Xcloud.id

partai: Gelora

  • Anggaran Bencana Sumut Dipangkas Bobby dari Rp843 M Jadi Rp70 M, Warga Kelabakan Saat Banjir Menggulung!

    Anggaran Bencana Sumut Dipangkas Bobby dari Rp843 M Jadi Rp70 M, Warga Kelabakan Saat Banjir Menggulung!

    GELORA.CO –  Sumatera Utara tengah diguncang kehebohan besar setelah fakta mengejutkan mencuat.

    Anggaran penanganan bencana ternyata dipangkas habis-habisan di era Bobby Nasution.

    Temuan ini sontak memantik kegaduhan publik, terutama setelah banjir dan longsor di akhir 2025 menggulung puluhan wilayah dengan kerugian mencapai Rp 9,98 triliun.

    Laporan lembaga analisis anggaran FITRA Sumut mengungkap bahwa Belanja Tak Terduga (BTT) dikutip inilah.com

    anggaran yang menjadi tulang punggung penanganan darurat mengalami penurunan paling drastis dalam lima tahun terakhir.

    Data menunjukkan bahwa Sebelum era Bobby, BTT berada di kisaran Rp 843,1 miliar.

    Dalam Perubahan APBD 2025, angkanya anjlok menjadi Rp 98,3 miliar. kemudian Di APBD 2026, dipangkas lagi menjadi hanya Rp 70 miliar.

    Angka itu hanyalah 0,8 persen dari total belanja daerah Rp 12,5 triliun.

    Para pengamat menyebut pemangkasan ini sebagai langkah yang “tidak berimbang dengan risiko bencana Sumut”.

    Risiko Meningkat, Anggaran Menyusut

    Padahal sejak September 2025, BMKG telah mengeluarkan peringatan dini mengenai hujan ekstrem yang diprediksi menghantam Sumatera Utara.

    BNPB juga menempatkan beberapa kabupaten dalam status siaga banjir dan longsor.

    Alih-alih memperkuat mitigasi, pemerintah provinsi justru memangkas pos anggaran yang paling dibutuhkan ketika risiko meningkat.

    Keputusan itu kini dipandang sebagai salah satu penyebab lemahnya respons pemerintah saat bencana benar-benar terjadi.

    Bencana Menggulung, Warga Kewalahan

    Ketika hujan ekstrem melanda, sungai-sungai besar di Sumut meluap dan merendam ribuan rumah. Longsor memutuskan akses jalan di berbagai daerah.

    Kerugian ditaksir mencapai hampir Rp 10 triliun, meliputi rusaknya infrastruktur, fasilitas kesehatan, sekolah, hingga lahan pertanian dan perkebunan.

    Tak hanya itu, puluhan warga dilaporkan meninggal dan hilang, ribuan mengungsi, dan lebih dari 1,5 juta jiwa terdampak langsung.

    Banyak warga mengeluhkan lambannya respons pemerintah.

    Sejumlah daerah mengaku tidak segera mendapat tenda, logistik, perahu karet, maupun alat berat untuk membuka jalur yang tertutup longsor.

    Kondisi darurat ini memicu perdebatan besar mengenai kesiapan Sumut menghadapi bencana.

    Publik Geram: “Kok Anggaran Mitigasi Dipotong?”

    Kemarahan publik makin memuncak ketika mengetahui bahwa beberapa proyek infrastruktur justru mendapat porsi anggaran lebih besar di periode yang sama.

    Ini menimbulkan pertanyaan besar.

    mengapa pos mitigasi bencana yang menyangkut keselamatan warga justru yang dikurangi paling drastis?

    Sejumlah pihak menyebut pemangkasan itu mencerminkan “salah prioritas anggaran”.

    Bahkan anggota DPRD Sumut menegaskan bahwa pemprov perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyusunan anggaran 2025–2026.

    Pengamat: “Pemangkasan Ini Bom Waktu”

    Pengamat kebijakan fiskal menilai keputusan tersebut sebagai “bom waktu yang akhirnya meledak.”

    Menurut mereka, Sumut adalah daerah rawan bencana yang seharusnya justru memperkuat kesiapsiagaan, bukan menguranginya.

    Mereka menegaskan bahwa penentuan anggaran bencana harus berbasis data risiko, bukan sekadar keputusan politik.

    Terlebih ketika cuaca ekstrem dan potensi bencana meningkat tajam.

    Ketika Anggaran Dipotong, Warga Jadi Korban

    Dari rangkaian fakta yang muncul, gambaran besar tampak jelas pemangkasan anggaran bencana telah melahirkan dampak yang sangat serius.

    Minimnya kesiapsiagaan dan lambatnya respons menjadi konsekuensi yang kini dibayar mahal oleh warga Sumatera Utara.

    Kehebohan dan kemarahan publik menunjukkan bahwa masyarakat menuntut transparansi dan prioritas anggaran yang tepat.

    Bencana memang tidak bisa dicegah, namun kerusakannya bisa diminimalisir asal pemerintah menempatkan keselamatan warganya sebagai prioritas utama.***

  • Saya Ingin Jadi Solusi, Bukan Bagian Konflik

    Saya Ingin Jadi Solusi, Bukan Bagian Konflik

    GELORA.CO – Pj Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Zulfa Mustofa, menegaskan bahwa dirinya tidak ingin terseret dalam dinamika dan konflik masa lalu, setelah ditetapkan melalui Rapat Pleno PBNU di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025) malam.

    “Saya tidak ingin menjadi bagian dari konflik masa lalu. Saya ingin menjadi solusi bagi Jam’iyah ini untuk masa depan,” kata Kiai Zulfa usai ditetapkan sebagai Pj Ketum PBNU.

    Ia mengatakan, amanah yang diberikan kepadanya merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar.

    “Saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah sebuah kehormatan di satu sisi, namun di sisi lain juga merupakan amanah yang sangat berat bagi saya dan bagi kita semua,” ujarnya.

    Kiai Zulfa menegaskan, komitmennya untuk menjalankan tugas yang diamanahkan Rais Aam dan forum pleno dengan sebaik mungkin. Ia menyebut fokus utamanya saat ini adalah menata kembali roda organisasi.

    “Tugas saya sangat berat. Pertama, menormalisasi roda organisasi, dan kemudian menghantarkan Muktamar yang diawali dengan diadakannya Konferensi Besar,” tuturnya.

    Ia juga mengajak seluruh jajaran struktur NU di berbagai tingkatan untuk kembali bersatu.

    “Mari kita bersatu kembali di Rumah Besar kita ini. Karena sudah lama warga NU bersedih atas ketidakpastian ini,” pungkasnya.

  • KH Zulfa Mustafa Resmi Jadi Pj Ketum PBNU Gantikan Gus Yahya

    KH Zulfa Mustafa Resmi Jadi Pj Ketum PBNU Gantikan Gus Yahya

    GELORA.CO – KH Zulfa Mustofa ditetapkan sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggantikan Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dalam Rapat Pleno yang digelar di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

    Penetapan KH Zulfa, yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Umum PBNU, dilakukan melalui musyawarah alim ulama yang hadir dan diketok palu langsung oleh Rais Aam Nahdlatul Ulama (NU), KH Miftachul Akhyar.

    “Yaitu penetapan Pj Ketua Umum PBNU masa bakti sisa sekarang ini yaitu yang mulia beliau KH Zulfa Mustafa, oleh karena itu beliau akan memimpin PBNU ini sebagai Pj Ketum,” kata Rais Syuriyah PBNU, H. Prof Mohammad Nuh.

    KH Zulfa akan menjalankan tugasnya sebagai Pj Ketum PBNU hingga Muktamar PBNU yang dijadwalkan pada 2026.

    “Muktamar yang insyaallah akan dilaksanakan 2026, mudah-mudahan tidak sampai akhir tahun karena Rais Aam yang mulia tidak pernah menggariskan bahwa Muktamar yang ada di Lampung tahun lalu itu sebenarnya sudah mundur satu tahun karena COVID-19,” ujar Nuh.

    Sebagai informasi, PBNU menggelar rapat pleno secara tertutup di Hotel Sultan, dengan agenda membahas status final Ketum PBNU dan rencana pelaksanaan Muktamar PBNU.

    Pantauan di lokasi, rapat pleno dipimpin oleh Rais Aam KH. Miftachul Akhyar, Wakil Rais Aam KH. Anwar Iskandar, dan Wakil Rais Aam KH. Afifuddin Muhajir. Hadir pula Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat Nahdlatul Ulama, Khofifah Indar Parawansa, serta Sekjen PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.

  • Kubu Roy Suryo Tambah Kekuatan, Tunjuk Refly Harun cs Jadi Pengacara

    Kubu Roy Suryo Tambah Kekuatan, Tunjuk Refly Harun cs Jadi Pengacara

    GELORA.CO  – Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa) sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menambah kekuatan. Mereka menambah tim penasihat hukum yang akan mendampingi saat menjalani proses hukum.

    Dokter Tifa menyampaikan, tim pengacara yang baru ini bukan untuk menggantikan tim kuasa hukum yang lama.

    “Maka kami bertiga memutuskan untuk menambah amunisi kami atau menambah kekuatan kami dengan pembentukan tim kuasa hukum baru,” kata Tifa di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2025).

    Nantinya, kata dia, terdapat tiga orang koordinator yang secara khusus menggawangi langkah-langkah hukum yang akan dijalani ke depan.

    “Yang pertama adalah Bapak Muhammad Taufiq, kemudian Bapak Jahmada Girsang, kemudian triumvirat ketiga ada Bapak Refly Harun,” ujarnya.

    “Sekali lagi kami tegaskan bahwa tim ini dibentuk bukan untuk mengganti atau mensubtitusi dari tim yang sudah ada selama ini mendampingi kami,” lanjutnya.

    Kasus fitnah ijazah palsu Jokowi sendiri telah menyeret delapan tersangka. Pada klaster pertama terdapat Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi dan Muhammad Rizal Fadillah.

    Sementara klaster kedua mencakup Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma alias Dokter Tifa

  • Kemenhut Jelaskan Heboh Kayu Gelondongan di Pesisir Lampung: Bukan dari Banjir Sumatra

    Kemenhut Jelaskan Heboh Kayu Gelondongan di Pesisir Lampung: Bukan dari Banjir Sumatra

    GELORA.CO  – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) buka suara soal keberadaan ribuan kayu gelondongan yang ditemukan di Pesisir Barat, Lampung. Kayu tersebut dipastikan tidak berasal dari banjir bandang yang melanda tiga provinsi Sumatra.

    Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut Ade Mukadi menegaskan, hal ini berdasarkan pemeriksaan Polda Lampung dan Balai PHL Lampung.

    “Kayu yang ditemukan di Lampung bukan kayu hanyut akibat banjir di Sumatra,” kata Ade Mukadi dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

    Ade mengungkapkan, tumpukan kayu dengan stiker Kemenhut yang terdampar di Pesisir Barat itu berasal dari kecelakaan kepal tugboat kayu PT Minas Pagai Lumber.

    Menurutnya, perusahaan itu sudah punya izin oleh Menteri Kehutanan atas areal hutan produksi melalui izin SK.550/1995 tanggal 11 Oktober 1995 dan telah dilakukan perpanjangan di tahun 2013 sesuai SK.502/Menhut-II/2013 tanggal 18 Juli 2013.

    “Kayu berasal dari kecelakan kapal tugboat kayu dari PBPH (HPH) PT Minas Pagai Lumber di Mentawai,” ujarnya.

    Ade menjelaskan, mesin kapal yang mengangkut kayu itu mati karena badai pada 6 November 2025. Hal ini membuat banyak potongan kayu dengan stiker kementerian hanyut.

    “Mesin tugboat mati dan terkena badai sejak 6 november 2025 sehingga ada banyak kayu yang jatuh dari tugboat tersebut,” katanya.

    Dia menegaskan, barcode di kayu adalah penanda Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang dicek keabsahan/asal usul sumber kayu (traceability system untuk mencegah illegal logging).

    Sebelumnya, publik dibuat heboh oleh video viral yang memperlihatkan ribuan kayu gelondongan terdampar di Pantai Tanjung Setia.

    Dalam rekaman itu tampak gelondongan kayu berdiameter kurang lebih 2 meter berserakan di sepanjang garis pantai, sementara kapal tongkang yang mengangkut kayu terlihat tidak jauh dari bibir pantai

  • Mau Dimakzulkan dari Ketum PBNU, Gus Yahya Siap Tempuh Jalur Hukum

    Mau Dimakzulkan dari Ketum PBNU, Gus Yahya Siap Tempuh Jalur Hukum

    GELORA.CO – Ketua Umum Pengurus Besar (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengaku siap menempuh jalur hukum atas dugaan terkait pemakzulan dirinya. Seperti diketahui, sebelumnya beredar Surat Edaran (SE) PBNU yang menyatakan Gus Yahya sudah tak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU terhitung sejak 26 November 2025.

    Namun, Gus Yahya menegaskan secara AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) dirinya masih sah secara hukum sebagai Ketua Umum PBNU hingga saat ini.

    “Ya kita siap (ke jalur hukum), apa pun yang diperlukan kita siap. Itu kan untuk menegaskan posisi saya bersama teman-teman yang sekarang ini masih kompak di dalam PBNU ini ya, bahwa kita ini ingin menjaga tatanan organisasi. Itu saja, tatanan organisasi. Jabatan sih soal nantilah. Tapi tatanan organisasinya dulu itu yang dijaga supaya ndak rusak,” kata Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

    Kendati begitu, Gus Yahya menyampaikan bahwa masih ada jalan keluar untuk memperbaiki situasi. Dia sudah berkomunikasi dengan seluruh pihak untuk melakukan musyawarah.

    Mengenai pemakzulan dirinya, Gus Yahya menyampaikan bahwa NU milik Allah SWT. Oleh sebab itu, seluruh anggotanya harus berpegang teguh pada hukum yang berlaku, baik secara agama maupun negara.

    “NU ini punyanya Allah SWT ini pasti,” ucap Yahya.

    Sebelumnya diberitakan, Syuriyah PBNU akan menggelar rapat pleno untuk menentukan Penjabat (Pj) Ketua Umum pengganti Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Rapat akan berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, 9-10 Desember 2025.

    Penetapan rapat pleno didasari atas adanya surat resmi bernomor 4799/PB.02/A.I.01.01/99/12/2025 yang ditandatangani oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Katib Syuriyah PBNU KH Ahmad Tajul Mafakhir (Gus Tajul) pada 2 Desember 2025.

    Dalam rapat pleno itu, sedianya ada dua agenda. Pertama, Penyampaian Hasil Rapat Harian Syuriyah PBNU. Kedua, Penetapan Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU

  • Mau Dimakzulkan dari Ketum PBNU, Gus Yahya Siap Tempuh Jalur Hukum

    Mau Dimakzulkan dari Ketum PBNU, Gus Yahya Siap Tempuh Jalur Hukum

    GELORA.CO – Ketua Umum Pengurus Besar (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengaku siap menempuh jalur hukum atas dugaan terkait pemakzulan dirinya. Seperti diketahui, sebelumnya beredar Surat Edaran (SE) PBNU yang menyatakan Gus Yahya sudah tak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU terhitung sejak 26 November 2025.

    Namun, Gus Yahya menegaskan secara AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) dirinya masih sah secara hukum sebagai Ketua Umum PBNU hingga saat ini.

    “Ya kita siap (ke jalur hukum), apa pun yang diperlukan kita siap. Itu kan untuk menegaskan posisi saya bersama teman-teman yang sekarang ini masih kompak di dalam PBNU ini ya, bahwa kita ini ingin menjaga tatanan organisasi. Itu saja, tatanan organisasi. Jabatan sih soal nantilah. Tapi tatanan organisasinya dulu itu yang dijaga supaya ndak rusak,” kata Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

    Kendati begitu, Gus Yahya menyampaikan bahwa masih ada jalan keluar untuk memperbaiki situasi. Dia sudah berkomunikasi dengan seluruh pihak untuk melakukan musyawarah.

    Mengenai pemakzulan dirinya, Gus Yahya menyampaikan bahwa NU milik Allah SWT. Oleh sebab itu, seluruh anggotanya harus berpegang teguh pada hukum yang berlaku, baik secara agama maupun negara.

    “NU ini punyanya Allah SWT ini pasti,” ucap Yahya.

    Sebelumnya diberitakan, Syuriyah PBNU akan menggelar rapat pleno untuk menentukan Penjabat (Pj) Ketua Umum pengganti Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Rapat akan berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, 9-10 Desember 2025.

    Penetapan rapat pleno didasari atas adanya surat resmi bernomor 4799/PB.02/A.I.01.01/99/12/2025 yang ditandatangani oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Katib Syuriyah PBNU KH Ahmad Tajul Mafakhir (Gus Tajul) pada 2 Desember 2025.

    Dalam rapat pleno itu, sedianya ada dua agenda. Pertama, Penyampaian Hasil Rapat Harian Syuriyah PBNU. Kedua, Penetapan Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU

  • Gus Yahya Anggap Pleno Syuriyah Hanya Manuver dan Tak Punya Legitimasi

    Gus Yahya Anggap Pleno Syuriyah Hanya Manuver dan Tak Punya Legitimasi

    GELORA.CO -Kisruh kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasuki babak baru setelah jajaran Syuriyah mengagendakan rapat pleno guna menentukan penjabat ketua umum. 

    Dalam keputusan Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 meminta Yahya Cholil Staquf mundur atau diberhentikan dari Ketua Umum PBNU.

    Menanggapi rapat pleno, Gus Yahya menyebut agenda tersebut tampaknya diatur oleh pihak yang memiliki kepentingan tertentu. 

    “Ada yang punya kepentingan lalu membuat manuver. Itu biasa,” katanya di markas PBNU, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Desember 2025.

    Ia juga mengungkapkan, apabila Rapat Pleno di Hotel Sultan, Jakarta, pada 9-10 Desember 2025 tetap berlangsung dan didasarkan kepada Risalah Rapat Harian Syuriyah tanggal 20 Desember 2025, maka Rapat Pleno itu juga tidak memiliki dasar hukum yang sah. 

    Gus Yahya menegaskan pelaksanaan rapat pleno organisasi harus melibatkan ketua umum. Sedangkan, agenda yang akan dihelat di Hotel Sultan hanya dikonsep oleh jajaran Syuriyah PBNU. 

    “Secara aturan tidak bisa disebut pleno,” ucapnya.

    Gus Yahya mengatakan produk kebijakan yang dikeluarkan oleh Syuriyah bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART. Karena itu, penetapan penjabat ketua umum PBNU dalam pleno itu tidak memiliki legitimasi. 

    Sebelumnya Gus Yahya juga menerbitkan surat penegasan terkait rencana Rapat Pleno yang diinformasikan oleh pihak Syuriyah. Surat penegasan bernomor 4799/PB.03/A.I.01.01/99/12/2025 itu ditandatangani Gus Yahya dan Sekretaris Jenderal PBNU H Amin Said Husni pada Kamis, 4 Desember 2025. 

    Surat tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pleno harus mengikuti ketentuan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama termasuk mengenai posisi Ketua Umum sebagai mandataris Muktamar dan mekanisme kepemimpinan rapat.

    Dalam surat itu menyampaikan tiga poin utama. Pertama Bahwa Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2022-2027 KH Yahya Cholil Staquf adalah Mandataris Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama dengan masa khidmah lima tahun sebagaimana Keputusan Muktarnar Ke-34 Nahdlatul Ulama Nomor 05/MUKTAMAR-34/XII/2021 tanggal 19 Jumadil Ula 1443 H/24 Desember 2021 M. 

    Kedua bahwa Pemberhentian Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah sebagaimana dituangkan dalam Risalah Rapat Harian Syuriyah itu tidak memiliki dasar hukum yang sah dan oleh karenanya pemberhentian tersebut adalah batal demi hukum. 

    Ketiga, sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 58 ayat (2) huruf c dan Pasal 64 ayat (2) huruf c Rais Aam dan Ketua Umum secara bersama-sama memimpin Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu, Rapat Pleno yang diselenggarakan dengan tanpa melibatkan Ketua Umum adalah cacat secara hukum dan segala keputusannya tidak sah karena melanggar ART Nahdlatul Ulama.

    Surat tersebut ditujukan sebagai pedoman terkait pelaksanaan rapat pleno yang beredar dari pihak Syuriyah, dengan tembusan kepada Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar. 

  • Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

    Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

    GELORA.CO -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan permohonan maaf buntut jaringan listrik di Aceh masih mengalami hambatan pemulihan pasca bencana banjir dan tanah longsor.

    Permintaan maaf tersebut disampaikan Bahlil setelah masih banyaknya wilayah Aceh yang terisolasi dan gelap gulita. Hal ini berbeda dengan laporan yang Bahlil sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau ada yang memang belum maksimal kami memberikan pelayanan, kami memohon maaf,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Selasa 9 Desember 2025.

    Bahlil menambahkan, pemerintah akan mengerahkan seluruh kapasitas negara untuk mempercepat pemulihan di sektor energi Aceh. Meski upaya tersebut membutuhkan waktu dan kerja teknis yang tidak mudah.

    “Kami pemerintah akan secara totalitas mempergunakan semua sumber-sumber kekuatan negara dalam rangka percepatan pemulihan di sektor energi khususnya di Provinsi Aceh,” kata Bahlil.

    Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo juga menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan bahwa kondisi kerusakan jaringan di wilayah terdampak jauh lebih parah dari perkiraan awal.

    “Untuk itu, saya memahami betul kekecewaan dan kesulitan masyarakat. Tidak ada alasan apa pun yang bisa menghapus ketidaknyamanan ini,” ujar Darmawan.

    Sebelumnya banyak keluhan yang beredar di media sosial terkait laporan Bahlil kepada Presiden Prabowo Subianto yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Banyak warganet yang menyebut bahwa Menteri ESDM itu melakukan prank terkait pemulihan listrik di wilayah bencana.

    Diketahui, Presiden Prabowo sempat menanyakan langsung ke Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal perkembangan pemulihan listrik pascabencana. Pertanyaan itu diajukan Prabowo setelah meninjau jembatan bailey di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu 7 Desember 2025.

    “Kementerian ESDM, lampu menyala sudah?” tanya Prabowo.

    “Siap, malam ini nyala semua, Pak,” jawab Bahlil.

    “Seluruh Aceh?” tanya Prabowo.

    “Seluruh Aceh, 93 persen malam ini semua Aceh nyala,” tegas Bahlil.

  • Ferry Irwandi Tanggapi Anggota DPR Endipat Wijaya Soal Donasi Rp10 M, “Udah Santai Aja”

    Ferry Irwandi Tanggapi Anggota DPR Endipat Wijaya Soal Donasi Rp10 M, “Udah Santai Aja”

    GELORA.CO  – Konten kreator sekaligus pendiri Malaka Project Ferry Irwandi menanggapi santai soal penggalangan donasinya.

    Ferry bersama Kitabisa.com, sebelumnya berhasil mengumpulkan donasi lebih dari Rp10 miliar dalam 24 jam.

    Donasi yang terkumpul sudah disalurkan ke sejumlah titik terdampak banjir dan tanah longsor di tiga provinsi, Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

    Namun aksi kemanusiaan Ferry kini kena sindir Anggota DPR Endipat Wijaya saat Komisi I menggelar rapat kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada Senin (8/12/2025) kemarin.

    Endipat awalnya memberikan masukan kepada Menkomdigi, Meutya Hafid agar lebih masif menyebarluaskan kinerja pemerintah dalam penanganan bencana di Pulau Sumatra.

    “Kami mohon Ibu fokus nanti ke depan Kementerian Komdigi ini -informasi itu sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain,” katanya dikutip dari kanal YouTube Komisi I DPR RI Channel, Selasa (9/10/2025).

    Meski tidak secara eksplisit menyebut nama Ferry, Endipat menyindir, ada pihak-pihak yang ingin disebut paling kerja di titik bencana.

    Endipat juga tidak terima tudingan pemerintah tidak hadir ketika memberikan bantuan kepada korban.

    “Ada namanya orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara sudah hadir dari awal ada orang baru datang baru bikin satu posko ngomong pemerintah gak ada.Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana.”

    “Jadi yang kira-kira yang seperti-seperti itu Bu mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdigiuntuk menjadi informasi publik yang sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat,” tegasnya.

    “Orang perorang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu Bu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana,” imbuh Endipat.

    Respon Ferry 

    Pada akhirnya, pernyataan Endipat viral dan menjadi sorotan warganet. Pihak Ferry juga sudah memberikan resposnya lewat akun Instagram pribadinya.

    “Bang tolong datangi anggota DPR yang ngatain ada,” tulis seorang warganet.

    “Gpp dia bener kok. udah santai saja,” jawab Ferry di kolom komentar.

    Ferry di instastory juga mengakui donasi Rp10 miliar yang ia kumpulkan masih kurang.

    Ia berharap bisa memberikan lebih kepada para korban.

    “Gue malah ngerasa kurang euy (Rp10 miliar), beneran. I wish i can do more.”

    “Maaf ya teman-teman, sekali lagi maaf,” tulis Ferry.

    Mantan ASN Kementerian Keuangan itu turut menanggapi pernyataan Endipat soal pemerintah sudah menggelontorkan anggaran triliunan.

    Hal tersebut bagus karena Aceh butuh segera dipulihkan.

    “Syukurlah karena Aceh emang butuh percepatan,” ujar Ferry.

    Akui Peran Pemerintah

    Ferry sebelumnya mengakui ada peran pemerintah di balik keberhasilannya menyalurkan donasi Rp10 miliar ke para korban.

    Pemerintah sudah menyediakan alat transportasi guna memudahkan pengiriman logistik.

    “Semua hal baik yang kalian lihat, semua hal positif itu tidak lepas dari kolaborasi semua pihak.”

    “Temen-temen kitabisa, para relawan, trus juga para NGO yang ada di lapangan. Dan juga pemerintah melalui TNI-Polri,” kata Ferry dalam videonya.

    Ferry menegaskan TNI-Polri sangat membantu penyaluran donasi bahkan sampai daerah terpencil dan terisolir.

    Para personil juga bekerja membuka jalur distribusi bantuan.

    “Gua nggak berusaha menutup-nutupi (peran pemerintah), nggak gua lebihin, nggak gua kurangin.”

    “Barang itu (donasi) yang 5 ton lebih, nggak akan bisa terdistribusi dengan cepat kalau kita nggak ada bantuan dari kepolisian saat kita kesulitan mencari pesawat.”

    “Untuk TNI juga, kita nggak bisa mencapai Gayo, Takengon tanpa bantuan teman-teman TNI dengan helikopter dan pesawat hercules.”

    “Mereka deserve untuk insentif lebih dan perlindungan sosial. Dan semoga main powernya ditambahkan. Dan lebih banyak lagi anggota maupun prajurit datang ke tiga provinsi ini,” tutup Ferry.