Xcloud.id

partai: Gelora

  • Kepala Perindag ESDM Sumut Resmi Dicopot, Ini Kata Bobby Nasution

    Kepala Perindag ESDM Sumut Resmi Dicopot, Ini Kata Bobby Nasution

    GELORA.CO – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, resmi menonaktifkan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut, Mulyadi Simatupang, pada Kamis, 17 April 2025. Salah satu alasan pencopotan Mulyadi adalah dugaan pencemaran nama baik terhadap Bobby.

    Saat diminta menjelaskan lebih lanjut, Bobby enggan membeberkan detail. Ia hanya menyebut Mulyadi mengirim pesan yang dinilainya tidak pantas di grup WhatsApp resmi Pemerintah Provinsi Sumut.

    “Kemarin dia (Mulyadi) ada mengirim percakapan di grup resmi pemerintah, kan enggak cocok ya,” ujar Bobby usai menghadiri acara Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) dan Pelayanan Vasektomi Serentak di Kota Binjai, dikutip RMOLSumut, Senin, 21 April 2025.

    Bobby kemudian meninggalkan lokasi tanpa memberikan rincian isi pesan tersebut.

    Sebelumnya, Kepala Inspektorat Sumut, Sulaiman Harahap, menyatakan bahwa tindakan Mulyadi dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Namun, belum dijelaskan bentuk atau isi pencemaran dimaksud. 

    Sulaiman mengungkapkan, Bobby memilih menyelesaikan masalah secara internal, meski secara hukum kasus ini bisa dibawa ke ranah pidana.

    “Sebenarnya (persoalan) ini sudah (bisa) masuk ranah pidana. Tapi karena kebijaksanaan daripada Pak Gubernur, dia tidak mau membawanya ke ranah hukum, tapi melalui penanganan internal saja,” kata Sulaiman, Jumat, 18 April 2025.

    Ia menambahkan, proses pemeriksaan terhadap Mulyadi masih berjalan dan belum ada kesimpulan akhir.

    Mulyadi menjadi pejabat kelima yang dinonaktifkan Bobby Nasution dalam sepekan terakhir. Adapun empat pejabat lain yang dicopot adalah Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Sumut Juliadi Harahap, Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Sumut Harianto Butar-butar, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Ilyas Sitorus, serta Kepala BPSDM Sumut Abdul Haris Lubis.

    Penonaktifan para pejabat ini dilakukan atas dugaan berbagai pelanggaran, mulai dari korupsi hingga penyalahgunaan jabatan.

  • Ketua Kowani: Kartini Masa Kini Adalah Penggerak, Bukan Pelengkap – Halaman all

    Ketua Kowani: Kartini Masa Kini Adalah Penggerak, Bukan Pelengkap – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Nannie Hadi Tjahjanto mengatakan, bahwa Hari Kartini bukan sekadar perayaan, tetapi pernyataan bahwa semangat perjuangan perempuan Indonesia tidak pernah padam. Kartini masa kini kata dia telah menjelma menjadi sosok-sosok tangguh.

    “Ibu rumah tangga yang juga pengusaha UMKM, pilot perempuan yang membawa pesawat komersial, hingga pemimpin perusahaan dan pejabat tinggi negara. Inilah sosok-sosok Kartini masa kini,” ujarnya saat Perayaan Hari Kartini 2025, di Tennis Indoor Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (21/4/2025).

    Dalam semangat itulah, menurutnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA) bersama Kowani dan berbagai mitra menyelenggarakan acara Peluncuran 1.000 Profesi Perempuan dan Generasi Z.

    Acara ini bukan hanya menampilkan deretan profesi luar biasa yang kini dijalani oleh perempuan Indonesia dari berbagai usia dan latar belakang, tetapi juga menjadi panggung afirmasi bahwa perempuan bukan pelengkap, melainkan penggerak utama perubahan sosial.

    “Transformasi perempuan Indonesia adalah bagian dari gerakan global. Dunia menyoroti, dunia memberi panggung. Tapi kita tidak boleh hanya berhenti di simbolisme. Gerakan ini harus nyata, terukur, dan berkelanjutan,” tuturnya

    Selain itu, ia mengatakan bahwa solidaritas perempuan lintas generasi sangatlah penting. Menurutnya peringatan Hari Kartini harus menjadi ruang kolaborasi, bukan kompetisi.

    “Kita harus saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Kartini adalah simbol pendidikan dan perlawanan atas ketimpangan. Semangat itu harus hidup dalam tindakan kolektif kita hari ini,” tuturnya.

    Peringatan Hari Kartini juga menjadi ajang refleksi dan advokasi. Wasiah, misalnya perwakilan dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta itu menyuarakan pentingnya melanjutkan upaya perlindungan perempuan, terutama di ruang publik.

    Kesadaran akan ruang aman juga disuarakan oleh Thalia Risma, perwakilan muda dari Kemen PPA, yang mengangkat suara Gen Z. Ia menyampaikan pengalamannya sebagai pengguna transportasi umum yang kerap merasa tidak aman meskipun sudah ada kebijakan khusus.

    “Kesadaran masyarakat itu penting. Bukan cuma soal beratnya sanksi, tapi bagaimana semua pihak berempati dan mau ikut menjaga,” tutur Thalia. (*)

  • Deltras Siap Pindah Kandang Akibat Tarif Sewa GDS

    Deltras Siap Pindah Kandang Akibat Tarif Sewa GDS

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Manajemen Deltras FC secara terbuka menyatakan siap pindah homebase di musim 2025/2026 karena melonjaknya tarif sewa Stadion Gelora Delta Sidoarjo (GDS). Langkah konkret pun telah dilakukan dengan menjajaki sejumlah stadion di luar Kabupaten Sidoarjo.

    CEO Deltras FC, Amir Burhannudin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dan mengirim surat resmi ke beberapa stadion alternatif, seperti Stadion Gelora Joko Samudro (GJOS) Gresik dan Stadion Surajaya Lamongan. “Kami sedang melakukan penjajakan penggunaan stadion selain Gelora Delta Sidoarjo,” ujar Amir, Senin (21/4/2025).

    Amir menegaskan bahwa manajemen Deltras FC cukup realistis terhadap kenaikan biaya sewa GDS yang melonjak usai direnovasi oleh Kementerian PUPR. “Kami realistis terkait harga sewa stadion GDS. Kami sudah bersurat ke Surajaya dan sedang mencari informasi di GJOS,” jelasnya.

    Ia bahkan membeberkan perbandingan tarif sewa sebelum dan sesudah renovasi GDS. “Sebelum direnovasi kami terkena Rp 12 juta, setelah direnovasi kemarin kami kena Rp 24 juta,” ungkap Amir.

    Peluang Deltras FC untuk bermarkas di luar Sidoarjo pun kini terbuka lebar, sembari menanti keputusan akhir dari manajemen menyambut musim baru. [kun]

    Berikut rincian retribusi Stadion Gelora Delta Sidoarjo

    1. Parkir :
    Pukul 06.00 s/d18.00 Rp 8.000.
    Pukul 18.00 s/d 23.00 Rp 10.000.

    2. Untuk kegiatan bersifat /pertandingan yang bersifat komersial tingkat nasional (perjam ) Rp. 15.000.000
    3. Untuk kegiatan/pertandingan yang bersifat komersial tingkat internasional (perjam) Rp. 40.000.000
    4. Untuk kegiatan/pertandingan yang bersifar sosial/keagamaan (perjam) Rp. 2.500.000

  • IG Sespimmen Polri Hapus Foto Jokowi Langsung Disorot Suryo Prabowo

    IG Sespimmen Polri Hapus Foto Jokowi Langsung Disorot Suryo Prabowo

    GELORA.CO – Foto Presiden Joko Widodo yang semula tayang di akun Instagram Sespimmen Polri telah dihapus, menimbulkan spekulasi dan kontroversi di kalangan publik.

    Isu ini kembali mencuat usai tokoh militer dan politisi Suryo Prabowo mempertanyakan alasan di balik penghapusan tersebut, terutama terkait larangan bagi publik untuk memotret ijazah Jokowi.

    “Yang tidak boleh difoto kan ijazahnya Pak Jokowi?” kata Suryo Prabowo, dikutip dari akun Instagram miliknya, Senin, 21 April 2025.

    Pernyataan ini memicu pembicaraan seputar implementasi kebijakan yang dikatakan pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi pada waktu menerima rombongan peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler di kediamannya di Solo pada 19 April 2025.

    Reaksi atas penghapusan unggahan tersebut muncul beragam. Sebagian netizen mempertanyakan keberadaan pengaruh politik yang masih melekat, meskipun Jokowi kini sudah tidak menjabat sebagai Presiden.

    “Seakan Negara ini diPimpin dua presiden,” kata netizen dengan nama akun @baimb**** di kolom komentar.

    Ada yang menilai bahwa larangan tersebut menunjukkan upaya untuk menjaga privasi atau simbolis terkait nilai-nilai pendidikan yang dibawa oleh ijazah, sementara yang lain menilai hal tersebut sebagai representasi dari otoritas yang berlebihan.

    “Kok bisa2 nya bekas Presiden kewenangannya melebihi Presiden,” kata warganet lain di kolom komentar.

    Hingga saat ini, pihak Sespimmen Polri belum memberikan klarifikasi resmi atas pertanyaan yang disampaikan Suryo Prabowo. Sementara itu, kontroversi ini terus mencuat di ruang publik.

    Isu ini memicu interaksi antara figur bekas pemimpin negara dan institusi kepolisian di tengah transisi peran kepemimpinan nasional.

    Sebelumnya, sejumlah perwira polisi peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-65 sowan dan meminta masukan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Pertemuan tertutup selama kurang lebih satu jam disebut membahas berbagai tema, salah satunya berdiskusi seputar pentingnya sinergi antara Polri dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

  • Dicemooh Netizen, Video Wapres Gibran Ulas Film Jumbo Malah Dapat Lebih Banyak Dislike daripada Like

    Dicemooh Netizen, Video Wapres Gibran Ulas Film Jumbo Malah Dapat Lebih Banyak Dislike daripada Like

    GELORA.CO – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming muncul di YouTube menanggapi suksesnya film animasi Jumbo. Film animasi karya animator lokal tersebut belakang viral karena berhasil menjadi karya dalam negeri yang box office dengan ditonton jutaan orang.

    Jumbo merupakan film petualangan fantasi animasi Indonesia tahun 2025 yang disutradarai oleh Ryan Adriandhy dalam debut penyutradaraannya. Film produksi Visinema Studios bersama Springboard dan Anami Films ini dibintangi oleh Prince Poetiray, Quinn Salman; Bunga Citra Lestari, dan Ariel Noah. 

    Jumbo tayang perdana di bioskop pada tanggal 31 Maret 2025. Saat ini, film animasi Jumbo sedang mematok target selanjutnya yakni mencapai 7 juta penonton.

    Saat ini, film animasi Jumbo dikabarkan sudah berhasil menyentuh angka lebih dari 5,8 juta penonton. Hal tersebut membuat Jumbo menjadi salah satu film terlaris sepanjang masa di Indonesia.

    Ikut ‘riding the wave’ terhadap kesuksesan film Jumbo, Wapres Gibran mengapresiasi film animasi tersebut dengan membuat video pendek di YouTube-nya. Bukannya tanggapan positif, Wapres Gibran malah mendapat cemoohan atas videonya itu.

    Dalam video monolog yang tayang sejak dua hari lalu itu bahkan mendapatkan lebih banyak dislike ketimbang like-nya. Dislike di video tersebut mencapai lebih dari 26 ribu orang. Sementara like-nya hanya 2 ribuan saja.

    Dalam video monolog tersebut, Gibran 

    membicarakan bonus demografi di Indonesia hingga soal populernya film animasi produksi Visinema Pictures berjudul Jumbo.

    Namun, ternyata video berdurasi 6 menit 19 detik itu tampaknya tidak memperoleh respons positif dari warganet. Saat kolom komentar dibuka, isinya hujatan semua.

    Wapres Gibran disebut oleh netizen cuma ‘riding the wave’ atau ikutan numpang viral saja atas suksesnya film animasi Jumbo. Komentarnya mencapai hampir 10 ribu saat berita ini dibuat.

    Isinya? Hampir tak ada tanggapan positif dari masyarakat pengguna YouTube yang mampir ke video tersebut. Kebanyakan hujatan dan cemoohan terhadap Wapres Gibran, anak mantan Presiden Jokowi itu.

    “90% komentarnya negatif. Ini bukti, bhw rakyat tidak menyukai gibran sebagai wapres,” komentar pengguna YouTube dengan akun @FidoVito-y50.

    Video Wapres Gibran menanggapi suksesnya film animasi Jumbo dinilai tidak patut tayang. Sebab, pemerintah melalui berbagai lembaga yang punya spesialisasi di bidang perfilman dan karya kreatif disebut tidak berkontribusi dalam film animasi tersebut.

    “Disaat animasi lokal paling keren sekarang ini yaitu jumbo sukses untuk langkah awal, Pemerintah? “numpang dulu nih” padahal gak tahu menahu, iklan aja pakai ai. Itu… Mereka animator buat pakai tangan, otak dan isi hati,” komentar pengguna YouTube lainnya dengan akun @juneisme30.

  • Try Sutrisno Beberkan Alasan Restui Wapres Gibran Dicopot, Sudah Siapkan Surat Wasiat ke Prabowo

    Try Sutrisno Beberkan Alasan Restui Wapres Gibran Dicopot, Sudah Siapkan Surat Wasiat ke Prabowo

    GELORA.CO – Mantan Wapres sekaligus mantan Panglima TNI Try Sutrisno memberikan restu dan membeberkan alasan setuju pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari posisi wapres.

    Restu ini sejalan dengan keinginan atau tuntutan Forum Purnawirawan TNI beberapa waktu lalu.Try Sutrisno bahkan membuat catatan khusus dan surat wasiat untuk Presiden Prabowo soal ini.

    Try Sutrisno menjadi penanda tangan tuntutan pencopotan Wapres Gibran ini. Surat ini sudah beredar di laman X sejak beberapa hari ini.

    Selain Try, ada nama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Dalam surat itu juga disebut ada 103 purnawirawan berpangkat jenderal yang setuju, 73 purnawirawan laksamana, 65 purnawirawan marsekal serta 91 purnawirawan kolonel, yang mengaku setuju dengan poin-poin tuntutan itu.

    Selamat Ginting, analis politik dan militer, sudah menanyakan langsung kasus Gibran ini dalam momen Lebaran awal bulan ini.

    Try Sutrisno mengutarakan ini kepada Selamat Ginting saat bersilaturahmi dalam momen Lebaran di kediamannya pada 9 April 2025.

    Menurut Selamat Ginting, Try Sutrisno sangat bersikeras untuk menyelamatkan bangsa dari kekacauan.

    Dikutip dari kanal Youtube Hersubeno Point, Minggu (20/4/2025), Selamat Ginting mengaku sengaja menanyakan kasus Gibran ini pada Try Sutrisno.

    Lalu mantan Panglima TNI ini menjawab bahwa banyak yang punya pemikiran sama dengannya soal Gibran ini.

    “Kemudian, apakah selain Pak Try itu banyak juga para purnawirawan TNI yang punya pemikiran sama? Banyak,”kata Selamat menirukan jawabanTry saat itu.

    Menurut Try, ada purnawirawan yang sangat berani mengenai pencopotan Gibran, ada yang berani, namun ada juga yang kurang berani.

    “Tapi saya hormati sikap-sikap itu,” kata Selamat lagi menirukan ucapan Try saat itu.

    Di antara tuntutan itu, poin pertama bicara mengenai pengembalian UUD 1945 asli. Sejak amandemen UUD 1945 pada periode 1999-2002 yang menghasilkan konstitusi baru, Try Sutrisno termasuk yang paling lantang menyuarakan kembali kepada UUD 1945 asli.

    “Tapi pada prinsipnya justru menurut dia bukan cuma TNI saja, kalangan civil, akademisi juga punya sikap yang sama, terutama kembali ke UUD 1945,”katanya.

    Menurut Try Sutrisno kepada Selamat, bahwa kalau undang-undang dasar ini diganti, itu sama saja, negara ini ditiadakan.

    “Jadi paling tidak sampai dengan saya tutup usia nanti, katanya, saya sudah menyampaikan,” jelas Selamat seperti diutarakan Try.

    Lanjut dia, Try Sutrisno masih sangat peduli dengan nasib Pancasila ke depan. Termasuk peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) saat ini.

    “Apa peran BPIP? Ini kan menurut dia selama era reformasi ini, praktis nilai-nilai Pancasila itu diabaikan. Ya dia bersyukur ada BPIP walaupun menurut dia belum sempurna tapi setidaknya ini lembaga yang bisa menjadi modal untuk kita kembali ke nilai-nilai dasar Pancasila,” ungkapnya.

    Satu hal yang membuat Selamat terkejut ialah soal Wapres Gibran Rakabuming Raka yang menjadi perhatian serius bagi mantan Wapres Try Sutrisno.

    “Tapi saya juga terkejut ketika Beliau berbicara soal posisi wakil presiden yang dipegang oleh Gibran ini. Ya itu dibicarakan, (Kata Pak Try) jadi saya tidak habis pikir begitu ya. Karena begini mohon dibedakan itu proses Prabowo menjadi presiden, itu tidak ada masalah. Itu pernyataan Beliau (Pak Try),” katanya.

    “Tapi untuk Gibran ini itu menurut saya, saya tidak habis pikir dan saya menyayangkan ada orang seperti Pak Jokowi tanpa berpikiran luas sebagai negarawan,” ungkap Selamat menirukan dialognya dengan Try Sutrisno saat itu.

    “Mengapa kemudian (Jokowi) memaksakan sang anak dan kita sekarang harus menanggung akibatnya,” katanya lagi menirukan ucapan Try saat itu.

    Try juga menceritakan bahwa dia banyak kekurangan, tapi dia dipercaya menjadi wakil presiden era Soeharto.

    “Pendahulu-pendahulu saya juga orang-orang hebat semuanya. Anda catatlah semuanya. Tapi begitu yang sekarang saya mau ngomong apa lagi katanya,” beber Selamat menirukan ucapan Try Sutrisno.

    Masih kata Selamat, poin-poin yang disampaikan Try Sutrisno sama persis dengan yang tertera dalam delapan tuntutan Forum Purnawirawan TNI.

    “Jadi ketika Forum Purnawirawan prajurit TNI ini menyampaikan poin-poinnya, menurut saya persis ya di poin kedelapan itu, itu kan yang dikhawatirkan Pak Try Sutrisno sebagai tokoh bangsa kita,”kata Selamat.

    “Termasuk mengembalikkan posisi MPR seperti dalam UUD 45 sebagai lembaga tertinggi negara,” jelasnya. ***

  • Begini reaksi Paula Verhoeven usai dituding positif HIV sebelum menikah dengan Baim Wong

    Begini reaksi Paula Verhoeven usai dituding positif HIV sebelum menikah dengan Baim Wong

    GELORA.CO – Setelah resmi cerai dari Baim Wong, tampaknya Paula Verhoeven harus menghadapi masalah baru. Tak hanya disebut selingkuh, kali ini Paula dituding mengidap penyakit Human Immunideficiency Virus (HIV).

    Tudingan ini berawal dari kuasa hukum Baim Wong yang menyebut Paula Verhoeven punya penyakit kritis yang tak bisa disembuhkan.

    “Di situ (putusan pengadilan) ada keterangan saksi serta surat dokter dan seterusnya. Disimpulkan bahwa ada suatu penyakit kritis yang tak bisa disembuhkan,” ucap Fahmi Bachmid, kuasa hukum Baim Wong.

    Kemudian, dokumen diduga putusan cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven bocor ke publik, yang diunggah oleh akun fanbase Nikita Mirzani @nikmine17.

    Di dokumen tersebut, tertulis pernyataan bahwa Baim Wong merasakan kekhawatirkan bila anak-anaknya diasuh oleh Paula akan mengalami masalah kesehatan.

    “Menimbang, Pemohon (Baim Wong) khawatir anak-anak diasuh oleh Termohon (Paula Verhoeven) karena terkait dengan masalah kesehatan,” bunyi dokumen tersebut

    “Berdasarkan bukti P 86 balasan dari Rumah Sakit ramat 128 Dkoter Professor Zubairi Djoerban tidak dapat menghadiri persidangan karena rumah sakit dan ada perjanjian dengan pasien. Serta keterangan saksi Teuku Zacky Anwar dan Putri Nur Rizky Mayang binti Johnny Djaelani mengenai pemeriksaan kesehatan Termohon sebelum menikah yang menyatakan Termohon dinyatakan positif HIV,” lanjutnya.

    Di tengah isu ini, Paula Verhoeven pun muncul ke publik dan memberikan reaksi tak terduga.

    Melansir dari Instagram pribadinya, ibu dua anak itu membagikan potret dirinya dengan menyertai kalimat motivasi di keterangan unggahan.

    “Just relax, calm down, take a deep breath and see how things work (tenang, tarik napas dalam-dalam dan lihat bagaimana semua bekerja,” tulisnya.

    Postingan Paula Verhoeven ini pun langsung dibanjiri dukungan netizen, termasuk sahabatnya, Shireen Sungkar..

    “Semangat. Semoga Allah Ta’ala jadikan kehidupanmu lebih baik lagi dan mempermudah semua ya,” tulis Shireen Sungkar.

    “Jaga mood dan tetap semangat mama Pau,” kata netizen.

    “Jika kamu benar tidak usah khawatir, Allah bersama kamu, orang baik akan dipertemukan dengan orang baik. Prasangka itu lebih dekat dengan dosa: Surah HUJARAT,” pungkas netizen. ***

  • Banyak Kasus Korupsi Era Jokowi Terbongkar di Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Bukti Ketidakbecusan!

    Banyak Kasus Korupsi Era Jokowi Terbongkar di Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Bukti Ketidakbecusan!

    GELORA.CO – Kejaksaan Agung getol mengungkap kasus korupsi yang terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    Tercatat sejumlah kasus kakap seperti korupsi BTS, Pertamina, Jiwasraya hingga CPO di Kemendag berhasil terbongkar di era Prabowo Subianto. 

    Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman menilai jika kasus korupsi di era pemerintahan Jokowi terjadi akibat buruknya tata kelola.

    “Terungkapnya banyak kasus korupsi era pemerintah Jokowi saat ini menunjukan tata kelola pemerintahan era Jokowi sangat buruk berhasil diungkap oleh Pemerintahan Prabowo Subianto,” katanya, Senin 21 April 2025. 

    Ia memberi contoh Kasus BTS, Jiwasraya, Gula Timah, PGN, CPO di Kemendag, Pertamina (Patra Niaga, Kilang dan Pertamina Internasional Shipping) dan lain lain. CERi berharap agar KPK dan Kejaksaan Agung serius mengusut kasus-kasus tersebut.

    “Sudah sepatutnya Kejaksaan Agung dan KPK harus mengungkap semua pihak yang terlibat,” ucapnya.

    Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) juga merasa heran menyusul sulitnya membongkar kasus korupsi era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    “Kenapa korupsi era Jokowi seperti dana CSR BI ini baru bisa dibongkar di era Prabowo?” tanya Peneliti Formappi, Lucius Karus. 

    Lucius menilai bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang sistemik. 

    Sebab kasus korupsi melibatkan lebih dari sekadar individu, tetapi juga lembaga-lembaga yang seharusnya berfungsi untuk mengawasi dan memberantas praktik tersebut. 

    Menurutnya, korupsi yang “melembaga” ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak kasus korupsi. Seperti dana CSR BI yang baru bisa terungkap setelah perubahan kepemimpinan.

    “Karena sistemik atau melembaga, korupsi era Jokowi pasti susah terbongkar pada waktu itu. Bagaimana bisa terbongkar jika korupsinya menyebar juga ke lembaga yang seharusnya bertugas untuk membongkar adanya penyelewengan,” kata dia. 

    Lucius menambahkan bahwa sistem yang saling melindungi di antara lembaga-lembaga tersebut membuat korupsi menjadi rahasia bersama, bahkan menghalangi upaya pengungkapan oleh instansi yang seharusnya bertugas melakukan pengawasan.

    Ia pun mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi. Namun sejak era Jokowi, KPK terjebak dalam pusaran sistemik tersebut. 

    “Kalau KPK bekerja serius, dia harus mampu menjadi lembaga yang independen, tidak tunduk pada selera atau kepentingan penguasa. Kalau KPK independen, maka ada harapan lembaga itu bisa membongkar praktek korupsi yang sistemik itu,” tegasnya. 

    Lucius juga mengingatkan bahwa jika praktik saling melindungi antar lembaga masih terus berlangsung, maka praktik korupsi yang sama mungkin akan terus berulang, bahkan hingga pemerintahan berikutnya.

    “Kalau praktik saking melindungi antar lembaga masih terus terjadi, maka praktik korupsi era Jokowi akan terulang di era sekarang. Yang dilakukan sekarang mungkin ngga akan kebongkar juga sampai rezim baru berkuasa nanti,” pungkasnya.

  • Buntut Isu Perselingkuhan dengan Lisa Mariana, Atalia Praratya Gugat Cerai Ridwan Kamil?

    Buntut Isu Perselingkuhan dengan Lisa Mariana, Atalia Praratya Gugat Cerai Ridwan Kamil?

    GELORA.CO – Nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, tengah menjadi sorotan publik setelah muncul isu perselingkuhan yang menghebohkan jagat maya.

    Pria yang akrab disapa Kang Emil itu dituding memiliki anak dari hasil hubungan gelap dengan seorang perempuan bernama Lisa Mariana. Tak hanya itu, rumor ini juga menyeret kondisi rumah tangganya bersama sang istri, Atalia Praratya, yang disebut-sebut berada di ambang perceraian.

    Isu tersebut pertama kali muncul setelah Lisa Mariana membuat pengakuan mengejutkan kepada publik. Ia mengklaim bahwa dirinya telah dihamili oleh Ridwan Kamil dan meminta pertanggungjawaban atas anak yang disebut-sebut sebagai hasil dari hubungan terlarang mereka.

    Pernyataan Lisa sontak memancing beragam reaksi dari warganet hingga memunculkan spekulasi bahwa Atalia Praratya telah menggugat cerai sang suami dan kini tengah pisah rumah.

    Kabar ini semakin liar di media sosial, terlebih setelah Ridwan Kamil dan Atalia tak terlihat bersama saat salat Idul Fitri beberapa waktu lalu. Banyak pihak berspekulasi bahwa absennya mereka dalam momen kebersamaan itu menjadi bukti bahwa rumah tangga keduanya tengah berada di ujung tanduk.

    Namun, semua tudingan tersebut langsung dibantah oleh kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar. Ia menegaskan bahwa kabar mengenai gugatan cerai dan pisah rumah antara Ridwan Kamil dan Atalia Praratya adalah hoaks.

    “Tidak benar. Hoax itu hoax,” ujar Muslim Jaya kepada awak media, dikutip VIVA pada Senin, 21 April 2025.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa hubungan antara Ridwan Kamil dan Atalia Praratya masih berjalan dengan baik. Tidak ada perceraian, tidak ada konflik besar, dan tidak ada kebenaran atas tuduhan perselingkuhan yang menyeret nama kliennya.

    “Enggak ada (perceraian), enggak ada. Hubungan mereka harmonis, Alhamdulillah,” tegasnya.

  • Jokowi Penuh Kontroversi, Aneh Sespimmen Polri Ngadep ke Solo

    Jokowi Penuh Kontroversi, Aneh Sespimmen Polri Ngadep ke Solo

    GELORA.CO – Sikap Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menerima peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke- 65 di kediamannya, Solo pada 17 April 2025 disorot berbagai kalangan masyarakat.

    Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai bahwa acara yang dibungkus dengan sebutan silaturahmi itu sulit dipercaya.

    “Sebab, menurut Komisaris Besar Denny, pertemuan itu untuk meminta masukan untuk perkembangan ke depannya,” kata Jamiluddin kepada RMOL, Senin 21 April 2025.

    Menurut Jamiluddin, perkembangan ke depan yang dimaksud belum jelas. Terlebih, hal itu berkaitan kepemimpinan agar bisa menghadapi tantangan global pada era digital, kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial (AI) serta robotic.

    “Kiranya aneh, bila Serdik Sespimmen Kepolisian itu meminta masukan terkait kepemimpinan kepada Jokowi. Sebab, kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun jadi presiden justru kontroversial. Bahkan kepemimpinannya terus mendapat sorotan pasca lengsernya Jokowi dari presiden,” jelas dia.

    Lebih aneh lagi, kata Jamiluddin, kepemimpinan yang ingin diketahui para Sespimmen berkaitan dengan kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial (AI) serta robot.

    “Di bidang ini, tanpa bermaksud merendahkan Jokowi, ia tentulah bukan pakarnya,” tegasnya.

    Atas dasar itu, Jamiluddin berpandangan bahwa para Sespimmen menghadap Jokowi sangat tidak logis. Bahkan, terkesan sangat tidak pantas karena bukan pada tokoh figur yang selayaknya.

    “Jokowi bukanlah sosok yang pas untuk belajar di bidang tersebut,” ujarnya.

    “Anehnya lagi, Jokowi justru mau menerima para Serdik Sespimmen tersebut untuk membahas yang bukan kompetensinya. Kesannya justru Jokowi memberi arahan kepada Serdik Sespimmen Polri tersebut,” demikian Jamiluddin.

    Sebelumnya, Patun Pokjar II Serdik Sespimmen Dikreg ke-65 Komisaris Besar Denny mengatakan kedatangan mereka untuk silaturahmi dengan Jokowi.

    “Bersilaturahmi dengan Bapak Jokowi sekalian meminta masukan untuk perkembangan ke depannya,” kata Denny seusai pertemuan dengan Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada Kamis 17 April 2025.  

    Lanjut Denny, perkembangan ke depan yang dimaksud berkaitan kepemimpinan agar bisa menghadapi tantangan global pada era digital, kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial (AI) serta robotic.