Xcloud.id

partai: Gelora

  • Duduk Perkara Puluhan Anggota TNI Serang Warung Warga di Deli Serdang

    Duduk Perkara Puluhan Anggota TNI Serang Warung Warga di Deli Serdang

    GELORA.CO –  Puluhan anggota TNI dari Resimen Arhanud-2/SSM mengamuk dan menyerang warung warga di Dusun III, Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (29/1/2025).

    Akibat penyerangan itu, warung warga hancur termasuk tiga sepeda motor dan satu mobil milik warga rusak.

    Penyerangan yang dilakukan oknum anggota TNI itu diduga bermotif balas dendam.

    Pasalnya sebelum penyerangan seorang anggota TNI dikeroyok warga sekitar kejadian.

    Berikut kronologi dan duduk perkaran penyerangan itu versi warga dan TNI dikutip Tribunnews.com, Jumat (31/1/2025);

    Kronologi Kejadian Versi Warga

    Menurut salah seorang warga bernama, Umar Tarigan, peristiwa penyerangan itu terjadi karena adanya kesalahpahaman antara prajurit Resimen Arhanud-2/SSM dengan warga sipil.

    Awalnya, prajurit bernama Praka Darma Saputra Lubis sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor di sekitaran lokasi.

    Dia berpapasan dengan warga sipil yang juga mengendarai motor.

    “Kita juga sudah sempat tatap muka dengan beliau (Praka Darma Saputra Lubis), kita tanyakan. Katanya akibat geber-geber sepeda motor hanya masalah itu di jalan raya,” kata Umar kepada Tribun-medan, Kamis (30/1/2025).

    Umar menjelaskan berdasarkan pengakuan Praka Darma Saputra Lubis.

    Prajurit ini sempat cekcok dengan warga sipil yang menggebernya hingga berujung pada penganiyaan terhadap personel TNI AD tersebut.

    Lalu merasa kalah setelah dihajar oleh warga sipil Praka Darma Saputra Lubis memanggil prajurit lainnya hingga menyusul datang ke lokasi.

    Setelah tiba di lokasi, prajurit yang jumlahnya ada puluhan ini langsung membabi-buta menghancurkan apa yang ada, termasuk sebuah warung, tiga unit sepeda motor dan satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam.

    “Terjadi adu mulut dan cekcok, hingga pemukulan terhadap anggota (TNI AD), merasa tidak terima di pukul, mungkin dia manggil teman-teman dan datang membabi-buta, artinya sasaran tidak tepat,” sebutnya.

    Disampaikan, saat itu kebetulan dirinya sedang berada di sekitaran lokasi dan menyaksikan bahwa ada prajurit yang membawa senjata api.

    “Ada oknum bawa senjata mengarahkan ke kita (warga), tapi tidak mengacungkan. Kita tanya ada apa. Pada saat itu sudah damai sebenarnya, kita sepakat tidak saling lapor, sipil juga tidak melapor ke Pomdam atau denpom dan TNI juga tidak melapor ke Polsek,” ujarnya.

    Namun, ia sebagai warga mengaku kecewa dengan sikap para prajurit TNI AD tersebut yang diam-diam membuat laporan ke Polsek Pancur Batu.

    Padahal sebelumnya warga dan para prajurit ini telah sepakat untuk berdamai dan tidak saling lapor.

    “Tapi kita sayangkan, pihak TNI buat laporan. Sehingga kita mohon kepada bapak-bapak (Arhanud-2/SSM) agar mencabut laporan supaya clear,” ucapnya.

    Dia mengatakan bahwa warga dan juga korban telah melakukan mediasi bersama dengan pihak Arhanud-2/SSM di Kantor Desa Durin Simbelang dan telah menemukan kesempatan.

    “Kita tadi mewakili warga dan korban menyampaikan apresiasi terhadap Resimen Arhanud yang telah berdamai dengan pihak korban, yakni dengan cara mengganti segala kerusakan kendaraan bermotor, dan juga barang-barang di warung,” pungkasnya.

    Penjelasan TNI

    Komando Daerah Militer (Kodam) I/Bukit Barisan menjelaskan duduk perkara keributan yang terjadi antara personel Resimen Arhanud 2/SSM dan sekelompok pemuda di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara.

    Berdasarkan keterangan Kodam I Bukit Barisan, peristiwa itu dipicu oleh aksi ugal-ugalan di jalan, dan sempat menimbulkan ketegangan.

    Namun, Kodam I/Bukit Barisan dan pihak terkait berhasil meredakan situasi setelah memediasi kedua pihak.

    Kapendam I/Bukit Barisan, Kolonel Inf Doddy Yudha, mengaku pihaknya telah mengambil langkah cepat untuk mengendalikan situasi.

    “Kami telah menggelar apel luar biasa bagi seluruh personel Resimen Arhanud 2/SSM guna mencegah tindakan balasan dan memastikan insiden ini tidak berkembang lebih luas,” ujar Doddy dalam keterangannya, Kamis (30/1/2025).

    Keributan terjadi pada Rabu (29/1/2025), saat Praka DS, anggota Resimen Arhanud 2/SSM menegur tiga pemuda yang mengendarai sepeda motor berkenalpot brong.

    Namun, Praka DS justru diduga mengalami pengeroyokan. Ia pun mengalami luka dan menyelamatkan diri ke area perkebunan sawit untuk menghindari serangan lebih lanjut.

    Tak lama berselang, Praka DS menghubungi rekan-rekannya di barak untuk meminta bantuan, dan sejumlah anggota Menarhanud 2/SSM mendatangi lokasi untuk mencari pelaku pengeroyokan.

    Saat tiba di sebuah warung yang diduga menjadi tempat berkumpulnya kelompok pemuda tersebut, para anggota TNI justru menemukan barang bukti mencurigakan, seperti alat hisap sabu, sisa sabu dalam plastik, dan alat timbang elektrik.

    Hal itu semakin memicu ketegangan, yang berujung pada dugaan pengerusakan warung serta beberapa kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi.

    Ia menyebut Kodam I/Bukit Barisan juga telah melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai.

    Pihak Kodam I/Bukit Barisan juga berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk menangani insiden ini, termasuk penyelidikan atas dugaan pengeroyokan serta temuan narkoba di lokasi kejadian.

    Pihak Pomdam l/BB dan Kepolisian setempat menyatakan bahwa mereka akan melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan semua aspek kejadian ini ditangani sesuai prosedur hukum

  • BNPB Modifikasi Cuaca Jawa-Kalsel, BRIN Sudah Peringati Dampaknya

    BNPB Modifikasi Cuaca Jawa-Kalsel, BRIN Sudah Peringati Dampaknya

    GELORA.CO -Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan.

    Menurut informasi dari BMKG, modifikasi cuaca dilakukan dengan cara penyemaian awan atau cloud seeding, yang melibatkan penggunaan NaCl untuk memicu hujan pada awan yang berpotensi turun hujan. Hal ini bertujuan agar hujan turun lebih cepat sebelum mencapai daratan atau daerah yang rawan bencana.

    Operasi penyemaian 2.000 kg atau 2 ton garam (NaCl) ke awan ini melibatkan kerjasama antara BPBD dan TNI Angkatan Udara, dengan menggunakan teknologi untuk mengurangi risiko bencana.

    Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyatakan bahwa keputusan untuk memodifikasi cuaca diambil sebagai upaya menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi di beberapa wilayah di Indonesia.

    “Upaya ini bertujuan mengurangi dampak bencana seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang dapat merugikan masyarakat di Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan,” ujarnya pada Kamis 30 januari 2025. 

    “Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) ini menunjukkan betapa pentingnya teknologi dalam memitigasi dampak bencana yang disebabkan oleh cuaca ekstrem. Dengan perencanaan matang dan pemanfaatan teknologi modern, OMC di Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan diharapkan dapat mengurangi risiko bencana seperti hujan lebat, banjir, dan longsor,” tambah Abdul Muhari.

    BNPB juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi.

    “Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana diimbau untuk terus mengikuti informasi dari sumber yang dapat dipercaya. Selain itu, sangat penting untuk menjaga kewaspadaan, mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan bencana banjir, longsor, dan cuaca buruk dengan mengikuti protokol darurat yang telah disosialisasikan,” tegas Abdul Muhari.

    Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengingatkan bahwa modifikasi cuaca akan memiliki dampak negatif.

    Klimatologi BRIN, Erma Yulihastin, mengatakan,  terdapat beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan saat OMC dilakukan.

    Pertama, pergeseran Awan dan intensifikasi hujan di wilayah lain. Menurutnya, OMC di Jakarta dapat menyebabkan pergeseran awan yang memicu hujan deras di wilayah lain, seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal ini terjadi karena awan yang seharusnya membawa hujan ke Jakarta justru dialihkan, sehingga wilayah lain menerima dampak hujan yang lebih intens.

    “Kalau modifikasi dilakukan dengan tujuan mengurangi intensitas hujan di Jakarta padahal kini sedang banyak MCC meluas di laut utara Jakarta, itu bakal menuju kemana? Jateng-Jatim yang bakal paling parah kena dampak awan MCC yang masuk dari laut utara dan selatan Jawa. Awan tak punya KTP!” kata Erma dalam cuitannya di X beberapa waktu lalu. 

    Kedua, penurunan kualitas udara. Operasi modifikasi cuaca dapat memengaruhi kualitas udara di daerah target. Misalnya, di Jakarta, setelah OMC dilakukan, kualitas udara cenderung memburuk. Hal ini disebabkan oleh perubahan dinamika atmosfer yang memengaruhi konsentrasi polutan di udara. 

    Selanjutnya, efek lingkungan yang belum diketahui secara pasti.

    Meskipun OMC bertujuan untuk mengendalikan cuaca, dampak jangka panjang terhadap lingkungan belum sepenuhnya dipahami. Perubahan pola hujan dan distribusi air dapat memengaruhi ekosistem lokal, pertanian, dan sumber daya air secara tidak terduga.

    Oleh karena itu, peneliti BRIN menyarankan agar OMC dilakukan dengan pertimbangan matang, terutama saat kondisi cuaca ekstrem, untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul. 

  • Sindir Kepala Desa Kohod Punya Rubicon, DPR RI Duga Ada Kongkalikong Terkait Sertifikat Pagar Laut

    Sindir Kepala Desa Kohod Punya Rubicon, DPR RI Duga Ada Kongkalikong Terkait Sertifikat Pagar Laut

    GELORA.CO  – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Yusuf, menyinggung soal kekayaan Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, bernama Arsin.

    Hal ini disampaikan Dede saat rapat bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, Kamis (30/1/2025), terkait sertifikat di kawasan pagar laut Tangerang.

    Awalnya, Dede menyinggung adanya benang merah dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan tersebut.

    Ia menduga kuat ada usulan dari aparat desa setempat, terutama Desa Kohod, untuk penerbitan sertifikat.

    Apalagi, kata Dede, Desa Kohod memiliki SHGB dan SHM paling banyak, hingga 263 bidang.

    “Kalau saya perhatikan benang merah ini (kasus SHGB dan SHM), berasal dari usulan desa. Saat ini, Kepala Desa itu sudah dipanggil Kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang (Desa) Kohod.”

    “Agak unik ini, karena Desa Kohod ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa Desa Kohod? Kenapa harus di situ yang paling banyak?” kata Dede, Kamis, dikutip dari YouTube KompasTV.

    Lantas, Dede menyinggung soal Kepala Desa Kohod yang kabarnya memiliki Rubicon.

    Ia pun mengaku heran. Sebab, Dede dan rekan-rekannya yang merupakan anggota DPR, belum tentu bisa membeli mobil senilai miliaran tersebut.

    “Bahkan, saya dengar katanya Kepala Desanya naik Rubicon, kami (DPR) aja belum tentu kebeli di sini,” sindir Dede.

    Atas hal itu, Dede menduga ada kongkalikong antara pengembang proyek diduga Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan aparat desa di wilayah-wilayah tertentu terkait penerbitan sertifikat dan pembangunan pagar laut.

    “Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan,” pungkas dia.

    Kejagung Kirimi Surat

    Terpisah, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengirim surat untuk Kepala Desa Kohod, Arsin.

    Surat itu berupa surat permintaan kelengkapan dokumen terkait penyelidikan pembangunan pagar laut di Tangerang.

    Dalam surat itu, disebutkan Kejagung tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam penerbitan SHGB dan SHM di wilayah perairan Tangerang dalam kurun waktu 2023-2024.

    Terkait hal itu, dalam surat yang sama, Kejagung meminta agar Arsin melengkapi dokumen berupa buku Letter C terkait kepemilikan tanah di lokasi pemasangan pagar laut.

    “Secara proaktif sesuai kewenangan, kami melakukan pengumpulan data dan keterangan. Karena ini sifatnya penyelidikan, belum pro justicia. Jadi perlu kehati-hatian kami juga dalam menjalankan tugas ini,” jelas Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, Kamis.

    Sementara itu, setelah sosoknya menjadi sorotan, keberadaan Arsin kini tak diketahui.

    Bahkan, Kantor Desa Kohod dalam keadaan tertutup, saat awak media mendatanginya.

    Dilansir Kompas.com, sejumlah warga mengaku Arsin jarang muncul sejak kasus pagar laut mencuat.

    Sejak awal, kemunculan Arsin telah menjadi sorotan dalam kasus SHGB dan SHM pagar laut.

    Ia sempat mengklaim kawasan perairan Tangerang yang saat ini dipasangi pagar laut, dulunya adalah empang.

    Tetapi, menurut citra Google Satelit, tidak ada empang ataupun tanah di kawasan tersebut selama kurun waktu 1995-2025.

    Buntut kasus SHGB dan SHM, seorang warga Desa Kohod, Khaerudin, mengaku ada pencatuan nama-nama warga setempat untuk penerbitan sertifikat tersebut.

    Ia pun mendesak pihak berwenang agar mengusut karena diduga kuat melibatkan oknum aparat dan perangkat Desa kohod.

    “Kami tidak pernah merasa mengajukan sertifikat. Sertifikat-sertifikatnya atas nama warga yang memang nggak tahu dibuat sertifikat. Nah di sini, tolong diusut tuntas,” ujar Khaerudin saat dihubungi, Selasa (28/1/2025).

    “Ada keterlibatan dari Kepala Desa ya. Itu harus diusut, harus diusut tuntas. Wallahu a’lam kalau aparat desa. Soalnya di aparat desa juga ada data-datanya,” tegasnya

  • Tabrakan Pesawat American Airlines dan Helikopter Black Hawk, Penumpang Tak Ada yang Selamat

    Tabrakan Pesawat American Airlines dan Helikopter Black Hawk, Penumpang Tak Ada yang Selamat

    GELORA.CO  – Sebuah tabrakan udara yang melibatkan pesawat jet milik maskapai American Airlines dengan helikopter milik Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) terjadi di Washington, DC, Rabu (29/1/2025).

    Akibatnya, sebanyak 67 orang dilaporkan tewas, yang artinya semua penumpang dari kedua pesawat dinyatakan meninggal dunia.

    Kecelakaan pesawat antara American Airlines dengan helikopter militer ini menjadikannya bencana penerbangan paling mematikan di AS selama hampir seperempat abad.

    Dikutip dari AP News, setidaknya 28 jenazah berhasil dievakuasi dari Sungai Potomac, lokasi jatuhnya kedua pesawat tersebut.

    Tragedi ini terjadi ketika pesawat jet American Airlines akan mendarat di Bandara Nasional Ronald Reagan, tepat di seberang Sungai Potomac.

    Saat akan mendarat, tiba-tiba muncul helikopter Black Hawk milik Angkatan Darat AS yang terbang ke jalur jet regional American Airlines.

    Tabrakan pun tak terelakkan dan kedua pesawat itu jatuh di Sungai Potomac.

    Seorang pengendali lalu lintas udara bertanggung jawab untuk mengoordinasikan lalu lintas helikopter dan kedatangan serta keberangkatan pesawat saat tabrakan terjadi.

    Tugas-tugas tersebut sering kali dibagi oleh dua orang, tetapi bandara biasanya menggabungkan peran-peran terpisah tersebut pada pukul 21.30 malam, saat lalu lintas mulai melambat.

    Pengawas di menara memerintahkan agar mereka digabungkan lebih awal.

    “Konfigurasi posisi tidak normal untuk waktu dan volume lalu lintas,” tulis sebuah laporan dari Badan Penerbangan Federal.

    Namun, seseorang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan, staf menara pada Rabu malam berada pada tingkat normal.

    Posisi tersebut secara rutin digabungkan saat pengontrol perlu meninggalkan konsol untuk istirahat, selama pergantian shift, atau saat lalu lintas udara sedang lambat, kata orang tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas prosedur internal.

    Presiden AS, Donald Trump mengatakan pada konferensi pers Gedung Putih, tidak ada seorang pun yang selamat.

    “Kami sekarang berada pada titik di mana kami beralih dari operasi penyelamatan ke operasi pemulihan,” kata Kepala Pemadam Kebakaran Washington, John Donnelly.

    Investigasi kecelakaan pesawat dapat memakan waktu berbulan-bulan, dan penyelidik federal mengatakan kepada wartawan, mereka tidak akan berspekulasi tentang apa yang menyebabkan tabrakan tersebut.

    Pesawat itu ditemukan terbalik dalam tiga bagian di air setinggi pinggang, dan petugas tanggap darurat sedang mencari di area Potomac sejauh selatan Jembatan Woodrow Wilson, sekitar 4,8 kilometer selatan bandara.

    Bangkai helikopter juga ditemukan. Gambar dari sungai menunjukkan perahu-perahu di sekitar sayap yang sebagian terendam dan reruntuhan badan pesawat yang hancur.

    Para pejabat mengatakan kondisi penerbangan aman saat jet tiba dari Wichita, Kansas.

    Masih jadi Misteri

    Pihak berwenang AS mengatakan masih menjadi misteri mengapa kecelakaan pesawat antara jet American Airlines dengan helikopter Black Hawk itu terjadi.

    Presiden Donald Trump, tanpa memberikan bukti, mengatakan, upaya keberagaman federal bisa jadi merupakan faktor, yang menegaskan kembali tema yang telah menjadi fokus kepresidenannya.

    Kelompok hak asasi manusia dan Partai Demokrat menuduhnya mempolitisasi bencana tersebut.

    Kini, investigasi atas kecelakaan tersebut baru saja dimulai.

    Jet Bombardier milik American Airlines yang membawa 60 penumpang dan empat awak bertabrakan dengan helikopter Black Hawk milik Angkatan Darat dan jatuh ke Sungai Potomac saat bersiap mendarat di Bandara Nasional Ronald Reagan Washington pada Rabu malam.

    Nama-nama seluruh korban belum dirilis, tetapi mereka termasuk sejumlah atlet seluncur indah dan orang-orang dari Kansas, tempat penerbangan itu berasal.

    Menteri Perhubungan AS, Sean Duffy, mengatakan kedua pesawat itu menerbangkan pola penerbangan standar dan tidak ada gangguan dalam komunikasi.

    “Semuanya berjalan seperti biasa hingga terjadi kecelakaan,” kata Gubernur Virginia, Glenn Youngkin kepada Reuters.

    Bandara tersebut terletak di seberang sungai dari Washington, di Virginia.

    Para investigator Badan Keselamatan Transportasi Nasional mengatakan mereka akan mendapatkan laporan awal dalam waktu 30 hari.

    Mereka mengatakan mereka belum menemukan “kotak hitam” di pesawat yang merekam data penerbangan.

    “Ini merupakan acara yang melibatkan semua pihak,” kata Kepala Badan Keselamatan Transportasi Nasional, Jennifer Homendy dalam konferensi pers.

    Badan tersebut telah mulai mengumpulkan puing-puing, termasuk bagian-bagian helikopter, dan menyimpannya di hanggar di Reagan National.

    Di Gedung Putih, Trump mengkritik pilot helikopter dan menyatakan pengontrol lalu lintas udara yang harus disalahkan.

    “Kami tidak tahu apa yang menyebabkan kecelakaan ini, tetapi kami memiliki beberapa pendapat dan ide yang sangat kuat,” ucap Trump.

    Komunikasi radio menunjukkan bahwa pengontrol lalu lintas udara memperingatkan helikopter tentang jet yang mendekat dan memerintahkannya untuk mengubah arah.

    Satu pengendali, bukan dua, menangani lalu lintas pesawat dan helikopter lokal pada Rabu malam di Bandara Nasional Reagan, situasi yang dianggap “tidak normal”.

    Akan tetapi, dianggap memiliki staf yang memadai untuk volume lalu lintas yang lebih rendah, menurut seseorang yang diberi pengarahan tentang masalah tersebut.

    Keputusan untuk menggabungkan tugas di malam hari bukanlah hal yang tidak biasa, kata sumber tersebut.

    The New York Times pertama kali melaporkan penunjukan “tidak normal” tersebut.

    Kekurangan pengawas lalu lintas udara di Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir telah memicu masalah keselamatan.

    Di beberapa fasilitas, pengawas bekerja lembur wajib dan bekerja enam hari seminggu untuk mengatasi kekurangan.

    Administrasi Penerbangan Federal memiliki sekitar 3.000 pengawas lebih sedikit dari yang dibutuhkan

  • Mafia Tanah Kuasai Pesisir, Negara Harus Sita Lahan Pagar Laut

    Mafia Tanah Kuasai Pesisir, Negara Harus Sita Lahan Pagar Laut

    GELORA.CO -Adanya nama warga yang dicatut dalam sertifikat di atas lahan pagar laut mengungkapkan permainan mafia tanah di Kabupaten Tangerang. 

    Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil, meyakini bahwa alas hak yang menjadi landasan diterbitkannya PM1 oleh kepala desa merupakan berkas palsu. Dirinya mendorong agar Kejaksaan melakukan uji forensik terhadap kertas yang dilampirkan seolah sebagai alas hak tahun 70 dan tahun 80.

    “PM1 itu kan ada alas haknya yang katanya surat dari tahun 70-an bahkan 60-an, maka diuji forensik saja kertasnya, benar nggak dari tahun segitu. Kalau ternyata palsu, mafia sisilia dan mafia meksiko mesti berguru sama mafia tanah di Tangerang,” kata Kang Tamil kepada RMOL, Jumat, 31 Januari 2025.

    Akademisi Universitas Dian Nusantara ini menerangkan, bahwa permasalahan hak lahan tidak selesai dengan pembatalan sejumlah sertifikat HGB pagar laut yang dilakukan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid beberapa waktu yang lalu. Sebab, alas hak atas lahan tersebut masih ada. Untuk itu, seluruh lahan yang telah terbit di atas laut pantai utara Tangerang harus disita negara secara sah.

    “Sertifikat itu dokumen negara, artinya yang dibatalkan adalah pencatatan negara atas haknya. Tapi apakah haknya ikut batal, secara hukum ini bisa diperdebatkan karena alasnya ada, terlepas itu nanti dibuktikan palsu atau asli. Maka yang penting hak ini harus diambil alih negara, agar 10 atau 20 tahun ke depan tidak muncul lagi pengakuan atas lahan di atas laut itu milik orang per orang. Landasan hukumnya jelas Pasal 33 UUD 1945 dan UU 5/1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,” jelas Kang Tamil.

    Terkait pembatalan 50 sertifikat lahan laut yang dilakukan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kang Tamil mengatakan bahwa pada aplikasi Sentuh Tanahku terlihat jelas seluruh pesisir utara Kabupaten Tangerang telah terkavling dan ada nomor sertifikatnya.

    “Pembatalan 50 itu bukan akhir, jelas kok di aplikasi milik ATR/BPN bisa kita lihat ratusan kavling terbentuk. Ini yang harus segera diambil alih negara,” terangnya.

    Proses kavling lahan laut tersebut mengingatkan Kang Tamil terhadap kasus 900 hektare dengan NIB yang dimiliki tiga orang, di mana saat itu dirinya berjuang untuk mengembalikan tanah warga di tiga Kecamatan di Kabupaten Tangerang, hingga akhirnya mendapat respon dari Menteri ATR/BPN saat itu, Sofyan Djalil.

    “2021 kami berjuang menyelamatkan tanah warga hingga akhirnya 2.989 sertifikat yang overlaping dikembalikan kepada warga oleh Menteri BPN Sofyan Djalil. Nah ini, apa pemainnya itu-itu juga? Kita serahkan pada proses hukum yang sudah berjalan, saya yakin Kejaksaan akan mengusut tuntas persoalan ini,” pungkasnya.

  • MKD DPR terima aduan soal Ali Sera singgung Partai Gelora

    MKD DPR terima aduan soal Ali Sera singgung Partai Gelora

    Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menerima aduan soal Kepala Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera terkait pernyataannya yang menyinggung Partai Gelora.

    Mardani diadukan ke MKD DPR oleh seorang yang mengaku sebagai simpatisan Partai Gelora bernama Eneng Ika Haryati. Aduan tersebut disampaikan ke Kantor MKD di Kompleks Parlemen pada Kamis ini.

    “Kita terima, yang lapornya itu Eneng Ika Haryati melaporkan Mardani Ali Sera laporan terkait dengan pernyataan teradu dalam sebuah acara resmi di DPR RI,” kata Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam saat dikonfirmasi.

    Dia mengatakan bahwa pelapor tersebut akan dipanggil oleh MKD untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Menurut dia, pemanggilan itu akan dilakukan pada pekan depan.

    Sementara itu, Eneng mengatakan bahwa Mardani diadukan karena mengolok-olok Partai Gelora dengan sebutan partai “nol koma”, dalam sebuah acara resmi.

    Sebagai simpatisan, dia mengaku tidak terima atas pernyataan Mardani tersebut. Menurut dia, Mardani diduga telah melanggar kode etik terkait pernyataannya itu.

    “Karena dia selaku anggota dewan, sebagai Ketua BKSAP juga seharusnya tidak seperti itu bicaranya,” ucap Eneng.

    Dia mengatakan aduan itu pun sudah diterima dengan baik oleh MKD DPR RI. Dia mengatakan bahwa aduan tersebut disampaikan sebagai inisiatif pribadi dan tidak mewakili Partai Gelora.

    “Dia mengolok-olok dengan dalil bahwa PKS jangan dekat-dekat Partai Gelora, dengan tertawa yang terbahak-bahak,” katanya.

    Adapun pernyataan yang disampaikan Mardani itu terjadi dalam acara bertajuk Silaturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina pada Selasa (21/1). Acara tersebut disiarkan secara langsung melalui kanal TVR Parlemen di YouTube.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pekerja Migran Indonesia Tewas Ditembak, Buruh Geruduk Kedutaan Besar Malaysia

    Pekerja Migran Indonesia Tewas Ditembak, Buruh Geruduk Kedutaan Besar Malaysia

    GELORA.CO  – Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berunjuk rasa tuntut keadilan bagi pekerja migran Indonesia yang tewas ditembak di Malaysia di depan gedung Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Kamis, (30/1/2025).

    Aksi ini sebagai bentuk protes atas tindakan brutal aparat Malaysia terhadap pekerja migran Indonesia. 

    Massa buruh sempat melemparkan telur ke arah kedutaan

  • Viral Orang Tua Siswa SMP 7 Mojokerto Korban Pantai Drini Marah-Marah Didatangi Guru

    Viral Orang Tua Siswa SMP 7 Mojokerto Korban Pantai Drini Marah-Marah Didatangi Guru

    GELORA.CO -Video orang tua siswa SMPN 7 Mojokerto merobek surat kelengkapan administrasi terkait tragedi di Pantai Drini, Gunungkidul viral di media sosial.

    Surat administrasi yang dinarasikan surat damai itu dibawa sejumlah guru yang mendatangi salah satu rumah orang tua korban yang tewas tenggelam. 

    Terlihat dalam rekaman video amatir, kedua orang tua korban outing class yakni, Yosef dan Istiqomah marah-marah dan menyobek kertas surat damai yang disodorkan oleh sejumlah guru SMPN 7 Mojokerto.

    Anggota keluarga lain pun ikut emosi hingga mengusir sejumlah guru perempuan tersebut.

    Surat yang disodorkan oleh sejumlah perempuan tersebut diduga pernyataan damai agar keluarga tidak melanjutkan kasus terjadinya laka laut di Pantai Drini, Gunungkidul.

    “Mana tanggungjawabnya. Ini soal nyawa, bukan sekedar surat,” ucap salah seorang wali murid.

    Terkait beredarnya video tersebut, Pemkot Mojokerto membantah surat tersebut bukan soal permintaan damai agar keluarga tidak melanjutkan ke proses hukum. 

    Penjabat Wali Kota Mojokerto, Ali Kuncoro mengatakan, kedatangan sejumlah guru ke rumah keluarga korban bukan untuk menyerahkan surat damai, tapi meminta surat untuk kelengkapan administrasi.

    “Jadi bukan lepas tangan ya. Itu untuk pemberkasan administasi. Begitu terjadi laka laut di Gunungkidul itu, kita langsung mengambil langkah-langkah cepat termasuk mengawal proses pemulangan korban,” katanya.

    Sebelumnya, belasan siswa SMP 7 Mojokerto, Jawa Timur, digulung ombak saat berenang di Pantai Drini, Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, Selasa (28/1/2025) pagi. Sembilan siswa berhasil diselamatkan, sedangkan empat korban ditemukan tewas.

  • Olok-olok Partai Gelora sebagai Partai Nol Koma, Eneng Ika Haryati Laporkan Mardani Ali Sera ke MKD

    Olok-olok Partai Gelora sebagai Partai Nol Koma, Eneng Ika Haryati Laporkan Mardani Ali Sera ke MKD

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebutan politikus PKS, Mardani Ali Sera terhadap Partai Gelora tampaknya tidak diterima oleh simpatisan partai tersebut. Akibatnya, Mardani diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

    Adalah simpatisan Partai Gelora, Eneng Ika Haryati melaporkan anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1).

    “Sudah langsung diterima (aduan ke MKD, red),” kata Eneng ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir jpnn, Kamis.

    Eneng mengaku melaporkan Mardani karena legislator Dapil I Jakarta itu menyalahi kode etik dengan sering mengolok-olok Gelora sebagai partai nol koma.

    “Dia (Mardani, red) selalu mengolok-ngolok Partai Gelora dengan partai nol koma dan tidak hanya sekali,” lanjut dia.

    Eneng sebagai simpatisan Gelora tidak terima pernyataan Mardani, terlebih alumnus Universitas Indonesia (UI) itu berstatus legislator Senayan yang perlu menjaga muruah kedewanan.

    “Saya pikir sudah melanggar kode etik, ya, karena dia (Mardani, red) selaku anggota dewan, sebagi Ketua BKSAP juga seharusnya tidak sepeti itu bicaranya,” lanjut dia.

    Eneng meminta MKD bisa mengusut dugaan pelanggaran etik Mardani, lalu pria kelahiran Jakarta itu bisa dipocot dari Ketua BKSAP dan dipecat sebagai legislator DPR RI. “Mengundurkan diri atau dipecat,” katanya. (fajar)

  • Buron Satu Bulan, Guru Ngaji Cabuli Murid di Ciledug Ditangkap di Serang Banten

    Buron Satu Bulan, Guru Ngaji Cabuli Murid di Ciledug Ditangkap di Serang Banten

    GELORA.CO  – Polda Metro Jaya menangkap W (40), guru ngaji yang mencabuli sejumlahnya muridnya di Ciledug, Tangerang, Banten.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan W ditangkap di Kampung Rancapanjang, Desa Sehat, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten.

    Ade Ary menjelaskan, polisi berhasil meringkus guru ngaji itu setelah melakukan pengamatan CCTV dan analisis IT.

    Dari situ, polisi mendapatkan petunjuk tentang keberadaan pelaku yang ternyata bersembunyi di wilayah Serang.

    “Selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke Subdit Jatanras Polda Metro Jaya guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” ujar Ade Ary pada Kamis (30/1/2025).

    Dalam kasus ini, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti termasuk uang tunai sebesar lebih dari Rp21 juta.

     Selain itu, polisi menyita tiga unit handphone (HP) dan beberapa kartu ATM milik W, serta baju koko, sarung, dan peci pelaku.

    Modus Pelaku

    Pencabulan tersebut terjadi pada Senin (23/12/2024). Saat itu pelaku berpura-pura mendapatkan mimpi bahwa tangannya sakit.

    “Dan yang bisa menyembuhkan adalah air mani dari korban. Sehingga pelaku melakukan pencabulan terhadap korban anak tersebut,” beber Ade Ary.

    Ade Ary mengungkapkan, sejumlah korban mengaku dipaksa memegang kemaluan pelaku hingga mengeluarkan sperma.

    “Atas kejadian tersebut pelapor selaku orang tua korban datang ke Polres Metro Tangerang Kota guna membuat laporan polisi,” ungkap Kabid Humas.

    Pelaku sempat buron selama sekitar satu bulan sebelum akhirnya ditangkap Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya.