partai: Gelora

Praktisi Hukum Kupas Poin-Poin Indikasi Kriminalisasi Hasto Kristiyanto

GELORA.CO -Ada indikasi kriminalisasi di balik kasus hukum yang menjerat Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Pengacara sekaligus analis politik, Saiful Huda Ems mengurai, indikasi kriminalisasi Hasto yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku cukup jelas dalam pernyataan KPK saat praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam sidang praperadilan Kamis, 6 Februari 2025 kemarin, KPK menyebut hendak melakukan upaya operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku dan Hasto di Kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta Selatan namun gagal karena dihalang-halangi petugas kepolisian.

Namun keberadaan Hasto di PTIK dalam rencana OTT KPK itu hingga kini belum bisa dibuktikan dengan bukti-bukti kuat.

“Menurut Hasto sendiri, beliau tidak pernah ke PTIK dan dibenarkan oleh tiadanya bukti apa pun yang mengarah ke sana,” kata Saiful Huda dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 7 Februari 2025.

Hal lain yang mengindikasikan dugaan kriminalisasi, yakni pengamanan di PTIK tidak segampang yang dibayangkan. Ditambah saat akan OTT tersebut, Saiful Huda mendapati informasi bahwa Wakil Presiden saat itu, Maruf Amin ada kegiatan jalan pagi di PTIK.

“Maka di sini tampak sekali KPK melakukan framing,” jelas Saiful Huda.

Selain itu, Saiful Huda menyebut bukti-bukti yang disampaikan KPK tidak relevan dan tidak ada bukti-bukti baru (novum).

“Hal ini menunjukkan klaim Termohon (KPK), yang menyatakan memiliki bukti baru dengan mencantumkan nama Wahyu Setiawan (Komisioner KPU) sebagai bukti baru yang tidak valid dan mengada-ada,” tegas Saiful Huda.

Saiful Huda menduga, dugaan kriminalisasi ini terjadi karena Sekjen PDIP itu kritis terhadap pemerintahan Joko Widodo di akhir masa jabatannya.

“Perkara suap Harun Masiku yang menyeret Hasto itu hanyalah upaya kriminalisasi KPK. Hasto selama ini dikenal figur politisi vokal, bersuara kritis terhadap berbagai pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan Jokowi,” tandasnya.

07/02/2025 17:17
Olok-olok SBY soal Proyek Hambalang, Jokowi Kena Karma IKN Mangkrak

GELORA.CO -Kritikan tajam terhadap proyek Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) yang digagas era Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi kembali dilontarkan pengamat politik Rocky Gerung.

Jokowi dinilai telah kena karmanya sendiri yang sempat mengolok-olok proyek Hambalang yang mangkrak di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Presiden Jokowi di awal beliau memerintah, 10 tahun lalu, mendatangi Hambalang hanya untuk meledek SBY,” kata Rocky lewat kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat 7 Februari 2025.

Kini situasinya berbalik. Proyek IKN yang diinisiasi dan dibanggakan Jokowi menghadapi tantangan serupa. Jokowi kini seolah mendapatkan karmanya.

Dulu Jokowi mengkritik proyek mangkrak dari pemerintahan sebelumnya. Kini proyek andalannya, IKN, menghadapi penundaan dan pembatalan anggaran.

“(Sekarang) Jokowi sedang diolok-olok tuh melalui penangguhan atau pembatalan anggaran,” ucap Rocky.

Rocky menilai bahwa hal ini menunjukkan adanya kesalahan dalam pengambilan kebijakan sejak awal, yang berpotensi mengarah pada korupsi dalam bentuk kebijakan.

Ia bahkan tegas menyebut proyek IK ini akan mangkrak karena kurangnya investor dan menyedot anggaran negara yang signifikan, yang seharusnya dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

“Jadi Jokowi memamerkan kemangkrakan Hambalang itu untuk mengolok-olok SBY. Nah bayangin kalau SBY melakukan hal yang sama? Tapi kan enggak mungkin kita lihat Pak SBY olok-olok IKN,” tandas Rocky Gerung.

07/02/2025 17:14
Polda Metro Jaya Didemo Adili Jokowi dan Keluarga, Kok Bisa?

GELORA.CO -Entah apa alasan massa Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) lebih percaya Polda Metro Jaya ketimbang KPK, Kejaksaan Agung, dan bahkan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri untuk mengusut dugaan korupsi mantan Presiden Joko Widodo dan keluarga? Mungkinkah karena lebih percaya Polda Metro Jaya yang kini dipimpin Irjen Karyoto bisa bekerja profesional melakukan pengusutan kasus yang mereka tuntut?

Massa ARM menggeruduk Polda Metro Jaya Jumat siang, 7 Februari 2025. Massa yang berjumlah sekitar 500 orang menuntut untuk mengusut sejumlah pelanggaran hukum yang terjadi di era pemerintahan Jokowi, termasuk kasus dugaan korupsi yang menyeret keluarga Jokowi.

Massa menilai kasus-kasus tersebut mangkrak ditangani aparat penegak hukum akibat tidak bekerja profesional.

“Keinginan kami datang ke Polda agar Polri netral di dalam berbagai penanganan (kasus),” kata koordinator aksi Devis Mamesah di sela-sela aksi.

Dia menekankan perlunya kepolisian untuk tidak pandang bulu dalam menindak berbagai kasus yang diduga kuat menyeret nama Jokowi, termasuk juga yang terkait dengan keluarganya.

Devis merinci kasus-kasus yang diduga kuat terkait dengan Jokowi antara lain dugaan korupsi dana hibah Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS), pengadaan bus TransJakarta, korupsi dana KONI, dan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Diketahui, kasus dugaan korupsi BPMKS yang menyeret Jokowi sempat dilaporkan ke KPK pada medio Agustus 2012. Adapun terkait korupsi DJKA, berdasarkan pengakuan terdakwa Yofi Okatrisza di dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, bahwa ada pengondisian proyek jalur kereta api untuk menutupi kebutuhan dana pemenangan Jokowi pada Pilpres 2019. Lalu, korupsi pengadaan bus Transjakarta terjadi saat Jokowi menjabat sebagai Gubernur Jakarta.

Adapun kasus-kasus lainnya yakni jatah tambang Blok Medan dan dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi yang sudah ramai diberitakan terkait anak dan menantu Jokowi, yakni Kahiyang Ayu, Kaesang Pangarep, dan Bobby Nasution.

“Kita mendukung Polri untuk kembali ke rakyat, bukan untuk suatu bagian atau suatu kelompok yang salah,” kata Devis.

Dalam aksinya, massa membawa atribut antara lain spanduk bertuliskan “Adili Jokowi” dan “Usut KKN & Hukum Dinasti Jokowi”.

Aksi massa ARM sempat membuat lalu lintas di depan pintu masuk Polda Metro arah Sudirman ke Senayan sempat tersendat. Tampak sejumlah petugas kepolisian mengawal jalannya aksi hingga massa membubarkan diri.

Di tengah terik matahari massa bergantian menyampaikan orasi di atas mobil komando.

07/02/2025 17:10
Pemerintah Tetap Komitmen Lanjutkan Pembangunan

GELORA.CO -Laporan pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.

Kepada awak media, Hasan menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran di salah satu kementerian terkait dengan pembangunan IKN tidak akan menghalangi komitmen pemerintah melanjutkan pembangunan ibu kota baru tersebut.

“Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya gak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di OIKN, ada di kementerian,” kata Hasan di Kantor PCO, Jumat, 7 Februari 2025.

Hasan kembali menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meneruskan pembangunan IKN selama lima tahun ke depan, mengingat anggaran juga sudah disiapkan.

“Anggaran Rp48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan,” ujarnya sambil memaparkan target pembangunan IKN di antaranya kawasan inti pusat pemerintahan, gedung yudikatif, dan gedung legislatif.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pada Kamis, 6 Februari 2025, mengungkapkan pihaknya masih belum merealisasikan atau membelanjakan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2025.

Tindakannya itu menyusul adanya efisiensi anggaran Kementerian PU yang mencapai Rp81,38 triliun, dan hanya menyisakan anggaran pada tahun ini sebesar Rp29,57 triliun saja.

“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua, (jadi belum bisa) tanya progres,” kata Menteri Dody saat ditemui usai Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

07/02/2025 17:07
IKN Sudah Selesai, Mangkrak!

GELORA.CO -Pengamat politik Rocky Gerung berkeyakinan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN), di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tidak akan berlanjut alias mangkrak.

Alasannya, proyek ini tidak didukung perencanaan yang matang. Hanya didasarkan pada keputusan politik tanpa kajian lingkungan yang memadai.

Rocky menegaskan, dalam situasi ekonomi yang sulit, penghematan anggaran harus menjadi prioritas. Dan menghentikan proyek seperti IKN yang berpotensi mangkrak adalah langkah yang tepat.

“Menghemat yang paling bagus itu adalah menghemat sesuatu yang mangkrak. Jadi IKN itu mangkrak, sudah selesai!” tegas Rocky lewat kanal YouTube pribadinya, Jumat 7 Februari 2025.

Rocky juga menyoroti beberapa menteri terkait yang telah memberi sinyal bahwa proyek IKN mengalami kendala serius.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, misalnya, mengungkap anggaran untuk IKN kini masih diblokir imbas efisiensi yang dilakukan Kementerian Keuangan.

Menurut Rocky, proyek IKN menjadi mangkrak karena ketidakpatuhan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi terhadap syarat-syarat pembangunan yang seharusnya.

“Mestinya ada desain yang sempurna, mestinya ada perencanaan yang dimatangkan melalui riset yang panjang, bukan hanya sekadar melalui kesepakatan politik yang lalu belakangan dimintakan amdalnya,” jelas Rocky.

Tak hanya itu, dosen Ilmu Filsafat itu memandang, proyek IKN tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pariwisata, maupun investasi asing.

Sebaliknya, proyek ini justru menimbulkan kerusakan lingkungan dan keraguan investor terkait kepastian hukum dan keamanan.

Untuk itu, Rocky Gerung menyarankan agar anggaran untuk IKN dihentikan sepenuhnya dan dialihkan ke program-program yang lebih mendukung pengembangan sumber daya manusia dan ketahanan nasional, sesuai dengan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.

“Jadi ini memang kelakuan rezim Jokowi yang hanya ingin memamerkan keunggulan dinastinya tuh,” pungkas Rocky.

07/02/2025 17:05
Prabowo Lempar Sinyal "Reshuffle", Golkar: Hubungan dengan Gerindra Baik Nasional 7 Februari 2025

Prabowo Lempar Sinyal “Reshuffle”, Golkar: Hubungan dengan Gerindra Baik
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai
Golkar
, Idrus Marham mengakui bahwa hubungan antara Golkar dengan Partai
Gerindra
baik-baik saja dan tidak ada masalah.
Hal ini dikatakan Idrus menanggapi sinyal
reshuffle
yang dilemparkan oleh Presiden
Prabowo
Subianto.
“Enggak (dengar
reshuffle
). Setahu ini, saya kira Golkar besok ada Rakernas. Dan itu ya aman-aman saja karena kita tidak menganggap tidak ada masalah,” kata Idrus Marham di Kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).
Dia menyebut, hubungan Golkar dengan Gerinda berjalan baik dalam bentuk personal maupun institusional.
Dia mengatakan, hubungan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang tengah disorot karena polemik elpiji 3 kilogram,
Bahlil
Lahadalia, dengan Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sangat produktif bukan saja cair.
Dari sisi institusional, kedua partai meyakini keahlian sebagai inisiator dan inspirator. Bahkan, sudah memiliki kesepahaman terkait koalisi permanen.
“Hubungan politik kita dengan yang ada, utamanya dengan Gerindra, saya katakan tadi itu, baik secara pribadi maupun secara institusional, itu justru tidak ada masalah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Idrus menjelaskan bahwa
reshuffle
atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
Dia pun tidak ingin berspekulasi lebih jauh mengenai isu tersebut. Idrus mengaku, hanya ingin melihat hal yang tampak jelas, yakni pernyataan Prabowo terkait kebijakan pro rakyat.
Menurut dia, kebijakan melarang pengecer menjual gas elpiji yang diambil Menteri ESDM bermaksud untuk penataan yang membuat alur distribusi tidak terlalu panjang. Hal ini pun akan memudahkan masyarakat dalam jangka panjang.
Kemudian, setelah implementasinya justru menjadi gejolak, maka pemerintah pun mengaktifkan kembali peran pengecer dalam menjual elpiji 3 kg.
Lagi-lagi, Idrus mengatakan, langkah ini diambil untuk kemudahan rakyat, sesuai dengan kemauan Prabowo yang ingin kebijakannya berpihak ke rakyat.
Idrus mengatakan, Prabowo selalu berbicara bahwa dirinya sangat menghargai pemimpin patriotik, pemimpin jujur, dan pemimpin yang tidak menghindari masalah tetapi menghadapi masalah.
“Pak Bahlil begitu ini muncul Pak
bahlil
tidak menghindari, hadapi masalah. Yang kedua, pada Pak bahlil sebagai pemimpin tidak melempar tanggung jawab dia mengatakan, saya tanggung jawab. Nah ini juga ciri karakter yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo,” kata Idrus.
Sebelumnya diberitakan, Prabowo memberikan sinyal
reshuffle
. Dia mengatakan, bakal menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat.
“Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.
“Mau lebih jelas lagi? Ha ha ha,” katanya lagi seraya tertawa.
Menurut Prabowo, pada dasarnya, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Dia pun menyatakan, akan bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sinyal
reshuffle
itu adalah peringatan bagi para menteri.
“Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah
warning
kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/02/2025 17:00
PREDIKSI Liga 1 Dewa United vs Persija: Waktunya Pepet Persib, Ada Misi Penting Dikejar Carlos Pena

TRIBUNJAKARTA.COM – Pertandingan pekan ke-22 antara Dewa United kontra Persija Jakarta akan sangat menentukan bagi kedua tim.

Baik Dewa United atau Persija, mereka sama-sama berambisi untuk meraih kemenangan dalam pertandingan itu.

Bentrok kedua tim itu akan berlangsung akhir pekan ini di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/2/2025).

Pertandingan ini pun bak Ujian Tengah Kompetisi bagi masing-masing pelatih, yaitu Jan Olde Riekerink bersama Dewa United, dan Persija dengan Carlos Pena.

Dalam lima pertandingan terakhir, Dewa United menjadi tim paling moncer dengan empat kemenangan dan satu kekalahan.

Tepat berada di bawah Dewa United, Persija berhasil mencatatkan tiga kemenangan dan dua hasil imbang.

Bagi Jan Olde, pertandingan ini wajib dimenangkan untuk membuktikan konsistensi mereka dalam lima pertandingan terakhir.

Jika dalam laga akhir pekan ini mereka meraih kemenangan, maka itu akan menjadi kemenangan kelima secara beruntun Dewa United.

Kinerja Ole Romeny yang bakal dinaturalisasi PSSI buat Timnas Indonesia sedang disorot karena belum mampu mencetak gol di Ingggris. Sudah 3 pertandingan dimainkan di Oxford United tapi belum cetak gol.

Torehan tiga poin juga akan membuka peluang Dewa United mengkudeta posisi Persija Jakarta di klasemen sementara.

Di sisi lain, Carlos Pena saat ini sedang dalam ambisi untuk kembali ke jalur kemenangan.

Meski tidak terkalahkan dalam enam pertandingan terakhir, Persija baru saja meraih hasil imbang dalam dua pekan beruntun sebelum bersua Dewa United.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu harus puas bermain imbang 3-3 dengan Persis Solo, dan mau tidak mau berbagi poin dengan PSBS Biak, usai ditahan imbang 2-2, pekan lalu.

Rekor Pertemuan

Dewa United dan Persija sudah bentrok dalam lima pertandingan sejak Liga 1 2022/23.

Hasilnya, Persija lebih unggul dalam rekor pertemuan dengan tiga kemenangan.

Dewa United hanya mencatatkan satu kemenangan.

Serta satu laga berakhir sama kuat.

Selebrasi pemain Dewa United di Liga 1. (ligaindonesiabaru.com)

Pada lima pertandingan itu, Persija Jakarta berhasil mengoleksi delapan gol.

Sementara Dewa United, hanya mampu mencatatkan lima gol.

Namun, pada putaran pertama musim ini, Dewa United sukses memaksa Persija Jakarta bermain imbang dengan skor kacamata di Stadion Utama Gelora Bung Karno, 16 September 2024.

Berikut rincian rekor pertemuan Dewa United dan Persija:

Liga 1 2022/23, Persija 3-2 Dewa United, 20 Desember 2022, pencetak gol: Hanno Behrens (22′), Yusuf Helal (56′ dan 67′) – Risto Mitrevski (15′) dan Sugeng Efendi (31′).

Liga 1 2022/23, Dewa United 0-1 Persija, 10 April 2023, pencetak gol: Hansamu Yama (90’+6′)

Liga 1 2023/24, Dewa United 2-0 Persija, 25 Agustus 2023, pencetak gol: Dimitrios Kolovos (60′) dan Septian Bagaskara (90’+5′)

Liga 1 2023/24, Persija 4-1 Dewa United, 2 Maret 2024, pencetak gol: Marko Simic (15′, 29′) dan Ryo Matsumura (51′, 57′) – Risto Mitrevski (37′).

Liga 1 2024/25, Persija 0-0 Dewa United, 16 September 2024

Jadwal Dewa United vs Persija Jakarta

Liga 1 Pekan 21

Sabtu, 8 Februari 2025

Dewa United vs Persija Jakarta

Stadion Pakansari, Bogor

Kick off pukul 19.00 WIB

Klasemen Liga 1

Klub

D

M

S

K

GM

GK

-/+

P

1

Persib

21

13

7

1

35

16

19

46

2

Persija Jakarta

21

11

6

4

35

23

12

39

3

Persebaya

21

11

5

5

24

22

2

38

4

Dewa United

21

10

7

4

41

23

18

37

5

Bali United

21

10

4

7

34

23

11

34

6

Persik

21

9

5

7

26

23

3

32

7

Persita

21

9

5

7

20

22

-2

32

8

Borneo

21

9

5

7

30

22

8

32

9

Arema

21

9

4

8

30

29

1

31

10

PSM Makasar

21

7

10

4

27

20

7

31

11

Malut United

21

7

8

6

24

22

2

29

12

PSBS Biak

21

8

4

9

30

33

-3

28

13

Psis Semarang

21

6

3

12

17

27

-10

21

14

Pss Sleman

21

6

4

11

25

25

0

22

15

Barito Putera

21

4

7

10

24

35

-11

19

16

Semen Padang

21

4

5

12

21

39

-18

17

17

Madura United

21

4

4

13

21

43

-22

16

18

Persis

21

3

5

13

16

33

-17

14

(TribunJakarta)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

07/02/2025 13:25
AKBP Bintoro Cs Akan Jalani Sidang Etik Terkait Kasus Dugaan Pemerasan Hari Ini

GELORA.CO – Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Metro Jaya melalui Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP), akan menggelar sidang dugaan pelanggaran etik terhadap eks Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Bintoro, dan kawan-kawan, hari ini.

“Bahwa Bid Propam akan melaksanakan sidang kode etik terhadap para terduga pelanggar hari Jumat nanti tanggal 7 Februari 2025,” ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi, Jumat, 7 Februari 2025.

Selain Bintoro, sisanya yang hari ini juga bakal disidang adalah AKBP Gogo Galesung yang juga mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel, Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel berinisial Z, Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel berinisial ND. Lalu, terjadi penambahan yakni eks Kanit inisial M yang diduga juga terlibat dalam penyalahgunaan wewenang yang melibatkan pihak lain.

“Sampai dengan saat ini terduga pelanggar ada lima. Empat dipatsus, ditambah satu tidak dilakukan dipatsus itu saudari M, mantan Kanit Satreskrim Polres Metro Jaksel,” kata dia.

Sementara itu AKBP Bintoro membantah telah melakukan pemerasan Rp20 miliar dengan rincian Rp5 miliar tunai dan Rp1,6 miliar secara transfer sebanyak tiga kali.

Diduga pemerasan dilakukan kepada tersangka kasus pembunuhan yang juga anak bos jaringan klinik laboratorium Prodia, Arif Nugroho (AN) alias Bastian dan Muhammad Bayu Hartanto.

“Pihak tersangka atas nama AN tidak terima dan memviralkan berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Faktanya, semua ini fitnah,” kata Bintoro kepada wartawan di Jakarta, Minggu 26 Januari 2025.

Laporan kasus tersebut teregistrasi dengan Nomor: LP/B/1181/IV/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel, dan Nomor: LP/B/1179/IV/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel pada April 2024. Bintoro kini tengah digugat secara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

07/02/2025 09:47
Wapres Sara Duterte Dimakzulkan, Ini Sederet Pelanggaran yang Menjeratnya

GELORA.CO – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina resmi memakzulkan Wakil Presiden Filipina Sara Duterte setelah mosi pemakzulan yang diajukan di parlemen disetujui lebih dari 200 anggota DPR.

Dalam sidang paripurna DPR Filipina pada Rabu, Sekretaris Jenderal DPR Reginald Velasco menyatakan bahwa sekurangnya 215 dari 318 anggota DPR telah secara tersumpah menyatakan dukungan mereka terhadap pemakzulan Duterte, demikian dilaporkan kantor berita Filipina, PNA.

Ketua fraksi mayoritas DPR Mannix Dalipe menyatakan, jumlah dukungan tersebut telah melampaui ambang batas sepertiga anggota DPR supaya parlemen membahas dan memutuskan usulan pemakzulan.

Berdasarkan jumlah dukungan yang mencukupi, Ketua DPR Filipina Martin Romualdez pun mengetuk palu untuk mengesahkan mosi pemakzulan Sara Duterte dari jabatan wakil presiden.

Wakil Presiden Sara Duterte menghadapi tujuh Pasal Pemakzulan yang mencakup konspirasi membunuh presiden dan pasangannya serta Ketua DPR; penyalahgunaan dana rahasia; penyuapan dan korupsi selama masa jabatannya sebagai menteri pendidikan.

Pasal pemakzulan selanjutnya adalah kekayaan yang tidak dapat dijelaskan dan kegagalan untuk mengungkapkan aset pribadi; keterlibatan dalam pembunuhan di luar hukum di Kota Davao; upaya destabilisasi, pemberontakan, dan gangguan ketertiban umum.

Presiden Filipina Mengaku Tak Terlibat

Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr menyatakan tidak terlibat dalam proses pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte yang sedang berlangsung seraya menekankan bahwa kabinet pemerintah eksekutif tidak terlibat dalam masalah itu.

“Pemerintah tidak memiliki kekuasaan untuk memakzulkan,” ujar Marcos dalam arahan pers di Istana Malacanang pada Kamis.

Mengingat perkembangan tersebut, Marcos mengatakan bersedia mengadakan sidang khusus Kongres jika Senat memintanya.

Marcos juga menegaskan bahwa baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Senat tidak memiliki pilihan selain untuk menangani keluhan pemakzulan tersebut.

“Ketika usulan pemakzulan diajukan, DPR dan Senat tidak memiliki pilihan. Mereka harus mengakui keluhan yang telah diajukan dan berunding, dan itulah yang terjadi saat ini,” ujar Marcos.

07/02/2025 09:43
Terlalu Naif kalau HM Bisa Dekati Saya

GELORA.CO – Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Hatta Ali, merespons pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut bahwa dirinya memiliki kedekatan dengan buron kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI 2019-2024, Harun Masiku. Menurutnya, saat ini semua orang tahu siapa Harun Masiku.

“Kedekatan apa? Semua orang tahu siapa HM. Jadi, terlalu naif lah kalau macam HM bisa mendekati saya,” kata Hatta Ali dikonfirmasi, Jumat (7/2).

Ia menduga, Harun Masiku hanya menjual nama dirinya atau mengklaim memiliki kedekatan dengan Hatta Ali. Karena itu, Hatta memastikan selama menjabat Hakim di MA harus selalu pandai menjaga diri.

“Macam orang begitu kita harus pandai menjaga diri, karena suka menjual-jual nama,” tegas Hatta.

Hatta memastikan, dirinya tidak mengenal Harun Masiku. Apalagi, membantu dalam pengurusan perkara di MA.

“Yang jelas semua orang tahu siapa dia dan tak mungkinlah mau membantu orang semacam itu,” cetus Hatta.

Sebelumnya, Tim Biro Hukum Komisi KPK mengungkapkan rekam jejak buron tersangka kasus suap pengurusan PAW Anggota DPR RI 2019-2024, Harun Masiku. Tim Biro Hukum KPK menyebut, Harun Masiku bukan kader asli PDIP.

“Bahwa Harun Masiku merupakan orang Toraja dan bukan kader asli PDI Perjuangan, karena baru bergabung pada tahun 2018,” kata Tim Biro Hukum KPK, membacakan tanggapan praperadilan yang dilayangkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Kamis (6/2).

KPK menyebut, Harun Masiku memiliki kedekatan dengan Ketua Mahkamah Agung periode 2012-2022, Hatta Ali. Karena itu, KPK menyebut memiliki pengaruh di MA.

“Diyakini Harun Masiku memiliki pengaruh di Mahkamah Agung,” ucap Tim Biro Hukum KPK.

KPK menyebut, Hasto menempatkan Harun Masiku pada calon anggota legislatif (caleg) daerah pemilihan wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) I. Wilayah itu disebut merupakan basis dari PDIP.

Padahal, Harun Masiku merupakan orang Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel). Menurutnya, dapil itu berbeda dengan kediaman dari Harun Masiku.

“Hal ini memungkinkan Harun Masiku terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil tersebut,” pungkas Tim Biro Hukum KPK.

07/02/2025 09:36