Xcloud.id

partai: Gelora

  • Hidayat Nur Wahid: Hubungan PKS dan Partai Gelora Baik-baik Saja Nasional 31 Januari 2025

    Hidayat Nur Wahid: Hubungan PKS dan Partai Gelora Baik-baik Saja Nasional 31 Januari 2025

    Hidayat Nur Wahid: Hubungan PKS dan Partai Gelora Baik-baik Saja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan, hubungan antara PKS dan Partai Gelora tetap berjalan baik, tanpa ada permasalahan apa pun.
    Hal itu disampaikan HNW saat menanggapi laporan terhadap politikus PKS, Mardani Ali Sera, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI atas tuduhan menghina Partai Gelora.
    “Kita baik-baik saja (hubungannya),” ujar HNW di Kompleks Parlemen, Jumat (31/1/2025).
    Dia bahkan mengaku sempat bertemu dengan beberapa politikus Gelora dalam acara yang digelar di MPR RI.
    Dalam acara tersebut, HNW mengaku saling bertegur sapa dan bersalaman.
    “Tadi ada kawan Gelora yang datang juga. Saya juga salaman dengan mereka, enggak masalah,” jelas HNW.
    Terkait laporan terhadap Mardani, HNW menyatakan bahwa PKS menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada MKD.
    Ia menekankan bahwa Mardani, sebagai anggota DPR, memiliki hak jawab untuk mengklarifikasi tuduhan yang dilayangkan.
    “MKD memiliki mekanismenya, dan Pak Mardani sebagai anggota DPR tentu juga mempunyai imunitas. Tapi sekaligus juga mempunyai hak jawab. Saya persilakan semuanya pergunakan hak yang diberikan oleh undang-undang,” kata HNW.
    Lebih lanjut, HNW menekankan bahwa PKS menghormati Partai Gelora sebagai salah satu peserta pemilu yang memiliki hak dan kewenangan sesuai dengan aturan yang berlaku.
    Wakil Ketua MPR RI itu juga memastikan bahwa PKS akan tetap menghormati semua proses yang berlangsung di DPR RI, termasuk mekanisme pelaporan ke MKD.
    “Gelora adalah salah satu partai politik yang ikut pemilu sebagaimana yang lain. Semuanya melaksanakan hak dan kewenangannya sesuai aturan yang ada. Tentu saja kita menghormati aturan-aturan yang ada, termasuk yang berlaku di DPR,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR sekaligus politikus PKS, Mardani Ali Sera, dilaporkan ke MKD karena dianggap telah menghina dan mengolok-olok Partai Gelora.
    “Terkait aduan saya itu, kalau saya bilang menyalahi kode etik. Karena dia selalu mengolok-ngolok Partai Gelora dengan partai 0 koma. Dan tidak hanya sekali, dia pun suka mengolok-ngolok, selalu mengolok-ngolok Partai Gelora,” kata simpatisan Partai Gelora, Eneng Ika Haryati, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).
    Ika mengatakan, pernyataan Mardani yang ia permasalahkan terjadi saat acara ‘Silaturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina’ pada Selasa (21/1/2025) lalu.
    Ika menilai Mardani tidak pantas melakukan hal itu, apalagi dia menduduki jabatan Ketua BKSAP DPR.
    “Saya sebagai simpatisan Partai Gelora itu tidak terima. Itu melanggar kode etik, apalagi beliau itu kan ketua BKSAP. Di mana di acara itu dia menjelaskan, mengolok-ngolok dengan dalil bahwa ‘PKS jangan dekat-dekat Partai Gelora’, dengan tertawa yang terbahak-bahak,” tuturnya.
    “Kalau saya pikir sudah melanggar kode etik ya, karena dia selaku anggota dewan, sebagai Ketua BKSAP juga seharusnya tidak seperti itu bicaranya,” sambung Ika.
    Adapun di dalam laporan yang Ika sampaikan ke MKD DPR, tertulis bahwa Mardani dinilai menghina Partai Gelora.
    “Laporan dugaan pelanggaran kode etik atas pernyataan Teradu dalam sebuah acara resmi DPR RI (Silaturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina) pada 21 Januari 2025 kepada Partai Gelora yang dianggap sebagai penghinaan, diskriminasi, sarkasme, tidak adil, dan lebih mengutamakan golongannya yang dilakukan secara sadar terbuka yang ditayangkan oleh TVR Parlemen sehingga diketahui oleh masyarakat luas,” bunyi laporan tersebut.
    Dihubungi terpisah, Ketua MKD DPR, Nazaruddin Dek Gam, mengatakan pihaknya sudah menerima laporan dari simpatisan Gelora itu.
    Dek Gam menyebut MKD akan menindaklanjuti seluruh laporan tanpa tebang pilih.
    “Kita terima yang lapornya itu Eneng Ika Haryati melaporkan Mardani Ali Sera, laporan terkait dengan pernyataan teradu dalam sebuah acara resmi di DPR RI. Kita enggak ada urusan mau siapa pun yang melaporkan ke MKD, pastikan akan saya panggil,” kata Dek Gam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Guru Ngaji yang Cabuli 20 Muridnya di Tangerang Pernah Menikah Selama 2 Bulan, Cerai karena Hal Ini

    Guru Ngaji yang Cabuli 20 Muridnya di Tangerang Pernah Menikah Selama 2 Bulan, Cerai karena Hal Ini

    GELORA.CO – W alias I (40), guru ngaji di Sudimara, Ciledug, Kota Tangerang, Banten memberikan sejumlah iming-iming agar bisa mencabuli muridnya yang berjenis kelamin laki-laki.

    Iming-iming tersebut antara lain uang, ponsel dan hotspot gratis.

    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra mengatakan, imbalan uang itu diberikan setiap kali tersangka selesai mencabuli korban.

    Berdasarkan pengakuan para korban, nominal uang yang diberikan berkisar antara Rp20-50 ribu.

    “Tersangka memberikan imbalan uang sebesar Rp 20 ribu sampai dengan Rp 50 ribu kepada anak-anak tersebut,” kata Wira di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).

    Wira menuturkan, murid-murid yang dicabuli oleh W dipaksa menyentuh dan memainkan kemaluan tersangka.

    “Seluruh kejadian (pencabulan) tersebut dilakukan di rumah milik tersangka,” tutur Dirreskrimum.

    Ini Identitas 6 Korban Kebakaran Glodok Plaza Teridentifikasi, Sebagian Pramugari

    Adapun tersangka menyediakan delapan unit handphone (HP) dengan tujuan mengiming-imingi para korban agar bisa bermain HP secara gratis.

    “Tersangka menyediakan kurang lebih delapan unit HP dengan maksud agar anak-anak bisa bermain Handphone secara gratis,” kata Wira.

    Selain itu, guru ngaji tersebut juga menyediakan hotspot gratis untuk murid-muridnya yang menjadi korban pencabulan.

    “Tersangka juga menyediakan hotspot secara gratis, selalu menyediakan makanan, dan memberikan rokok kepada anak-anak guna memperlancar perbuatan pencabulan terhadap anak-anak,” ungkap Wira.

    Hampir semua korban adalah anak-anak

    Korban pencabulan W mencapai 20 murid laki-laki. 19 orang di antaranya adalah anak-anak.

    Seluruh aksi pencabulan itu dilakukan di rumah tersangka di Jalan Kampung Dukuh, Kelurahan Sudimara Selatan, Ciledug, Kota Tangerang.

    “Tersangka melakukan pencabulan terhadap korban anak-anak sejak tahun 2017 sampai dengan 2024,” ujar Wira.

    Tersangka sempat buron selama sekitar satu bulan sebelum akhirnya ditangkap Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Rabu (29/1/2025).

    “Tim berhasil mengamankan pelaku di Kp Rancapanjang, Desa Sehat, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Kamis (30/1/2025).

    Ade Ary menjelaskan, polisi berhasil meringkus guru ngaji itu setelah melakukan pengamatan CCTV dan analisis IT.

    Dari situ, polisi mendapatkan petunjuk tentang keberadaan tersangka yang ternyata bersembunyi di wilayah Serang.

    “Selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke Subdit Jatanras Polda Metro Jaya guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” ujar Kabid Humas.

    Dalam kasus ini, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti termasuk uang tunai sebesar lebih dari Rp 21 juta.

    Selain itu, polisi menyita tiga unit handphone (HP) dan beberapa kartu ATM milik W, serta baju koko, sarung, dan peci tersangka.

    Tidak pernah sentuh istri

    Wahyudin (40) mempunyai orientasi seks terhadap anak di bawah umur. Oleh karena itu, Wahyudin mencabuli murid.

    “Tersangka termasuk pedofil,” ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jumat (31/1/2025).

    Kendati demikian, polisi tetap akan memeriksa Wahyudin dengan menggandeng psikologis forensik guna penyelidikan lebih lanjut. Secara terpisah, Kanit V Subdit Jatanras Polda Metro Jaya AKP Ghala Rimba Doa Sirrang mengungkapkan, Wahyudin pernah mempunyai seorang istri pada 2010.

    Hanya saja, mereka berpisah setelah dua bulan berumah tangga.

    “Sudah cerai. Cuma nikah kurang lebih dua bulan, terus cerai. Skitar 2010-an kalau hasil riksa tersangka,” ungkap Ghala saat dihubungi, Jumat.

    Selama berumah tangga itu, Wahyudin tidak pernah berhubungan intim selayaknya pasangan suami istri.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, korban pencabulan oleh Wahyudin berjumlah 20 orang.

    Dalam kasus ini, Wahyudin dijerat Pasal 76E Jo Pasal 82 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang. Dia terancam pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar

  • Gempa Magnitudo 6,2 Guncang Aceh

    Gempa Magnitudo 6,2 Guncang Aceh

    GELORA.CO  – Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 6,2 terjadi di wilayah Aceh Selatan.

    Gempa bumi terjadi pada Jumat(31/1/2025) sekitar pukul 18.03 WIB.

    Pusat gempa bumi terletak pada koordinat 3,15° LU ; 96,95° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 28 Km arah Barat Daya Kota Tapaktuan, Aceh pada kedalaman 59 km bawah permukaan laut.

    Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengatakan memperhatikan pusat gempa bumi dan kedalamannya yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya deformasi batuan dalam Lempeng Indo-Australia yang tersubduksi ke bawah Pulau Sumatera.

    “Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki mekanisme kombinasi pergerakan mendatar dan turun (Oblique Normal),” kata Daryono dalam pernyataannya.

    Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Simeulue dengan skala intensitas IV MMI (dirasakan oleh orang banyak dalam rumah), daerah Banda Aceh, Dolok Sanggul, Humbahas, Kutacane, Sigli, Aceh Besar, Aceh Jaya, Gayo Lues.

    Termasuk dirasakan di Aceh Timur, dan Aceh Tengah dengan skala intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah terasa getaran seakan-akan truk berlalu), Medan dan Gunungsitoli dengan skala intensitas II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang). 

    “Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami,” kata Daryono.

    Hingga pukul 18.35 WIB, hasil monitoring BMKG  menunjukkan telah terjadi 3 (tiga) kali aktivitas gempa bumi susulan ( aftershocks ) dengan magnitudo terbesar M3,8 pada pukul 18:17:58.

    “Kepada masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali ke dalam rumah,” kata Daryono.

  • Miris! Hanya 33,45 Persen Penyelenggara Negara Lapor Kekayaan Tahun 2024

    Miris! Hanya 33,45 Persen Penyelenggara Negara Lapor Kekayaan Tahun 2024

    GELORA.CO -Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi bagian penting upaya mencegah tindak korupsi. Namun sungguh disayangkan ketaatan pejabat melapor LHKPN masih saja sangat rendah. 

    Tim Jurubicara Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menjelaskan berdasarkan data per 31 Januari 2025, penyampaian LHKPN tahun pelaporan 2024 tercatat dari total 418.665 wajib lapor hanya sebanyak 145.320 atau sekitar 33,45 persen yang menyampaikan LHKPN.

    “Data tersebut termasuk para wajib lapor baru yang sudah menyampaikan LHKPN khusus pada jabatan barunya, seperti wajib lapor pada Kabinet Merah Putih, kepala daerah, dan anggota legislatif terpilih,” kata Budi kepada wartawan, Jumat, 31 Januari 2025.

    Penyelenggara negara di bidang yudikatif memiliki tingkat kepatuhan paling tinggi sedangkan legislative paling rendah. Budi merinci 111.880 dari total 334.437 pejabat eksekutif sudah melapor LHKPN atau dengan persentase 33,45 persen, legislatif 8.121 dari total 20.223 atau 40,16 persen, sedangkan yudikatif terdapat 18.070 wajib lapor, dengan 15.552 di antaranya sudah melapor atau tingkat kepatuhan 86,07 persen.

    Sementara pejabat BUMN dan BUMD, dari total 45.935 wajib lapor sebanyak 9.767 yang sudah melaporkan LHKPN sehingga kepatuhan pelaporannya mencapai 21,26 persen.

    “KPK mengimbau para penyelenggara negara aktif di bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, dan BUMN/BUMD dapat segera menyampaikan LHKPN-nya secara benar dan lengkap sebelum 31 Maret 2025,” pungkas Budi

  • Pecat Ubedilah Badrun, UNJ Berubah Tugas Menambang Batu Bara Bukan Lagi Menambang Pikiran Cerdas

    Pecat Ubedilah Badrun, UNJ Berubah Tugas Menambang Batu Bara Bukan Lagi Menambang Pikiran Cerdas

    GELORA.CO -Pencopotan Ubedilah Badrun dari jabatannya sebagai Koordinator Program Studi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dikritik pengamat politik Rocky Gerung.

    Ubed dikenal sebagai akademisi yang kritis dan pernah melaporkan dugaan korupsi kolusi dan nepotisme serta pencucian uang keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Menurut Rocky, pencopotan Ubeid menunjukkan bahwa negara semakin tidak nyaman dengan akademisi cerdas dan kritis.

    “Seolah pikiran cerdas membahayakan negara,” kata Rocky seperti dikutip dari video di kanal YouTube miliknya, Jumat 31 Januari 2025.

    Rocky lantas menyoroti peran universitas sebagai pusat produksi pemikiran intelektual. Baginya, tindakan UNJ terhadap Ubedilah mencerminkan ketakutan terhadap pemikiran kritis yang seharusnya menjadi bagian dari tradisi akademik.

    “Memang universitas harus memproduksi pikiran cerdas. Tugas universitas memang menambang pikiran cerdas, bukan menambang batubara,” sindir Rocky.

    Pernyataan Rocky ini berkaitan dengan revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), di mana pemerintah berencana memberikan izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi. 

    Rocky juga menyoroti kekosongan ide di ranah politik. Menurutnya, partai politik seharusnya menjadi penghasil gagasan yang mendorong perubahan. 

    Namun, karena partai lebih sibuk dengan kepentingan kekuasaan, tugas tersebut kini diambil alih oleh akademisi seperti Ubedilah.

    “Ubed mengambil risiko mengambil alih tugas oposisi yang seharusnya dilakukan partai politik,” tandas Rocky Gerung.

    Ubedilah yang merupakan akademisi Sosiologi Politik di UNJ dicopot dari jabatan coordinator program studi atau kepala departemen Pendidikan Sosiologi oleh Rektor UNJ. Pencopotan dilakukan sebelum waktunya karena jabatan itu seharusnya diemban Ubed hingga 2027.

    “Iya, saya sudah tidak lagi menjabat sejak 24 Januari 2025. Posisinya telah digantikan oleh Plt (pelaksana tugas). Masa jabatan saya menurut SK Rekor No.1995/UN39/HK.02/2023 adalah untuk periode 2023-2027. Tetapi diberhentikan pada 25 Januari 2025 . Tidak apa-apa Mas, itu otoritas Rektor, mungkin punya maksud baik, saya tidak tahu apa alasanya,” kata Ubedilah kepada RMOL, Kamis, 30 Januari 2025.

  • Rocky Gerung Berang Atas Pencopotan Ubedilah Badrun

    Rocky Gerung Berang Atas Pencopotan Ubedilah Badrun

    GELORA.CO -Akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, dicopot dari jabatannya sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Sosiologi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebelum masa jabatannya berakhir. 

    Pencopotan ini menuai kontroversi, terutama karena Ubedilah dikenal sebagai sosok yang vokal mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Ubedilah sebelumnya menjabat sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Sosiologi UNJ hingga 2027. Namun, pihak kampus secara tiba-tiba memberhentikannya dari posisi tersebut. 

    Keputusan ini memicu dugaan bahwa pencopotan Ubedilah berkaitan dengan sikap kritisnya terhadap pemerintahan Jokowi dan laporan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang ia ajukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait keluarga Presiden.

    Pengamat politik Rocky Gerung menilai pencopotan Ubedilah sebagai upaya membungkam akademisi yang berani mengkritik pemerintah. 

    “Ubed itu seorang kritisi yang basis kritiknya itu akademis. Dia seorang yang basis oposisinya  terhadap kebijakan. Dia adalah orang berani yang basis keberaniannya karena panggilan etik,”  kata Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Jumat 31 Januari 2025.

    Pencopotan Ubedilah memicu kekhawatiran di kalangan akademisi dan aktivis mengenai kebebasan akademik di Indonesia. Muncul dugaan keputusan ini memiliki muatan politis, terutama karena Ubedilah dikenal aktif mengkritik kebijakan pemerintah.

    “Jadi kalau dia disingkirkan artinya ada kalangan kampus atau pejabat kampus yang tidak menghendaki universitas diasuh dengan kekuatan akademik dan dengan keteguhan moral,” tandas Rocky.

  • LINK Live Streaming Persebaya vs Persita Malam Ini, Pekan Ke-21 di BRI Liga 1 2024/2025

    LINK Live Streaming Persebaya vs Persita Malam Ini, Pekan Ke-21 di BRI Liga 1 2024/2025

    JABAR EKSPRES –Pertandingan pekan ke-20 BRI Liga 1 2024/2025 telah selesai digelar pada hari Selasa, 28 Januari 2025. namun pada hari, Jumat, 31 Januari 2025 mulai digelar pertandingan pekan ke-21, per hari ini, Jumat, 31 Januari 2025 terdapat dua pertandingan yang mempertemukan antara Persik dengan Barito Putera, dan Persebaya dengan Persita.

    Dalam pertandingan di pekan ke-21 antara Persebaya dengan Persita ini akan disiarkan langsung di Indosiar, Vidio dan Sportstars 3 mulai pukul 19:00. Diketahui bahwa pertandingan antara Persebaya dengan Persita berlangsung di Gelora Bung Tomo.

    BACA JUGA: Dapetin Saldo DANA Gratis Langsung Cair Hingga Rp180.000, Terima Lewat Cara Ini

    BACA JUGA: Coba Aplikasi Penghasil Uang dan Cairkan Saldo E-Wallet Hingga Rp275.000-an

    Dalam urutan klasemen sendiri Persebaya berada pada posisi ke-3 dengan mencetak poin 37 dengan 11 kali menang, 4 kali seri dan 5 kali kalah. Sementara untuk Persita dalam urutan klasemen berada pada posisi ke-7 dengan poin 31, dengan 9 kali menang, 4 kali seri, dan 7 kali kalah.

    Berikut ini tersedia link live streaming bagi kamu yang ingin menonton pertandingan antara Persebaya dengan Persita yang berlangsung hari ini.

    BACA JUGA: Terima Saldo DANA Gratis Hingga Rp421.865 Langsung Cair Cepat Ke Akun

    Jadwal Lengkap BRI Liga 1 2024/2025 Pekan ke-21 : Jadwal Lengkap Pekan Ke-21 BRI Liga 1 2024/2025, Catat Tanggalnya!

    LINK STREAMING Persebaya vs Persita: 

    https://www.vidio.com/watch/8304650-gaskeun-bri-liga-1-2024-2025-segera-dimulai-dukung-saksikan-klub-kesayanganmu-hanya-di-indosiar?utm_source=google&utm_medium=pre-game&utm_campaign=liga1-ENJelang Kick Off: https://www.vidio.com/live/17625-bri-liga-1?schedule_id=4039522Link Nonton: https://www.vidio.com/live/17623-bri-liga-1?schedule_id=4039519

     

     

     

  • DPR Dorong Evaluasi Polri Imbas Banyak Anggota Terseret Kasus

    DPR Dorong Evaluasi Polri Imbas Banyak Anggota Terseret Kasus

    GELORA.CO -Seiring banyaknya kasus yang melibatkan oknum anggota kepolisian belakangan ini, Komisi III DPR menilai perlunya evaluasi di tubuh korps Bhayangkara. 

    Anggota Komisi III DPR Fraksi Nasdem, Rudianto Lallo, mengatakan bahwa evaluasi itu sedianya dimulai dari proses rekrutmen, pembinaan jenjang karir hingga kerja-kerja kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. 

    “Itu harusnya dilakukan secara transparan,” kata Rudianto kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat, 31 Januari 2025. 

    Kapoksi Fraksi Nasdem di Komisi III DPR ini menyebut bahwa Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memiliki Presisi sedianya diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

    “Dia (polri) tanggung jawab satu kata dengan perbuatan. Transparan, terbuka. berkeadilan. Yaa ketika ada perilaku oknum yang melaksanakan tugasnya tidak berkeadilan, sudah pasti akan dicibir oleh masyarakat, netizen akan diprotes kan begitu,” jelas Rudianto.

    Namun demikian, Rudianto berpandangan bahwa apabila Polri dalam tugas-tugasnya betul-betul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dia pasti akan dicintai masyarakat. 

    “Itu kan pilihan-pilihannya,” tutur dia. 

    “Nah, dengan banyaknya kejadian kasus seperti polisi tembak polisi, polisi tembak pelajar, kemudian tahanan meninggal di rutan polisi, kita mendengar ada pemerasan AKBP Bintoro, harusnya menjadi koreksi bersama bagi pimpinan polri, apa yang salah,” imbuh Legislator Nasdem Dapil Sulawesi Selatan I ini.

    Lebih jauh, mengenai apakah regulasi yang menjadi payung hukum Polri perlu direvisi karena banyaknya oknum yang melanggar, Rudianto menilai bahwa UU Polri hingga Peraturan Kapolri (Perkap) sudah sangat baik. Hanya saja, pada tahap implementasinya perlu digalakkan. 

    “Pertanyaannya sekarang, aturannya bagus prakteknya bagaimana? Itu yang jadi pertanyaan publik. Kok banyak kejadian yang melibatkan alat negara tadi yang disebut banyak orang oknum,” demikian Rudianto. 

  • Gemar Koleksi Buku, Prabowo Ingin Berbeda dari Jokowi dan Gibran

    Gemar Koleksi Buku, Prabowo Ingin Berbeda dari Jokowi dan Gibran

    GELORA.CO -Kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto ke luar negeri selalu menarik perhatian publik. Bukan hanya karena agenda resminya, tetapi juga kebiasaan Prabowo mengoleksi buku dari setiap negara yang ia kunjungi. 

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai bahwa ada pesan politik tersirat dalam kebiasaan Prabowo tersebut. 

    Dengan mengoleksi buku, Prabowo seolah menegaskan bahwa gaya kepemimpinannya jauh berbeda dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Secara perlahan Prabowo ingin menunjukkan dirinya berbeda dengan Jokowi dan berbeda dengan Gibran,” kata Adi seperti dikutip redaksi lewat kanal YouTube miliknya, Jumat 31 Agustus 2025.

    Adi juga menilai bahwa Prabowo ingin menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal merealisasikan visi dan janji politik, tetapi juga didukung oleh wawasan dan ilmu pengetahuan yang terus dipupuk. 

    Dengan menonjolkan kebiasaan membaca, Prabowo ingin membangun citra pemimpin yang berbasis intelektual dan memiliki kedalaman berpikir, seperti halnya Soekarno, Habibie maupun Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

    Selain itu, kebiasaan Prabowo ini juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk menegaskan karakteristiknya yang berbeda dengan Jokowi dan Gibran. 

    “Prabowo ingin menunjukkan kepada publik di tengah kesibukan sebagai seorang pemimpin,  jangan pernah luput dari buku karena buku adalah teman setia yang selalu akan memberikan informasi-informasi yang cukup komprehensif terkait dengan dunia dan apapun untuk kebaikan bangsa dan negara,” pungkasnya.

    Namun, terlepas dari spekulasi politik, kebiasaan Prabowo dalam mengoleksi buku mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Langkah ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi rakyat Indonesia. 

  • Kekayaan Raffi Ahmad Capai Rp1,033 Triliun, Intip Puluhan Bidang Tanah dan Koleksi Kendaraannya

    Kekayaan Raffi Ahmad Capai Rp1,033 Triliun, Intip Puluhan Bidang Tanah dan Koleksi Kendaraannya

    GELORA.CO – Sebagai seorang aktor dan menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Farid Ahmad tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp1,033 triliun.

    Penelusuran RMOL di website e-LHKPN, pada Jumat siang, 31 Januari 2025, Raffi Ahmad telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 27 Desember 2024.

    Dari LHKPN itu, Raffi terlihat memiliki 45 bidang tanah dan bangunan, 23 kendaraan, serta harta lainnya.

    Harta tanah dan bangunan yang dimiliki Raffi senilai Rp737.156.974.400 (Rp737,15 miliar), terdiri dari tanah dan bangunan seluas 420/445 meter persegi di Kab/Kota Tangerang hasil sendiri seharga Rp45 miliar, tanah dan bangunan seluas 300/300 meter persegi di Kota Depok hasil sendiri seharga Rp60 miliar.

    Selanjutnya, tanah dan bangunan seluas 384/599 meter persegi di Kota Makassar hasil sendiri seharga Rp25 miliar, tanah dan bangunan seluas 2.500/2.000 meter persegi di Kota Jakarta Selatan hasil sendiri seharga Rp75 miliar, tanah dan bangunan seluas 286/1.144 meter persegi di Kota Depok hasil sendiri seharga Rp85 miliar, tanah dan bangunan seluas 384/599 meter persegi di Kota Makassar hasil sendiri seharga Rp25 miliar, tanah seluas 655 meter persegi di Kab/Kota Tabanan hasil sendiri seharga Rp3,144 miliar, tanah seluas 1.340 meter persegi di Kab/Kota Tabanan hasil sendiri seharga Rp6,432 miliar.

    Kemudian, tanah seluas 1.815 meter persegi di Kab/Kota Tabanan hasil sendiri seharga Rp8,712 miliar, tanah seluas 650 meter persegi di Kab/Kota Tabanan hasil sendiri seharga Rp3,12 miliar, tanah seluas 1.460 meter persegi di Kab/Kota Tabanan hasil sendiri seharga Rp7,008 miliar, tanah seluas 610 meter persegi di Kab/Kota Tabanan hasil sendiri seharga Rp2,928 miliar.

    Lalu, tanah seluas 715 meter persegi di Kab/Kota Tabanan hasil sendiri seharga Rp3,432 miliar, tanah seluas 550 meter persegi di Kab/Kota Tabanan hasil sendiri seharga Rp2,64 miliar, tanah seluas 1.350 meter persegi di Kab/Kota Tabanan hasil sendiri seharga Rp6,48 miliar, tanah seluas 14.111 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp35.571.008.800 (Rp35,57 miliar), tanah seluas 1.400 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp3.529.120.000 (Rp3,52 miliar).

    Selanjutnya, tanah seluas 6.750 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp17.015.400.000 (Rp17,01 miliar), tanah seluas 1.165 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp2.936.732.000 (Rp2,93 miliar), tanah seluas 1.325 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp3.340.060.000 (Rp3,34 miliar), tanah seluas 210 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp529.368.000.

    Kemudian, tanah seluas 1.846 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp4.653.396.800 (Rp4,65 miliar), tanah seluas 2.258 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp5.691.966.400 (Rp5,69 miliar), tanah seluas 2.323 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp5.855.818.400 (Rp5,85 miliar), tanah seluas 1.390 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp3.503.912.000 (Rp3,5 miliar).

    Lalu, tanah seluas 1.557 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp3.924.885.600 (Rp3,92 miliar), tanah seluas 1.400 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp3.529.120.000 (Rp3,52 miliar), tanah seluas 3.592 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp9.054.713.600 (Rp9,05 miliar), tanah seluas 3.375 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp8.507.700.000 (Rp8,5 miliar).

    Selanjutnya, tanah seluas 980 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp2.470.384.000 (Rp2,47 miliar), tanah seluas 745 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp1.877.996.000 (Rp1,87 miliar), tanah seluas 1.117 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri Rp2.815.733.600 (Rp2,81 miliar), tanah seluas 3.500 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp8.822.800.000 (Rp8,82 miliar).

    Kemudian, tanah seluas 15.550 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp39.198.440.000 (Rp39,19 miliar), tanah seluas 4.200 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp10.587.360.000 (Rp10,58 miliar), tanah seluas 2.545 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp6.415.436.000 (Rp6,41 miliar).

    Lalu, tanah seluas 2.014 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp5.076.891.200 (Rp5,07 miliar), tanah seluas 6.930 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp17.469.144.000 (Rp17,46 miliar), tanah seluas 3.193 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp8.048.914.400 (Rp8,048 miliar).

    Selanjutnya, tanah seluas 1.325 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp3.340.060.000 (Rp3,34 miliar), tanah seluas 4.100 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp10.335.280.000 (Rp10,33 miliar), tanah seluas 1.138 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp2.868.670.400 (Rp2,86 miliar).

    Kemudian, tanah seluas 4.479 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp11.290.663.200 (Rp11,29 miliar), tanah dan bangunan seluas 693/693 meter persegi di Kota Jakarta Selatan hasil sendiri seharga Rp85 miliar, serta tanah dan bangunan seluas 898/898 meter persegi di Kota Jakarta Selatan hasil sendiri seharga Rp55 miliar.

    Selain itu, Raffi Ahmad juga memiliki harta berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp55.144.500.000 (Rp55,14 miliar), terdiri dari mobil Rolls Royce Phantom tahun 2022 hasil sendiri seharga Rp14 miliar, mobil Toyota Alphard tahun 2019 hasil sendiri seharga Rp1,35 miliar, mobil Morgan Plus Six tahun 2021 hasil sendiri seharga Rp3,6 miliar.

    Selanjutnya, mobil Mini Cooper Morris tahun 1979 hasil sendiri seharga Rp500 juta, mobil Ferrari F8 Spider tahun 2022 hasil sendiri seharga Rp14 miliar, mobil Lamborghini Aventlp 700 tahun 2013 hasil sendiri seharga Rp9 miliar, mobil Mini Cooper S tahun 2022 hasil sendiri seharga Rp875 juta, mobil Dodge Srt Hellcat tahun 2022 hasil sendiri seharga Rp4,5 miliar.

    Kemudian, mobil Porsche Bettle 1303 tahun 1973 hasil sendiri seharga Rp2,2 miliar, mobil BMW 318 tahun 1990 hasil sendiri seharga Rp40 juta, mobil Toyota Innova Zenix tahun 2023 hasil sendiri seharga Rp620 juta, mobil Volkswagen 1500 tahun 1967 hasil sendiri seharga Rp500 juta.

    Lalu, motor Yamaha V 110 ZHE tahun 2003 hasil sendiri seharga Rp15 juta, motor Harley Davidson FXCWC tahun 2010 hasil sendiri seharga Rp427,5 juta, motor Piaggio GTV 250 tahun 2009 hasil sendiri seharga Rp171 juta, motor Soib Naked Bike 400 tahun 2015 hasil sendiri seharga Rp81 juta, motor Ducati Superbike 848 tahun 2011 hasil sendiri seharga Rp225 juta, motor Ducati Diavel tahun 2012 hasil sendiri seharga Rp270 juta.

    Selanjutnya, motor Piaggio Vespa 946 tahun 2021 hasil sendiri seharga Rp427,5 juta, motor KTM 1290 Super Duke tahun 2016 hasil sendiri seharga Rp328,5 juta, motor Vespa Sprint S 150 tahun 2022 hasil sendiri seharga Rp54 juta, motor Triumph Bonneville T100 tahun 2011 hasil sendiri seharga Rp360 juta, dan motor BMW M 1000 RR tahun 2021 hasil sendiri seharga Rp1,6 miliar.

    Tak hanya itu, Raffi Ahmad juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp46.757.711.000 (Rp46,75 miliar), surat berharga sebesar Rp307.933.603.344 (Rp307,93 miliar), kas dan setara kas sebesar Rp17.757.005.113 (Rp17,75 miliar), harta lainnya sebesar Rp5.301.909.385 (Rp5,3 miliar).

    Meskipun begitu, Raffi Ahmad juga tercatat memiliki utang sebesar Rp136.055.312.674 (Rp136,05 miliar). Sehingga, total harta kekayaan Raffi Ahmad dikurangi utang adalah sebesar Rp1.033.996.390.568 (Rp1,033 triliun).