Xcloud.id

partai: Gelora

  • Jadwal Persib vs Bangkok United di Liga Champions Asia 2

    Jadwal Persib vs Bangkok United di Liga Champions Asia 2

    JAKARTA – Persib Bandung akan menjalani laga pemungkas fase grup AFC Champions League Two (Liga Champions Asia 2) dengan menghadapi Bangkok United.

    Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, pada Rabu, 10 Desember 2025, pukul 19.15 WIB.

    Laga melawan Bangkok United ini penting bagi Persib Bandung sebab akan menentukan langkah menuju fase gugur. Untuk itu, Maung Bandung sejatinya cukup meraih satu poin demi menuntaskan misi.

    Saat ini Persib menduduki peringkat pertama Grup G dengan 10 poin, tapi situasi itu belum aman untuk bisa memastikan tiket ke babak 16 besar.

    Sementara Bangkok United (10 poin) yang ada di peringkat kedua Grup G justru sudah meraih tiket ke babak selanjutnya. Hal itu karena mereka unggul head-to-head atas Lion City Sailors yang kini ada di peringkat ketiga dengan tujuh poin.

    Jelang laga ini, tim Pangeran Biru mendapat suntikan berharga lantaran Adam Alis dan Andrew Jung sudah bisa bergabung dalam latihan.

    “Saya merasa baik. Saya juga sudah mulai ikut berlatih lagi bersama tim. Kondisi saya oke, sudah pulih (cedera) dan saya rasa itu sudah berlalu sekarang.”

    “Target saya adalah untuk menang. Saya tidak peduli (gol). Jika saya tidak mencetak gol tapi kami menang, itu yang saya pilih pertama. Kami ingin berada di urutan pertama di grup dan kami ingin menang lawan Bangkok.”

    “Jika kami bisa meraih itu, maka itu akan sempurna,” kata Jung dilansir dari situs resmi Persib pada Rabu, 10 Desember 2025.

    Jadwal Persib vs Bangkok United

    Rabu, 10 Desember 2025

    Stadion Gelora Bandung Lautan Api 

    Kickoff pukul 19.15 WIB 

    Siaran langsung di RCTI

  • Usai Tak Jadi Menkeu, Sri Mulyani Bakal Jadi Pengajar di Universitas Oxford

    Usai Tak Jadi Menkeu, Sri Mulyani Bakal Jadi Pengajar di Universitas Oxford

    GELORA.CO – Sri Mulyani Indrawati, mantan Menteri Keuangan Indonesia, akan mengemban posisi World Leaders Fellowship di Blavatnik School of Government di Universitas Oxford mulai tahun 2026.

    Fellowship ini dirancang bagi para pemimpin global yang sedang beralih dari peran memimpin negara mereka menuju tahap selanjutnya, dalam perjalanan kepemimpinan publik mereka. 

    Sri Mulyani yang juga mantan Direktur Pelaksana dan Direktur Operasional Bank Dunia, ini akan berbagi pengetahuannya dengan para pemimpin global saat ini dan masa depan melalui bimbingan (mentoring) mahasiswa dan alumni.

    Selain itu kegiatan mengajar ini akan mempertemukan para pemimpin global, serta mengeksplorasi pendekatan inovatif dalam pemerintahan.

    “Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bergabung dengan Blavatnik School of Government sebagai World Leaders Fellow di Universitas Oxford sebuah institusi yang menyatukan beragam perspektif untuk merefleksikan kebijakan publik dan tantangan tata kelola yang dihadapi di seluruh dunia,” kata dia mengutip website resmi Blavatnik School of Government, bsg.ox.ac.uk, Rabu (10/12).

    Sri Mulyani berharap dapat berkontribusi secara bijak serta berbagi pengalaman pada kesempatan mengajarnya kali ini. Dia akan memegang posisi Fellowship tersebut selama satu tahun.

    “Saya sembari terus belajar, dan mendukung generasi pembuat kebijakan berikutnya dalam persiapan mereka untuk memimpin dengan integritas, kompetensi, dan martabat di lingkungan yang semakin kompleks,” tambah dia.

    Sementara itu, Pendiri Blavatnik School, Ngaire Woods, menyampaikan Sri Mulyani akan membagikan pengalaman berharga membuat kebijakan ekonomi global bagi mahasiswa yang berasal dari 60 negara.

    “Mahasiswa kami berasal dari lebih dari 60 negara di seluruh dunia untuk mengasah keterampilan mereka dalam pelayanan publik, termasuk jabatan terpilih, dan saya senang mereka akan memiliki kesempatan untuk belajar darinya.”

    Ngaire melanjutkan, Sri Mulyani merupakan Menteri Keuangan pertama yang menjabat di bawah tiga Presiden Indonesia berturut-turut dan dianugerahi penghargaan ‘Menteri Terbaik di Dunia’ pada tahun 2018.

    Sebagai Direktur Pelaksana dan Direktur Operasional di Bank Dunia, Sri Mulyani bertanggung jawab atas operasi Bank Dunia di seluruh dunia.

    “Bekerja sama erat dengan negara-negara klien dan negara anggota untuk mengatasi tantangan pembangunan baru maupun yang persisten dalam mendukung tujuan Bank Dunia untuk mengakhiri kemiskinan dan mendorong kemakmuran bersama,” kata Ngaire.

  • Maling Tak Selalu Pikul Kayu, Bisa Berlindung di Balik Izin Juga!

    Maling Tak Selalu Pikul Kayu, Bisa Berlindung di Balik Izin Juga!

    GELORA.CO – Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol (Purn) Susno Duadji menyatakan bahwa maling tidak selalu memikul kayu, akan tetapi bisa juga berlindung di balik izin. 

    Hal demikian dinyatakan Susno merespons permasalahan 20 izin perusahaan pengolala hutan yang masih ditutup rapat-rapat oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.

    Raja Juli Antoni sebelumnya memastikan pencabutan izin akan dilakukan terhadap 20 perusahaan yang mengelola kawasan hutan dengan total luasan mencapai sekitar 750.000 hektare.

    Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya penertiban tata kelola hutan, sekaligus respons atas rangkaian bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera hingga Aceh.

    Menurut Susno, karena banyak aspek yang bisa ditelusuri, mulai dari penerbitan izin hingga pihak-pihak yang terlibat, maka aparat penegak hukum (APH) harus mengusutnya sampai tuntas.

    “Maling itu tidak selalu memikul kayu. Maling bisa yang berlindung di balik izin. Ini semua bisa ditelusuri,” kata Susno dalam sebuah wawancara dikutip Monitorindonesia.com, Rabu (10/12/2025).

    Dia pun mengajak seluruh institusi, mulai dari Polri, Kejaksaan, KPK hingga PPATK, untuk turun bersama. “Jangan cuma satgas. Ini sudah ‘korban nasional’. Ribuan jiwa melayang. Jangan sampai hilang begitu saja seperti kasus-kasus yang dulu,” tegasnya.

    Di lain sisi, Susno menilai Raja Juli menunjukkan sikap tidak transparan karena enggan menyebut 20 perusahaan yang izinnya akan dicabut.

    “Tidak wajar seorang menteri berkata begitu. Mengapa tidak wajar? Itu tanggung jawab teknis dia. Jangan melempar tanggung jawab pada presiden,” kata Susno.

    Presiden Prabowo, ungkapnya, sudah memberikan kewenangan penuh kepada Menhut terkait pengelolaan izin kehutanan. Maka dari itu, alasan Raja Juli harus menunggu arahan presiden dalam urusan yang bersifat teknis patut dipertanyakan.

    “Presiden banyak tugasnya. Urusan teknis kehutanan sudah diserahkan pada menteri. Dia yang tanda tangan, dia yang bertanggung jawab,” katanya.

    Soal banyaknya korban jiwa dan kerugian besar akibat banjir, Susno pun menilai DPR wajar meminta data lengkap kepada Raja Juli. “Ini korbannya sudah ribuan loh. Wajar DPR minta data itu ke Menhut. Di jawab dong, tidak harus minta izin presiden dulu,” katanya geram.

    Integritas Raja Juli sebagai pembantu Presiden pun harus dipertanyakan. “Menteri macam apa ini? Kalau semua menteri seperti itu, kita dalam masalah. Kasihan presiden,” katanya.

    “Dikit-dikit presiden, jangan melempar masalah pada presiden. Dia pembantu presiden dan yang harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab,” tambahnya.

    Maka dari itu, Susno menilai langkah mundur bisa menjadi pilihan jika Raja Juli merasa gagal menjalankan kewajiban sebagai orang nomor satu di Kementerian Kehutanan. “Kalau merasa bersalah, mundur saja lah. Anda melihat dengan sudah terjadinya bencana, mundur menjadi jawaban,” tegasnya.

    Selain tanggung jawab sosial, kemungkinan pelanggaran hukum juga harus ditelusuri. “Salah satu tanggung jawab sosial, mundur. Kemudian tanggung jawab hukum. Kalau memang itu ada pelanggaran hukum, ikuti sesuai norma hukum yang berlaku,” ungkap Susno.

    Tak hanya itu saja, Susno juga menyinggung komitmen Presiden Prabowo yang berjanji memberangus praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. “Makanya perlu ini diselidiki, izinnya itu benar apa tidak,” tandasnya.

  • KPK OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

    KPK OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

    GELORA.CO – – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (8/12/2025). Kali ini, operasi senyap tersebut menyasar daerah Lampung Tengah. 

    Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya menjadi salah satu yang terjaring dalam OTT tersebut.

    “Benar Bupati Lampung Tengah diamankan,” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (10/12/2025). 

    Dia belum menjelaskan lebih detail terkait operasi senyap tersebut, baik berapa pihak yang diamankan hingga kontruksi perakara OTT yang dimaksud. 

    KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang tertangkap dalam operasi senyap tersebut

  • Mereka Tak Ingin Ekonomi Negara Kita Bangkit

    Mereka Tak Ingin Ekonomi Negara Kita Bangkit

    GELORA.CO –  Menteri Pertahanan (Menhan), Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin melontarkan peringatan keras mengenai ancaman internal yang menurutnya tengah menggerogoti fondasi ekonomi dan keamanan Indonesia.

    Berbicara di hadapan ribuan mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Selasa, 9 Desember 2025, Sjafrie menyorot maraknya praktik korupsi, birokrasi gelap, hingga celah pengawasan di pelabuhan dan bandara, termasuk aktivitas Bandara IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah, yang sebelumnya memicu kehebohan nasional.

    Dalam kuliah umum tersebut, ia menempatkan persoalan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan bukan sebagai isu administratif, melainkan ancaman terhadap kedaulatan negara.

    “Kita memiliki nikel yang sangat besar, kita memiiki bauksit yang sangat besar, tapi yang terjadi adalah orang keluar pelabuhan tanpa pemeriksaan,” ujar Sjafrie, merujuk pada temuan pengawasan yang sempat disorot publik.

    Ia menjelaskan bahwa lemahnya penegakan aturan membuat sebagian pihak merasa bebas keluar-masuk membawa barang tanpa pemeriksaan resmi.

    “Orang keluar bandara tanpa diperiksa. Begitu kita melakukan tindakan-tindakan penertiban, kita lakukan pemeriksaan, orang-orang yang biasa lolos (itu) masih merasa tidak ada pemeriksaan. Pada suatu hari dia lewat dengan membawa ilegalnya itu, kepegang sama petugas ternyata dia lupa bahwa hari ini sudah ada pemeriksaan,” ungkapnya.

    Menurut Sjafrie, praktik demikian bukan sekadar pelanggaran, namun bentuk nyata ancaman terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia.

    “Jadi sebelumnya itu dia laksanakan aja, keluar masuk bawa ilegal. Bayangkan adik-adik mahasiswa, begitulah kedaulatan ekonomi kita sekarang diancam orang,” tuturnya.

    Menhan Sjafrie menegaskan bahwa generasi muda, khususnya mahasiswa, tidak boleh bersikap pasif menghadapi persoalan itu.

    Ia menekankan bahwa mahasiswa harus berada di garis depan dalam menolak korupsi dan perilaku ilegal lainnya.

    “Jadi, jangan sekali-sekali (biarkan), harus dari Universitas Hasanuddin yang keluar serang itu korupsi, serang itu ilegal,” seru Sjafrie.

    “Kalian itu adalah negarawan, hanya belum saatnya duduk di kursi negarawan. Tapi semangatmu harus kau pelihara ya,” tambahnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa persoalan korupsi dan manipulasi data ekspor bukan hal baru. Sjafrie bahkan menyebutnya sebagai ‘musuh dalam selimut’ yang selama puluhan tahun menghambat pembangunan.

    “Jadi, kita menghadapi musuh dalam selimut yang tidak menginginkan negara kita bangkit ekonominya. Itu under invoicing selama 20 tahun,” katanya.

    Menutup pidatonya, ia membeberkan angka kerugian negara yang diklaim mencapai ratusan miliar dolar AS.

    “Ini sebagai informasi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kurang lebih USD800 miliar kerugian negara, tapi ini yang saya mau ingatkan kepada adik-adik mahasiswa, bersihkan hatimu, ikhlaskan dirimu bahwa korupsi ini membahayaan bangsa dan negara,” tegas Sjafrie.

    Pernyataan Menhan Sjafrie ini memantik kembali sorotan publik terhadap tata kelola sumber daya strategis, pengawasan pelabuhan dan bandara, serta dugaan celah pengawasan di kawasan industri besar.

    Seruan Sjafrie agar mahasiswa menjadi motor pemberantasan korupsi juga membuka diskusi baru soal peran kampus dalam menjaga integritas dan kedaulatan bangsa.***

  • Pemangkasan Anggaran Bencana Tunjukkan Bobby Nasution Minim Political Will

    Pemangkasan Anggaran Bencana Tunjukkan Bobby Nasution Minim Political Will

    GELORA.CO -Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution dinilai tidak memiliki kesadaran dan political will terdahap antisipasi bencana. Hal itu terbukti dari rendahnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Sumut.

    “(Gubernur Bobby) kurang ada political will terhadap pengalokasian anggaran bencana. Artinya, kurang aware terhadap potensi ancaman bencana itu sendiri,” kata Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, Rabu, 10 Desember 2025.

    Pemerintah Provinsi Sumut di bawah kepemimpinan Bobby Nasution memangkas habis anggaran bencana. Pemangkasan berdampak signifikan pada ketidaksiapan pemerintah menghadapi banjir bandang yang melanda berbagai wilayah di Sumut.

    Anggaran Belanja Tidak Terduga Provinsi Sumut yang semula mencapai Rp843,1 miliar pada masa Pj Gubernur Fatoni, dipotong drastis hingga hanya tersisa Rp98,3 miliar dalam Perubahan APBD 2025, turun 88 persen atau berkurang Rp744,7 miliar. Pemangkasan berlanjut pada APBD 2026 yang hanya mengalokasikan Rp70 miliar untuk BTT.

    Bey mengatakan, dalam setiap pembahasan anggaran dibutuhkan political will dari seorang pemimpin dalam hal ini kepala daerah, yang turunannya dituangkan dalam sebuah kebijakan. 

    “Nah apakah kebijakan itu dianggap penting atau tidak, itu terlihat dalam pengalokasian anggarannya,” tandasnya.

    Legislator Fraksi Partai NasDem itu menyebut, seorang pemimpin juga harus menguasai kondisi wilayahnya, termasuk potensi dan hambatan ke depan.

    “Salah satunya harus mampu memetakan potensi bencana di wilayah masing-masing, sehingga bisa memitigasinya dengan baik,” pungkasnya. 

  • Pemangkasan Anggaran Bencana Tunjukkan Bobby Nasution Minim Political Will

    Pemangkasan Anggaran Bencana Tunjukkan Bobby Nasution Minim Political Will

    GELORA.CO -Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution dinilai tidak memiliki kesadaran dan political will terdahap antisipasi bencana. Hal itu terbukti dari rendahnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Sumut.

    “(Gubernur Bobby) kurang ada political will terhadap pengalokasian anggaran bencana. Artinya, kurang aware terhadap potensi ancaman bencana itu sendiri,” kata Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, Rabu, 10 Desember 2025.

    Pemerintah Provinsi Sumut di bawah kepemimpinan Bobby Nasution memangkas habis anggaran bencana. Pemangkasan berdampak signifikan pada ketidaksiapan pemerintah menghadapi banjir bandang yang melanda berbagai wilayah di Sumut.

    Anggaran Belanja Tidak Terduga Provinsi Sumut yang semula mencapai Rp843,1 miliar pada masa Pj Gubernur Fatoni, dipotong drastis hingga hanya tersisa Rp98,3 miliar dalam Perubahan APBD 2025, turun 88 persen atau berkurang Rp744,7 miliar. Pemangkasan berlanjut pada APBD 2026 yang hanya mengalokasikan Rp70 miliar untuk BTT.

    Bey mengatakan, dalam setiap pembahasan anggaran dibutuhkan political will dari seorang pemimpin dalam hal ini kepala daerah, yang turunannya dituangkan dalam sebuah kebijakan. 

    “Nah apakah kebijakan itu dianggap penting atau tidak, itu terlihat dalam pengalokasian anggarannya,” tandasnya.

    Legislator Fraksi Partai NasDem itu menyebut, seorang pemimpin juga harus menguasai kondisi wilayahnya, termasuk potensi dan hambatan ke depan.

    “Salah satunya harus mampu memetakan potensi bencana di wilayah masing-masing, sehingga bisa memitigasinya dengan baik,” pungkasnya. 

  • Putin Tawarkan Dukungan Nuklir kepada Prabowo di Kremlin, Ini Hasil Lengkap Pertemuan Bilateral

    Putin Tawarkan Dukungan Nuklir kepada Prabowo di Kremlin, Ini Hasil Lengkap Pertemuan Bilateral

    GELORA.CO – Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan Moskow siap membantu Indonesia mengembangkan energi nuklir.

    Itu sekaligus memuji hubungan pertahanan kedua negara yang disebutnya terus menguat.

    Pernyataan ini disampaikan saat menerima Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan di Kremlin, Rabu, 10 Desember 2025.

    Putin menyinggung adanya penurunan kecil ekspor gandum Rusia ke Indonesia tahun ini, dan menyatakan ingin membahasnya lebih lanjut.

    Pertemuan tersebut menjadi yang kedua kalinya antara Putin dan Prabowo di Rusia sepanjang tahun ini.

    Hal ini seiring upaya Moskow mempererat hubungan dengan negara-negara Global South di tengah isolasi Barat akibat perang Ukraina.

    Dalam percakapan yang disiarkan televisi, Prabowo menyebut hubungan kedua negara “sangat baik” dan mengundang Putin berkunjung ke Indonesia pada 2026 atau 2027.

    Itu merujuk pada kunjungan sang presiden Rusia ke India pekan sebelumnya.

    Rusia saat ini membangun sejumlah pembangkit listrik tenaga nuklir di berbagai negara.

    Kepada Prabowo, Putin menyatakan kesediaannya mendukung rencana Indonesia membangun PLTN pertama pada 2032 dengan kapasitas 500 MW.

    “Jika Anda memerlukan keahlian kami, para spesialis kami selalu siap membantu,” ujarnya.

    Putin juga mencatat sektor pertanian menjadi salah satu area kerja sama yang cukup positif, saat Indonesia mencatat sedikit surplus perdagangan dengan Rusia.

    Namun ia mengakui adanya penurunan pasokan gandum dan menyebut isu tersebut akan menjadi bagian dari agenda pembicaraan.

    Rusia, sebagai eksportir gandum terbesar di dunia, kembali memasok gandum ke Indonesia pada Oktober setelah sempat terhenti sejak Januari karena negosiasi mengenai akses produk.

    Badan keamanan pangan Rusia mengungkap Badan Karantina Indonesia memperpanjang sertifikasi keamanan pada Agustus, membuka jalan bagi pengiriman 52 ribu ton gandum pada Oktober.

    Agroexport, lembaga ekspor pertanian Rusia, memperkirakan total pasokan biji-bijian ke Indonesia pada 2024 dapat mencapai 1,3 juta ton yang mayoritas berupa gandum.

    Sebelum adanya kesepakatan terbaru, pengiriman tahun ini baru mencapai 123.000 ton pada Januari.

    Rusia saat ini berupaya memperluas pasar gandumnya di Asia, tetapi harus bersaing ketat dengan Amerika Serikat yang diperkirakan meningkatkan pasokan setelah menjalin sejumlah kesepakatan perdagangan baru di kawasan.

    Prabowo tetap teguh mempertahankan kebijakan luar negeri bebas-aktif Indonesia dan menegaskan Jakarta tidak akan bergabung dengan blok militer mana pun.

    Rusia pun mengapresiasi sikap Indonesia yang mereka nilai “seimbang” terkait konflik Ukraina.

    Kedua negara menggelar latihan angkatan laut bersama untuk pertama kalinya di Laut Jawa pada November 2024.

    Menurut Putin, kerja sama militer kedua negara menunjukkan perkembangan yang baik.

    Ia menyebut para perwira dan spesialis Indonesia secara rutin mengikuti pendidikan di universitas dan akademi militer Rusia.***

  • Viral Usai Gedung Kebakaran, Jejak Terra Drone Aktif Memetakan Lahan Sawit di Sumatra

    Viral Usai Gedung Kebakaran, Jejak Terra Drone Aktif Memetakan Lahan Sawit di Sumatra

    GELORA.CO –  Viral kebakaran hebat yang melanda gedung kantor Terra Drone Indonesia di kawasan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa 9 Desember 2025 siang, menorehkan duka mendalam.

    Sedikitnya 22 orang meninggal dunia, sementara sejumlah korban luka dilarikan ke rumah sakit terdekat. Salah satu korban adalah seorang anggota polisi yang ditemukan dengan luka di bagian tangan.

    Menurut informasi dari kepolisian dan saksi di lokasi, kebakaran diduga dipicu ledakan baterai drone yang disimpan di salah satu ruangan.

    Ledakan keras terdeteksi sesaat sebelum api membesar dan menyebar cepat ke lantai lainnya. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi puluhan karyawan, namun sebagian terjebak karena asap tebal dan jalur evakuasi yang sulit dijangkau.

    Terra Drone Pernah Petakan Proyek Strategis Pemerintah

    Di tengah tragedi ini, publik menyoroti profil Terra Drone, perusahaan teknologi yang selama ini berperan penting dalam sektor pemetaan dan survei udara di Indonesia.

    Mengacu pada situs resmi perusahaan, Terra Drone merupakan penyedia layanan drone terbesar di dunia, berbasis di Jepang, dan berdiri sejak 2016. Perusahaan ini menawarkan solusi survei udara, inspeksi infrastruktur, hingga analisis data berbasis teknologi drone.

    Di Indonesia, Terra Drone dikenal melalui divisi Terra Agri, yang berfokus pada pertanian presisi. Salah satu kiprah penting mereka adalah pemetaan dan pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit di Sumatra, yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir.

    Pada 2021, Terra Drone Indonesia bekerja sama dengan International Finance Corporation (IFC) untuk meneliti penggunaan drone dalam memantau petani sawit swadaya di Riau.

    Selain sektor agrikultur, Terra Drone juga terlibat dalam proyek strategis Indonesia. Mereka pernah menyelesaikan survei udara untuk pembangunan Tol Cisumdawu di Jawa Barat, mencakup area sekitar 30 kilometer.

    Dalam proyek tersebut, mereka menggunakan drone Bramor ppX, perangkat fixed wing yang mampu terbang hingga 3 jam dan mengumpulkan data akurat dalam satu kali misi. Teknologi ini menjadi andalan banyak kontraktor karena efisiensinya.

    Tragedi kebakaran ini juga menyedot atensi publik terhadap kasus lain yang berkaitan dengan proyek Cisumdawu. Di Pengadilan Tipikor Bandung, lima orang terdakwa korupsi pembebasan lahan tol menjalani sidang sejak September 2024.

    Meski tidak terkait langsung dengan kebakaran Terra Drone, kasus ini kembali mencuat karena lokasi survei pernah melibatkan teknologi drone perusahaan tersebut.Hingga kini, proses identifikasi korban kebakaran masih berlangsung di RS Polri Kramat Jati.

    Data sementara menyebutkan 15 perempuan dan 7 laki-laki menjadi korban meninggal. Petugas terus menyisir lokasi untuk memastikan tidak ada korban lain yang tertinggal.

    Pihak kepolisian telah memeriksa sejumlah karyawan termasuk HRD perusahaan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran.

    Investigasi menyeluruh terhadap keamanan penyimpanan baterai drone dan standar operasional kerja juga tengah dilakukan.

  • Telanjur Viral Ribuan Kayu Gelondongan Berstiker Kemenhut Dikaitkan Banjir Sumatera, Direktur Bantah

    Telanjur Viral Ribuan Kayu Gelondongan Berstiker Kemenhut Dikaitkan Banjir Sumatera, Direktur Bantah

    GELORA.CO  – Keberadaan ribuan kayu gelondongan dengan stiker Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang ditemukan Polda Lampung di Pesisir Barat, Lampung, menjadi sorotan luas setelah viral di media sosial.

    Kayu-kayu gelondongan itu berstiker kuning dengan barcode bertuliskan PT Minas Pagai Lumbar (MPL) serta ada kop “Kementerian Kehutanan Republik Indonesia”. 

    Banyak yang mengaitkan ribuan kayu gelondongan ini dibawa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Diduga, ribuan kayu gelondongan itu berasal dari praktik illegal logging, yang belakangan membuat Kemenhut dan Kementerian Lingkungan Hidup menyegel sejumlah kegiatan usaha.

    Dugaan ini mencuat karena saat banjir bandang dan longsor melanda sumatera, banyak ditemukan kayu-kayu gelondongan serupa. 

    Benarkah kayu-kayu ini berasal dari praktik ilegal logging? 

    Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut, Ade Mukadi, mengatakan bahwa ribuan kubik gelondongan kayu itu berasal dari sebuah tugboat yang rusak milik PT MPL.

    “Kayu yang ditemukan di Lampung bukan kayu hanyut akibat banjir di Sumatera,” kata Ade Mukadi dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

    “Kayu berasal dari kecelakaan kapal tugboat kayu dari PBPH (HPH) PT Minas Pagai Lumber di Mentawai,” imbuhnya.

    Ade menjelaskan, mesin kapal yang mengangkut kayu itu mati karena badai pada 6 November 2025. Kendala itu membuat banyak potongan kayu dengan stiker kementerian hanyut.

    “Mesin tugboat mati dan terkena badai sejak 6 November 2025 sehingga ada banyak kayu yang jatuh dari tugboat tersebut,” kata dia.

    Ade Mukadi menambahkan bahwa berdasarkan penanda Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang dicek keabsahan/asal-usul sumber kayu (traceability system untuk mencegah illegal logging), kayu tersebut berasal dari PT MPL.

    Menurut dia, perusahaan itu sudah mengantongi izin Menteri Kehutanan atas areal hutan produksi melalui izin SK.550/1995 tanggal 11 Oktober 1995 dan telah dilakukan perpanjangan di tahun 2013 sesuai SK.502/Menhut-II/2013 tanggal 18 Juli 2013.

    “Kayu berasal dari kecelakaan kapal tugboat kayu dari PBPH (HPH) PT Minas Pagai Lumber di Mentawai,” ujarnya.

    Akan Dirilis Hari ini

    Hari ini, Rabu (10/12/2025), Polda Lampung akan sampaikan hasil penyelidikan kasus kayu di Kabupaten Pesisir Barat. 

    Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, pihaknya akan menyampaikan hasil penyelidikan terhadap kasus kayu gelondongan yang ditemukan di Kabupaten Pesisir Barat. 

    “Tadi dari pihak Kemenhut dan juga dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung datang ke Mapolda Lampung,” kata Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun di Mapolda Lampung, Selasa (9/10/2025). 

    Ia pun meminta awak media untuk bersabar karena nantinya akan ada penyampaian yang lebih jelas dari Kapolda Lampung. 

    “Agar lebih akurat, besok (hari ini-red) akan disampaikan oleh pimpinan yang akan menjelaskan dua tempat kejadian perkara yang di laut dan daerah TNBBS,” ujarnya. 

    Yuni menjelaskan, pihaknya juga akan menjelaskan terkait adanya lebel dari Kemenhut.

    Sebelumnya, Kombes Yuni Iswandari juga mengungkapkan adanya insiden kapal yang membawa kayu-kayu gelondongan terdampar.

    Menurutnya, kapal yang membawa 4.800 kubik kayu itu berangkat dari Sumatera Barat pada 2 November 2025.

    Namun, kapal kehilangan kendali dan terdampar akibat cuaca ekstrem.

    Selain itu, tali pengikat kapal disebut ikut terlilit dan memperparah situasi.

    “Cuaca saat itu sangat ekstrem. Ada tali kapal yang terlilit, sehingga mengakibatkan tongkang terdampar,” kata Yuni, Jumat (5/12/2025) lalu.

    Desakan Akademisi

    Sementara itu, Akademisi Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila) Fathoni meminta aparat penegak hukum atau polisi untuk menindak tegas pelaku ilegal logging. 

    “Kami mendorong aparatur penegak hukum supaya menindak tegas para pelaku-pelaku illegal logging,” kata dosen Hukum Lingkungan, FH Unila, Fathoni. 

    Ia mengatakan, kawasan itu kalau dalam hukum tata negara merupakan hutan lindung dan kawasan budidaya. 

    “Hutan kawasan lindung itu sama sekali tidak boleh diambil karena itu paru-paru dunia. Apalagi kalau yang TNBBS itu wilayah yang disebut UNESCO sebagai Common Heritage Mankind atau warisan untuk masyarakat dunia,” imbuh Fathoni. 

    Menurutnya, bukan hanya masyarakat Indonesia yang wajib melindungi, tapi juga diawasi oleh dunia internasional.

    Fathoni mengatakan, efek kerusakan hutan yang ditimbulkan dari pembalakan liar di Kabupaten Pesisir Barat juga besar.

    “Kalau polisi melakukan penangkapan terhadap pihak di sana itu sudah benar. Memang itu sudah tugasnya polisi melakukan penindakan, tugas aparatur seperti itu,” tutur Fathoni.

    Makanya, kata dia, akademisi mendorong aparatur penegak hukum supaya menindak tegas para pelaku illegal logging tersebut. 

    “Pelaku terancam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) dengan ancaman pidana 8 tahun penjara,” tuturnya. 

    Ia mengatakan, perusak hutan merupakan pelanggaran di hukum.

    “Pelanggaran itu merupakan kategori atau kualifikasinya kejahatan pidana yang harus menunggu laporan. Bukan delik aduan, akan tetapi itu delik biasa dan bisa langsung ditindak,” tambah Fathoni.

    Menurutnya, polisi juga bisa langsung bertindak, meskipun harus menyesuaikan dan yang utama adalah pihak pengawasan harus melakukan tupoksinya.

    Dia menduga ada yang lalai dalam melakukan pengawasan.

    “Warga juga boleh berpartisipasi dalam hal penegakan hukum dengan melaporkan peristiwa tersebut. Dan polisi harus melakukan penindakan ilegal logging tanpa pandang bulu, pungkasnya