Xcloud.id

partai: Gelora

  • Kejagung Ungkap Peran Nadiem Makarim dalam Kasus Korupsi Laptop

    Kejagung Ungkap Peran Nadiem Makarim dalam Kasus Korupsi Laptop

    GELORA.CO  – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan peran mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim (NAM) dalam korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Adapun, Nadiem menerbitkan Permendikbud yang mengunci spesifikasi ChromeOS untuk meloloskan produk dari Google tersebut.

    “NAM pada bulan Februari 2021 telah menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan tahun anggaran 2021 yang dalam lampirannya sudah mengunci spesifikasi ChromeOS,” ucap Dirdik Jampidsus Kejagung, Nurcahyo Jungkung Madyo kepada wartawan, Kamis (4/9/2025).

    Nurcahyo menambahkan, perbuatan yang dilakukan Nadiem selaku Mendikbudristek pada Februari 2020, melakukan pertemuan dengan pihak Google Indonesia untuk membicarakan produk Google. 

    Produknya, program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan Kementerian, terutama pada peserta didik. 

    “Dalam beberapa kali pertemuan yang dilakukan, NAM dengan pihak Google telah disepakati produk dari Google, yaitu ChromeOS dan Chrome Device Management atau CDM akan dibuat proyek pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK,” kata dia.

    Dia menerangkan, dalam mewujudkan kesepakatan antara Nadiem dengan pihak Google Indonesia, pada 6 Mei 2020 Nadiem mengundang jajarannya, yaitu H selaku Dirjen Paud Dikdasmen, T selaku Kepala Badan Ditbang Kemenbud Ristek, JT dan Eva selaku staf khusus menteri. 

    Nadiem bersama pejabat Kemendikbudristek menggelar rapat tertutup melalui Zoom Meeting dan mewajibkan para peserta menggunakan handset atau alat sejenisnya untuk membahas pengadaan atau kelengkapan alat TIK, yaitu menggunakan Chromebook.

    “Sedangkan saat itu pengadaan alat TIK ini belum dimulai, untuk meloloskan Chromebook produk Google, Kemendikbud sekitar awal tahun 2020, Nadiem selaku menteri menjawab surat Google untuk ikut partisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbud,” ucapnya.

    Padahal, kata dia, sebelumnya surat Google tersebut tidak dijawab oleh menteri sebelumnya, Muhadjir Effendy. Pasalnya, uji coba pengadaan Chromebook tahun 2019 gagal dan tidak bisa dipakai untuk sekolah garis terluar atau daerah terluar tertinggal terdalam, 3T.

    “Atas perintah NAM dalam pelaksanaan pengadaan TIK tahun 2020 yang akan menggunakan Chromebook, SW selaku Direktur SD dan M selaku Direktur SMP membuat juknis, juklap yang spesifikasinya sudah mengunci Chrome OS. Selanjutnya, tim teknis membuat kajian review teknis yang dijadikan spesifikasi teknis dengan menyebut Chrome OS,” kata dia.

    Dia menambahkan, Nadiem pada bulan Februari 2021 telah menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan tahun anggaran 2021 yang dalam lampirannya sudah mengunci spesifikasi ChromeOS

  • KPK Ditantang Periksa Bobby Nasution dan Erni Sitorus

    KPK Ditantang Periksa Bobby Nasution dan Erni Sitorus

    GELORA.CO -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera memanggil dan memeriksa Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution dan Ketua DPRD Sumut, Erni Sitorus untuk mempertanggungjawabkan penggunaan APBD Pemprov (Pemprov) Sumut.

    Desakan itu disampaikan puluhan orang yang tergabung dalam organisasi Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah) saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis 4 September 2025.

    Ketua Umum Jaga Marwah, Edison Tamba alias Edoy mengatakan, KPK harus memanggil Bobby Nasution dan Erni Sitorus untuk mempertanggungjawabkan penggunaan APBD karena terbukti terjadinya KKN yang berujung terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) KPK belakangan ini.

    “Dalam kasus OTT mantan Kadis PUPR Sumut Topan Ginting, terdengar informasi pergeseran anggaran signifikan ke Dinas PUPR mencapai Rp1,3 trilun, yang salah satu mata anggaran proyek jalan wilayah Tabagsel yang terbukti KKN. Bobby Nasution sebagai penanggung Jawab serta Erni sebagai pengawas dinilai bobol dengan adanya OTT yang dilakukan KPK,” kata Edoy saat berorasi di atas mobil komando.

    Selain terkait pergeseran anggaran, kata Edoy, hubungan mesra legislatif dengan eksekutif memperkuat dugaan praktik KKN yang merugikan rakyat, serta kerap mengabaikan tugas dan fungsi para anggota DPRD Sumut lainnya.

    Bahkan, kata Edoy, sejumlah anggota DPRD Sumut sudah menyuarakan bahwa pemanggilan terhadap mantan Kadis PUPR Sumut, Topan Ginting untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai pergeseran anggaran tersebut tidak pernah terlaksana dikarenakan Topan Ginting merasa di-backup Bobby Nasution dan Erni Sitorus.

    “Kita juga mendapat informasi, aparat penegak hukum seperti tim Korsupgah KPK mengaku merasa kesulitan untuk mendapatkan data soal penggunaan dan pengelolaan APBD Pemprov Sumut di masa kepemimpinan Bobby Nasution dan Erni Sitorus. Sehingga kuat dugaan kami, faktor kesulitan berkomunikasi itu jadi penguat terjadinya OTT KPK,” terang Edoy.

    Selain itu, Edoy juga mengingatkan kepada KPK terkait track record Erni Sitorus yang diduga menerima gratifikasi satu unit mobil Alphard yang sudah disita KPK pada Oktober 2021 lalu.

    Penyitaan mobil mewah tersebut terkait kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) di masa kepemimpinan terpidana Khairudinsyah Sitorus alias Buyung, yang juga merupakan ayah kandung Erni Sitorus.

    “Erni Sitorus merupakan anggota DPRD Sumut dari Partai Golkar saat itu. Meski ayah dan anak, secara jabatan eksekutif membelikan mobil atas nama anggota legislatif, jelas itu gratifikasi. Untuk itu kita minta KPK, ungkap kembali dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Erni Sitorus,” tegas Edoy.

    Mirisnya lagi, kata Edoy, Erni Sitorus terpilih menjadi anggota DPRD Sumut dengan Dapil Kabupaten Labuhanbatu Raya yang salah satu kabupatennya yaitu Labura tempat Buyung berkuasa. Edoy menduga bahwa terpilihnya Erni Sitorus menjadi anggota DPRD Sumut tak lepas dari perananan Buyung.

    “Saat ini, Bupati Labura turun ke dinasti anaknya bernama Hendrik Sitorus, yang tidak lain adik kandung Erni Sitorus, sehingga aroma KKN dan rekam jejak buruk korupsi seakan tidak tersentuh hukum hingga saat ini,” tutur Edoy.

    Untuk itu, Edoy meminta agar KPK berani mengikuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk berani melawan para koruptor, serta tidak tebang pilih dalam mengusut tuntas kasus korupsi.

    “Kepada Ketua KPK, kami yakin tudingan dan opini liar di publik mengenai piimpinan KPK dicap sebagai Termul oleh masyarakat dan netizen, karena terkesan tidak berani memanggil Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Ketua DPRD Sumut Erni Sitorus tidak benar. Jadi segera lah panggil pimpinan eksekutif dan legislatif dalam hal keseriusan mengusut tuntas kasus korupsi OTT KPK di Sumut,” pungkas Edoy.

  • Ekonom Desak Srimul Dipecat Imbas Kinerja Jeblok

    Ekonom Desak Srimul Dipecat Imbas Kinerja Jeblok

    GELORA.CO -Kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 2025 dinilai semakin memburuk dari tahun-tahun sebelumnya.

    Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan, Sri Mulyani selayaknya dicopot dari jabatannya karena gagal menjaga penerimaan negara, belanja pendidikan, hingga defisit fiskal.

    “Kalau kita lihat di tahun 2025, penyerapan penerimaan negara dan penyerapan anggaran itu sama-sama jeblok. Pertumbuhan penerimaan negara lebih rendah dibandingkan tahun 2022, 2023, maupun 2024. Begitu juga dengan pajak yang hingga Mei masih minus,” kata Huda dalam konferensi pers pada Kamis 4 September 2025.

    Huda menjelaskan, realisasi penerimaan pajak hingga Mei 2025 hanya mencapai 31,21 persen. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang bisa tembus 38 persen pada periode yang sama, bahkan tahun 2022 sempat mencapai 48 persen. 

    “Realisasi belanja yang mengalami penurunan, ada efisiensi di sini ya. Ini menunjukkan bahwa kinerja dari Sri Mulyani itu tahun ini jelek. Padahal kalau kita lihat, di tahun depan pajak itu penerimaan pepajakan itu naik 13 persen,” kata Huda.

    Kondisi ini disebut sebagai dampak dari hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan, hingga aplikasi pajak yang belum maksimal.

    “Ini kenapa terjadi? Ada masalah Coretax di sini. Ada masalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pajak. Nah ini yang menyebabkan pertumbuhan pajak sampai Mei (2025) itu masih minus,” kata Huda.

    Selain penerimaan negara, Huda juga menyoroti masalah pengalokasian anggaran pendidikan. Menurutnya, klaim pemerintah bahwa anggaran pendidikan naik 9,8 persen pada 2026 menjadi Rp757,8 triliun tidak sepenuhnya benar. 

    Pasalnya, sekitar Rp223,6 triliun atau 30 persen dari pos anggaran pendidikan itu dialokasikan untuk program MBG yang justru melanggar Undang-Undang Sisdiknas.

    “Kalau dihitung tanpa MBG, anggaran pendidikan justru turun menjadi Rp534,2 triliun, atau kurang dari 20 persen dari total belanja negara. Ini perampokan dana pendidikan yang dilakukan oleh Sri Mulyani,” ujar Huda.

    Ia juga memperingatkan bahaya defisit APBN yang berpotensi melebar pada 2026. Dengan penerimaan negara yang terus melemah, dividen BUMN yang dialihkan ke Danantara, beban utang semakin berat, sementara belanja negara terus membengkak.

    “Artinya, untuk bayar utang kita harus berutang lagi. Itu membuat fiskal kita tidak sustain. Inilah kinerja buruk yang harus jadi alasan kuat Sri Mulyani harus dievaluasi bahkan diicopot dari kursi Menteri Keuangan,” pungkas Huda

  • Sosok Anak Angkat Sahroni Dicurigai, Pelaku Pembunuhan di Indramayu Tinggalkan Jejak di Seprai

    Sosok Anak Angkat Sahroni Dicurigai, Pelaku Pembunuhan di Indramayu Tinggalkan Jejak di Seprai

    GELORA.CO – Sosok saudara yang masih keluarga dengan Haji Sahroni dicurigai dalam kasus pembunuhan satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat.

    Berdasarkan kesaksian kerabat dan tetangga yang tinggal di dekat rumah Sahroni, ada sosok mencurigakan sebelum warga menemukan 7 orang keluarga Sahroni meninggal dengan kondisi terkubur di rumahnya di Jalan Siliwangi, Kelurahan Paoman, Kecamatan Indramayu, Jawa Barat.

    Korban ditemukan terkubur di antara rumah walet pada Senin (1/9/2025). Mereka adalah Sahroni (75), Budi (45), lalu Euis (40), dan dua anaknya yang masih berusia 8 tahun serta bayi 8 bulan. Budi adalah anak Sahroni. Sedangkan Euis, istri Budi.

    Anak angkat Sahroni dicurigai dalam kasus pembunuhan satu keluarga tewas di Indramayu. Sebelum Sahroni dan keluarganya ditemukan tewas terkubur, korban sempat bercerita akan kedatangan tamu dari Tangerang.

    Sahroni bersama keluarga Budi memang tinggal di rumah tersebut, tak ada sosok lain.

    Kerabat Sahroni, Ema bercerita bahwa Sahroni memiliki kerabat lain di Jakarta.

    Warga sempat menghubunginya ketika hendak mendobrak pintu rumah Sahroni.

    “Dobrak pintu depan, jadinya saya izin sama uwanya yang ada di Jakarta,” katanya.

    Semasa hidupnya kata Ema, Sahroni merupakan pribadi yang tertutup.

    Ia tak pernah bercerita tentang sesuatu hal, termasuk pada kerabatnya sendiri.

    “Tertutup kalau ada apa-apa tuh, masalah pinjam-pinjam gitu gak tahu,” kata Ema.

    Menurutnya pada hari Jumat Sahroni masih terlihat keluar.

    Dia membeli makanan dengan porsi melebih jumlah anggota keluarga di rumah.

    “Jumatan masih ada, sore Sabtu gak ada katanya sih. Ada tamu dari Tangerang gak tau nginep apa gak tau. Tapi dia beli ayam bakar di depan, lima. Ditanyain sama itunya (pedagang) tuh, ‘buat apa banyak-banyak ?’. ‘Ada teman, ada saudara datang’,” kata Ema.

    Kejanggalan lain datang dari orang tua Euis, menantu Sahroni.

    “Ibunya Euis ngebel (menelepon) nangis, katanya mau ke Indramayu, Euis dibel gak diangkat-angkat. Tapi yang dari yang dari Tangerang udah sampai, tapi sekarang belum juga datang,” katanya.

    Kini muncul kecurigaan satu keluarga di Indramayu itu dibunuh oleh anak angkatnya sendiri.

    “Informasi sekecil apapun atau petujuk akan kami terima kami dalami kami tindak lanjut. Namun demikian kami harap masyarakat tetap sabar tetap tenang, mudah-mudahan hasilnya cepat terungkap supaya kasus ini bisa terang-benderang bisa dapat dipertanggungjawabkan,” kata Kasi Humas Polres Indramayu AKP Tarno.

    Ia membocorkan soal jejak pelaku dalam kasus kematian satu keluarga di Indramayu ini.

    Menurut Tarno, ada tiga barang bukti yang mengarah pada pelaku.

    “Ada barang bukti yang kami amankan, satu buah cangkul, ember kecil, satu buah seprai warna biru dimana terdapat bercak darah, dan satu buah terpal juga warna biru terdapat bercak darah juga,” katanya.

    Namun begitu hingga kini polisi belum juga menetapkan tersangka.

    “Belum ada penetapan tersangka,” katanya.

    Penyidik baru memeriksa lima orang saksi untuk menangkap pelaku pembunuhan satu keluarga di Paoman Indramayu.

    “Kami telah meminta keterangan beberapa orang yang kemarin dari awal sudah 5 orang yang kami mintai keterangan. Bisa bertambah sesuai dengan kepentingan untuk penyelidikan,” katanya.

    Menurut AKP Tarno motif pembunuhan keluarga Sahroni akan terungkap setelah hasil otopsi keluar.

    “Untuk motif dan kemungkinan lainnya mudah-mudahan setelah selesai otopsi,” katanya.

    Sebanyak lima saksi diperiksa terkait pembunuhan sekeluarga di Kelurahan Paoman, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

    Kasi Humas Polres Indramayu AKP Tarno mengungkapkan bahwa polisi telah memeriksa lima saksi terkait peristiwa yang sangat mengejutkan publik itu. 

    “Untuk sampai saat ini, tim telah memeriksa lima orang atau minta keterangan dari warga sebanyak lima orang, mungkin akan selalu bertambah sesuai dengan perkembangan penyelidikan yang dilakukan,” kata Tarno dalam program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Rabu (3/9/2025). 

    Tarno menambahkan, dalam penyelidikan kasus ini, pihak Polres Indramayu mendapat bantuan dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat, juga Puslabfor Mabes Polri.

    Dia juga membenarkan adanya temuan mobil korban di lokasi berbeda. Terkait temuan mobil itu saat ini sedang didalami pihak kepolisian.  

    Diungkap Tarno, dugaan kasus pembunuhan sekeluarga diketahui setelah pihaknya mendapat laporan dari warga pada Senin (1/9/2025).

    Berawal dari kecurigaan tetangga korban karena salah seorang anggota keluarga yang ditemukan meninggal tidak terlihat warga beberapa hari sehingga ada laporan kepada polisi. 

    “Karena hampir setiap hari almarhum Haji Sahroni salat di Masjid Agung, karena beberapa hari tidak kelihatan, itu yang membuat pelapor agak curiga kemudian dilaporkan ke Polsek,” tuturnya. 

    Lantas terungkaplah bahwa Haji Sahroni sudah meninggal secara tidak wajar, terkubur di bawah pohon nangka halaman rumah.

    Selanjutnya dilakukanlah penggalian yang kemudian menemukan adanya lima jenazah korban. Menurut, Tarno kondisi kelima jenazah pada saat itu sudah rusak. Diperkirakan sudah beberapa hari terkubur.

    “Langsung kami bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu Losarang untuk dilakukan identifikasi dan autopsi,” ujarnya. 

  • Diduga Terkait Mafia Migas Riza Chalid, Polisi Diminta Periksa Sahroni Dugaan Provokasi dan Senjata Api

    Diduga Terkait Mafia Migas Riza Chalid, Polisi Diminta Periksa Sahroni Dugaan Provokasi dan Senjata Api

    GELORA.CO – Direktur Eksekutif Trust Indonesia, Ahmad Fadhli, menyebut kepergian mantan anggota DPR Fraksi NasDem Ahmad Sahroni ke luar negeri beberapa hari sebelum rumahnya dijarah menimbulkan tanda tanya besar.

    Menurutnya, hal itu mengisyaratkan bahwa Sahroni mungkin sudah mendapatkan informasi awal mengenai rencana penjarahan tersebut.

    Ahmad Sahroni Diduga Kabur ke Luar Negeri Terkait dengan Dalang Kerusuhan dan DPO Mafia Migas Riza Khalid

    Fadhli menduga, Sahroni bahkan sudah memindahkan sejumlah mobil mewah yang tidak diasuransikan ke tempat rahasia, sementara mobil-mobil lain yang dirusak massa adalah mobil yang sudah dilindungi asuransi.

    “Bisa jadi Sahroni sudah mendapatkan informasi lebih dulu mengenai massa yang akan menyasar rumahnya dan melakukan penjarahan,” kata Fadhli di Jakarta, sebagaimana dilansir dari Inilah.comm ,Selasa (2/9/2025).

    Dugaan Akses Informasi dan Kepemilikan Senjata

    Fadhli menyoroti posisi Sahroni sebelumnya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang membawahi institusi Kepolisian, sehingga ia diduga memiliki akses terhadap data sensitif. Ia juga menyebut Sahroni memiliki akses terhadap data pribadi netizen yang mengkritiknya di media sosial, padahal data tersebut seharusnya hanya bisa diakses oleh aparat penegak hukum untuk kasus tertentu.

    Lebih lanjut, Fadhli menyinggung temuan senjata api laras panjang di rumah Sahroni. Ia menegaskan, kepemilikan senjata api jenis ini oleh sipil adalah hal serius yang perlu diusut tuntas.

    “Jika benar Sahroni mendapatkan izin kepemilikan senjata api laras panjang dari Kepolisian, maka perlu ditelusuri siapa yang menandatangani izin tersebut,” ujarnya.

    Hubungan dengan Riza Chalid dan Dugaan Provokasi

    Fadhli juga menduga ada hubungan antara Sahroni dengan pengusaha Riza Chalid, yang juga bergerak di sektor penyediaan bahan bakar minyak (BBM). Ia mendukung pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya menyebut dugaan keterlibatan Riza Chalid dalam pendanaan demonstrasi anarkis.

    “Ada unsur kesengajaan dari Sahroni untuk menyulut emosi masyarakat dengan mengatakan ‘tolol’ secara sadar di depan media,” tegas Fadhli.

    Ia mendesak agar Kepolisian segera memanggil dan memeriksa Sahroni secepat mereka menangkap para perusuh dan penjarah. Menurutnya, tindakan cepat diperlukan agar isu ini tidak semakin liar dan publik mendapatkan klarifikasi langsung dari Sahroni.

  • Dosen Sejarah UPI Hilang Misterius, Keluarga Ambil Motor Terparkir di Cikole

    Dosen Sejarah UPI Hilang Misterius, Keluarga Ambil Motor Terparkir di Cikole

    GELORA.CO  – Kasus hilangnya dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Faujian Esa Gumelar (34) masih menjadi misteri. Motor miliknya yang ditemukan terparkir di sebuah minimarket kawasan Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) kini sudah diambil pihak keluarga.

    Kepala Humas UPI Vidi Sukmayadi membenarkan adanya penemuan motor milik dosen hilang tersebut.

    “Benar motor Faujian ditemukan di salah satu minimarket kawasan Cikole, Lembang, Bandung Barat. Motor yang ditinggal sudah diambil pihak keluarga. Sementara infonya seperti itu. Mohon doanya agar Faujian dapat berkumpul kembali dengan keluarganya,” ujar Vidi, Kamis (4/9/2025).

    Menurut Vidi, Faujian dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak enam hari lalu. Terakhir kali dia berpamitan kepada keluarga pada 29 Agustus 2025 untuk pergi ke kampus.

    “Keluarga melaporkan kejadian ini ke Polresta Bandung. Dekanat dan Prodi Sejarah UPI juga terus berkoordinasi dengan keluarga,” katanya.

    Kasus dosen UPI hilang ini sempat ramai diperbincangkan di WhatsApp Group (WAG). Dalam narasi yang beredar, disebutkan Faujian tidak kembali ke rumah sejak 30 Agustus 2025.

    Informasi itu juga menyebut motor Faujian Esa Gumelar terakhir terlihat terparkir di sebuah minimarket kawasan Cikole, Lembang. Hingga kini, polisi masih menyelidiki keberadaannya

  • Duit Judi Online Kamboja di Tengah ‘Operasi Udara’ Provokasi Demo – Page 3

    Duit Judi Online Kamboja di Tengah ‘Operasi Udara’ Provokasi Demo – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto menyebut ada dugaan aksi makar dalam aksi demo yang ditunggangi hingga berakhir ricuh. Menurutnya, pemerintah akan segera mengusut tuntas aksi ini.

    Prabowo menyinggung aksi demo di Sulawesi Selatan. Empat orang Aparatur Sipil Negara (ASN) meninggal karena aksi pembakaran Gedung DPRD.

    “Di Sulawesi Selatan ada 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik menjadi korban, gedung DPR dibakar, ini tindakan-tindakan makar ini, ini bukan penyampaian aspirasi,” kata Prabowo.

    Prabowo telah memerintahkan aparat negara untuk melakukan penyelidikan. Dia minta dalang di balik demonstrasi anarkis diungkap.

    “Jadi, semua aparat negara akan selidiki, siapa yang bertanggung jawab,” jelas Prabowo.

    Polda Metro Jaya telah menangkap lebih dari 1.000 orang buntut demo ricuh dan pembakaran di Jakarta dan Bekasi. Setidaknya, ada 38 orang jadi tersangka.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, demo ricuh terjadi di sekitar gedung DPR RI dan daerah Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada 25 Agustus. Ada sebanyak 337 massa anarkis ditangkap pada hari itu.

    Lalu, sebanyak 765 orang juga ditangkap pada demo ricuh di Jakarta pada 28 Agustus. Mereka juga melakukan aksi anarkis di sekitaran gedung DPR RI dan Gelora, Tanah Abang.

    “Kemudian aksi anarkis terjadi juga di tanggal 29 Agustus 2025 di wilayah DKI Jakarta lainnya dengan diamankan 11 orang,” ujarnya.

    Pada 30 dan 31 Agustus, polisi menangkap 205 orang. 25 Di antaranya ditetapkan tersangka. Para tersangka itu diduga melakukan perusakan fasilitas umum.

  • Celios Minta Presiden Prabowo Copot Srimul

    Celios Minta Presiden Prabowo Copot Srimul

    GELORA.CO -Center of Economic and Law Studies (Celios) mendorong Presiden Prabowo Subianto melakukan pembenahan tata kelola fiskal dalam negeri.

    Peneliti Celios, Nailul Huda menyampaikan, tata kelola keuangan negara yang tak memihak kepada rakyat menjadi salah satu sebab gelombang protes di berbagai daerah beberapa hari lalu.

    Menurutnya, Presiden Prabowo harus mengambil langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara, dengan memastikan menteri keuangan yang duduk tidak menimbulkan kontroversial seperti Sri Mulyani Indrawati alias Srimul.

    “Kami menyampaikan reset ekonomi Indonesia harus dilakukan, melalui delapan tuntutan kami. Pertama, copot Menteri Keuangan (Sri Mulyani),” ujar Huda kepada RMOL, Rabu 3 September 2025.

    “Batalkan kenaikan tunjangan DPR. Tetapkan gaji tunggal anggota DPR dengan ketentuan tidak melebihi tiga kali lipat upah minimum Jakarta,” sambungnya.

    Selain itu, Huda juga menyarankan pemerintah membentuk komite remunerasi independen untuk pejabat negara, agar setiap pengeluaran dana reses anggota dewan menjadi informasi publik.

    Selain itu, dia juga menyinggung soal kebijakan perpajakan. Dimana tuntutannya segera terapkan pajak kekayaan.

    “Revisi total regulasi perpajakan, batalkan kenaikan tarif pajak yang membebani rakyat, dan turunkan tarif PPn (pajak pertambahan nilai atau pajak pembelian) menjadi 8 persen,” tuturnya.

    Kemudian, Huda meminta Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan, dan juga pangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Polri dan Evaluasi total anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, dan Danantara. 

    “Alihkan ke subsidi tunai untuk rakyat kecil, dorong restrukturisasi utang pemerintah, dan setop nafsu penambahan utang baru,” urainya.

    Lebih lanjut, Huda turut mendorong penerapan Putusan MK terkait Menteri dan Wakil Menteri dilarang rangkap jabatan, termasuk jadi Komisaris, khususnya Menteri Investasi dan Hilirisasi yang merangkap jadi CEO Danantara

    “Dan stop Proyek Strategis Nasional yang merugikan keuangan negara, termasuk pembangunan Ibu Kota Negara baru dan Kawasan FoodEstate,” demikian Huda. 

  • Pak Prabowo, Berhentilah Mengasuh Geng Solo

    Pak Prabowo, Berhentilah Mengasuh Geng Solo

    GELORA.CO – Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago mengungkapkan pandangannya terkait demonstrasi yang terjadi belakangan ini. Ia menyinggung bagaimana kepemimpinan Presiden Prabowo.

    Itu diungkapkan Pangi dalam Rakyat Bersuawa iNews TV. Ditayangkan melalui YouTube iNews.

    “Dari awal saya sudah mengatakan, terlalu bahaya yang dilakukan Pak Prabowo hari ini,” kata Pangi memulai, dikutip Rabu (3/9/2025).

    Ia mengungkapkan kesetiaan tidak bisa dibagi dalam politik. Apalagi mencoba kesetiaan baru.

    “Karena di dalam politik, kesetiaan itu tidak bisa dibagi. Apalagi mencoba ada kesetiaan baru. Karena punya kesetiaan lama,” ujarnya.

    Baginya, loyalitas ganda tidak bisa terjadi. Apalagi matahari kembar.

    Karenanya, ia meminta Prabowo berhenti merawat Geng Solo.

    “Loyalitas ganda itu nggak bisa. Apalagi matahari kembar. Artinya, berhentilah Pak Prabowo mengasuh Geng Solo ini,” ucapnya.

    Ia menyebut dampak dari mengasuh Geng Solo adalah demonstrasi yang menyebabkan kematian sembilan orang.

    “Akibatnya adalah, 9 orang ini korban,” imbuhnya.

    Hal itu, menurutnya, karena Prabowo tak bisa mengendalikan intelijennya. Juga kepolisian dan tentara.

    “Karena presiden tidak mengendalikan penuh intelijennya, polrinya, panglimanya,” jelasnya.

    “2019 yang terjadi bisa 1 X 24 jam. Sekarang panjang sekali,” sambung Pangi.

  • Dulu Politis, Sekarang Murni Jaga Keamanan

    Dulu Politis, Sekarang Murni Jaga Keamanan

    GELORA.CO – Pengaktifan kembali Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) oleh Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (GM FKPPI) menimbulkan perdebatan. Karena istilah PAM Swakarsa erat kaitannya dengan dengan tragedi 98.

    Menyikapi hal ini, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigjen (Mar)TNI Freddy Ardianzah menegaskan Pam Swakarsa yang digelar saat ini tidak sama dengan Pam Swakarsa masa lalu yang bersifat politis.

    “Dulu, Pam Swakarsa dikaitkan dengan politis. Sedangkan sekarang, Istilah Pam Swakarsa yang diaktivasi organisasi masyarakat seperti GM FKPPI lebih pada semangat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing,” kata Freddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (3/9/2025).

    Freddy menjelaskan, Pam Swakarsa yang diterapkan TNI saat ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah.

    Masyarakat yang dilibatkan pun dalam bentuk organisasi masyarakat (ormas) atau warga secara individu.

    Dengan pelibatan masyarakat, Freddy berharap upaya pengamanan situasi dapat dilakukan secara humanis dan tepat sasaran.

    “Kami memandang keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungannya masing-masing sebagai hal positif, selama dilakukan secara tertib, terkoordinasi, dan tidak keluar dari ketentuan hukum,” jelas dia.

    Namun, Freddy menegaskan masyarakat yang dilibatkan dalam Pam Swakarsa harus berada dalam koordinasi TNI dan Polri.

    “TNI mendorong agar setiap kegiatan pengamanan, tetap berkoordinasi dengan aparat, agar berjalan tertib, tidak melanggar hukum, dan tujuannya pun harus jelas yaitu untuk menciptakan keamanan dan kedamaian di lingkungannya masing-masing,” tutup Freddy.

    Sebelumnya, dalam surat yang viral, TNI mengajak ormas ikut serta melaksanakan Pam Swakarsa di seluruh Indonesia. Ormas tersebut juga diminta berkoordinasi dengan satuan TNI di tingkatan masing-masing sebelum melakukan Pam Swakarsa.

    Pam Swakarsa adalah sebutan untuk kelompok sipil bersenjata tajam yang dibentuk oleh TNI untuk membendung aksi mahasiswa sekaligus mendukung Sidang Istimewa MPR (SI MPR) tahun 1998, yang berakhir dengan Tragedi Semanggi.