Xcloud.id

partai: Gelora

  • Video Mayor Teddy Tegur Paspampres yang Payungi Prabowo Viral

    Video Mayor Teddy Tegur Paspampres yang Payungi Prabowo Viral

    GELORA.CO – Video Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Inf Teddy Indrawijaya menegur personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (11/2/2025) malam WIB, viral di berbagai kanal media sosial (medsos), khususnya Tiktok. Teddy menegur Kapten Inf Dali Darulqutni yang bertugas sebagai Satuan Pengawal Pribadi Presiden.

    Teddy diketahui merupakan teman seangkatan Dali di Akademi Militer (Akmil) 2011. Momen itu terjadi ketika Teddy mendampingi Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan dan Ibu Negara Emine Erdogan.

    Suasana saat itu memang sempat hujan deras dan gerimis. Prabowo yang berjalan dari ruang tunggu menuju landasan pun dipayungi Kapten Dali. Ternyata, Teddy yang mendampingi Prabowo, terlihat tidak nyaman. Teddy pun menegur Dali. “Enggak usah,” kata Teddy sembari memberi kode agar RI 1 tidak perlu dipayungi.

    Muka masam Teddy yang tertangkap layar menjadi bahan gunjingan warganet. Kala itu, hujan deras sebentar memang berganti menjadi rintik-rintik. Mendapat teguran itu, Dali pun langsung menguncup payung yang dibawanya. Teddy memberi kode lagi, sehingga Deli seketika menyerahkan payung itu kepada personel Paspampres lain.

    Momen itu terjadi tepat di samping para awak media berkumpul, termasuk Republika.co.id yang meliput kedatangan Erdogan. Namun, karena pandangan tertuju ke arah Erdogan yang akan turun dari pesawat, di lokasi tidak ada yang menyadarinya. Ketika akhirnya adegan Teddy menegur Paspampres tertangkap siaran langsung Youtube Biro Pers Sekretariat Presiden (Setpres), mendadak saja hal itu viral di medsos.

    Sejumlah warganet ada yang membela Teddy. Namun, tidak sedikit yang mengecamnya. Sejumlah warganet mempertanyakan Teddy yang lupa dengan posisinya sebagai Seskab, bukan ajudan Prabowo lagi. Sehingga, ia tidak selayaknya menegur Paspampres yang memang harus menempel ketat Prabowo.

    Sementara itu, Presiden RI Prabowo dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan beserta Ibu Negara Emine Erdogan berbagi payung saat tiba di Lanud Perdanakusuma. Pesawat Kepresidenan yang membawa Presiden Erdogan beserta istri dan rombongan mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma sekitar pukul 18.25 WIB. 

    Setelah pesawat memutar dan parkir, Erdogan dan Emine baru turun sekitar pukul 18.50 WIB. Meski diiringi hujan deras, upacara penyambutan kepada Presiden Erdogan tetap berlangsung. Presiden Prabowo yang mengenakan setelan jas hitam dan peci bersiaga menunggu Presiden Erdogan dan istri menuruni tangga, tanpa dipayungi.

    Prabowo menyambut hangat Presiden Erdogan dengan bersalaman, serta mencium pipi kanan-kiri seraya menunjukkan kedekatan keduanya. Erdogan yang tengah memayungi istri, juga kemudian berbagi payung dengan Prabowo.

    Di bawah guyuran hujan deras, Prabowo mengantar Erdogan dan istri menuju kendaraan dinas melewati pasukan jajar kehormatan. Setelah Erdogan masuk ke dalam mobil, Prabowo tampak menemani duduk di sampingnya dalam satu mobil yang sama.

    Saat menyambut kedatangan Erdogan di Lanud Halim Perdanakusuma, Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddi. Kedatangan Presiden Erdogan ke Indonesia dalam rangka kunjungan resmi yang akan berlangsung selama dua hari, yaitu pada 11-12 Februari 2025.

    “Presiden Prabowo juga akan melakukan penyambutan upacara kenegaraan kepada Presiden Erdogan dilakukan di Istana Kepresidenan Bogor pada Rabu (12/2/2025),” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Muhammad Yusuf Permana.

    Setelah prosesi penyambutan digelar, kedua pemimpin negara diagendakan melakukan pertemuan bilateral membahas beragam kerja sama yang mungkin dijalin di antara dua negara.

    Kerja sama tersebut diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dan mempererat hubungan persahabatan Indonesia dan Turki. Sebagai bagian dari rangkaian acara, kunjungan kenegaraan tersebut akan ditutup dengan jamuan santap siang kenegaraan yang digelar di halaman Istana Kepresidenan Bogor.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Kementerian Luar Negeri RI, Indonesia dan Turki akan mengadakan Dewan Kerja Sama Strategis Tingkat Tinggi (High Level Strategic Cooperation Council). High Level SCC ini merupakan forum bilateral reguler tertinggi antara kedua negara yang dipimpin langsung oleh kepala negara.

  • Rubicon Milik Kades Kohod Keberadaannya Misterius, Muncul Isu Dijual Usai Terlibat Kasus Pagar Laut

    Rubicon Milik Kades Kohod Keberadaannya Misterius, Muncul Isu Dijual Usai Terlibat Kasus Pagar Laut

    GELORA.CO – Berbeda dari kepala desa pada umumnya, Kepala Desa Kohod, Arsin menggunakan Rubicon dalam kesehariannya.

    Namun kini, Rubicon yang biasa digunakan Arsin menghilang tanpa jejak.

    Hal tersebut terjadi setelah Arsin terlibat dalam dugaan pemalsuan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Surat Hak Milik (SHM) di pagar laut Tangerang.

    Seorang warga Kohod, Heri, menyebut Arsin memakai Rubicon setelah dilantik menjadi Kades Kohod.

    Namun saat ini Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya.

    “Isunya sih Rubicon-nya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali,” ujarnya beberapa waktu lalu.

    Kini pun terungkap, mobil Rubicon milik Arsin masih kredit dan belum lunas.

    Hal ini diungkapkan oleh Kuasa Hukum Arsin, Yunihar.

    “Rubicon itu kami dapat sampaikan dan dapat buktikan bahwa itu kredit. Bahkan sampai hari ini statusnya masih kredit dan masih top up,” ujar Yunihar saat dikonfirmasi, Selasa (11/2/2025).

    Saat ditanya mengenai keberadaan mobil tersebut saat ini, Yunihar mengaku tidak mengetahui pasti. 

    Bahkan, dia menduga mobil tersebut sudah berpindah tangan.

    “Nah itu kami kurang tahu. Tapi, yang jelas sih ada lah, atau jangan-jangan mungkin sudah berpindah tangan, kita tidak tahu juga,” ucap dia.

    Yunihar, menyebut kliennya tersebut masih berada di Indonesia dan tengah menghadiri agenda di luar saat rumahnya digeledah Bareskrim Polri. 

    “Kemungkinan sih beliau sedang ada agenda di luar kota,” ujar Yunihar, Selasa(11/2/2025).

    Diberitakan sebelumnya, selain menggeledah kantor Desa Kohod, Bareskrim Polri juga turut melakukan penggeledahan di rumah Kades Arsin, di Jalan Kali Baru, Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Senin (10/2/2025). 

    Pantauan di lokasi, rumah luas berwarna putih itu digeledah sejumlah penyidik Bareskrim Polri, sekira pukul 19.00 WIB malam. 

    Terlihat pengawal Kades atau ​’Paspamdes​’ kurang lebih sebanyak 10 orang terlihat berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan.  

    Selain itu, terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan tersebut. 

    Sebelum melakukan penggeledahan, satu di antara petugas Bareskrim, terlihat menyampaikan tujuan penggeledahan. 

    “(Pengadilan Negeri Tangerang) Menetapkan memberikan izin kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan. Rumah tertutup atau alat angkut terhadap terlapor Arsin bin Sanip, Ditandatangani secara elektronik (oleh Ketua PN Tangerang,” ucap penyidik Bareskrim Polri di lokasi. 

    Setelah itu, penyidik langsung masuk ke rumah Arsin dan memulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan.  

    Di samping itu, terlihat pula satu unit mobil Honda Civic berplat nomor B 412 SIN dan mobil Avanza berplat nomor dinas terparkir di halaman rumah Arsin.

    Belum Bayar Pajak

    Terungkap fakta, mobil Honda Civic milik Arsin ini sudah menunggak pajak selama empat tahun, tujuh bulan, enam hari.

    Hal ini diketahui dari laman Informasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Banten. 

    “Info pajak kendaraan terlambat 4 tahun 7 bulan 6 hari,” demikian dikutip pada Selasa (11/2/2025).

    Rincian jumlah tunggakan yang dibayar oleh pemilik yakni berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pokok Rp 20.519.000, PKB Denda Rp 4.106.000, Opsi Penerimaan (Opsen) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pokok Rp 13.544.000, dan Opsen PKB Denda Rp 2.711.000

    Ada juga Sumbangan Wajib Dana (SWD) Pokok Rp 715.000, SWD Denda Rp 500.000, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Rp 200.000, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNBK) Rp 100.000. 

    “Jumlah (pajak) Rp 42.395.000,” tulis laman tersebut.  

  • Siap Meng-counter Suzuki Fronx, Hyundai Siapkan Small SUV Andalannya yang Bakal Rilis di IIMS 2025

    Siap Meng-counter Suzuki Fronx, Hyundai Siapkan Small SUV Andalannya yang Bakal Rilis di IIMS 2025

    GELORA.CO – Segmen Small SUV nampaknya bakal makin ramai dengan kehadiran produk baru.

    Salah satu merk yang sudah mencuat bakal hadir adalah Suzuki Fronx yang jadi calon mobil baru Suzuki di tanah air.

    Fronx kemungkinan hadir di segmen tersebut tantang Honda WR-V, Toyota Raize hingga Daihatsu Rocky hingga Kia Sonet dan Nissan Magnite.

    Fronx banyak dianggap sebagai versi mini dari Grand Vitara yang kira tahu hadir di segmen Compact SUV.

    Sadar akan hal itu, Hyundai juga berpeluang hadirkan Creta versi mini yaitu Hyundai Venue di Indonesia.

    Belum adanya wakil Hyundai di segmen Small SUV memberi peluang besar bagi Venue hadir.

    Kemunculan Hyundai Venue bakal meluncur di Indonesia bukan tanpa alasan.

    Dalam presentasi lIMS 2025 yang dibawakan Hyundai, brand Korea Selatan itu mengkonfirmasi kehadiran 1 mobil baru. 

    Dalam siluetnya, banyak sekali yang menebak mirip sekali dengan Hyundai Venue.

    Sebuah SUV Compact yang jadi adik dari Hyundai Creta dan nantinya siap bersaing dengan Toyota Raize, Daihatsu Rocky, Honda WR-V dan Suzuki Fronx. 

    Spesifikasi dan harganya bakal menarik tentunya yang jika menilik rivalnya dipastikan banderol harga SUV ini ada di angka Rp200 jutaan.

    Dimensi dari Hyundai Venue sendiri cukup minimalis untuk sebuah SUV yaitu hadir dengan panjang 3.995 mm, lebar 1.770 mm dan tinggi 1.617 mm.

    Tentu dengan kehadiran Venue akan ada persaingan sesama mobil Korea yaitu dengan saudaranya Kia Sonet.

    Tentu hadirnya Venue menambah nilai jual Small SUV Korea Selatan untuk bisa bersaing dengan deretan rivalnya yang berasal dari Jepang termasuk Suzuki Fronx.***

  • DPR Kecewa Indeks Persepsi Korupsi RI cuma Naik Tipis

    DPR Kecewa Indeks Persepsi Korupsi RI cuma Naik Tipis

    GELORA.CO -Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada 2024 mengalami kenaikan 3 poin. IPK Indonesia mendapat skor 37 dan menempati peringkat 99 dari 180 negara.

    Skor IPK 0 berarti sangat korup, dan IPK 100 sangat bersih dari korupsi.

    Kepala Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera mengatakan, meski ada peningkatan, angka tersebut masih jauh dari rata-rata global yang mencapai 43.

    “Kami di DPR tentu tidak puas dengan skor dan peringkat Indonesia pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2024,” katanya seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, Rabu 12 Februari 2025.

    Ia menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah dan legislatif, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat, terutama kelompok masyarakat sipil.

    Kendati begitu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) itu juga mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menangani korupsi.

    “Kita perlu kerja sama, apa yang sudah jadi political will eksekutif, kami di DPR akan berusaha sekuat mungkin untuk catch up dan tetap akan melaksanakan fungsi kontrol dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.

    Dengan skor IPK yang masih di bawah rata-rata global, Mardani menilai perlu adanya sinergi lebih kuat antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

  • Jokowi Tuding Aksi Massa ‘Adili Jokowi’ Ekspresi Pihak yang Kecewa Kalah Pilpres 2024

    Jokowi Tuding Aksi Massa ‘Adili Jokowi’ Ekspresi Pihak yang Kecewa Kalah Pilpres 2024

    GELORA.CO  – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menuding demo dan vandalisme bertuliskan ‘Adili Jokowi’ merupakan wujud kekecewaan dari pihak yang kalah di Pilpres 2024.

    “Itu kan ungkapan ekspresi. Ekspresinya bisa macam-macam. Ekspresi karena kekalahan di Pilpres, bisa. Ekspresi karena kejengkelan terhadap sesuatu, ya bisa,” katanya dikutip dari YouTube Mata Najwa, Rabu (12/2/2025).

    Jokowi menilai peristiwa tersebut adalah operasi politik yang direncanakan oleh seseorang atau kelompok.

    Selain itu, dia juga menganggap ada pihak yang ingin menurunkan reputasinya lewat aksi massa dan vandalisme tersebut.

    “Bisa saja (operasi politik tertentu), ya kan. Masih ada yang belum move on (dari Pilpres 2024) sehingga berusaha untuk men-downgrade,” tuturnya.

    Kendati demikian, mantan Wali Kota Solo itu tidak terlalu mempermasalahkan adanya aksi massa tersebut.

    Dia menegaskan hal itu merupakan wujud hidupnya demokrasi di Indonesia.

    “Saya kira ini negara demokrasi. Ya biasa-biasa ajalah (menanggapi aksi massa) kalau saya menanggapinya,” jelasnya.

    Aksi Massa dan Vandalisme ‘Adili Jokowi’ 

    Sebelumnya, aksi massa berupa vandalisme dengan tulisan ‘Adili Jokowi’ terjadi di berbagai daerah.

    Bahkan, hal tersebut sampai berujung konvoi yang diikuti oleh puluhan orang di kediaman Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo, pada Minggu (9/2/2025) lalu.

    Dikutip dari Tribun Solo, sekelompok massa yang menamakan dirinya Aliansi Rakyat Bergerak tersebut meneriakkan sejumlah tuntutan agar Jokowi diadili.

    Tuntutan ‘Adili Jokowi’ pun turut diteriakkan sepanjang jalan oleh kelompok tersebut.

    Koordinator aksi, Usman Amirodin, menuturkan Jokowi layak untuk diadili karena telah membuka investasi dari China, salah satunya di Pantai Indah Kapuk (PIK).

    Usman menganggap hal tersebut adalah wujud penjajahan dari China. Aksi konvoi tersebut, katanya, juga menjadi bentuk bela negara dari penjajah.

    “Kami melihat kondisi bangsa dan negara Indonesia ini dijajah oleh kekuatan asing terutama China Komunis. Kalau sudah begitu UUD 1945 diamanatkan untuk bela negara,” jelasnya, Minggu (9/2/2025).

    Ia juga menyinggung adanya pagar laut yang erat kaitannya dengan PIK.

    Menurutnya, ini bukti semasa pemerintahan Jokowi mengutamakan investasi China ketimbang kepentingan bangsa Indonesia.

    “Di bawah pemerintahan Jokowi mengutamakan kepentingan China Komunis. PIK 1, PIK 2. Masak laut bisa disertifikatkan,” jelasnya.

    Meski menuntut agar Jokowi diproses secara hukum, ia tidak menggelar aksi di hadapan para penegak hukum.

    Ia mengklaim proses hukum telah dijalankan di Jakarta.

    “Di Jakarta sudah berproses melaporkan Jokowi ke Mahkamah Konstitusi, kejaksaan, kepolisian. Kami memberikan dukungan mudah-mudahan tidak hanya di Solo,” tuturnya.

    Di sisi lain, coretan ‘Adili Jokowi’ juga terlihat di enam titik di Kota Solo.

    Di antaranya di Jalan Dewantoro Jebres, Jalan Prof Dr Soeharso Laweyan, jalan Sam Ratulangi Manahan, Jalan Moh Husni Thamrin Manahan, dan Jalan Tentara Pelajar.

    Satpol PP telah menghapus coret-coretan tersebut. Mereka juga telah berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI untuk memburu pelaku pencoretan

  • Pemangkasan Anggaran Seperti Petir di Siang Bolong

    Pemangkasan Anggaran Seperti Petir di Siang Bolong

    GELORA.CO -Pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga Negara melalui Penerbitan Inpres No.1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 seperti petir di siang bolong.

    Menurut Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi, dalam pelaksanaannya, lebih cocok disebut pemangkasan anggaran ketimbang efisiensi.

    “Terlebih setingkat pimpinan lembaga atau menteri pun terlihat plonga-plogo alasan budget kementerianya terpangkas, seperti petir di siang bolong,” kata Uchok kepada RMOL, Rabu 12 Februari 2025.

    Oleh sebab itu, Uchok meminta Presiden Prabowo Subianto menerangkan secara komprehensif dan transparan terkait pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga itu.

    “Presiden Prabowo harus jelaskan sacara transparan, terbitnya Inpres dan pelaksanaannya yang mengagetkan, tidak hanya masyarakat, tapi juga jajaran kabinetnya,” kata Uchok.

    Apabila efisiensi, kata Uchok, semestinya programnya masih ada atau berkurang tidak banyak, hanya dikurangi jumlah anggarannya.

    “Berbeda juga, melakukan refocusing anggaran, tidak serta merta memangkas anggaran secara ugal-ugalan,” katanya.

    “Aneh, efisiensi katanya, tetapi jumlah kementerian bertambah banyak, ya lucu. Ada yang tidak pas di akal sehat,” demikian Uchok.

  • Banggar DPR Setuju Anggaran IKN Diblokir: Tidak Ada Hal Mendesak

    Banggar DPR Setuju Anggaran IKN Diblokir: Tidak Ada Hal Mendesak

    GELORA.CO – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil sepakat dengan Presiden RI Prabowo Subianto yang memblokir anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Menurut Nasir, sejauh ini tidak ada yang mendesak untuk melanjutkan proyek ambisius bekas Presiden Joko Widodo tersebut.

    “Saya sepakat dengan Prabowo untuk menunda dulu anggaran untuk IKN atau mengurangi anggaran untuk IKN karena memang tidak urgent di sana, tidak ada urgensitas,” kata Nasir pada Political Show CNNIndonesia TV, Senin (10/2) malam.

    Nasir menyatakan di tengah kondisi ekonomi hari ini yang lebih penting adalah memastikan sektor perekonomian masyarakat bisa tetap berjalan.

    Ia menyebut efisiensi anggaran hari ini turut menimbulkan kekhawatiran gejolak sosial di tengah masyarakat.

    “Misalnya tadi orang yang punya pasir enggak bisa menjual pasir karena tidak laku dan sebagainya,” ucapnya.

    Sementara itu anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Indrajaya mengatakan penundaan pembangunan IKN adalah keputusan tepat Prabowo.

    “Bila negara mengalami kesulitan anggaran atau memiliki program kesejahteraan rakyat yang lebih mendesak , tidak ada salahnya IKN ditunda, bukankah tujuan utama pembangunan nasional itu untuk mensejahterakan rakyatnya,” kata Indra dalam keterangan tertulis, Senin (10/2).

     Indra mengapresiasi rencana Prabowo yang ingin IKN menjadi ibu kota politik pada 2028 mendatang atau satu tahun sebelum masa jabatannya berakhir.

    Ia menilai rencana itu menunjukkan Prabowo tak sekadar mementingkan kepentingan pribadi dan membebani kementerian/lembaga terkait.

    “Bayangkan bila rencana pemindahan IKN sejak 17 Agustus 2024, atau bila para ASN sejak saat itu dipaksakan untuk tinggal di IKN, kerugiannya bukan saja materi tapi kemanusiaan,” ujar Indra.

    Di sisi lain, Indra mengatakan upaya Prabowo memblokir anggaran pembangunan IKN melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani imbas efisiensi anggaran.

    “Saya memahami pemblokiran ini bersifat sementara untuk prioritas Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, seperti MBG dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi, jangan panik, toh anggaran belanja pegawai aman,” jelas Indra.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap pembangunan IKN belum ada progres karena anggaran masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Ia menjelaskan blokir itu bertalian dengan kebijakan efisiensi anggaran. Blokir akan dibuka usai pagu anggaran indikatif hasil efisiensi sudah disetujui Komisi V DPR.

    “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya,” kata Dody di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/1).

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menepis blokir anggaran itu akan menyetop proyek IKN.

    Hasan menyebut anggaran yang diblokir bukan berarti tidak ada, tetapi belum bisa digunakan saat ini.

    “Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya enggak ada kan. Anggarannya belum dibuka,” kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta, Jumat (7/2).

  • Mohammed Ali Berawi Mundur, Masa Depan Taksi Terbang di IKN Dipertanyakan

    Mohammed Ali Berawi Mundur, Masa Depan Taksi Terbang di IKN Dipertanyakan

    GELORA.CO –  Mohammed Ali Berawi dikenal sebagai sosok yang memiliki peranan penting dalam keberhasilan proyek Proof of Concept (PoC) taksi terbang. Proyek ini rencananya sebagai solusi mobilitas pintar di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Keberadaan proyek ini sangat signifikan karena diharapkan dapat mendukung pengembangan sistem transportasi yang lebih modern dan efisien di IKN.

    Namun, setelah berita mengenai pengunduran dirinya dari jabatan Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital (THD) Otorita IKN, masyarakat mulai bertanya tentang masa depan taksi terbang serta moda transportasi lain yang mendukung mobilitas pintar di IKN.

    Apa Komitmen Kedeputian THD setelah Pengunduran Diri Ale?

    Dalam sebuah pertemuan daring melalui Zoom yang dihadiri Kompas.com pada Selasa (11/2/2025), pihak Kedeputian THD menegaskan, komitmen untuk melanjutkan proyek taksi terbang dan mobilitas pintar lainnya di IKN tetap dijalankan.

    Ale, selaku narasumber, menjelaskan bahwa PoC taksi terbang yang dilakukan oleh Hyundai Motors Company (HMC) dan Korean Aerospace Research Institute (KARI) pada tahun 2024 merupakan salah satu pencapaian penting yang diraih oleh Kedeputian THD.

    Proses PoC taksi terbang pertama di Indonesia berlangsung di wilayah udara Bandara Aji Pangeran Temenggung (APT) Pranoto Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (29/7/2024).

    Proses lepas landas taksi terbang dengan nomor lambung HL016X dimulai pada pukul 11.33 WITA, menjelajahi area Bandara APT Pranoto dengan pola angka 8.

    Dalam waktu empat menit, taksi terbang ini berhasil terbang pada ketinggian antara 50 hingga 80 meter dengan kecepatan mencapai 50 kilometer per jam.

    Pengamatan Kompas.com menunjukkan bahwa taksi terbang tersebut menunjukkan stabilitas yang tinggi saat melintasi jalur yang telah ditentukan, hingga mendarat dengan aman.

    Mengapa Proses PoC Penting untuk Dikembangkan?

    Ale menekankan pentingnya proses PoC, yang berfungsi untuk membuktikan bahwa sebuah ide atau konsep dapat diimplementasikan secara nyata.

    PoC bertujuan untuk menilai kelayakan teknis, fungsional, dan ekonomis dari sebuah gagasan sebelum melanjutkan investasi lebih lanjut.

    Selain itu, PoC juga membantu mengidentifikasi potensi masalah dan tantangan yang mungkin timbul sebelum proyek dilaksanakan secara penuh, sehingga risiko kegagalan dapat diminimalkan.

    Apa Rencana Pengembangan Taksi Terbang ke Depan?

    Saat ini, pengembangan taksi terbang yang merupakan bagian dari industri Urban Air Mobility-Advanced Air Mobility (UAM-AAM) terus berlanjut, dengan fokus pada pembangunan ekosistem yang mendukung.

    Berbagai kajian terkait komersialisasi moda transportasi udara, termasuk regulasi penggunaan udara dan penelitian teknologi, telah dimulai dalam tiga tahap pengembangan:

    – Tahap I (2024-2025):

    Fokus pada PoC dan studi bersama untuk pengajuan kebijakan.

    – Tahap II (2026-2028):

    Pelaksanaan jasa yang mencakup pembangunan pusat riset dan pengembangan (R&D) untuk UAM-AAM, penelitian teknologi, dan pembentukan model bisnis di Indonesia.

    – Tahap III (2029):

    Komersialisasi UAM-AAM.

    Saat ini, perkembangan taksi terbang berada pada fase kerjasama transfer teknologi yang melibatkan HMC, KARI, dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

    Bagaimana Nasib Pengunduran Diri Ale?

    Ale telah mengajukan surat pengunduran diri untuk kembali ke instansi asalnya, Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI), dengan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono pada 7 Februari 2025.

    Di FTUI, Ale menjabat sebagai guru besar dan Ketua Umum Asosiasi Dosen Indonesia.

    Pengunduran dirinya secara resmi masih menunggu keputusan dari Presiden.

    Dengan langkah-langkah yang sudah diambil dan komitmen yang terus dinyatakan oleh Kedeputian THD, masa depan proyek taksi terbang di IKN diharapkan tetap cerah meskipun ada perubahan dalam kepemimpinan.

  • Kalau Datang Bulan kan Bikin Masalah

    Kalau Datang Bulan kan Bikin Masalah

    GELORA.CO – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan Presiden Prabowo agar tidak ada matahari kembar di pemerintahannya. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyambut baik pesan dari SBY tersebut.

    Dia kemudian menyinggung, ada sosok yang sudah jadi bulan namun juga menginginkan jadi matahari. Diduga kuat ini adalah sindiran untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Oh itu pesan yang baik. Sebenarnya kan bukan matahari kembar, ini ada bulan yang sudah jadi bulan masih ingin matahari juga. Selalu kalau datang bulan kan bikin masalah,” ujar Deddy kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Saat ditegaskan sosok yang ia maksud adalah Jokowi, Deddy enggan menjawab. Dia menegaskan bahwa sosok matahari hanya Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya enggak tahu, tapi saya sih menganggap bahwa matahari ya cuma Pak Prabowo. Kalau yang lain mah merasa matahari atau bulan yang enggak purnama lagi, gitu aja,” tegas dia.

    Terkait hubungan Presiden Prabowo dengan Jokowi, dia sebut, sudah sepantasnya dipisahkan meskipun keduanya memiliki komunikasi yang baik.

    “Hubungan yang baik kan bukan berarti harus bareng, nempel, lalu keputusan Pak Prabowo juga harus sesuai dengan Pak Jokowi. Kan setiap pemimpin punya challenge sendiri,” tutur dia.

    Dalam wawancara di sebuah siniar, SBY mengingatkan Prabowo agar tidak ada dualisme kepemimpinan di Indonesia. “Saya menghormati beliau, dan beliau hormati saya, dan falsafah saya, di Indonesia hanya ada satu matahari, Pak Prabowo tak boleh ada matahari kembar,” tegas SBY.

    Dia pun berdoa agar Prabowo selalu diberikan kekuatan dalam menghadapi segala badai yang menerjang dan memutuskan kebijakan terbaik bagi rakyat.

    “I trust him, memang persoalan selalu ada dan komplek, ekonomi sekarang seperti ini, fiskal kita dan sebagainya Pak Prabowo juga tahu itu. I’m hoping beliau bisa menetapkan kebijakan yang tepat keputusan yang juga tepat, sehingga apapu! masalah dihadapi pemerintah Pak Prabowo bisa mengatasinya,” tutup SBY. 

  • Kang Bakso Cabuli Karyawannya sejak Anak-Anak hingga Dewasa, Korban Lapor Polisi setelah Dipecat

    Kang Bakso Cabuli Karyawannya sejak Anak-Anak hingga Dewasa, Korban Lapor Polisi setelah Dipecat

    GELORA.CO – Terduga pelaku pencabulan inisial S (47) kini mendekam di tahanan Polresta Balikpapan dan telah ditetapkan tersangka. Keseharianya pedagang bakso.

    Korbannya inisial Q (22) yang ditengarai dicabuli sejak berusia bawah umur hingga kini sudah dewasa.

    “Barang bukti kami amankan celana dalam dan celana panjang milik korban,” ujar ujar Kanit PPA Ipda Futuhatul dan Kasi Humas Polresta Balikpapan Ipda Sangidun, Senin (10/2).

    Asusila itu terjadi pada awal 2018. Saat itu korban masih duduk di kelas I salah satu sekolah menengah atas. Korban kerap mendatangi lokasi tersangka berjualan bakso.

    Oleh pelaku, korban ditawarkan untuk ikut bekerja di tempatnya. “Akhirnya korban tahun 2018, 2020, dan 2024, bekerja di tempat pelaku,” ungkapnya.

    Saat bekerja di tempat pelaku, katanya, korban ditawari melakukan hubungan badan dengan iming-iming uang sebagai tambahan penghasilan dengan nominal berbeda-beda. Mulai Rp 30 ribu, Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu.

    Untuk nominal Rp 30 ribu untuk memasukan jari pelaku ke kemaluan korban, Rp 50 ribu untuk melakukan anal, dan Rp 100 ribu untuk melakukan hubungan badan.

    “Korban yang saat itu masih berusia 16 tahun mau melakukannya karena ada tambahan uang. Korban merasa saat itu memang mengalami kesusahan keuangan. Tindakan itu dilakukan pelaku paling sedikit sekali dalam satu minggu sepanjang 2018, tahun 2020, dan 2024,” bebernya.

    Pada 2020, 2021, dan  2022, korban sempat berhenti bekerja. Di mana korban bekerja di tempat pelaku tidak secara rutin, hanya sebagai pekerja paruh waktu.

    Dalam kasus itu, katanya, mengapa korban baru melaporkan kejadiannya setelah kejadian tersebut berlangsung begitu lama.

    Futu menjelaskan, selain persetubuhan yang dilakukan terakhir kali, korban juga merasa sakit hati akibat dipecat dari pekerjaannya oleh pelaku.

    “Pelaku sendiri memecat korban karena korban menderita suatu penyakit. Di mana saat bekerja penyakitnya sering kambuh,” jelas Futu.