partai: Gelora

Ketua PBNU Gus Ulil Tolak Wacana Menghentikan Aktivitas Tambang: Bagi Saya Itu Goblok!

GELORA.CO – Polemik terkait aktivitas pertambangan kembali mencuat setelah terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana itu mengakibatkan jatuhnya ribuan korban jiwa, hingga merusak berbagai fasilitas umum.

Di tengah sorotan publik yang menuding sektor tambang sebagai salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla atau Gus Ulil angkat suara.

Gus Ulil menolak keras wacana zero mining, gagasan untuk menghentikan seluruh aktivitas pertambangan di Indonesia, yang belakangan kembali didorong masyarakat sipil sebagai solusi atas persoalan lingkungan.

“Tidak bisa menerima aktivitas penambangan sama sekali, zero mining. Itu menurut saya pandangan yang tidak tepat,” kata Gus Ulil sebagaimana tersiar di media sosial, Kamis (4/12).

Ia menegaskan, hampir seluruh aspek kehidupan modern bergantung pada hasil tambang. Penggunaan listrik hingga alat teknologi turut bergantung pada aktivitas tambang.

“Saya kira kita semua menikmati produk tambang. HP sampean ini kalau nggak ada tambang ya nggak bisa. Energi listrik yang dipakai untuk bekerja, membaca, dan media semua itu butuh energi, dan itu dari tambang,” jelasnya.

Karena itu, Gus Ulil menyebut cara pandang zero mining merupakan konsep yang keliru. Ia menekankan, aktivitas penambangan seharusnya diatur dengan aturan yang tepat.

“Kalau ada orang yang berpandangan zero mining, bagi saya itu goblok. Zero mining sama sekali nggak ada penambangan. Pandangan yang tepat adalah ok mining, tapi diatur dengan regulasi yang benar,” pungkasnya.

04/12/2025 09:31
AKBP Rossa Diperiksa Dewas KPK Buntut Tak Panggil Bobby Nasution

GELORA.CO -Drama internal di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanas. Buntut dari dugaan tidak dipanggilnya Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, sebagai saksi dalam kasus suap proyek jalan, AKBP Rossa Purbo Bekti (Kasatgas Penyidikan KPK) kini harus berhadapan dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Ketua Dewas KPK, Gusrizal, mengonfirmasi bahwa Rossa bersama satu penyidik lainnya, Boy, dipanggil untuk menjalani pemeriksaan pada Kamis 4 Desember 2025. Pemeriksaan ini adalah tahap klarifikasi awal mengenai alasan di balik tidak dipanggilnya Bobby Nasution.

“Benar, dua orang penyidik Rossa dan Boy diperiksa,” kata Gusrizal kepada RMOL, Kamis pagi, 4 Desember 2025.

Pemeriksaan ini tidak hanya menyasar penyidik. Sehari sebelumnya, pada Rabu 3 Desember 2025 Dewas juga telah memanggil dan memeriksa dua orang Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait isu pemanggilan Gubernur Sumut tersebut.

Langkah klarifikasi ini merupakan pemeriksaan pendahuluan. Jika nantinya ditemukan bukti kuat adanya pelanggaran kode etik, kasus ini akan dinaikkan ke tahap sidang etik.

Pemeriksaan ini berakar dari laporan yang dilayangkan oleh Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia (KAMI) ke Dewas KPK pada 17 November 2025. Koordinator KAMI, Yusril S Kaimudin, menduga adanya upaya penghambatan proses hukum terhadap Bobby Nasution yang diduga dilakukan oleh AKBP Rossa.

Dalam laporannya, KAMI menyoroti isu independensi KPK. Yusril bahkan menyinggung peristiwa kebakaran rumah Hakim yang sebelumnya meminta tim JPU KPK untuk menghadirkan Bobby sebagai saksi di persidangan.

“Kami percaya kepada KPK, bahwasanya ini harus dipandang semuanya sama rata. Jangan sampai ada intervensi-intervensi khusus yang kemudian mengamankan Bobby Nasution,” tegas Yusril, merujuk pada latar belakang Bobby sebagai menantu Presiden Jokowi.

KAMI menuntut Dewas untuk melakukan pemeriksaan etik terhadap AKBP Rossa atas dugaan pelanggaran integritas dan profesionalitas, menilai sejauh mana tindakan ini memengaruhi kredibilitas Lembaga, serta mengambil langkah etik yang diperlukan demi memulihkan kepercayaan publik terhadap KPK.

Yusril mengultimatum, jika laporan ini tidak direspon secara transparan kepada publik, KAMI akan mengambil tindakan turun ke jalan.

04/12/2025 08:55
770 Meninggal, 462 Masih Hilang per Rabu Malam

GELORA.CO -Musibah banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera; Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), terus menimbulkan duka mendalam.

Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Rabu malam 3 Desember 2025 menunjukkan peningkatan signifikan pada jumlah korban dan dampak kerusakan.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengonfirmasi total korban tewas yang tervalidasi telah mencapai 770 jiwa. Sementara itu, 463 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian. Sebelumnya, berdasarkan data di situs BNPB, disebutkan korban meninggal dunia sebanyak 810 orang. Namun, setelah diverifikasi dan divalidasi, jumlah korban meninggal dunia dilaporkan sebanyak 770 orang.

Sumatera Utara mencatat kematian 299 jiwa, Aceh 277 jiwa, dan Sumatera Barat 194 jiwa

Sumatera Utara mencatat kematian 299 jiwa, Aceh 277 jiwa, dan Sumatera Barat 194 jiwa

Dengan operasi pencarian yang masih berlangsung di lapangan, BNPB memperingatkan bahwa jumlah korban jiwa kemungkinan besar akan terus bertambah.

Bencana ini tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga menyebabkan kerusakan masif pada hunian dan fasilitas umum di 50 kabupaten yang tersebar di tiga provinsi.

Tercatat total 10.300 rumah rusak (3.300 rusak berat, sisanya rusak sedang dan ringan). Jembatan menjadi fasilitas yang paling terpukul dengan 45,48 persen rusak), diikuti fasilitas pendidikan 32,92 persen, dan tempat ibadah 20,21 persen.

Secara keseluruhan, dampak bencana ini menjangkau 3,2 juta jiwa masyarakat, menjadikannya salah satu bencana dengan dampak populasi terluas di wilayah tersebut, di mana Sumatera Utara mencatat jumlah penduduk terdampak terbanyak yaitu 1,6 juta jiwa.

Menanggapi krisis kemanusiaan ini, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan peninjauan ke empat lokasi terdampak parah, termasuk Tapanuli Tengah, Medan, Aceh Tenggara, dan Padang Pariaman, pada Senin 1 Desember 2025.

Saat menemui para pengungsi di Aceh Tenggara, Presiden Prabowo memastikan bahwa anggaran negara untuk penanganan bencana telah tersedia.

04/12/2025 08:49
Mayapada Hospital Beri Dukungan Medis di Capital Market Run 2025

Jakarta –

Mayapada Healthcare (PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk.) (IDX: SRAJ) melalui Mayapada Hospital menjadi Official Medical Partner dalam gelaran Capital Market Run 2025. Partisipasi ini menjadi bentuk dukungan Mayapada Hospital dalam mendorong gaya hidup sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Sebagai official medical partner, Mayapada Hospital menghadirkan berbagai layanan kesehatan untuk mencegah cedera olahraga, mendukung performa pelari, dan meningkatkan awareness tentang deteksi dini kondisi metabolik.

“Mayapada Hospital menyediakan layanan Sugar Clinic, untuk peserta dapat menjalani skrining risiko prediabetes dan diabetes berbasis Artificial Intelligence (AI) serta pemeriksaan gula darah secara gratis. Layanan pemeriksaan EKG dan Chest Pain Unit juga diberikan untuk meningkatkan kesadaran dini akan gangguan jantung dan pentingnya mengetahui penyebab nyeri dada. Mayapada Eye Centre (MEC) turut hadir dengan layanan pemeriksaan mata bagi pelari untuk memastikan kondisi penglihatan tetap optimal,” kata Hospital Director Mayapada Hospital Jakarta Selatan dr. Fiktorius Kuludong dalam keterangannya, Rabu (3/12/2025).

“Sebagai pusat layanan mata terpadu, MEC juga dilengkapi dengan layanan penanganan untuk mata minus, plus, dan silinder melalui teknologi Laser Vision Correction seperti LASIK, SMILE Pro, dan Presbyond. Sementara itu, dukungan pencegahan cedera dan pemulihan diberikan melalui layanan fisioterapi, postural screening, kinesio taping, hingga sport massage sebagai bagian dari Sports Injury Treatment & Performance Center (SITPEC). Pelari juga dapat memanfaatkan Body Composition Analysis dan berbagai konsultasi singkat untuk memantau kondisi fisik,” sambungnya.

Hadirkan Inovasi Layanan Gratis

Selama Capital Market Run 2025 berlangsung, Mayapada Hospital juga turut mendorong kampanye hidup sehat dengan menghadirkan berbagai inovasi layanan kesehatan gratis. Layanan ini disediakan secara kolaboratif oleh jaringan Mayapada Hospital Jakarta Selatan (Lebak Bulus), Mayapada Hospital Kuningan, dan Mayapada Hospital Bogor.

“Selaras dengan semangat Capital Market Run dalam mendorong sinergi kesehatan fisik dan kesehatan finansial, Mayapada Hospital melihat bahwa menjaga tubuh tetap sehat merupakan investasi jangka panjang yang sama pentingnya dengan merencanakan masa depan secara finansial. Karena itu, kami berupaya menumbuhkan kesadaran untuk menjaga dan mencegah sejak dini agar setiap individu mampu mempertahankan kondisi tubuh yang prima. Melalui pola hidup sehat dan pemantauan kesehatan yang tepat, peserta dapat memahami kebutuhan fisik mereka dengan lebih baik,” papar Hospital Director Mayapada Hospital Kuningan , dr. Deasy Sugesty, MARS.

Tak hanya itu, Mayapada Hospital menyediakan tim medis khusus untuk memastikan keamanan berlari ke lebih dari 3.500 pelari. Tim dokter multidisiplin pun dihadirkan untuk memantau langsung kesehatan para peserta selama race day.

“Dalam kegiatan ini, tim dokter multidisiplin di layanan Sports Injury Treatment & Performance Center (SITPEC) turut melakukan pemantauan langsung untuk memastikan keamanan, respons cepat, dan evaluasi kesehatan peserta secara menyeluruh.Kami yakin layanan dan pendampingan yang kami hadirkan di Capital Market Run merupakan bentuk dukungan strategis bagi investor, calon investor, dan pelaku pasar modal untuk terus menjalani gaya hidup sehat, sekaligus menempatkan kesehatan sebagai aset berharga yang harus dirawat sejak dini,” ucapnya.

Sebelumnya menjelang Capital Market Run, Mayapada Hospital juga mengunjungi berbagai mitra perusahaan dan komunitas. Dalam kunjungan ini, Mayapada Hospital secara simbolis memberikan layanan Chest Pain dan Sugar Clinic gratis kepada lebih dari 1.200 karyawan mitra. Selain itu, dilakukan juga pemeriksaan VO2 Max dan Medical Check Up (MCU) kepada 200 anggota komunitas. Hal ini bertujuan untuk memastikan aktivitas fisik dilakukan dengan aman, terukur, dan optimal sesuai kondisi tubuh masing-masing.

Langkah ini juga merupakan kelanjutan dari kolaborasi layanan premium (exclusive care) bersama BMW Astra, yang telah dimulai sejak Oktober untuk menghadirkan layanan antar jemput khusus bagi pasien yang menjalani perawatan di Mayapada Hospital.

Dukungan Mayapada Hospital Tuai Apresiasi

Dukungan Mayapada Hospital sebagai medical partner Capital Market Run 2025 menuai apresiasi dari pihak penyelenggara. Race Coordinator Capital Market Run 2025, Caroline Claudia, menyampaikan aspek keselamatan pelari menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan ajang tersebut.

“Kami menyadari bahwa menghadirkan race yang mengedepankan safety running adalah fondasi utama yang harus kami perhatikan dan kami jaga, sehingga kami menyiapkan dukungan yang cukup komprehensif di sepanjang rute. Secara khusus kami berterima kasih kepada Mayapada Hospital sebagai medical partner yang sudah memberikan dukungan menyeluruh untuk membantu para pelari lebih aware dengan kondisi tubuh mereka, sehingga dapat mereka dapat fokus dengan pengalaman lari yang aman dan kuat. Ini sejalan dengan semangat pasar modal Indonesia yang inklusif dan terbuka bagi semua orang, di semua usia, dan semua level,” pungkas Claudia.

Sebagai informasi, Capital Market Run 2025 merupakan kompetisi lari berskala nasional perdana yang digelar Self-Regulatory Organization (SRO), yang terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), serta didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Capital Market Run 2025 terdiri dari berbagai rangkaian mulai dari, Race Pack Collection & Expo pada 28-29 November 20205. Sementara Race Day berlangsung pada 30 November 2025 di Plaza Timur Gelora Bung Karno, Jakarta.

(ega/ega)

03/12/2025 12:47
Tiga Kementerian Sepakati Kerja Sama Pengelolaan 20 Stadion Olahraga Nasional 2 Desember 2025

Tiga Kementerian Sepakati Kerja Sama Pengelolaan 20 Stadion Olahraga
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyepakati nota kesepahaman (MoU) tentang sinergi pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga.
Kesepahaman ini ditandatangani Tito bersama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir dan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (2/12/2025).
“Ini baru saja kami bertiga melaksanakan penandatanganan MoU kesepahaman antara Kemenpora, Kemendagri, dan Kementerian UMKM tentang sinergi pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana olahraga, pusat, dan daerah,” kata Tito usai penandatanganan.
Sementara itu, Menpora Erick Thohir mengatakan, pengelolaan dan pemanfaatan aset olahraga ini akan dimulai dengan 20 stadion yang tersebar di berbagai daerah.
“Sinergi ini penting kami lakukan karena fasilitas olahraga yang dibangun oleh pemerintah pusat dan daerah masih menjadi beban anggaran (untuk pemeliharaan), terutama untuk pemerintah daerah,” kata Erick melansir
Antara
.
Adapun ke-20 stadion itu yakni Stadion Bumi Sriwijaya, Indomilk Arena, Stadion Pakansari, Stadion Wibawa Mukti, Stadion Patriot Candrabhaga, Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Stadion Maguwoharjo, Stadion Jatidiri, Stadion Gelora Bumi Kartini, Stadion Kanjuruhan.
Selain itu, Stadion Surajaya, Stadion Gelora Delta, Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Stadion Joko Samudro, Stadion Demang Lehman, Stadion Segiri, Stadion BJ Habibie, Stadion Harapan Bangsa, Stadion Dimurthala, dan Stadion Utama Sumatera Utara.
Tito menerangkan, MoU ini disepakati agar membuat sarana dan prasarana olahraga di daerah kembali hidup.
Diharapkan juga ke depannya stadion di berbagai daerah dapat dimanfaatkan terus sehingga dapat melibatkan pegiat UMKM.
“Oleh karena itulah atas ide dari Bapak Menpora, Pak Erick, dan kemudian kita diskusi juga disambut dengan sangat positif dari Pak Maman, Menteri UMKM, yang melihat peluang sarana prasarana olahraga ini, kalau disiapkan juga tempat untuk UMKM pendukungnya ini akan menjadi center ekonomi baru,” ucap dia.
Selain itu, Tito menceritakan, selama ini perawatan sarana dan prasarana olahraga seperti stadion kerap menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia mencontohkan Stadion Lukas Enembe di Papua. Menurut Tito, kepala daerah setempat kerap mengeluhkan perawatannya yang mahal namun jarang ada kegiatan.
“Seperti di Papua itu, sudah sering setiap datang ke sana, pejabatnya teriak-teriak terus, karena bangunannya besar, gedungnya yang di mana stadion Papua bangkit ya, stadion Lukas Enembe, nomor 2 kebanggaan memang, tapi dari segi anggaran, itu sekian miliar setiap tahun keluar dan tidak ada banyak kegiatan olahraga di sana, karena dikelola oleh pemerintah daerah,” jelas dia.
Tito menilai kehadiran MoU ini sangat penting karena menyangkut masalah pengelolaan sarana dan prasarana olahraga di daerah-daerah.
Jika sarana dan prasarana olahraga bisa dimanfaatkan secara optimal, tentu juga akan meringankan pemerintah daerah.
“Nah, oleh karena itulah, ini perlu ada pengelolaan, jangan menjadi beban, ada ide, ini supaya yang
idle
ini dimanfaatkan dan yang punya pengalaman panjang soal itu, ya Pak Erick, karena beliau juga pernah menjadi owner di luar negeri,” terang Tito.
“Jadi beliau mengerti bagaimana cara menghidupkan stadion itu menjadi mengelolanya dan menjadi menguntungkan, dan bisa bagi-bagi hasilnya kepada daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD) dan bisa menjadi pusat ekonomi di sana,” lanjut dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/12/2025 15:21
PN Jakpus Tegaskan Lahan Hotel Sultan Boleh Dikosongkan Dulu meski Nanti Ada Banding Nasional 1 Desember 2025

PN Jakpus Tegaskan Lahan Hotel Sultan Boleh Dikosongkan Dulu meski Nanti Ada Banding
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menjelaskan lahan tempat berdirinya Hotel Sultan bisa lebih dahulu dikosongkan meski para pihak mengajukan upaya hukum lanjutan, baik banding maupun kasasi.
Hal ini berkaitan dengan putusan perkara nomor 208/PDT.G/2025/PN.JKT.PST terkait gugatan perdata pengelola Hotel Sultan, PT Indobuildco, melawan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Hakim memutuskan untuk menolak gugatan dari Indobuildco.
“Jadi, nanti sesuai amarnya, bahwa putusan serta merta itu adalah putusan yang dapat dilaksanakan meskipun pihak yang kalah mengajukan upaya hukum baik banding maupun kasasi,” ujar Juru Bicara PN Jakpus, Sunoto, saat memberikan keterangan di PN Jakpus, Senin (1/12/2025).
Sunoto mengatakan bahwa prinsip ini diatur dalam Pasal 180 HIR Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta dan SEMA Nomor 4 Tahun 2021 tentang penerapan beberapa ketentuan dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
Putusan serta merta ini dapat dijatuhkan jika obyek perkara memenuhi syarat formal.
Salah satunya adalah permohonan yang tegas yang disebut dalam petitum, disertai dengan jaminan yang nilainya setara obyek eksekusi.
Kemudian, putusan juga perlu memenuhi syarat materiil berupa akta otentik yang tidak bisa dibantah.
“Putusan serta merta ini hanya dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat formal berupa permohonan yang tegas dalam petitum disertai jaminan senilai obyek eksekusi. Serta, syarat materiil antara lain berdasarkan akta otentik yang tidak bisa dibantah,” jelas Sunoto.
Perkara ini diadili oleh Majelis Hakim Guse Prayudi selaku ketua majelis, dan hakim anggota, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa dan Ledis Meriana Bakara.
Namun, pada saat pembacaan putusan, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa cuti dan digantikan oleh Zeni Zenal Mutaqin.
Sebagai pihak di luar perkara, Sunoto menilai bahwa putusan serta merta dijatuhkan jika ada hal yang menjadi urgensi.
“Kalau majelis hakim sudah menjatuhkan putusan serta merta, saya kira pasti ada hal yang urgent,” lanjutnya.
Sunoto mengatakan bahwa pengosongan lahan baru bisa dilaksanakan ketika negara selaku pemilik sah lahan mengajukan permohonan pengosongan lahan.
Selama belum ada permintaan pengosongan lahan, PN Jakpus memiliki peran yang pasif.
Ketika permohonan eksekusi lahan diterima, PN Jakpus akan memberitahu Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (PT DKI).
Pasalnya, proses eksekusi lahan ini harus ikut diawasi oleh pihak PT DKI.
Sedangkan pelaksanaan putusan serta merta itu tetap melalui pengawasan, mekanismenya melalui pengawasan dari Ketua Pengadilan Tinggi.
PN Jakpus justru harus lebih dahulu mendapatkan persetujuan dari PT DKI untuk dapat melaksanakan eksekusi pengosongan lahan Hotel Sultan.
“Intinya, untuk putusan serta merta, Ketua Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan eksekusi akan berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi,” imbuh Sunoto.
Terdapat dua perkara yang melibatkan pengelola Hotel Sultan, PT Indobuildco, melawan negara, dalam hal ini Menteri Sekretaris Negara dan beberapa pihak lainnya.
Pertama, perkara nomor 208/PDT.G/2025/PN.JKT.PST yang diajukan oleh PT Indobuildco.
Sementara duduk sebagai tergugat adalah Mensesneg, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (MEN ATR/BPN), Menteri Keuangan (Menkeu), dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Perkara ini ditolak oleh hakim dan menegaskan negara sebagai pemilik sah lahan sengketa tersebut. “Pengadilan menyatakan negara (melalui HPL No. 1/Gelora) adalah pemilik sah (atas Hotel Sultan),” ujar Juru Bicara PN Jakpus, Sunoto, dalam keterangannya, Jumat (28/11/2025).
Majelis hakim menyatakan bahwa dokumen hak guna bangunan (HGB) Hotel Sultan telah hapus demi hukum sejak 2023.
Untuk itu, tindakan negara sah, dan PT Indobuildco wajib mengosongkan seluruh kawasan Hotel Sultan, yaitu tanah dan bangunan, dengan putusan yang dapat dieksekusi lebih dahulu.
Dalam putusan yang dibacakan melalui e-court ini, majelis hakim memerintahkan agar PT Indobuildco mengosongkan seluruh kawasan Hotel Sultan, baik tanah maupun bangunannya.
“PT Indobuildco wajib mengosongkan seluruh kawasan Hotel Sultan (tanah + bangunan) dengan putusan yang dapat dieksekusi lebih dahulu,” lanjut Sunoto.
Selain itu, putusan kedua, nomor 287/PDT.G/2025/PN.JKT.PST, yang diajukan oleh Mensesneg dan pengelola GBK terhadap PT Indobuildco.
Hakim memutuskan untuk menerima sebagian perkara ini dan menghukum pengelola Hotel Sultan untuk membayar royalti penggunaan tanah atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) periode 2007-2023 senilai 45.356.473 dollar Amerika Serikat.
Perseteruan terkait lahan Hotel Sultan sudah terjadi sejak Oktober 2023.
Saat itu, negara, melalui pengelola GBK, secara resmi mengambil alih pengelolaan lahan tempat Hotel Sultan berdiri.
Sebelum keputusan ini diambil, pihak GBK sudah berulang kali menyampaikan somasi kepada PT Indobuildco untuk mengosongkan lahan, tetapi tidak ditanggapi.
Izin usaha Hotel Sultan dibekukan, tetapi operasional hotel masih berlanjut.
Kemudian, PT Indobuildco resmi mengajukan gugatan melawan negara pada 23 Oktober 2023.
Menghadapi gugatan ini, Menteri ATR/BPN saat itu, Hadi Tjahjanto, memastikan negara tidak akan memperpanjang Hak Guna Bangunan (HGB) kawasan Hotel Sultan oleh perusahaan milik Pontjo Sutowo, PT Indobuildco.
Dengan demikian, Indobuildco sudah tidak diperkenankan lagi untuk mengoperasikan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.
“Yang jelas ATR/BPN tidak memperpanjang HGB. Sudah selesai,” kata Hadi, ditemui di Hotel Sheraton, Jakarta, Selasa (31/10/2023).
Gugatan dijawab gugatan, bantahan saling dilemparkan.
Hari ini, perdebatan akhirnya diputus di meja majelis hakim hingga ada upaya hukum lanjutan dari para pihak.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/12/2025 15:27
Prabowo Sampaikan Duka Mendalam atas Banjir dan Longsor di Sumatra, Pesawat Hercules C-130 dan Pesawat A400 Diberangkatkan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa atas bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.

Ungkapan duka itu disampaikan saat menghadiri peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (28/11).

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah telah bergerak cepat mengirimkan bantuan melalui jalur udara dengan mengerahkan tiga pesawat Hercules C-130 dan satu pesawat A400 ke Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

“Tadi pagi kita telah berangkatkan tiga pesawat Hercules C-130 dan satu pesawat A400. Untuk kesekian kalinya kita kirim bantuan, dan terus-menerus kebutuhan mereka di lapangan kita dukung,” kata Prabowo, dikutip Senin (1/12/2025).

Ia menambahkan bahwa bantuan tersebut dikirim untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak, dan pemerintah sudah bergerak sejak awal bencana terjadi.

Prabowo menjelaskan pemerintah merespons sejak hari pertama meski menghadapi berbagai kendala di lokasi, termasuk akses jalan yang terputus dan cuaca buruk yang membuat helikopter serta pesawat sulit mendarat.

“Pemerintah bergerak cepat. Dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan melalui jalur darat dan udara,” ujarnya.

Pesawat A400M yang ikut dalam misi kemanusiaan ini diketahui baru tiba di Indonesia pada awal November 2025. Total empat pesawat dikerahkan untuk menyalurkan logistik ke provinsi yang terdampak banjir dan longsor.

BNPB melaporkan banjir dan longsor dipicu oleh cuaca ekstrem akibat Siklon Tropis Koto dan Bibit Siklon 95B.

01/12/2025 10:33
Pelaku Pasar Modal Ramaikan Capital Run 2025

Jakarta –

Para pelaku pasar modal mengikuti acara Capital Market Run 2025 di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025). Salah satu yang ikut berpartisipasi ada Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun.

Acara ini diselenggarakan oleh ekosistem pasar modal Indonesia yang dikoordinasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), serta Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

Diikuti sekitar 3.500 peserta, Capital Market Run 2025 diselenggarakan dengan start dan finish di Plaza Timur GBK. Kompetisi lari berskala nasional ini menyediakan dua kategori antara lain 10K dan 5K dengan ruti mengelilingi sebagian kawasan Jakarta.

“Saya yang sedang berpuasa ikut yang 10K. Alhamdulillah bisa finish dengan baik, sehat dan selamat,” kata Misbakhun, dalam keterangannya, ditulis Minggu (30/11/2025).

“Menurut catatan Garmin masih bisa lari 10K dengan average pace 5:18/km. Average heart rate 148 bpm dan maksimum heart rate 158 bpm,” sambungnya.

Selain Misbakhun, hadir pula dalam acara tersebut Direktur Utama BEI Iman Rachman, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Samsul Hidayat, dan Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI Kristian Manullang.

Melalui pelaksanaan acara Capital Market Run 2025 ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal Pasar Modal, sehingga mampu meningkatkan minat publik untuk menjadi investor di pasar modal Indonesia.

Selain kompetisi lari, Capital Market Run 2025 juga menghadirkan berbagai aktivitas menarik di area race village, mulai dari games interaktif, booth edukasi pasar modal, hingga beragam tenant yang dapat dinikmati oleh peserta. Kemeriahan acara juga akan semakin lengkap dengan penampilan spesial dari guest star Kahitna.

(shc/kil)

30/11/2025 18:28
Fatwa MUI Salat Jumat di Jalan Raya Sah dalam Sejarah Hari Ini, 29 November 2016

JAKARTA – Sejarah hari ini, sembilan tahun yang lalu, 29 November 2016, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa soal salat Jumat di jalan raya sah. Fatwa itu dikeluarkan karena salat Jumat adalah kewajiban umat Islam. Salat bisa di jalan, asal sudah berkoordinasi.

Sebelumnya, aksi bela Islam sedang maraknya terjadi di Indonesia. Aksi itu antara lain 411 dan 212. Istimewa rangkaian kegiatan Aksi 212 di Jakarta akan diselingi dengan salat Jumat bersama. Alhasil, MUI diminta keluarkan fatwa terkait salat Jumat di jalan.

Politikus harus hati-hati dalam menghubungkan politik dan agama. Kala keduanya bercampur, niscaya akan mendatangkan masalah. Ambil contoh kala Ahok blunder membawa-bawa ayat suci Al Quran dalam pidatonya.

Niatan Ahok awalnya ingin mengingatkan warga Jakarta supaya tak mudah terjebak dalam politik identitas. Ia meminta warga Jakarta untuk tak mau dibohongi dengan surat Al Maidah 51. Suatu surat yang mengungkap bahwa pemimpin harus seiman.

Alhasil, umat Islam menganggap pernyataan Ahok secara serius. Ada yang memandang Ahok mengungkap Al Maidah bohongi rakyat. Ada juga yang menganggap politikus menggunakan Al Maidah untuk bohongi masyarakat.

Sejumlah pendukung mantan Ketua Umun Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais shalat berjamaah di depan Polda Metri Jaya Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan, Rabu (10/10/2018). (Facebook/KataKita)

Masalahnya orang-orang banyak memahami yang pertama. Gelora Ahok penista agama muncul di mana-mana. Laporan demi laporan sudah dikirimkan ke Polri. Umat Islam yang tersinggung meminta aparat segera menganggambil tindakan. Namun, keinginan itu tak langsung terwujud.

Alhasil, aksi bela Islam muncul di mana-mana. Rencananya aksi besar 212 akan digelar pada 2 Desember 2016 mendatang. Namun, kehadiran aksi 212 membuat Polri meminta MUI mengkaji rencana salat Jumat berjamaah di jalan saat aksi 212.

“Polri minta MUI mengeluarkan fatwa tentang shalat di jalanan, maka yang dibicarakan adalah fatwa. Maka kami minta komisi fatwa untuk mengkajinya. Bagaiamana hukumnya salat Jumat di jalan,” kata Wakil Ketua MUI,Yunahar Ilyas sebagaimana dikutip laman Republika, 24 November 2016.

MUI pun segera bergerak cepat dalam mengkaji hukum salat Jumat di jalan. Puncaknya, MUI mengeluarkan fatwa hukumnya sah salah Jumat berjamaah di jalan pada 29 November 2016. MUI menganggap sah selama kekhusyukan salat terjamin, ada tempatkan pelaksanaan suci dari najis.

Salat Jum’at pun dilakukan tak boleh jauh dari pemukiman. Hal yang paling penting tidak mengganggu kemaslahatan umum. pun salah di luar masjid harus mematuhi aturan yang berlaku, artinya ada pemberitahuan kepada aparat.

Suatu yang bertujuan melakukan pengamanan dan rekayasa lalu lintas jika itu dalam konteks ikut demonstrasi. Kemudian, fatwa itu membuat pelaksanaan salat Jumat dalam Aksi 212 dipandang sah.

“Shalat Jumat dalam kondisi normal dilaksanakan di dalam bangunan, khususnya masjid. Namun, dalam kondisi tertentu sah dilaksanakan di luar masjid selama berada (tak jauh) dari area permukiman,” kata Ketua Komisi Fatwa MUI, Hasanuddin sebagaimana dikutip laman ANTARA, 29 November 2016.

30/11/2025 04:02
Kalah Sengketa Hotel Sultan, Indobuildco Dihukum Bayar Royalti Rp755 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memutuskan menolak gugatan PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo melawan menteri sekretaris negara (Setneg) dalam sengketa lahan Hotel Sultan.

Juru Bicara Hakim PN Jakpus Sunoto menjelaskan bahwa majelis hakim telah memutus dua perkara terkait pengelolaan Hotel Sultan, yakni perkara 208/PDT.G/2025/PN.JKT.PST terkait perbuatan melawan hukum dan perkara No. 287/PDT.G/2025/PN.JKT.PST terkait wanprestasi.

Pada perkara No. 287, majelis hakim PN Jakpus mengabulkan gugatan konvensi negara terhadap PT Indobuildco terkait royalti penggunaan tanah hak pengelolaan (HPL) sehingga Indobuildco harus membayar US$45,35 juta atau sekitar Rp755,08 miliar (asumsi kurs Rp16.647 per US$).

“PT Indobuildco dihukum membayar royalti penggunaan tanah HPL untuk periode 2007–2023 sebesar US$45.356.473, dikonversi ke rupiah saat dibayar,” kata Sunoto dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (29/11/2025).

Selain itu, majelis hakim juga menolak gugatan rekonvensi alias gugatan balik yang dilayangkan Indobuildco dalam perkara yang sama. Entitas bisnis milik Pontjo Sutowo itu pun dihukum membayar biaya perkara senilai Rp530.000.

Sementara itu, pada perkara No. 208, PN Jakpus menyatakan negara adalah pemilik sah lahan melalui HPL No. 1/Gelora. Menurut Sunoto, hak guna bangunan (HGB) Hotel Sultan juga telah hapus demi hukum sejak 2023 sehingga tindakan negara melakukan pengambilalihan juga dinyatakan sah.

“PT Indobuildco wajib mengosongkan seluruh kawasan tanah dan bangunan Hotel Sultan dengan putusan yang dapat dieksekusi lebih dahulu [uitvoerbaar bij voorraad],” terang dia.

Adapun, putusan perkara telah dibacakan majelis hakim PN Jakpus pada Jumat (28/11/2025). Perkara No. 208 diadili oleh majelis hakim Guse Prayudi selaku ketua majelis, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, serta Ledis Meriana Bakara.

Pada saat pembacaan putusan, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa digantikan oleh Zeni Zenal Mutaqin karena cuti, sedangkan panitera pengganti yang bertugas adalah Ambar Arum Dahliani.

Dalam perkembangan terakhir, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut bahwa PT Indobuildco tetap bersikeras berhak atas kepemilikan Hotel Sultan dan menolak skema HPL.

Asal tahu saja, PT Indobuildco sebelumnya mengantongi sertifikat hak guna bangunan (SHGB) Hotel Sultan di atas HPL Setneg. Akan tetapi, hak tersebut telah habis dan dinyatakan tidak diperpanjang pemerintah.

“Dia [SHGB] sudah dua kali diperpanjang dari tahun 1971. Nah sekarang tidak kita perpanjang ya sudah selesai, negara membutuhkan yang lain,” jelas Nusron saat ditemui di sela-sela Perayaan Hari Santri Nasional, Selasa (22/10/2025) lalu.

29/11/2025 18:30