Xcloud.id

partai: Gelora

  • Kesaksian Warga Papua Sembuh Usai Disentuh Tangan Ajaib Loyalis Prabowo yang Tak Mau Dibayar, Ini Sosoknya

    Kesaksian Warga Papua Sembuh Usai Disentuh Tangan Ajaib Loyalis Prabowo yang Tak Mau Dibayar, Ini Sosoknya

    GELORA.CO – Salah satu loyalis Prabowo, Yuli Hendro Priyono kembali membuktikan kepeduliannya terhadap warga miskin yang membutuhkan pengobatan gratis melalui jalur alternatif.

    Layanan cuma-cuma alias gratis itu telah ia jalani selama 17 tahun. 

    Yuli Hendro mengatakan, selain ingin berbagi kebahagiaan kepada masyarakat yang membutuhkan, ia juga memiliki tujuan ingin melengkapi program kerja pada pemerintah yang saat ini dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

    “Semangat saya hanya ingin berbagi kebahagiaan, itu yang pertama. Kedua, saya ingin melengkapi program kerja di pemerintahan Pak Prabowo, khususnya di bidang kesehatan,” katanya dikutip pada Senin, 11 Februari 2025. 

    “Jadi kebetulan mayoritas yang datang ini anak-anak difabel, autis, hingga down sindrom yang tidak bisa atau sulit diobati secara medis, dan kebetulan disini banyak yang sembuh, banyak yang cocok,” sambungnya. 

    Berbekal kemampuannya itu, Yuli Hendro ingin mendukung program positif yang dijalankan Presiden Prabowo, yakni kesehatan gratis bagi warga kurang mampu.

    Menurutnya, banyak pasien yang mendapatkan kesembuhan melalui pengobatan dengan teknik terapi alternatif yang ia lakukan. 

    Sebagai putra bangsa, Yuli Hendro juga berkeinginan untuk terus berbuat dan mendukung program pemerintah melalui kemampuan yang ia miliki.

    Sehingga, dirinya memiliki keinginan untuk terus menyelaraskan kegiatan bakti sosialnya bersama YHP Foundation dan program Presiden Prabowo Subianto.

    “Pesan yang ingin saya sampaikan ke pemerintah atau Pak Prabowo, harapan saya dengan program 100 hari kerja Pak Prabowo tetap dijalankan, kami masyarakat Indonesia mendukung sesuai dengan bidang kami masing-masing,” tuturnya.

    “Harapan berikutnya para pengusaha di negara ini agar program CSR nya tetap dijalankan secara baik, tepat sasaran sehingga dapat membantu masyarakat dan selaras dengan pemerintahan Pak Prabowo,” timpalnya lagi.

    Sementara itu, salah satu pasien asal Manokwari, Papua, Yanto mengaku, anaknya sudah 7 kali mengikuti terapi akibat keterlambatan berbicara dan hiperaktif. 

    Yanto mengaku, kini sang anak telah mendapatkan progres baik.

    “Alhamdulillah anak saya terlambat bicara dan sekarang perkembangannya sangat baik. Saya jauh dari Papua, alhamdulillah dilayani dengan baik oleh pak haji dan gratis,” katanya.

    “Perkembangannya alhamdulillah, sudah tenang dan sudah mulai bicara satu dua kata. Saya tahu YHP dari medsos TikTok,” sambungnya.

    Sebagai informasi bahwa pada bulan Ramadhan 2025 pelayanan Terapi Alternatif secara gratis di Central Rumah Sehat YHP Foundation Jalan Raya Hankam, Ujung Aspal, No 12, Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi. 

  • Nasib IKN Usai Anggaran Diblokir, Tiba-tiba Berubah Jadi Kandang Bebek

    Nasib IKN Usai Anggaran Diblokir, Tiba-tiba Berubah Jadi Kandang Bebek

    GELORA.CO – Kondisi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terancam mangkrak terus menjadi perbincangan hangat di jagat media sosial, terlebih usai kabar anggaran untuk pembangunan megaproyek tersebut di blokir.

    Nah kekinian, muncul penampakan hewan di Istana Negara IKN dengan narasi bebek yang menguasai IKN.

    “IKB (Ibu Kota Bebek),” tulis akun Instagram @syauqizuhdi. Akun tersebut sebenarnya mengunggah video asli dari akun TikTok @paniyantoid.

    “POV: Kondisi IKN setelah dikuasai oleh bebek,” bunyi keterangan yang dituliskan @paniyantoid.

    Alhasil, unggahan video itu berhasil viral setelah ditonton 900 ribu kali dan memperoleh 41 ribu tanda suka.

    Sebelumnya, netizen pernah dihebohkan dengan penampakan Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN) yang penuh genangan air dan lumpur.

    IKN mengalami curah hujan tinggi pada Januari. Bandara VVIP IKN bahkan sempat dilanda banjir pada 24 Januari 2025 lalu.

    Kita bisa melihat beberapa genangan air di salah satu sudut bandara.

    Tak hanya itu, lumpur sisa banjir di Bandara VVIP IKN juga masih terlihat.

    Postingan Bandara VVIP IKN semakin memancing perhatian publik usai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti memberikan emoticon menangis.

    Susi Pudjiastuti ternyata ikut prihatin dengan kondisi bandara VVIP IKN itu.

    Melalui postingan terpisah pada 4 Februari 2025, terdapat bebek dan angsa yang nampak mengelilingi halaman sekitar IKN.

    Video viral menampilkan lebih dari 7 ekor angsa pada salah satu sudut IKN.

    Sebagai catatan, proyek Ibu Kota Nusantara turut menjadi korban pemangkasan APBN 2025.

    Menurut Menteri Pekerjaan Umum RI Dody Hanggodo, anggaran IKN untuk 2025 sudah diblokir karena terdapat pemangkasan anggaran pada Kementerian PU sebesar Rp 81,38 triliun.

    “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres kemana sih, anggarannya enggak ada. Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya,” canda Dody di Gedung Parlemen, Senayan pada Kamis (6/2/2025).

    Sontak hal tersebut menuai reaksi netizen yang menyoroti bila IKN terancam mangkrak karena kebijakan tersebut.

     Postingan video mengenai beberapa hewan di IKN menuai beragam komentar dari netizen.

    “Itu ternak Mulyono,” tulis @y**ok.

    “Asyik ada candi baru nih,” sindir @d**fa_a**rul.

    “Gue bayangin Gibran dinas di IKN sambil dikejar soang..hahaha,” komentar @bea**ifu**_sun.

    “Potong bebek angsa, angsa di IKN. Ngomong demi bangsa, padahal KKN,” ungkap @a**21.

    Namun demikian hal tersebut belum terkonfirmasi. ***

  • Rini Soemarno Terseret Dugaan Korupsi Jual Beli Gas PT PGN dan PT IAE, Kini Diperiksa KPK

    Rini Soemarno Terseret Dugaan Korupsi Jual Beli Gas PT PGN dan PT IAE, Kini Diperiksa KPK

    GELORA.CO – Mantan Menteri BUMN, Rini Soemarno usai diperiksa kasus dugaan korupsi transaksi jual beli gas antara PT. Perusahaan Gas Negara (PT. PGN) dan PT. Inti Alasindo Energi (PT. IAE).

    Berdasarkan pantauan disway.id di lokasi, Rini selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 15.17 WIB mengenakan pakaian berwarna merah muda dan masker yang menutupi mulut dan hidungnya.

    Ia mengaku dimintai konfirmasi soal direktur utama dan program PNG yang diakuisisi oleh Pertamina.

    “Saya diminta untuk konfirmasi sebagai saksi mengenai dirutnya ini, program apa namanya, bukan lebih waktu PGN diakuisisi oleh Pertamina,” jelasnya kepada wartawan usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK pada Senin, 10 Februari 2025.

    Ia turut diperiksa mengenai progeam PGN yang diakuisisi oleh Pertamina. Ia menjelaskan bahwa program tersebut milik pemerintah.

    “Program itu adalah program Pemerintah betul. progam pemerintah untuk PGN diakuisisi. gitu ya,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Rini tidak mengetahui soal transaksi yang terkait dalam program PGN tersebut.

    “Enggak lah. itu kan transaksi yg saya rasa tadi saya rasa. Ini transaksi sebetulnya transaksi direktur biasa biasanya, gak sampai dirutnya. saya juga gak sampai dirut, tapi saya enggak tahu,” pungkasnya. 

    Diketahui, Lembaga Antirasuah sebelumnya telah menetapkan mantan Direktur Komersial PGN Danny Praditya dan Komisarus PT AIE yang juga merupakan Direktur Utama PT Isargas Iswan Ibrahim sebagai tersangka.

    Mereka ditetapkan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) No.79/DIK.00/01/05/2024 dan No.80/DIK.00/01/05/2024 pada tanggal 17 Mei 2024. 

    Kasus tersebut diduga merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. Adapun, untuk  kerugian negara itu berawal dari kegiatan jual-beli gas PGN sebagaimana hasil audit tujuan tertentu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

  • PU Targetkan Pembangunan Stadion Rampung Awal 2025

    PU Targetkan Pembangunan Stadion Rampung Awal 2025

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan pembangunan sejumlah stadion sepak bola selesai pada awal tahun 2025. Saat ini, stadion-stadion tersebut masih dalam tahap konstruksi.

    Direktur Jenderal Prasarana Strategis Maulidya Indah Junica mengatakan, setidaknya terdapat 2 stadion yang ditargetkan selesai Februari 2025, dan 1 stadion selesai Juni 2025. Kementerian PU menargetkan penyelesaian konstruksi stadion tersebut sesuai dengan target, yakni pada semester awal tahun 2025.

    Adapun stadion yang ditargetkan selesai pada Februari 2025 adalah Stadion B.J. Habibie di Pare-pare, Sulawesi Selatan dan Stadion Surajaya di Lamongan, Jawa Timur. Saat ini, progress konstruksi Stadion B.J. Habibie telah mencapai 97,2% sementara Stadion Surajaya progress konstruksinya telah mencapai 99,03%.

    “Stadion B.J. Habibie memiliki kapasitas 8.547 orang dengan lingkup pekerjaan meliputi konstruksi stadion, pemasangan individual seat, lampu FOP, MEP, dan kawasan. Sedangkan Stadion Surajaya mampu menampung 11.294 penonton,” ujar Maulidya, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (10/2/2025).

    Maulidya mengatakan, Stadion Surajaya dibangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp 281,4 miliar. Lingkup pekerjaannya meliputi pembangunan gedung utama stadion, lapangan sepakbola, lampu FOP dan score board, infrastruktur dan landscape, MEP dan signage.

    Selanjutnya, stadion yang ditargetkan selesai pada Juni 2025 adalah Stadion Teladan yang berada di Medan, Sumatera Utara. Saat ini, progress pembangunannya telah mencapai 54,55% dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 275 M.

    Maulidya menjelaskan, Stadion Teladan memiliki mampu menampung penonton sebanyak 20.093 orang. Adapun lingkup pekerjaannya meliputi pekerjaan persiapan, tanah, struktur, MEP, dan pemugaran.

    “Diharapkan, seluruh stadion yang saat ini sedang tahap konstruksi dapat selesai sesuai dengan targetnya. Dan juga, seluruh pembangunannya lancar sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, berdasarkan Risalah Rapat Internal Sekretariat Kabinet Republik Indonesia No. R-75/Seskab/DKK/2023 tentang Renovasi Stadion Sepak Bola pada tanggal 22 Juni 2023, telah dilakukan pembangunan dan renovasi pada 26 stadion di seluruh Indonesia.

    Maulidya mengatakan, terdapat 5 stadion yang direnovasi dalam rangka mendukung pelaksanaan Piala Dunia FIFA World Cup U-20 dan U-17 Tahun 2023 di Indonesia. Stadion tersebut meliputi Stadion Si Jalak Harupat di Jawa Barat, Stadion Manahan di Jawa Tengah, Stadion Gelora Bung Tomo di Jawa Timur, Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring di Sumatera Selatan dan Stadion I Wayan Dipta di Bali.

    “Kementerian PU juga tengah melakukan pembangunan dan renovasi 21 stadion yang tersebar di 11 provinsi di Indonesia. Dengan rincian, 5 stadion selesai Oktober 2024, 5 stadion selesai November 2024, dan 7 stadion selesai Desember 2024,” kata dia.

    Menurutnya, saat ini seluruh stadion tersebut telah selesai dibangun. Sedangkan tiga diantaranya telah diresmikan pada September dan Oktober 2024, yakni Stadion Harapan Bangsa dan Stadion H. Dimurthala di Aceh, serta Stadion Utama Sumatera Utara di Sumatera Utara.

    Berikutnya, terdapat 15 stadion yang siap diresmikan diantaranya Stadion Bumi Sriwijaya di Sumatera Selatan, Stadion Segiri di Kalimantan Timur, Stadion Demang Lehman di Kalimantan Selatan, Stadion Indomilk Arena di Banten, serta Stadion Pakansari, Stadion Wibawa Mukti, Stadion Candrabhaga, dan Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Jawa Barat.

    Kemudian, termasuk juga Stadion Maguwoharjo di DIY, Stadion Jatidiri dan Stadion Gelora Bumi Kartini di Jawa Tengah, serta Stadion Kanjuruhan, Stadion Gelora Delta, Stadion Gelora Ratu Pamelingan, dan Stadion Gelora Joko Samudro di Jawa Timur.

    (shc/kil)

  • Kapolda Metro Jaya Perintahkan Jajarannya Bentuk Tim Pemecah Kemacetan – Halaman all

    Kapolda Metro Jaya Perintahkan Jajarannya Bentuk Tim Pemecah Kemacetan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto memerintahkan jajarannya untuk membentuk tim pemecah kemacetan.

    Hal itu disampaikan dalam apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Jaya 2025 di Lapangan Presisi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2025).

    “Minggu yang lalu sudah saya perintahkan (jajaran) untuk membuat tim pemecah kemacetan dan jangan disangka ketika hari libur, Sabtu dan Minggu adalah hari senggang, tidak seperti itu,” ucapnya.

    Menurut Karyoto, masyarakat di jalan raya jenuh dengan kondisi kemacetan.

    Di Jakarta hari-hari tidak pernah lepas dari kemacetan tentunya menguras emosi masyarakat.

    “Saya sendiri ketika berkendaraan banyak masyarakat yang tidak sabar dengan membunyikan klakson. Ini indikasi bahwa masyarakat jenuh,” imbuhnya.

    Untuk itu Kapolda Metro meminta adanya evaluasi khusus bagi anggota atau fungsi yang berkaitan langsung dengan lalu lintas agar lebih memperhatikan.

    Kegiatan event-event yang terjadi di seputaran Senayan perlu mendapat perhatian terkait lalu lintas.

    “Dan ini tentunya harus lebih kita memberikan pelayanan agar event dapat berjalan dengan baik dan tentunya tidak terjadi kemacetan yang berdampak pada keluhan masyarakat lebih meluas,” tukasnya.

    Karyoto memberi contoh event besar di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang dihadiri oleh 100 ribu orang.

    Apabila acara dibuka pukul 19.00 WIB maka mulai pukul 15.00 WIB itu sudah macet.

    “Selesai 21.00 WIB atau 22.00 WIB dan cair baru 01.00 WIB atau 02.00 WIB. Hal ini menandakan bahwa jalan di seputar pusat keramaian Jakarta hanya itu-itu saja,” pungkasnya.

    Dalam hal Operasi Keselamatan Jaya 2025, Irjen Karyoto menegaskan bahwa aparat TNI-Polri dan jajaran pemerintah daerah berupaya membangun kesadaran terutama adalah para pengguna jalan, dengan cara mencegah dari dini menghilangkan segala bentuk-bentuk kejadian yang mengarah kepada keselamatan dalam berkendaraan. 

    Dia menyampaikan beberapa hal krusial di antaranya aparat harus betul-betul humanis, penyadaran seluruh masyarakat agar berkendaraan untuk lebih tertib dan menaati peraturan-peraturan lalu lintas. 

    “Makanya dalam setiap tindakan para perwira yang bertanggung jawab harus senantiasa mengoreksi apa yang sudah dilakukan oleh anggota-anggotanya di lapangan,” ungkapnya.

    Diharapkan operasi keselamatan jaya dapat menekan angka jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi. 

    Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman menuturkan operasi ini sebagai langkah awal sebelum digelar Operasi Ketupat.

    “Tentunya ini operasi keselamatan ini adalah mengawali daripada pelaksanaan nanti operasi ketupat, jadi prakondisi bagaimana kesiapan nanti Operasi Ketupat yang memang melibatkan banyak orang, baik itu masyarakat itu sendiri terutama, upaya-upaya kita menyelamatkan orang-orang masyarakat ini dalam arus mudik terutama,” katanya di Lapangan Presisi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2025).

    Kegiatan Operasi Keselamatan Jaya 2025 utamanya adalah penyuluhan, edukasi, preventif dan preemtif. 

    Terhadap kendaraan-kendaraan angkutan umum nantinya dilakukan ramp check di terminal ataupun langsung ke pool armada kendaraan.

    “Ini yang akan kita lakukan, jadi kita melakukan penyuluhan tersebut. Yang kedua orang terutama ini adalah para pengemudi,” imbuhnya.

     

  • Usai Dipecat PT Timah Tbk, Dwi Citra Weni Berani Flexing Ngaku Punya 6 Mobil dan Uang Jajan Rp50 Juta!

    Usai Dipecat PT Timah Tbk, Dwi Citra Weni Berani Flexing Ngaku Punya 6 Mobil dan Uang Jajan Rp50 Juta!

    GELORA.CO – Drama mantan pegawai PT Timah Tbk, Dwi Citra Weni belum juga usai di media sosial. Kali ini dia menjadi sorotan gegara flexing harta kekayaan hingga mengaku bahagia meski dipecat perusahaan BUMN. 

    Weni, sapaan akrabnya, bahkan membuat pengakuan viral kalau dirinya tidak minta dikasihani netizen karena dipecat PT Timah Tbk setelah menghina honorer yang menggunakan BPJS Kesehatan. Sebab, dirinya sudah memiliki rumah, mobil, dan uang banyak. 

    “Rumahku bagus, mobilku banyak, ngapain kalian mengasihani aku? Kalian yang kasihan, ngata-ngatain aku, gak punya apa-apa, gak dapat apa-apa,” kata Weni saat live di TikTok, dikutip Senin (10/2/2025). 

    Dia melanjutkan, “Kalau kalian kasihan sama aku, open donasi lah kayak Agus sedih itu.”

    Di unggahan TikTok lainnya, Weni pernah cerita kalau dirinya punya enam mobil dan menerima uang jajan Rp50 juta. Karena alasan itu, dia minta agar netizen tidak mengasihani dia yang dipecat dari PT Timah Tbk. 

    “Cuma mau bilang, kami punya 6 mobil dan insyaallah mau nambah 1 lagi. Cuma mau bilang juga hari ini suami aku ngasih jajan tambahan Rp12 juta per bulan, jadi jajanku saja Rp27 juta per bulan sekarang,” ungkap Weni. 

    “Belum lagi duit susu, duit dapur, dan lain-lain. Sebulan itu aku bisa dapat Rp50 juta dari suami aku. Ini minimal, di luar amplop-amplop coklat yang jatuh dari langit,” tambahnya. 

    Jadi, kata Weni, netizen jangan pada baper kalau dirinya pamer kekayaan.

    Setelah Dwi Citra Weni flexing kekayaan, netizen pun ramai mengomentari. Apa kata warganet?

    “Watak dia bener-bener bikin netizen panas,” kata @str***. 

    “Kelihatan sifat aslinya setelah dipecat, ternyata dia sombong banget jadi orang,” ujar @dina***. 

    “Ada kelaian kayaknya ibu ini,” ungkap @soma***. 

    “Gua belum pernah lihat orang ngaku kaya tapi senorak ini,” kata @jen***. 

    “Kok ada ya orang sifatnya sombong begini,” ujar @hac***.  

    Sebagai informasi, Dwi Citra Weni masih menjadi sorotan netizen gegara aktif membuat konten TikTok usai dipecat PT Timah Tbk gegara menghina karyawan honorer. Di setiap kontennya, Weni menyelipkan kalimat meledek bahkan menghina kelompok tertentu, seperti orang miskin yang menurutnya tak mampu membeli kue

  • 4 Bulan Menjabat, DPR Lahirkan UU Siluman

    4 Bulan Menjabat, DPR Lahirkan UU Siluman

    GELORA.CO -DPR RI telah mengeluarkan sekaligus mengesahkan sejumlah undang-undang yang seolah mendadak dimunculkan tanpa adanya pembahasan rinci.

    Undang-undang yang mendadak muncul antara lain revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, revisi Undang-undang BUMN, dan revisi Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

    Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, beberapa bulan lalu pasca pelantikan, DPR RI telah menetapkan beberapa revisi undang-undang yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Prolegnas Prioritas.

    Namun tiba-tiba DPR mengesahkan sejumlah undang-undang yang justru tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas maupun Prolegnas 2025.

    “Yang diputuskan DPR di empat bulan pertama ini tanpa ada angin tanpa ada hujan, tiba-tiba revisi Undang-undang Minerba. Padahal kita tahu betul barusan diputuskan juga itu Prolegnas 5 tahun dan Prolegnas Prioritas 2025,” kata Lucius dalam akun Youtube RKN Media, bertemakan “Makin Tidak Waras: DPR Bisa Pecat Hakim MK, MA, KPK, Kapolri, dan Panglima TNI”, dikutip Senin 10 Februari 2025.

    “Kalau (UU) Minerba ini dianggap mendesak atau diprioritaskan kan mestinya masuk dalam daftar prioritas dong. Ii enggak. Tapi tiba-tiba ini yang mau disahkan duluan, sama juga nasibnya dengan RUU BUMN,” sambungnya.

    Lucius mengatakan, dalam beberapa bulan ini DPR memang mengeluarkan dan mengesahkan undang-undang tanpa tedeng aling-aling.

    “Ini UU siluman dan kecenderungannya hampir begitu semua di awal-awal periode ini, karena yang baru disahkan hari Senin lalu,” tutupnya

  • DPR RI hanya Stempel Pemerintah

    DPR RI hanya Stempel Pemerintah

    GELORA.CO -Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dinilai hanya menjadi stempel terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

    Demikian pendapat Direktur eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti dalam akun Youtube RKN Media, bertemakan “Makin Tidak Waras: DPR Bisa Pecat Hakim MK, MA, KPK, Kapolri, dan Panglima TNI”, dikutip Senin 10 Februari 2025.

    Menurutnya, DPR saat ini tidak menjalani fungsinya sebagai pengawas pemerintah tapi hanya sebatas stempel pemerintah.

    “DPR nggak bekerja mengawasi pemerintah. Jadi pemerintah ini mau apa aja jadi. Mereka stempel aja terhadap kebijakan-kebijakan itu,” kata Ray .

    Ray menambahkan, tradisi asal stempel itu sudah dilakukan sejak sebelum pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan mengakar sampai sekarang. 

    “Sudah 10 tahun lalu tradisinya begitu semacam stempel,” kata Ray. 

    Selain itu, Ray mengatakan, selain tidak melakukan pengawasan terhadap pemerintah, DPR juga membuat aturan aneh-aneh.

    Salah satunya, kata Ray, revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. 

    Revisi ini membuka ruang bagi DPR untuk mengevaluasi secara berkala pejabat negara yang telah mereka pilih. Hasil evaluasi ini bisa berujung pada rekomendasi pemberhentian yang sifatnya mengikat

  • Megawati-Jokowi Adu Gengsi di Panggung Internasional

    Megawati-Jokowi Adu Gengsi di Panggung Internasional

    GELORA.CO -Awal Februari 2025 seolah menjadi ajang unjuk eksistensi dua tokoh politik besar Indonesia, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi. 

    Pengamat politik Adi Prayitno menilai, meski Megawati dan Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden, namun keduanya seakan berlomba menunjukkan pengaruh mereka di kancah internasional.

    “Setelah pecah kongsi antara Jokowi dan PDIP, setelah perang terbuka antara Megawati dan Joko Widodo, tentu saling menunjukkan siapa yang paling eksis setelah tidak lagi jadi presiden,” kata Adi lewat kanal YouTube miliknya, Senin 10 Februari 2025.

    Megawati diketahui melakukan lawatan ke Roma, Italia dan Vatikan. Di sana, Ketua Umum PDIP itu bertemu dengan Pemimpin Gereja Katolik, Paus Fransiskus. 

    Sementara itu, Jokowi membagikan kegiatannya di Uni Emirat Arab melalui media sosial. Ia menghadiri sebuah pertemuan eksklusif yang mempertemukan mantan pemimpin dunia. 

    Meski Jokowi tak mengungkap isi pertemuan secara detail, publik menangkap sinyal bahwa ia ingin menunjukkan dirinya sebagai pemimpin global yang masih memiliki jaringan dan pengaruh.

    “Jokowi tidak mau kalah dengan Megawati yang hilir mudik sering berkunjung ke luar negeri,” sambung analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

    Adi menambahkan, dalam politik kekuasaan bukan hanya soal siapa yang menang di pemilu, tetapi juga soal bagaimana menjaga pengaruh setelah tak lagi berkuasa. 

    Baik Megawati maupun Jokowi tampaknya sadar akan hal ini. Maka dari itu keduanya terus membangun jejaring, mengukuhkan citra, dan memastikan bahwa nama mereka tetap relevan dalam percaturan politik nasional maupun internasional.

    “Ini seolah menjadi babak lanjut pertarungan Megawati dan Jokowi. Ini pertarungan eksistensi dan pengakuan politik,” tandas Adi.

  • Mantan Menteri BUMN Rini Soemarno Datangi KPK, Diperiksa Kasus Apa?

    Mantan Menteri BUMN Rini Soemarno Datangi KPK, Diperiksa Kasus Apa?

    GELORA.CO – Mantan Menteri BUMN, Rini Mariani Soemarno mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin 10 Februari 2025.

    Pantauan RMOL, Rini tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.53 WIB dengan dikawal oleh dua orang pria.

    Selanjutnya, Rini langsung bergegas melakukan konfirmasi kehadirannya di meja pendaftaran di lobi Gedung Merah Putih KPK. 

    Sekitar 15 menit kemudian, Rini Soemarno pun langsung menuju ruang pemeriksaan di lantai 2 setelah makanya dipanggil oleh petugas KPK.

    Sementara itu, Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto belum memberikan penjelasan terkait pemeriksaan terhadap Rini Soemarno ini. 

    Belum diketahui Rini diperiksa dalam perkara apa di KPK.