Xcloud.id

partai: Gelora

  • Budaya Bagi-bagi ‘Kue’ untuk Buzzer Harus Disetop demi Selamatkan BUMN!

    Budaya Bagi-bagi ‘Kue’ untuk Buzzer Harus Disetop demi Selamatkan BUMN!

    GELORA.CO – Pemerintah Prabowo Subianto rasanya perlu kembali merotasi para pejabat yang menduduki posisi strategis di sejumlah BUMN. Sebab, keberadaan para relawan dan buzzer politik peninggalan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terbukti membawa dampak buruk bagi kinerja dan citra perusahaan pelat merah.

    Demikian disampaikan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah ketika disinggung soal dugaan pemalsuan riwayat pekerjaan dan pendidikan oleh Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sekaligus buzzer Jokowi, Kristia Budiyarto.

    “BUMN kita bangkrut, sejak tahun 2014 itu mengalami bangkrut, karena itu Mulyono (Jokowi) itu menerapkan itu, relawan-relawan ditempatkan jadi komisaris,” kata Trubus saat dihubungi Inilah.com, Jakarta, Minggu (19/1/2025).

    Bahkan, Trubus juga menyinggung ketidaktepatannya pemerintah mempercayakan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Koperasi. Keberadaan Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer (Noel) yang sekarang menjabat sebagai Wakil Menteri Keternagakerjaan juga tak lepas dari sorotannya.

    Trubus pun mengingatkan akan dampak dari penunjukan loyalis tanpa kompetensi ini. Ia menyebut sistem pemerintahan akan memburuk jika tindakan ini tidak segera dihentikan. “Jadi ujung-ujungnya ini merusak birokrasi gitu, karena itu akhirnya ditiru oleh yang lainnya,” tuturnya.

    Diketahui, Kristia Budiyarto sedang jadi sorotan, diduga memalsukan curriculum vitae (daftar riwayat pekerjaan dan pendidikan). Pihak Universitas Hasanuddin juga membantah pria yang akrab disapa Kang Dede ini adalah alumnusnya, Selain itu, perusahaan yang dicantumkan sebagai riwayat pekerjaan juga tak terdaftar.

    Kristia menjadi Komisaris juga diduga karena jasanya yang aktif sebagai buzzer alias pendengung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Pengangkatannya, termaktub dalam Surat Keputusan Kementerian BUMN Nomor SK-354/MBU/11/2020.

    Asal tahu saja, di situs resmi PT Pelni tertera bahwa Kristia memiliki riwayat pendidikan sebagai lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Selain itu ia mencantumkan riwayat pekerjaan sebagai Direktur Program di jaringan Etnikom Network Bens Radio dan General Manager PT Planet Tecno.

    Direktur Kemahasiswaan dan Penyiapan Karier Universitas Hasanuddin Abdullah Sanusi mengonfirmasi bahwa Kristia Budiyarto tidak tercatat di data alumni. “Sudah kami cek, yang bersangkutan tidak tercatat sebagai alumni Universitas Hasanuddin,” kata Abdullah, Rabu (15/1/2025).

    Kemudian, saat melihat data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, tidak ada perusahaan bernama PT Planet Tecno. Dicari di mesin pencari internet pun tak ditemukan informasi soal perusahaan tersebut.

    Terkait dugaan pemalsuan CV, Manajer Komunikasi Korporasi PT Pelni Ditto Pappilanda enggan berkomentar saat ditanya perihal verifikasi data latar belakang Kristia. Menurut dia pejabat komisaris diangkat oleh Kementerian BUMN sebagai perwakilan dari pemegang saham.

    “Kami percaya bahwa selaku pemegang saham, Kementerian BUMN menempatkan putra-putri terbaiknya untuk melakukan pengawasan kinerja dan kebijakan direksi di perusahaan mana ditempatkan dengan mengutamakan asas profesionalitas dan integritas demi kepentingan perusahaan dan negara,” kata Ditto lewat keterangan tertulis.

  • Dugaan Pemalsuan CV, PT Pelni Jangan Diamkan Kelakuan tak Beretika Buzzer Jokowi

    Dugaan Pemalsuan CV, PT Pelni Jangan Diamkan Kelakuan tak Beretika Buzzer Jokowi

    GELORA.CO – Sikap PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) yang bungkam atas dugaan Komisarisnya Kristia Budiyarto memalsukan curriculum vitae (daftar riwayat pekerjaan dan pendidikan), menuai kritik. Peneliti Kebijakan Publik IDP-LP, Riko Noviantoro menegaskan tindakan pemalsuan data pribadi merupakan sebuah pelanggaran etik yang harus ditindak perusahaan.

    “Yang dipalsukan itu kan sebetulnya dokumen pribadi ya, bukan ijazah, bukan akte lahir, artinya bukan dokumen negara. Artinya itu dokumen pribadi yang ditulis tidak sejujurnya. Maka hal itu sebetulnya masuk pelanggaran etik,” kata Riko ketika dihubungi Inilah.com, Jakarta, Minggu (19/1/2025).

    Riko mengungkap, pelanggaran etik menjadi indikasi pejabat yang bersangkutan itu tidak memiliki integritas cukup baik. Selanjutnya, jika dugaan itu adalah benar, maka Kristia perlu melepaskan jabatan tersebut. “Sebagai wujud ketanjungan moral dan mewujudkan integritas di lembaga BUMN,” ucapnya.

    Dia mendesak pihak perusahaan jangan diam segera ambil Langkah, entah itu membantah atau menindak yang bersangkutan. Karena citra baik PT Pelni sedang dipertaruhkan. “Artinya BUMN harus melakukan penyataan sikap untuk menjawab segala kekhawatiran publik,” ungkap Riko menambahkan.

    Asal tahu saja, di situs resmi PT Pelni tertera bahwa Kristia memiliki riwayat pendidikan sebagai lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Selain itu ia mencantumkan riwayat pekerjaan sebagai Direktur Program di jaringan Etnikom Network Bens Radio dan General Manager PT Planet Tecno.

    Direktur Kemahasiswaan dan Penyiapan Karier Universitas Hasanuddin Abdullah Sanusi mengonfirmasi bahwa Kristia Budiyarto tidak tercatat di data alumni. “Sudah kami cek, yang bersangkutan tidak tercatat sebagai alumni Universitas Hasanuddin,” kata Abdullah, Rabu (15/1/2025).

    Kemudian, saat melihat data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, tidak ada perusahaan bernama PT Planet Tecno. Dicari di mesin pencari internet pun tak ditemukan informasi soal perusahaan tersebut.

    Terkait dugaan pemalsuan CV, Manajer Komunikasi Korporasi PT Pelni Ditto Pappilanda enggan berkomentar saat ditanya perihal verifikasi data latar belakang Kristia. Menurut dia pejabat komisaris diangkat oleh Kementerian BUMN sebagai perwakilan dari pemegang saham.

    “Kami percaya bahwa selaku pemegang saham, Kementerian BUMN menempatkan putra-putri terbaiknya untuk melakukan pengawasan kinerja dan kebijakan direksi di perusahaan mana ditempatkan dengan mengutamakan asas profesionalitas dan integritas demi kepentingan perusahaan dan negara,” kata Ditto lewat keterangan tertulis.

    Kristia bisa menjadi Komisaris juga diduga karena jasanya yang aktif sebagai buzzer alias pendengung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Pengangkatannya, termaktub dalam Surat Keputusan Kementerian BUMN Nomor SK-354/MBU/11/2020.

    Peran Kristia jadi buzzer Jokowi rupanya sudah lama dilakoni. Melalui akun X @kangdede78 dia aktif  meramaikan sejumlah tagar dukungan kepada pasangan Jokowi dan Ma’ruf Amin seperti tagar #Albantani, merujuk pada Imam Besar Masjidil Haram, Muhammad Nawawi al-Bantani yang merupakan kakek buyut dari Ma’ruf Amin, cara ini dilakukannya agar Jokowi bisa memenangkan kontestasi kala itu.

    Hingga saat ini, Kristia masih aktif mengkampanyekan dukungan terhadap pemerintah. Dukungan itu berlanjut kepada Presiden Prabowo Subianto setelah masa jabatan Jokowi berakhir pada akhir 2024 lalu.

    Aktivitasnya sebagai buzzer menimbulkan perdebatan. Manajer Komunikasi Korporasi PT Pelni Ditto Pappilanda menyatakan bahwa kegiatan Kristia di media sosial adalah urusan pribadi yang tidak berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya di perusahaan. “Tentu (promosi) menjadi hal positif bagi perusahaan,” ujar dia.

    Sembari membela Kristia, Ditto menyatakan aktivitas bosnya di media sosial tak melulu soal politik, ada juga promosi seputar PT Pelni. Terlepas dari itu, dia kembali menegaskan bahwa perusahaan memisahkan dengan jelas antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab sebagai komisaris.

    “Cuitan Kristia di luar informasi tentang PT Pelni adalah ranah pribadi yang tidak berkaitan dengan tugasnya di perusahaan,” katanya.

  • VIDEO Indonesia Akan Rilis Paspor Baru pada Agustus 2025: Harap Tingkatkan Posisi di Internasional – Halaman all

    VIDEO Indonesia Akan Rilis Paspor Baru pada Agustus 2025: Harap Tingkatkan Posisi di Internasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI berencana meluncurkan paspor baru pada Agustus 2025 untuk meningkatkan tingkat keamanan.

    Rencana ini merupakan langkah responsif atas hasil peringkat Henley Passport Index yang menunjukkan Indonesia masih jauh dalam hal kekuatan paspor dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Singapura dan Malaysia.

    Henley & Partners, sebuah perusahaan konsultan residensi ternama, baru-baru ini merilis daftar peringkat paspor dunia berdasarkan kemampuan paspor untuk mengakses berbagai negara tanpa visa atau kekuatan dari paspor tersebut 

    Hasilnya, paspor Indonesia menempati peringkat 65 dunia, sementara Singapura berada di posisi puncak dengan peringkat 1, dan Malaysia di peringkat 11.

    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Agus Andrianto, dalam konferensi pers Hari Bhakti Imigrasi ke-75 di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (19/1/2025), mengungkapkan pihaknya akan meluncurkan paspor baru dengan tingkat kekuatan yang lebih baik.

    “Kita merencanakan akan mengubah paspor baru, akan merilis paspor baru pada bulan Agustus,” kata Agus.

    Kata dia, salah satu pembaruan yang nantinya akan ada dalam paspor Indonesia yakni soal pemenuhan standarisasi tingkat Internasional.

    Agus berharap pembaruan ini akan memperbaiki kualitas paspor Indonesia.

    “Mudah-mudahan inovasi yang kita lakukan ini bisa meningkatkan standar kualitas daripada paspor Indonesia,” ujar Agus.

    “Jadi mudah-mudahan nanti bulan Agustus kita bisa rilis dan mudah-mudahan itu bisa meningkatkan indeks rasio,” tandas dia.

    Sebagai informasi, saat ini paspor Indonesia hanya bisa mengakses 76 destinasi tanpa menggunakan visa.

    Sementara itu, untuk Singapura berada di peringkat 1 dengan 195 dari 199 destinasi global tanpa Visa.

    Setelahnya, Malaysia yang berada di peringkat ke-11 dunia dan kedua di ASEAN paspornya bisa bebas visa ke 183 destinasi.

    Di urutan ketiga ASEAN dan ke 19 dunia ada Brunei Darussalam dengan paspor bebas visa ke 166 destinasi.

    Selanjutnya, ada Timor Leste yang berada di peringkat ke-51 dengan paspor bebas visa ke 97 destinasi.(*)

     

     

  • Terungkap Alasan Awak Kabin Banyak jadi Korban Kebakaran Glodok Plaza, Termasuk Tiga Pramugari Cantik Ini

    Terungkap Alasan Awak Kabin Banyak jadi Korban Kebakaran Glodok Plaza, Termasuk Tiga Pramugari Cantik Ini

    GELORA.CO – Upaya pencarian korban kebakaran di Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat, terus dilakukan hingga Minggu (19/1/2025).

    Kebakaran yang terjadi pada Rabu (15/1/2025) itu menelan korban jiwa dan sejumlah orang dinyatakan hilang.

    Dalam peristiwa kebakaran Glodok Plaza tersebut, sejumlah awak kabin maskapai penerbangan disebut banyak menjadi korban.

    Data terbaru, total ada 14 korban yang dilaporkan, diantaranya sebanyak 8 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 6 lainnya masih dalam pencarian.

    “Pagi ini tim mulai lagi melakukan pencarian di lokasi,” ujar Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD Jakarta, Mohammad Yohan, Minggu (19/1/2025).

    “Kalau memang 14 berarti masih ada 6 lagi yang memang harus dicari,” tambahnya.

    Proses pencarian melibatkan BPBD Jakarta, TNI/Polri, Basarnas, dan Gulkarmat Jakarta yang bekerja sama menyisir setiap ruangan gedung yang terdampak.

    Sebelumnya, Sabtu (18/1/2025), tim berhasil mengevakuasi satu korban meninggal dunia, sehingga total korban jiwa menjadi 8 orang.

    Namun, identitas para korban meninggal tersebut belum bisa dipastikan.

    “Dari 8 tersebut sampai saat ini belum bisa berhasil diidentifikasi identitasnya,” jelas Yohan.

    Yohan menerangkan, proses identifikasi oleh Inafis Polri dijadwalkan selesai dalam 3-7 hari ke depan.

    Nasib Para Awak Kabin

    Dari sejumlah korban yang dilaporkan hilang dan belum teridentifikasi itu, terdapat nama-nama awak kabin yang saat kejadian kebakaran tengah menghadiri acara ulang tahun di Golden Crown, Glodok Plaza.

    Informasi tiga pramugari yang diduga terjebak di dalam gedung, beredar di media sosial.

    Korban pertama yang banyak disebut yaitu Oshima Yukari.

    Salah satu pramugari yang hilang ini dikenal aktif di media sosial dengan akun Instagram @osiyamayukari dengan 13 ribu pengikut.

    Wanita berusia 30 tahun ini sebelumnya pernah bekerja di Batik Air dan Air Asia sebelum bergabung dengan BNN Airlines.

    Hingga kini, keluarga Oshima masih menunggu hasil pencocokan DNA dengan jasad yang ditemukan.

    Pemeriksaan DNA membutuhkan waktu 3-7 hari untuk menunggu hasil pasti pencocokan.

    Nama lainnya adalah Aulia Belinda, pramugari yang dilaporkan hilang bersama Oshima.

    Melalui akun Instagram-nya @auliablnda, Aulia sering berbagi momen keseharian dan unggahan dengan seragam Lion Air, maskapai tempatnya bekerja.

    Seorang teman Aulia, Dela Puspita, meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan berita hoaks tentang nasib korban.

    “Mohon untuk tidak membuat berita hoax yaa sebelum ada kepastian dari pihak keluarga,” tulis Dela di Instagram Stories.

    Pramugari lainnya adalah Indira Seviana Bela (25). Ia terakhir kali diketahui mengirimkan pesan kepada ibunya sebelum kejadian.

    Dalam pesan tersebut, Indira mengatakan ia baru selesai ujian dan akan pergi bersama teman-temannya.

    Namun, hingga keesokan harinya, teman satu apartemen Indira mengabarkan bahwa Indira tidak kembali ke apartemen.

    Tante korban, Diah, memgungkap keluarga langsung panik setelah mendengar kabar tersebut. Kini akun TikTok Indira, @kacauprsn, dipenuhi doa dan dukungan dari warganet.

    Laporan Keluarga

    Meski diinformasikan 8 korban meninggal dan 6 masih dicari, namun Posko Antemortem DVI di RS Polri sampai saat ini baru menerima laporan dari 13 keluarga korban.

    “Ada 13 keluarga yang sudah melapor ke Posko Antemortem DVI di RS Polri,” ujar Fauzi, Minggu (19/1/2025).

    Agar identitas bisa segera diungkap, Kabid Disaster Victim Identification (DVI) Rodokpol Pusdokkes Polri, Kombes Ahmad Fauzi, memastikan pihaknya terus berupaya mempercepat proses identifikasi. ***

  • Terungkap Lahan Pagar Laut Tangerang Statusnya Hak Guna Bangunan di Situs Bhumi.ATRBPN

    Terungkap Lahan Pagar Laut Tangerang Statusnya Hak Guna Bangunan di Situs Bhumi.ATRBPN

    GELORA.CO – Meskipun Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid mengungkapkan ketidaktahuannya, namun terungkap lahan pagar laut Tangerang statusnya hak guna bangunan di situs Bhumi.ATRBPN yang disinyalir terkait pengembangan PIK 2.

    Dalam situs ini terlihat bahwa status lahan di bagian dalam pagar laut Tangerang adalah hak guna bangunan atau HGB.

    Padalah diketahui bahwa bagian dalam pagar laut tersbeut masih merupakan lautan dan belum daratan yang bisa mendapatkan status HGB bahkan lengkap dengan nomornya.

    Ahmad Khozinudin selaku Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat atau TA-MOR PTR dalam pesan singkatkan ke Disway.id mengungkapkan bahwa hal ini seiring dengan fakta yang ditemukannya dilapangan.

    Menurut Khozinudin pihaknya memperoleh informasi telah terjadi transaksi jual beli laut, dari sejumlah individu ke individu lain, dengan bukti alas hak berupa girik-girik.

    Girik-girik ini yang kemudian oleh pembeli diproses menjadi SHGB di BPN. 

    Tanah dengan SHGB inilah, yang ditampung oleh PIK-2 untuk pengembangan kawasan industri properti mereka.

    “Adapun girik-girik yang di transaksikan, melibatkan aparat Desa,” tulisnya.

    Menurutnya, dalam girik tersebut terdapat girik-girik usang, yang berada di lokasi lain, tapi dibuat seolah-olah lokasinya di laut. 

    Adapula, girik-girik yang memang dibuat (aspal) untuk tujuan ditransaksikan.

    Menurut Khozinudin dalam girik ini juga dipasang sejumlah nama fiktif untuk bertransaksi sebagai penjual. 

    “Pembeli lalu mengurus ke BPN, menjadi sertifikat lalu di tampung oleh PIK-2 milik Aguan dan Anthony Salim,” tambahnya.

    Sedangkan Muannas Alaidid yang merupakan kuasa hukum pengembang Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2, membantah tuduhan bahwa pagar laut merupakan proyek dari PIK 2.

    Bahkan Muanas menegaskan bahwa pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang bukan milik PIK 2.

    Pihak Wahli yang telah melakukan penelitian diwilayah ini mengungkapkan bahwa terdapat tiga bidang sertifikat yang terbit di atas laut dengan luas kurang lebih 9 hektar.

    Adapun lokasi temuan ini mencangkup Desa Karang Serangn Kec. Sukadiri, di mana Sertifikat Hak Milik atau SHM tersebut terletak pula pada koordinat  6.023126 derajat Bujur Timur (BT) dan 106.558859 derajat Bujur Timur (BT).

    Selain itu juga terdapat alas hak berupa HGB dan telah mendapat nomor NIB (nomor  induk bidang) tanah sebanyak 260 bidang yg terdapat di 3 desa. 

    Masing-masing 1 desa di Kecamatan Teluk Naga 1 desa dan Kec. Pakuhaji 2 desa.

    Sedangkan pihak ARTPBN yang dihubungi oleh Disway.id, mengungkapkan bahwa permasalah ini bisa ditanyakan pada ke Kakan atau Kanwil.

    Adapun Nusron Wahid menjelaskan jika masih laut maka posisinya adalah kewenangan dari instansi Kelautan.

    Akan tetapi jika dilihat dari situs Bhumi.ATRBPN dengan adanya status HGB tersebut tentunya pihak ARTPBN juga telah mengetahui permasalahan ini.

    “Selama masih di laut, itu adalah rezimnya laut. Kalau di darat, tergantung apakah masuk kawasan hutan atau bukan. Kalau hutan, itu menjadi kewenangan kehutanan, kalau bukan hutan, itu menjadi kewenangan kami,” ujar Nusron Wahid kepada media, dikutip dari laman resmi ATR/BPN, Kamis 16 Januari 2025. 

    Bagian Proyek Besar Reklamasi Pesisir Utara Jawa

    Pihak Walhi mengungkapkan jika permaslahan ini bukanlah baru terjadi, namun merupakan sebuah rencana proyek besar reklamasi pesisir Utara Jawa.

    Menurut Mukri Friatna selaku Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi, dari peta parsil yang didapati terungkap bahwa proyek reklamsi di pesisir utara Jawa ini total luasnya mencapai 9.000 hektar.

    Menurut Mukri dari 9.000 hektare ini berdasarkan peta parsil terbagi menjadi 7 zonasi, di mana proyek ini mencangkup 3 bagian, mulai dari perumahan, kawasan industry hingga pelabuhan.

    Reklamasi seluas 9.000 hektar tersebut nantinya akan mengarah kebagian barat pesisir Tangerang hingga ke wilayah Serang.

    Menurut Mukri proyek ini merupakan sebuah perencanaan yang tentunya telah di ketahui oleh pihak pemerintah, khususnya BPN dan KKP.

    “Gak mungkin mereka melakukan pengembangan wilayah ini tanpa diketahui dua kementerian ini, karena proyek ini bukanlah proyek kecil,” paparnya.

    Apa yang disampaikan oleh Mukri sejalan dengan yang diungkapkan oleh Gufroni selaku Ketua Riset dan Advokasi Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP Muhammadiyah.

    Bahkan menurut Gufroni dalam ppodcast berama Abraham Samad, proyek reklamasi pesisir pantai utara Jawa ini nantinya akan mencangkup dari Merak hingga Cirebon.

  • 3 WN China yang Selipkan Uang Dalam Paspor untuk Lewati Pemeriksaan Bandara Soetta Berinisial LB Nasional

    3 WN China yang Selipkan Uang Dalam Paspor untuk Lewati Pemeriksaan Bandara Soetta Berinisial LB Nasional

    WN China yang Selipkan Uang Dalam Paspor untuk Lewati Pemeriksaan Bandara Soetta Berinisial LB
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto menyampaikan, pihaknya telah mengantongi identitas warga negara (WN) China yang diduga menyuap petugas di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten.
    “Inisial LB,” kata Agus saat dikonfirmasi, Minggu (19/1/2025).
    Agus mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih melacak keberadaan WN China tersebut.
    Namun, tidak ada informasi soal di mana WN China itu tinggal atau menginap.
    “Sedang dilacak,” ujar Agus.
    Sebelumnya, dalam video yang beredar, terekam seorang pria WN China memasukkan uang ratusan ribu rupiah ke dalam paspor di dalam suatu ruangan.
    Pria itu tampak duduk dengan mengenakan handuk. Sementara terlihat sebuah paspor di atas meja.
    Pada video berikutnya, WN China itu merekam proses pemeriksaan di Imigrasi Soetta.
    Ia kemudian tersenyum sumringah dan mengeklaim berhasil melewati pemeriksaan dengan mulus setelah memberikan tip kepada petugas.
    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Saffar Muhammad Godam mengatakan, pihaknya sedang memeriksa kebenaran video yang beredar.
    “Kita sedang cek kebenarannya, apa itu hoaks atau tidak, ya karena dari konten tersebut tidak terlihat,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu.
    Menurut Godam, Ditjen Imigrasi telah memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian. Petugas yang menangani pemeriksaan itu juga telah dimintai keterangan.
    Namun, proses pemeriksaan ini membutuhkan keterangan dari pihak WN China tersebut.
    “Tinggal klarifikasi dari orang itu,” ujar Godam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video WNA Selipkan Rp 500.000 di Paspor, Kementerian Imipas: Cek Kebenaran Hoaks atau Tidak

    Video WNA Selipkan Rp 500.000 di Paspor, Kementerian Imipas: Cek Kebenaran Hoaks atau Tidak

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) sedang memverifikasi kebenaran video viral yang memperlihatkan seorang warga negara asing (WNA) asal China menyelipkan uang Rp 500.000 di paspor. Hal itu dilakukan untuk menghindari pemeriksaan Bea Cukai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten.

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam menyatakan pihaknya sedang mengecek apakah video tersebut benar atau hanya hoaks.

    “Kami sedang cek kebenarannya, apakah itu hoaks atau tidak karena dari konten tersebut tidak terlihat jelas,” kata Saffar saat ditemui di Plaza Timur, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/1/2025).

    Saffar mengungkapkan pihaknya telah memeriksa rekaman CCTV di dalam dan luar ruangan yang terhubung ke layar monitor di lokasi kejadian. Namun, hasil pengecekan belum dapat diumumkan karena masih membutuhkan klarifikasi dari pihak terkait.

    “Kami sudah cek CCTV, tinggal klarifikasi dari orangnya,” tambahnya.

    Saat ditanya mengenai tanggal pasti kejadian dalam video tersebut, Saffar menyebut bahwa video itu diunggah pada Jumat (17/1/2025), tetapi tanggal kejadian sebenarnya masih belum diketahui.

    “Harinya belum tahu pasti, yang jelas kontennya diunggah tanggal 17 Januari,” ujarnya.

    Video tersebut awalnya diunggah oleh pengguna TikTok dengan nama akun @stellaroptics888. Kemudian disebarluaskan oleh akun X (Twitter) @boediantar4. Hingga kini, video tersebut telah menjadi perbincangan hangat di media sosial.

    Kemen Imipas berkomitmen untuk menyelesaikan penyelidikan kasus video WNA selipkan Rp 500.000 di paspor secara transparan dan menyampaikan hasilnya kepada publik.

  • Saffar Godam Ungkap Pihaknya Tengah Menggodok PP soal Penggunaan Senpi oleh Petugas Imigrasi  – Halaman all

    Saffar Godam Ungkap Pihaknya Tengah Menggodok PP soal Penggunaan Senpi oleh Petugas Imigrasi  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pelaksana tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Saffar M Godam menyatakan, saat ini pihaknya tengah menggodok aturan baru untuk petugas Imigrasi.

    Adapun aturan yang dimaksud yakni, Peraturan Pemerintah (PP) yang memberikan kewenangan petugas Imigrasi menggunakan senjata api (senpi).

    “Sedang proses,” singkat Godam saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Minggu (19/1/2025).

    Saat disinggung mengenai target dari rampungnya pembahasan aturan itu, Godam tidak membeberkan lebih detail.

    Dirinya hanya berharap kalau PP tersebut bisa diterbitkan segera maka akan lebih baik.

    “Gak ada target, itu seselesai nya aja, makin cepat makin baik,” kata dia.

    Pembahasan aturan yang serupa juga kata dia, tengah dilakukan untuk penerapan pencekalan seumur hidup ke luar negeri terhadap tersangka yang terjerat hukum.

    Kata dia, nantinya akan ada PP baru yang merujuk aturan Undang-Undang kalau pencekalan terhadap seorang tersangka tidak lagi dua kali enam bulan, melainkan bisa sampai 10 tahun atau bahkan seumur hidup.

    “Memang belum berlaku, jadi dalam proses UU itu nanti akan ada turunan-turunannya dan ada waktu, tapi itu memang sudah berbunyi (aturannya di UU),” kata dia.

    Perihal dengan sudah sejauh mana pembahasannya, Godam menyebut masih dalam proses penggodokan.

    “Sedang dalam proses. Digodok di dapur,” kelakar Godam.

     

  • AIFA 2025 Akan Gelar Insan Cita Award untuk Tokoh KAHMI Berprestasi

    AIFA 2025 Akan Gelar Insan Cita Award untuk Tokoh KAHMI Berprestasi

    loading…

    Asian Islamic Fashion and Art (AIFA) 2025 akan menggelar Achievement Award bertajuk Insan Cita Award bagi para tokoh KAHMI berprestasi. FOTO/IST

    JAKARTA – Asian Islamic Fashion and Art (AIFA) 2025 akan menggelar Achievement Award bertajuk Insan Cita Award bagi para tokoh KAHMI berprestasi. Penghargaan diberikan kepada tokoh Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang berdedikasi dan berkontribusi besar bagi pembangunan Indonesia.

    “Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi agar kader HMI semakin berkontribusi nyata,” kata Cut Emma Mulia Ratna Dewi, Steering Committee AIFA 2025 yang juga Presidium Forhati Nasional, dalam keterangannya, Minggu (19/1/2025).

    Cut Emma mengungkapkan bahwa penghargaan ini akan diberikan kepada tokoh-tokoh KAHMI yang telah membawa perubahan inovatif di berbagai sektor, baik di tingkat daerah maupun nasional. Berdasarkan data sementara, ada sekitar 200 alumni HMI yang berhasil terpilih dalam Pilkada Serentak 2024, serta 20 pejabat publik nasional yang menjadi kandidat penerima penghargaan.

    Sekretaris Jenderal Majelis Nasional KAHMI, Syamsul Qomar, menjelaskan bahwa AIFA 2025 merupakan wadah pengembangan kreativitas dan jiwa kewirausahaan keluarga besar KAHMI di bidang fesyen, seni, dan kuliner. Ajang ini juga menjadi peluang memperluas jaringan internasional dengan kehadiran tamu kehormatan dari berbagai negara, seperti Uzbekistan, Filipina, Oman, Malaysia, dan lainnya.

    “AIFA membuka peluang kolaborasi internasional dan memfasilitasi pelaku bisnis untuk melanjutkan kerja sama setelah acara ini,” kata Syamsul.

    Syamsul menambahkan bahwa Insan Cita Award juga akan memberikan penghormatan kepada tokoh KAHMI di Kabinet Merah Putih yang mendukung pengembangan sektor fesyen, seni, dan kuliner di tingkat nasional.

    Ketua Panitia AIFA 2025, Viviana Husein, mengungkapkan bahwa persiapan teknis AIFA 2025 telah mencapai 90 persen. Rangkaian acara meliputi Insan Cita Award, talk show, fashion show busana muslim, hingga pemecahan rekor MURI untuk jalan sehat bertema Jalan Sehat Terbanyak Perempuan dengan Menggunakan 2.000 Jilbab Batik Berwarna Hijau dari Batik Trusmi.

    Jalan sehat ini akan berlangsung pada Minggu, 26 Januari 2025, pukul 06.00-08.00 WIB dengan rute Senayan Park dan kawasan Gelora Bung Karno (GBK). Berdasarkan data per 17 Januari, jumlah peserta yang mendaftar telah mencapai 2.000 orang.

    Selain itu, Viviana menyebutkan bahwa fashion show busana muslim pada 25 Januari 2025 akan menampilkan karya-karya desainer KAHMI dan delegasi dari 9 negara yang telah berkomunikasi dengan panitia. Beberapa tokoh, termasuk Sri Suparni, istri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan Tina Astari, istri Menteri UMKM Maman Abdurrahman, juga akan tampil di panggung megah AIFA 2025.

    AIFA 2025 tidak hanya menjadi wadah untuk menampilkan kreativitas keluarga besar KAHMI, tetapi juga menjadi panggung untuk menjalin kolaborasi internasional di bidang fesyen, seni, dan kuliner. Para pelaku usaha dan seniman lokal didorong untuk memanfaatkan kesempatan ini guna memamerkan karya dan produk mereka di tingkat global. Ajang ini diharapkan mampu memberikan motivasi bagi generasi muda KAHMI untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi Indonesia, sekaligus memperkuat jaringan di dunia internasional.

    (abd)

  • Pencegahan Firli ke Luar Negeri Berakhir, Ditjen Imigrasi: Bisa Diperpanjang Jika DPO

    Pencegahan Firli ke Luar Negeri Berakhir, Ditjen Imigrasi: Bisa Diperpanjang Jika DPO

    loading…

    Pencegahan ke luar negeri terhadap eks Ketua KPK Firli Bahuri telah berakhir. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Pencegahan ke luar negeri terhadap eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri telah berakhir pada 25 Desember 2024. Pencegahan tersebut berakhir setelah sempat diperpanjang.

    Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M. Godam menyatakan, berdasarkan aturan Keimigrasian, pecegahan hanya bisa diperpanjang satu kali.

    “Aturan keimigrasian dapat diperpanjang 1 kali enam bulan, artinya dua kali enam bulan (masa pencegahan),” kata Godam saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Minggu (19/1/2025).

    Menurut Godam, masa perpanjangan pencegahan bisa diperpanjang dengan syarat yang bersangkutan dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). “Ada mekanisme yang dimungkinkan untuk dapat dikenakan pencegahan selanjutnya, yaitu mekanisme DPO,” ujarnya.

    Kendati begitu, Godam mengaku belum ada komunikasi lebih lanjut dengan Polda Metro Jaya selaku pemohon terkait kelanjutan pencegahan Firli Bahuri.

    Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya segera menuntaskan kasus dugaan pemerasan eks KPK Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

    Menurut Sigit, kasus yang sudah berjalan selama lebih dari satu tahun dan belum ada penyelesaiannya itu sudah menjadi Pekerjaan Rumah (PR) untuk Korps Bhayangkara.

    “Terkait dengan PR-PR yang harus dituntaskan ya tentunya kita minta untuk betul-betul bisa dituntaskan seperti tadi yang ditanyakan. Saya kira itu beberapa hal yang akan kita laksanakan ke depan,” kata Sigit usai menerima audiensi pimpinan KPK di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Januari 2025.