Xcloud.id

partai: Gelora

  • Viral Pencabulan Santriwati di Pesantren Bangkalan, Diduga 30 Orang jadi Korban Nafsu Pengasuh Ponpes

    Viral Pencabulan Santriwati di Pesantren Bangkalan, Diduga 30 Orang jadi Korban Nafsu Pengasuh Ponpes

    GELORA.CO – Polda Jawa Timur mulai menyelidiki dugaan pencabulan terhadap santriwati, yang dilakukan oleh seorang pengasuh Pondok Pesantren Nurul Karomah Galis di daerah Galis, Kabupaten Bangkalan.

    “Sudah diterima laporannya (dari salah satu korban dugaan pencabulan di Pondok Pesantren Nurul Karomah Galis),” tutur Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Jules Abraham Abast, Senin (7/12). 

    Penyidik Polda Jatim bergerak cepat untuk mengungkap kebenaran kasus tersebut. Beberapa saksi juga telah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dugaan pencabulan di pesantren di Bangkalan. 

    Namun, Kombes Pol Jules belum mengungkapkan secara detail, sebab proses penyelidikan masih berjalan.

    “Saat ini dilakukan penyelidikan. Beberapa saksi juga sudah dimintai keterangan,” imbuhnya.

    Belakangan, dugaan pencabulan yang dilakukan oleh pengasuh Pondok Pesantren Nurul Karomah Galis di Kabupaten Bangkalan, Jatim, kembali memantik amarah masyarakat. 

    Tak sedikit masyarakat yang menuntut gerak cepat aparat kepolisian. Apalagi, salah satu keluarga korban telah melapor ke polisi, dengan nomor LP/B/1727/XI/2025/SPKT/Polda Jatim pada Senin malam (1/12) pukul 21.30 WIB. 

    Dalam laporan tersebut, tertera bahwa dugaan pencabulan terjadi pada Januari 2023 di Desa Peterongan, Kecamatan Galis, Bangkalan. Adapun terduga pelaku berinsial UF, guru mengaji di pesantren tersebut.

    Umar Faruk (FA) Lora (Gus) diduga pelaku

    UF juga diketahui adalah anak dari tokoh agama setempat. Kasus ini mencuat setelah salah satu korban berhasil melarikan diri dan kisahnya viral di media sosial. Yang mengejutkan, UF ini diduga mencabuli lebih dari 30 santriwati. 

  • DPR Sebut Serangan di Medsos untuk Mereka adalah Ulah Buzzer Terorganisir

    DPR Sebut Serangan di Medsos untuk Mereka adalah Ulah Buzzer Terorganisir

    GELORA.CO – Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menyoroti maraknya aktivitas pendengung (buzzer) yang dinilai kini telah berevolusi dari aktivitas individual menjadi sebuah industri yang dijalankan secara terorganisir.

    “Kami melihat bahwa fenomena buzzer di Indonesia ini telah berevolusi dari yang dulunya aktivitas individual, terus menjadi industri yang terorganisir dan seringkali dioperasikan oleh biro-biro komunikasi atau suatu agensi,” kata Sukamta dalam rapat kerja bersama Kemkomdigi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Sukamta mengungkapkan bahwa serangan terhadap lembaga legislatif di media sosial kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir, ditandai dengan berbagai tagar dan seruan yang menyerang DPR.

    Menurutnya, serangan tersebut digerakkan oleh robot dan buzzer sehingga perlu ada upaya penegakan hukum secara kolaboratif antar lembaga dan menyeluruh hingga menjangkau pihak di balik aktivitas buzzer.

    Sukamta menilai, buzzer politik memiliki peran signifikan dalam menggiring opini di media sosial melalui penggunaan tagar di platform tertentu agar mencapai topik populer (trending topic) maupun lewat narasi serta konten foto dan video.

    “Perkembangan industri buzzer ini menurut saya berkontribusi pada apa yang disebut sebagai pembusukan komunikasi politik, di mana narasi kebencian, hoaks, disinformasi diproduksi secara masif dengan target dan tujuan tertentu,” jelasnya.

    Persoalan buzzer dinilai bukan sebatas masalah etika di ruang digital, melainkan juga menyangkut kepentingan elit politik tertentu atau kepentingan komersial.

    Menurut Sukamta, meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disusun untuk mengatur lalu lintas informasi di ruang digital, dalam praktiknya aturan tersebut kerap bergantung pada mekanisme delik aduan.

    Ketergantungan ini disebut membuat penindakan terhadap buzzer yang beroperasi secara terorganisir dan massal menjadi tidak efektif. Dia pun mendorong agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang ITE, agar konten dari buzzer yang berpotensi memicu kerusuhan dapat ditindak tanpa harus melalui delik aduan.

    Dalam kondisi tertentu yang sudah mengarah pada situasi darurat, proses penegakan hukum tidak bisa terus menunggu proses birokrasi yang panjang, termasuk menunggu adanya laporan untuk dapat menurunkan konten yang bersifat provokatif.

    “Saya kira penting untuk kita pikirkan apakah di Undang-Undang ITE, khusus untuk hal yang terkait dengan aktivitas buzzing yang destruktif dan terorganisir, itu bisa dilakukan penindakan yang dikecualikan dari delik aduan,” ucapnya.

  • Raja Juli Dulu Bilang ‘Jangan Serahkan Urusan ke yang Bukan Ahlinya’, Kini Netizen Balik Sindir

    Raja Juli Dulu Bilang ‘Jangan Serahkan Urusan ke yang Bukan Ahlinya’, Kini Netizen Balik Sindir

    GELORA.CO – Rapat antara DPR dan Raja Juli belakangan berubah menjadi tontonan yang menyedot perhatian publik.

    Suasananya panas sejak awal, terlebih ketika beberapa anggota dewan secara terbuka meminta Raja Juli mundur dari jabatannya.

    Alasannya sederhana namun keras ia dinilai tidak memiliki latar belakang yang sesuai untuk mengurus sektor kehutanan yang begitu kompleks.

    Isu soal kompetensi ini makin ramai dibicarakan setelah publik mengetahui bahwa Raja Juli ternyata bukan berasal dari bidang kehutanan.

    Ia adalah lulusan ilmu tafsir sesuatu yang membuat banyak orang mempertanyakan bagaimana seorang.

    Akademisi studi keislaman bisa tiba-tiba dipercaya memimpin sektor kehutanan, yang sarat dengan persoalan teknis, ekologis, dan tata kelola lingkungan.

    Belum selesai publik membahas soal latar belakang pendidikannya, warganet kembali dibuat heboh oleh munculnya unggahan lama Raja Juli di platform X (Twitter).

    Di dalam unggahan itu, ia mengutip satu pesan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW.

    bahwa jika sebuah urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.

    Kutipan itu sebenarnya merupakan nasihat umum, namun konteksnya menjadi sangat sensitif.

    Ketika orang yang mengutipnya kini tengah memegang jabatan yang dianggap banyak orang tidak sesuai dengan keahliannya.

    Unggahan lama itu langsung viral dan menjadi bahan pembicaraan di berbagai lini masa.

    Banyak netizen merasa apa yang dikatakan Raja Juli di masa lalu justru “berbalik arah” dan mengenai dirinya sendiri.

    Mereka menganggap situasi sekarang seperti ironi yang tidak bisa dihindari sebuah contoh nyata bagaimana jejak digital dapat menjadi bumerang di waktu yang tidak terduga.

    Desakan agar Raja Juli mengundurkan diri pun semakin keras.

    Bukan hanya datang dari anggota DPR, tetapi juga dari pegiat lingkungan

    Dan masyarakat umum yang khawatir kebijakan kehutanan ke depan tidak ditangani.

    Oleh orang yang benar-benar memahami seluk-beluk hutan, konservasi, serta risiko kerusakannya.

    Terlebih, Indonesia menghadapi banyak persoalan penting mulai dari deforestasi, konflik lahan.

    Hingga pengelolaan kawasan konservasi yang membutuhkan pengetahuan teknis dan keputusan berbasis sains.

    Kini publik menunggu langkah Raja Juli berikutnya.

    Apakah ia akan bertahan di tengah tekanan yang makin kuat, atau memilih mundur demi meredakan polemik?

    Yang jelas, perdebatan soal kompetensi, jejak digital

    Dan etika jabatan semakin memperlihatkan bahwa masyarakat kini lebih kritis terhadap siapa pun yang memegang kekuasaan.***

  • Terkuak! Ada Label Kemenhut di Kayu Gelondongan asal Sumbar yang Terdampar di Lampung

    Terkuak! Ada Label Kemenhut di Kayu Gelondongan asal Sumbar yang Terdampar di Lampung

    GELORA.CO – Misteri terdamparnya kayu gelondongan di bibir Pantai Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, mulai terkuak. Kapolda Lampung, Irjen Pol Helfi Assegaf turun langsung memeriksa kayu-kayu tersebut yang ditemukan memiliki nomor seri hingga barcode resmi.

    Dalam penelusuran yang dilakukan, beberapa kayu gelondongan terlihat ditempeli stiker barcode berwarna kuning bertuliskan ‘Kementerian Kehutanan Republik Indonesia’ serta nama perusahaan ‘PT Minas Pagai Lumber’.

    Pada stiker itu juga tertera logo lingkaran centang bergambar daun bertuliskan ‘SVLK INDONESIA’ yang merupakan tanda legalitas kayu.

    “Kami cek ada barcode dan nomor seri yang menempel di kayu-kayu itu. Sekarang sedang kami telusuri keabsahannya,” kata Irjen Helfi di Mapolda Lampung, Senin (8/12/2025).

    Polda Lampung telah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk menginvestigasi asal-muasal kayu yang terdampar tersebut.

    “Dokumen-dokumen yang terkait dengan registrasi penebangan kayu itu akan diperiksa. Apakah benar teregistrasi atau justru ada penyimpangan, nanti hasilnya akan kami sampaikan,” ujarnya.

    Penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkap apakah kayu tersebut merupakan hasil produksi legal atau bagian dari praktik pembalakan liar yang belakangan ramai menjadi perhatian masyarakat di Pesisir Barat.

    Sebelumnya diberitakan, warga pesisir Pantai Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan, Pesisir Barat, Lampung dikejutkan oleh terdamparnya kapal tongkang yang membawa muatan kayu hutan dalam jumlah besar.

    Peristiwa yang viral di media sosial itu tidak hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga merusak sejumlah perahu nelayan.

    Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengonfirmasi adanya kapal tongkang yang membawa muatan sekitar 4.800 kubik kayu itu kandas di perairan Pesisir Barat.

    “Kapal itu diketahui berangkat dari Sumatera Barat pada 2 November 2025. Kemudian kandas pada 6 November 2025,” jelas Yuni, Kamis (4/12/2025).

    Dia bilang, cuaca ekstrem menjadi penyebab utama kapal kehilangan kendali hingga akhirnya terdampar. Selain itu, tali pengikat kapal disebut ikut terlilit dan memperparah situasi.

    “Cuaca saat itu sangat ekstrem. Ada tali kapal yang terlilit, sehingga mengakibatkan tongkang terdampar,” katanya.

    Yuni memastikan pihak kepolisian telah mengambil langkah cepat menindaklanjuti insiden tersebut. Sejumlah anak buah kapal (ABK) juga telah dimintai keterangan.

    “Tiga ABK sudah kami mintai keterangan untuk penyelidikan lebih lanjut,” ujarnya.

    Tongkang beserta muatan kayu masih berada di lokasi, dan penanganan kasus dilakukan Polres Pesisir Barat bersama Direktorat Polair.

    “Masih ada di sana sampai hari ini,” ujarnya.

    Sementara itu, dalam video yang beredar, terlihat ribuan batang kayu berukuran besar berserakan di sepanjang bibir pantai.

    Potongan kayu dengan panjang mencapai 6 meter dan lebar sekitar 1 meter itu tampak masih utuh dengan barcode bertuliskan PT Minas Pagai Lumber, Sumatera Barat.

    “Kayu-kayu itu menimpa kapal nelayan sampai banyak yang rusak. Aktivitas nelayan berhenti total,” ungkap Salda Andala, warga setempat, Kamis (4/12/2025).

    Dia menyebut, kayu-kayu tersebut mulai terdampar sejak awal November 2025. Namun hingga Kamis (4/12/2025), tumpukan kayu masih terus mengganggu warga pesisir.

    “Sampai hari ini mas, aktivitas nelayan sangat terganggu. Di daerah Tanjung Setia ini sebenarnya tempat wisata juga, tapi karena banyak kayu di pinggir pantai jadi kurang bagus dilihat,” terang dia.

  • Makin Terbukti Ijazah Jokowi Palsu

    Makin Terbukti Ijazah Jokowi Palsu

    GELORA.CO – Universitas Gajah Mada (UGM) mengklarifikasi soal Kecerdasan buatan (AI) bernama Lean Intelligent Service Assistant atau LISA yang menyebut Joko Widodo bukan mahasiswa UGM.

    Juru Bicara UGM Dr. I Made Andi Arsana membenarkan bahwa LISA merupakan karya UGM yang dikembangkan bersama Botika.

    “LISA adalah bagian dari program UGM University Services yang dikembangkan Biro Transformasi Digital dan Direktorat Kemahasiswaan UGM,” ujarnya.

    Andi menjelaskan LISA tidak sama dengan AI komersial seperti ChatGPT atau Gemini.

    Basis datanya terbatas pada informasi internal UGM terkait akademik, kemahasiswaan, administrasi, dan pengembangan diri.

    Lata Andi, kemampuan LISA masih dalam pengembangan melalui proses “belajar”.

    LISA mempelajari data melalui dua jalur: pertama dari informasi internal UGM, dan kedua dari internet bila informasi internal tidak mencukupi.

    Namun proses itu sangat bergantung pada ketepatan data yang diterimanya.

    Dalam kasus viral tersebut, Andi menyebut respons LISA tentang status kelulusan Jokowi tidak akurat serta menunjukkan inkonsistensi.

    “Informasi yang disampaikan LISA tidak akurat. UGM menegaskan bahwa Joko Widodo adalah alumni yang lulus dari UGM seperti dinyatakan oleh Rektor,” katanya.

    Inkonsistensi itu, lanjut Andi, justru menegaskan bahwa LISA memang tidak dirancang untuk menjawab pertanyaan seperti itu dan menunjukkan sistemnya masih dalam proses belajar untuk meningkatkan kemampuan dan akurasi.

    Diketahui beredar video yang melakukan percakapan antara LISA dengan pengguna. Pengguna bertanya mengenai “Jokowi alumni UGM”.

    Namun jawaban LISA menyebut Joko Widodo bukan alumni UGM, sekalipun dalam pernyataannya juga menyebut Jokowi menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM, tetapi tidak lulus.

    Pertanyaan yang sama ditampilkan dua kali di layar, dan respons LISA tampak konsisten.

    Tanggapan Masyarakat

    Pengacara Roy Suryo Cs Ahmad Khozinudin, S.H. menyebut dalam kaidah saintifik, teknologi bisa saja keliru. Akan tetapi, teknologi tak akan pernah bohong.

    “Kejujuran LISA patut di apresiasi. LISA menyatakan Jokowi tak lulus UGM berdasarkan data base yang di input dalam sistem ini. Untuk mahasiswa lainnya, terbukti LISA juga jujur menyatakan lulus. Artinya, kemungkinan LISA bohong 0 %. Berbeda dengan Jokowi yang terbukti banyak berbohong dan potensial bohong lagi hingga 1.000 %,” kata Ahmad Khozinudin melalui akun medsosnya.

    “Hari ini, represi soal ijazah tidak hanya menekan anak bangsa untuk merdeka menyampaikan pendapatnya. Roy Suryo, Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, Kurnia Tri Royani, Rustam Efendi, dan beberapa anak bangsa lainnya, direpresi hanya karena memiliki kesimpulan ijazah Jokowi palsu.

    Akan tetapi, LISA UGM pun menjadi tumbal represi ijazah Jokowi. Semua telah menjadi korban, sementara Jokowi masih tetap dalam prinsip egoisnya : *tidak ada kewenangan rakyat untuk melihat ijazahnya, tidak ada kewajiban dia menunjukan ijazahnya.*

    Dia lupa, seluruh hidupnya selama menjadi Presiden dibiayai dari pajak rakyat. Bahkan, setelah pensiun pun masih dibiayai pajak rakyat, sampai rumah pun dibangun dari pajak rakyat.

    Lalu, dengan angkuhnya rakyat disebut tak punya hak. Dengan sombongnya, tak ada kewajiban untuk memperlihatkan ijazahnya.

    Hanya saja, kesombongan itulah yang membuat Jokowi LOSE (kalah) dimata rakyat. Pembelaan UGM, Polisi, hingga seluruh Relawan, tak membuat Rakyat yakin ijazahnya asli. Bahkan, hal itu justru memperteguh keyakinan ijazah Jokowi palsu.

    Saat Andi Azwan bertanya pada penulis, apakah pernah melihat ijazah Jokowi? Penulis balik bertanya, apakah dia pernah melihatnya?

    Ternyata, tanpa melihat ijazah Jokowi seluruh Relawan langsung latah menuding, yang tak percaya ijazah JOKOWI asli sebagai fitnah, pencemaran, merendahkan Jokowi serendah rendahnya, menghinakan Jokowi sehina hinanya. Tragis.,” tulis Koordinator Non Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi & Aktivis ini.

    Diakhir tulisannya ia senang dengan kejujuran LISA. “Sabarlah LISA UGM. Kejujuranmu, tak membuatmu dibenci rakyat. Meski di Banned, namun kejujuran mu telah viral dan menambah keyakinan rakyat atas kepalsuan ijazah Jokowi.” pungkasnya.***

  • Ayu Puspita Janji Refund Uang Korban Penipuan Dalam 3 Minggu, Ternyata Isi Rekening Cuma Rp463 Ribu

    Ayu Puspita Janji Refund Uang Korban Penipuan Dalam 3 Minggu, Ternyata Isi Rekening Cuma Rp463 Ribu

    GELORA.CO – Pemilik wedding organizer (WO), Ayu Puspita ternyata sempat menjanjikan akan me-refund atau mengembalikan uang calon pengantin yang menjadi korban penipuannya.

    Di video yang viral, salah satu korban mempertanyakan sumber uang Ayu Puspita yang kala itu mengaku siap melakukan refund.

    Hal tersebut terjadi saat para korban menggeruduk rumah Ayu Puspita di Cipayung, Jakarta Timur, pada Minggu (11/8/2025).

    “Ibu tadi bilang sanggup untuk refund?” ucap korban.

    “Tiga minggu,” jawab Ayu Puspita.

    “Oke tiga minggu, dari mana uangnya? Kalau dari event sudah tidak mungkin,” kata korban.

    Korban penipuan tersebut lalu bertanya apakah Ayu Puspita memiliki uang cash atau logam mulia.

    Tak menjawab, Ayu Puspita hanya diam.

    Korban lantas menegaskan sudah kehilangan kepercayaan dengan Ayu Puspita, dan meminta uangnya dikembalikan.

    “Selain dari event ibu punya solusi apa? Apakah ibu punya fresh money atau emas yang bisa ibu jual?” tanya korban.

    “Kita sudah hilang kepercayaan, kita gak butuh dilanjutkan acara, kita butuh uangnya kembali 100 persen,” imbuhnya.

    Uang Di Rekening Sisa Rp400 Ribu

    Janji Ayu Puspita untuk mengembalikan uang para korbannya, terasa mustahil.

    Pasalnya setelah dicek di rekening pelaku, uangnya hanya tersisa Rp463 ribu.

    “Kita cek mutasinya aja cuma punya Rp63 ribu dan Rp400 ribu,

    Update per sekarang sudah Rp19,3 miliar total uang yang minta dikembalikan,” tulis korban.

    Korban dugaan penipuan massal Ayu Puspita diketahui mencapai 230 pasangan.

    Menurut pengakuan para korban, beberapa resepsi berjalan tanpa catering bahkan meja prasmanan kosong. 

    Makanan bahkan minuman tidak tersedia meskipun calon pengantin telah membayar lunas.

    Ditangkap Polisi

    Polisi kini telah memeriksa lima orang kasus dugaan penipuan Ayu Puspita.

    Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar menyebut saat ini penyelidikan masih dilakukan.

    “Kita sudah menerima laporan dari para korban WO itu, dari semalam ada lima orang dari pihak WO itu sekarang lagi kita periksa,” ungkapnya kepada wartawan Senin (8/12/2025).

    Kelimanya ialah APD selaku Direktur bersama empat stafnya HE, BDP, DHP, dan RR.

    Mereka diduga melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan Pasal 378 dan atau 372 KUHP.

    Menurutnya saat ini kelima orang yang diperiksa telah diamankan.

    “Iya sudah termasuk Ayu Puspita dan staf-stafnya,” ujar Kompol Onkoseno.

    87 Orang Sudah Melapor

    Di lain sisi, Onkoseno mengemukakan bahwa saat ini sudah ada 87 laporan polisi yang diterima pihaknya. 

    Dari salah satu pelapor berinisial SO mengaku telah menggelontorkan uang Rp87 juta untuk membayar WO milik Ayu Puspita. 

    Hanya saja, ketika resepsi dimulai, pihak WO diduga tidak memenuhi kewajibannya. 

    “Ketika waktu resepsi ternyata pihak wedding organizer tidak menyiapkan fasilitas sesuai dengan kesepakatan,” imbuhnya. 

    Oleh sebab itu, korban langsung melaporkan kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh WO Ayu Puspita ke kepolisian. 

    “Dari pihak wedding organizer tidak ada etikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ternyata masih banyak korban penipuan/penggelapan lainnya dari wedding organizer tersebut,” pungkasnya.

  • Target Atap Stadion GDJ Tuntas 2026, Pemkab Kediri Anggarkan Rp60 Miliar

    Target Atap Stadion GDJ Tuntas 2026, Pemkab Kediri Anggarkan Rp60 Miliar

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Kediri mengalokasikan anggaran signifikan sebesar Rp60 miliar dari APBD Tahun 2026 untuk menyelesaikan pemasangan atap Stadion Gelora Daha Jayati (GDJ). Alokasi anggaran ini menjadi komitmen nyata Pemkab Kediri dalam mempercepat pembangunan fasilitas olahraga tersebut yang seluruh proyeknya ditargetkan tuntas pada 2027 mendatang.

    “Untuk tahun depan sudah kita anggarkan, sudah kita dok di anggaran RAPBD kemarin, sekarang masih evaluasi gubernur. Total anggaran Rp60 miliar,” terang Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana saat ditemui awak media usai penutupan Latsar CPNS dan PPPK beberapa waktu lalu.

    Pembangunan stadion direncanakan selesai seluruhnya pada 2027 melalui beberapa tahap anggaran yang terencana. Setelah alokasi Rp60 miliar untuk tahun 2026, pemerintah daerah telah menyiapkan sekitar Rp55 miliar pada tahun berikutnya untuk melanjutkan konstruksi hingga tuntas.

    Mas Dhito menegaskan bahwa pemasangan lampu stadion akan menjadi tahap paling akhir. Urutan ini ditetapkan secara cermat untuk memastikan struktur atap telah benar-benar kuat sebelum instalasi pencahayaan berstandar internasional dipasang.

    “Atap semua nanti kita pasang lampu. Lampu paling terakhir, kenapa? Karena kita harus tahu kekuatan atapnya dulu, kan FIFA dan PSSI sudah punya standar untuk lampu dan sebagainya dan sebagainya. Ini hal yang saya enggak mau ada miss,” ujarnya.

    Pemenuhan standar FIFA dan PSSI sangat penting untuk kualitas dan keamanan stadion. Mas Dhito menegaskan bahwa stadion yang megah ini akan menjadi fasilitas olahraga yang terbuka luas bagi berbagai klub, bukan hanya didominasi oleh Persik Kediri.

    “Tidak hanya Persik, Persik dan Persedikab atau mungkin tim sepak bola dari kota kabupaten lain, kalau mau latihan, monggo silakan dipakai,” tuturnya. Ini adalah sinyal positif bagi perkembangan olahraga di seluruh Jawa Timur.

    Selain untuk kegiatan olahraga, lanjutnya, yang tak kalah penting adalah proyeksi Stadion Gelora Daha Jayati sebagai pusat kegiatan masyarakat berskala besar. Untuk memfasilitasi kebutuhan ini, Pemkab Kediri berencana menyiapkan grass cover. Alat pelindung ini akan memastikan lapangan dapat digunakan untuk kegiatan non-olahraga, seperti acara keagamaan atau konser, tanpa merusak rumput.

    “Kita nanti mau siapkan grass cover, jadi cover untuk rumput. Kalau ada selawatan bisa di situ,” imbuhnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya fokus pada bangunan inti stadion. Pengembangan kawasan (site development) di sekitar lokasi juga menjadi prioritas utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. “Area sekitar stadion ini juga jadi penting, karena pertumbuhan ekonominya di sekitar sini nanti,” ujar Mas Dhito. [nm/but]

  • Prabowo Subianto Malu Punya Kader Seperti Bupati Aceh Selatan Mirwan MS

    Prabowo Subianto Malu Punya Kader Seperti Bupati Aceh Selatan Mirwan MS

    GELORA.CO  – Presiden RI Prabowo Subianto merasa malu punya kader seperti Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang pergi umroh di tengah bencana banjir. 

    Rasa malu itu disampaikan Prabowo Subianto secara tersirat saat memimpin rapat penanganan bencana di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025).

    Awalnya Ketua Umum Partai Gerindra itu menyindir Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang ketahuan pergi umroh pada 2 Desember 2025. 

    Mirwan MS kedapatan pergi umroh saat wilayahnya tengah diterpa bencana banjir. 

    Parahnya lagi, sebelumnya Mirwan MS mengeluarkan surat ketidaksanggupan menangani bencana yang ditembuskan kepada Gubernur Aceh. 

    Hal itu bagi Prabowo merupakan bentuk lari dari tanggung jawab seorang pemimpin. 

    Kata Prabowo, dalam militer sikap bupati yang keluar negeri di tengah bencana sama saja dengan desersi militer. 

    Di mana seorang prajurit menolak tugas dari atasannya. 

    Prabowo lantas menyinggung asal muasal partai Mirwan MS. 

    Padahal, Mirwan MS sebenarnya merupakan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    Belakangan, Sekjen Gerindra Sugiono sudah mencopot Mirwan dari jabatannya.

    Prabowo mengaku tidak mau bertanya dari mana asal partai Mirwan MS.

    “Saya enggak mau tanya partai mana itu,” ucap Prabowo.

    Kemudian Sugiono dengan cepat menimpali bahwa Mirwan MS sudah dipecat dari Gerindra.

    “Sudah saya pecat,” timpal Sugiono.

    Sebelumnya Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS diduga nekat pergi umrah di tengah banjir Sumatra yang terjadi akhir tahun 2025. 

    Foto-foto keberadaan Mirwan MS di tanah suci Mekkah, Arab Saudi pun sempat dibagikan akun Instagram sebuah travel umrah. 

    Terlihat Politisi Partai Gerindra itu pergi umrah bersama istri Devina Fisah pada Selasa (2/12/2025) di saat wilayahnya terkena bencana. 

    Lebih miris lagi, sebelum berangkat umrah, Mirwan MS mengeluarkan surat resmi yang menyatakan ketidaksanggupan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan dalam menangani tanggap darurat banjir dan longsor yang melanda 11 kecamatan.

    Mirwan MS belum konfirmasi isu tersebut. Di instagramnya dia hanya mengunggah video empat hari lalu saat mengunjungi salah satu titik banjir di Aceh Selatan. 

    Kolom komentar Mirwan pun dipenuhi hujatan masyarakat yang kecewa dengan pilihannya meninggalkan wilayah di tengah bencana

  • Ya Nggak Apa-Apa, Saya Maafkan

    Ya Nggak Apa-Apa, Saya Maafkan

    GELORA.CO  – Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menanggapi santai tudingan yang mengaitkan dirinya sebagai penyebab sejumlah bencana yang terjadi di wilayah Sumatera.

    Alih-alih tersinggung, Zulhas justru menegaskan bahwa dirinya memaklumi berbagai tuduhan tersebut. 

    Dia menyampaikan, ketika bencana longsor dan banjir terjadi di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Sumatera Utara, justru dirinya disalahkan.

    Bahkan, dikait-kaitkan dengan isu yang terjadi jauh dari pusat bencana, yakni di Taman Nasional Tesso Nilo, Provinsi Riau. 

    “Yang dipermasalahkan kepada Zulkifli Hasan Tesso Nilo. Itu di Provinsi Riau, sementara ini Provinsi Riau tidak ada bencana apa pun,” kata Zulhas dalam acara Group Conference 2025 di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12). 

    Lebih jauh, ia bahkan menyebut dirinya ikut disalahkan atas kejadian di luar negeri, seperti Thailand dan Malaysia. Terkait sejumlah tudingan itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyatakan tak apa-apa, dan ia sudah memaafkan. 

    “Tapi bencana itu yang salah Zulkifli Hasan, termasuk di Thailand dan Malaysia. Ya gak apa-apa, saya maafkan, gak apa-apa,” tegasnya. 

    Pada kesempatan yang sama, Zulhas juga menyampaikan duka mendalam atas bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa cobaan berat ini menjadi duka bersama seluruh bangsa. 

    “Hari-hari ini, hari yang cukup berat bagi bangsa Indonesia bencana alam menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat menyesalkan duka yang kita rasakan bersama,” ujar Menko Zulhas. 

    Zulhas menuturkan bahwa tidak ada ungkapan yang mampu menggambarkan rasa kehilangan dan pedih yang dialami masyarakat di wilayah terdampak.

    Ia menekankan bahwa dalam situasi sulit ini, negara dan seluruh elemen bangsa tidak akan membiarkan siapapun berjuang sendirian. 

    “Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa sedih dan pedih yang dialami saudara-saudara kita di sana. Di tengah cobaan besar ini, kita tidak meninggalkan siapapun,” jelasnya

  • Polisi Ungkap Korban Dugaan Penipuan Bos WO Ayu Puspita Capai 87 Orang

    Polisi Ungkap Korban Dugaan Penipuan Bos WO Ayu Puspita Capai 87 Orang

    GELORA.CO  – Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara masih menyelidiki dugaan penipuan yang dilakukan pemilik wedding organizer (WO) Ayu Puspita. Polisi telah menerima laporan dari 87 korban.

    “Yang laporan ke kami 87 orang yang terjadi di berbagai tempat,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar kepada wartawan, Senin (8/12/2025).

    Dia menuturkan, pihaknya telah menangkap lima orang termasuk Ayu Puspita. Keempat orang lain yang turut ditangkap yakni HE, BDP, DHP, dan RR.

    Onkoseno menjelaskan, peristiwa berawal ketika para korban yang ingin melangsungkan pernikahan menggunakan WO Ayu Puspita telah melunasi pembayaran. 

    Namun ketika acara pernikahan berjalan, pihak WO tidak menyiapkan fasilitas sesuai dengan kesepakatan.

    “Ketika waktu resepsi ternyata pihak wedding organizer tidak menyiapkan fasilitas sesuai dengan kesepakatan dan dari pihak wedding organizer tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut,” ujar Onkoseno