Xcloud.id

partai: Gelora

  • Lahan Hotel Sultan Kini Milik Negara: Harus Dikosongkan!

    Lahan Hotel Sultan Kini Milik Negara: Harus Dikosongkan!

    Jakarta –

    Kementerian Sekretariat Negara buka-bukaan soal sengketa Hotel Sultan. Baru-baru ini pemerintah memenangkan sengketa hukum dengan PT Indobuildco di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

    PN Jakarta Pusat baru saja mengabulkan Gugatan Rekonvensi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terhadap PT Indobuildco dalam perkara perdata Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst.

    Menurut Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama, putusan ini juga menegaskan komitmen pemerintah dalam penyelamatan aset negara. Pemerintah mengapresiasi penuh keputusan PN Jakarta Pusat.

    “Tanah eks HGB No. 26 dan 27/Gelora, tempat Hotel Sultan berdiri, adalah aset negara yang dibebaskan pemerintah untuk Asian Games IV tahun 1962. Tanah ini memiliki nilai sejarah dan kebanggaan bangsa. Kami menghargai putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan saksama,” ujar Setya Utama dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025).

    Dalam perkara ini, PT Indobuildco sebelumnya menggugat agar pembaruan HGB No. 26/Gelora dan No. 27/Gelora dinyatakan sah, sekaligus menuntut ganti rugi kurang lebih Rp 28,2 triliun. Seluruh gugatan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim.

    Sebaliknya, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Menteri Sekretaris Negara dan PPKGBK agar PT Indobuildco mengosongkan dan mengembalikan tanah eks HGB No. 26/Gelora dan eks HGB No. 27/Gelora berikut seluruh bangunan yang berdiri di atasnya kepada negara sebagai pemegang HPL No. 1/Gelora.

    Dalam amar putusannya, Majelis Hakim juga menyatakan bahwa putusan ini berlaku serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun PT Indobuildco mengajukan upaya hukum lanjutan.

    Kawasan Hotel Sultan Ditata Ulang

    Direktur Utama (Dirut) PPKGBK Rakhmadi A Kusumo menyatakan tanah dan bangunan yang kembali ke negara akan dikelola secara maksimal agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat dan negara. Menurutnya, pemerintah akan menata ulang kawasan di tempat Hotel Sultan berdiri.

    “Putusan yang bersifat serta merta ini membuat pemerintah dapat segera menata kawasan dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai hukum. Putusan ini juga selaras dengan putusan-putusan sebelumnya yang menyatakan HGB 26 dan 27 telah berakhir sejak Maret dan April 2023,” kata Rakhmadi.

    Kemensetneg dan PPKGBK akan terus mendorong kawasan GBK menjadi pusat kegiatan Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions (MICE) berstandar internasional dalam rangka memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk masyarakat, bangsa, dan negara.

    Lebih lanjut, putusan ini memperkuat legalitas negara sebagai pemilik sah atas tanah eks HGB tersebut. Selama persidangan, pemerintah membuktikan bahwa tanah eks HGB No. 26/Gelora dan No. 27/Gelora beserta bangunan di atasnya merupakan Barang Milik Negara.

    Tonton juga video “PN Jakpus Hukum Pengelola Hotel Sultan Bayar USD 45 Juta ke Negara”

    (acd/acd)

  • Bencana di Sumatra karena Curah Hujan Tinggi

    Bencana di Sumatra karena Curah Hujan Tinggi

    GELORA.CO – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra terjadi karena curah hujan yang tinggi.

    Hal itu dinyatakan Bahlil usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis 4 Desember 2025.

    “Ya ini hujannya yang tinggi, ya. Ya, itu juga salah satu di antara kalau hujan yang tinggi dan segala macam, ya,” kata Bahlil, Kamis.

    Bertemu Prabowo, Bahlil mengaku menyampaikan laporan perkembangan penanganan bencana di Sumatra, mulai dari urusan listrik, BBM, hingga LPG.

    Bahlil juga mengaku Prabowo memintanya terus melakukan percepatan penanganan bencana dan mengerahkan segala upaya melayani masyarakat terdampak.

    “Bapak Presiden memerintahkan agar bisa lebih cepat. Makanya saya kemarin tiga hari di sana kan, di lokasi memastikan itu semua,” ujarnya.

    Bahlil memastikan aliran listrik di wilayah terdampak bencana di Sumatra juga mulai menyala.

    “Tadi saya laporkan ke Bapak Presiden, insyaallah besok malam (hari ini) listrik di Sumatera Utara, di Tapteng, Tapsel, kemudian Sibolga sudah menyala berangsur-angsur dan mulai membaik,” tandasnya.

    Korban Jiwa Capai 836 Orang

    Sementara, berdasarkan laporan BNPB jumlah korban jiwa banjir bandang dan longsor di Sumatra telah mencapai 836 orang dan 518 lainnya masih hilang.

    Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, jumlah korban jiwa mencapai 836 orang berdasarkan data pukul 16.00 WIB, Kamis 4 Desember 2025.

    Baca Juga:

    Jejak Senso di Kayu Gelondongan yang Terbawa Banjir Sumatra, Aroma Kriminal Menyeruak

    “Untuk jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 836 jiwa,” ujar Abdul dalam keterangannya, mengutip Jumat 5 Desember 2025.

    Dia mengatakan, korban meninggal dunia paling banyak ditemukan pada satu hari di Aceh yakni, 48 korban tertimbun tanah longsor. Total, korban meninggal dunia di Aceh menjadi 325 jiwa.

    “Penambahan ini paling banyak atau operasi pencarian paling banyak menemukan jasad korban di Provinsi Aceh, hari ini sebanyak 48 korban sehingga total di Provinsi Aceh menjadi 325 meninggal dunia,” tuturnya.

    Di Sumut, sebanyak 12 jenazah ditemukan, tepatnya di Adiankoting. Lalu, enam jenazah di Sumbar.

    “Di Sumatra Utara, di lokasi pembukaan jalan di Adian Koting itu ditemukan 12 jasad sehingga Sumatra Utara jumlah korban meninggal dunia 311 jiwa,” ujarnya.

    “Untuk Sumbar bertambah 6 korban menjadi 200 jiwa meninggal dunia,” imbuhnya.

    Untuk korban yang masih hilang di Aceh sebanyak 170 jiwa. Di Sumut 127 jiwa dan di Sumbar 221 jiwa.

    “Sumbar masih cukup banyak 221 jiwa sehingga total korban hilang di tiga provinsi yang masih dilakukan upaya pencarian sebanyak 518 jiwa,” katanya.***

  • Viral AI UGM Sebut Jokowi Tak Lulus, Kampus Langsung Bantah: Basis Datanya Masih Terbatas

    Viral AI UGM Sebut Jokowi Tak Lulus, Kampus Langsung Bantah: Basis Datanya Masih Terbatas

    GELORA.CO – Viral di media sosial sebuah video yang menampilkan asisten digital milik Universitas Gadjah Mada (UGM) bernama LISA memberikan jawaban mengejutkan terkait status akademik Presiden Joko Widodo.

    Dalam video tersebut, LISA menyebut Jokowi “bukan alumni UGM” dan bahkan “tidak lulus”, sehingga memantik gelombang reaksi masyarakat yang langsung meluas.

    Jawaban LISA itu langsung menjadi sorotan karena selama ini publik mengetahui bahwa Jokowi merupakan lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Kejanggalan jawaban AI tersebut memicu terjadinya, terutama di tengah isu-isu lama terkait keabsahan ijazah Jokowi yang beberapa kali muncul di ruang digital.

    UGM pun turun tangan memberikan klarifikasi resmi. Melalui pernyataan juru bicara kampus, UGM menegaskan bahwa informasi yang diberikan LISA dalam video viral tersebut tidak akurat . Kampus memastikan bahwa Jokowi adalah alumnus sah UGM dan benar-benar lulus pendidikan strata satu.

    UGM menjelaskan bahwa LISA adalah asisten digital yang ditenagai AI dan mengambil informasi dari basis data internal yang masih terbatas. Ketika data tidak lengkap, sistem dapat menggabungkannya dengan informasi eksternal yang tidak terverifikasi, sehingga menghasilkan jawaban yang salah dan saling bertentangan.

    Pihak kampus menyatakan bahwa LISA tidak dirancang untuk memberikan pernyataan definitif mengenai data akademik sensitif, termasuk status alumni. UGM menyebut bahwa validasi informasi akademik hanya dapat dipastikan melalui database resmi, bukan melalui pendamping AI tersebut.

    Dalam keterangannya, UGM juga memaparkan bahwa dokumen akademik Jokowi tersimpan lengkap, termasuk ijazah, transkrip nilai, dan arsip kelulusan. Data resmi menunjukkan bahwa Jokowi lulus dari Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985.

    Viralnya jawaban LISA kembali memicu sentimen publik yang beragam. Di media sosial, sebagian netizen mengecam ketidakakuratan sistem AI kampus, sementara sebagian lain menafsirkan jawaban LISA sebagai isu politik yang berpotensi memicu spekulasi pembohong.

    UGM dinilai penting untuk memberikan klarifikasi cepat karena informasi yang keliru berpotensi merusak kredibilitas institusi pendidikan, sekaligus mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap tokoh nasional. 

    Kampus juga bekerja sama dengan pengembang AI untuk memperbaiki sistem sehingga kesalahan serupa tidak terulang. Pembaruan database hingga penyempurnaan batasan fungsi LISA menjadi prioritas dalam evaluasi pasca-kejadian.***

  • Viral Ribuan Kayu Besar Berdiameter 2 Meter Lebih Terdampar di Lampung, Dibawa dari Sumbar

    Viral Ribuan Kayu Besar Berdiameter 2 Meter Lebih Terdampar di Lampung, Dibawa dari Sumbar

    GELORA.CO – Sebuah video memperlihatkan ribuan gelondongan kayu besar berdiameter kurang lebih 2 meter terdampar di sepanjang Pantai Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, membuat publik heboh. Kayu-kayu tersebut merupakan muatan kapal tongkang yang kandas akibat cuaca ekstrem.

    Dalam video dan foto yang viral di media sosial menunjukkan kondisi kayu yang terdampar di tepi pantai. Tak jauh dari pantai terlihat kapal tongkang yang membawa muatan kayu tersebut;

    Mengejutkannya, ribuan kayu ukuran besar ini ternyata dibawa dari Sumatra Barat (Sumbar) terdiri atas kayu meranti merah, meranti putih, dan kayu kruing yang jumlahnya mencapai 4.800 kubik. Kapal tongkang yang membawanya kandas setelah tali pengikatnya diduga terlilit akibat angin kencang dan gelombang tinggi.

    Kandasnya kapal menyebabkan ribuan batang kayu terempas ke pantai dan berserakan di jalur perahu nelayan bersandar.

    Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun membenarkan terdamparnya kapal tongkang tersebut. Dia menyebut polisi sudah mengambil langkah penanganan cepat dengan memeriksa sejumlah saksi.

    “Kapal tongkang di Pesisir Barat. Pada 2 November dari Sumatera Barat menuju ke arah Pesisir Barat. Kemudian kandas akibat cuaca ekstrem dan terlilit talinya,” ujar Kombes Yuni, Kamis (5/12/2025).

    Dia juga mengungkap bahwa hingga kini kapal masih berada di lokasi. Polres Pesisir Barat dan Direktorat Polair telah meminta keterangan tiga anak buah kapal (ABK) 

    “Kondisinya masih ada di sana. Aparat sudah mengambil langkah-langkah dan tindakan, sudah ambil keterangan tiga ABK. Muatan kayu itu, beban muatan kurang lebih 4.800 kubik terdiri atas kayu meranti merah, kayu meranti putih, kayu kruing,” ujarnya.

    Saat ini, proses penanganan lanjutan tengah menunggu koordinasi dengan otoritas terkait. Kayu-kayu yang terdampar terus diawasi untuk kepentingan penyelidikan secara menyeluruh

  • kalau Tak Mampu Urus Hutan Lebih Baik Mundur

    kalau Tak Mampu Urus Hutan Lebih Baik Mundur

    GELORA.CO  – Anggota Komisi IV DPR Usman Husin menyarankan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mundur dari jabatannya. Dia menilai Raja Juli gagal menjalankan tugas, tidak konsisten dalam kebijakan, dan menerbitkan sejumlah izin yang dinilai bermasalah serta bertentangan dengan rekomendasi daerah.

    “Kalau Pak Menteri tidak mampu mengurus kehutanan dengan benar, lebih baik mundur. Ini bukan soal pribadi, tapi soal masa depan hutan kita. Pak Menteri terlihat tidak memahami persoalan kehutanan secara utuh,” ujar Usman dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan, Kamis (4/12/2025).

    Usman menegaskan penyelesaian persoalan kehutanan tidak dapat dilakukan melalui retorika atau dengan menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Menurut dia, kerusakan hutan yang terjadi saat ini merupakan tanggung jawab penuh pejabat yang sedang menjabat.

    “Berapa tahun dibutuhkan untuk menanam ulang hutan yang sudah habis? Pohon dengan diameter dua meter tidak bisa tumbuh kembali dalam waktu singkat. Itu tanggung jawab menteri saat ini, jangan lempar ke pemerintah terdahulu,” kata Usman.

    Dalam rapat tersebut, Usman juga menyoroti pernyataan Raja Juli yang mengutip ayat dan hadis, namun menurutnya tidak selaras dengan kebijakan yang diambil.

    Dia mencontohkan inkonsistensi yang terjadi pada penerbitan izin di wilayah Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara (Sumut). Usman menyebut, Bupati Tapsel telah merekomendasikan penutupan dan pengawasan izin tertentu, namun kementerian tetap menerbitkan izin baru pada 30 November 2025.

    “Pernyataan Pak Menteri tidak sejalan dengan keputusan yang dibuat. Semua ini terkait pohon dan hutan, tapi seolah-olah kami di Komisi IV bisa diakali. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.

    Usman juga meminta Raja Juli memberi perhatian serius terhadap kerusakan hutan di Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat (Sumbar) yang disebutnya terdegradasi parah. Dia menuntut penjelasan terkait rencana reboisasi, waktu pemulihan kawasan, serta langkah konkret pemulihan hutan gundul.

    “Kerusakan hutan berdampak besar terhadap bencana dan kehidupan masyarakat di sekitar kawasan,” tutur dia.

    Sementara itu, Raja Juli menyatakan siap dievaluasi buntut banjir bandang yang menerjang sejumlah provinsi di Pulau Sumatera. Raja Juli sekaligus merespons Komisi IV DPR yang menyinggung ada menteri di Filipina yang mundur lantaran gagal menangani banjir.

    Raja Juli pun mengatakan, kekuasaan hanyalah milik Allah SWT.

    “Saya yakin ya, namanya kekuasaan itu milik Allah ya, dan itu hak prerogatif Presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” ujar Raja Juli usai Raker bersama Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

    Dia mengaku, segala komentar dan kritik di media sosialnya juga tak pernah dihapus. Baginya, kritik itu merupakan aspirasi dan harapan.

    “Kritik netizen kepada saya, saya enggak pernah hapus ya. Itu bagian dari apa namanya, ya aspirasi, kemarahan, itu bahkan harapan ya, ekspektasi,” katanya.

    Atas dasar itu, Raja Juli tak masalah bila dirinya dievaluasi. Dia menegaskan, tanggung jawabnya hanya bekerja.

    “Jadi monggo, tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu adalah hak prerogatif Pak Presiden,” katanya

  • Dilaporkan Anak Kandung, Ustaz Evie Effendi Ditetapkan Tersangka KDRT

    Dilaporkan Anak Kandung, Ustaz Evie Effendi Ditetapkan Tersangka KDRT

    GELORA.CO  – Satreskrim Polrestabes Bandung menetapkan Ustaz Evie Effendi sebagai tersangka dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak kandung. Tiga kerabat ustaz kondang ini yang turut dilaporkan juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

    Kasatreskrim Polrestabes Bandung Kompol Anton mengatakan penyidik telah melayangkan panggilan kepada seluruh tersangka. Pemeriksaan sebagai tersangka dijadwalkan berlangsung pekan depan.

    “Kami sudah menetapkan yang bersangkutan (ustaz EE) tersangka beserta tiga orang lainnya dan segera kami lakukan pemeriksaan. Kami sudah melayangkan surat panggilan untuk minggu depan,” ujarnya dikutip dari iNews Bandung Raya, Jumat (5/12/2025).

    Sebelum naik ke tahap penyidikan tersangka, Unit PPA Satreskrim Polrestabes Bandung telah berupaya melakukan mediasi. Ada tiga kali mediasi antara pelapor NAT (19) dengan ustaz EE dan kerabatnya. Sayangnya, semua mediasi berakhir tanpa kesepakatan.

    Kompol Anton menyebut kasus tetap berlanjut karena tidak ada titik temu antara kedua belah pihak.

    “Ada tiga kali mediasi tapi gagal,” katanya.

    Menanggapi kemungkinan para tersangka tidak menghadiri panggilan, Kompol Anton menegaskan penyidik akan menilai alasan ketidakhadiran terlebih dahulu. Jika tak sah, panggilan kedua akan dilayangkan.

    “Jika panggilan kedua tidak diindahkan, penyidik akan menerbitkan surat perintah penangkapan kepada para tersangka,” katanya.

    Keempat tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

    “Pasal yang kami sangkakan adalah UU KDRT, sesuai laporan yang dilaporkan oleh anaknya,” ucapnya.

    Kasus ini bermula dari laporan NAT (19), anak kandung EE dari istri pertama. Laporan tercatat dengan nomor LP/B/985/VII/2025/SPKT/POLRESTABES BANDUNG/POLDA JABAR.

    Kuasa hukum korban, Rio Damas Putra, menyampaikan bahwa dugaan KDRT terjadi pada 4 Juli 2025. Saat itu NAT datang ke rumah ustaz EE untuk meminta nafkah bulanan dan biaya pendidikan sebagai anak kandung. Namun dia justru mengalami tindak kekerasan.

    “Ada lima yang kami laporakan tindak pidana dengan dasar hukum Pasal 44 Jo Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, dan Pasal 170 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP,” ujarnya.

  • Pejabat Seharusnya Fokus Penanganan Bencana Bukan Gaduh soal Taubat

    Pejabat Seharusnya Fokus Penanganan Bencana Bukan Gaduh soal Taubat

    GELORA.CO -Pernyataan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang menyerukan agar para pejabat pemerintah melakukan introspeksi mendalam atau taubat nasuha setelah bencana banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatera berbuntut panjang.

    Dalam pidato pada kegiatan Workshop Kepala Sekolah untuk Program SMK Go Global di Bandung, Senin, 1 Desember 2025, Cak Imin mengaku telah berkirim surat kepada tiga menteri yang dinilai berkaitan langsung dengan persoalan bencana, yakni Menteri Kehutanan Raja Juli, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol.

    Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta Cak Imin tidak membuat situasi menjadi tambah keruh di tengah bencana Sumatera. Doli mengatakan Cak Imin tidak perlu bersikap seolah merasa paling benar dan hebat di antara menteri-menteri yang lain. 

    Dia pun mengatakan ucapan Cak Imin yang meminta menteri-menteri lain melakukan taubat nasuhah telah melampaui kewenangannya sebagai menteri. Sebab, menurut Doli, yang berhak memberikan peringatan kepada menteri adalah presiden.

    Pengamat politik, Adi Prayitno, menilai situasi saat ini memang sangat sensitif, sehingga menyebut pihak tertentu sebagai penyebab bencana hanya akan menimbulkan kegaduhan baru.

    “Memang saat ini terlalu sensitif untuk menyebut salah satu pihak jika dikaitkan dengan persoalan banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera dan Aceh,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, Jumat, 5 Desember 2025.

    Ia meminta semua pihak seharusnya saling bekerja sama, bukan saling menuding atau menunjukkan diri sebagai pihak yang paling komitmen terhadap perbaikan lingkungan.

    “Ini untuk menjaga kondusifitas,” imbuhnya.

    Direktur Parameter Politik Indonesia itu pun mengajak seluruh pejabat untuk menghentikan polemik dan fokus pada kerja nyata membantu korban bencana.

    “Sebaiknya sekarang mari setop kegaduhan, fokus bekerja, kemudian alokasikan seluruh kemampuan dan energi hanya untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan Aceh. Semoga persoalan bencana ini cepat selesai supaya cepat recovery, lekas pulih. Karena penderitaan mereka adalah penderitaan kita juga,” tutupnya

  • Bang Zulhas Mudah Tersentuh Hatinya jika Melihat Penderitaan

    Bang Zulhas Mudah Tersentuh Hatinya jika Melihat Penderitaan

    GELORA.CO –  PAN merespons video Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas yang viral tengah memanggul karung beras saat mengunjungi korban bencana banjir dan longsor di Sumatra.

    Menurut berbagai pihak, apa yang dilakukan Zulhas tersebut sekadar pencitraan semata

    Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Viva Yoga Mauladi pun menanggapi tudingan tersebut dengan santai dan menyatakan Zulhas tidak sedang melakukan pencitraan.

    Dia menegaskan sosok yang juga merupakan Ketua Umum PAN itu memang mudah tergerak hatinya ketika ada masyarakat yang tengah membutuhkan bantuan.

    Viva turut mengungkapkan Zulhas memiliki sifat suka menolong orang.

    “Bang Zul mengangkut karung atau membantu membersihkan rumah dari lumpur bukanlah untuk pencitraan. Tapi itulah Bang Zul yang mudah tersentuh hatinya jika melihat penderitaan dan selalu berempati buta.”

    “Tidak ada kepalsuan dalam bersikap. Itu murni dari hatinya. Sejak PAN berdiri tahun 1998, sikap Bang Zul tidak berubah untuk selalu ringan tangan membantu dan menolong orang,” katanya kepada Tribunnews.com, Jumat (5/12/2025).

    Namun, Viva turut berterima kasih kepada masyarakat yang mengkritik Zulhas dan menganggap tindakannya memanggul karung beras hanyalah pencitraan.

    Hanya saja, dia kembali menegaskan bahwa Zulhas merupakan sosok yang bekerja serius demi kepentingan bangsa dan negara.

    “Atas penilaian itu, Bang Zul mengucapkan terima kasih atas kritik dan sarannya. Tapi Bang Zul akan tetap bekerja serius untuk kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara, berapapun nilai yang diberikan oleh masyarakat,” tegasnya.

    Sebelumnya, Zulhas memang melakukan kunjungan ke lokasi bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sumatra Barat (Sumbar) pada 30 November 2025 lalu.

    Dia turut mengabadikan momen kunjungannya tersebut dengan mengunggah video di akun Instagram pribadinya.

    Dalam takarir yang dituliskan, Zulhas mengungkapkan dukacita yang mendalam bagi korban bencana tersebut.

    “Di tengah genangan yang menelan jejak kehidupan, kita kembali diingatkan betapa rapuhnya segalanya. Di Padang, air bah bukan hanya merusak rumah tapi juga merenggut tawa, kenangan, dan rasa aman,” tulisnya.

    Zulhas pun turut mendoakan agar kondisi para korban dipulihkan dan dapat beraktivitas seperti sedia kala.

    Selain itu, dia juga menyebut janji pemerintah yang akan membangun kembali rumah korban terdampak.

    “Semoga setiap langkah pemulihan membawa kembali harapan bagi mereka yang kehilangan. Insyaallah, pemerintah akan bangun kembali rumah-rumah itu,” ujarnya.

    Sementara, pada video tersebut, tampak Zulhas mengenakan kemeja putih, celana hitam, dan memakai sepatu bot sembari memanggul karung beras.

    Ia pun turut menyapa korban terdampak banjir dan tanah longsor.

    Dia juga menenangkan salah satu korban yang rumahnya telah rata dengan tanah akibat terjangan banjir bandang.

    “Ibu rumahnya di mana?” tanya Zulhas.

    “Ini, Pak, rumah kami, Pak. Hanyut ini, Pak,” jawab salah satu korban.

    Setelah itu, Zulhas langsung memasuki salah satu rumah yang terdampak dan membersihkan lumpur menggunakan cangkul.

    “Boleh, Pak, bantu Ibu bersih-bersih,” ujar Zulhas.

    Selanjutnya, Zulhas menemui seorang wanita yang berprofesi sebagai penjahit dan berjanji akan mengganti mesin jahitnya yang hanyut diterjang banjir dan longsor.

    “Nanti saya pribadi bantu modal usaha, ya. Biar semangat lagi ya, Bu,” kata Zulhas.

    Di sisi lain, warga net menganggap momen Zulhas memanggul karung beras hanyalah pencitraan semata.

    “Sok jadi pahlawan,” kata salah satu warganet.

    “Manggul-manggul beras maksudnya apa??? Duh ini orang,” ujar warganet lainnya.

    “Keren pak, ini sedang shooting apa pak???” tulis warganet lainnya.

  • Ruhut Sitompul Minta Prabowo Tembak Mati Pihak-pihak yang Sebabkan Bencana di Sumatera

    Ruhut Sitompul Minta Prabowo Tembak Mati Pihak-pihak yang Sebabkan Bencana di Sumatera

    GELORA.CO – Politisi Senior Ruhut Sitompul turut menyoroti musibah banjir bandang dan tanah longsong di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat

    Ruhut Sitompul mengaku prihatin dengan musibah tersebut.

    Apalagi, muncul dugaan keterlibatan pihak tertentu yang dituding melakukan penebangan pohon di hutan-hutan, yang menyebabkan terjadinya banjir bandang dan tanah longsor.

    Dugaan itu muncul usai kayu-kayu gelondongan ikut hanyut dalam banjir

    “Pak Prabowo Presiden RI ke 8, tolong siapa yang bertanggung jawab bencana alam di Aceh Sumatera Utara dan Sumatera Barat dihukum tembak mati,” ujar Ruhut Sitompul dikutip Warta Kota dari akun X miliknya, Kamis (4/12/2025)

    “Gunakanlah hak preogratifmu sebagai Presiden RI yang dicintai rakyatnya membebaskan orang-orang yang tidak bersalah di kasus hukum dengan tuduhan korupsi,” imbuhnya

  • Bupati Bireuen Malah Bahas Lahan Terdampak Banjir Cocok untuk Sawit, Netizen: Ngawur nih Orang

    Bupati Bireuen Malah Bahas Lahan Terdampak Banjir Cocok untuk Sawit, Netizen: Ngawur nih Orang

    GELORA.CO – Sebuah rekaman percakapan dari lokasi banjir di Kabupaten Bireuen memicu kehebohan publik.

    Dalam video yang beredar, Bupati Bireuen Mukhlis Takabeya bersama Kapolres Bireuen tengah meninjau wilayah terdampak. Dilansir dari Inilah.com

    Namun, pernyataan sang bupati justru menjadi sorotan karena dianggap tidak selaras dengan kondisi warga yang masih berjuang memulihkan diri.

    Saat warga berharap pembahasan mengenai bantuan dan langkah cepat pemulihan, Bupati Mukhlis justru menyinggung soal potensi tanaman sawit di area yang terdampak banjir.

    Ia menyebut bahwa tekstur tanah di lokasi tersebut halus dan dinilai kurang cocok sebagai bahan bangunan, tetapi ideal untuk ditanami kelapa sawit.

    Ucapan itu sontak memicu reaksi beragam. Banyak warga dan warganet mempertanyakan relevansi pernyataan tersebut di tengah kondisi darurat.

    Mereka menilai bahwa fokus utama saat ini seharusnya tetap pada pemulihan pascabencana, perbaikan akses warga, serta penanganan kerusakan akibat banjir yang melumpuhkan sejumlah wilayah.

    Beberapa warga yang berada di lokasi tampak kebingungan dengan arah percakapan tersebut.

    Mereka masih berjibaku dengan lumpur, barang-barang rusak, serta akses yang terputus.

    Harapan masyarakat sederhana: mendapatkan kepastian mengenai penyaluran bantuan, normalisasi jalur, dan dukungan untuk bangkit dari bencana.

    Situasi di lapangan menunjukkan bahwa banyak rumah dan fasilitas terdampak lumpur tebal, dan sebagian warga masih bertahan di posko pengungsian.

    Kondisi itu menuntut kehadiran pejabat untuk memberikan empati, arahan pemulihan, dan keputusan cepat terkait kebutuhan mendesak.

    Momen itu kemudian viral dan jadi pembahasan luas. Publik menilai bahwa komentar pejabat, terutama saat bencana, sangat berpengaruh terhadap psikologis warga.

    Mereka mengingatkan bahwa apa pun yang disampaikan di tengah masa sulit akan ditangkap sebagai sinyal prioritas pemerintah.

    Di tengah kondisi darurat seperti ini, masyarakat berharap pemimpin turun langsung dengan fokus pada pemulihan, bukan pembahasan teknis yang tidak berkaitan langsung dengan penyintas.

    Meski analisis mengenai karakteristik tanah mungkin relevan dalam konteks pembangunan jangka panjang, penyampaiannya dianggap tidak tepat waktu ketika warga masih memulihkan diri dari bencana.

    Pernyataan itu juga memicu diskusi mengenai perlunya pejabat lebih berhati-hati dalam memberikan komentar, terutama di lokasi bencana di mana masyarakat sedang berada dalam tekanan emosional.

    Empati sederhana, seperti menanyakan kondisi warga atau memastikan bantuan segera datang, dianggap jauh lebih bermakna.

    Hingga kini, warga berharap proses pemulihan di Bireuen berjalan cepat dengan dukungan pemerintah.

    Mereka menginginkan pembenahan akses jalan, perbaikan fasilitas, serta penanganan jangka panjang agar bencana serupa tidak kembali menimpa.***