Xcloud.id

partai: Gelora

  • Rocky Gerung Usul Emak-emak Ambil Alih Peran Distribusi MBG

    Rocky Gerung Usul Emak-emak Ambil Alih Peran Distribusi MBG

    GELORA.CO -Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti aspek manajemen program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, program ini masih memiliki tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait efektivitas distribusi dan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak.

    Rocky mengusulkan agar peran emak-emak lebih dioptimalkan dalam program ini. Ia menilai, jika distribusi makanan dilakukan langsung oleh para ibu di tingkat RT dan komunitas, maka kualitas gizi serta efektivitas program dapat lebih terjamin.

    “Kalau emak-emak yang ambil fungsi program makan gratis itu bisa lewat RT dan komunitas, maka akan lebih terjamin. Karena langsung ada kedekatan psikologis antara ibu dan anak-anaknya,” ujar Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Kamis 30 Januari 2025.

    Ia menekankan bahwa keterlibatan keluarga dalam program ini akan menjamin makanan yang disediakan benar-benar bergizi. Sebab, ibu yang memasak akan memastikan anak-anak mereka mendapatkan asupan terbaik.

    Sebaliknya, Rocky mengkhawatirkan jika penyediaan makanan diserahkan kepada perusahaan atau event organizer, kualitas dan ketepatan sasaran program bisa menjadi masalah. 

    “Saya kira yang mesti diperhatikan oleh pemerintah soal manajemen penyaluran yang berbasis care,” pungkasnya.

  • 18 Mayat Korban Tabrakan Pesawat AS Ditemukan di Sungai Potomac

    18 Mayat Korban Tabrakan Pesawat AS Ditemukan di Sungai Potomac

    GELORA.CO -Upaya pencarian dan penyelamatan sedang berlangsung di Sungai Potomac setelah sebuah pesawat American Airlines yang membawa 64 orang bertabrakan dengan helikopter Black Hawk berisi tiga tentara pada Rabu malam, 29 Januari 2025.

    Seorang pejabat polisi di tempat kejadian bahwa ada tiga bidang puing di air dan sedikitnya 18 mayat telah ditemukan hingga pukul 11.30 malam waktu setempat.

    “Tidak ada korban selamat yang ditemukan sejauh ini,” ungkapnya kepada CBS News. 

    Merespons tabrakan tersebut, Badan Penerbangan Federal (FFA) kemudian mengumumkan bahwa  penerbangan di Bandara Nasional Ronald Reagan Washington dibatalkan.  

    “Sebuah pesawat jet regional Bombardier CRJ700 milik PSA Airlines bertabrakan di udara dengan sebuah helikopter Sikorsky H-60 saat mendekati Landasan Pacu 33 di Bandara Nasional Reagan Washington sekitar pukul 9 malam waktu setempat,” kata FFA. 

    Angkatan Darat AS mengonfirmasi bahwa helikopter Black Hawk berpangkalan di Fort Belvoir, Virginia. 

    Juru bicara Joint Task Force-National Capitol Region, Heather Chairez menyebut  helikopter milik Kompi B, Batalyon Penerbangan ke-12 itu sedang dalam penerbangan latihan. 

    Seorang pejabat Departemen Pertahanan menyebut kecelakaan itu terjadi di sungai, baik helikopter maupun pesawat jatuh di sungai. 

    Kamera siaran langsung di Kennedy Center di Washington, D.C., menangkap momen tabrakan tersebut. Video tersebut menunjukkan ledakan di area Sungai Potomac pada pukul 08.47 malam.

    Departemen Pemadam Kebakaran dan Layanan Medis Darurat Distrik Columbia melaporkan dalam sebuah unggahan media sosial bahwa sebuah pesawat kecil jatuh di Sungai Potomac di sekitar bandara.

    FBI mengatakan bahwa hingga saat ini, insiden tersebut tidak diperlakukan sebagai peristiwa kriminal.

  • Publik Ingin Prabowo Reshuffle Kabinet

    Publik Ingin Prabowo Reshuffle Kabinet

    GELORA.CO -Publik menghendaki Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih sebagai bagian dari upaya rasionalisasi pemerintahan. 

    Hal ini disampaikan pengamat politik Rocky Gerung melalui kanal YouTube miliknya, Kamis 30 Januari 2025. Dia menegaskan, perampingan kabinet menjadi langkah yang nyata untuk menghemat anggaran.

    “Kan tidak mungkin gaji itu dikurangi, maka yang paling mungkin adalah merampingkan kabinet,” ujar Rocky seperti dikutip RMOL.

    Ia juga menyoroti bahwa evaluasi terhadap para menteri menjadi krusial, terutama bagi mereka yang sejak awal dipilih bukan berdasarkan kapasitas, melainkan sekadar untuk memenuhi kepentingan politik tertentu.

    “Momentum perampingan ini ada karena presiden bisa langsung mengevaluasi menteri-menteri yang sejak awal hanya ditempatkan untuk memenuhi hak KIM plus,” ungkap Rocky.

    Lebih lanjut, dosen ilmu filsafat itu menyatakan bahwa publik menginginkan adanya kocok ulang kabinet. Meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan presiden.

    “Perampingan berarti reshuffle, dan reshuffle berarti ada yang harus diberhentikan. Itulah yang diinginkan oleh publik,” tandasnya.

  • Habiburokhman Usir Kuasa Hukum Korban Pembacokan dari Komisi III

    Habiburokhman Usir Kuasa Hukum Korban Pembacokan dari Komisi III

    GELORA.CO -Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengusir Windi Harisandi selaku kuasa hukum Muhamad Taufik yang menjadi korban pembacokan di Kota Tasikmalaya, saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis, 30 Januari 2025.

    Habiburokhman merasa kesal dengan sikap Windi karena tidak mengindahkan perintahnya untuk tidak melakukan interupsi.

    Semula Windi mendadak melakukan interupsi tanpa diberi kesempatan oleh Habiburokhman saat RDPU.

    Habiburokhman kemudian memberikan kesempatan berbicara Windi. Namun Windi menyampaikan unek-uneknya dengan emosional sehingga membuat Habiburokhman kurang nyaman.

    “Saya kuasa hukum korban korban jadi saya ingin meluruskan penyesatan yang terjadi,” kata Windi.

    “Tenang dulu pak saya baru nanya. Jangan ngomong penyesatan-penyesatan gitu lho. Kalau bapak punya versi bilang saja,” kata Habiburokhman.

    Kemudian, Habiburokhman mempersilahkan Windi untuk menjelaskan kronologi peristiwa nahas yang dialami kliennya itu.

    Namun yang terjadi kemudian adalah Windi seringkali melakukan interupsi hingga mengganggu RDPU.

    “Saya yang pimpin pak cukup. Saya mengerti situasinya seperti apa oke. Cukup,” kata Habiburokhman.

    “Bapak kalau enggak berkenan keluar aja pak,” sambungnya.

    Mendengar hal itu, Windi langsung meninggalkan ruang Komisi III.

    “Komisi III tidak memberikan kesempatan yang sama kepada pihak korban. Saya keluar pak, tidak usah diusir,” kata Windi.

  • Ubedilah Badrun Kini Dicopot dari Jabatan Koordinator Program Studi UNJ

    Ubedilah Badrun Kini Dicopot dari Jabatan Koordinator Program Studi UNJ

    GELORA.CO -Dikenal sebagai akademisi yang kritis dan pernah melaporkan dugaan KKN dan TPPU keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ubedilah Badrun dicopot dari jabatan Koordinator Program Studi.

    Ubedilah yang merupakan akademisi Sosiologi Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dicopot dari jabatan Koordinator Program Studi (Kepala Departemen) Pendidikan Sosiologi UNJ oleh Rektor UNJ. Pencopotan dilakukan sebelum waktunya karena jabatan itu seharusnya diemban Ubeidilah hingga 2027.

    “Iya, saya sudah tidak lagi menjabat sejak 24 Januari 2025. Posisinya telah digantikan oleh Plt (pelaksana tugas). Masa jabatan saya menurut SK Rekor No.1995/UN39/HK.02/2023 adalah untuk periode 2023-2027. Tetapi diberhentikan pada 25 Januari 2025 . Tidak apa-apa Mas, itu otoritas Rektor, mungkin punya maksud baik, saya tidak tahu apa alasanya,” kata Ubedilah kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Kamis, 30 Januari 2025.

    Informasi yang dapat diperoleh dari media sosial UNJ, terlihat bahwa pemberhentian atau pengangkatan tersebut terjadi seiring perubahan UNJ menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang memberikan otoritas penuh Rektor dalam menentukan dan mengangkat siapapun pejabat di lingkungan UNJ dengan syarat yang telah ditentukan sebelumnya.

    Situasi tersebut berbeda dengan ketika Universitas masih berstatus Satuan Kerja (Satker) atau saat masih berstatus Badan Layanan Umum (BLU), pengangkatan Kepala Departemen atau Koordinator Program Studi dimulai dari aspirasi musyawarah dosen di tingkat program studi, diajukan ke Dekan lalu diputuskan Rektor. 

    Sejak PTNBH, tidak ada lagi musyawarah program studi untuk menentukan siapa koorprodinya.

    “Memang benar sejak menjadi PTNBH, otoritas Rektor begitu power full. Melalui Peraturan Rektor No.1/2025 Rektor UNJ memiliki otoritas penuh, Dekan bisa mengajukan tetapi Rektorlah yang memutuskan. Menurut Pasal 6 Peraturan Rektor tersebut disebutkan bahwa pengangkatan kepala departemen atau koordinator program studi bersifat penugasan oleh Rektor. Proses semacam ini sesungguhnya rawan nepotisme, rawan like and dislike dan sekaligus rawan pembungkaman,” pungkas Ubedilah.

  • Pesawat American Airlines dan Helikopter Blackhawk Tabrakan di Dekat Bandara Washington

    Pesawat American Airlines dan Helikopter Blackhawk Tabrakan di Dekat Bandara Washington

    GELORA.CO -Sebuah pesawat komersial bertabrakan di udara dengan helikopter Blackhawk saat mendekati landasan pacu di Bandara Nasional Ronald Reagan Washington pada Rabu malam, waktu setempat, 29 Januari 2025. 

    Kecelakaan itu terjadi saat pesawat yang dioperasikan oleh maskapai regional PSA Airlines atas nama American Airlines, mencoba mendarat sesaat sebelum pukul 9 malam waktu setempat.

    “Enam puluh penumpang dan empat awak berada di penerbangan American Airlines 5342,” demikian dilaporkan CBS News.

    Belum ada kabar langsung tentang korban jiwa. Namun, insiden itu bisa menjadi bencana paling signifikan di wilayah udara AS dalam 15 tahun terakhir. 

    Kamera web di John F. Kennedy Center for the Performing Arts di dekatnya memperlihatkan sebuah pesawat kecil, mungkin helikopter, bertabrakan dengan pesawat jet penumpang di ketinggian rendah, diikuti oleh ledakan keras. 

    Situs pelacakan radar memperlihatkan pesawat jet penumpang itu tampaknya telah jatuh ke Sungai Potomac yang dingin.

    Pesawat jet itu, yang beroperasi sebagai penerbangan 5342 untuk American Airlines, telah berangkat dari Wichita, Kansas, dan berupaya mendarat di Landasan Pacu 33 di bandara Reagan (DCA).

    DC Fire and EMS mengonfirmasi bahwa sebuah pesawat kecil jatuh ke Sungai Potomac di dekat bandara, saat helikopter dan kapal pemadam kebakaran bergegas ke tempat kejadian untuk mencari korban selamat.

    Sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan bahwa Presiden AS Donald Trump telah diberi tahu tentang kecelakaan tersebut. 

    “Tampaknya sebuah helikopter militer bertabrakan dengan jet regional,” ujarnya kepada Fox News. 

    Menteri pertahanan yang baru dilantik Pete Hegseth mengatakan bahwa Pentagon juga secara aktif memantau situasi tersebut.

    Kecelakaan pesawat komersial besar terakhir di Amerika Serikat terjadi pada tahun 2009, ketika sebuah pesawat Colgan Air jatuh di dekat Buffalo dan menewaskan total 50 orang (49 penumpang dan awak, dan satu orang di dalam rumah).

    Badan Penerbangan Federal dan Dewan Keselamatan Transportasi Nasional akan melakukan penyelidikan

  • Penghematan Anggaran Paling Masuk Akal Rampingkan 50 Persen Kabinet

    Penghematan Anggaran Paling Masuk Akal Rampingkan 50 Persen Kabinet

    GELORA.CO -Instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melakukan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikomentari pengamat politik Rocky Gerung.

    Menurutnya, situasi ini sangat dilematis, sebab meskipun penghematan diperlukan, hal itu dapat menghambat perputaran uang dan aktivitas ekonomi di tingkat lokal.

    “Jadi sebetulnya penghematan uang negara itu punya efek menyebabkan konsumsi tidak tumbuh di daerah,” kata Rocky Gerung lewat kanal YouTube miliknya, Kamis 30 Januari 2025.

    Di sisi lain, Rocky menilai langkah Prabowo ini menunjukkan sikap keprihatinan terhadap pemborosan anggaran yang mungkin terjadi selama 10 tahun terakhir di era Jokowi.

    Rocky menyarankan agar penghematan anggaran ini diiringi dengan perampingan kabinet. Dengan memangkas kabinet, biaya birokrasi yang membengkak dapat ditekan.

    “Pangkas juga 50 persen kabinetnya, itu kan lebih masuk akal lebih mudah diterima aspek keadilannya,” sambungnya.

    Masyarakat akan memahami bahwa meskipun mereka membayar pajak dan tidak mendapatkan limpahan proyek pemerintah dalam bentuk aktivitas daerah, seminar, atau perjalanan dinas, mereka melihat bahwa presiden juga melakukan penghematan dengan memangkas ukuran kabinet. 

    “Jadi itu yang kita sebut keseimbangan. Penghematan itu juga sekaligus penghormatan terhadap efisiensi,” pungkas dosen ilmu filsafat itu.

  • Laut Bukan untuk Segelintir Pihak, Privatisasi Harus Dihentikan!

    Laut Bukan untuk Segelintir Pihak, Privatisasi Harus Dihentikan!

    GELORA.CO –Pakar Kelautan Universitas Airlangga (Unair) Prof Muhammad Amin Alamsja, menilai tindakan privatisasi dengan membangun pagar laut bisa menciptakan konflik kepentingan di Zona Maritim.

    ”Indonesia ini memiliki batasan maritim yang diakui secara internasional, mulai dari perairan teritorial hingga zona ekonomi eksklusif (ZEE). Pagar laut jelas bertentangan dengan fungsi yang semestinya,” tutur Prof Amin, Rabu (29/1).

    Wilayah laut seharusnya dimanfaatkan masyarakat secara kolektif, untuk kepentingan bersama. Bukan malah untuk kepentingan segelintir pihak. Apalagi dilakukan dengan mengakali regulasi dan cara-cara yang culas.

    ”Ketika pengelolaannya melanggar hukum atau merugikan masyarakat luas, negara memiliki kewenangan untuk membatalkan kebijakan tersebut,” imbuh Prof Amin yang juga Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Unair.

    Sebelumnya, kasus pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang menjadi buah bibir masyarakat. Pagar laut itu bahkan telah memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM).

    ”Pemagaran pagar laut HGB ini jelas bertentangan dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Dalam perspektif kelautan, tindakan ini berpotensi merusak tatanan ekologis dan ekonomi masyarakat pesisir,” ujar Muhammad Amin Alamsja.

    Dalam pasal tersebut dikatakan jelas bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    ”Jika pembangunan pagar laut HGB melanggar hukum, tatanan kelautan, dan merugikan rakyat, maka negara wajib mengambil tindakan tegas untuk membatalkannya,” seru Prof Amin.

    Mengembalikan laut untuk semua kasus pagar laut ber-HGB menjadi pengingat bahwa laut bukan hanya sekadar ruang fisik, tetapi juga sumber kehidupan bagi jutaan masyarakat Indonesia. Ke depan, perlindungan laut harus menjadi prioritas nasional.

    Baca Juga: Pemprov Jabar Tegur TRPN karena Pelanggaran Pagar Laut Bekasi

    Sebagai negara maritim, pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan lautan tetap menjadi berkah bagi seluruh rakyatnya, bukan hanya segelintir pihak.

  • Ternyata Sosok Malik di Kasus Penembakan 5 WNI Oleh Aparat Malaysia, Diduga Dalang Penyelundupan PMI Ilegal

    Ternyata Sosok Malik di Kasus Penembakan 5 WNI Oleh Aparat Malaysia, Diduga Dalang Penyelundupan PMI Ilegal

    GELORA.CO  – Muncul nama Malik dalam kasus penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI).

    Hal ini terungkap saat pihak Kedutaan Besar RI di Malaysia, atase Polri di Malaysia, melakukan wawancara terhadap dua Warga Negara Indonesia (WNI) pekerja ilegal yang berada di kapal sasaran penembakan otoritas Malaysia.

    Nama Malik itu disebut-sebut sebagai dalang penyelundupan PMI ilegal.

    Dari hasil wawancara tersebut, dua WNI itu juga mengungkapkan bahwa mereka membayar uang ke Malik agar bisa pulang atau pergi dari Malaysia.

    Lalu, kedua WNI itu mengaku memberikan imbalan kepada Malik sekitar 1.500 ringgit (Rp 5.519.625 dalam konversi kurs saat ini).

    “Ada dua yang berhasil kami wawancara. Mereka menyebutkan membayar kurang lebih 1.500 ringgit sampai 1.200 ringgit kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai,” ungkap Atase Polri di Malaysia Kombes Juliarman Eka Putra Pasaribu, Rabu (29/1/2025), dikutip Kompas TV.

    Malik diduga kuat sebagai dalang penyelundupan PMI ilegal ke Malaysia.

    Pasalnya, dia mengakomodasi para PMI pulang melalui jalur tidak resmi.

    “Ada yang membayar 1.200 ringgit, ada yang 1.500 ringgit. Jadi sepertinya tidak ada plafon standar sehingga sepertinya itu bisa ditawar-tawar,” ujar Juliarman.

    Juliarman menyebutkan, saat ini, otoritas Malaysia sedang menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan penyelundupan pekerja ilegal atau bukan. 

    Dia juga memastikan Pemerintah Indonesia melakukan pendampingan hukum terhadap para WNI pekerja ilegal yang diamankan otoritas Malaysia pasca peristiwa di perairan Tanjung Rhu itu. 

    “Pasti kami akan mendampingi mereka, termasuk konsuler kedutaan untuk menjamin hak-hak mereka terlindungi,” jelas Juliarman.

    Adapun, peristiwa penembakan lima WNI ini bermula ketika petugas patroli Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) mendapati kapal yang membawa sejumlah PMI ilegal melintas di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, Jumat (24/1/2025). 

    Berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal setelah diduga melakukan perlawanan terhadap petugas.

    Akibat peristiwa tersebut, satu WNI diketahui meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka. 

    Adapun, kelima orang WNI itu diduga merupakan pekerja migran non prosedural dan menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia lewat jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.

    Dari lima orang yang menjadi korban penembakan petugas patroli laut Malaysia, hanya satu orang yang membawa identitas paspor.

    Atas peristiwa tersebut Kemlu RI telah mengirim nota diplomatik untuk mendesak Malaysia menyelidiki kejadian penembakan tersebut, termasuk dugaan tindakan hukum penggunaan kekuatan secara berlebihan.

    Korban Bantah Lakukan Perlawanan

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI diketahui sudah menemui empat korban luka yang dirawat terpisah di RS Serdan dan RS Klang, Malaysia.

    Dalam pertemuan itu, Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur mengonfirmasi soal kronologis kejadian yang membuat APMM melepaskan tembakan ke kapal mereka.

    Korban berinisial HA dan MZ yang berasal dari Provinsi Riau menyatakan bahwa mereka dan penumpang WNI lainnya tidak melakukan perlawanan dengan senjata tajam, sebagaimana dinarasikan otoritas Malaysia sebelumnya.

    “Keduanya juga menjelaskan kronologis kejadian dan menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat APMM,” kata Direktur Perlindungan WNI (PWNI) Kemlu RI Judha Nugraha kepada wartawan, Rabu (29/1/2025).

    Judha mengaskan, pernyataan ini merupakan konfirmasi dari dua orang WNI yang kondisinya sudah stabil dan dapat memberikan keterangan.

    “HA dan MZ telah mendapatkan perawatan dan dalam kondisi stabil,” ungkapnya.

    Sementara itu, dua WNI lainnya yang juga menjadi korban penembakan, kini diketahui masih dalam kondisi kritis setelah menjalani operasi.

    Sehingga, keduanya belum bisa memberikan keterangan atas kronologi kejadian.

    “Sementara itu, dua korban lainnya masih berada dalam kondisi kritis pasca-operasi dan belum dapat memberikan keterangan,” ucap Judha

  • Benarkah AS Habiskan Rp812 Miliar untuk Sediakan Kond*m di Gaza?

    Benarkah AS Habiskan Rp812 Miliar untuk Sediakan Kond*m di Gaza?

    GELORA.CO  – Pemerintah Amerika Serikat (AS) tengah disorot karena Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengklaim AS mengirimkan dana $50 juta atau Rp812 miliar demi penyediaan kondom di Jalur Gaza.

    Klaim itu disampaikan Leavitt saat konferensi, Selasa (28/1/2025). Awalnya, dia menyebut AS memangkas hampir semua bantuan untuk negara lain, kecuali Israel dan Mesir.

    Menurut Leavitt, Kementerian Efisiensi Pemerintahan (DOGE) yang dikepalai oleh Elon Musk menemukan data tentang alat kontrasepsi.

    “Bahwa ada sekitar $50 juta uang pajak yang dikeluarkan untuk mendanai kondom di Gaza,” katanya.

    “Tidak masuk akal, ini membuang-buang uang para pembayar pajak,” kata dia.

    Pernyataan Leavitt itu dibantah oleh Matthew Miller, mantan juru bicara Kementerian Luar negeri, melalui media sosial X.

    “Gedung Putih tak bisa membaca tabel sederhana tentang pengeluaran atau Gedung Putih sedang berbohong,” ujar Miller.

    Media AS meragukannya

    Media-media AS meragukan kebenaran klaim Leavitt tentang dana penyediaan kondom di Gaza.

    Kantor berita Associated Press menyebut tidak ada bukti nyata yang mendukung pernyataan itu.

    “Klaim: Pemerintah Trump menghentikan penyaluran dana $50 juta ke Gaza guna membeli kondom untuk Hamas,” kata media itu.

    “Faktanya: Sepertinya Trump dan juru bicaranya merujuk kepada dana hibah sebesar $102,2 yang diberikan USAID kepada kelompok yang disebut Korps Kesehatan Internasional untuk menyediakan layanan kesehatan dan penanganan trauma di Gaza.”

    Sementara itu, Kemenlu AS pada Rabu, menyebut penyaluran dana hibah itu merupakan contoh “pendanaan yang mengerikan” dan tidak sesuai kepentingan AS.

    Adapun sehari sebelumnya juru bicara Kemenlu AS, Tammy Bruce, mengatakan pihaknya telah mencegah keluarnya “dana $102 juta untuk pendanaan yang tidak dibenarkan kepada seorang kontraktor di Gaza, termasuk uang untuk kontrasepsi.”

    Menurut media itu, sebagian besar dana tersebut digunakan untuk mendanai rumah sakit darurat, pusat penanganan trauma, dan tenaga kesehatan untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza.

    “Ini termasuk air, sanitasi, layanan kebersihan, layanan sebelum bersalin dan setelah bersalin.”

    “Jika kondom termasuk bagian dari komponen kesehatan, kondom itu akan mencapai hampir setengah dari dana hibah itu.”

    Bantahan juga disampaikan oleh Presiden Pengungsi Internasional, Jeremy Konyndyk, yang mengawasi bantuan USAID untuk penanganan Covid-19 pada masa pemerintahan Presiden AS Joe Biden.  

    “USAID mendapatkan kondom dengan harga sekitar $0,05 per buah,” kata Konydyk.

    “$50 juta akan menjadi satu miliar kondom. Apa yang tengah terjadi di sini BUKANLAH satu miliar kondom untuk Gaza. Tampaknya yang terjadi di sini adalah orang-orang di DOGE tidak bisa membaca dokumen pemerintah.”

    Menurut laporan keuangan USAID tahun 2023 tentang pengiriman kondom dan alat kontrasepsi lainnya, Yordania menjadi satu-satunya negara Timur Tengah yang mendapatkan kiriman kontrasepsi oral dan suntik bernilai $45.680 untuk program pemerintah saja.

    Pengiriman itu juga merupakan yang pertama kali dilakukan USAID ke Timur Tengah sejak 2019.

    Dengan menyatakan lima alasannya, CNN turut meragukan klaim Gedung Putih tentang kondom.

    Pertama, Gedung Putih tidak memberikan bukti pendukung.

    Kedua, selama tiga tahun sebelumnya di bawah Biden, USAID tidak mengeluarkan dana untuk penyediaan kondom di seluruh Timur Tengah.

    Ketiga, total kondom yang disalurkan USAID ke seluruh dunia jauh di bawah angka $50 juta.

    Keempat, Kemenlu AS tidak mengulang-ulang klaim Leavitt.

    Kelima, para pakar sudah meragukan atau membantah klaim Leavitt