Xcloud.id

partai: Gelora

  • Mantan Intelijen Kolonel Sri Radjasa Buka Suara soal Ijazah Jokowi: Bukan Cetakan UGM

    Mantan Intelijen Kolonel Sri Radjasa Buka Suara soal Ijazah Jokowi: Bukan Cetakan UGM

    GELORA.CO – Polemik ijazah mantan Prsiden Joko Widodo alias Jokowi masih terus memanas

    Para pihak yang dilaporkan Jokowi ke polisi justru semakin yakin bahwa mantan orang nomor satu di Indonesia pada 2014-2024 ini benar-benar berbohong soal ijazah.

    Di sisi lain, seiring waktu, mulai bermunculan ‘orang-orang baru’ yang turut berbicara soal ijazah Jokowi

    Ada nama politisi Beathor Suryadi yang sempat membuat geger lantaran menyebut ijazah Jokowi diduga dibuat di Pasar Pramuka, Jakarta Timur.

    Sementara itu, Dokter Tifauzia Tyassuma atau akrab disapa dokter Tifa mengaku usai Polda Metro menaikkan laporan yang dibuat Jokowi ke tahap penyidikan, makin banyak pihak yang buka suara.

    Misalnya, kata Tifa, sejumlah mahasiswa UGM dengan angkatan sama atau berselisih beberapa tahun dengan tahun yang diklaim Jokowi, telah mengirimkan dokumen berupa ijazah hingga transkip nilai kepadanya.

    Dan Tifa makin yakin jika ijazah Jokowi tidak asli

    Di sisi lain, kemunculan seorang purnawirawan bernama Kolonel Inf. (Purn.) Sri Radjasa Chandra langsung menjadi perhatian

    Pasalnya, Sri Radjasa memberikan penguatan bahwa ijzah Jokowi tidak dibuat oleh pihak UGM

    Menurut Sri Radjasa Chandra, ijazah Jokowi diduga dicetak tahun 2012 atau 2014.

    Sri Radjasa Chandra sendiri adalah seorang mantan intelijen negara

     Dia menceritakan Pasar Pramuka di Jakarta Timur yang disebut-sebut sebagai tempat pembuatan ijazah Jokowi.

    Adapun dugaan adanya kaitan antara ijazah Jokowi dan Pasar Pramuka itu awalnya diungkap oleh Beathor Suryadi, seorang politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Sri Radjasa mengklaim Pasar Pramuka memang menjadi lokasi pembuatan banyak dokumen palsu, termasuk ijazah.

    “Ahlinya (pembuatan ijazah palsu) ada di belakang kios-kios itu,” kata Sri Radjasa dalam video yang diunggah di kanal YouTube Forum Keadilan pada hari Kamis, (10/7/2025) mengutip Tribunnews.com.

    Menurut Sri Radjasa, pada tahun 1990-an tarif pembuatan ijazah palsu universitas swasta yang tidak terkenal sudah mencapai Rp8 juta.

    Tarif pembuatan ijazah negeri akan berbeda lagi.

     Lalu, dia menduga ijazah Jokowi memang palsu.

    “Jadi ketika Pak Beathor mengatakan bahwa ada kaitan Pasar Pramuka, dan kemudian saya teliti beberapa hal tentang kepalsuan ijazah itu (ijazah Jokowi), saya sekarang sudah yakin bahwa itu palsu,” ujarnya.

    Mantan intel itu mengaku juga pernah berdiskusi dengan pakar forensik digital Rismon Sianipar yang berulang kali menuding ijazah Jokowi palsu.

    Kata dia, ada keterlibatan kekuasaan untuk menutupi dugaan ijazah palsu.

    “Bahkan rekam jejak ijazah ini hilang, seperti misalnya skripsi, terus kemudian lembar penilaian. Artinya semakin memperkuat bahwa ini palsu.”

    Dia juga meyakini mantan Wamendes PDTT Paiman Raharjo berada di balik pembuatan ijazah palsu Jokowi.

    “Saya dapat informasi dari teman-teman Pasar Pramuka bahwa di situ ada Paiman, relawan Sedulur Jokowi, yang kemudian mendapat jabatan wamen,” ujarnya.

    “Begitu saya angkat masalah ini, begitu kelabakannya Paiman.”

    Lalu, dia menyindir Jokowi yang enggan menunjukkan ijazah aslinya sehingga kasusnya berlarut-larut.

    Padahal, menurut Sri Radjasa, kasus ijazah itu bisa cepat selesai jika Jokowi bersedia menunjukkan ijazahnya.

    Mengenai kapan pembuatan ijazah Jokowi yang diduga palsu itu, Sri Radjasa menduga ijazah itu dibuat pada tahun 2012 atau 2014.

  • Kapolri, UAS, dan Rocky Gerung Bertemu di Pondok Pesantren

    Kapolri, UAS, dan Rocky Gerung Bertemu di Pondok Pesantren

    GELORA.CO –  Sebuah pertemuan sarat makna dan kehangatan terjadi di Pondok Pesantren Nurul Azhar, Pekanbaru, Riau, Sabtu (12/7/2025). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersilaturahmi langsung dengan Ustaz Abdul Somad (UAS) dan akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung.

    Dalam kunjungan tersebut, Kapolri menegaskan pentingnya sinergi antara ulama dan umara demi menjaga persatuan serta mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Ia juga membuka ruang kritik terhadap institusinya.

    “Kami ingin dikritik, dikoreksi, karena kami ingin institusi ini terus membaik dan benar-benar dirasakan kehadirannya oleh masyarakat,” ujar Kapolri dalam keterangannya, Minggu (13/7/2025).

    Kapolri menyebut pertemuan itu sebagai bentuk takdir persaudaraan yang mempertemukan mereka dalam semangat kebangsaan.

    “Hari ini kami mendapatkan sahabat dan saudara baru. Musuh satu terlalu banyak, tapi teman seribu masih kurang. Maka pertemuan seperti ini sangat berharga untuk membangun ikatan hati demi negeri ini,” tuturnya.

    Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keberagaman dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika.

    “Keberagaman yang disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah kekuatan bangsa kita,” tegasnya.

    UAS: Beda Itu Biasa, Persaudaraan Tetap Nomor Satu

    Ustaz Abdul Somad menyambut hangat kedatangan Kapolri. Ia mengingat kembali hubungannya dengan kepolisian yang terjalin sejak lama, bahkan saat dirinya baru kembali dari Maroko pada 2008.

    “Besi bukan sebarang besi, besi yang dipakai untuk membelah kayu. Polisi bukan sembarang polisi, tapi polisi yang peduli kepada pohon kayu. Inilah dia Pak Herry,” ucap UAS disambut tepuk tangan para hadirin.

    UAS menekankan pentingnya menjunjung persaudaraan meski berbeda pandangan.

    “Orang Indonesia kalau sudah bersaudara, kadang tak siap berbeda. Kalau sudah berbeda, enggak mau bersaudara. Tapi hari ini, kita buktikan bahwa kita bisa berbeda dan tetap bersaudara,” katanya.

    Di akhir sambutan, UAS mendoakan kelancaran tugas Kapolri.

    “Ahlan Wasahlan. Ahlan artinya saudara, Sahlan artinya mudah. Bapak kami anggap saudara, dan semoga semua urusan Bapak dimudahkan Allah SWT,” tuturnya.

    Rocky Gerung: Persahabatan dalam Perbedaan

    Rocky Gerung turut memberikan refleksi filosofis dalam forum tersebut. Ia menggarisbawahi bahwa perbedaan nilai dan gagasan justru dapat melahirkan hubungan yang tulus.

    “Persahabatan yang paling jujur adalah dalam perbedaan,” ujar Rocky.

    Ia juga memuji inisiatif Green Policing yang sedang dikembangkan Polda Riau sebagai bentuk nyata kontribusi institusi hukum terhadap pelestarian lingkungan.

    “Kapolda tidak hanya menanam jagung, tapi juga menanam harapan. Dia menanam kaki-kaki anak muda Riau agar mereka bisa berlari menyongsong masa depan,” ucapnya.

    Acara ini juga dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi Polri, antara lain Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo. As SDM Kapolri Irjen Anwar, Kadivpropam Polri Irjen Abdul Karim, dan Kadivhumas Polri Irjen Sandi Nugroho.

    Lalu, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho, Kapolda Riau Irjen Hery Heryawan, serta Gubernur Riau Abdul Wahid.

    Pertemuan ini bukan hanya menjadi simbol persatuan, tetapi juga ruang dialog yang konstruktif antara elemen negara, agama, dan intelektual.

  • Jadi Komisaris BUMN, Video Ade Armando Sebut Prabowo Emosional Kembali Beredar

    Jadi Komisaris BUMN, Video Ade Armando Sebut Prabowo Emosional Kembali Beredar

    GELORA.CO – Politisi PSI, Ade Armando tak henti-hentinya menjadi sorotan publik. Baru-baru ini, ia ditunjuk menjadi komisaris PT PLN Nusantara Power.

    Penunjukan Ade Armando di anak usaha BUMN setrum ini pun cukup mengejutkan lantaran terjadi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selama ini, ia dikenal sebagai pendukung garis keras Joko Widodo, bukan Prabowo.

    Bahkan jelang Pilpres 2024, Ade Armando sempat mengalihkan dukungan kepada capres Ganjar Pranowo. Di tahun 2023 silam, Ade Armando membuat sebuah video berjudul “Enam alasan mengapa saya tidak mungkin mendukung Prabowo”.

    Tak lama setelah video itu terpublikasi, Ade Armando belok mendukung Prabowo sejalan dengan sikap partainya, yakni PSI.

    Belakangan, cuplikan video Ade Armando yang menjabarkan alasan tidak mendukung Prabowo kembali beredar. Peredaran video ini cukup masif setelah ia ditunjuk sebagai komisaris PLN NP.

    Salah satunya diunggah akun TikTok @lobangterang3 pada 7 Juli 2025, atau tak lama setelah ditunjuk jadi Komisaris PLN NP. Dalam video tersebut, Ade Armando mengurai satu persatu alasan tidak mendukung Prabowo kembali dipublikasi. 

    Mayoritas alasan Ade Armando cenderung menilai negatif Prabowo, mulai dari menyinggung pelanggaran HAM di akhir orde baru. Ade Armando secara gamblang menyebut ada perintah Prabowo kepada anak buah untuk menculik belasan aktivis mahasiswa.

    Ade Armando juga menyinggung hubungan Prabowo dengan keluarga Cendana, dalam hal ini Presiden kedua RI, Soeharto. Melalui Prabowo, Ade Armando menyebut potensi kebangkitan keluarga Cendana tidak bisa diabaikan.

    “Ketidakstabilan emosional dan mungkin ketidakstabilan jiwa Prabowo. Prabowo dikenal sebagai tokoh yang tak mampu mengendalikan emosi,” jelas Ade Armando dalam potongan video yang dikutip redaksi, Minggu, 13 Juli 2025.

    Sontak, kembali beredarnya video ini menuai beragam respons warganet dan mempertanyakan alasan penunjukan Ade Armando sebagai komisaris BUMN setrum.

    “Yang begini dikasih jabatan. Ini musuh dalam selimut Pak Prabowo,” tulis akun Suyatno.

    “Kenapa hari ini justru menjadi Komisaris? Itu mungkin karena Prabowo masih tersandera sama Jokowi,” balas akun Darma.

    Komentar menggelitik juga turut ditulis warganet. Salah satunya akun Mulut Keladi yang menduga ada misi lain di balik penunjukan Ade Armando sebagai komisaris agar bisa mudah digaruk KPK.

    “Mungkin dibiarkan jadi komisaris agar nanti langsung di cek KPK,” tulisnya.

  • Tolong Jangan Jadikan Anak Saya Kambing Hitam!

    Tolong Jangan Jadikan Anak Saya Kambing Hitam!

    GELORA.CO  – Di tengah pusaran kasus kematian Brigadir Nurhadi di Gili Trawangan, nama Misri Puspita Sari muncul sebagai salah satu dari tiga tersangka. 

    Namun di balik sorotan hukum dan pemberitaan terkait 2 tersangka lain, ada sisi lain dari Misri yang nyaris luput dari perhatian publik.

    Misri bukan sekadar nama dalam daftar tersangka tapi bagi  ibunya, Lita Krisna, Misri adalah anak sulung yang tangguh, penuh pengorbanan, dan tulang punggung keluarga sejak remaja.

    “Misri sejak kecil sudah mandiri. Dia pernah jadi Duta OJK, ikut ajang kepemimpinan pelajar nasional, dan mewakili Provinsi Jambi. Tapi dia pilih kerja, banting tulang demi keluarga, apalagi setelah ayahnya meninggal,” ujar Lita kepada Tribun Jambi.

    Menolak Beasiswa, Demi Sekolahkan Adik

    Lahir sebagai anak pertama dari enam bersaudara, Misri memikul tanggung jawab besar sejak usia muda.

    Saat teman-teman sebayanya mengejar mimpi kuliah dan beasiswa, Misri justru memilih jalan berbeda.

    Ia menolak beasiswa yang ditawarkan, dan memutuskan bekerja demi membiayai pendidikan adik-adiknya.

    “Dia pikir, lebih baik adik-adiknya sekolah tinggi. Dia rela kerja keras dari pagi sampai malam, asal keluarga bisa bertahan,” kenang Lita.

    Setelah merantau ke Jakarta, Misri tetap menjaga komunikasi intens dengan keluarga.

    Ia rutin menelepon sang ibu setiap hari.

    Ketika mendapat tawaran pekerjaan di Lombok, Misri tak mengambil keputusan sendiri. Ia tetap meminta izin dan restu.

    “Dia telepon minta pendapat. Katanya lumayan untuk biaya sekolah TK dan kuliah adik-adiknya. Jadi saya izinkan,” ujar Lita.

    Namun semua berubah sejak kabar penetapan tersangka datang.

    Lita mengaku kaget bukan kepalang ketika menerima surat pemanggilan dari kepolisian yang dikirim lewat jasa ekspedisi, bukan langsung oleh aparat.

    “Kami tahu dari surat yang diantar ekspedisi. Itu pun diterima oleh tante Misri. Saya bingung, ini kasus besar, kenapa prosedurnya seperti itu?” katanya.

    Tangis di Ujung Telepon, Lalu Hilang Kontak

    Tak lama setelah itu, Misri sempat menghubungi ibunya.

    Suaranya terdengar gemetar, penuh tangis.

    Di ujung telepon, ia menyampaikan kabar bahwa dirinya telah resmi ditetapkan sebagai tersangka.

    “Misri bilang, dia cuma nolong korban. Tapi sekarang dia yang kena. Saya bilang, kalau memang tidak bersalah, hadapi dengan kepala tegak. Tapi setelah itu, HP-nya disita. Sekarang saya hanya bisa komunikasi lewat pengacaranya,” tutur Lita dengan mata berkaca-kaca.

    Misri Jadi Tumbal?

    Lita menilai sorotan media dan aparat terlalu fokus kepada anaknya, sementara dua tersangka lain tidak mendapatkan eksposur serupa.

    Ia mempertanyakan mengapa hanya foto Misri dan Kompol I Made Yogi yang tersebar luas di media, sementara satu tersangka lain, Ipda Haris, nyaris tak terdengar.

    “Kenapa hanya anak saya dan Kompol Yogi yang fotonya beredar? Padahal Ipda Haris juga tersangka. Jangan jadikan anak saya tumbal!” tegasnya.

    Ia juga meragukan kemampuan fisik Misri untuk melakukan kekerasan seperti yang digambarkan dalam kondisi jasad Brigadir Nurhadi.

    “Saya lihat di berita, lehernya patah, lidah retak, memar di sekujur tubuh. Badan Misri kecil, bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu sendirian?” ujarnya heran.

    Kini, di tengah tekanan psikologis dan keterbatasan ekonomi, Lita hanya bisa berharap keadilan berpihak pada kebenaran. 

    Ia ingin proses hukum dijalankan secara transparan, tanpa memihak dan tanpa pengorbanan sepihak.

    “Tolong usut secara adil. Jangan hanya anak saya yang dijadikan kambing hitam. Semua tersangka harus diperlakukan setara,” pintanya lirih.

    Sebagai warga Jambi, Lita juga berharap perhatian dari pemerintah daerah.

    Ia mengingatkan bahwa Misri dulu pernah mengharumkan nama Provinsi Jambi lewat berbagai prestasi.

    “Saya ingin sekali menjenguk Misri ke Lombok. Tapi apa daya, tidak punya biaya. Saya hanya bisa berdoa dan berharap bantuan,” ucapnya

  • Arti Pemulihan Nama Baik yang Diminta Jokowi atas Kasus Ijazah Palsu, Adakah Aturan Hukumnya?

    Arti Pemulihan Nama Baik yang Diminta Jokowi atas Kasus Ijazah Palsu, Adakah Aturan Hukumnya?

    GELORA.CO  – Kuasa hukum Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara menyampaikan bahwa kliennya berharap nama baiknya dipulihkan buntut dari tudingan ijazah palsu yang resmi naik ke tahap penyidikan oleh Polda Metro Jaya.

    “Dengan upaya hukum tersebut, Pak Jokowi mengharapkan nama baiknya dipulihkan dan keaslian ijazah dikukuhkan pengadilan,” kata Rivai saat dikonfirmasi, Minggu (13/7/2025).

    Kasus tudingan ijazah palsu ini telah ramai dibahas dalam beberapa bulan terakhir. 

    Menanggapi hal tersebut, pihak Jokowi selalu membantah isu yang beredar hingga pada akhirnya memutuskan untuk rencana pelaporan pencemaran nama baik serta penyebaran berita bohong.

    Dengan masuknya kasus ini ke tahap penyidikan, aparat penegak hukum akan menelusuri lebih dalam siapa pihak yang menyebarkan tudingan tersebut dan apakah ada motif politik atau kepentingan lain di baliknya.

    Sebenarnya apakah yang dimaksud dengan pemulihan nama baik?

    Dikutip dari laman resmi peraturan.bpk.go.id, pemulihan nama baik telah diatur dalam Undang-Undang No.8  Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Bab I Pasal I ayat 23.

    Ayat tersebut berbunyi “Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini. Pemulihan nama baik merupakan upaya untuk mengembalikan reputasi seseorang yang telah tercemar akibat perbuatan melawan hukum seperti pencemaran nama baik.”

    Adapun mengenai hukuman atas tindakan pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 310-321 Bab XVI tentang Penghinaan dikutip dari jdih.mahkamahagung.go.id.

    Pasal 310 menjelaskan mengenai jumlah hukuman penjara dan denda yang didapat jika terbukti melakukan tindakan penghinaan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.

    Pada ayat 1 disebutkan bahwa “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

    Pada ayat 2 hukuman yang didapat akan berbeda jika tindakan dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan secara umum.

    Ayat tersebut berbunyi  “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

    Ayat terakhir menjelaskan bahwa jika dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri maka tidak dianggap pencemaran.

    Bunyi ayat 3 adalah “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”

    Untuk keterangan lebih lengkap mengenai pasal-pasal berikutnya dapat diakses melalui laman resmi jdih.mahkamahagung.go.id.

  • Petugas yang Putar Suara Tak Pantas di Speaker GBK Ditegur Keras dan Dievaluasi Megapolitan 13 Juli 2025

    Petugas yang Putar Suara Tak Pantas di Speaker GBK Ditegur Keras dan Dievaluasi Megapolitan 13 Juli 2025

    Petugas yang Putar Suara Tak Pantas di Speaker GBK Ditegur Keras dan Dievaluasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Manajemen Pusat Pengelolaan Komplek
    Gelora Bung Karno
    (PPK-
    GBK
    ) memberikan teguran keras terhadap petugas yang memutar audio tak pantas di pengeras suara area GBK.
    “Petugas telah diberikan teguran keras dan dalam evaluasi,” tulis PPK-GBK dalam keterangannya melalui akun Twitter @love_GBK, Minggu (13/7/2025).
    Manajemen PPKGBK mengakui adanya kelalaian petugas dalam memutar audio. Oleh karenanya, manajemen menyampaikan permohonan maaf. 
    “Hasil evaluasi internal menyimpulkan bahwa kejadian ini berasal dari kelalaian petugas yang memutar salah satu playlist bebas hak cipta (
    no copyright
    ) tanpa melakukan pengecekan menyeluruh,” tulis PPK-GBK.
    Seluruh
    playlist
    audio juga disebut telah diulas ulang. Ke depan, hanya
    playlist
    kurasi resmi yang diperbolehkan digunakan ke depannya.
    “Sistem pemutaran audio kini diperketat, hanya dapat diakses oleh personel terverifikasi,” tulis PPK-GBK.
    Terakhir, pihak manajemen berjanji mengawasi konten dan memberikan pelatihan kedisiplinan teknis yang juga diperbarui untuk mencegah kejadian serupa.
    “Kami memahami bahwa GBK adalah ruang publik yang dihormati dan digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk anak-anak dan keluarga. Kami menyesalkan kejadian ini dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan secara menyeluruh,” tulis manajemen.
    Sebelumnya, sebuah video yang menunjukkan
    speaker
    di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) mengeluarkan suara desahan wanita viral di media sosial.
    Dalam video yang diunggah Instagram @info_jabodetabek, salah satu pengunjung merekam suara speaker tersebut dari tempat parkir. Sementara,
    speaker
    terpasang di tiang tepi taman GBK.
    “Sebuah kejadian tak biasa terjadi di Gelora Bung Karno,
    Jakarta
    . Seorang pengunjung merekam momen ketika speaker umum di area tersebut, yang biasanya memutar musik dan pengumuman, tiba-tiba mengeluarkan suara aneh yang mengundang perhatian para pengunjung yang sedang berolahraga maupun melintas,” tulis akun @info_jabodetabek.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini Dia Nur Afifah Balqis, Wanita Cantik yang Jadi Koruptor Termuda di Indonesia

    Ini Dia Nur Afifah Balqis, Wanita Cantik yang Jadi Koruptor Termuda di Indonesia

    GELORA.CO – Nama Nur Afifah Balqis kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet.

    Perempuan muda asal Balikpapan, Kalimantan Timur, ini viral di media sosial usai dijuluki sebagai koruptor termuda di Indonesia. 

    Di usianya yang baru 24 tahun saat itu, ia telah resmi mendekam di balik jeruji besi akibat keterlibatannya dalam kasus korupsi besar bersama seorang kepala daerah.

    Nur Afifah yang merupakan mantan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan, dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan, serta denda sebesar Rp 300 juta, subsider 4 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda. Putusan tersebut dibacakan pada Senin, 26 September 2022.

    Saat ini, perempuan yang dulu dikenal aktif di media sosial itu menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggarong, Kalimantan Timur. 

    Ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan mantan Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas’ud, yang juga divonis 5 tahun 6 bulan penjara, serta denda dengan nilai yang sama.

    Kasus korupsi yang menjerat Nur Afifah bukan perkara kecil. Ia dan Abdul Gafur Mas’ud terbukti menerima suap dari berbagai proyek pengadaan barang dan jasa serta pengurusan perizinan di lingkungan Pemkab PPU untuk periode 2020–2022.

    Jumlah uang suap yang diterima mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp 5,7 miliar.

    Dalam persidangan, majelis hakim menyatakan bahwa Nur Afifah melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Ia juga terbukti melanggar sejumlah pasal dalam KUHP, antara lain Pasal 18, Pasal 55 ayat (1) ke-1, dan Pasal 64 ayat (1).

    Siapa Nur Afifah Balqis?

    Karier Nur Afifah di dunia politik terbilang cukup melesat. Lahir pada tahun 1997 di Kota Balikpapan, ia mulai bergabung dengan Partai Demokrat di usia muda dan langsung dipercaya memegang posisi penting sebagai bendahara umum DPC Demokrat Balikpapan.

    Ia dikenal cukup dekat dengan Abdul Gafur Mas’ud, yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPC Demokrat Balikpapan sekaligus Bupati Penajam Paser Utara.

    Kedekatan politik itu kemudian merembet ke dalam urusan keuangan. Dalam sidang terungkap bahwa Abdul Gafur kerap menggunakan ATM milik Nur Afifah untuk menerima uang suap dan melakukan berbagai transaksi mencurigakan.

    Tak hanya itu, Afifah juga diminta untuk mengelola dana operasional pribadi Abdul Gafur yang tersebar di beberapa rekening. Artinya, keterlibatannya tidak sekadar administratif, tapi aktif dalam aliran dana hasil korupsi.

    Dengan kekayaan yang di atas rata-rata gadis di usianya, Afifah bisa hidup mewah. 

    Sebelum ditangkap KPK, perempuan yang memiliki hobi traveling itu aktif di media sosial dan membagi konten, termasuk kegiatan Partai Demokrat melalui akun Instagramnya @nafgis_.

    Dia pernah mengunggah foto bersama Abdul Gafur di depan sebuah mobil BMW pada 20 Desember 2021. (*)

  • Pengelola Akui Petugas Lalai Putar Suara Tak Pantas di Speaker GBK Megapolitan 13 Juli 2025

    Pengelola Akui Petugas Lalai Putar Suara Tak Pantas di Speaker GBK Megapolitan 13 Juli 2025

    Pengelola Akui Petugas Lalai Putar Suara Tak Pantas di Speaker GBK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Manajemen Pusat Pengelolaan Komplek
    Gelora Bung Karno
    (PPK-
    GBK
    ) mengakui adanya kelalaian petugas yang memutar audio tak pantas di pengeras suara area GBK.
    “Hasil evaluasi internal menyimpulkan bahwa kejadian ini berasal dari kelalaian petugas yang memutar salah satu
    playlist
    bebas hak cipta (
    no copyright
    ) tanpa melakukan pengecekan menyeluruh,” tulis PPK-GBK dalam keterangannya melalui akun Twitter @love_GBK, Minggu (13/7/2025).
    Menyusul kejadian tersebut, manajemen PPK-GBK menyampaikan permohonan maaf. Pihak manajemen juga memberikan teguran keras evaluasi terhadap petugas terkait.
    Seluruh
    playlist
    audio juga disebut telah diulas ulang. Ke depan, hanya
    playlist
    kurasi resmi yang diperbolehkan digunakan ke depannya.
    “Sistem pemutaran audio kini diperketat, hanya dapat diakses oleh personel terverifikasi,” tulis PPK-GBK.
    Terakhir, pihak manajemen berjanji mengawasi konten dan memberikan pelatihan kedisiplinan teknis yang juga diperbarui untuk mencegah kejadian serupa.
    “Kami memahami bahwa GBK adalah ruang publik yang dihormati dan digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk anak-anak dan keluarga. Kami menyesalkan kejadian ini dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan secara menyeluruh,” tulis manajemen.
    Sebelumnya, sebuah video yang menunjukkan speaker di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) mengeluarkan suara desahan wanita viral di media sosial.
    Dalam video yang diunggah Instagram @info_jabodetabek, salah satu pengunjung merekam suara speaker tersebut dari tempat parkir. Sementara, speaker terpasang di tiang tepi taman GBK.
    “Sebuah kejadian tak biasa terjadi di Gelora Bung Karno,
    Jakarta
    . Seorang pengunjung merekam momen ketika speaker umum di area tersebut, yang biasanya memutar musik dan pengumuman, tiba-tiba mengeluarkan suara aneh yang mengundang perhatian para pengunjung yang sedang berolahraga maupun melintas,” tulis akun @info_jabodetabek.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anies Singgung Presiden Selalu Absen di Forum PBB, Sindir Jokowi?

    Anies Singgung Presiden Selalu Absen di Forum PBB, Sindir Jokowi?

    GELORA.CO – Calon presiden (capres) 2024 sekaligus Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Rasyid Baswedan menyentil, pemerintahan Indonesia yang tidak hadir di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Meski tidak menyebut nama, namun pidato Anies tersebut jelas ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Hal itu karena Jokowi selama 10 tahun masa pemerintahannya selalu absen dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York. Anies pun dengan lugas menyentil presiden yang tak pernah hadir dan selalu diwakilkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi.

    “Bapak Ibu sekalian, bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu Menteri Luar Negeri. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak aktif di dunia internasional,” kata Anies saat berpidato dalam Rapimnas Ormas Gerakan Rakyat di Jakarta Pusat, Ahad (13/7/2025).

    “Itu seperti begini. Kita warga kampung. Ukuran kampungnya nomor empat terbesar. Ukuran rumahnya nomor empat terbesar di RT itu. Tapi kalau rapat kampung kita tidak pernah datang. Cuman kita bayar iuran jalan terus. Ingin rame juga tidak taat di kampung,” ucap Anies melanjutkan.

    Dia heran, mengapa 10 tahun terakhir, presiden RI tak pernah menghadiri Sidang Majelis Umum PBB yang merupakan salah satu forum terpenting di dunia. Anies pun mendukung pemerintah RI semakin aktif di perpolitikan luar negeri agar kehadiran Indonesia dirasakan negara lain.

    “Cuman begitu rapat warga kita tidak datang. Padahal ukuran rumah kita nomor empat terbesar di kampung itu. Sudah saatnya kita tidak lagi pasif. Sudah saatnya kita ambil posisi yang proaktif,” kata Anies.

    Dia menyebut, kekuatan Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar nomor empat di dunia. Karena itu, Anies menyayangkan, mengapa pemerintah RI sebelumnya tak pernah menghadiri forum PBB.

    “Bagaimana dengan masa depan kita? Indonesia memiliki penduduk yang luar biasa besar. Dan konsekuensi dari besarnya penduduk Indonesia. Pasar kita menjadi pasar yang sangat menarik. Bagi siapa? Bagi siapa pun juga. Jangan sampai yang tertarik pada Indonesia justru dunia internasional,” kata mantan rektor Universitas Paramadina tersebut.

    Ketika dicegat wartawan terkait pidatonya, Anies menjelaskan, Indonesia bisa berperan besar dalam percaturan geopolitik dunia. Sayangnya, peluang itu tidak diambil karena presiden pasif dalam bidang luar negeri.

    “Jadi ada tantangan besar soal lingkungan hidup. Ini adalah masalah kemanusiaan dan Indonesia bisa ambil peran di situ. Lalu yang kedua, ketegangan-ketegangan akibat konflik yang bermunculan di beberapa wilayah. Akhir-akhir ini muncul di Timur Tengah,” kata Anies.

    Dia menerangkan, saat ini, selain perang, dunia juga diliputi ketegangan akibat kebijakan ekonomi dan perdagangan. Yang terpenting, menurut Anies, Indonesia wajib terlibat aktif dalam mendukung perjuangan Palestina melawan penindasan Israel.

    “Nah, kita di Indonesia bisa ikut ambil peran di situ. Tentu pemerintah harus merumuskan, bisa ambil peran aktif. Dan tadi pesan dari Ibu Dina (pemateri) menarik. Bahwa sikap Indonesia di dalam perjuangan Palestina harus diterjemahkan. Menjadi langkah-langkah konkret,” kata matan mendikbud tersebut.

  • Petugas yang Putar Suara Tak Pantas di Speaker GBK Ditegur Keras dan Dievaluasi Megapolitan 13 Juli 2025

    Viral Suara Tak Pantas di Speaker GBK, Pengelola Minta Maaf Megapolitan 13 Juli 2025

    Viral Suara Tak Pantas di Speaker GBK, Pengelola Minta Maaf
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Sebuah video yang menunjukkan
    speaker 
    di kawasan
    Gelora Bung Karno
    (
    GBK
    ) mengeluarkan suara desahan wanita viral di media sosial.
    Dalam video yang diunggah Instagram @info_jabodetabek, salah satu pengunjung merekam suara 
    speaker 
    tersebut dari tempat parkir. Sementara, 
    speaker 
    terpasang di tiang tepi taman GBK. 
    “Sebuah kejadian tak biasa terjadi di Gelora Bung Karno,
    Jakarta
    . Seorang pengunjung merekam momen ketika
    speaker
    umum di area tersebut, yang biasanya memutar musik dan pengumuman, tiba-tiba mengeluarkan suara aneh yang mengundang perhatian para pengunjung yang sedang berolahraga maupun melintas,” tulis akun @info_jabodetabek. 
    Terkait ini, Manajemen Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK-GBK) menyampaikan permohonan maaf.
    “Manajemen PPKGBK menyampaikan permohonan maaf atas insiden suara tidak pantas yang sempat terdengar melalui pengeras suara di area publik,” tulis PPK-GBK dalam keterangannya melalui akun Twitter @love_GBK, Minggu (13/7/2025).
    Manajemen PPKGBK mengakui adanya kelalaian petugas dalam memutar audio di pengeras suara area GBK.
    “Hasil evaluasi internal menyimpulkan bahwa kejadian ini berasal dari kelalaian petugas yang memutar salah satu
    playlist
    bebas hak cipta (
    no copyright
    ) tanpa melakukan pengecekan menyeluruh,” tulis PPK-GBK. 
    Menanggapi kelalaian tersebut, manajemen PPK-GBK telah memberikan teguran keras dan evaluasi terhadap petugas terkait.
    Seluruh
    playlist
    audio juga disebut telah diulas ulang. Ke depan, hanya
    playlist
    kurasi resmi yang diperbolehkan digunakan ke depannya.
    “Sistem pemutaran audio kini diperketat, hanya dapat diakses oleh personel terverifikasi,” tulis PPK-GBK. 
    Terakhir, pihak manajemen berjanji mengawasi konten dan memberikan pelatihan kedisiplinan teknis yang juga diperbarui untuk mencegah kejadian serupa.
    “Kami memahami bahwa GBK adalah ruang publik yang dihormati dan digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk anak-anak dan keluarga. Kami menyesalkan kejadian ini dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan secara menyeluruh,” tulis manajemen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.