Xcloud.id

partai: Gelora

  • Dugaan Pelanggaran di IMIP – Gaji TKA Pakai Mata Uang China, DPR: Tidak Boleh Ada Negara dalam Negara!

    Dugaan Pelanggaran di IMIP – Gaji TKA Pakai Mata Uang China, DPR: Tidak Boleh Ada Negara dalam Negara!

    GELORA.CO – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan pihaknya akan menelusuri sejumlah dugaan pelanggaran terkait aktivitas di kawasan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah. Dugaan tersebut mulai dari rekrutmen karyawan dengan pembayaran gaji menggunakan mata uang yuan, hingga potensi masuknya aktivitas ilegal melalui pelabuhan di kawasan tersebut.

    Lasarus menyampaikan Komisi V sejatinya telah menjadwalkan kunjungan ke lokasi. Namun karena agenda yang padat, kunjungan tersebut akan dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan yang telah terjadwal terselesaikan.

    “Ya, kami akan ke sana ya, nanti. Karena jadwal sudah padat, sudah penuh. Terkait keamanan, sebenarnya instrumen kita sudah lengkap ada bea cukai, imigrasi, kepolisian, angkatan laut, hingga Bakamla. Jadi tidak boleh ada yang namanya negara dalam negara,” ujar Lasarus saat ditemui di Bandung, Jumat (5/12/2025).

    Ia menekankan seluruh informasi yang beredar harus divalidasi terlebih dahulu. Khusus mengenai tenaga kerja asing (TKA), Lasarus menegaskan bahwa keberadaan mereka tidak menjadi masalah selama seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku dipenuhi.

    “Kalau tidak memenuhi aturan, itu pelanggaran. Tapi kalau sesuai aturan, ya tidak masalah. Aturan kita sudah lebih dari cukup,” katanya.

    Lebih jauh, Lasarus menjelaskan fokus Komisi V adalah pada aspek perhubungan, termasuk pengawasan bandara. Ia menegaskan pihaknya tidak akan ragu mengambil langkah tegas apabila ditemukan praktik penerbangan internasional yang langsung masuk atau keluar dari IMIP tanpa kehadiran unsur bea cukai maupun imigrasi.

    “Saya pernah bilang, kalau satu kali saja kami temukan ada penerbangan internasional langsung mendarat di IMIP dan dari sana terbang ke luar negeri tanpa proses keimigrasian dan kepabeanan, kami akan minta bandara itu ditutup,” tegas Lasarus.

    Meski demikian, Komisi V saat ini belum memiliki data yang cukup terkait dugaan tersebut. Lasarus memastikan pihaknya akan mengumpulkan informasi tambahan sebelum menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan pembentukan panitia kerja (panja) khusus.

    “Kami akan cek dulu. Sejauh mana nanti kita lihat, apakah perlu kami bentuk panja khusus atau tidak,” pungkasnya.

    Diketahui, Ekonom sekaligus pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy buka suara dan memberikan analisis terhadap isu Bandara IMIP. Ia mengaku memiliki informasi, analisis, dan data yang cukup lengkap terkait operasi industri di Morowali, termasuk rekrutmen tenaga kerja, kondisi pelabuhan, hingga isu perbedaan data ekspor-impor antara Indonesia dan China.

    Secara garis besar, Ichsanuddin ingin memperjelas bahwa isu bandara bukan masalah utama, melainkan indikasi awal dari persoalan yang lebih besar.

    Yang membuat Ichsanuddin lebih khawatir adalah kondisi pelabuhan laut (seaport) di kawasan tersebut.

    Ia menyebut pelabuhan itulah sumber risiko terbesar karena diduga beroperasi tanpa pengawasan bea cukai dan imigrasi. “Yang paling berbahaya menurut saya justru isu seaport, ujungnya soal bea cukai dan soal imigrasi,” katanya, Jumat (5/12/2025).

    Lebih jauh, Ichsanuddin juga menyoroti bagaimana akses ke kawasan IMIP begitu tertutup, bahkan bagi pejabat negara. Ia mengungkap bahwa bupati maupun gubernur pun tidak bisa masuk ke area tersebut.

    Selain itu, ia mengungkap data rekrutmen yang menunjukkan ribuan tenaga kerja asing masih didatangkan hingga 2025, dengan kisaran gaji dalam mata uang yuan yang cukup tinggi.

    “Data yang saya punya, mereka masih merekrut, gaji minimal 8.000 yuan, ada yang sampai 20.000,” ungkapnya.

    Penjelasan ini memantik pertanyaan mengenai bagaimana proses masuknya tenaga kerja tersebut apabila pelabuhan dan bandara berada dalam kondisi yang ia sebut sangat tertutup.

  • Respons Pemerintah Atas Putusan PN Jakpus Soal Sengketa Lahan Hotel Sultan Nasional 5 Desember 2025

    Respons Pemerintah Atas Putusan PN Jakpus Soal Sengketa Lahan Hotel Sultan Nasional 5 Desember 2025

    Respons Pemerintah Atas Putusan PN Jakpus Soal Sengketa Lahan Hotel Sultan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) RI mengatakan, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan perdata melawan pengelola Hotel Sultan, PT Indobuildco mempertegas status lahan itu sebagai aset negara.
    Sekretaris
    Kemensetneg
    , Setya Utama, mengatakan lahan yang dulunya memiliki hak guna bangunan (HGB) nomor 26 dan 27, lokasi
    Hotel Sultan
    saat ini, merupakan
    aset negara
    yang dibebaskan pemerintah untuk mendukung pelaksanaan Asian Games IV di tahun 1962.
    “Tanah ini memiliki nilai sejarah dan kebanggaan bangsa. Kami menghargai putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan saksama,” ujar Setya dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025).
    Setya menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh untuk melakukan penyelamatan aset negara. Termasuk, dalam hal memaksimalkan potensi aset.
    Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Rakhmadi A. Kusumo, mengatakan, pihaknya siap untuk mengelola secara maksimal tanah dan bangunan yang kembali ke penguasaan negara.
    Hal ini agar aset tersebut dapat menjadi nilai tambah bagi masyarakat dan negara.
    Rakhmadi mengatakan, putusan PN Jakpus bersifat serta merta. Artinya, lahan yang ditempati Hotel Sultan bisa dikosongkan lebih dahulu meski ada upaya hukum lanjutan dari
    PT Indobuildco
    .
    “Putusan yang bersifat serta merta ini membuat pemerintah dapat segera menata kawasan dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai hukum,” kata Rakhmadi.
    Dengan adanya putusan ini, Kemensetneg dan PPKGBK akan terus mendorong kawasan GBK menjadi pusat kegiatan Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions (MICE) berstandar internasional dalam rangka memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk masyarakat, bangsa, dan negara.
    Terdapat dua perkara yang melibatkan pengelola Hotel Sultan, PT Indobuildco melawan negara, dalam hal ini Menteri Sekretaris Negara dan beberapa pihak lainnya.
    Pertama, perkara nomor 208/PDT.G/2025/PN.JKT.PST yang diajukan oleh PT Indobuildco.
    Sementara, duduk sebagai tergugat adalah Mensesneg, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (MEN ATR/BPN); Menteri Keuangan (Menkeu) dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.
    Perkara ini ditolak oleh hakim dan menegaskan negara sebagai pemilik sah lahan sengketa tersebut.
    “Pengadilan menyatakan negara (melalui HPL No. 1/Gelora) adalah pemilik sah (atas Hotel Sultan),” ujar Juru Bicara PN Jakpus, Sunoto dalam keterangannya, Jumat (28/11/2025).
    Majelis hakim menyatakan, dokumen hak guna bangunan (HGB) Hotel Sultan telah hapus demi hukum sejak 2023.
    Untuk itu, tindakan negara sah, dan PT Indobuildco wajib mengosongkan seluruh kawasan Hotel Sultan, yaitu tanah dan bangunan dengan putusan yang dapat dieksekusi lebih dahulu.
    Dalam putusan yang dibacakan melalui e-court ini, majelis hakim memerintahkan agar PT Indobuildco mengosongkan seluruh kawasan Hotel Sultan, baik tanah maupun bangunannya.
    “PT Indobuildco wajib mengosongkan seluruh kawasan Hotel Sultan (tanah + bangunan) dengan putusan yang dapat dieksekusi lebih dahulu,” lanjut Sunoto.
    Selain itu, putusan kedua, nomor 287/PDT.G/2025/PN.JKT.PST yang diajukan oleh Mensesneg dan pengelola GBK terhadap PT Indobuildco.
    Hakim memutuskan untuk menerima sebagian perkara ini dan menghukum pengelola Hotel Sultan untuk membayar royalti penggunaan tanah atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) periode 2007-2023 senilai 45.356.473 dollar Amerika Serikat.
    Perseteruan terkait lahan Hotel Sultan sudah terjadi sejak Oktober 2023.
    Saat itu, negara, melalui pengelola GBK, secara resmi mengambil alih pengelolaan lahan tempat Hotel Sultan berdiri.
    Sebelum keputusan ini diambil, pihak GBK sudah berulang kali menyampaikan somasi ke PT Indobuildco untuk mengosongkan lahan, tapi tidak ditanggapi.
    Izin usaha Hotel Sultan dibekukan, tapi operasional hotel masih berlanjut.
    Kemudian, PT Indobuildco resmi mengajukan gugatan melawan negara pada 23 Oktober 2023.
    Menghadapi gugatan ini, Menteri ATR/BPN saat itu, Hadi Tjahjanto memastikan negara tidak akan memperpanjang Hak Guna Bangunan (HGB) kawasan Hotel Sultan oleh perusahaan milik Pontjo Sutowo, PT Indobuildco.
    Dengan demikian, Indobuildco sudah tidak diperkenankan lagi untuk mengoperasikan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.
    “Yang jelas ATR/BPN tidak memperpanjang HGB. Sudah selesai,” kata Hadi, ditemui di Hotel Sheraton, Jakarta, Selasa (31/10/2023).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Raja Juli Nilai Desakan Mundur Hanya Aspirasi, Meski Korban Hilang Tewas Banjir Sumatera 1.354 Orang

    Raja Juli Nilai Desakan Mundur Hanya Aspirasi, Meski Korban Hilang Tewas Banjir Sumatera 1.354 Orang

    GELORA.CO – Hingga hari ke-10 bencana atau Jumat (5/12/2025) jumlah korban meninggal dan hilang banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera sudah 1.354 orang.

    Saat bencana banjir dan longsor ini banyak kayu ukuran besar bentuk gelondongan yang hanyut di pemukiman warga di Aceh, Sumut dan Sumbar.

    Namun hingga kini tak ada pihak yang mau bertanggungjawab atas bencana ini dengan sikap gentleman mengundurkan diri dari jabatannya, termasuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

    Alih-alih memilih mundur, Menhut Raja Juli Antoni malah menyampaikan terima kasih terkait kritikan dan kemarahan yang dilontarkan kepadanya soal banjir Sumatera saat rapat di DPR.

    Ditemui seusai rapat bersama Komisi IV DPR RI, di Senayan, Jakarta, Kamis (4/12), Raja Juli menyebut bahwa dirinya dididik untuk tidak antikritik.

    Ia lantas mengungkapkan bahwa kritikan yang dilontarkan masyarakat lewat media sosialnya tak pernah dihapus. Menurutnya, hal ini jadi motivasi untuknya agar bisa melakukan evaluasi.

    “Saya yakin ya namanya kekuatan itu milik Allah. Dan itu hak preogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi. Saya katakan tadi, kritik netizen yang ditujukan kepada saya, saya tidak pernah hapus,” katanya dalam rekaman video wawancara dengan wartawan seperti dilihat Jumat (5/12).

    Menurutnya desakan mundur terhadapnya itu adalah aspirasi, kemarahan atau ekspektasi dari masyarakat.

    “Itu namanya aspirasi, kemarahan itu, bahkan mungkin harapan, ekspetasi. Monggo, tanggungjawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin. Selanjutnya itu hak preogratif presiden,” ujarnya.

    Didesak Mundur di DPR

    Sebelumnya Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, menyarankan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mundur dari posisinya. Usman mengatakan Raja Juli Tak paham soal kehutanan.

    “Kalau Pak Menteri punya hati nurani apa yang disampaikan kan Wakil Ketua, Pak Ahmad Yohan, yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis akhirnya terjadi,” kata Usman.

    “Sehingga mohon izin teman-teman Komisi IV, saya keras karena saya paling hatinya kasih sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan,” tegasnya lagi.

    Usman dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025) mendesak Raja Juli mundur dari kursi menteri.

    Dia mengatakan semestinya izin pelepasan kawasan hutan di Pulau Sumatera dihentikan total.

    “Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera, seharusnya izin semua disetop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya Ibu Ketua, pohon yang diameter dua meter bisa tumbuh kembali sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu,” kata Usman dalam rapat itu.***

  • Konflik PBNU, Banser Dipaksa Tonton Orang Tuanya Berantem

    Konflik PBNU, Banser Dipaksa Tonton Orang Tuanya Berantem

    GELORA.CO – Polemik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus memanas setelah rangkaian pemecatan antarpejabat struktural. Situasi ini memunculkan dorongan dari sejumlah pihak agar dilakukan islah. Namun, Pengasuh sekaligus pendiri Ponpes Salafi Nahdlatul Ulum, Tangerang, Banten, KH Imaduddin Utsman al-Bantani menegaskan bahwa islah bukan solusi.

    Menurut Kiai Imaduddin, satu-satunya langkah untuk menyelamatkan PBNU adalah dengan menghilangkan sumber masalah. Ia menyatakan secara lugas bahwa para tokoh yang sedang berpolemik harus mundur.

    “Kedua kubu ini, Rais Aam, Ketum, Sekjen itu harus mundur, itu sesuatu yang masuk akal. Kalau kita ingin menyelamatkan NU, ingin kembali melihat NU berwibawa, ya tentu yang menjadi masalah bagaimana NU menjadi kurang berwibawa, bermasalah, mengecewakan, itu yang harus hilangkah,” ujarnya, Jumat (5/12/2025).

    Ia menjelaskan bahwa islah tidak dapat dilakukan begitu saja karena tidak ada mekanisme koreksi dalam usulan tersebut.

    “Maunya yang mengusulkan islah, ya sudah yang berlalu biarlah berlalu, tanpa ada koreksi bagaimana kesalahan itu harus ditindak,” kata Kiai Imaduddin.

    Padahal, menurutnya, dalam islah harus ada evaluasi dan kejelasan pihak mana yang salah serta bagaimana penyelesaiannya.

    Kiai Imaduddin menyinggung rentetan tindakan yang membuat konflik PBNU membesar, mulai dari pemecatan Rais Aam terhadap Ketua Umum, pemecatan Sekjen oleh Ketua Umum, hingga munculnya tuduhan pengelolaan uang secara nonsyariah yang telah menjadi konsumsi publik. Ia menyebut tidak mungkin kedua kubu kembali berjalan bersama tanpa menyisakan masalah.

    “Kalau ini Rais Aam sudah memecat Gus Yahya sebagai ketum, kemudian Gus Yahya memecat Gus Ipul sebagai sekjen, digantikan Amin Said Husni, kemudian ada tuduhan tindakan nonsyariah dalam pengelolaan uang, bahkan sudah keluar ke publik, bahkan beberapa orang ada dugaan menerima lalu lintas dana, tentu ini tentu gak bisa begitu saja islah, kemudian dilupakan karena data-data sudah ada di publik. Enggak bisa kemudian keduanya berjalan bersama-sama lagi seakan-akan tak pernah ada apa-apa,” tegasnya.

    Ia memperingatkan bahwa bila sumber persoalan tidak dihilangkan, masalah akan merembet semakin jauh. “Jika tidak berani mengamputasi sumber penyakitnya maka penyakit akan merambah ke seluruh tubuh,” ujarnya.

    Kiai Imaduddin menyebut kondisi saat ini membuat para kader di akar rumput kebingungan, termasuk Banser. Ia menggambarkan situasi tersebut dengan keras. “Coba di bawah betapa bingungnya saudara-saudara sahabat Banser, misalnya, apa yang harus mereka sikapi melihat orangtuanya ribut. Ada yang ingin menguasai Gedung PBNU, kemarin-kemarin sempat ada dari satu pihak, dan melarang pihak lain, ini memalukan. Anak-anak Banser disuruh melawan orang tua-orangtua seperti ini,” ungkapnya.

    Ia menekankan bahwa pemimpin PBNU seharusnya menjadi teladan, bukan justru menambah keretakan.

    “Orang tua semacam ini harus muhasabah, enggak pantas jadi orang tua. Dan orang tua di NU kalau secara struktur kan bisa diganti. ‘Sudah saya tidak bisa menjadi orangtua, tidak bisa menjadi Rais Aam, tidak bisa menjadi ketum, tidak bisa menjadi sekjen, tidak bisa menjadi bendum, tidak bisa menjadi uswatun khasanah, sudah saya mundur demi NU. Ini lebih bagus daripada harus diturunkan oleh 100 juta warga NU,” katanya.

    Ia mengatakan bahwa jika Rais Aam, Ketua Umum, Sekjen, Bendum, dan Katib Aam memilih mundur, maka sumber masalah dapat dihilangkan. Setelah itu, NU bisa melakukan pemulihan internal.

    “Setelah itu ada recovery, konsolidasi maka NU lebih kuat dari sebelumnya. Kalau sekarang ini walaupun NU tinggal satu tahun, kalau dipaksakan jika mau islah, namanya sudah koreng sulit sembuh. Saya kira untuk islahpun tidak akan bisa berjalan sebagaimana sebelumnya. Orang dalam hatinya sudah ada masing-masing dibuka aib dan kesalahannya,” ungkapnya.

    Menurut Kiai Imaduddin, kondisi kacau di tubuh PBNU berpotensi dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak menginginkan stabilitas NU dan NKRI.

    “Kalau NU sekarang dalam masalah, saya khawatir musuh-musuh NU, musuh-musuh NKRI, akan masuk mengambil kesempatan, kemudian bisa membuat sesuatu yang tidak baik kepada bangsa, kepada NU secara khusus. Jadi saya khawatir jika gonjang ganjing yang tidak produktif di PBNU ini tidak dihentikan,” ujarnya.

    Ia menutup dengan seruan agar persoalan segera diselesaikan agar tidak semakin melebar dan membahayakan organisasi.

  • Polisi Tangkap Pelaku Penipuan Tiket Palsu Konser BLACKPINK Megapolitan 5 Desember 2025

    Polisi Tangkap Pelaku Penipuan Tiket Palsu Konser BLACKPINK Megapolitan 5 Desember 2025

    Polisi Tangkap Pelaku Penipuan Tiket Palsu Konser BLACKPINK
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap seorang pria berinisial OGP yang melakukan penipuan dengan menjual tiket palsu konser
    girl group
    asal Korea Selatan, BLACKPINK di Cimahi, Jawa Barat.
    “Pelaku OGP ditangkap di sebuah kontrakan di Kota Cimahi, Jawa Barat pada 27 November 2025,” kata Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya, AKBP Resa Fiardi Marasabessy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/12/2025).
    Pelaku ditangkap setelah adanya laporan polisi dari korban berinisial ZI yang mengaku telah tertipu tiket yang dijual pelaku senilai Rp 5 juta.
    “Kasus bermula ketika pelaku mengunggah penawaran tiket
    konser BLACKPINK
    melalui akun X miliknya. Korban yang tergiur langsung berkomunikasi dan menyepakati harga,” kata Resa.
    Setelah berkomunikasi dan menyepakati harga, korban diminta mentransfer uang Rp 5 juta ke rekening
    e-wallet
    yang disiapkan oleh pelaku.
    Namun, saat konser digelar pada awal November di Jakarta, korban tidak dapat masuk konser karena tiket yang dibawanya tidak terdaftar di sistem penukaran, selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
    “Aksi penipuan itu diketahui saat korban mencoba menukarkan tiket tersebut dan mendapati bahwa tiket yang dibeli adalah palsu,” ucap Resa.
    Pelaku dijerat Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, serta Pasal 28 ayat 1 tentang ITE dengan ancaman pidana penjara enam tahun penjara.
    BLACKPINK telah melakukan konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) pada 1-2 November 2025.
    Konser bertajuk “2025 World Tour in Jakarta” itu menjadi salah satu agenda musik internasional terbesar di tanah air tahun ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • i2C Jadi Kandidat? Ini Mobil Nasional RI yang Bakal Dijual di Bawah Rp300 Juta

    i2C Jadi Kandidat? Ini Mobil Nasional RI yang Bakal Dijual di Bawah Rp300 Juta

    GELORA.CO – Rencana pemerintah untuk menghadirkan mobil nasional buatan sendiri terus dipersiapkan dengan matang. Bocorannya, mobil tersebut akan dijual ke masyarakat di bawah Rp300 jutaan, segmen ini memang menjadi pasar terbesar industri otomotif tanah air.

    Saat ini mobil-mobil di bawah Rp300 jutaan memang mendominasi pasar. Mulai dari LCGC yang rata-rata berada di bawah Rp200 juta, hingga Low MPV seperti Toyota Avanza yang seluruh variannya masih berada di rentang Rp 200–300 juta.

    Bahkan produsen baru kendaraan listrik pun masuk ke area ini. BYD menawarkan Atto 1 dengan harga tertinggi Rp235 juta, sementara Jaecoo menempatkan SUV listrik barunya di angka tertinggi Rp299,9 juta.

    Harga-harga tersebut yang menjadi acuan pemerintah dalam mendorong lahirnya mobil nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa segmen tersebut akan menjadi patokan utama.

    “Jadi ke depan kita dorong untuk mobil nasional, kami sudah cek di lapangan dari Gaikindo memang sekarang terbesar, market terbesar pangsanya adalah mobil-mobil di bawah Rp300 juta sehingga ini juga yang didorong oleh pemerintah sehingga affordability menjadi tantangan,” ujar Airlangga dikutip dari tayangan Youtube Kadin Indonesia, Kamis, 4 Desember.

    Airlangga juga menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan untuk menyiapkan anggaran khusus dalam pengembangan mobil nasional tersebut. Di sisi lain, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, sempat memberikan kode calon mobil nasionalnya.

    Agus menyebutkan bahwa mobil tersebut sempat dipamerkan di ajang GIIAS 2025. Meskipun, pada akhirnya Presiden Prabowo juga sudah menunjuk PT Pindad untuk memproduksi mobil nasional yang dimulai 2027.

    “Saya udah lihat, waktu itu sudah ditampilkan di GIIAS, GIIAS yang terakhir kemarin. Itu sudah ditampilkan jadi calon mobnas. Itu yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden dalam rapat paripurna kabinet sebetulnya sudah ditampilkan ke publik di dalam GIIAS kemarin,” ujar Agus saat itu.

    Jika menilik pernyataan Agus, maka mobil tersebut mengarah pada Indigenous Indonesia Car, atau i2C Project. SUV listrik I2C Project menuangkan unsur-unsur Indonesia ke dalam mobilnya, seperti momen kemerdekaan 1945, hingga burung garuda.

    SUV listrik konsep tersebut memiliki dimensi panjang 4.910 milimeter, lebar 1.848 mm, tinggi 1.690 mm, dan jarak poros roda depan ke belakang 2.965 mm. Sementara powertrainnya mengandalkan baterai NMC berkapasitas 83,4 kWh yang diklaim bisa berjalan sejauh 617 kilometer berdasarkan pengujian CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle).

  • Usai Teken Surat Tak Sanggup Tangani Banjir, Kini Bupati Aceh Selatan Pergi Umrah bersama Istri

    Usai Teken Surat Tak Sanggup Tangani Banjir, Kini Bupati Aceh Selatan Pergi Umrah bersama Istri

    GELORA.CO – Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS disorot tajam oleh warganet. Betapa tidak, dia memilih melaksanakan ibadah umrah saat masih ada warganya yang harus berjuang di tengah bencana banjir dan tanah longsor di wilayahnya.

    Diketahui, Kabupaten Aceh Selatan dilandar banjir dan tanah longsor pada 11 kecamatan. Akibat bencana banjir itu, Mirwan bahkan sempat membuat surat yang menyatakan ketidaksanggupannya menangani banjir di wilayahnya.

    Namun saat situasi masih belum normal akibat bencana banjir ini, Mirwan justru melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci, memboyong serta keluarganya.

    Tindakan ini sontak memicu kegeraman publik, terutama karena hanya berselang beberapa hari setelah Bupati Mirwan MS menerbitkan surat resmi yang menyatakan ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat bencana.

    Keputusan Mirwan MS pergi umrah ini menjadi sorotan utama. Pasalnya, pada Kamis (27/11), Bupati telah menerbitkan surat bernomor 360/1315/2025 yang isinya adalah surat ketidaksanggupan penanganan tanggap darurat banjir dan longsor.

    Lima hari setelah surat itu keluar, tepatnya Selasa (2/12), Mirwan MS justru terekam sudah berada di Tanah Suci. Ironisnya, saat keberangkatan itu, masih ada warga di kawasan Trumon yang harus bertahan di tenda pengungsian.

    Kabar mengenai keberangkatan umrah ini mencuat dan langsung viral di Banda Aceh pada Kamis (4/12/2025), setelah sebuah unggahan dari agen travel umrah @almisbahtravel_aceh tersebar luas.

    Foto Mirwan MS dan istrinya berpose di Tanah Suci diunggah dengan keterangan yang mengisyaratkan bahwa perjalanan umrah ini bertepatan dengan momen ulang tahun sang istri.

    “Barakallah fii umrik ibu @devinafisahmirwan.official. Terima kasih telah mempercayakan perjalanan umroh bersama almisbah. Semoga menjadi umrah mabrur dan segala hajat dikabulkan,” tulis akun tersebut.

    Aksi Bupati Mirwan MS ini membuat warganet geram. Dalam kolom komentar akun @lambe_turah, netizen meluapkan kekesalan mereka.

    Mayoritas menilai tindakan tersebut menunjukkan tidak adanya rasa empati atau nirempati kepada rakyat yang sedang kesusahan akibat bencana. Komentar-komentar pedas pun membanjiri media sosial:

    “Sepertinya bencana paling besar Indonesia bukan tanah longsor atau banjir, tapi punya pemimpin yg gak ada empati dan hanya memikirkan diri sendiri,” tulis @miqbal*.

    Warganet lain juga menyinggung soal prioritas seorang pejabat publik. “Padahal umroh itu bukan suatu kewajiban, tapi pejabat mengurus rakyatnya hukumnya wajib,” kata @orie_mu*.

    Bahkan ada yang menghubungkan aksi ini dengan klarifikasi sebelumnya dari Bupati:

    “Oh ini yg bilang gasanggup tanganin banjir sambil nangis, abis itu ngerayain ultah istri sambil umroh?,” ucap @abilhaqre*.

    Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS akhirnya membuat unggahan yang mengisyaratkan klarifikasi pada Jumat (5/12). Dalam keterangannya, ia mengklaim telah meninjau lokasi bencana beberapa hari sebelum keberangkatannya.

    Menurut Bupati, kondisi di lapangan sudah jauh lebih baik. “Alhamdulillah, empat hari lalu saya turun langsung ke lokasi banjir di Trumon. Keadaan sudah lebih baik dan tidak separah daerah lain. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT,” tulis Mirwan MS.

    Sebagai informasi, Mirwan MS merupakan Bupati Aceh Selatan terpilih untuk periode 2025–2029. Sebelum menjabat, pria kelahiran Pelumat, 9 Maret 1975 ini dikenal memiliki latar belakang panjang di dunia usaha dan organisasi.

  • Polisi Belum Tahan WN China yang Tabrak Mahasiswi hingga Tewas di Semarang

    Polisi Belum Tahan WN China yang Tabrak Mahasiswi hingga Tewas di Semarang

    GELORA.CO – Polrestabes Semarang belum menahan Wu Lili, WNA perempuan asal China yang menabrak seorang mahasiswi di Kota Semarang hingga tewas. Wu Lili diduga menyetir dalam kondisi mabuk.

    Kenapa ia belum ditahan?

    Kasat Lantas Polrestabes Semarang, AKBP Yunaldi, menjelaskan pihaknya masih mengumpulkan alat bukti dan mengambil keterangan para saksi terkait insiden ini.

    “Lagi kita kumpulkan alat bukti dan saksi-saksi. Jadi belum kita tahan. Nanti kita gelarkan hasil olah TKP-nya,” ujar Yunaldi saat dihubungi wartawan, Jumat (5/12).

    Namun, Wu Lili kooperatif saat diperiksa. Polisi menyebut, mereka hanya terkendala bahasa.

    “Sejauh ini kita minta BAP kooperatif, kita hadirkan translator. Pakai bahasa China, bahasa Indonesianya kurang lancar,” jelas dia.

    Soal dugaan Wu Lili mabuk saat menyetir, polisi belum mengonfirmasi. 

    “(Mabuk?) Hasil rumah sakitnya belum keluar. (Hasil pemeriksaan mengamuk kenapa?) Itu bukan bidang saya,” sebut dia.

    Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak imigrasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan Wu Lili bekerja di Indonesia.

    “Kita sudah koordinasi dengan imigrasi, kita kontak juga kedutaannya supaya tahu,” kata Yunaldi.

    Insiden nahas itu terjadi di Kalibanteng tepatnya Jalan Abdulrahman Saleh dekat Warung Burjo Kota 02, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang pada Rabu (3/12) sekitar pukul 22.15 WIB.

    Wu Lili yang mengendarai mobil Hyundai Creta diduga sedang dalam pengaruh minuman keras, menabrak pemotor Honda Beat dan PCX yang melaju dari arah berlawanan.

    Motor itu dikemudikan oleh Putri, warga Semarang Barat. Akibat tabrakan itu, Putri mengalami luka parah dan langsung diberi penanganan medis. Namun, ia meninggal dunia saat sedang ditangani.

    Wu Lili diamankan warga usai tabrakan itu terjadi. Ia mengamuk, dan insiden itu direkam oleh warga dan jadi viral di media sosial. Polisi juga datang untuk menenangkan WNA itu.

  • Jadi Bulan-bulanan Netizen, Erick Thohir Jelaskan Maksud Bantuan Alat Olahraga untuk Korban Bencana

    Jadi Bulan-bulanan Netizen, Erick Thohir Jelaskan Maksud Bantuan Alat Olahraga untuk Korban Bencana

    GELORA.CO – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan pemberian bantuan berupa perangkat alat olahraga kepada korban bencana di Sumatera dilakukan pada tahap pasca bencana bukan saat masa tanggap darurat.

    Ia menepis anggapan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memberikan bantuan alat olahraga di tengah kondisi darurat. Potongan pernyataan Erick soal bantuan alat olahraga di saat darurat bencana jadi bulan-bulanan netizen di linimasa media sosial.

    “Kan saya sudah bilang, bahwa Kemenpora itu akan membantu korban pada saat pascabencana. Cuma kalau tiba-tiba ada yang edit-edit, jadi hoax dibilang saat ini, ya saya nggak bisa bicara apa-apa,” ujar Erick jelang pelepasan kontingen Sea Games Ke-33 Thailand di Halaman Istana Merdeka, Jumat, 5 Desember dilansir ANTARA.

    Erick mengatakan dalam pernyataan resminya yang juga dilengkapi dengan video, Kemenpora berkomitmen untuk membantu pemulihan melalui penyediaan perangkat olahraga.

    Menurutnya, bantuan tersebut dinilai relevan untuk mengembalikan aktivitas masyarakat dan meningkatkan kesehatan pasca bencana.

    Erick menyebut rencana ini telah dikoordinasikan bersama dengan beberapa kementerian terkait.

    “Saya waktu itu bicara sama Menko saya, kan nanti setelah pasca bencana baru kelihatan titik-titiknya yg perlu bantuan di mana saja. Di situ saya bilang juga kemarin ada Pak Tito (Menteri Dalam Negeri), kita juga akan berkoordinasi dengan Menteri PU (Dody Hanggodo). Jadi titik-titik yang tepat baru kita bisa bantu ya,” jelas Erick.

    Kemenpora akan menyalurkan bantuan sesuai tugas dan fungsi berupa alat-alat olahraga setelah pemulihan dampak bencana.

    Menpora tidak menyebutkan bantuan alat olahraga yang akan disalurkan namun dia memastikan alat-alat olahraga tersebut merupakan produk buatan Indonesia.

    Rencana bantuan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam pertemuan mereka untuk penandatanganan nota kesepahaman atau MoU terkait pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga pusat dan daerah.

  • Hakim MK Sindir Kepala BNPB yang Ucapannya Bikin Heboh: Diseleksi Benar atau Tidak?

    Hakim MK Sindir Kepala BNPB yang Ucapannya Bikin Heboh: Diseleksi Benar atau Tidak?

    GELORA.CO  – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menyoroti pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengenai bencana di Sumatra. Suharyanto sebelumnya sempat menyebut bencana Sumatra hanya mencekam di media sosial

    Saldi mempertanyakan mekanisme seleksi perwira TNI yang ditempatkan di kementerian atau lembaga (K/L). Dia ingin tahu apakah proses penempatan perwira tersebut sudah berjalan sesuai standar.

    Pernyataan itu disampaikan Saldi Isra dalam sidang lanjutan perkara 197/PUU-XXIII/2025 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI. Sidang tersebut turut menghadirkan perwakilan pemerintah, salah satunya dari Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej.

    Eddy menjelaskan bahwa penempatan perwira TNI ke K/L dilakukan atas permintaan pimpinan lembaga, bukan dari inisiatif TNI. Dia juga menyebut ada proses seleksi internal sebelum perwira ditempatkan di luar institusi militer.

    Penjelasan itu langsung ditanggapi oleh Saldi Isra. “Tolong kami juga dijelaskan mekanisme seleksi seperti yang diceritakan oleh Pak Wamen tadi,” ujarnya.

    Saldi kemudian mengaitkan hal tersebut dengan pernyataan Kepala BNPB Suharyanto yang sempat menyebut bencana Sumatra hanya mencekam di media sosial. Pernyataan itu viral dan menuai kritik publik.

    “Saya ini sebetulnya agak merasa sedih juga pernyataan seorang perwira tinggi soal bencana di Sumatera Barat itu,” kata Saldi.

    Saldi menyoroti kualitas seleksi perwira yang ditempatkan di lembaga sipil, mengingat pernyataan tersebut keluar dari pejabat setingkat kepala badan.

    “Ini memang diseleksi secara benar atau tidak itu? Masa bencana dikatakan hanya ributnya di medsos saja,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Kepala BNPB Suharyanto telah meminta maaf kepada Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu setelah melihat langsung kondisi banjir di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Minggu (30/11/2025). Dia mengaku tidak menyangka dampak bencana sebesar itu.

    “Saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf Pak Bupati. Ini, bukan berarti kami tidak peduli begitu,” ujar Suharyanto.

    BNPB memastikan tetap hadir membantu masyarakat terdampak banjir di Tapanuli Selatan maupun wilayah lain yang mengalami bencana