Xcloud.id

partai: Gelora

  • Dukungan Penuh, Jokowi Siap Kerja Keras untuk PSI

    Dukungan Penuh, Jokowi Siap Kerja Keras untuk PSI

    GELORA.CO -Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dukungan penuh untuk Partaonan Solidaritas Indonesia (PSI). 

    Pernyataannya itu ditegaskan Jokowi dalam pidatonya di hadapan ribuan kader PSI usai Kongres di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu, 19 Juli 2025. 

    “Saya akan full mendukung PSI,” tegas Jokowi disambut riuh tepuk tangan kader PSI sambil berdiri.

    Atas dukungan penuh tersebut, ayah dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep itu menegaskan bakal bekerja keras untuk partai yang baru saja mengubah logo menjadi gajah itu. 

    “Oleh sebab itu, oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI,” tegas Jokowi disambut gemuruh kader PSI.

    Kaesang Pangarep kembali terpilih sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk periode 2025-2029.

    Kaesang kembali memimpin PSI untuk periode keduanya. Dia pertama kali menjabat pada September 2023 lalu menggantikan Giring Ganesha.

    Dia terpilih sebagai Ketum dalam forum Kongres PSI 2025 yang digelar di Graha Saba Buana, Sumber, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 19 Juli 2025.

    Kaesang unggul dengan total 65,28 persen.

    Sementara di peringkat kedua, ada Ronald Aristone Sinaga alias Broron dengan suara 22,23 persen.

    Sementara, kandidat lain yaitu Agus Mulyono Herlambang hanya meraih 12,49 persen.

    Adapun, pemilihan Ketum PSI diikuti oleh 157.579 orang dari total Daftar Pemilih Tetap sebanyak 187.306 orang.

  • Cak Imin Undang Prabowo Hadiri Puncak Harlah PKB 23 Juli

    Cak Imin Undang Prabowo Hadiri Puncak Harlah PKB 23 Juli

    Jakarta –

    Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan perayaan puncak Hari Lahir (Harlah) PKB akan digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada 23 Juli 2025 mendatang. Cak Imin mengatakan PKB mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk hadir.

    “Besok pagi kita ada PKB Run yang diikuti 5.000 peserta, lalu tanggal 23 puncak acara insyaallah akan kita laksanakan di JCC. Kita mengundang Bapak Presiden dan semua para petinggi negeri, partai-partai, menteri-menteri semua,” kata Cak Imin di Pos Bloc, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu (19/7/2025).

    Menurutnya, kehadiran Prabowo dan para elite politik di puncak Harlah PKB menjadi momen penting untuk memperkuat silaturahmi sekaligus konsolidasi nasional.

    “Kita ingin Harlah PKB ini menjadi ruang pertemuan semua pihak. Politik itu harus cair, saling sapa, dan saling menguatkan,” tuturnya.

    Selain itu, Cak Imin menegaskan bahwa PKB siap mendukung penuh program-program pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo, termasuk percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Sebagai bagian dari koalisi tentu kita akan mengikuti apapun perintah presiden. Salah satunya kita akan dukung apapun yang menjadi program pemerintah menyambut IKN,” pungkasnya.

    PKB Gandeng Seniman di Pameran di Pos Bloc

    Cak Imin menegaskan, kehadiran para pekerja seni di Kolakarya bukan hanya untuk memeriahkan acara, tapi juga sebagai ruang bagi para seniman untuk menyampaikan kritik. Menurutnya, kritik dari seniman justru menjadi ‘vitamin’ bagi politik dan demokrasi.

    “Kita PKB dan demokrasi itu butuh kritik. Kritik itu semacam vitamin buat politik, buat demokrasi, buat pejabat. Karena itu saya sangat terbuka dan terima kasih apabila dikritik. Kritik itu pasti membawa kemajuan,” kata Cak Imin.

    “Kolakarya ini ajang seni, ajang budaya, ajang kreativitas, ajang untuk memberikan ruang bagi para kreator-kreator, termasuk seniman, yang pemula maupun yang sudah memiliki karya-karya bagus,” ujarnya.

    Ia menambahkan, melalui Kolakarya, PKB berupaya menjalin komunikasi yang lebih cair dengan berbagai kalangan. Cak Imin menilai seni dan budaya adalah medium paling netral untuk mendekatkan partai dengan masyarakat.

    “Ini membuat kita lebih mudah berkomunikasi dengan semua pihak. Di antara perjuangan politik kan salah satunya yang paling pokok adalah kemanusiaan, seni dan budaya,” pungkasnya.

    Selain itu, ada juga acara PKB Run Fest 5K yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Lahir PKB ke-27, sekaligus menjadi ajang kebersamaan dan olahraga massal yang merangkul seluruh lapisan masyarakat.

    Kegiatan tersebut akan digelar besok Minggu (20/7) pada pukul 06.00 WIB dengan titik start berada di Plaza Timur Komplek Gelora Bung Karno.

    (bel/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Heboh! Koper Misterius WNA Filipina Dititip di Pasar Minggu Berisi Senpi, Peluru dan Granat

    Heboh! Koper Misterius WNA Filipina Dititip di Pasar Minggu Berisi Senpi, Peluru dan Granat

    GELORA.CO –  Warga Pasar Minggu dikejutkan dengan penemuan koper misterius milik seorang warga negara asing (WNA) asal Filipina yang berisi senjata api, ratusan amunisi, hingga granat. 

    Kejadian ini sontak menarik perhatian publik dan aparat kepolisian setempat.

    Penemuan koper berbahaya tersebut bermula ketika seorang warga bernama Magdalena (60) menyerahkan sebuah koper berwarna cokelat dengan garis merah bermerek Polostar ke Polsek Pasar Minggu pada Jumat sore, 18 Juli 2025, sekitar pukul 14.30 WIB. 

    Koper tersebut disebut milik seorang WNA berinisial MM dan istrinya yang dikenal dengan panggilan “Mam Maclaris”.

    Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Anggiat Sinambela, mengungkapkan bahwa isi koper tersebut sangat mencengangkan. 

    Setelah dibuka oleh petugas, di dalamnya ditemukan senjata api jenis Glock, granat asap (smoke grenade), granat kejut (flashbang), serta ratusan peluru aktif.

    “Saat petugas memeriksa isi koper, kami menemukan sejumlah barang berbahaya, termasuk senjata api dan amunisi. Ini tentu sangat mengejutkan dan membahayakan,” ujar Kompol Anggiat dalam keterangannya pada Sabtu, 19 Juli 2025.

    Berdasarkan keterangan saksi, Magdalena sebelumnya bekerja dengan pasangan WNA Filipina tersebut sejak tahun 2022. 

    Mereka sempat tinggal di sebuah kos di Jalan Pejaten Barat 4, Pasar Minggu. Namun, sejak Desember 2023, pasangan itu diketahui telah meninggalkan Indonesia, dan koper tersebut masih dititipkan kepadanya.

    “Saksi sempat diminta oleh MM untuk mengambil beberapa barang milik mereka dari wilayah Kelapa Gading. Setelah itu koper dibawa ke tempat tinggal barunya di kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa,” jelas Kapolsek.

    Setelah hampir setahun tak kunjung diambil, Magdalena akhirnya memutuskan menyerahkan koper tersebut ke pihak kepolisian.

    Saat ini, kepolisian tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai keberadaan dan aktivitas WNA Filipina berinisial MM dan istrinya. 

    Pihak Imigrasi dan Interpol disebut telah dihubungi untuk membantu pelacakan internasional.

  • PSI Wajah Dinasti Politik Jokowi

    PSI Wajah Dinasti Politik Jokowi

    GELORA.CO – Peneliti senior Citra Institute, Efriza merespons soal keterpilihan putra bungsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Dia menyebutkan keterpilihan Kaesang sebesar 65,28 persen menunjukkan kader-kader PSI tak ada yang menginginkan perubahan.

    “Malah menganggap tanpa Jokowi dan keluarganya, PSI tidak akan bisa bersaing dengan partai-partai lain. Dengan keterpilihan Kaesang yang tinggi maka PSI yang modern malah menjadi wajah dinasti politik keluarga Jokowi,” kata Efriza kepada jpnn.com, Sabtu (19/7).

    Dia menilai PSI memungkinkan tidak lagi semenarik dulu, anak-anak muda perkotaan tidak akan antusias melihat gaya partai berlogo gajah kepala hitam itu. 

    Efriza mengatakan PSI yang dulu memiliki banyak ide segar dan sekaligus menjadi partai alternatif dari partai-partai lama yang mencerminkan anak muda.

    “Namun, sekarang PSI malah meninggalkan gaya anak muda dengan pengelolaan kekuasaan terpusat pada lingkaran orang-orang yang dekat sama Jokowi dan keluarganya saja,” lanjutnya.

    Dia menjelaskan PSI semakin menjauh sebagai partai ideologis dan diyakini akan menjadikan Jokowi bukan sekadar ikon, tetapi sudah mengkultuskannya.

    “PSI setelah keterpilihan Kaesang akan menghangatkan perpolitikan nasional karena yang kontra sama Jokowi akan semakin kencang menyerang diperkirakan serangannya juga menyasar PSI. Jadi, wajah partai itu akan terus dikritisi oleh publik bukan memperoleh simpatik,” pungkas Efriza.

    Diketahui, Kaesang Pangarep kembali menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan akan menjabat hingga tahun 2030. 

    Hal ini diumumkan dalam kongres PSI di Gedung Graha Saba Buana, Solo, Sabtu (19/7).

    Putra bungsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) itu berhasil mengungguli perolehan suara dari dua calon ketum lain, yakni Ronald A Sinaga atau Bro Ron dan Agus Mulyono Herlambang.

    Dalam hasil e-voting yang diumumkan pada Kongres PSI, Kaesang meraih 65,28 persen. 

    Urutan kedua ditempati Bro Ron dengan perolehan suara 22,23 persen, dan Agus yang mendapatkan 12,49 persen.

    “Selamat mas Kaesang yang meraih 65,28 persen, bro Ron dengan perolehan suara 22,23 persen, dan bro Agus dengan perolehan suara 12,49 persen,” kata Plt Ketum PSI Andi Budiman.

  • Sebut bukan dimiliki elit-keluarga, Jokowi yakin PSI jadi partai besar

    Sebut bukan dimiliki elit-keluarga, Jokowi yakin PSI jadi partai besar

    GELORA.CO – Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) meyakini Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kelak menjadi partai besar karena partai yang diibaratkan sebagai saham itu bukan dimiliki oleh pengurus dan kader, bukan pula dimiliki oleh elit, apalagi keluarga.

    Dalam Kongres PSI 2025 yang dihadiri Jokowi sebagai pemateri sesi Pesan Kebangsaan itu, Presiden periode 2014-2024 itu menilai PSI yang kini memiliki branding sebagai partai Super TBK itu akan menjadi partai kuat dan besar secara bertahap.

    “Saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, oleh seluruh kader. Tidak ada kepemilikan elit, tidak ada kepemilikan keluarga apalagi, semua memiliki saham yang sama. Dengan ini mestinya seluruh anggota, seluruh kader itu bersama-sama ikut membesarkan partai,” kata Jokowi pada Kongres PSI 2025 di Graha Saba Buana, Solo, Jawa Tengah, Sabtu.

    Jokowi menilai branding PSI menjadi partai Super TBK membuat seluruh anggota dan kader merasa memiliki partai tersebut, dan berupaya bersama untuk membesarkan partai.

    Mantan Wali Kota Solo itu juga memberi catatan bahwa menjadi partai yang kuat dan besar tidak bisa tergesa-gesa, namun ada tahapan yang harus dilalui dengan kerja keras semua anggota.

    Ia pun memperkirakan bahwa PSI baru menjadi partai yang kuat dan besar pada 2034, bukan 2029.

    Selain karena dimiliki seluruh anggota, Jokowi menilai PSI yang baru saja berganti logo menjadi gajah merah-putih itu, merupakan partai cerdas.

    Menurut dia, gajah melambangkan ilmu pengetahuan, artinya kader PSI merupakan kader yang cerdas. Gajah, kata Jokowi, juga melambangkan pengetahuan dan kebijakan. Oleh sebab itu, ia mendukung penuh PSI.

    “Tapi yang paling penting, gajah itu kuat dan besar. Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI,” seru Jokowi.

    Berdasarkan pengalamannya, Jokowi memberi perintah agar PSI segera menyelesaikan struktur partai, baik di tingkat DPW, DPD, hingga tingkat desa, karena struktur partai diibaratkan sebagai mesin yang harus dijalankan menuju tahun politik 2029.

    “Saya titip yang terakhir, agar kita bekerja keras bersama-sama agar struktur partai di seluruh wilayah, di seluruh provinsi, kabupaten dan kota segera bisa diselesaikan. Paling tidak 2027 akhir. Kalau itu bisa diselesaikan, artinya mesinnya siap,” kata Jokowi.

  • karena Ada Korban Tewas dalam Pesta Pernikahan Anak Dedi Mulyadi, Harus Ada Tersangka

    karena Ada Korban Tewas dalam Pesta Pernikahan Anak Dedi Mulyadi, Harus Ada Tersangka

    GELORA.CO – Praktisi hukum sekaligus Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners, Zuhri Saifudin mengatakan, ada potensi pidana dalam tragedi tewasnya tiga orang di acara pernikahan anak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Acara pembagian makanan gratis di Alun-alun Garut, Jumat (13/7/2025) itu merupakan rangkaian gelaran pesta pernikahan Maula Akbar dan Wakil Bupati Garut, Luthfianisa Putri Karlina.

    Zuhri menjelaskan, dalam tragedi itu ada potensi pengenaan Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain.

    Adapun bunyi Pasal 359 KUHP: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.”

    Oleh karena itu, Zuhri menilai polisi harus segera melakukan penyelidikan, utamanya memeriksa pihak penyelenggara, dalam hal ini Event Organizer (EO).

    EO merupakan pihak penyedia jasa profesional yang mengatur keberlangsungan suatu acara.

    “Peristiwa ini patut diduga ada unsur kekhilafan sampai ada yang meninggal, polisi memiliki kewenangan penyelidikan apakah ada unsur pidana atau tidak,” katanya saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat.

    Dilaporkan tiga orang tewas dalam insiden tersebut, mereka adalah Vania Aprilia (8), warga Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota; Dewi Jubaedah (61), warga Jakarta Utara; dan anggota polisi Polres Garut, Bripka Cecep Saeful Bahri (39).

    “Menurut saya harus ditingkatkan ke penyidikan karena ada yang terbunuh. EO bisa terkena, kalau ada unsur lain juga perlu diselidiki,” bebernya.

    Zuhri menuturkan, penyelidikan perlu dilakukan polisi untuk mencari siapa yang bertanggung jawab.

    “Kalau peristiwa umum ya patut diduga penanggung jawab utama adalah panitia. Harus ada tersangka yang ditetapkan,” jelasnya.

    Sementara itu, Rizal, EO acara pernikahan Maula dan Putri menyampaikan permintaan maaf atas tragedi yang terjadi.

    “Hanya peristiwa ini sudah terjadi. Kami sebagai keluarga memohon maaf dan ini tentu akan menjadi pelajaran bagi kami,” kata Rizal setelah mendatangi keluarga satu di antara korban meninggal di Kelurahan Sukamentri, Jumat malam, dikutip dari Kompas.com.

    Rizal mengaku, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi sempat melarang digelarnya makan gratis saat acara bertajuk Pesta Rakyat tersebut.

    “Pak Gubernur memang sudah sempat melarang kegiatan untuk mengundang massa. Ada makanan gratis yang sejak awal sudah dilarang Pak Gubernur,” ungkapnya.

    Adapun Dedi juga mengaku sempat melarang acara makan gratis tersebut digelar.

    Dikatakannya, ia hanya menyetujui beberapa kegiatan, yakni resepsi dan pagelaran seni yang digelar Jumat malam.

    “Waktu itu saya menyetujui ada tiga kegiatan, yang pertama ada kegiatan pelaksanaan akad dan resepsi.”

    “Kedua malam Jumat tidak ada kegiatan. Hari Jumat ada kegiatan pertama undangan para kepala desa sore, kemudian malamnya kegiatan pagelaran seni,” ucapnya, dilansir TribunJabar.id.

    Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan memastikan, pihaknya akan melakukan pendalaman dan investigasi untuk mengetahui kronologi dan penyebab terjadinya kericuhan yang menyebabkan korban jiwa tersebut.

    Hasil evaluasi internal menunjukkan, pengamanan kegiatan telah dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

    “Dalam hal ini, Polres Garut mendapatkan permintaan dari Pemerintah Kabupaten Garut untuk mengamkan rangkaian kegiatan.”

    “Prosedur perizinan, perkiraan potensi gangguan, serta rencana penanggulangan sudah disusun,” ujarnya.

    Disebutkan, pengamanan melibatkan 404 personel gabungan yang telah di-briefing dan ditempatkan di titik-titik strategis sejak pagi hari.

    “Karena ada korban jiwa dan peristiwa ini menimbulkan gangguan polisi tentu akan melakukan penyelidikan. Kami akan ungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak, dan siapa yang paling bertanggung jawab,” tandasnya.

  • Mantan Wakapolri Beberkan Kejanggalan Vonis Tom Lembong

    Mantan Wakapolri Beberkan Kejanggalan Vonis Tom Lembong

    GELORA.CO -Mantan Wakapolri, Oegroseno, membeberkan sejumlah kejanggalan dalam vonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp750 juta, terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. 

    Hal tersebut disampaikan Oegroseno melalui akun media sosial Instagram pribadinya, @oegroseno.official, yang dikutip pada Sabtu, 19 Juli 2025.

    “Innalillahi…. Pak Tom Lembong dihukum 4 tahun 6 bulan, dengan (beberapa) alasan,” tulis Oegroseno.

    Dia memaparkan, sejumlah alasan yang membuat Tom Lembong divonis 4,5 tahun, pertama terkait alasan pelanggaran skema kerjasama BUMN dengan swasta dalam melaksanakan kebijakan impor gula, dapat dianggap sebagai sesuatu yang janggal.

    “Maka siap-siaplah semua pejabat yang menugaskan BUMN, dan BUMN tersebut kerjasama dengan swasta masuk penjara. Padahal kerjasama dengan swasta adalah sah dan merupakan kewenangan BUMN,” tutur Oegroseno.

    “Tapi yang disalahkan Tom Lembong padahal bukan kewenangannya dan bukan keputusannya,” sambungnya menegaskan.

    Pertimbangan hukum majelis hakim yang menyatakan, keuntungan swasta atas kerjasama yang dilakukan dengan BUMN merupakan kerugian negara. Tetapi di sisi lain, Tom Lembong dianggap tidak terbukti berniat jahat dalam perkara impor gula tersebut.

    “Tidak melaksanakan pemberian penugasan ke BUMN tentang impor gula jangka panjang padahal tidak ada kaitan dengan kasus ini, tidak ada sama sekali menerima kick back dari kebijakan tersebut, dan tidak ditemukan mensrea (niat jahat),” urainya.

    Oleh karena itu, Oegroseno menduga vonis yang dikenakan kepada Tom Lembong bagian dari balas dendam politik, atas ketidaksesuaian sikap dengan penguasa.

    “Agar publik tahu, Pak Tom Lembong adalah Menteri yang awalnya sangat disayangi dan paling banyak membantu kesuksesan Jokowi (Presiden ke-7 RI Joko Widodo), seperti halnya dengan Pak Anies Baswedan serta Pak Hasto. Tapi karena beda politik langsung dihajar,” demikian Oegroseno menambahkan. 

  • Coreng Citra Presiden Prabowo, Budi Arie Harus Ditertibkan

    Coreng Citra Presiden Prabowo, Budi Arie Harus Ditertibkan

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto diminta untuk menindak tegas para pembantunya di Kabinet Merah Putih yang membuat gaduh. 

    Terutama menteri-menteri yang dinilai mencoreng citra Kepala Negara lantaran terseret kasus pengamanan judi online (Judol) seperti Menteri Koperasi yang juga mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi. 

    Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, kepada RMOL, Sabtu 19 Juli 2025. 

    “Presiden Prabowo ini kan mendambakan iklim politik yang teduh, tidak gaduh, tapi track record gara-gara judi online ini yang menjadi masalah akut harus diberantas sekarang juga, ini menimbulkan kegaduhan,” kata Adib. 

    Menurut Adib, jika Presiden Prabowo tidak menertibkan Budi Arie yang dalam persidangan kasus pengamanan judi online kerap muncul, maka akan mendorong citra Presiden Prabowo. 

    “Saya kira ini harus menjadi sebuah catatan bagi Presiden tertibkan awak-awak kabinet dari hal-hal yang betul-betul dinanti oleh publik penyelesaiannya,” pungkasnya

  • 9 Biksu Dijebak Cewek Cantik untuk Ngeseks, Direkam Lalu Diperas Ratusan Miliar

    9 Biksu Dijebak Cewek Cantik untuk Ngeseks, Direkam Lalu Diperas Ratusan Miliar

    GELORA.CO – Kepolisian Thailand menangkap seorang perempuan yang diduga terlibat dalam pemerasan terhadap para biksu melalui foto dan video hubungan seksual. Perempuan tersebut, yang dijuluki “Miss Golf”, dilaporkan telah berhubungan intim dengan setidaknya sembilan biksu, menurut pernyataan polisi.

    Dilansir dari BBC, Jumat, 18 Juli 2025, menyebut dalam tiga tahun terakhir, ia diperkirakan memperoleh sekitar 385 juta baht (Rp193,5 miliar) dari aksinya. Saat penggeledahan di rumahnya, aparat menemukan lebih dari 80.000 foto dan video yang digunakan untuk memeras para korban, kata juru bicara kepolisian Thailand.

    Skandal ini menjadi pukulan besar bagi institusi Buddhisme di Thailand, yang selama ini sangat dihormati. Dalam beberapa tahun terakhir, para biksu kerap terjerat tuduhan pelanggaran, termasuk kasus seksual dan narkoba.

    Kasus ini mencuat pada pertengahan Juni, ketika seorang kepala biara di Bangkok tiba-tiba meninggalkan wihara setelah diperas Miss Golf. Polisi menyebut, perempuan tersebut “memiliki hubungan” dengan biksu itu pada Mei 2024 dan kemudian mengaku hamil. Ia menuntut tunjangan anak sebesar lebih dari 7 juta baht (Rp3,5 miliar).

    Investigasi menunjukkan bahwa modus serupa dilakukan terhadap biksu lain, yang juga mentransfer uang kepadanya. Sebagian besar dana tersebut telah dihabiskan, terutama untuk judi daring. Saat penggerebekan awal bulan ini, ponsel Miss Golf disita, berisi ribuan foto dan video pemerasan. Ia kini menghadapi dakwaan pemerasan, pencucian uang, dan penerimaan barang curian. Polisi juga membuka saluran pengaduan publik terkait “biksu yang berperilaku buruk”.

    Skandal ini mendorong Dewan Tertinggi Sangha, badan pengelola Buddhisme Thailand, membentuk komite untuk meninjau peraturan terkait biksu. Pemerintah pun menyoroti perlunya sanksi lebih berat, termasuk hukuman penjara.

    Pekan ini, Raja Thailand Vajiralongkorn bahkan mencabut perintah kerajaan yang sebelumnya menganugerahkan gelar kehormatan kepada 81 biksu, dengan alasan maraknya pelanggaran yang “menyebabkan umat Buddha sangat menderita dalam pikiran mereka.”

    Thailand, yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, menempatkan biksu pada posisi sangat dihormati. Namun, institusi ini kerap diterpa skandal, seperti kasus Wirapol Sukphol pada 2017 yang terlibat pelanggaran seksual dan pencucian uang, serta penggerebekan narkoba di kuil Provinsi Phetchabun pada 2022.

    Para pakar menilai, masalah ini berakar pada struktur hierarki yang kaku. “Sistemnya otoriter mirip dengan birokrasi Thailand. Biksu senior seperti pejabat tinggi dan biksu junior adalah bawahan mereka,” kata Suraphot Thaweesak, cendekiawan agama, kepada BBC Thai. Banyak biksu junior takut bersuara karena risiko diusir dari wihara.

    Meski demikian, sebagian pihak melihat penyelidikan ini sebagai momentum reformasi. “Yang penting adalah mengungkap kebenaran agar publik dapat meredakan keraguan mereka tentang ketidakbersalahan Sangha,” ujar Prakirati Satasut, pakar sosiologi Universitas Thammasat.

  • Sosok Wali Murid yang Minta Uang Damai Rp 25 Juta ke Guru yang Tampar Anaknya, Ternyata Caleg Gagal

    Sosok Wali Murid yang Minta Uang Damai Rp 25 Juta ke Guru yang Tampar Anaknya, Ternyata Caleg Gagal

    GELORA.CO – Terungkap sosok orang tua murid yang minta uang damai Rp 25 juta ke guru madrasah di Garuk hingga viral di media sosial. 

    Setelah ramai menjadi perbincangan, diketahui jika sosok orang tua murid yang minta ganti rugi puluhan juta ke gruu madrasah itu seoprang caleg gagal di pemilu 2024 silam. 

    Informasi ini diunggah oleh akun instagram @beritasemaranghariini pada Jumat (18/7/2025).

    Dalam postingannya, admin akun tersebut tidak mengumbar secara terbuka nama maupun identitas sang wali murid.

    Hanya saja, admin mengunggah potret ketika wali murid itu mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak dari Partai Perindo.

    Terpampang jelas wajahnya dalam kartu Pileg Kabupaten Demak itu.

    “Masih ingatkah guru madin di demak yg dituntut 25 juta oleh wali muridnya,” tulis admin akun instagram @beritasemaranghariini pada Jumat (18/7/2025).

    “Ternyata terungkap fakta jika wali murid tersebut merupakan mantan calon anggota DPRD Kab Demak pada tahun 2024 lalu dan hanya memperoleh 20 suara,” bebernya.

    Merujuk postingan tersebut, Warta Kota menelusuri identitas sang wali murid.

    Dikutip dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Demak, sosok wali murid diketahui bernama Siti Mualimah.

    Perempuan berusia 37 tahun itu merupakan mantan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak dari Partai Perindo.

    Dalam Pileg 2024, dirinya hanya memperoleh 36 suara dari Daerah Pemilihannya, yakni Dapil 3 Demak, Jawa tengah.

    Siti Mualimah pun dinyatakan gagal menjadi anggota DPRD Kabupaten Demak periode 2024-2029.

    Postingan tersebut pun ditanggapi ramai masyarakat.

    Beragam komentar pun dituliskan, termasuk ajakan warganet untuk berilaturahmi di akun milik Siti Mualimah. 

    Kronologi Kejadian

    Video seorang guru madrasah diniyah (madin) di Ngampel, Karanganyar, Demak viral di media sosial pada Jumat (18/7/2025).

    Dalam video yang beredar, sang guru dituntut membayar ganti rugi sebesar Rp 25 juta oleh wali muridnya sendiri.

    Dalam video berdurasi kurang dari semenit itu, terekam momen sang guru madrasah tengah duduk di lantai.

    Disaksikan wali murid dan sejumlah warga, guru yang berusia lanjut itu terlihat menandatangani surat pernyataan bermaterai.

    Tidak terdengar jelas apa yang diperbincangkan dalam video tersebut.

    Hanya saja terdengar suara sejumlah pria mengarahkan agara guru Madrasah yang dipanggil ‘Pak Idi’ itu menandatangani surat pernyataan.

    Begitu juga dengan wali murid yang diakhiri dengan jabatan tangan.

    Bayar Denda Uang Damai Rp 25 Juta

    Zuhdi diminta membayar denda damai Rp 25 juta karena menampar murid. 

    Jika mengandalkan gaji tentu tak cukup.

    Meski telah mengabdi sebagai Guru lebih dari 30 tahun, Ustaz Zuhdi hanya menerima gaji Rp 450.000 yang dibayar setiap empat bulan sekali. 

    “Gajinya empat bulan sekali itu Rp 450.000, ada masalah pasti sedih. Tapi bagaimana lagi,” ujar Zuhdi dalam konferensi pers di Mushola Desa Jatirejo, Jumat (18/7/2025) sore. 

    Kasus bermula pada Rabu (30/4/2025), saat Zuhdi sedang mengajar di kelas 5.

    Ia mengaku tiba-tiba dilempar sandal oleh murid dari kelas lain.

    Peci yang ia kenakan ikut terlempar.

    Saat menanyakan siapa pelaku, salah satu siswa menunjuk murid berinisial D.

    Zuhdi pun menampar murid tersebut.

    Ia mengaku tidak berniat melukai, melainkan mendidik.

    “Nampar saya itu nampar mendidik. 30 tahun itu tidak pernah ada yang luka sama sekali,” katanya.

    Namun, orangtua murid menuntut uang damai sebesar Rp 25 juta.

    Setelah negosiasi, jumlahnya diturunkan menjadi Rp 12,5 juta.

    “Aslinya mintanya Rp 25 juta, saya nego, akhirnya Rp 12,5 juta,” ucap Zuhdi. 

    Namun, nominal uang damai ini tidak tercantum dalam kesepakatan damai yang tertulis.

    Zuhdi mengaku tidak menyangka akan dikenakan denda sebesar itu, padahal kejadian tersebut sudah berlangsung tiga bulan yang lalu. 

    Sempat mau jual motor

    Untuk memenuhi denda tersebut, Zuhdi sempat berencana menjual motornya sebelum akhirnya mendapatkan bantuan dari teman-temannya, meskipun ia terpaksa berutang.

    “Aslinya mintanya Rp 25 juta, saya nego, akhirnya Rp 12,5 juta. Saya teman banyak ada satu juta, itu utang,” ujar Zuhdi. 

    Zuhdi mengungkapkan keberatan dan kesedihannya terkait denda tersebut, mengingat pendapatannya dari mengajar di Madin selama puluhan tahun hanya sebesar Rp 450.000 dalam empat bulan.

    Perhatian Publik 

    Kejadian ini menarik perhatian publik, termasuk Ketua DPRD Demak, Zayinul Fata, yang mengunjungi lokasi dan memberikan bantuan kepada Zuhdi untuk mengganti uang denda.

    Zayinul menyatakan bahwa insiden ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar tidak terulang di masa depan.

    “Ini menjadi pembelajaran bersama, jangan ada lagi kriminalisasi terhadap guru kita, kiai kita. Persoalan yang terjadi di Madrasah dan Ma’had terkadang adalah masalah yang sewajarnya antara guru dan murid, tetapi ini dibesar-besarkan hingga ada ancaman denda,” ujar Zayinul.

    Ia juga mengajak masyarakat untuk kembali mencintai ulama, menekankan bahwa Zuhdi telah mengabdi selama 30 tahun untuk mengajar dengan ikhlas meskipun tanpa imbalan yang setimpal.

    “Mari kita kembali kepada asas kecintaan kita kepada ulama-ulama, para kiai kita. Siapa lagi yang mendidik anak-anak kita kalau bukan beliau-beliau ini,” tutup Zayinul.