah sudah memiliki skema mensukseskan MBG. Kita juga mesti percaya, pemerintah akan bertanggung jawab untuk memenuhi anggaran yang diperlukan. Usulan penggunaan dana zakat untuk MBG jelas tidak tepat sasaran,” terang Toha.

    Toha menjelaskan, dalam ajaran islam, zakat hanya diperuntukkan untuk delapan kelompok yakni fakir, miskin, amil (petugas zakat), terlilit utang, baru masuk islam (mualaf), budak (hamba sahaya), pendakwah, dan musafir yang kehabisan uang. 

    “Sesederhana ini memahami peruntukan zakat, apakah 82,9 juta pelajar yang ditargetkan menerima MBG tahun 2025 masuk 8 kategori tersebut,?” tanya Toha. 

  • Siswa SD Negeri di Nias Viralkan Guru Bolos Hingga Sebulan, Siswa Ditelantarkan

    Siswa SD Negeri di Nias Viralkan Guru Bolos Hingga Sebulan, Siswa Ditelantarkan

    GELORA.CO -Kondisi sekolah yang tanpa kehadiran guru menjadi viral setelah videonya diunggah pada sejumlah media sosial. Pada rekaman yang dilihat redaksi pada Kamis, 16 Januari 2025, terlihat sang perekam yang mengaku seorang siswa di SD Negeri 078481 Ulunaai Hiligoo, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias menunjukkan kekosongan guru yang terjadi di sekolah mereka.

    Beberapa ruangan yang berisi beberapa siswa tanpa guru direkamnya sembari memberi penjelasan jika penelantaran siswa yang mereka alami sudah berlangsung lama.

    “ini keadaan gurunya tidak ada, gurunya sama sekali tidak ada. Ini kantor gurunya tidak ada satupun,” katanya.

    Dalam rekaman itu, perekam juga mewawancara sorang siswa. Disana sang siswa mengatakan, guru hadir hanya untuk memukul lonceng, setelah itu mereka pergi lagi. Kondisi ini katanya sudah berlangsung sampai sebulan terakhir.

    “Seperti itu sekolah kami,” katanya.

    Akibat ketiadaan guru tersebut, sejumlah siswa sekolah terlihat tidak belajar. Beberapa diantara mereka bahkan terlihat akan pulang.

    “Ini kelas kosong karena mereka jadi tidak datang karena menjadi malas, guru tidak ada,” pungkasnya.

    Video ini mendapat respon beragam dari masyarakat. Mereka menyesalkan penelantaran siswa yang terjadi di sekolah tersebut.

  • Muhammadiyah Polisikan Pemasang Pagar Laut Usai Somasi Tak Digubris

    Muhammadiyah Polisikan Pemasang Pagar Laut Usai Somasi Tak Digubris

    GELORA.CO – Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah Gufroni akan melaporkan ke polisi pihak-pihak yang memasang pagar laut sepanjang 30 km di pesisir utara Tangerang.

    Hal ini menyusul somasi terbuka kepada pemasang untuk mencabut pagar tak kunjung digubris.

    “Sesuai rencana apabila dalam tenggat waktu itu tidak ada yang membongkar kembali bambu yang dipasang maka kami akan segera membuat laporan atau pengaduan ke Mabes,” kata Gufroni kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/1).

    Gufroni berkata laporan akan dilayangkan setelah tenggat waktu somasi terlewati pada 14 Januari. Namun dia belum menyebut nama pihak yang akan dilaporkan.

    “Waktunya (untuk melaporkan) mungkin antara Kamis dan Jumat,” ujar dia.

    Di sisi lain, Gufroni menyebut Jaringan Rakyat Pantura (JRP) sebuah perkumpulan nelayan yang mengklaim memasang pagar itu juga belum menghubungi mereka.

    Selain rencana melaporkan ke polisi, LBHAP Muhammadiyah turut melayangkan somasi terbuka kepada pihak pemasang pagar laut di pesisir utara Tangerang untuk segera mencabut pagar yang mereka pasang.

    Gufroni menyatakan pemagaran ini menyebabkan sejumlah dampak negatif bagi masyarakat sekitar, seperti mengganggu aktivitas nelayan tradisional, hingga melanggar hak akses publik atas laut yang seharusnya dapat dimanfaatkan masyarakat secara bebas dan adil.

    Ia juga menganggap pemagaran itu juga berpotensi melanggar hukum dan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan.

    “Berdasarkan hal tersebut, kami meminta kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk segera mencabut dan membersihkan pagar bambu yang telah menghalangi akses laut bagi nelayan dalam waktu 3×24 jam sejak diterbitkannya somasi terbuka ini,” kata Gufroni dalam keterangannya, Senin (13/1).

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum menerima pengakuan dari pihak manapun terkait kepemilikan pagar laut misterius sepanjang 30 km di perairan Tangerang. KKP juga telah menyegel pagar laut tersebut beberapa waktu lalu.

    Penyegelan dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

    “Penghentian kegiatan pemagaran laut tanpa izin,” bunyi plang penyegelan berlatar belakang warna merah yang dibentangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan di lokasi pagar laut.

    Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan penyegelan dan penghentian pagar laut itu dilakukan karena proyek itu tidak memiliki izin (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) KKPRL.

  • Begini Pengumuman Joe Biden, Saat Umumkan Kesepakatan Gencatan Senjata antara Israel dan Hamas

    Begini Pengumuman Joe Biden, Saat Umumkan Kesepakatan Gencatan Senjata antara Israel dan Hamas

    GELORA.CO – Presiden AS Joe Biden mengumumkan bahwa “Israel” dan Perlawanan Palestina telah mencapai gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan, yang mengakhiri perang selama lebih dari setahun di Gaza, dengan rencana untuk menghentikan pertempuran, menyatukan kembali tawanan dengan keluarga, dan meningkatkan bantuan kemanusiaan.

    Presiden AS Joe Biden mengungkapkan pada hari Rabu bahwa “Israel” dan Perlawanan Palestina telah menyelesaikan gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan, yang mengakhiri kekerasan selama lebih dari setahun di Gaza.

    Kesepakatan tersebut, yang dicapai melalui negosiasi intensif yang dipimpin oleh AS, Mesir, dan Qatar, diharapkan dapat menghentikan permusuhan, menyatukan kembali tawanan dengan keluarga mereka, dan secara signifikan meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    “Saya dapat mengumumkan gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan telah dicapai antara Israel dan Hamas,” kata Biden di Gedung Putih. “Pertempuran di Gaza akan berhenti, dan para sandera akan segera kembali ke rumah untuk bertemu keluarga mereka.”

    Dalam pernyataan terpisah, Gedung Putih menjelaskan, “Hari ini, setelah berbulan-bulan diplomasi intensif oleh Amerika Serikat, bersama dengan Mesir dan Qatar, Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan gencatan senjata dan penyanderaan. Kesepakatan ini akan menghentikan pertempuran di Gaza, menyalurkan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan bagi warga sipil Palestina, dan menyatukan kembali para sandera dengan keluarga mereka setelah lebih dari 15 bulan ditawan.”

    Kesepakatan Tercapai Setelah Penundaan yang Panjang

    Kesepakatan ini dicapai setelah kekerasan berkepanjangan yang telah menghancurkan Gaza dan memperparah krisis kemanusiaan. Negosiasi menghadapi banyak penundaan karena masalah yang belum terselesaikan antara kedua belah pihak.

    Menurut sumber-sumber Palestina yang mengetahui pembicaraan tersebut, salah satu poin utama yang menjadi perdebatan adalah kurangnya kejelasan dari “Israel” mengenai mekanisme pembebasan tawanan dan evakuasi korban luka untuk mendapatkan perawatan medis.

    Selain itu, pihak Israel tidak memberikan peta yang jelas yang menguraikan penarikan pasukannya dari Gaza atau pengelolaan titik-titik penting seperti penyeberangan Rafah dan masuknya truk bantuan kemanusiaan. Rincian yang belum terselesaikan ini mengganggu kemajuan perjanjian, memperpanjang penderitaan warga sipil di wilayah tersebut.

    Meskipun menghadapi tantangan ini, pejabat Arab, Amerika, dan Israel mengonfirmasi awal minggu ini bahwa rancangan perjanjian tersebut hampir selesai.

    Persyaratan Utama Perjanjian Gencatan Senjata

    Rincian perjanjian yang diperoleh Al Mayadeen  mengungkap kerangka kerja sebelas klausul yang ditujukan untuk mengatasi masalah kemanusiaan langsung dan penyelesaian konflik jangka panjang. Ketentuan utama meliputi:

    Penarikan Pasukan Israel: Pasukan Israel akan sepenuhnya mundur dari seluruh wilayah Jalur Gaza, kembali ke perbatasan sebelum perang, termasuk Jalan al-Rashid dan koridor Netzarim.

    Akses Kemanusiaan: Perlintasan Rafah akan dibuka kembali berdasarkan protokol internasional, dengan “Israel” mengizinkan masuknya 600 truk bantuan setiap hari. Bantuan yang diberikan meliputi pasokan medis, 200.000 tenda, dan 60.000 karavan untuk tempat berteduh.

    Evakuasi Korban Luka: “Israel” diharuskan memfasilitasi evakuasi warga Palestina yang terluka untuk mendapatkan perawatan di luar negeri.

    Pertukaran Tahanan: Perjanjian tersebut mencakup pembebasan 1.000 tahanan Palestina, serta semua wanita dan anak-anak di bawah usia 19 tahun yang ditahan di penjara Israel. Kesepakatan tersebut mengecualikan pejuang Hamas yang terlibat dalam Operasi Banjir Al-Aqsa.

    Wilayah Udara dan Rumah Sakit: Pesawat musuh harus meninggalkan wilayah udara Gaza hingga 10 jam setiap hari, dan semua rumah sakit di Gaza harus direhabilitasi, dengan rumah sakit lapangan dan tim medis diizinkan masuk.

    Tahapan Implementasi

    Gencatan senjata tersebut disusun secara bertahap, dimulai dengan periode enam minggu di mana 33 tawanan Israel, termasuk “anak-anak, wanita, tentara wanita, pria berusia di atas 50 tahun, serta yang terluka dan sakit,” akan dibebaskan sebagai ganti 1.000 tahanan Palestina. Tahap ini juga memungkinkan orang-orang yang mengungsi dari Gaza selatan untuk kembali ke wilayah utara sementara pasukan Israel secara bertahap menarik diri.

    Tahap selanjutnya akan membahas pembebasan 66 tawanan yang masih ditahan oleh faksi-faksi Palestina, bergantung pada keberhasilan tahap awal. Menurut laporan, pembebasan 33 sandera, termasuk lima tentara wanita, akan melibatkan konsesi yang signifikan, dengan setiap tentara ditukar dengan 50 tahanan Palestina.

  • Damkar Berhasil Evakuasi Korban yang Terjebak Kebakaran Glodok Plaza, Api Merambat Hingga Lantai 9

    Damkar Berhasil Evakuasi Korban yang Terjebak Kebakaran Glodok Plaza, Api Merambat Hingga Lantai 9

    GELORA.CO – Petugas pemadam kebakaran DKI Jakarta berhasil mengevakuai 9 orang yang terjebak saat terjadi kebakaran hebat di Glodok Plaza di Tamansari, Jakarta Barat, Kamis (16/1/2025) dini hari.

    Api yang menjalar di lantai 7 dan 8 sudah merambat hingga ke seluruh bangunan di lantai 9.

    Berdasar pantauan Warta Kota di lokasi sekira pukul 01.20 WIB, nampak api masih berkobar dan melalap hampir seluruh bagian atap Plaza Glodok. 

    Bersamaan dengan itu, asap hitam pekat menggulung dan menutupi hampir seluruh bangunan bertingkat 9 itu.

    Angin malam yang berhembus kencang pun membuat asap berkibar cepat hingga menimbulkan percikan-percikan api. 

    Kaca-kaca di dinding Glodok Plaza juga berjatuhan bersamaan dengan runtuhnya puing-puing bangunan.

    Bahkan, jatuhnya kaca-kaca tersebut terlihat bak gerimis kala hujan turun.

    Petugas damkar sempat meneriakkan kepada para warga yang bersikeras menonton musibah itu dari dekat.

    Satriadi, Plt Kepala Dinas (Kadis) Pemadam Kebakaran DKI Jakarta menyebut bahwa pihaknya menerapkan dua strategi pemadaman.

    Pertama, pemadam menyemprotkan air dari luar gedung menggunakan 3 unit fire stick dan 1 Bronto Skylight.

    Pihaknya juga menerjunkan anggota ber-APD untuk menadamkan api secara manual agar tidak terjadi perambatan.

    “Kondisi di TKP, di lokasi itu di lantai 7, 8, dan 9 sudah terdampak semuanya, tinggal kami berupaya untuk tidak sampai ke lantai 6,” kata Satriadi kepada wartawan di lokasi, Kamis.

    Sementara itu, terkait perambatan dan ledakan besar yang terjadi, Satriadi menyampaikan jika hal tersebut dikarenakan banyaknya barang elektronik yang dijual di Plaza Glodok, Tamansari, Jakarta Barat.

    “Yang pasti kan Plaza Glodok ini tempat jual elektronik ya, barang-barang elektronik, tabung gas, atau dari elektronik tersebut kami belum bisa pastikan (ledakannya),” ujar Satriadi.

    Namun, Satriadi memastikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

    ada 9 korban yang dievakusi lantaran sempat terjebak di bangunan Plaza Glodok tersebut.

    Sebanyak 9 orang yang terjebak tersebut terdiri atas 1 perempuan dan 8 laki-laki. “Jadi suda dievakuasi, dibawa ke ambulan, tapi alhamdulillah tidak ada korban luka,” jelasnya.

    Satriadi menyebut jika api diduga berasal dari lantai 7 dan lantai 8 Plaza Glodok yang merupakan tempat diskotik.

    Namun terkait penyebab pastinya, Satriadi belum bisa memastikan lebih lanjut. Hhingga saat ini, pihaknya masih fokus untuk memadamkan api.

    “Sampai dengan saat ini kami menurunkan 150 orang personel dengan unit sekitar ada 27 unit,” pungkasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Kebakaran hebat melanda area lantai 7 Plaza Glodok, Tamansari, Jakarta Barat, Rabu (15/1/2025) malam.

    Api pertama kali muncul pukul 21.30 WIB dan mulai merambat ke bangunan lain di sekitarnya.

    Pada ukul 23.20 WIB, nampak api masih berkobar kencang dan mengeluarkan asap pekat di bagian lantai atas plaza.

    Percikan api juga masih nampak jelas terlihat rata di seluruh kerangka bangunan Plaza Glodok.

    Bersamaan dengan itu, asap putih menyelomuti seluruh bagian atap plaza. Beberapa kali juga terdengar ledakan dari bagian objek yang terbakar. 

    Alat berat longarm masih berada di sekitar lokasi unruk menyemprotkan air ke titik api.

  • Israel-Hamas Damai, AS dan Qatar Umumkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza, Kesepakatan 3 Fase

    Israel-Hamas Damai, AS dan Qatar Umumkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza, Kesepakatan 3 Fase

    GELORA.CO – Amerika Serikat dan Qatar Umumkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza Setelah 15 Bulan Genosida.

    Kesepakatan tiga fase ini akan berlaku dalam beberapa hari ke depan dan akan membebaskan puluhan tahanan Israel dengan imbalan ratusan tahanan Palestina.

    Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dan Presiden AS Joe Biden mengonfirmasi pada akhir 15 Januari bahwa gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan telah dicapai antara Hamas dan Israel.

    Kesepakatan tiga fase tersebut diharapkan mulai berlaku pada hari Minggu, 19 Januari, pada waktu yang tidak ditentukan. Perdana Menteri Qatar mengatakan ketentuan tersebut mencakup “mekanisme untuk menindaklanjuti penerapan perjanjian gencatan senjata dan pelanggaran apa pun yang mungkin terjadi.”

    “Hari ini, setelah berbulan-bulan diplomasi intensif oleh Amerika Serikat, bersama dengan Mesir dan Qatar, Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan gencatan senjata dan penyanderaan. Kesepakatan ini akan menghentikan pertempuran di Gaza, menyalurkan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan bagi warga sipil Palestina, dan menyatukan kembali para sandera dengan keluarga mereka setelah lebih dari 15 bulan ditawan,” kata Biden dalam pidatonya di Gedung Putih.

    Sebelumnya pada hari Rabu, Hamas menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Kairo dan Doha. 

    “Perjanjian gencatan senjata adalah buah dari keteguhan legendaris rakyat Palestina kita yang hebat dan perlawanan gagah berani kita di Jalur Gaza selama lebih dari 15 bulan. Perjanjian untuk menghentikan agresi di Gaza adalah sebuah pencapaian bagi rakyat kita, perlawanan kita, bangsa kita, dan orang-orang bebas di dunia. Ini adalah titik balik dalam konflik dengan musuh, dalam perjalanan untuk mencapai tujuan rakyat kita untuk pembebasan dan kepulangan,” kata kelompok perlawanan Palestina tersebut.

    Kendati demikian, pejabat Israel belum meratifikasi persetujuan mereka terhadap kesepakatan gencatan senjata. ” Perdana menteri hanya akan berbicara kepada publik ketika kesepakatan telah tuntas dan ditutup,” kata sumber dari kantor Benjamin Netanyahu kepada media Israel.

    Kabinet keamanan dan pemerintahan penuh Israel diperkirakan akan memberikan suara pada kerangka kesepakatan besok siang. Setelah itu, Mahkamah Agung Israel akan memiliki waktu 24 jam untuk mengizinkan banding.

    “Kesepakatan yang akan disampaikan kepada pemerintah itu buruk dan berbahaya bagi keamanan nasional Israel… Perjanjian ini merusak banyak pencapaian perang, di mana para pahlawan bangsa ini mempertaruhkan nyawa mereka,” Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengumumkan pada Rabu malam.

    “Syarat yang jelas bagi kami untuk tetap berada di pemerintahan adalah kepastian mutlak untuk kembali berperang” dalam “skala penuh” hingga “kemenangan penuh,” pejabat supremasi Yahudi itu menambahkan.

    Tahap pertama kesepakatan ini akan melibatkan penarikan pasukan Israel dari beberapa wilayah Gaza, termasuk perlintasan Rafah di selatan dan beberapa bagian Koridor Philadelphia di sepanjang perbatasan Mesir. Penarikan pasukan ini akan dimulai setelah 34 tawanan Israel ditukar dengan ratusan tawanan Palestina pada minggu pertama.

    Menurut Al Mayadeen , ketentuan kesepakatan itu juga menyerukan Israel untuk secara bertahap menarik diri dari Koridor Netzarim, tempat tentara Israel telah membangun “ zona pemusnahan .”

    Ratusan truk bantuan kemanusiaan juga diperkirakan akan memasuki Jalur Gaza setiap hari setelah gencatan senjata diberlakukan. “Dengan kesepakatan ini, saya tegaskan pentingnya mempercepat masuknya bantuan kemanusiaan yang mendesak bagi warga Gaza untuk menghadapi situasi kemanusiaan yang mengerikan saat ini tanpa hambatan apa pun,” kata Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi melalui media sosial.

    Selama 15 bulan terakhir, Israel secara konsisten mencegah masuknya makanan, air, dan obat-obatan untuk membantu warga Gaza. Tentara penjajah juga secara sistematis menghancurkan sistem perawatan kesehatan di daerah kantong itu .

    Hingga pertengahan Januari, Kementerian Kesehatan Palestina telah mendokumentasikan lebih dari 46.000 kematian di Gaza. Akan tetapi, studi ilmiah menunjukkan jumlah korban tewas yang jauh lebih besar akibat kebijakan pemusnahan Israel, serangan terus-menerus terhadap petugas tanggap darurat, dan penggunaan senjata yang “mengubah” makhluk hidup menjadi uap.

  • Parliamentary Threshold 4 Persen Jangan Diubah, Nanti Membingungkan

    Parliamentary Threshold 4 Persen Jangan Diubah, Nanti Membingungkan

    GELORA.CO – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai syarat ambang batas parlemen atau parliamentary threshold empat persen sebaiknya tidak perlu diubah. Sebab, hanya akan menimbulkan kebingungan.

    “Kami berharap apa yang sekarang sudah kita putuskan, yakni parliamentary threshold empat persen ya sudah gitu, jangan diubah-ubah, nanti malah membingungkan,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Meskipun kemungkinan ambang batas parlemen dihapuskan seperti ambang batas pencalonan presiden bisa terjadi, namun dia meminta semua pihak tidak berandai-andai.

    Dia meminta sebaiknya saat ini tetap berpegang pada aturan ambang batas parlemen empat persen.

    “Sampai sekarang parliamentary threshold tetap empat persen. Jadi kita masih berpegang pada apa yang sekarang berlaku,” kata Muzani.

    “Kita tidak berprasngka kemungkinan-kemungkinan, karena kemungkinan itu belum terjadi,” sambungnya.

    Lagipula, hingga saat ini DPR belum membicarakan perubahan ambang batas parlemen. Dia meyakini DPR masih berpegang pada syarat ambang batas yang berlaku.

    “Kalau daru sisi parlemen DPR, saya rasa tetap akan membicarakan apa yang sekarang berlaku, yakni empat persen. Kalau DPR kan berpegang kepada formal apa yang sudah disepakati,” ujar Ketua MPR RI itu.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) berpeluang membatalkan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional.

    “Setelah ada putusan presidential threshold, kemungkinan besar MK juga membatalkan parliamentary threshold yang selama ini selalu dipersoalkan oleh partai-partai politik,” kata Yusril Ihza Mahendra di Denpasar, Bali, Senin malam (13/1).

    Ia menilai putusan MK yang membatalkan atau menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen akan berdampak terhadap ketentuan ambang batas parlemen.

    Keputusan itu, lanjut dia, memberikan harapan baru kepada partai-partai politik untuk berkembang dalam demokrasi Indonesia yang lebih sehat.

    Sehingga, lanjut dia, partai politik memiliki peluang memiliki wakil rakyat di DPR RI.

  • MKGR Golkar Tidak Undang Jokowi di Puncak HUT ke-65, Gibran Dipastikan Hadir

    MKGR Golkar Tidak Undang Jokowi di Puncak HUT ke-65, Gibran Dipastikan Hadir

    GELORA.CO – Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) selaku organisasi masyarakat (Ormas) pendiri Partai Golkar akan menggelar acara Puncak HUT ke-65 pada 18 Januari 2025.

    Ketua Umum MKGR, Adies Kadir menjelaskan, pihaknya akan mengundang Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di puncak HUT nanti.

    “Jadi kita sudah mengirimkan undangan kepada Pak Presiden dan kepada Pak Wapres. Dan insya Allah Pak Wapres akan hadir untuk acara tersebut,” ujar Adies di Grha Beta MKGR, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

    Namun, dia mengatakan, Prabowo tidak dapat hadir ke acara tersebut. Menurutnya, Prabowo hanya mengirimkan video ucapan selamat ulang tahun untuk MKGR.

    “Undangan itu sudah sampai (ke Prabowo dan Gibran), dan yang membawa undangan juga sudah menyampaikan bahwa beliau (Prabowo) bercerita, mengucapkan terima kasih, dan bercerita bahwa memang dulunya beliau ada di Ormas MKGR,” kata Adies.

    Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menuturkan bahwa pihaknya tidak mengundang Jokowi ke acara puncak HUT.

    Sebab, pihaknya sudah mengundang Prabowo dan Gibran. Namun, Adies menyebut pihaknya akan menyiapkan tempat jika Jokowi ingin hadir.

    “Kita sudah mengundang Pak Wakil Presiden, tetapi kita sampaikan apabila Pak Jokowi berkenan hadir, kita juga sudah menyiapkan tempat untuk kehadiran beliau,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Ketua Panitia Penyelenggara HUT ke-65 MKGR Golkar, Soedeson Tandra, mengatakan bahwa Prabowo sudah menunjuk Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad untuk mewakilinya hadir ke acara HUT.

    “Pak Prabowo walaupun tidak hadir, memberi testimoni dan mengirim Utusan Khusus yaitu Pak Raffi Ahmad untuk menghadiri acara,” kata Soedeson dalam konferensi pers.