partai: Gelora

  • Wisata Olahraga Jadi Magnet Baru Gen Z dan Milenial

    Wisata Olahraga Jadi Magnet Baru Gen Z dan Milenial

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengungkapkan sport tourism atau wisata olahraga terus mengalami peningkatan dan menjadi magnet baru bagi wisatawan muda, khususnya gen Z dan milenial. Minat generasi muda terhadap gaya hidup sehat membuat sektor ini semakin strategis.

    “Gen Z dan milenial itu senang dengan merawat diri dan kesehatan. Dengan demikian sport tourism ini trennya menaik terus,” ujar Widi dalam acara Indonesia Sport Summit (ISS) 2025 di Indonesia Arena Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Minggu (7/12/2025).

    Pada acara “Unlocking Indonesia’s Tourism Potential” di Indonesia Sport Summit 2025, Widi menjelaskan pentingnya memperluas penyelenggaraan kegiatan olahraga ke berbagai daerah. Ia menegaskan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan potensi tersebut. 

    “Jadi, kami bersepakat untuk melakukan event-event sport di desa-desa Indonesia sekalian, mempromosikan event-event di Lombok, di Toba, dan lain sebagainya,” terang Widi.

    Ia juga menyoroti masukan dari para peserta forum terkait pentingnya keberlanjutan dalam penyelenggaraan sport tourism ke depan. Menurutnya, arah pengembangan harus bertumpu pada prinsip ramah lingkungan dengan menekankan.

    “Event-event sport itu juga perlu digalakkan dan trennya ke depan harus keberlanjutan, jadi kami ingin memperbanyak event-event sport yang sustainable,” urai Widi.

    Terkait kritik atas penggunaan jalan perumahan warga dalam ajang balap sepeda sebelumnya, Widi menyatakan pentingnya perencanaan rute yang lebih ideal dan aman bagi masyarakat. Menpar berharap rute balap sepeda sebaiknya melewati jalur-jalur yang memiliki potensi wisata.   

    “Iya mudah-mudahan tidak melewati rumah warga ya, harusnya melewati destinasi-destinasi indah seperti pinggir pantai atau pegunungan,” pungkas Widiyanti.

  • KPK Gencar Usut Dugaan Korupsi Proyek Monumen Reog Ponorogo

    KPK Gencar Usut Dugaan Korupsi Proyek Monumen Reog Ponorogo

    GELORA.CO – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mendalami dugaan korupsi proyek Monumen Reog Ponorogo yang juga melibatkan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. Sejumlah tempat pun sudah digeledah.

    Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, di antaranya di Dinas Kebudayaan, dan beberapa lokasi lainnya, seperti pihak swasta, baik kantor maupun rumah yang diduga terkait dengan pengadaan Monumen Reog.

    “Penyidik mengembangkan, apakah praktik-praktik serupa juga terjadi di dinas ataupun di proyek-proyek pemerintah Kabupaten Ponorogo lainnya, sehingga dalam penggeledahan ataupun pemeriksaan para saksi, di antaranya penyidik menyasar terkait dengan pengadaan Museum reog di Kabupaten Ponorogo,” kata Budi seperti dikutip RMOL, Minggu, 7 Desember 2025.

    Dari sejumlah lokasi yang digeledah kata Budi, tim penyidik mengamankan dan menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE).

    “Penyidik menelusuri, melacak seperti apa proses dan mekanisme pengadaan dari Museum Reog tersebut, dan tentunya ini juga tidak berhenti di sini saja, KPK masih akan terus menyusuri apakah modus-modus serupa, suap proyek juga terjadi di dinas-dinas lainnya,” pungkas Budi.

    Dalam sepekan akhir November 2025, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di 11 tempat di wilayah Jawa Timur.

    Di antaranya kegiatan penggeledahan dilakukan di wilayah Surabaya, yaitu di rumah SUG, rumah ELW, serta kantor CV Raya Ilmi, dan CV Rancang Persada. Dalam penggeledahan tersebut penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan BBE.

    Selanjutnya, tim penyidik juga melakukan penggeledahan di wilayah Bangkalan, yakni di rumah KKH yang merupakan Tenaga Ahli Bupati Ponorogo. Dalam penggeledahan itu juga diamankan sejumlah dokumen dan BBE.

    Selanjutnya untuk di wilayah Ponorogo, tim penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Di antaranya di rumah SUG, rumah YSD yang merupakan PPK proyek Pembangunan Monumen Reog, MJB yakni PPK pembangunan RSUD Harjono Ponorogo, serta rumah RLL yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, serta kantor CV Wahyu Utama. KPK juga mengamankan sejumlah dokumen dan BBE.

    Selain itu, tim penyidik juga menggeledah kantor PT Widya Satria, perusahaan pemenang tender proyek pembangunan Monumen Reog Ponorogo. Dari sana, tim penyidik mengamankan dokumen, BBE, hingga senjata api yang kemudian dititipkan di Polda Jatim.

    Sebelumnya selama 4 hari berturut-turut sejak Selasa, 11 November 2025 hingga Jumat, 14 November 2025, tim penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, di antaranya kantor Dinas PU, RSUD Ponorogo, rumah dinas bupati, rumah dinas sekda, rumah pribadi Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, rumah Yunus Mahatma, rumah Sucipto, dan sejumlah lokasi lainnya.

    Dalam rangkaian penggeledahan tersebut, tim penyidik mengamankan dan menyita beberapa dokumen dan BBE yang terkait dengan perkara ini, seperti dokumen penganggaran maupun proyek.

    Selain itu, dari rumah saudara Yunus, penyidik juga mengamankan sejumlah aset bergerak, di antaranya sejumlah jam tangan mewah, 24 sepeda, serta 2 mobil mewah Jeep Rubicon dan BMW.

    Pada Minggu dinihari, 9 November 2025, KPK mengumumkan 4 dari 13 orang yang terjaring OTT pada Jumat, 7 November 2025 sebagai tersangka.

    Keempat orang yang ditetapkan tersangka, yakni Sugiri Sancoko (SUG) selaku Bupati Ponorogo periode 2021-2025 dan 2025-2030, Agus Pramono (AGP) selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Ponorogo, Yunus Mahatma (YUM) selaku Direktur RSUD Harjono Ponorogo, dan Sucipto (SC) selaku swasta rekaman RSUD Ponorogo.

    Dalam perkaranya, pada awal 2025, Yunus mendapatkan informasi bahwa dirinya akan diganti. Oleh karena itu, Yunus langsung berkoordinasi dengan Agus untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada Sugiri dengan tujuan agar posisinya tidak diganti.

    Pada Februari 2025, dilakukan penyerahan uang pertama dari Yunus kepada Sugiri melalui ajudannya sebesar Rp400 juta. Kemudian, pada periode April-Agustus 2025, Yunus juga melakukan penyerahan uang kepada Agus senilai Rp325 juta. Selanjutnya, pada November 2025, Yunus kembali menyerahkan uang senilai Rp500 juta melalui Ninik (NNK) selaku kerabat atau iparnya Sugiri.

    Sehingga total uang yang telah diberikan Yunus dalam 3 klaster penyerahan uang tersebut mencapai Rp1,25 miliar, dengan rincian untuk Sugiri sebesar Rp900 juta, dan Agus Rp325 juta.

    Dalam proses penyerahan uang ketiga pada Jumat, 7 November 2025 tersebut, tim KPK kemudian melakukan OTT dengan mengamankan 13 orang, yakni Sugiri, Agus, Yunus, Sucipto, Arif Pujiana (AP) selaku Kepala Bidang Mutasi Pemkab Ponorogo, Niken (NK) selaku Sekretaris Direktur Utama RSUD Ponorogo, Ely Widodo (ELW) selaku adik Sugiri.

    Selanjutnya, Indah Bekti Pratiwi (IBP) selaku swasta, Sri Yanto (SRY) selaku pemilik toko kelontong, Kokoh Prio Utama (KKH) selaku Tenaga Ahli Bupati Ponorogo, Endrika Dwiki Christianto (ED) selaku pegawai Bank Jatim, Bandar (BD) selaku ajudan Bupati Ponorogo, dan Zupar (ZR) selaku ajudan Bupati Ponorogo.

    Sebelum OTT, pada 3 November 2025, Sugiri meminta uang kepada Yunus senilai Rp1,5 miliar. Kemudian pada 6 November 2025, Sugiri kembali menagih uang tersebut.

    Maka pada 7 November 2025, teman dekat Yunus, yakni Indah berkoordinasi dengan Endrika untuk mencairkan uang senilai Rp500 juta. Uang tersebut untuk diserahkan Yunus kepada Sugiri melalui Ninik. Untuk tersebut kemudian diamankan KPK saat OTT.

    Selanjutnya terkait suap proyek pekerjaan di RSUD Harjono Ponorogo. Pada 2024, terdapat proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo senilai Rp14 miliar. Dari pekerjaan tersebut, Sucipto diduga memberikan fee proyek kepada Yunus sebesar 10 persen dari nilai proyek atau senilai Rp1,4 miliar.

    Yunus kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Sugiri Singgih (SGH) selaku ajudan Bupati dan Ely.

    Tak hanya itu, Sugiri juga menerima gratifikasi lainnya. Pada periode 2023-2025, Sugiri menerima uang senilai Rp225 juta dari Yunus. Selain itu, pada Oktober 2025, Sugiri juga menerima uang sebesar Rp75 juta dari Eko (EK) selaku pihak swasta. 

  • Soal Rapat Pleno, Gus Yahya Singgung Keputusan Syuriyah Bermasalah

    Soal Rapat Pleno, Gus Yahya Singgung Keputusan Syuriyah Bermasalah

    GELORA.CO -Keputusan Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 yang meminta Yahya Cholil Staquf mundur atau diberhentikan dari Ketua Umum PBNU dianggap bermasalah, sehingga semua keputusan turunannya juga tak bisa diterima. 

    Hal itu diungkap Gus Yahya usai menghadiri Silaturahim bersama para Kiai Sepuh dan Mustasyar PBNU di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, pada Sabtu, 6 Desember 2025. 

    Di dalam forum itu, Gus Yahya menyampaikan penjelasan menyeluruh terkait berbagai persoalan internal yang berkembang dalam beberapa hari terakhir sekaligus menekankan pentingnya menjaga tatanan organisasi agar tidak runtuh di tengah gejolak.

    Ia juga menanggapi pernyataan Rais Syuriyah PBNU Prof M Nuh bahwa Silaturahim di Tebuireng tidak mengubah keputusan Rapat Harian Syuriyah. 

    “Mau berpengaruh atau tidak, monggo. Tetapi secara substansi, Rapat Harian Syuriyah itu bermasalah. Pertama, saya tidak diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi,” ujarnya.

    “Bahkan sampai sekarang saya dicegah untuk menjelaskan secara terbuka. Kedua, keputusan tersebut diambil di luar kewenangan sehingga semua turunan dari keputusan itu juga bermasalah,” sambung Gus Yahya. 

    Ia juga mengungkapkan, apabila Rapat Pleno di Hotel Sultan, Jakarta, pada 9-10 Desember 2025 tetap berlangsung dan didasarkan kepada Risalah Rapat Harian Syuriyah tanggal 20 Desember 2025, maka Rapat Pleno itu juga tidak memiliki dasar hukum yang sah. 

    “Kalau Pleno itu mendasarkan diri pada keputusan yang bermasalah, maka semua ikutannya bermasalah,” tegas Gus Yahya.

    Gus Yahya juga menyinggung isu audit dan laporan keuangan yang sebelumnya dijadikan dasar tuduhan kepada dirinya. 

    “Saya kira itu sudah jelas di publik. Auditor sudah mundur karena opininya dimanipulasi. Data audit sementara diminta lalu dijadikan dasar tuduhan yang tidak berdasar. Ahli hukum juga sudah bicara. Semuanya sudah bicara,” tegasnya

  • Bupati Aceh Selatan Akui Umrah tanpa Izin, Mendagri Telepon Minta Klarifikasi

    Bupati Aceh Selatan Akui Umrah tanpa Izin, Mendagri Telepon Minta Klarifikasi

    GELORA.CO  – Bupati Aceh Selatan Mirwan MS akhirnya buka suara soal polemik keberangkatannya ke Tanah Suci di tengah banjir besar.

    Ia menyebut ada miskomunikasi terkait izin perjalanan luar negeri karena gangguan listrik dan jaringan di daerahnya, sehingga baru mengetahui penolakan izin setelah tiba di Makkah.

    Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian menelepon langsung Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang sedang umrah di tengah bencana banjir melanda wilayahnya.

    Mendagri menelepon Bupati Aceh Selatan untuk meminta klarifikasi soal kepergiannya saat Aceh dilanda banjir besar, termasuk Aceh Selatan.

    Kepada Tito Karnavian, Mirwan mengakui pergi umrah tanpa mengantongi izin dari Mendagri Tito Karnavian, maupun Gubernur Aceh.

    Hal itu diungkap Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Sabtu (6/12/2025).

    Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, mengatakan bahwa dalam pembicaraan tersebut Mirwan mengakui berangkat umrah tanpa mengantongi izin dari Mendagri maupun Gubernur Aceh.

    Mirwan juga menyampaikan akan tiba kembali di Indonesia pada Minggu (7/12/2025).

    “Kemendagri sudah mengirim tim Inspektorat Jenderal ke Aceh. Pemeriksaan akan dilakukan setelah yang bersangkutan pulang,” ujar Benni, Sabtu (6/12/2025).

    Sebelumnya, Wakil Mendagri Bima Arya Sugiarto juga menegaskan bahwa Mirwan berangkat umrah tanpa izin resmi. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, turut membenarkan bahwa ia tidak menandatangani permohonan izin perjalanan luar negeri Mirwan, bahkan sempat melarang keberangkatan tersebut.

    Di tengah kritik publik, Mirwan memberikan klarifikasinya.

    Ia menyebut adanya miskomunikasi karena gangguan listrik dan jaringan telekomunikasi di Aceh Selatan membuat informasi penolakan izin baru ia ketahui setelah tiba di Makkah.

    Mirwan juga menegaskan bahwa ia telah turun ke lapangan lebih dulu untuk memantau warga terdampak dan memastikan OPD bekerja sebelum memenuhi nazar umrah yang sudah lama direncanakan.

    Plt Sekda Aceh Selatan, Diva Samudra Putra, membantah narasi bahwa Mirwan meninggalkan warganya.

    Menurutnya, bupati telah meninjau sejumlah lokasi banjir dan turut menyalurkan bantuan logistik sebelum berangkat.

    Mirwan menjadi sorotan publik setelah fotonya berangkat umrah bersama istri tersebar luas, terlebih keberangkatannya dilakukan beberapa hari setelah ia menandatangani surat ketidaksanggupan menangani banjir tanpa bantuan pemerintah provinsi dan pusat.

    Sementara itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengakui ia memang tidak menandatangani surat izin perjalanan luar negeri Mirwan.

    Mualem juga mengatakan ia sudah melarang Mirwan untuk pergi umrah di tengah bencana banjir.

    Namun, menurut Mualem, Mirwan mengabaikan larangannya tersebut.

    “Tidak saya teken (surat izin perjalanan luar negeri). Walaupun Mendagri yang teken ya udah, itu terserah sama dia.”

     “Tapi, kami tidak teken. (Sudah diimbau) untuk sementara waktu jangan pergi, (tapi tetap) dia pergi juga, terserah,” ujar Mualem, Jumat sore, dikutip dari Serambinews.com.

    Sebut Ada Miskomunikasi

    Mengenai dirinya yang viral karena umrah di tengah bencana banjir, Mirwan MS menyampaikan klarifikasinya.

    Ia mengaku baru mengetahui ada penolakan dari Gubernur Aceh dalam hal pemberian izin perjalanan ke luar negeri, setelah sudah tiba di Makkah.

    Keterlambatan informasi itu dialami Mirwan sebab katanya, Aceh Selatan mengalami gangguan listrik akibat bencana.

    “Surat dari Gubernur Aceh saya ketahui setelah saya berada di Tanah Suci. Informasi dari daerah juga terlambat diterima karena jaringan telekomunikasi dan listrik di Aceh Selatan sempat padam akibat gangguan listrik di Aceh.”

    “Inilah yang  menyebabkan adanya miskomunikasi,” jelas Mirwan, Jumat, masih dari Kompas.com.

    Lebih lanjut, Mirwan mengatakan ia sudah lebih dulu turun ke lapangan untuk meninjau korban banjir dan situasi wilayahnya, sebelum berangkat umrah.

    Ia juga telah meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja sesuai alur komando, agar penanganan korban banjir bisa dilakukan semaksimal mungkin.

    Situasi yang sudah terkendali jadi alasan Mirwan tetap berangkat ibadah umrah untuk menunaikan nazar pribadinya.

    “Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD bekerja sesuai alur komando.”

    “Dari hasil koordinasi, situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya untuk melaksanakan ibadah umrah,” tuturnya.

    Hal serupa juga disampaikan Plt Sekretaris Daerah Aceh Selatan, Diva Samudra Putra.

    Menurut Diva, keberangkatan Mirwan MS dan istri menuju tanah suci, dilakukan setelah meninjau kondisi wilayahnya pasca-banjir menerjang.

    Diva mengatakan, sebelum berangkat umrah, Mirwan telah meninjau Aceh Selatan dan memastikan situasi sudah stabil.

    Atas hal itu, Diva membantah narasi  yang mengatakan Mirwan meninggalkan warganya di tengah bencana banjir.

    “Terkait dengan narasi yang menyatakan Bupati meninggalkan rakyatnya ketika bencana banjir melanda kami sampaikan hal ini tidak tepat.”

    “Bupati beserta Istri sebelum berangkat telah beberapa kali mengunjungi dan menyambangi beberapa lokasi terdampak, seperti wilayah Trumon Raya dan Bakongan Raya,” jelas Diva, Jumat, masih dari Serambinews.com.

    Lebih lanjut, Diva mengatakan Mirwan bahkan tuurn tangan mengantarkan logistik ke wilayah terdampak.

    Mirwan, kata Diva, juga telah memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) untuk bergerak cepat menangani banjir.

    “Bapak Bupati juga turut berhadir bersama jajaran Forkopimda untuk menyalurkan bantuan logistik ke lokasi pengungsian di beberapa titik lokasi wilayah Trumon Raya,” tutur dia.

    “Jadi tidak benar narasi yang menyebutkan Bupati meninggalkan masyarakat dalam kondisi tidak tertangani,” imbuhnya.

    Diketahui, Mirwan menjadi sorotan setelah fotonya bersama sang istri berangkat umrah, beredar di media sosial.

    Keputusan Mirwan berangkat umrah menuai kritik keras dari publik karena dilakukan di tengah bencana banjir yang melanda wilayahnya.

    Terlebih, Mirwan berangkat umrah setelah menandatangani surat ketidaksanggupan menangani bencana banjir di wilayahnya tanpa bantuan pemerintah provinsi maupun pusat.

    Surat itu ditandatangani Mirwan pada Kamis (27/11/2025). Kemudian, ia berangkat umrah bersama keluarga pada Selasa (2/12/2025)

  • 4 Subjek Hukum Disegel, Diduga Bertanggung Jawab atas Banjir Bandang Sumatra

    4 Subjek Hukum Disegel, Diduga Bertanggung Jawab atas Banjir Bandang Sumatra

    GELORA.CO  – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyegel empat subjek hukum di Sumatra Utara (Sumut). Keempatnya diduga bertanggung jawab atas banjir bandang dan longsor yang melanda kawasan Sumatra.

    “Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di DPR, tim kami di lapangan sudah mulai melakukan operasi penegakan hukum dengan penyegelan 4 subyek hukum dari sekitar 12 subyek hukum yang diduga melakukan pelanggaran berkaitan dengan bencana di Sumatera,” kata Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, dikutip Minggu (7/12/2025). 

    Raja Juli memastikan telah melakukan penindakan hukum secara tegas. Dia menegaskan tidak akan berkompromi dengan perusak hutan.

    “Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kompromi bagi siapapun yang terbukti merusak hutan Indonesia. Kami berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu,” ujarnya.

    Adapun keempat subjek hukum yang disegel yakni Areal Konsesi TPL Desa Marisi, Kecamatan Angkola Timur, Kabupatan Tapanuli Selatan; PHAT Jhon Ary Manalu Desa Pardomuan, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara. 

    Kemudian, PHAT Asmadi Ritonga Desa Dolok Sahut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara; dan PHAT David Pangabean Desa Simanosor Tonga, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan.

    Raja Juli menyampaikan pihaknya melalui Gakkum melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran kehutanan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumut. Pendalaman dilakukan dengan mengumpulkan bukti sampel kayu hingga meminta keterangan. 

    Selain itu, Kemenhut juga telah mengidentifikasi 8 subjek hukum lain yang segera disegel. 

    “Selain 4 subjek hukum yang sudah disegel, sebanyak 8 lainnya juga sudah teridentifikasi dan akan segera disegel,”  tuturnya.

    Dia memastikan akan terus melakukan penyelidikan mendalam yang nantinya dapat berujung pada penetapan pelanggaran pidana maupun denda dalam kasus ini

  • Banjir dan Longsor Kembali Terjang Agam, Jalur Lubuk Basung-Bukittinggi Lumpuh

    Banjir dan Longsor Kembali Terjang Agam, Jalur Lubuk Basung-Bukittinggi Lumpuh

    GELORA.CO  – Banjir dan longsor kembali menerjang Kabupaten Agam, Sumatera Barat usai diguyur hujan deras, Sabtu (6/12/2025) sore. Akibat kejadian itu, jalur utama yang menghubungkan Lubuk Basung, Maninjau, dan Bukittinggi, kembali terputus total. 

    Jalur yang baru saja dibuka sehari sebelumnya kini kembali lumpuh, membuat kendaraan tidak dapat melintas. Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan luapan air sungai merendam jalan provinsi di sejumlah lokasi vital. Luapan air mencapai ketinggian hingga satu meter dan merendam wilayah seperti Koto Malintang, Koto Kaciak, Bayur, hingga Pasar Maninjau.

    Bersamaan dengan banjir, longsor susulan juga dilaporkan terjadi di beberapa ruas kritis di antaranya, Kelok 8 sampai Kelok 10 pada jalur Kelok 44, material lumpur dan pepohonan jatuh menutupi badan jalan.

    Longsor juga dilaporkan di Sungai Landia, Kecamatan Ampek Koto, dan di jalur Panta – Batas Kota Bukittinggi di Kampuang Pisang.

    Selain itu, sejumlah jembatan darurat yang dibangun warga secara swadaya di Panta, Matur, Maninjau, dan Sungai Batang, dilaporkan hanyut tergerus derasnya air.

    Kepala Badan Kesbangpol Agam, Bambang Warsito, bersama Dandim 0304 Agam, yang turun memantau kondisi lapangan, membenarkan bahwa titik-titik kritis di Kelok 44, Matur, dan Ampek Koto kembali diterjang longsor.

    Berdasarkan informasi lapangan, jalur utama Lubuk Basung – Maninjau – Matur – Ampek Koto – Banuhampu – Bukittinggi saat ini dinyatakan terputus total. Petugas Babinsa Kodim 0304 Agam mengimbau masyarakat untuk menunda perjalanan.

    “Sehubungan dengan masih tingginya curah hujan diharapkan kepada pengendara motor yang melewati Kelok 44 supaya ditunda karena kelok 8 masih amblas. Dan untuk di Simpang empat Pasar Maninjau belum bisa dilewati,” ujar Babinsa Kodim 0304 Agam.

    Petugas kini masih menunggu cuaca stabil untuk dapat memulai pembersihan material longsor dan pembukaan akses jalur transportasi utama tersebut

  • Kami Makan Satu Sendok Nasi per Orang

    Kami Makan Satu Sendok Nasi per Orang

    GELORA.CO  – Viral di media sosial video memperlihatkan pengakuan warga Aceh Tamiang yang bertahan hidup dengan logistik seadanya. Mereka hanya makan satu sendok nasi per orang dalam sehari. 

    Kisah pilu itu terungkap lewat video yang diunggah Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Instagram. Di video tersebut, tampak seorang ayah bercerita seperti apa kondisi Aceh Tamiang saat banjir menerjang, hingga kesulitan untuk bertahan hidup. 

    Seperti apa cerita lengkap warga Aceh Tamiang tersebut? Berikut kisah pilunya. 

    Kisah Pilu Korban Banjir Aceh Tamiang yang Kelaparan

    Menurut Wahyu Putra Pratama, banjir mulai menerobos kampungnya saat Maghrib. Situasi itu mengharuskan dia mengevakuasi anak-anak ke lantai dua rumah. 

    Di lantai dua rumah tersebut, dia tidak hanya bersama keluarganya, tapi dengan 50 orang lainnya. Semua berada di ruangan yang sama, mencoba menyelamatkan diri dari banjir. 

    “Jadi kami kumpul di sana, semua kumpul di situ, apa pun yang terjadi semua di situ,” kata Wahyu, dikutip Minggu (7/12/2025). 

    Banjir di wilayahnya setinggi atap rumah. Makanya, kata Wahyu, banyak rumah yang hancur terbawa arus banjir. 

    Di tengah keterbatasan, Wahyu dan beberapa pria dewasa lainnya mencoba mencari makan di tengah banjir. Dia berenang, melawan arus dan menantang maut. Semua dilakukan demi bisa memberi bantuan kepada warga lain.  

    “Kami cari makanan, apa pun itu, kelapa, kami berenang biar gak hanyut,” ujarnya.  

    “Ada nasi beras dikit, kami masak pakai api, sesendok-sendok satu orang, itu pun diprioritaskan untuk anak-anak. Kami (orang dewasa) gak usah (makan),” katanya. 

    Wahyu menerangkan, dia dan 50 orang lainnya terjebak di lantai dua rumah selama lima hari dengan logistik seadanya. Hingga akhirnya di hari keenam pagi, air mulai surut, tapi tetap bertahan di lantai dua rumah tersebut. 

    “Selama itu, ya, gak ada logistik, ada pun sisa-sisa apa yang dikasih. Kami bertahan dengan makan apa pun, buah kates, pisang,” ungkap Wahyu

  • Bak Kota Mati, Begini Kondisi Terkini Aceh Tamiang usai Banjir dan Longsor

    Bak Kota Mati, Begini Kondisi Terkini Aceh Tamiang usai Banjir dan Longsor

    GELORA.CO  – Kondisi Kabupaten Aceh Tamiang mencekam dan bak kota mati usai diterjang banjir bandang dan longsor pada 25 November 2025 lalu. Meski sudah sepekan, situasi di kabuaten tersebut masih porak-poranda.

    Selain krisis makanan, kesulitan tempat tinggal, dan krisis air bersih, pemandangan puing-puing berupa truk, mobil, dan kayu gelondongan yang berserakan di tengah kota menjadi bukti betapa dahsyatnya bencana ini. 

    Di Kota Kuala Simpang, pusat Kabupaten Aceh Tamiang, sisa-sisa bencana terlihat jelas: truk tangki saling bertindihan, rumah-rumah rusak parah tertumpuk kayu gelondongan, dan listrik mati total. Kerusakan tempat tinggal hampir dirasakan semua warga Kuala Simpang. 

    Di Desa Kota Lintang Bawah, Kecamatan Kota Lintang, tingkat kerusakan rumah bahkan mencapai sekitar 90 persen. 

    Sejak banjir terjadi, warga Aceh Tamiang mengalami kesulitan komunikasi dan pemadaman listrik total. Hal ini disebabkan banyaknya tiang listrik yang rubuh dan terseret banjir. 

    Menurut keterangan warga setempat, pemadaman listrik ini diperkirakan akan berlangsung lama. “Mati listrik diperkirakan akan normal sekitar dua bulan lagi,” ujar salah seorang warga, Minggu (7/12/2025). 

    Kondisi kelumpuhan infrastruktur ini semakin memperparah kesulitan warga dalam mengakses informasi dan bantuan. 

    Warga Aceh Tamiang menyampaikan pendapat keras mengenai perbandingan tingkat keparahan bencana yang beredar di publik.

    Pernyataan Kepala BNPB yang menyebutkan bahwa banjir seolah hanya dibesar-besarkan di media sosial menuai tanggapan warga. 

    Menurut warga Aceh Tamiang, M Zainal Tanjung, hingga saat ini, warga belum membutuhkan bantuan logistik dan terpal yang memadai. “Kebutuhan mendesak saat ini adalah logistik, terutama warga di pelosok,” katanya.

    Selain logistik, kata dia, kebutuhan mendesak lainnya adalah terpal untuk mendirikan tenda darurat. Sebab, hampir 90 persen rumah warga rusak parah diterjang banjir. 

    “Apa yang viral dan dibesar-besarkan di media sosial “belum ada apa-apanya” dibandingkan dengan kondisi kehancuran yang mereka alami secara langsung di Aceh Tamiang,” ujarnya

  • Banjir Rendam 15 RT di Jaktim Imbas Luapan Kali Ciliwung, Ketinggian Capai 80 Cm

    Banjir Rendam 15 RT di Jaktim Imbas Luapan Kali Ciliwung, Ketinggian Capai 80 Cm

    GELORA.CO  – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyampaikan banjir merendam 15 Rukun Tetangga (RT) di Jakarta Timur (Jaktim) pada Minggu (7/12/2025). Banjir disebabkan curah hujan tinggi dan luapan kali Ciliwung.

    “BPBD mencatat saat ini terdapat 15 RT di Jakarta Timur yang masih tergenang. Penyebab curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung,” ujar Kapusdatin BPBD DKI Jakarta M Yohan dalam keterangannya, Minggu (7/12/2025).

    Dia memastikan personel telah dikerahkan untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik. 

    “Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat,” tutur dia.

    BPBD DKI juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan.

    Berikut daftar 15 RT di Jaktim yang terdampak banjir, yaitu:

    1. Kelurahan Bidara Cina: 3 RT

    Ketinggian: 30 sampai dengan 35 cm

    Situasi: Masih dalam penanganan

    2. Kelurahan Kampung Melayu: 4 RT

    Ketinggian: 80 cm

    Situasi: Masih dalam penanganan

    3. Kelurahan Cawang: 5 RT

    Ketinggian: 80 cm

    Situasi: Masih dalam penanganan

    Baca Juga

    Banjir Karawang Meluas, Ratusan Rumah Terendam dan Warga Dievakuasi

    Banjir Karawang Meluas, Ratusan Rumah Terendam dan Warga Dievakuasi

    4. Kelurahan Cililitan: 3 RT

    Ketinggian: 50 cm

    Situasi: Masih dalam penanganan

  • Geger! Raffi Ahmad Beri Donasi Rp15 Miliar untuk Korban Banjir Sumatera

    Geger! Raffi Ahmad Beri Donasi Rp15 Miliar untuk Korban Banjir Sumatera

    GELORA.CO – Artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mengirimkan bantuan total Rp15 miliar untuk korban banjir Sumatera. Kabar ini membuat geger media sosial.

    Bantuan disalurkan melalui tim dari RANS serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Donasi dengan nominal fantastis tersebut diperuntukkan bagi korban banjir dan longsor di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    “Semoga bisa membantu meringankan beban saudara-saudara kami yang ada di Sumatera,” kata Raffi Ahmad saat melakukan video call dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy, belum lama ini, dikutip dari @newsrans, Minggu (7/12/2025).

    Nominal Rp15 miliar dibagi rata, dengan masing-masing Rp5 miliar untuk Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    Bantuan diserahkan kepada Vasco Ruseimy sebagai perwakilan Sumatera Barat, lalu Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan mewakili Aceh yaitu Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi.

    “Sebagaimana amanah dari Raffi, bantuan ini diharapkan dapat menjadi dana taktis yang langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat di wilayah terdampak,” ungkap Aldi, perwakilan tim Raffi Ahmad.

    “Bantuan ini pun menjadi wujud kedekatan batin Raffi dan Nagita dengan masyarakat Sumatera, terutama saat banyak keluarga sedang menghadapi masa sulit,” tambah Prio yang juga tim dari Raffi Ahmad.

    Di sisi lain, Vasco Ruseimy mengapresiasi kepedulian Raffi Ahmad dan tim. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, juga menyampaikan komitmennya.

    “Bantuan ini sangat berarti. Kami akan memfokuskan penggunaannya pada percepatan pemenuhan kebutuhan papan bagi warga yang rumahnya terdampak,” ujar Vasco.

    “Seluruh bantuan yang diterima akan disalurkan langsung kepada masyarakat yang paling membutuhkan, terutama di titik lokasi yang mengalami kerusakan terparah,” kata Bobby Nasution