Xcloud.id

partai: Gelora

  • Kuil Hindu Berusia 900 Tahun Jadi Pemicu Perang Thailand dan Kamboja? Ini Sejarah Preah Vihear!

    Kuil Hindu Berusia 900 Tahun Jadi Pemicu Perang Thailand dan Kamboja? Ini Sejarah Preah Vihear!

    GELORA.CO – Perang yang terjadi antara Thailand dan Kamboja, dipicu oleh perselisihan wilayah perbatasan, khususnya di area sekitar Kuil Preah Vihear, kuil Hindu berusia 900 tahun.

    Secara letak geografis, Kuil Preah Vihear berada di wilayah Kamboja, namun masih dianggap satu rangkaian dengan Kuil Ta Muen Thom yang terletak di Thailand. 

    Kuil Hindu yang diketahui berusia 900 tahun itu menjadi sumber perselisihan antara kedua negara.

    Berikut ini sejarah Kuil Preah Vihear yang dikenal sebagai kuil Hindu berusia 900 tahun, menjadi pemicu perang Thailand dan Kamboja.

    Sejarah Kuil Preah Vihear

    Kuil Preah Vihear adalah bangunan suci Hindu kuno yang terletak di perbatasan antara Kamboja dan Thailand, tepatnya di atas tebing pegunungan Dângrêk. 

    Kuil ini dibangun untuk menghormati dewa Siwa, salah satu dewa utama dalam agama Hindu.

    Secara sejarah, kuil ini dibangun oleh bangsa Khmer sekitar abad ke-9 hingga abad ke-12, ketika Kekaisaran Khmer sedang berjaya. 

    Saat itu, wilayah Kekaisaran Khmer sangat luas, meliputi sebagian besar wilayah Kamboja, Thailand, dan Laos saat ini. 

    Namun setelah kerajaan runtuh dan batas negara modern terbentuk, lokasi kuil ini menjadi sengketa. 

    Thailand dan Kamboja sama-sama mengklaim kepemilikan atas kuil tersebut karena lokasinya yang berada sangat dekat dengan garis perbatasan.

    Pada tahun 1962, Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa Kuil Preah Vihear secara sah milik Kamboja, meskipun akses termudah ke kuil ini justru dari sisi Thailand. 

    Namun, sengketa tetap berlanjut, terutama soal lahan di sekitar kuil yang dianggap strategis dan bernilai sejarah tinggi.

    Sampai sekarang, Kuil Preah Vihear bukan hanya simbol spiritual, tapi juga menjadi simbol nasionalisme dan konflik perbatasan antara dua negara bertetangga itu.

    Konflik militer yang terjadi antara Kamboja dan Thailand baru-baru ini bukan yang pertama kali. 

    Sebelumnya, pada 28 Mei 2025, bentrokan terjadi di wilayah sekitar Kuil Ta Moan Thom dan menyebabkan seorang tentara asal Kamboja meninggal. 

    Kamboja kemudian membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional (ICJ), terutama untuk menyelesaikan beberapa wilayah yang status administratifnya masih belum jelas, termasuk area sekitar kuil.

    Sementara itu, Thailand memilih untuk menyelesaikan masalah ini melalui Joint Boundary Commission (JBC) dan menolak campur tangan ICJ dalam sengketa tersebut.

    Pada Kamis (24/7/2025), kembali terjadi baku tembak besar di sejumlah lokasi perbatasan, termasuk di sekitar Kuil Ta Muen Thom, yang masih menjadi bagian dari kompleks Kuil Preah Vihear. 

    Menurut pihak Thailand, insiden ini bermula ketika militer Kamboja mengirimkan drone untuk melakukan pengintaian di wilayah dekat posisi tentara Thailand. 

    Usaha militer Thailand untuk menenangkan situasi tidak berhasil, hingga akhirnya bentrokan senjata antara kedua pihak meletus pada pukul 08.20 waktu setempat.

    Itulah sejarah dari Kuil Preah Vihear, yang diketahui sudah berusia 900 tahun.

  • Menkopolkam hingga BIN Harus Dalami Ijazah Jokowi

    Menkopolkam hingga BIN Harus Dalami Ijazah Jokowi

    GELORA.CO – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan hingga Badan Intelijen Negara (BIN) diminta untuk turun tangan melakukan pendalaman akibat terus berlarut-larutnya persoalan ijazah mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang dituduh palsu.

    Menurut Koordinator Simpul Aktivis Angkatan (Siaga) 98, Hasanuddin, persoalan kejelasan ijazah Jokowi bukanlah semata aspek hukum atau kasus kriminal, melainkan sudah menjadi skandal yang melibatkan banyak pihak.

    “Ini lebih banyak menimbulkan kontroversi daripada hasil hukum yang jelas dan berpotensi mendelegitimasi institusi penegak hukum dan pendidikan,” kata Hasanuddin kepada RMOL, Minggu, 27 Juli 2025.

    Bahkan menurut Hasanuddin, skandal tersebut tidak semata peristiwa kriminal biasa, namun bisa jadi ada tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, upaya menimbulkan keresahan publik, serta mendelegitimasi citra wajah penegakan hukum pemerintahan yang saat ini sedang berjalan.

    “Oleh sebab itu, kami berharap penegak hukum lain untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan dan monitoring proses ini, termasuk BIN dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan,” terang Hasanuddin.

    Hasanuddin menilai, keterlibatan mereka bertujuan menemukan apakah ada skandal lain di luar kasus kriminal biasa tersebut, dan mencegah dan menindak jika terjadi tindak pidana lain dalam proses polemik yang berjalan.

    “Yang bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik pada institusi penegak hukum, pendidikan, penyelenggara pemilu dan lembaga politik,” pungkas Hasanuddin.

  • Gak Ketangkep karena Bayar Orang Bandara

    Gak Ketangkep karena Bayar Orang Bandara

    GELORA.CO – Sebuah video yang memperlihatkan perbincangan pengguna Ome TV dengan seseorang yang mengaku sebagai admin judi online (judol) asal Indonesia mendadak viral di media sosial.

    Dalam video tersebut, pria yang mengaku tengah bekerja di Thailand itu mengklaim mendapatkan penghasilan hingga Rp 3 miliar per tahun dan mengaku bisa bebas keluar masuk Indonesia dengan membayar orang dalam di bandara.

    Video berdurasi 4 menit 10 detik itu pertama kali diunggah oleh akun Twitter (X) @somexthread pada 22 Juli 2025 dan telah ditonton lebih dari 57 ribu kali.

    Unggahan tersebut langsung memancing reaksi publik karena memperlihatkan secara terbuka pengakuan pelaku praktik ilegal yang justru tampak bangga atas pekerjaannya.

    Dalam rekaman video yang beredar, tampak tiga pengguna Ome TV asal Indonesia—dua pria dan satu wanita—terhubung secara acak dengan seorang perempuan yang mengaku sedang bekerja di Thailand.

    Kepada pengguna Ome TV tersebut, wanita itu menyebut dirinya sebagai admin judol dan memperlihatkan ruangan kantor tempatnya bekerja yang dipenuhi oleh komputer.

    “Hey, gua admin judol, gua admin judol. Nih rame nih, rame kan. Di Thailand, kok Kamboja sih anjir, ilang dong ginjal gua,” ujar perempuan itu dalam video sambil tertawa.

    Ia juga menunjukkan sejumlah uang kertas mata uang Thailand (Baht) yang memperkuat klaim bahwa dirinya memang sedang berada di luar negeri.

    Dalam pengakuannya, admin judol tersebut menyebutkan bahwa pendapatan yang ia hasilkan dari pekerjaannya bisa mencapai miliaran rupiah setiap tahun. Ia bahkan menyebut angka pasti: Rp 3 miliar per tahun.

    “Ya segini nih, nih gua spill dikit. Pertahun (Rp 3 miliar), serius. Gua udah tiga tahun di sini,” ungkapnya sambil memperlihatkan layar komputer dan bukti nominal pendapatan.

    Yang membuat publik semakin geram, perempuan tersebut mengaku belum pernah tertangkap pihak berwajib selama bekerja sebagai admin judol. Bahkan, dengan gamblang ia menyebut telah membayar orang dalam di bandara untuk memuluskan perjalanannya keluar-masuk Indonesia.

    “Enggak (ketangkap), kan gua udah bayar orang bandara,” katanya dengan nada santai.

    Pernyataan tersebut memicu kecurigaan publik mengenai adanya praktik korupsi atau pembiaran oleh oknum petugas di pintu-pintu masuk dan keluar wilayah Indonesia, terutama di bandara internasional.

    Pengakuan terang-terangan dari admin judol itu langsung menuai berbagai komentar pedas dari warganet. Banyak yang mengecam kelonggaran sistem pengawasan dan menilai bahwa pernyataan tersebut mencerminkan lemahnya penegakan hukum terhadap praktik judi online.

    “Buset negara ini murah bener ya gua lihat-lihat,” tulis salah satu akun.

    “Gak lama lagi ilang ini orang wkwkwk,” tulis warganet lainnya, merujuk pada kemungkinan pelaku akan ditangkap setelah viral.

    “Jadi bener ekonomi Indonesia ambruk ini bukan karena toko online, tapi semua karena judi online,” tulis akun lain dengan nada satire.

    Beberapa warganet juga meminta aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), untuk segera bertindak dan melakukan pelacakan terhadap akun serta individu yang terlibat dalam video tersebut.

    Judi online memang tengah menjadi isu serius yang ditangani pemerintah. Presiden Joko Widodo bahkan telah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online yang dipimpin oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.

    Pemerintah menilai dampak dari judi daring tidak hanya merugikan individu dan keluarga, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

    Data dari berbagai lembaga menyebutkan bahwa perputaran uang dari judi online di Indonesia mencapai triliunan rupiah per tahun.

    Pelaku umumnya berasal dari jaringan internasional yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar utama karena tingginya pengguna internet dan penetrasi gawai pintar.

    Video pengakuan dari admin judol ini memunculkan desakan dari masyarakat agar Kominfo segera memblokir akses ke situs-situs dan platform yang memfasilitasi judi online, termasuk jaringan yang berada di luar negeri.

    Selain itu, aparat penegak hukum diminta melakukan investigasi untuk menelusuri dugaan suap terhadap petugas bandara seperti yang diakui oleh pelaku.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kepolisian RI maupun pihak Direktorat Jenderal Imigrasi terkait pengakuan viral tersebut.***

  • Anies Baswedan Buka Suara tentang Peluang Maju di Pilpres 2029 dan Duet dengan Ahok

    Anies Baswedan Buka Suara tentang Peluang Maju di Pilpres 2029 dan Duet dengan Ahok

    GELORA.CO – Anies Baswedan menanggapi pertanyaan publik mengenai kemungkinan berduet dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada pemilihan presiden mendatang.

    Anies menyatakan bahwa pencalonan presiden bukan sepenuhnya berada di tangannya, melainkan merupakan keputusan partai politik.

    “Memang saya pasti maju (di Pilpres 2029)? Belum tahu kita. Jadi kalau soal maju dan tidak itu seringkali di luar kendali kita,” ujar Anies dalam wawancara dengan pembawa acara Leon Hartono, dikutip dari kanal YouTube The Overpost.

    Anies menambahkan bahwa keputusan pencalonan presiden melibatkan berbagai faktor dan merupakan kepercayaan yang diberikan oleh partai politik.

    “Ketika saya kemarin dicalonkan menjadi calon presiden itu adalah sebuah amanah, sebuah kepercayaan. Saya anggota partai politik bukan, saya punya kapital juga tidak,” jelasnya.

    “Dan ini adalah sebuah kepercayaan. Jadi kalau kemudian partai-partai politik kemudian mempertimbangkan nama, kemudian itu sebuah kehormatan. Tapi kendalinya enggak di tangan kita karena saya tidak ikut dalam pengambilan keputusan,”

    Ketika ditanya mengenai kemungkinan berkolaborasi dengan Ahok, Anies menyatakan bahwa kolaborasi antarwarga negara pada dasarnya terbuka selama sesuai dengan ketentuan hukum.

    “Oh, kalau kolaborasi sih, kolaborasi apa saja kita ini warga negara. Semua warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama, punya hak yang sama, dan semua itu ada prosesnya,” jawab mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

    Tapi secara prinsip, ya kita harus bisa kolaborasi dengan siapa saja selama itu dibolehkan oleh aturan hukum,” kata Anies.

    Leon Hartono sebelumnya menyebutkan bahwa pertanyaan tentang kemungkinan duet Anies-Ahok menjadi salah satu yang paling banyak diajukan oleh publik.

  • Kasus Hasto dan Tom Lembong Disorot, Korupsi di Sumut Lolos Begitu saja

    Kasus Hasto dan Tom Lembong Disorot, Korupsi di Sumut Lolos Begitu saja

    GELORA.CO –  Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, melontarkan kritik tajam terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait penanganan kasus korupsi yang dinilainya tidak adil dan sarat muatan politik.

    Dalam pidatonya di Kantor DPP PDIP, Jakarta, pada Minggu, 27 Juli 2025, Djarot menyinggung soal dugaan kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh politik tertentu, termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong.

    Djarot menduga, penegakan hukum kini digunakan sebagai alat untuk menekan pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan penguasa.

    “Siapa yang berbeda pendapat, dikriminalisasi. Dicari-cari kesalahannya, lalu dimasukkan ke penjara,” ucap Djarot di hadapan kader partai.

    Ia menyebut bahwa proses hukum terhadap Hasto dan Tom Lembong diduga kuat bermuatan politis.

    Sementara itu, lanjutnya, berbagai dugaan korupsi besar lainnya justru seolah tak tersentuh oleh hukum.

    Djarot secara gamblang menyebut sejumlah kasus besar yang dinilainya luput dari sorotan penegak hukum.

    Di antaranya adalah skandal korupsi minyak goreng, dugaan kasus dalam pengadaan pesawat jet, hingga korupsi infrastruktur di Sumatera Utara serta perkara Blok Medan.

    “Kasus-kasus besar seperti minyak goreng, pengadaan jet, korupsi di Sumut, semuanya seperti lolos begitu saja. Gajah di pelupuk mata tak kelihatan, kutu di seberang pulau malah dicari-cari,” sindirnya.

    Pernyataan Djarot menjadi sorotan publik karena menyentil keras dugaan ketimpangan dalam penanganan hukum di Indonesia.

    Meski tak menyebut pihak tertentu secara eksplisit, sindiran tersebut memantik spekulasi mengenai adanya tekanan politik terhadap oposisi jelang Pemilu 2024.

    Hingga kini, Djarot belum memberikan penjelasan lebih lanjut apakah istilah “gajah” yang ia gunakan mengandung makna tersirat yang berkaitan dengan tokoh atau kekuatan politik tertentu.

    Pernyataan ini mempertegas posisi PDIP yang tengah mengkritisi keras proses hukum dan dinamika politik nasional, terutama pasca-pemilu yang dinilai penuh polemik konstitusional.***

  • Era Yaqut, Persentase Kuota Haji Khusus dan Reguler Sengaja Diubah

    Era Yaqut, Persentase Kuota Haji Khusus dan Reguler Sengaja Diubah

    GELORA.CO –  Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan bahwa persentase kuota haji khusus dan juga reguler era mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Quomas sengaja diubah untuk menguntungkan pihak tertentu. 

    Hal itu terungkap dalam penyelidikan dugaan korupsi kuota haji di Kemenag. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan aturan resmi menetapkan 8% untuk haji khusus dan 92% untuk reguler. Namun pelaku mengubah proporsi menjadi 50% untuk masing-masing kuota.

    Penyimpangan itu terjadi setelah Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan 20 ribu kuota haji bagi Indonesia yang sebenarnya ditujukan untuk mempercepat antrean haji reguler menjadi 20 hingga 21 tahun.

    Korupsi tersebut dinilai merugikan jemaah reguler dan menguntungkan haji khusus. KPK telah menerima lima laporan dugaan korupsi kuota haji. Salah satu laporan menyasarkan bekas Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    “Untuk kuotanya itu 8 sama 92 kalau tidak salah. Jadi 8 persen untuk haji khusus itu ya 92 persen untuk reguler. Tapi kemudian ternyata dibagi dua 50-50 seperti itu yang seharusnya kan pembagiannya itu dan seharusnya juga kalau itu kan kuota memang kuota yang reguler,” kata Asep Guntur dikutip Minggu (27/7/2025).

    Pada 20 Juni 2025, KPK mengonfirmasi telah mengundang dan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus.

    KPK sempat memanggil sejumlah pihak, seperti Ustaz Khalid Basalamah hingga Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Khalid Basalamah baru pada tahap penyelidikan. “Benar, yang bersangkutan diperiksa, serta dimintai keterangannya terkait dengan perkara haji,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (23/6/2025).

    Budi mengatakan bahwa Khalid Basalamah kooperatif saat diperiksa penyelidik KPK terkait kasus dugaan korupsi haji khusus tersebut. “Dia menyampaikan informasi dan pengetahuannya sehingga sangat membantu penyelidik,” kata Budi.

    Budi menjelaskan bahwa Khalid Basalamah didalami pengetahuannya terkait pengelolaan ibadah haji. Dia meminta semua pihak untuk dapat memenuhi panggilan penyelidik KPK pada tahap penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus tersebut, seperti yang dilakukan Khalid Basalamah.

    “Supaya penanganan perkara terkait dengan haji ini dapat secara efektif dan bisa segera terang begitu penanganan perkaranya,” kata budi.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun Monitorindonesia.com, Khalid Basalamah disebut memiliki agensi umrah dan haji bernama Uhud Tour.

    Pada kesempatan berbeda, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa kasus dugaan korupsi terkait kuota haji khusus tidak hanya terjadi pada tahun 2024, tetapi juga tahun-tahun sebelumnya.

    Untuk tahun 2024, Pansus Angket Haji DPR RI mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2024. Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 pada alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi.

    Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

  • AHY Bantah Partai Demokrat sebagai Dalang Isu Ijazah Palsu Jokowi: Itu Fitnah Besar!

    AHY Bantah Partai Demokrat sebagai Dalang Isu Ijazah Palsu Jokowi: Itu Fitnah Besar!

    GELORA.CO – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membantah keras spekulasi yang muncul jika partainya berada di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). AHY menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah yang tidak berdasar.

    “Fitnah, fitnah, fitnah itu,” tegas AHY saat ditemui di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (27/7/2025).

    Spekulasi ini menyasar Demokrat pasca pernyataan Jokowi yang menyebut adanya “tokoh besar” di balik isu ijazah palsu dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sebelumnya, Jokowi menyebut Roy Suryo sebagai salah satu penggerak isu tersebut, namun menegaskan bahwa Roy “tidak bermain sendiri” dan diduga mendapat dukungan dari pihak yang lebih besar.

    “Artinya, memang ada orang besar. Ada yang mem-backup. Itu aja,” ujar Jokowi.

    Selain menanggapi isu tersebut, AHY yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tengah melakukan kunjungan kerja di NTB. Selama di NTB, AHY melakukan sejumlah kegiatan, seperti Membuka Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII 2025 di halaman Kantor Gubernur NTB, Sabtu malam.

    Kemudian, lari pagi di area Car Free Day (CFD) Udayana, Mataram dan wisata kuliner lokal seperti Soto Sugisah di Selaparang.

    Selanjutnya melepas peserta komunitas sepeda tua Indonesia di eks Bandara Selaparang, menyerahkan sertifikat tanah elektronik kepada warga Desa Golong, Kecamatan Narmada, Lombok Barat dan meninjau Dam Irigasi Pengga di Lombok Tengah. AHY mengatakan, akan terus mendorong pembangunan infrastruktur di NTB yang berkelanjutan.

    “Kami akan mendorong semaksimal mungkin percepatan pembangunan infrastruktur di NTB, tentu dengan mengedepankan kearifan lokal serta kelestarian alam dan lingkungan,” ujarnya.

  • Jelang Final Piala AFF U-23 2025, Erick Thohir: Kasih Keras

    Jelang Final Piala AFF U-23 2025, Erick Thohir: Kasih Keras

    JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir melontarkan semangat ke punggawa Timnas Indonesia U-23 jelang partai final. Bakal berburu gelar juara Piala AFF U-23 2025, ia meminta para pemain tak takut untuk menunjukkan permainan keras.

    Melihat peluang emas yang ada di depan mata, Erick berharap Skuad Garuda bisa bermain lebih disiplin meladeni kemungkinan permainan keras Vietnam seperti yang terjadi seperti di final Piala AFF U-23 2023 Thailand.

    “Ya, ini kedua kali kita ketemu Vietnam juga di AFF U-23. Tapi saya yakin berbeda, karena waktu di Thailand cukup keras. Kalau ingat teman-teman cukup keras, ya nanti (saat final) kalau mereka kasih keras kita kasih keras juga. Kita tuan rumah di sini,” ujar Erick Thohir dalam keterangannya dikutip Minggu, 27 Juli

    Pada final edisi 2023, Timnas Indonesia U-23 dihadapkan dengan Vietnam. Kala itu Vietnam bermain cukup keras dan membuat Indonesia gagal cetak gol di waktu normal tapi kemudian, vietnam keluar sebagai pemenang usai kalahkan Indonesia 6-5 di babak adu penalti.

    Erick berharap pengalaman di Piala AFF U-23 edisi 2023 itu bisa jadi pengalaman berharga bagi skuad Garuda Muda. Menatap final kontra Thailand nanti, para pemain diminta tak gentar menghadapi permainan keras lawan.

    “Jangan mereka (Thailand) injak-injak home base kita. Jadi kalau di sana main keras, di sini kasih keras. Bukan berarti mencederai. Kita tidak boleh sesama pemain mencederai semua. Tapi maksudnya kita harus berani main keras juga,” jelasnya.

    Laga final Piala AFF U-23 2025 antara Timnas Indonesia U-23 melawan Vietnam akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan berlangsung pada Senin, 29 Juli pukul 20.00 WIB.

  • Tas Diplomat Arya Daru Ditemukan! Isinya Rekam Medis Korban

    Tas Diplomat Arya Daru Ditemukan! Isinya Rekam Medis Korban

    GELORA.CO – Polisi mengungkap temuan baru dalam kasus tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arya Daru Pangayunan (39). Temuan anyar ini yakni sebuah tas ransel milik Arya, yang telah ditemukan petugas. 

    Adapun tas sempat dibawa Arya ke rooftop kantornya di lantai 12 Gedung Kemlu, Jakarta, sehari sebelum ia ditemukan tewas. Walau demikian, tas tak dibawa Arya turun dari gedung tersebut.

    Tas itu ditemukan di hari yang sama saat mayat Arya ditemukan di kosannya.

    “(Tim penyidik) menemukan tas itu berada di samping tangga lantai 12,” ujar Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak, dikutip Minggu, 27 Juli 2025.

    Isi tas itu, diduga terkait dengan kematian korban. Menurut Reonald, isi tas berupa rekam medis milik Arya. Rekam medis tersebut tertulis tertanggal 9 Juni 2025.

    “(Di tas) Penyelidik menemukan rekam medis korban di salah satu rumah sakit umum di Jakarta,” jelasnya.

    Tas sendiri berwarna hitam. Tas itu berukuran cukup besar.

    Diketahui, sebelum ditemukan tewas dengan kepala terlakban, Arya sempat melakukan hal yang tidak wajar. Ia terkam CCTV naik ke rooftop kantornya di lantai 12 Gedung Kemlu. Peristiwa itu berlangsung pada malam sebelum kematiannya.

    Arya terekam naik ke rooftop sekitar pukul 21.43 WIB dan baru turun sekitar pukul 23.09 WIB. Ia menghabiskan waktu lebih dari 1 jam 26 menit di atas gedung.

    “Diduga tanggal 7 Juli 2025 pukul 21.43 sampai pukul 23.09 atau sekitar 1 jam 26 menit diduga korban berada di rooftop lantai 12 Gedung Kemlu,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, Kamis, 24 Juli 2025.

    Saat naik ke atas gedung, Arya terlihat membawa tas ransel dan tas belanja. Walau begitu, ia turun dari rooftop tanpa keduanya.

    “Berdasarkan pengamatan CCTV, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja, kemudian saat turun korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja,” jelas Ade Ary.

    Sebelumnya, Arya Daru Pangayunan ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Juli 2025 pagi. Ia ditemukan dalam posisi terbaring di atas kasur dengan kepala terlilit lakban, dan tubuh tertutup selimut.

  • Kasus Segede Gajah Seperti Itu Lewat

    Kasus Segede Gajah Seperti Itu Lewat

    GELORA.CO –  Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat menyinggung kasus yang menimpa mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong dan Kasus Sekretaris Jendral (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

    Menurut Djarot kasus yang menjerat kedua orang tersebut merupakan bentuk kriminalisasi terhadap orang-orang yang mengkritik dan berbeda pandang politik. 

    Hal ini disampaikan Djarot saat memberikan sambutannya di acara peringatan peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (27/7/2025) hari ini. 

    “Kemarin terjadi kasusnya Tom Lembong dan Mas Hasto Kristiyanto, cari sampai ketemu (kesalahan) masukan penjara,” kata Djarot.

    Menurut Djarot, sedangkan kasus-kasus besar seperti kasus minyak goreng hingga blok Medan luput dari pandangan aparat penegak hukum. Ia mengatakan bahwa ada banyak kasus-kasus besar yang seakan-akan tidak tersentuh oleh hukum. 

    “Sedangkan kasus-kasus yang besar seperti kasus minyak goreng lewat, kasus pesawat jet lewat, kasus korupsi infrastruktur di Sumatra Utara lewat, kasus blok apa?, Medan. Banyak banget kasus-kasus yang segede-gede gajah seperti itu lewat,” ungkapnya.

    “Seperti kata pepatah, gajah di pelupuk mata tidak tetlihat, kutu di seberang pulau kelihatan. Itu yang terjadi sekarang,” tambahnya.