Xcloud.id

partai: Gelora

  • Negara Tidak Hadir dalam Mencegah Bencana

    Negara Tidak Hadir dalam Mencegah Bencana

    GELORA.CO -Penyebab bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat terus menjadi sorotan dari banyak kalangan.

    Kerusakan ekosistem hutan disebut-sebut menjadi biang keladi yang menyebabkan banjir atau memperparah terjadinya bencana.

    Pengamat politik Rocky Gerung menilai sebagai kesalahan kebijakan dari pemerintah terutama Kementerian Kehutanan.

    “(Bencana) ini betul-betul mengingatkan kita bahwa negara tidak hadir. Negara boleh hadir setelah bencana, tapi negara tidak hadir untuk mencegah bencana itu,” kata Rocky dikutip dalam kanal YouTube pribadinya, Senin, 8 Desember 2025.

    Lanjut dia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni layak mendapat teguran karena gagal memitigasi terjadinya bencana.

    “Beberapa menteri harusnya sudah tidak lagi terlihat di media massa akibat kegagalan mereka mengelola, memitigasi atau bahkan mempermainkan isu bencana. Itu kalau kita ingin etika mendahului regulasi. Orang semacam Raja Juli, saya kenal dia, saya bersahabat dengan dia, tapi dalam urusan bencana kemarin, harusnya dia sudah ditegur atau menegur diri sendiri bahwa ada yang gagal dia prestasikan selama menjadi menteri,” jelasnya.

    Akademisi yang dikenal kritis ini menegaskan bahwa bencana ini jelas akibat ulah manusia yang serakah dalam menggunduli hutan.

    “Bencana itu adalah ukurannya bukan sekadar soal jumlah korban atau jumlah material yang harus disediakan, bukan. Tapi kecepatan untuk memahami bahwa bencana itu adalah bencana manusia. Bencana itu adalah kesepakatan kita untuk menangani secara kemanusiaan,” pungkasnya. 

  • Ferry Irwandi Disentil Jangan Jadikan Bencana Ladang Sensasi dan Fitnah

    Ferry Irwandi Disentil Jangan Jadikan Bencana Ladang Sensasi dan Fitnah

    GELORA.CO -Koordinator Nasional Kawan Indonesia, Arif Darmawan, melontarkan kecaman keras terhadap konten yang disebarkan oleh konten kreator Ferry Irwandi terkait bencana di sejumlah wilayah Sumatera. 

    Pernyataan Ferry yang menyebut adanya dugaan pemerkosaan di lokasi bencana serta tudingan bahwa negara tidak hadir dinilai sebagai bentuk provokasi berbahaya, tidak bertanggung jawab, dan berpotensi merusak stabilitas sosial masyarakat terdampak.

    Arif menegaskan, narasi yang disampaikan Ferry bukan hanya menyesatkan, tetapi juga memperlihatkan sikap tidak berperikemanusiaan karena mengeksploitasi penderitaan korban demi kepentingan konten.

    “Apa yang dinyatakan Ferry Irwandi ini sudah keterlaluan. Mengangkat isu pemerkosaan tanpa data resmi, lalu menyebarkannya ke publik di tengah situasi darurat bencana, itu bukan empati, itu adalah kebiadaban moral. Ini bisa memicu kepanikan, trauma baru, bahkan stigma terhadap korban,” tegas Arif dalam pesan elektronik kepada RMOL di Jakarta, Minggu, 7 Desember 2025.

    Ia menilai, informasi yang hanya bersumber dari cerita sepihak atau voice note tidak terverifikasi adalah bentuk pembodohan publik dan mencederai etika bermedia.

    “Kalau benar ada tindak kejahatan, laporkan ke aparat penegak hukum. Bukan malah digoreng di media sosial untuk membangun drama dan sensasi. Ini menyangkut harkat dan martabat korban, bukan bahan konten murahan,” katanya.

    Arif juga mengecam keras tudingan Ferry yang menyebut negara tidak hadir dalam penanganan bencana. Menurutnya, pernyataan tersebut adalah fitnah yang mengabaikan kerja nyata negara di lapangan.

    “Ini tuduhan keji. Negara hadir melalui BNPB, TNI, Polri, BGN, pemerintah daerah, tenaga medis, dan ribuan relawan. Menutup mata dari kerja-kerja kemanusiaan itu lalu menyebar narasi ‘negara absen’ menunjukkan ada agenda lain di balik konten tersebut,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Arif menilai narasi Ferry sarat dengan muatan politisasi dan diduga kuat bertujuan menggiring opini publik di tengah situasi duka.

    “Bencana bukan panggung politik, bukan pula alat pencitraan. Jika tragedi kemanusiaan terus dieksploitasi seperti ini, maka yang dihancurkan bukan hanya psikologis korban, tetapi juga kepercayaan publik terhadap negara,” tegasnya.

    Arif pun meminta agar aparat penegak hukum tidak tinggal diam terhadap penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan kegaduhan nasional.

    “Jika pernyataan Ferry terbukti tidak berbasis fakta, kami mendorong aparat bertindak tegas. Kebebasan berekspresi tidak boleh dijadikan tameng untuk menyebar fitnah, kepanikan, dan kebencian,” pungkasnya. 

  • Adik Mahfud MD Beberkan Bukti Ijazah S1 Palsu yang Dijual Rp500 Ribu, Dibuat Pakai Photoshop

    Adik Mahfud MD Beberkan Bukti Ijazah S1 Palsu yang Dijual Rp500 Ribu, Dibuat Pakai Photoshop

    GELORA.CO – Persidangan kasus ijazah palsu Universitas Dr Soetomo yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan terdakwa Ari Pratama menghadirkan Rektor Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Siti Marwiyah sebagai saksi.

    Kehadiran Marwiyah menjadi sorotan karena ia merupakan adik dari mantan Menkopolhukam Mahfud Md. Sidang yang digelar, Jumat (5/12/2025) itu juga dihadiri mantan Rektor Unitomo Bahrul Amiq sebagai saksi.

    Di depan majelis hakim yang diketuai Muhammad Zulqarnain dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Estik Dilla Rahmawati itu Marwiyah membeberkan dokumen ijazah dapat dilihat dari kertas yang dicetak.

    Marwiyah menegaskan kertas ijazah yang didapat dari Ari Pratama itu bukan produk dari Unitomo, sehingga dipastikan palsu. “Berbeda, karena Unitomo kertasnya dari Peruri,” ujarnya.

    Selain itu, dirinya juga menjelaskan pihak universitas memiliki basis data resmi untuk memverifikasi keaslian ijazah.

    Dari kesaksian itu, terdakwa mengakui dirinya sengaja mencetak ijazah palsu mengatasnamakan Unversitas Dr Soetomo. Aksi jahatnya itu dilakukan lantaran sulitnya ekonomi keluarganya setelah perusahaan tempat bekerjanya bangkrut, kemudian lama menganggur.

    “Ijazah saya ditahan perusahaan tempat saya bekerja. Saya membutuhkan biaya untuk lahiran istri,” kata Ari.

    Selama 2 tahun menganggur, terdakwa mempelajari Photoshop dan mulai mencoba membuat dan mencetak berbagai dokumen, dengan bermodalkan komputer dan printer. Jasa pembuatan dokumen itu dipromosikan melalui media sosial Facebook dengan tarif Rp500 ribu hingga Rp1 juta.

    Selama setahun, ia melayani lima pemesan ijazah SMA dan meraup keuntungan sekitar Rp1,2 juta, dengan total transaksi mencapai sekitar Rp5 juta.

    Untuk memperkuat tampilan ijazah, ia mengambil desain dan nama pemesan dari pencarian Google, sedangkan stempel universitas ia pesan secara daring melalui marketplace.

    Terdakwa mengaku tidak pernah mendapat komplain dari pemesan selama menjalankan bisnis ilegal tersebut. Dalam persidangan tersebut, dirinya mengakui memahami risiko dan merasa bersalah atas perbuatan yang telah merusak integritas dunia pendidikan.

  • Prabowo Punya Ribuan Hektar Lahan di Aceh , tapi Tidak Pernah Minta Maaf soal Sawit

    Prabowo Punya Ribuan Hektar Lahan di Aceh , tapi Tidak Pernah Minta Maaf soal Sawit

    GELORA.CO – Aktivis, Virdian Aurellio, menegaskan, negara tidak menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan kerusakan alam serta dampaknya terhadap masyarakat di masa mendatang.

    Dikatakan Virdian, kepercayaan publik terhadap negara semakin menurun akibat berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masa depan generasi muda.

    “Saya pribadi sudah tidak percaya bahwa negara hari ini bisa mengatasi berbagai permasalahan lingkungan,” ujar Virdian dikutip pada Minggu (7/12/2025).

    Baginya, generasi yang saat ini masih panjang usia hidupnya justru akan menanggung seluruh dampak dari kerusakan lingkungan.

    “Saya rasa generasi muda seperti saya dan teman-teman di sini harusnya marah. Marah semua sama negara dan juga seluruh generasi tua,” ungkapnya.

    Sementara para pemangku kepentingan yang diuntungkan dari sektor ekstraktif tidak akan merasakan akibatnya kelak.

    Ia bahkan menyerukan agar generasi muda tidak lagi diam melihat situasi yang disebutnya penuh ketidakadilan.

    “Karena suatu hari mereka semua yang sekarang menikmati uang-uang tambang, sawit. Deforestasi, 2050 Indonesia tenggelam, kita yang tenggelam mereka udah nggak ada, udah mati. Jadi kami rasa kami layak marah hari ini,” sebutnya.

    Virdian juga menyinggung kebijakan donasi negara yang belakangan dipersoalkan publik. Menurutnya, langkah tersebut justru menambah kebingungan.

    “Saya perlu mengatakan bahwa ini ada langkah yang membingungkan dari negara. Contoh negara ini fomo banget, ngapain ikut-ikutan bikin donasi?,” timpalnya.

    Lanjut dia, negara seharusnya memulihkan kerugian akibat korupsi di sektor lingkungan daripada menggalang donasi terbuka.

    “Hari-hari kita donasi ke negara lewat pajak, ngapain negara bukan donasi? Kalau mau nambah duit, kalau negara memang pengen nambah duit, rampas balik itu,” Virdian menuturkan.

    “Berbagai korupsi lingkungan yang jumlahnya sampai ratusan triliun. Jangan malah bikin donasi di internal,” tambahnya.

    Bukan hanya itu, ia juga menyinggung minimnya keberpihakan pemerintah terhadap daerah-daerah yang terdampak deforestasi dan eksploitasi sumber daya alam.

    “Saya enggak pernah lihat sampai detik ini, satu, presiden (Prabowo) nyampe ke Sumatera Utara, ke Aceh, ke Sumatera Barat, mengatakan, saya minta maaf, saya pernah mengatakan bahwa sawit itu juga pohon,” terangnya.

    Eks Ketua BEM Universitas Padjadjaran (Unpad) ini menyebut, tidak ada langkah konkret dari pemerintah untuk memulihkan kerusakan lingkungan secara jangka panjang.

    “Presiden tidak pernah mengatakan bahwa akhirnya kita akan melakukan audit deforestasi. Kita akan melakukan pembenahan tata ruang, kita akan melakukan pemulihan jangka panjang yang serius,” tegasnya.

    “Kenapa? Ya karena presiden punya lahan tujuh kali Singapura, itu presiden punya lahan hektarnya. Sekarang Menhut misalnya mau mengatakan, ya kami fokus kepada pemulihan hutan,” sambung dia.

    Kata Virdian, di DPR saat rapat dengar pendapat yang melibatkan Kementerian Kehutanan, Menteri Raja Juli Antoni menyebut akan mengembangkan bisnis karbon.

    “Ya kredit karbon, orang nanam bukan jual. Gimana Menhut aja main domino sama pembalak hutan, Aziz Welang, gimana saya mau percaya?,” sesalnya.

    Ia juga menuding ada keterlibatan sejumlah institusi negara dalam praktik pembalakan liar, sehingga kepercayaan publik semakin tergerus.

    “Apa lagi? Baik Polri, TNI, semua terlibat di dalam pembalakan hutan. Jadi saya tidak bisa punya kepercayaan hari ini,” katanya.

    Sebagai bentuk kepercayaan antarwarga, Virdian membeberkan bahwa gerakan solidaritas publik justru berkembang dengan cepat, jauh lebih efektif dibanding kampanye donasi yang dilakukan negara.

    “Makanya di publik sekarang kita punya tagar warga jaga warga. Ferry Irwandi di dalam sehari bisa terkumpul 10M. Teman-teman Indonesia dengan dermawan menitipkan kepada saya dalam tiga hari Rp410 juta untuk donasi,” tandasnya.

    “Kenapa? Karena kita saling percaya. Besok-besok negara bikin donasi terbuka, kita juga nggak mau nyumbang. Orang kita nggak percaya duitnya bakal dipakai menerang,” kuncinya.

  • Serangan Jantung, 2 Pelari Meninggal saat Lomba Trail Run di Lereng Gunung Lawu

    Serangan Jantung, 2 Pelari Meninggal saat Lomba Trail Run di Lereng Gunung Lawu

    GELORA.CO – Dua orang peserta lomba trail run Siksorogo Lawu Ultra 2025 di Lereng Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Jateng, meninggal dunia pada Minggu (7/12). Kedua pelari itu meninggal dunia karena serangan jantung.

    Dewan Pembina Siksorogo, Tony Hatmoko, mengatakan kedua pelari itu yakni, Puji (55) dan Sigit Joko Purnomo (45). Mereka warga Karanganyar, Jawa Tengah (Jateng).

    Puji meninggal dunia setelah berlari 8 kilometer. Sedangkan Purnomo sudah berlari 12 kilometer.

    “Ya, benar ada dua orang pelari meninggal karena serangan jantung saat ikuti event lari Siksorogo Lawu Ultra 2025,” ujar Tony, Minggu (7/12).

    Lomba lari ini memiliki tujuh kategori, yakni 7 KM, 15 KM, 30 KM, 50 KM, 80 KM, dan 120 KM. Belum diketahui kategori yang diikuti Puji dan Purnomo.

    “Panitia saat ini telah melakukan evakuasi kepada dua korban tersebut ke RSUD Karanganyar,” kata Tony.

    Siksorogo Lawu Ultra digelar pertama kali pada 2019. Kemudian berhenti ketika pandemi COVID-19. Pada 2022 lomba lari ini kembali digelar dan menjadi kegiatan tahunan.

    Siksorogo rutin digelar setiap Desember. Event ini memiliki trek lari yang ekstrem. Pada tahun ini rute lari bervariasi mulai dari Tawangmangu, Lereng Selatan Lawu Purba hingga Kecamatan Jatiyoso, Lawu sisi Utara, Kebun Teh Kemuning, Paralayang, dan menaiki dua gunung tertinggi di kawasan tersebut, yaitu Gunung Lawu dan Gunung Mongkrang.

    Tony bilang sepanjang penyelenggaraan, baru kali ini ada peserta yang meninggal dunia.

    “Kejadian ini merupakan kejadian perdana selama penyelenggaraan Siksorogo. Total sebanyak 5.700 pelari dari dalam hingga luar negeri dengan total hadiah mencapai Rp 20 miliar hadir di acara ini,” ucap dia.

    Sementara itu, Kapolsek Tawangmangu AKP Eling Adi Utomo mengatakan, pihaknya telah melakukan olah TKP terkait kejadian ini.

    “Kami koordinasi dengan panitia atas kejadian ini dan melakukan olah TKP di lokasi kejadian,” pungkasnya.

  • Viral Jawab Jokowi Bukan Lulusan UGM, Roy Suryo Khawatir Pembuat AI LISA Bakal Jadi Tersangka

    Viral Jawab Jokowi Bukan Lulusan UGM, Roy Suryo Khawatir Pembuat AI LISA Bakal Jadi Tersangka

    GELORA.CO – Praktisi telematika, Roy Suryo khawatir pembuat sistem Artificial Intelligence (AI) LISA di Universitas Gadjah Mada bisa menjadi tersangka selanjutnya di kasus ijazah Jokowi dan keabsahannya sebagai lulusan dari salah satu kampus tertua di Indonesia itu.

    LISA (Lean Intelligent Service Assistant) adalah sebuah perangkat artisial yang dikembangkan oleh UGM University Services, sebuah sistem layanan terpadu satu pintu berbasis daring (portal) dan luring (GIK UGM) untuk kebutuhan mahasiswa (akademik, kemahasiswaan, administrasi).

    Hal ini disampaikan Roy karena beredar video operasional LISA yang sempat ditanyakan tentang apakah Jokowi adalah alumni UGM. Hasilnya, LISA menjawab jika Joko Widodo yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia memang pernah kuliah di UGM di fakultas kehutanan, namun tidak lulus.

    “Apakah developer atau pembuat LISA sendiri sekarang sudah bisa dijadikan korban tersangka karena jawaban mesin AI LISA yang dibuatnya secara tegas menyatakan bahwa Jokowi tidak lulus UGM ?,” kata Roy dalam tulisannya yang diterima Holopis.com, Minggu (7/12/2025).

    Roy menyatakan bahwa data yang disampaikan LISA jelas merupakan hasil dari proyeksi database milik Universitas Gadjah Mada. Sebab seluruh informasi yang diolah oleh AI LISA diyakini bersumber dari Biro Transformasi Digital dan Direktorat Kemahasiswaan di UGM.

    “LISA secara teknis ini dikembangkan oleh unit internal UGM, dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga yaitu Botika. Basis pengetahuan LISA dibangun dari data internal UGM tentang akademik, administrasi, informasi kampus, dan bila diperlukan, data eksternal dari internet,” jelasnya.

    Apalagi kata Roy, LISA tidak dirancang untuk kepentingan komersil, sehingga ia yakin sumber informasi yang dimiliki LISA murni berasal dari database yang dikelola oleh Universitas Gadjah Mada. Maka dari itu, Roy yang juga alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL) Jurusan Ilmu Komunikasi dan Magister (S2) Ilmu Kesehatan Masyarakat di FK UGM tersebut menaruh keyakinan kuat bahwa informasi yang disampaikan LISA adalah valid, bahwa Joko Widodo yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia tersebut tidak pernah tercatat lulus dari kampus tersebut.

    Ia juga menyinggung soal kasus mesin LISA saat ini sedang tidak bisa digunakan karena sedang dilakukan perbaikan. Jika seandainya jawaban LISA berubah dari sebelumnya, dan menyatakan Jokowi memang lulusan UGM, namun faktanya tidak, jelas bola panasnya bisa menyasar ke pengembang platform AI tersebut, bahkan dapat berimplikasi ke hukum, yakni dugaan pelanggaran UU ITE.

    “Apakah memanipulasi data atau respon LISA agar jawaban berubah, atau menyebarkan ulang jawaban lama sebagai palsu atau dipalsukan?. Interpretasi itu melanggar UU ITE, khususnya Pasal 32 dan 35. Karena orang yang secara sengaja memodifikasi output atau hasil LISA (misalnya edit video, teks, metadata) sehingga menghasilkan informasi palsu atau berbeda dari aslinya, kemudian menyebarkannya sebagai ‘hasil resmi LISA’ jelas bisa termasuk manipulasi atau pemalsuan informasi elektronik sebagaimana dilarang di Pasal 32 dan-atau 35 UU ITE,” tutur Roy Suryo.

    Dengan demikian, berdasarkan informasi yang pernah disampaikan oleh mesin kecerdasan buatan milik UGM tersebut, serta hasil penelitian ilmiahnya tentang materi ijazah Joko Widodo bersama dengan dua koleganya, yakni Tifauziyah Tyassuma dan Rismon Hasiholan Sianipar, semakin memperkuat lagi bahwa Jokowi tidak pernah lulus UGM, dan ijazah S1 Fakultas Kehutanan adalah palsu.

    Kalau pun hasil kajian ilmiahnya salah, dan ternyata Jokowi benar-benar punya ijazah asli yang murni dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), maka Presiden Republik Indonesia ke 7 tersebut hanya tinggal menunjukkannya dengan bangga ijazah tersebut ke publik, sama halnya yang dilakukan sejumlah pejabat lainnya.

    “Kesimpulannya, kasus ijazah Jokowi yang secara teknis bisa dibuktikan 99,9% palsu ini memang makin kontroversisl dan memakan banyak korban. Semua terjadi karena ketidakjujuran dan ketidak negarawanan seseorang yang sebenarnya secara mudah tinggal menunjukkan saja buktinya, kalau memang ada yang asli, sebagaimana hakim MK Arsul Sani atau bahkan Barrack Obama dalam kasus ‘Birth Certificate’, tanpa repot membayar pengacara, relawan hingga preman,” pungkas Roy.

  • Dituding Jadi Biang Kerok Banjir Sumatera, Prabowo Sebut Sawit Karunia dari Yang Maha Kuasa

    Dituding Jadi Biang Kerok Banjir Sumatera, Prabowo Sebut Sawit Karunia dari Yang Maha Kuasa

    GELORA.CO –  Di tengah situasi global yang kian tidak stabil, Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan bahwa kemandirian Indonesia di sektor pangan dan energi harus menjadi prioritas nasional.

    Penegasan itu disampaikan dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025.

    Prabowo menilai ketergantungan impor akan menjadi risiko besar ketika dunia dilanda konflik dan rantai pasok terganggu.

    “Di mana-mana ada perang, kalau terjadi perang, berlanjut ke Eropa, dampaknya ke kita juga,” ujar Prabowo.

    “Makanya, dari awal saya katakan kita harus swasembada pangan, swasembada energi BBM. Perang lanjut di Eropa, bisa-bisa kita tidak bisa impor dari manapun,” tambahnya.

    Menurutnya, perang dan gejolak ekonomi global dapat menghambat jalur transportasi komoditas, termasuk pasokan bahan bakar.

    “Kalau kita tergantung impor, kita nggak mampu bayar nanti harga BBM,” imbuhnya.

    Sawit Disebut sebagai ‘Karunia Energi’

    Meski perkebunan sawit kerap memicu polemik dan belakangan ini dituding sebagai pemicu banjir bandang di Sumatera, Prabowo menyebut komoditas tersebut memiliki potensi strategis untuk ketahanan energi.

    “Kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa, kita punya kelapa sawit, kelapa sawit bisa jadi BBM, bisa jadi solar, bisa jadi bensin juga kita punya teknologinya,” ungkapnya.

    Ia menilai bahwa penguasaan teknologi hilir sawit menjadi kunci agar Indonesia tidak tersandera ketergantungan energi.

    “Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak punya teknologi, kalau pabrik-pabrik pengolahan tidak siap kalau terjadi apa-apa, baru kita nanti merasakan,” lanjut Prabowo.

    Kelangkaan BBM di Sumatera Disorot

    Dalam pidato yang sama, Prabowo menyinggung situasi darurat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak banjir dan longsor. Distribusi BBM menjadi persoalan utama akibat akses darat yang terputus.

    “Bencana di Sumatera, bagaimana repotnya kita mengantar BBM ke daerah-daerah bencana. Jembatan putus, jadi BBM harus kita naikin pesawat, sebagian lewat kapal,” jelasnya.

    Prabowo menyebut bencana tersebut sebagai ujian sekaligus pembuktian bahwa negara mampu menangani krisis secara mandiri.

    “Bencana ini ya, sekali lagi adalah musibah. Tapi, di sisi lain, ini menguji kita dan Alhamdulillah kita kuat, kita mengatasi masalah dengan kita sendiri,” tuturnya.

    Instruksi Khusus: Amankan Pasokan BBM

    Dalam kunjungan ke Tapanuli Tengah pada 1 Desember 2025, Prabowo menegaskan bahwa suplai BBM untuk wilayah terdampak akan diupayakan secara maksimal.

    “Kita sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting,” katanya.

    Pemulihan listrik juga menjadi perhatian pemerintah. “Listrik sebentar lagi saya kira bisa kita buka semuanya, BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada berada desa tadi yang terisolasi, Insya Allah bisa kita tembus,” lanjut Prabowo.

    Mantan Menteri Pertahanan itu memastikan jalur logistik terus dipulihkan meski banyak akses yang masih terputus.

    “Banyak jalur masih terputus, tapi kita segera melakukan segala upaya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami,” ujar Prabowo.

    Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan update distribusi bantuan ke wilayah pantai barat.

    “Sekarang masalah BBM tapi kita sekarang kapal besar sudah bisa merapat di Sibolga,” pungkasnya.***

  • Prabowo Minta Bantuan ke Sumatera Tak Lagi Dilempar dari Helikopter, Pakai Kawat Seling Baja

    Prabowo Minta Bantuan ke Sumatera Tak Lagi Dilempar dari Helikopter, Pakai Kawat Seling Baja

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto menyarankan agar pendistribusian bantuan ke lokasi bencana banjir di Sumatra menggunakan sling rope atau alat angkat dari kawat tali baja yang kuat, khususnya ke daerah-daerah yang masih terisolasi.

    Prabowo menilai distribusi bantuan dengan sling rope dari helikopter dapat lebih cepat sebab bisa mengangkut barang lebih banyak.

    “Kita helikopter kita bisa pakai ini enggak ya? Sling rope? Ada sling ropenya? Mungkin sling rope lebih banyak, lebih cepat ya,” kata Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan banjir Sumatra di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh, Minggu (7/12).

    Bantuan Sudah Masuk Daerah Terisolasi

    Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan bahwa saat ini bantuan bencana banjir sudah masuk ke semua daerah terisolasi. Kendati begitu, dia mengakui bahwa jumlah bantuan masih perlu ditambah karena hanya bisa dikirim dengan helikopter.

    “Kami laporkan untuk seluruh daerah terisolir meskipun ratusan logistik semuanya sudah masuk Bapak Presiden, meskipun jumlahnya mungkin harus terus ditambah karena hanya lewat udara terbatas dari segi kapasitas,” ujar Suharyanto.

    Bantuan Dikirim Lewat Helikopter

    Dia menjelaskan bantuan tersebut dikirimkan melalui jalur udara baik mendaratkan helikopter ataupun menggunakan teknik airdrop. Suharyanto juga memastikan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi bantuan yang di lempar dari atas.

    “Ada yang pakai payung, jadi kami tidak ada lagi yang dilempar ke bawah Bapak Presiden,” tutur Suharyanto.

  • Eksis Terus! Daihatsu Taruna Club Nambah Chapter di Balikpapan

    Eksis Terus! Daihatsu Taruna Club Nambah Chapter di Balikpapan

    Jakarta –

    25 November 2025 jadi salah satu momen bersejarah bagi Daihatsu Taruna Club (DTC). Komunitas para pemilik dan pecinta Daihatsu Taruna (seri C dan F) di Indonesia ini kembali nambah chapter di Balikpapan, yaitu Chapter Beruang Madu yang merupakan pengembangan dari Chapter Balikpapan.

    Turut hadir perwakilan Chapter Mahakam, Chapter Benua Etam, dan Chapter Pasar yang datang jauh-jauh untuk memberikan dukungan penuh dengan menyaksikan deklarasinya secara langsung.

    Momen ini membuktikan komitmen dan semangat komunitas dalam memperkuat solidaritas dan merangkul lebih banyak anggota.

    Najib Helmi, Ketua Umum DTC, menandatangani ucapan selamat atas deklarasi pembentukan Chapter Beruang Madu pada 30 Novemeber 2025.

    Sebagai keluarga baru di Chapter Pulau Borneo, Chapter Beruang Madu berharap bisa terus menjalin silaturahmi dan kekompakan dengan chapter lainnya.

    Sejarah Terbentuknya Daihatsu Taruna Club (DTC)

    Daihatsu Taruna Club di Daihatsu Kumpul Sahabat Sleman. Foto: Instagram @daihatsutarunaclub

    Bermula dari keinginan saling tukar informasi di internet dan berbagi pengalaman sebagai sesama pengguna mobil Taruna, akhirnya tercetuslah mailing-list (milis) Daihatsu Taruna Club pada 11 Februari 2003.

    Setelah itu, beberapa anggota milis bertemu langsung untuk melakukan kopi darat (kopdar).

    Pada 27 Desember 2003, berkat dukungan Astra International Daihatsu dan inisiatif Sudjarwo Priyono, yang saat itu menjabat Kepala Bengkel Daihatsu Sunter, beberapa anggota milis DTC berkumpul di bengkel Astra Internasional Daihatsu (AID) Sunter yang kemudian dinamakan Pangkalan 1.

    Selain Sudjarwo sebagai tuan rumah, kopdar perdana tersebut juga dihadiri oleh Susi Susilowati, Taufik Masjhur, Hery, Hendrik Marjon, Budi Harto, dan Herry Kurniawan.

    Pertemuan tersebut melahirkan organsasi DTC sementara dengan masa kepengurusan 1 tahun.

    Dwi Budi W dan Sudjarwo Priyono menduduki kursi Pembina, Susilowati menjabat sebagai ketua, Taufik Masjhur sebagai Wakil Ketua, Herry Kurniawan sebagai sekretaris, Hery sebagai Bendahara, serta Hendrik Marjon, dan Budi Harto sebagai humas.

    Sampai suatu hari, rombongan DTC menggelar acara di Pantai Sambolo Anyer setelah sebelumnya berkumpul di Plaza Barat Gelora Senayan.

    Di sana kembali dilakukan peresmian organisasi DTC dengan menempelkan stiker DTC pada mobil Taruna milik sang ketua, Susilowati. Akhirnya hari itu, 20 Mei, resmi ditetapkan sebagai hari ulang tahun DTC.

    Sampai kini, DTC terus berkembang pesat, melalui Instagram @daihatsutarunaclub dan grup Facebook bernama Daihatsu Taruna Club (DTC), komunitas ini rutin membagikan berbagai keseruannya.

    (com/com)

  • KPK Buka Kemungkinan Periksa Plt Gubernur Riau

    KPK Buka Kemungkinan Periksa Plt Gubernur Riau

    GELORA.CO -Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto yang kini menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau berpeluang dipanggil tim penyidik KPK dalam kasus dugaan korupsi Gubernur nonaktif Riau, Abdul Wahid.

    “Kalau nanti ditemukan data, dokumen yang perlu dikonfirmasi kepada yang bersangkutan (SF Hariyanto), tentu akan kami panggil,” kata Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Minggu, 7 Desember 2025.

    Dalam kasus ini, tim penyidik melakukan penggeledahan di kantor BPKAD Pemprov Riau dan beberapa rumah, Rabu, 12 November 2025. KPK juga mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE).

    Selanjutnya pada Selasa, 11 November 2025, tim penyidik menggeledah kantor Dinas PUPR Pemprov Riau. Dari sana, penyidik mengamankan dokumen dan BBE terkait pergeseran anggaran di Dinas PUPR.

    Sedangkan pada Senin, 10 November 2025, tim penyidik menggeledah kantor Gubernur Riau. Dari sana, tim penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen dan BBE, di antaranya terkait dengan dokumen anggaran Pemprov Riau.

    Sementara pada Jumat, 7 November 2025, tim penyidik menggeledah rumah tersangka Muhammad Arief Setiawan dan Dani M Nursalam di Pekanbaru.

    Pada Kamis, 6 November 2025, tim penyidik juga telah menggeledah rumah dinas Gubernur Riau dan beberapa tempat lainnya di Riau. Dari sana, penyidik mengamankan sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, di antaranya CCTV.

    Dari hasil OTT 3 November 2025, KPK resmi menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR PKPP Pemprov Riau, M Arief Setiawan, dan Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M Nursalam. Ketiganya langsung ditahan sejak Selasa, 4 November 2025 di Rutan KPK.