Xcloud.id

partai: Gelora

  • Akun Instagram Polres Palopo Diserbu Netizen, Protes Korban Penganiayaan Jadi Tersangka

    Akun Instagram Polres Palopo Diserbu Netizen, Protes Korban Penganiayaan Jadi Tersangka

    GELORA.CO –  Akun resmi Instagram milik Polres Palopo, @polrespalopoofficial, menjadi sasaran kemarahan netizen usai mengunggah pernyataan pembelaan terhadap kasus yang menyita perhatian publik yakni seorang korban penganiayaan yang justru ditetapkan sebagai tersangka.

    Unggahan tersebut dipublikasikan pada Selasa (15/7/2025) malam dan memuat narasi klarifikasi atas penetapan status hukum terhadap korban, yang oleh netizen dianggap tidak adil. 

    Dalam keterangan unggahan, pihak Polres menyebut bahwa proses hukum dilakukan berdasarkan alat bukti dan prosedur yang sesuai.

    Namun, respons publik justru sebaliknya. Puluhan komentar masuk dalam hitungan jam, sebagian besar berisi kritik tajam, kecaman, dan ekspresi ketidakpuasan terhadap penanganan kasus tersebut.

    “Korban kok bisa jadi tersangka? Ini akal sehatnya di mana?” tulis salah satu akun.

    “Jangan heran kalau kepercayaan masyarakat ke institusi makin rendah. Tolonglah, jangan main balik-balik logika hukum,” komentar lainnya.

    Pantauan Rabu pagi (16/7), kolom komentar Instagram Polres Palopo dibanjiri komentar, dan sebagian besar bernada protes. Tidak sedikit pula netizen yang menyerukan agar Kapolri dan Propam Mabes Polri turun tangan mengevaluasi penanganan kasus ini.

    Tagar seperti #KorbanBukanTersangka, #SaveKorban, dan #KeadilanUntukSemua bahkan mulai ramai digunakan oleh pengguna media sosial dari berbagai daerah, sebagai bentuk solidaritas dan tekanan publik terhadap aparat penegak hukum.

    Sejumlah netizen juga mentagg Divisi Propam Mabes Polri, Kapolri, dan lapor gerindra.

    Kasi Humas Polres Palopo, AKP Supriadi, membenarkan jika akun instagram @polrespalopoofficial adalah akun resmi yang dikelola Humas Polres.

    “Iya itu akun resmi Polres Palopo, adminnya personil kami,” kata AKP Supriadi, Rabu (16/07/2025), kemarin.

    Kasus ini menambah daftar panjang kontroversi di tubuh aparat kepolisian, terutama terkait transparansi dan keadilan dalam proses penegakan hukum. Publik kini menanti langkah korektif dari jajaran kepolisian untuk meredam polemik dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. 

  • Diduga Ugal-ugalan, Polisi PJR Polda Sumut Tabrak Nenek-nenek hingga Terkapar di Medan

    Diduga Ugal-ugalan, Polisi PJR Polda Sumut Tabrak Nenek-nenek hingga Terkapar di Medan

    GELORA.CO – Video yang menyebutkan dua polisi Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Sumut ugal-ugalan mengendarai sepeda motor patroli, lalu menabrak nenek-nenek, viral di media sosial.

    Peristiwa tersebut terjadi di Jalan SM Raja, tepatnya di depan RS Mitra Medika, Kamis (17/7/2025).

    Dilihat dari akun Instagram @digitalnews.co.id, tampak dua motor PJR polisi Polda Sumut tergeletak di jalan.

    Lalu, tampak polisi yang terlihat duduk di jalan.

    Kondisi tampak ramai, warga mengerumuni seorang nenek yang tergeletak bersimbah darah, diduga ditabrak polisi yang duduk di aspal tersebut.

    Perekam video lalu menyebut kalau sang nenek ditabrak sepeda motor polisi PJR yang ugal-ugalan.

    “Inilah dia, inilah polisi PJR. Makanya jangan ugal-ugalan kalian (polisi) mentang-mentang PJR kalian, ugal-ugalan kalian. Kalau nangkap orang nomor satu kalian,” ujar perekam video.

    Warga sekitar, Budiman, mengatakan saat kejadian kedua polisi yang menaiki motor PJR tidak membunyikan sirene.

    Mereka juga tampak mendahului kendaraan di depannya dengan tidak hati-hati sehingga saat korban bernama Rodiah (70) melintas, keduanya tidak bisa menghindari kecelakaan.

    “Begitu dia menyeberang (korban), kalau kita orang sehat, kurasa satu langkah laginya, itu hampir dapat trotoar itu. Jadi, karena mereka ugal-ugalan dari sana, yang satu nengok ke kanan, satu ke kiri, begitu dipotong begini, nabrak (korban),” ujar Budiman saat ditanya wartawan di lokasi kejadian.

    Budiman mengatakan, motor PJR yang berada di depan menabrak korban, selanjutnya motor PJR yang di belakang juga menghindari motor PJR yang berada di depannya, sehingga akibatnya juga ikut terjatuh.

    Menurut Budiman, bila mereka tidak ugal-ugalan, tentu insiden ini tidak perlu terjadi.

    “Ugal-ugal (mereka) salip-menyalip, enggak ada (hidupkan sirene). Kalau hidupkan sirene, nenek itu enggak akan menyeberang,” katanya.

    Pasca-kejadian itu, Rodiah langsung dibawa ke Rumah Sakit Mitra Medika untuk perawatan lebih lanjut.

    Budiman berharap korban segera sembuh.

    Baca juga: Warga Medan Tolak Digusur, Bentrok Pecah, Jalan Krakatau Diblokade

    “Insya Allah (nenek) itu dikasih umur panjang dan masih bisa selamat,” katanya.

    Keterangan Kepolisian

    Terpisah, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan membenarkan peristiwa tabrakan tersebut.

    Kejadiannya sekitar pukul 10.15.

    Dia mengatakan, personel yang terlibat tabrakan adalah Bripda AD dan Bripda RS.

    Pihaknya masih mendalami apakah ada motif kelalaian dari anggotanya dalam berkendara.

    “Ya, jika ada motif lainnya, tetap akan kami dalami,” ujar Ferry saat ditanya wartawan di Mapolda Sumut, Kamis (17/7/2025).

    Ferry kemudian menjelaskan dari informasi yang diperolehnya, saat kejadian, Rodiah berada di bahu jalan di depan RS Mitra Medika dan hendak ingin menyeberang.

    “Jadi, kejadiannya terjadi bahwa ibu R (Rodiah) itu berada di bahu jalan antara depan RS Mitra Medika. Di bahu jalan itu (kebetulan) ada pohon, jadi ibu itu ada di balik pohon itu dan kebetulan pada saat itu ada kendaraan truk yang melaju,” ujar Ferry.

    Selanjutnya, kata Ferry, sesaat Rodiah hendak menyebrang, ada truk yang melintas.

    Di belakang truk itu, ada Bripda AD dan RS yang tengah mengendarai sepeda motor patrolinya.

    “Setelah truk melaju, ibu itu menyebrang, hanya saja kendalanya, ibu itu karena di belakang dari pohon, jadi tidak terlihat oleh personel kami. Tahu-tahu ibu itu, informasinya dia berlari (menyeberang), jadi ibu keluar dari pohon setelah truk itu melaju, jadi dia ada di belakang mobil itu,” ungkap Ferry.

    Ferry mengatakan, kondisi inilah yang membuat dua motor patroli polisi tidak melihat keberadaan Rodiah sehingga insiden kecelakaan pun terjadi.

    “Jadi, petugas kami yang patroli (dari arah) belakang truk, itu secara mendadak akhirnya Bripda SR membuang ke kanan sehingga akhirnya ibu itu terkena sabetan boks motor patroli,” katanya.

    Selanjutnya, kendaraan Bripda AD juga berusaha menghindari kecelakaan beruntun dan mencoba membelokkan motornya ke arah kiri.

    “Bripda AD membuang kiri untuk menghindari menabrak korban,” ujarnya.

    Ferry mengatakan korban kini telah dirawat di rumah sakit Mitra Medika. Polda Sumut bertanggung jawab atas seluruh biaya pengobatan Rodiah.

  • Tiba-tiba Cabut Pernyataan soal Ijazah Jokowi, Mantan Rektor UGM Diduga Diintimidasi?

    Tiba-tiba Cabut Pernyataan soal Ijazah Jokowi, Mantan Rektor UGM Diduga Diintimidasi?

    GELORA.CO –  Plot twist mengejutkan terjadi di tengah panasnya kembali polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi yang diduga palsu.

    Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada atau UGM periode 2002-2007, Profesor Sofian Effendi, yang sebelumnya secara terbuka membongkar berbagai dugaan kejanggalan, kini berbalik 180 derajat.

    Melalui surat pernyataan bermaterai yang beredar pada Kamis (17/7/2025), Prof Sofian mencabut seluruh ucapannya dan meminta maaf.

    Namun, di saat yang bersamaan, muncul dugaan kuat bahwa langkah tersebut diambil di bawah tekanan.

    Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, mengklaim ada upaya ‘pembungkaman’ terhadap sang profesor.

    “Baru saja saya dapat info dari Jogya bahwa sedang terjadi upaya ‘pembungkaman’ terhadap Prof. Sofian Effendi karena buka kasus Ijazah Jokowi,” ungkap Said Didu melalui akun X miliknya, Kamis (17/7/2025).

    Said Didu bahkan secara terbuka meminta publik untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada guru besar tersebut.

    “Mohon teman-teman di Jogya menjaga beliau dan kita semua berikan dukungan kepada Prof. Sofian Effendi,” harapnya.

    Kecurigaan adanya intimidasi ini sontak membayangi ketulusan surat klarifikasi Prof. Sofian dan membuat publik bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di balik layar.

    Pernyataan Mundur dan Permintaan Maaf

    Sebelumnya, pernyataan Prof Sofian dalam sebuah wawancara di kanal YouTube “Langkah Update” pada 16 Juli 2025 menjadi amunisi baru bagi pihak yang meragukan ijazah Jokowi.

    Namun, hanya selang sehari, ia menarik kembali semua ucapannya.

    Dalam suratnya, Prof Sofian menegaskan bahwa pernyataan resmi Rektor UGM saat ini, Prof Dr Ova Emilia, pada 11 Oktober 2022 adalah yang benar dan sesuai bukti.

    “Terkait dengan informasi yang tersebar dari live streaming di kanal YouTube Langkah Update […] saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM Prof. Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di Universitas,” tulis Prof. Sofian.

    Ia pun secara tegas meminta agar video wawancara kontroversialnya ditarik dari peredaran dan menyampaikan permohonan maaf.

    “Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya di dalam video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran,” lanjutnya. 

  • Lah Kenapa? Mantan Rektor UGM Sofian Effendi Minta Maaf dan Cabut Pernyataan Terkait Ijazah Jokowi

    Lah Kenapa? Mantan Rektor UGM Sofian Effendi Minta Maaf dan Cabut Pernyataan Terkait Ijazah Jokowi

    GELORA.CO – Setelah bikin geger, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) 2002-2007, Prof. Sofian Effendi mendadak menarik semua pernyataannya terkait ijazah S1 Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang ada dalam video di YouTube. 

    Diketahui, dalam video dengan judul “Mantan Rektor UGM Buka-Bukaan! Prof Sofian Effendy Rektor 2002-2007! ljazah Jokowi & Kampus UGM!”, pada 16 Juli 2025, Sofian Effendi menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah lulus sarjana Fakultas Kehutanan karena IPK-nya kurang dari 2.

    “Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya di dalam video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran,” kata Sofian dalam keterangan tertulis yang dikutip Kamis 17 Juli 2025.

    Dalam pernyataannya, Sofian menegaskan bahwa keterangan Rektor UGM Prof. Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di Universitas. 

    “Saya mohon maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut,” kata Sofian.

    Lewat surat surat pernyataannya tersebut, Sofian berharap agar wacana tentang ijazah tersebut dapat diakhiri. Terima kasih. 

    Berikut pernyataan lengkapnya:

    Pernyataan Sofian Effendi 

    Terkait dengan informasi yang tersebar dari live streaming di kanal YouTube Langkah Update dengan Judul “Mantan Rektor UGM Buka-Bukaan! Prof Sofian Effendy Rektor 2002-2007! ljazah Jokowi & Kampus UGM!” pada tanggal 16 Juli 2025 tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo, saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM Prof. Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di Universitas. Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya di dalam 

    video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran. 

    Saya mohon maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut. 

    Demikian pernyataan saya dan saya sangat berharap agar wacana tentang ijazah tersebut dapat diakhiri. Terima kasih. 

    Yogyakarta, 17 Juli 2025 

    Yang menyatakan,

    Ttd

    Prof. Dr. Sofian Effendi 

    Mantan Rektor UGM 2002-2007.

  • Setelah Lengser, Jokowi Jadi Olok-olok Rakyat bahkan Sopir Truk

    Setelah Lengser, Jokowi Jadi Olok-olok Rakyat bahkan Sopir Truk

    GELORA.CO –  Prediksi pengamat politik Rocky Gerung yang menyebut soal kondisi pasca-kepemimpinan Presiden Joko Widodo kini mulai terbukti.

    Setelah lengser dari jabatannya, Jokowi tidak hanya kehilangan pamor di hadapan publik, tetapi juga menjadi bahan olok-olok di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di kalangan akar rumput seperti sopir truk.

    “Saya sudah prediksi, begitu Jokowi lengser, dia akan jadi bahan tertawaan publik,” ujar Rocky dikutip dari channel Youtubenya, Kamis 17 Juli 2025.

    “Dan sekarang itu mulai terjadi,” tambahnya.

    Menurut Rocky, meskipun masih ada upaya dari para pendukung dan buzzer untuk membela citra Jokowi, kekuatan itu kini tidak sebanding dengan derasnya opini publik yang kritis.

    “Publik sudah well-informed. Zaman media sosial ini membuat semua orang, bahkan sopir truk, bisa memahami dan mengekspresikan kritik politik,” katanya.

    “Olok-olok terhadap Jokowi tidak hanya di media sosial, tapi juga muncul dalam bentuk mural, grafiti, dan tulisan-tulisan satir di belakang truk,” jelasnya menambahkan.

    Salah satu contoh nyata adalah tulisan di belakang truk yang berbunyi, “Dari Solo ke Pramuka, planga-plongo dan suka berdusta,” yang secara jelas menyindir asal-usul dan gaya kepemimpinan Jokowi.

    Rocky juga menyoroti isu kontroversial seputar dugaan ijazah palsu Jokowi yang hingga kini belum menemukan titik terang.

    Ia menilai bahwa bukannya menjawab tuntutan publik, mantan presiden justru mencoba mengalihkan isu dengan menuding adanya “desain politik besar” untuk menjatuhkannya.

    “Kalau Jokowi bilang ini desain politik, tunjukkan desainnya? Mana bukti bahwa ini konspirasi?” tegas Rocky.

    “Jangan semua kritik disebut agenda politik. Ini adalah tuntutan etis dari masyarakat yang harus dijawab secara jujur,” imbuhnya.

    Selain itu, tekanan juga datang dari berbagai arah. Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, sedang menghadapi tuntutan pemakzulan, sementara menantunya, Bobby Nasution, juga dipanggil oleh KPK.

    Rocky menilai keluarga Jokowi kini berada dalam posisi politik yang semakin terjepit.

    “Counter Culture” dan Hilangnya Kenegarawanan

    Menurut Rocky, fenomena rakyat mengolok-olok mantan presiden ini merupakan bentuk counter culture yakni gerakan budaya tandingan terhadap kekuasaan yang dianggap tak jujur.

    “Setelah lengser, mestinya muncul aura kenegarawanan dari seorang mantan presiden. Tapi yang terjadi sebaliknya. Jokowi malah makin dijauhi, bahkan jadi bahan meme, bahan mural, dan bahan ketidakpercayaan publik,” katanya.

    Ia menyebut ini sebagai krisis kepercayaan dan kehilangan momen moralitas yang seharusnya dimiliki oleh seorang negarawan setelah tidak lagi menjabat.

    Pesan untuk Prabowo dan Institusi Penegak Hukum

    Rocky juga menyinggung Presiden Prabowo Subianto, yang menurutnya harus cermat membaca situasi.

    Ia berharap institusi hukum bisa bersikap profesional dan tidak membiarkan masalah ini berlarut-larut.

    “Presiden Prabowo harus tegas memilih jalur penyelesaian. Isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran bukan hanya sensasi politik, ini soal moral dan legalitas pemimpin kita,” jelasnya.

    Ia juga menekankan bahwa elite politik seharusnya tidak menutupi atau melindungi kesalahan, apalagi menyebut kritik sebagai upaya makar atau konspirasi besar tanpa dasar yang jelas.

    Sebagai penutup, Rocky mengajak publik untuk melihat semua ini sebagai pelajaran besar dalam politik Indonesia.

    Bahwa kejujuran dan integritas adalah fondasi utama dalam memimpin, dan rakyat tidak bisa lagi dibohongi oleh narasi kosong.

    “Setelah kekuasaan berakhir, yang tinggal hanyalah integritas. Kalau itu tak ada, maka penghormatan pun sirna. Rakyat tak bodoh, mereka hanya butuh waktu untuk bersuara dan sekarang suara itu menggema dari mana-mana, bahkan dari belakang truk di jalanan,” pungkasnya.

  • Dugaan Ijazah Palsu dan Riza Chalid Tersangka Coreng Citra Jokowi

    Dugaan Ijazah Palsu dan Riza Chalid Tersangka Coreng Citra Jokowi

    GELORA.CO -Posisi Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi disinyalir masih kuat secara politik, meskipun terdapat sejumlah persoalan mengemuka di public, seperti dugaan ijazah palsu, hingga keterlibatannya pada kasus saudagar minyak M Riza Chalid.

    Pengamat Citra Institute, Efriza memandang, kasus-kasus yang menyangkut nama Jokowi belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga isu yang bermunculan hanya menggerus citra positif ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.

    “Harus diakui, Jokowi hingga hari ini belum terbukti bersalah atau terlibat dalam kejahatan, sebab belum adanya vonis pengadilan, yang merubah posisi status dirinya, tetapi jika ia tercoreng citranya,” ujar Efriza kepada RMOL, Kamis 17 Juli 2025.

    “Misalnya, terpantulkan karena berbagai kasus seperti dugaan ijazah palsu, coba diungkap lagi kasus Riza Chalid. Dan ini akan dianggap oleh sebagian publik sebagai citra seorang mantan presiden yang tidak benar-benar bersih,” sambungnya.

    Menurutnya, citra negara juga tidak lantas menjadi tercoreng karena beberapa kasus hukum yang tengah berproses disebut-sebut ada keterlibatan Jokowi, dengan dugaan penyalahgunaan wewenang sebagai kepala pemerintahan.

    “Saat ini, fakta-fakta hukumnya belum mendukung hal itu, bahkan Jokowi tampak masih tangguh dalam menghadapi berbagai problematika yang membelitnya pasca tidak lagi menjabat sebagai Presiden,” tuturnya.

    Oleh karena itu, magister ilmu politik Universitas Nasional (UNAS) itu meyakini Jokowi masih tidak tergoyahkan pengaruhnya dalam dinamika politik nasional, sehingga masih belum terbukti dalam kasus-kasus hukum yang sedang berjalan.

    “Jokowi memang saat ini tidak lagi menjabat, tapi ia masih memiliki pengaruh politik,” demikian Efriza. 

  • Istana Belum Bisa Jelaskan Soal Klaim Trump Miliki Akses Penuh ke Indonesia

    Istana Belum Bisa Jelaskan Soal Klaim Trump Miliki Akses Penuh ke Indonesia

    GELORA.CO – Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro angkat bicara soal Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang mengklaim mendapatkan akses penuh atas kesepakatan tarif impor dengan RI. Diketahui, RI mendapatkan tarif impor sebesar 19 persen.

    Namun, dia belum menjelaskan rinci maksud dari pernyataan Trump. Alasannya, Presiden baru saja tiba di tanah air usai menjalankan rangkaian kunjungan kerja ke sejumlah negara di Kawasan Timur Tengah, Amerika Latin, dan Eropa.

    “Ya, kan Pak Presiden baru saja tiba di Tanah Air ya dan tentu kita tahu semua sudah membaca banyak sekali hasil yang diperoleh dari lawatan ke beberapa negara di luar negeri oleh Pak Presiden. Pak Presiden juga sudah menyampaikan keberhasilan di dalam negosiasi dengan Amerika Serikat terkait dengan penerapan tarif,” ujar Juri kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Lebih lanjut, terkait tarif dagang, Presiden Prabowo juga melakukan komunikasi langsung dengan Presiden Trump pada Selasa (15/7) malam. Meski belum membeberkan secara rinci isi obrolan tersebut, dia meminta untuk menunggu detail maksud dari pernyataan Trump.

    “Itu kita tunggu saja nanti detailnya ya. Apa yang dimaksud dengan full access dan kira-kira apa yang menjadi kebijakan kita setelah ini,” kata dia.

    Lebih lanjut, terkait kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia dia menyebut kementerian dan lembaga akan menindaklanjuti hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan dua negara.

    “Dan secara teknis tentu nanti pemerintah, terutama Kementerian/Lembaga yang terkait akan menindaklanjuti apa yang sudah menjadi kesepakatan-kesepakatan tarif dagang. Jadi kita tunggu saja,” jelasnya.

    Sebelumnya, badai tarif impor Amerika Serikat (AS) yang sempat menghantui produk Indonesia akhirnya mereda. Presiden AS Donald Trump resmi mengumumkan penurunan tarif impor bagi barang dari Indonesia menjadi 19 persen, lebih rendah dari angka sebelumnya yang dipatok 32 persen.

    Keputusan ini disampaikan Trump sebagai bagian dari kesepakatan dagang bilateral.

    “Mereka akan membayar 19 persen dan kami tidak akan membayar apapun… kami akan memiliki akses penuh ke Indonesia, dan kami memiliki beberapa kesepakatan yang akan diumumkan,” tegas Trump, Selasa (15/7/2025) waktu setempat, seperti dikutip dari Reuters.

    Tak hanya itu, Trump juga blak-blakan soal komitmen Indonesia dalam perjanjian ini. Jakarta sepakat membeli 50 jet Boeing, ditambah dengan energi AS senilai US$15 miliar dan produk pertanian Amerika senilai US$4,5 miliar.

    “Banyak di antaranya adalah Boeing 777,” imbuh Trump.

  • KPK Panggil Mulyono Kasus Suap Proyek Jalan di Daerah Bobby Nasution

    KPK Panggil Mulyono Kasus Suap Proyek Jalan di Daerah Bobby Nasution

    GELORA.CO – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil delapan orang saksi dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan yang menjerat mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting Cs, yang disebut sebagai orang dekat Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

    Salah satu saksi yang dipanggil adalah mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Mulyono (MUL).

    “Pemeriksaan dilakukan di Kantor BPKP Perwakilan Medan atas nama MUL, Mantan Kadis PUPR Provinsi Sumatera Utara,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, melalui keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Selain Mulyono, saksi lain yang turut dipanggil yaitu Winda, staf Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal; Ryan Lubis, Kasi UPT Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara; Suryadi Gozali, pemilik sparepart Daihatsu Motor di Kota Padangsidimpuan; Andi Junaedi, dari UPTD Paluta/Gunung Tua; Addi Mawardi Harahap, Kabid Binamarga Padangsidimpuan; Abdul Azis, staf PU Padangsidimpuan; dan Mardiah, staf honorer Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal.

    “Hari ini, Kamis (17/7), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut),” ujar Budi.

    Sebelumnya diberitakan, pada Kamis malam, 26 Juni 2025, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Sumatera Utara. Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah I Sumut. Total nilai proyek yang menjadi sorotan mencapai Rp231,8 miliar dari enam proyek jalan yang dikondisikan. KPK menyatakan, penyidikan masih terus dikembangkan terhadap proyek-proyek lain yang diduga bermasalah.

    Kelima tersangka yang telah diumumkan dan ditahan adalah Topan Obaja Putra Ginting selaku Kepala Dinas PUPR Sumut; Rasuli Efendi Siregar sebagai Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Heliyanto sebagai PPK Satker PJN Wilayah I Sumut; M. Akhirun Efendi Siregar sebagai Direktur Utama PT Daya Nur Global (PT DNG); dan M. Rayhan Dulasmi Piliang sebagai Direktur PT Rukun Nusantara (PT RN).

    KPK memperkirakan total suap dalam kasus ini mencapai sekitar Rp2 miliar dan akan didalami lebih lanjut. Dalam OTT tersebut, penyidik turut mengamankan uang tunai sebesar Rp231 juta yang diduga merupakan bagian dari komitmen fee.

    Dalam konstruksi perkara, kasus pertama terjadi di lingkungan Dinas PUPR Sumut. Topan Obaja Putra Ginting bersama Rasuli Efendi Siregar dan M. Akhirun Efendi Siregar diduga merekayasa pengadaan proyek pembangunan Jalan Sipiongot–Batas Labuhanbatu Selatan dan Jalan Hutaimbaru–Sipiongot senilai Rp157,8 miliar. PT Daya Nur Global ditunjuk sebagai pelaksana proyek tanpa melalui prosedur yang sah. Dalam pelaksanaannya, Akhirun bersama putranya, Rayhan, diduga memberikan uang kepada Rasuli dan Topan sebagai imbalan atas pengaturan proyek tersebut.

    Sementara itu, dalam kasus kedua yang melibatkan Satker PJN Wilayah I Sumut, Heliyanto selaku PPK diduga menerima suap sebesar Rp120 juta dari Akhirun dan Rayhan sebagai balas jasa atas pengaturan proyek melalui sistem e-katalog. Akibatnya, PT DNG dan PT RN memenangkan sejumlah proyek sepanjang 2023 hingga 2025.

    Gubernur Sumut, Bobby Nasution, mengaku siap jika dipanggil oleh KPK terkait kasus yang menyeret Topan Obaja Putra Ginting.

    “Namanya proses hukum kita bersedia saja, apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang,” ujar Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (30/6/2025).

  • Viral Makan Bergizi Gratis Siswa SMKN Tambakboyo Tuban Ada Belatung

    Viral Makan Bergizi Gratis Siswa SMKN Tambakboyo Tuban Ada Belatung

    GELORA.CO  – Awal pekan ini netizen atau warganet dikejutkan oleh berita makan bergizi gratis (MBG) ada larva atau belatung.

    Tentu saja hal ini sangat mencoreng program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.

    Program MBG sendiri hingga kini belum merambah seluruh sisa di Indonesia.

    Dalam pelaksanaannya sekitar enam bulan terakhir, pemerintah leat Badan Gizi Nasional (BGN) mengalami tantangan luar biasa.

    Tantangan yang paling sering adalah menu MBG yang basi sehingga memicu siswa diare.

    Terbaru, siswa SMKN Tambakboyo, Tuban, Jawa Timur, mendapati paket MBG ada larva atau belatung.

    Penemuan ini terjadi pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) bagi siswa baru di SMA dan SMKN Tambakboyo, Senin (14/7/2025). 

    Akibatnya suasana gaduh pun tercipta, sebagian siswa sibuk merekam temuan itu hingga viral di medsos.

    Dalam video itu, terdengar suara siswa yang menyindir menu MBG dan merasa jijik setelah melihat larva bergerak. 

    “Hahaha, iki loh makanan bergizi, makanan bergizi guys, mbok gedene ngene (hahaha, ini loh makanan bergizi, makanan bergizi guys, lihat besarnya begini),” ujar siswa dalam video tersebut yang dikutip dari Kompas.com, Rabu (16/7/2025). 

    Camat Tambakboyo, Ari Wibowo Waspodo, membenarkan adanya penemuan larva pada menu MBG di sekolah-sekolah di kecamatan tersebut. 

    Berdasarkan laporan yang diterimanya, menu MBG yang ditemukan mengandung larva terjadi di dua sekolah, yaitu SMA Negeri Tambakboyo dan SMK Negeri Tambakboyo, Senin (14/7/2025). 

    Ari menjelaskan bahwa yang ditemukan siswa bukanlah belatung, melainkan larva ulat buah atau sayuran yang terdapat dalam ompreng. 

    “Ada empat ompreng, ditemukan di titik pertama dua ompreng dan di titik kedua juga dua ompreng,” kata Ari Wibowo Waspodo, Selasa (15/7/2025). 

    Ia menegaskan dukungannya terhadap program yang digagas Presiden Prabowo, namun berharap agar penyedia makanan lebih memperhatikan aspek kehigienisan. 

    “Saya tahunya malah dari teman-teman media ada ulat di dalam ompreng makanan bergizi gratis. Informasinya itu di SMA dan SMK Tambakboyo,” ujarnya. 

    Hingga berita ini diturunkan, pihak SMKN Tambakboyo belum memberikan komentar terkait insiden tersebut saat dikonfirmasi.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini mengingatkan, usulan tambahan anggaran sebesar Rp 118 triliun untuk Badan Gizi Nasional (BGN) tak hanya dialokasikan ke program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menurut Yahya, masalah utama yang harus dibenahi BGN adalah rendahnya edukasi gizi untuk usia dini dan lemahnya akses pangan sehat di berbagai daerah.

    “MBG program mulia, tetapi anggaran yang besar harus diarahkan tidak hanya untuk memberi makan, melainkan untuk mengubah pola konsumsi, memperbaiki rantai pasok pangan lokal, dan memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi yang benar dan berimbang,” ujar Yahya dikutip dari Tribunnews.com.

    Dia mengatakan, usulan tambahan anggaran sebesar Rp 118 triliun akan menjadi pemborosan jika BGN hanya fokus terhadap hal-hal yang berkaitan dengan distribusi makanan.

    “Program ini akan menjadi pemborosan terbesar jika hanya difokuskan pada pengadaan makanan tanpa menyentuh akar masalah yang selama ini menjadi penyebab krisis gizi,” kata Politisi Golkar itu .

    Komisi IX, dikatakan Yahya, akan membedah terlebih dahulu usulan tambahan anggaran dari BGN sebelum menyetujuinya.

    Dikatakan Yahya, MBG jangan hanya menjadi proyek distribusi makanan tanpa adanya program perbaikan gizi untuk jangka panjang.

    “Tentunya akan kita bahas terlebih dulu, kita akan bedah secara mendalam sebelum mengambil keputusan. Ini menjadi salah satu fungsi penganggaran dan pengawasan DPR. MBG harus menjadi tonggak awal reformasi menyeluruh terhadap sistem gizi nasional yang selama ini rapuh, fragmentaris, dan berorientasi jangka pendek,” sambungnya. 

    Dia kembali mengingatkan, anggaran besar BGN harus menjadi modal pemerintah dalam melakukan reformasi perbaikan gizi anak Indonesia. 

    “Jika anggaran besar hanya disalurkan tanpa disertai reformasi sistemik, maka kita hanya mengulang pola bantuan pangan konvensional yang tidak menyelesaikan persoalan struktural. Negara butuh keberanian untuk mengubah pendekatan dari memberi makan menjadi mendidik gizi,” tandas Yahya.

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional RI (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, pihaknya mengusulkan penambahan anggaransebesar Rp118 Triliun untuk pemenuhan program makan bergizi gratis (MBG) 2026.

    Usulan itu disampaikan oleh Dadan, saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (10/7/2025). 

    “Ya kita usulkan tambahan (anggaran) Rp118 Triliun,” kata Dadan saat ditemui awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Menurut Dadan, pihaknya telah menerima pagu indikatif untuk tahun 2026 sebesar Rp217 Triliun berdasarkan surat keputusan dari Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) dan Kementerian PPN/Bappenas.

    Hanya saja, anggaran Rp217 Triliun itu hanya cukup untuk menjalankan program MBG hingga sampai bulan Agustus 2026 mendatang.

    “Ya gini kalau basis pelayanan dan penerima manfaatnya 82,9 juta dimulai dari Januari sampai Desember. Maka kami akan membutuhkan tambahan, karena dengan Rp217 Triliun itu nanti akan terserap semuanya, jika semua lancar di akhir Agustus,” kata Dadan.

    Atas hal itu menurut dia, BGN memerlukan anggaran tambahan untuk mengimplementasikan program MBG di bulan September hingga Desember 2026.

    “Karena dari September, Oktober, November, Desember kami akan membutuhkan tambahan. Bukan seperti yang terjadi sekarang,” kata dia.

    “Jadi Rp217 Triliun itu akan habis diserap di akhir Agustus (2026),” sambung Dadan.

    Dalam kesempatan ini, Dadan turut membocorkan soal anggaran untuk makan bergizi gratis setiap bulannya.

    Pengakuan Dadan, program MBG ini membutuhkan anggaran sebesar Rp25 Triliun setiap bulannya untuk meng-cover setiap sekolah menyelenggarakan makan bergizi gratis.

    “Kalau basis pelaksanaannya kita sukses di akhir tahun dengan 82,9 juta (penerima manfaat), Maka 82,9 juta sudah start dari Januari. Itu artinya Rp25 Triliun per bulan lebih,” tukas dia

  • Gempa 7,3 Magnitudo Guncang Alaska, Picu Peringatan Tsunami

    Gempa 7,3 Magnitudo Guncang Alaska, Picu Peringatan Tsunami

    GELORA.CO -Sebuah gempa bumi kuat dengan 7,3 magnitudo mengguncang wilayah pesisir selatan Alaska, Amerika Serikat pada Rabu siang waktu setempat, 16 Juli 2025 

    Gempa tersebut memicu peringatan tsunami yang membuat warga di sepanjang garis pantai sejauh 1.127 km bergegas mencari tempat lebih tinggi.

    Meski begitu, peringatan tsunami tersebut kemudian diturunkan statusnya dan akhirnya dibatalkan. Tidak ada laporan mengenai kerusakan signifikan akibat gempa ini.

    Gempa terjadi pada pukul 12.37 siang di lepas pantai selatan Sand Point, sebuah komunitas kecil di Pulau Popof, bagian dari gugus Kepulauan Aleut. Guncangan dirasakan hingga Anchorage, kota besar yang berjarak hampir 966 kilometer dari pusat gempa.

    Gempa terjadi pada pukul 12.37 siang di lepas pantai selatan Sand Point, sebuah komunitas kecil di Pulau Popof, bagian dari gugus Kepulauan Aleut. Guncangan dirasakan hingga Anchorage, kota besar yang berjarak hampir 966 kilometer dari pusat gempa.

    “Kami telah melihat gempa bumi lain di daerah tersebut yang tidak menimbulkan gelombang tsunami yang signifikan, tetapi kami menanganinya dengan serius dan menjalankan prosedur kami,” ujar Jeremy Zidek, juru bicara Divisi Manajemen Darurat Alaska, seperti dimuat Associated Press.

    “Kami pastikan masyarakat diberitahu sehingga mereka dapat mengaktifkan prosedur evakuasi mereka,” tambahnya. 

    Pusat Peringatan Tsunami Nasional awalnya mengeluarkan peringatan tsunami untuk wilayah dari barat daya Homer hingga Unimak Pass. Komunitas besar seperti Kodiak, dengan penduduk lebih dari 5.000 orang, juga masuk dalam wilayah terdampak. 

    Namun, sekitar satu jam kemudian, statusnya diturunkan menjadi waspada, dan akhirnya dibatalkan menjelang pukul 14.45.

    Tsunami kecil tercatat di Sand Point dengan ketinggian air tidak lebih dari 6,3 cm di atas permukaan pasang. 

    “Tidak ada kerusakan di bandara, tampaknya tidak ada kerusakan di pelabuhan, sungguh tidak ada kerusakan yang berarti,” kata Kepala Polisi Sand Point, Benjamin Allen.

    Namun, beberapa kerusakan kecil terjadi di toko kelontong Alaska Commercial. Vickey McDonald, manajer toko tersebut, mengatakan bahwa sekitar separuh dari rak minuman beralkohol runtuh dan botol-botolnya pecah. 

    “Saya punya asap cair, saus barbekyu, dan acar pecah di lantai. Baunya sangat menyengat di sini,” ujarnya.

    Di beberapa komunitas seperti Unalaska dan King Cove, pejabat setempat segera memerintahkan warga di zona rawan banjir untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi atau menjauh ke pedalaman. 

    Di Seward, Jodie Stevens, seorang turis, bersama suaminya sedang mengamati burung puffin ketika mereka mendengar seruan untuk mengungsi.

    “Kami berjalan beberapa blok menanjak di tengah hujan. Seseorang dari pusat menyuruh semua orang segera pindah ke dataran tinggi,” kata dia.

    Mereka baru setengah jalan menuju titik evakuasi ketika sirene berbunyi menandakan bahwa situasi telah aman.

    Sementara itu, Badan Meteorologi Nasional (NWS) menyatakan tidak ada ancaman tsunami untuk wilayah pesisir Pasifik lainnya di Amerika Serikat dan Kanada, seperti Washington, Oregon, dan California