Xcloud.id

partai: Gelora

  • Live Demo Diblokir, tapi Konten Dakwah Dibanjiri Judol Nggak Pernah Ditindak!

    Live Demo Diblokir, tapi Konten Dakwah Dibanjiri Judol Nggak Pernah Ditindak!

    GELORA.CO – Polemik sensor konten demo di media sosial makin memanas usai komentar pedas datang dari pendakwah sekaligus YouTuber, Habib Jafar.

    Ia menyinggung sikap pemerintah yang dinilai cepat menindak konten demo karena alasan judi online, tapi terkesan abai saat konten dakwah justru diserbu promosi judi setiap hari.

    Sejak aksi unjuk rasa besar pada 25 Agustus 2025, sejumlah warganet mengeluhkan sulitnya mengunggah atau menemukan konten terkait demo di platform digital.

    Banyak dari mereka bahkan menandai akun Instagram Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid untuk melayangkan protes.

    Merespons keresahan publik, Meutya akhirnya buka suara. Ia menjelaskan adanya temuan aliran dana mencurigakan yang masuk lewat siaran langsung konten demo.

    Dana itu diduga berasal dari fitur donasi dan gifts bernilai besar, yang menurut pemerintah terhubung dengan jaringan judi online.

    Kritik Habib Jafar: Dakwah Dibanjiri Judi Online

    Namun penjelasan tersebut tidak serta-merta meredakan kritik. Habib Jafar menilai alasan itu terkesan kontradiktif dengan realita di lapangan.

    “Konten dakwah saya di YouTube bukan hanya disusupi, tapi selalu dibanjiri komentar judi. Kenapa tidak pernah ditindak seketat ini?” tulis Habib Jafar dalam unggahan yang viral di media sosial.

    Sindiran ini langsung memicu diskusi panas. Banyak warganet menuding pemerintah tebang pilih dalam menerapkan kebijakan digital.

    “Itu pemasukannya lebih gede, bib. Harap maklum aja,” tulis seorang netizen.

    “Lagian sekelas menteri kok nggak berdaya lawan judol,” timpal warganet lain.

    “Kalau mau adil, sekalian aja blokir judi online sama pinjol. Itu yang bikin masyarakat sengsara,” komentar akun lain.

    Sensor Demo, TikTok Live, dan UMKM

    Tak hanya soal konten demo, publik juga menyoroti fitur TikTok Live yang sempat tidak bisa digunakan saat aksi berlangsung.

    Spekulasi pun bermunculan, namun Meutya Hafid menegaskan bahwa penghentian fitur live merupakan keputusan internal TikTok.

    “Termasuk soal live TikTok, itu dilakukan secara sukarela oleh pihak TikTok. Pemerintah justru mendorong agar segera dipulihkan karena banyak UMKM bergantung pada live streaming untuk berjualan,” kata Meutya.

    Benar saja, pada 2 September 2025 pukul 16.00 WIB, TikTok kembali mengaktifkan fitur live. Banyak pelaku usaha kecil merasa lega karena kanal penjualan digital mereka bisa beroperasi normal.

    Analisis: Judi Online Jadi PR Besar Pemerintah

    Kritik Habib Jafar membuka kembali diskusi lama tentang maraknya judi online di ruang digital Indonesia. Fenomena ini bukan hal baru.

    Data PPATK sebelumnya menyebutkan bahwa aliran dana judi online pada 2024 mencapai Rp327 triliun, dengan jutaan akun bank terlibat.

    Artinya, problematika judi online jauh lebih besar dibanding sekadar masuk ke konten demo.

    Jika pemerintah serius menindak, seharusnya langkah komprehensif diambil, mulai dari blokir situs, regulasi ketat platform digital, hingga edukasi publik.

    Di sisi lain, sensor konten demo tanpa transparansi justru bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

    Banyak netizen merasa kebebasan berekspresi mereka dibatasi, padahal yang mereka soroti bukan hanya soal demo, tapi juga ketidakadilan dalam penerapan aturan.

    Polemik sensor konten demo dan sindiran Habib Jafar memperlihatkan satu hal: masyarakat menuntut konsistensi pemerintah dalam menangani persoalan digital.

    Judi online, pinjaman online ilegal, hingga hoaks terbukti jauh lebih merugikan rakyat.

    Jika pemerintah hanya fokus pada isu tertentu tanpa menindak akar masalah yang lebih besar, wajar bila publik merasa kebijakan digital bersifat pilih-pilih.

    Pada akhirnya, yang ditunggu publik bukan sekadar klarifikasi, melainkan langkah nyata.

    Apakah pemerintah berani bersikap tegas terhadap judi online sebesar mereka menindak konten demo?***

  • Prabowo Arahkan Tindakan Tegas, BIN Laporkan Aliran Dana Besar di Balik Kerusuhan Demo

    Prabowo Arahkan Tindakan Tegas, BIN Laporkan Aliran Dana Besar di Balik Kerusuhan Demo

    GELORA.CO – Suasana politik di Jakarta masih terasa tegang usai gelombang demonstrasi 25 Agustus hingga 2 September 2025 memicu kerusuhan, penjarahan, dan pembakaran fasilitas publik.

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa negara tidak akan membiarkan aksi anarkis berlangsung berlarut-larut.

    Pada Kamis siang, 4 September 2025, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra tiba di Istana Kepresidenan dengan ekspresi serius.

    Kepada wartawan, Herindra menyebut dirinya dipanggil Presiden untuk menyampaikan informasi penting, namun enggan merinci detail laporannya, termasuk mengenai dalang di balik kerusuhan.

    Ia hanya menegaskan bahwa kondisi Ibu Kota dan sejumlah wilayah lain saat ini sudah terkendali. “Insya Allah aman, Insya Allah aman,” ujarnya singkat.

    Nada optimis juga disampaikan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Aries Marsudiyanto. Menurutnya, situasi keamanan berangsur membaik dan sudah dapat diatasi dengan baik.

    Ia juga mengajak media dan publik menjaga rasa persatuan serta tidak hanya fokus pada pemberitaan mengenai kekerasan.

    Sementara itu, Wakil Kepala BIN Imam Sugianto menegaskan bahwa kondisi nasional kini berada dalam kendali TNI dan Polri. Ia menyebut sejumlah provokator yang memicu kerusuhan telah berhasil diamankan Polda Metro Jaya.

    Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga memastikan bahwa pengamanan pada Minggu malam, 31 Agustus 2025, berjalan lancar dan kondisi Jakarta saat ini relatif kondusif.

    Sehari sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin menjelaskan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran hukum.

    Menurut Sjafrie, Presiden menekankan bahwa semua bentuk kriminalitas, mulai dari perusakan fasilitas umum, penjarahan, hingga ancaman terhadap pejabat negara, harus ditindak tegas tanpa kompromi.

    Di tengah pernyataan resmi tersebut, mulai muncul informasi mengenai aliran dana besar yang diduga menjadi penyokong aksi kerusuhan.

    Seorang politikus partai pemerintah mengungkapkan bahwa ada ratusan miliar rupiah yang digunakan untuk menggerakkan massa, bahkan menyebutnya sebagai upaya makar.

    Kecurigaan ini semakin kuat setelah beredar video di media sosial yang menunjukkan seorang pengemudi ojek online meminta massa bubar, namun provokator justru membagikan pesan berantai berisi daftar target rumah pejabat, termasuk Puan Maharani, Ahmad Sahroni, dan Uya Kuya.

    Sumber dari lingkaran Istana bahkan menyebut bahwa dana tersebut berasal dari luar negeri, tepatnya Kamboja.

    Presiden Prabowo, menurut sumber tersebut, telah mengetahui nama-nama tokoh yang terlibat dan diyakini akan mengambil langkah hukum yang tegas terhadap pihak-pihak di balik kerusuhan. 

  • Ini Nama-Nama Tersangka Pemilik Akun Medsos yang Diduga Provokasi Massa

    Ini Nama-Nama Tersangka Pemilik Akun Medsos yang Diduga Provokasi Massa

    GELORA.CO – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengamankan tujuh orang tersangka yang diduga kuat menjadi provokator hingga aksi demonstrasi pekan lalu berujung ricuh dan berakhir dengan perusakan fasilitas umum.

    Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menjelaskan, penangkapan dilakukan setelah menerima lima laporan polisi sejak 23 Agustus hingga 3 September 2023.

    “Dari tujuh orang yang ditangkap, dua tersangka ditahan oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan dua tersangka ditahan di Bareskrim Polri,” tutur keterangan tersebut, dikutip dari media sosial Instagram Divisi Humas Polri, Sabtu (6/9/2025). 

    Dalam keterangan tersebut juga dijelaskan, dua tersangka berinisial WH (31) dan KA (24) ditangkap karena diduga menyebarkan informasi yang dimanipulasi melalui Instagram.

    WH diketahui mengelola akun @bekasi_menggugat dengan jumlah pengikut 831, sementara KA menggunakan akun @aliansimahasiswapenggugat dengan jumlah pengikut 202 ribu. Keduanya ditangkap karena disebut membuat video profokatif yang dinilai menghasut massa untuk melakukan pembakaran gedung Mabes Polri. 

    Selain itu, LFH (26), seorang pegawai ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) juga ditetapkan sebagai tersangka setelah mengunggah konten provokatif di akun Instagram pribadinya @larasfaizati. Dalam unggahannya, LFH dikatakan menghasut masyarakat untuk membakar Mabes Polri serta menyebarkan dokumen elektronik tanpa izin.

    Polisi juga menahan seorang pengguna TikTok dengan inisial CS (30), pemilik akun @Cecepmunich yang mengajak massa berdemonstrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Aksi itu dinilai berpotensi mengganggu ketertiban publik. 

    Tersangka lain, IS (39), pemilik akun TikTok @hs02775 ditangkap karena mengunggah hasutan penjarahan terhadap rumah sejumlah tokoh publik, termasuk anggota DPR Sahroni, politisi Eko Patrio, selebritas Uya Kuya, hingga Ketua DPR Puan Maharani.

    Selain itu, pasangan suami istri berinisial SB (35) dan G (20) juga ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya merupakan admin akun Facebook “Nannu” dan “Bambu Runcing” yang digunakan untuk mengelola grup WhatsApp berisi ajakan menyerbu rumah anggota DPR.

    Selain tujuh tersangka tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah individu lain yang diduga terlibat dalam memprovokasi kerusuhan. Mereka antara lain Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen atau DMR; admin Instagram @gejayanmemanggil, Syahdan Husein atau SH. Tersangka lainnya adalah dengan inisial MS selaku admin Instagram @BPP; inisial RAP selaku admin Instagram @RAP; dan inisial FL selaku admin TikTok @FG.

    SH disebut berkolaborasi dengan beberapa akun Instagram lain untuk menyebarkan ajakan merusak. RAP berperan membuat tutorial pembuatan bom molotov sekaligus mengoordinasikan kurir yang menyebarkan bom tersebut. 

    Sementara itu, FL bertugas melakukan siaran langsung (live streaming) sekaligus mengajak para pelajar ikut dalam aksi pada 25 Agustus 2025.

    Berikut daftar nama tersangka pemilik akun media sosial yang diduga memicu aksi provokasi massa:

    WH (31), pemilik akun Instagram @bekasi_menggugatKA (24), pemilik akun Instagram Aliansi Mahasiswa PenggugatLFK (26), pemilik akun media sosial Instagram @LarasfaizatiCS (30), pemilik akun TikTok @CecepmunichIS (39), pemilik akun TikTok @hs02775SB (35),  pemilik akun Facebook dengan nama akun NannuG (20), pemilik akun Facebook dengan nama akun Bambu RuncingDMR, Direktur Lokataru FoundationSH, admin Instagram @gejayanmemanggilMS, admin Instagram @BPPRAP selaku admin Instagram @RAP FL selaku admin TikTok @FG.

  • Resmi Jadi WNI, Mauro Zijlstra Antusias Ikuti Latihan Garuda

    Resmi Jadi WNI, Mauro Zijlstra Antusias Ikuti Latihan Garuda

    JAKARTA – Pemain naturalisasi timnas Indonesia, Mauro Zijlstra, membagikan pengalamannya setelah resmi bergabung dalam latihan perdana bersama skuad Garuda.

    Striker muda yang baru saja mengucapkan sumpah WNI di Kedutaan Besar RI, Den Haag, pada Jumat pekan lalu itu tampak hadir dalam sesi latihan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Kamis, 4 September, menjelang laga melawan Taiwan.

    Melalui tayangan kanal YouTube resmi timnas Indonesia, Jumat, Zijlstra menyampaikan kesannya.

    “Ini sesi yang bagus dengan rekan setim baru. Rasanya menyenangkan. Senang bertemu mereka dan lapangannya bagus, cuacanya juga bagus, jadi menyenangkan,” ucap penyerang berusia 20 tahun tersebut, seperti dikutip ANTARA.

    Zijlstra, yang kini memperkuat FC Volendam di Eredivisie Belanda, awalnya diproyeksikan memperkuat timnas U-23 dalam Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 di Sidoarjo pada 3–9 September.

    Namun, karena pendaftaran skuad sudah ditutup, ia akhirnya disiapkan untuk memperkuat timnas senior dalam dua laga FIFA Matchday: menghadapi Taiwan pada Jumat malam dan Lebanon pada Senin (8/9), keduanya di Stadion GBT.

    Masih dalam kesempatan yang sama, Zijlstra menegaskan dirinya perlu beradaptasi dengan atmosfer latihan tim senior asuhan Patrick Kluivert. “Seperti yang saya katakan, saya pikir mereka semua bagus, semua pemain bagus, dan bagi saya, saya perlu beradaptasi dengan level latihan ini. Tapi bagi saya ini bagus. Saya sudah berkembang lebih baik, jadi tidak apa-apa,” tuturnya, yang musim lalu membukukan 17 gol dan tujuh assist untuk Volendam U-21.

    Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert belum memastikan apakah akan menurunkan Zijlstra atau pemain naturalisasi anyar lainnya, Miliano Jonathans, dalam laga kontra Taiwan. “Dan untuk pertanyaan Anda, jika saya ingin mencoba hal lain, Anda akan melihatnya besok (Jumat),” ucap Kluivert dalam konferensi pers di Stadion GBT, Kamis.

  • 6 Remaja Terjebak di Air Terjun Sarasah Barasok Dievakuasi Tim SAR

    6 Remaja Terjebak di Air Terjun Sarasah Barasok Dievakuasi Tim SAR

    GELORA.CO – Insiden menimpa enam remaja yang tengah berwisata di kawasan Air Terjun Sarasah Barasok, Bukit Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, Jumat (5/9/2025). Salah satu dari mereka, Monica Putri (19), cedera serius setelah berenang, sehingga harus dievakuasi oleh tim SAR gabungan.

    Kejadian bermula saat keenam remaja tersebut menikmati liburan dengan berenang dan bermain air di lokasi wisata alam yang terpencil. Menjelang sore, Monica mengalami cedera yang membuatnya tidak mampu berjalan pulang. 

    Lokasi yang berada di tengah hutan dengan jalur licin serta minimnya sinyal komunikasi memperumit situasi. Ketiadaan jaringan seluler membuat para remaja kesulitan menghubungi keluarga maupun petugas. 

    Salah satu dari mereka berhasil mendapatkan sinyal dan segera menghubungi keluarga, yang kemudian meneruskan laporan ke Basarnas.

    Tim SAR gabungan langsung bergerak ke lokasi dan berhasil menemukan korban sekitar satu setengah jam setelah laporan diterima. 

    Koordinator Pos Basarnas Kabupaten Limapuluh Kota, Roni Nur mengatakan, proses evakuasi cukup menantang karena medan yang sulit dan kondisi korban yang lemah.

    Korban cedera segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Suliki untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara lima rekan lainnya dipulangkan dalam kondisi sehat.

    “Satu orang cedera yang lima lainnya kelelahan dan luka-luka ringan. Kami dari tim SAR gabungan membawa ke RSUD Suliki,” ujar Roni di lokasi

  • Islam Bolehkan Umat Demonstrasi Asal untuk Kebaikan

    Islam Bolehkan Umat Demonstrasi Asal untuk Kebaikan

    GELORA.CO -Praktik demonstrasi berasal dari tradisi barat yang menganut sistem demokrasi. Sedangkan dalam Islam tidak dikenal demonstrasi, melainkan musyawarah.

    Demikian dikatakan Duta Besar Republik Indonesia untuk Qatar tahun 2003-2007 Abdul Wahid Maktub dalam acara virtual Halaqah AWM malam Sabtuan Abdul Wahid Maktub dengan tema “Demonstrasi dalam Islam”, Jumat malam, 5 September 2025.

    Meskipun tidak ada demonstrasi dalam Islam, namun menurut Presiden University Lecturer ini, hal itu tergantung situasi dan kondisi.

    “Tetapi ini adalah satu inovasi yang tergantung kepada situasi. Sehingga sebagian ulama mengatakan, ya mengapa tidak kita adopsi demo? Selama demo itu memang dalam rangka untuk kebaikan masyarakat, kebaikan bangsa, kebaikan negara,” kata Abdul Wahid.

    Karena itulah, kata Abdul Wahab, ulama memberikan satu syarat, yakni demo yang damai dan tidak melakukan perusakan.

    Menurutnya, demonstrasi yang berujung pada kericuhan, perusakan serta penjarahan itu disebabkan karena aspirasi massa yang disampaikan secara halus tidak direspons positif pemerintah.

    “Karena memang selama ini cara-cara yang halus, cara-cara yang non violence itu tidak mempan untuk bisa memaksa pejabat itu memberikan perhatian yang serius,” kata Abdul Wahid.

    Ia menegaskan perlu adanya kesadaran dari seluruh pihak untuk mencermati kemurkaan rakyat yang seolah tidak mendapatkan kepedulian dari pemerintah ketika mereka menyampaikan aspirasi.

    “Jangan sampai kemudian semuanya mutual loss, sama-sama rugi, semuanya sama-sama rusak, sama-sama hancur. Yang akhirnya yang menderita ya semuanya,” kata Abdul Wahid.

    “Karena itu perlu ada kesadaran semua pihak,” sambungnya.

  • Energi Bangsa Terkuras Mencari Dalang Demonstrasi, Bukan Lakukan Perubahan

    Energi Bangsa Terkuras Mencari Dalang Demonstrasi, Bukan Lakukan Perubahan

    GELORA.CO -Mantan Jurubicara Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Adhie Massardi mengaku prihatin dengan aksi unjuk rasa di Tanah Air yang ujung-ujungnya selalu mencari dalang sementara lupa dengan apa masalah bangsa dan negara yang harus dibenahi yang membuat aksi tersebut terpantik.

    Hal itu disampaikan Adhie dalam acara virtual Halaqah AWM malam Sabtuan Abdul Wahid Maktub dengan tema “Demonstrasi dalam Islam, pada Jumat malam, 5 September 2025.

    Adhie mengurai beberapa negara maju yang sempat didesak rakyatnya untuk melakukan perubahan dan reformasi, salah satunya Korea Selatan pada tahun 1980. Hingga akhirnya Korea Selatan melakukan reformasi politik dan kini menjadi negara maju.

    Selain itu, kata Adhie, ada revolusi Prancis yang berhasil mengubah pola bernegara dan melakukan pembenahan total.

    Namun, di Indonesia justru selalu mencari dalang di setiap peristiwa besar, tanpa dibarengi dengan perubahan total.

    “Jadi setiap ada peristiwa besar di negara lain itu menjadi inspirasi bagaimana untuk keluar dari situasi ini. Nah di kita ini kan setiap ada peristiwa itu yang dicari dalang,” kata Adhie.

    Ia menilai Indonesia cukup banyak membuang waktu dengan kerap mencari biang kerok tanpa dibarengi perubahan dalam bernegara.

    “Menurut saya kita sudah membuang waktu hampir 90 tahun hanya untuk mencari dalang dan provokasi dalam setiap aksi demonstrasi. Hari ini kita melihat sumber daya bangsa ini kan sudah habis hanya untuk sumber daya dan waktu,” kata Adhie.

    “Ini sudah nggak ada lagi buat kita untuk melakukan eksperimen-eksperimen semacam itu. Setiap ada demonstrasi besar dianggap ditunggangi, diasing, ada provokator, dicari itu kemudian ada eksperimen yang lain, mengganti,” sambungnya.

  • Gugatan Subhan Berpeluang Buka Kotak Pandora Ijazah Gibran

    Gugatan Subhan Berpeluang Buka Kotak Pandora Ijazah Gibran

    GELORA.CO -Gugatan yang dilayangkan HM Subhan, advokat dari Kantor pengacara “Subhan Palal dan Rekan”, secara perdata Wapres Gibran Rakabuming Raka karena syarat pendaftarannya sebagai cawapres dinilai tidak memenuhi ketentuan, lagsung bikin geger publik.

    Catatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jkt Pst) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) menampilkan gugatan perdata perkara jazah SMA Gibran dengan nomor perkara 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Perkara tersebut telah didaftarkan sejak Jumat 29 Agustus 2025 lalu dan rencana sudah akan mulai disidangkan pada Senin 8 September 2025 minggu depan.

    “Keberanian Subhan menggugat ijazah Wapres Gibran pantas diapresiasi, meski tetap harus dicermati agar jangan sampai sekedar sensasi atau bahkan bertujuan untuk “menutup” gugatan lain agar terjadi ne bis in indem (lengkapnya: Nemo debet bis vexari pro una et eadem causa) yang artinya tidak bisa digugat dua kali dalam satu hal yang sama,” kata pakar telematika Roy Suryo melalui keterangan elektroniknya di Jakarta, Sabtu 6 September 2025.

    Menurut Roy, apabila gugatan Subhan sebesar Rp125 triliun dikabulkan, maka gugatan perdata ini setidaknya akan bisa membuka kotak pandora riwayat pendidikan pemilik akun Fufufafa tersebut.

    Kasus perbuatan melawan hukum alias PMH yang dipermasalahkan adalah ketidaksesuaian ijazah Gibran dengan UU Pemilu No 7 Tahun 2017, khususnya di Pasal 169 huruf r junto pasal 13 Peraturan KPU No 19 Tahun 2023 huruf r juga yang menyatakan bahwa Calon Presiden/Wapres berpendidikan paling rendah tamat SMA / Sekolah Menengah Atas, MA/ Madrasah Aliyah, SMK/ Sekolah Menengah Kejuruan, MAK / Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. 

    Sebenarnya ada penjelasan bahwa “sederajat” yang dimaksud berarti ijazah harus diakui setara SMA/MA/SMK/MAK melalui penyetaraan resmi dari Kemendikbudristek atau Kemenag dan Calon Presiden/Wapres harus membuktikan ijazah atau dokumen penyetaraan yang sah dan legal. 

    “Artinya jika ada lulusan non formal, wajib ada SK Penyetaraan dari Kemdikbudristek/Dirjen Dikti. Selanjutnya KPU memverifikasi ijazah dengan cara legalisasi serta klarifikasi ke sekolah/instansi yang menerbitkan,” kata Roy.

    Kalau melihat kronologi pendidikan Gibran, SD ditempuh di SD Negeri 16 Mangkubumen Kidul, Laweyan Solo tahun 1993-1999, kemudian SMP di SMP Negeri 1, Jl MT Haryono Solo tahun 1999-2002 tampak wajar. 

    Namun ketika ditelisik SMA Gibran, kata Roy, terjadi kesimpangsiuran data. Ada yang menulis Orchid Park Secondary School (OPSS) Singapura tahun 2002-2005, namun ada data lain, misalnya yang pernah ditulis dalam akun X dr Tifa berdasar kesaksian beberapa orang/ sumber A1, bahwa Gibran bersekolah di SMA Santo Yosef selama dua tahun sebelum terpaksa pindah.

    “Karena Gibran hampir tidak naik kelas dan pindah ke SMK Kristen Solo,” kata Roy.

    Lebih parah lagi kalau dilihat Pendidikan Gibran sesudahnya, sempat ditulis di Wikipedia, Situs Forkompinda Solo, bahkan dipublikasikan melalui LKBN Antara saat Pemilu 2024 lalu, Gibran ini disebut lulus S1 di MDIS (Management Development Institute of Singapore).

    “Namun ijazahnya dikeluarkan oleh University of Bradford United Kingdom, Inggris,” kata Roy.

    Selanjutnya sempat ditulis Gibran lulusan S2 di University Technology of Sidney (UTS), sebelum akhirnya dihapus dan malah “dibalik” urutannya ke UTS Australia dulu sebelum ke MDIS/ Bradford UK di Singapore. 

    Roy juga mengkritisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Surat Keterangan No 9149/D.DI/KS/2019 menerbitkan “Surat Penyetaraan” yang menyebut bahwa Gibran “telah menyelesaikan pendidikan Grade 12 di UTS Insearch, Sidney, Australia tahun 2006” namun hanya setara dengan tamat SMK peminatan Akutansi dan Keuangan di Indonesia.

    “Jadi InSearch UTS ini malah hanya dianggap level SMK saja,” kata Roy.

    Surat tersebut, sambung Roy, anehnya lagi baru dikeluarkan 13  tahun sesudahnya, yakni tanggal 6 Agustus 2019 oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Sutanto atas nama Dirjen Dikdasmen. 

    Kesimpulannya, tegas Roy, apa pun yang akan terjadi dalam persidangan perdata kasus ijazah Gibran yang digugat oleh Subhan ini, apakah memang benar bisa berani diputuskan oleh PN Jkt Pst atau lagi-lagi sebagaimana yang dikakukan oleh beberapa PN sebelumnya (Jakarta, Yogyakarta dan Solo) dalam kasus ijazah Jokowi yang dibuat NO alias Niet Ontvankelijke verklaard, yang artinya Niet = tidak, Ontvankelijk = dapat diterima, Verklaard = dinyatakan, alias “Dinyatakan tidak dapat (berani) diterima”. 

    “Kalau begitu lagi, kapan rakyat Indonesia akan mendapat prinsip equality before the law alias kesetaraan dalam hukum?” pungkas Roy. 

  • Take Home Pay Tembus Rp65 Juta

    Take Home Pay Tembus Rp65 Juta

    GELORA.CO -Setelah diprotes oleh berbagai lapisan masyarakat dalam beberapa waktu belakangan ini, DPR RI akhirnya melakukan upaya korektif. 

    Salah satunya menghapuskan tunjangan rumah untuk anggota dewan, dan sejumlah tunjangan lain turut dipangkas. 

    Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa langkah-langkah tersebut diambil sebagai bentuk komitmen DPR dalam merespons aspirasi rakyat. 

    “Pertama, DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025,” ujar Dasco saat jumpa pers di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat 5 September 2025. 

    Adapun, tunjangan para Anggota DPR yang akan dipangkas antara lain mencakup tunjangan listrik, tunjangan telepon, komunikasi intensif, hingga tunjangan transportasi.

    Berikut rincian gaji dan tunjangan terbaru DPR RI:

    Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan

    – Gaji Pokok: Rp 4.200.000 (PP 75/200)

    – Tunjangan Suami/Istri Pejabat: Rp 420.000 (PP 51/1992)

    – Tunjangan Anak Pejabat Negara: Rp 168.000 (PP 51/1992)

    – Tunjangan Jabatan: Rp 9.700.000 (PP 59/2003)

    – Tunjangan Beras Pejabat Negara: Rp 289.680 (Keppres 9/1982)

    – Uang Sidang/Paket: Rp 2.000.000 (Surat Keppres 60/2003)

    – Total: Rp 16.777.680

    Tunjangan Konstitusional 

    – Biaya Peningkatan Komunikasi Intensif dengan Masyarakat: Rp 20.033.000

    – Tunjangan Kehormatan Anggota DPR: Rp 7.187.000

    – Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan: Rp 4.830.000

    – Honorarium

    – Fungsi Legislasi: Rp 8.461.000

    – Fungsi Pengawasan: Rp 8.461.000

    – Fungsi Anggaran: Rp 8.461.000

    – Total: Rp 57.433.000

    Total Bruto: Rp 74.210.680

    Pajak PPH 15 persen: Rp 8.614.950

    Take Home Pay: Rp 65.595.730.

  • Disebut Salah Beli Dokumen Palsu

    Disebut Salah Beli Dokumen Palsu

    GELORA.CO – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Roy Suryo, melontarkan pernyataan kontroversial. 

    Setelah sebelumnya meyakini bahwa ijazah Joko Widodo (Jokowi) palsu, kini ia mengungkapkan dugaan kejanggalan dari ijazah Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan anak sulung Jokowi. 

    Dalam acara Bedah Buku Jokowi’s White Paper yang disiarkan YouTube Refly Harun pada Rabu (3/9/2025), Roy menyebut ijazah yang diklaim milik Gibran dipenuhi kejanggalan.

    Diduga diperoleh dari dokumen yang sudah dipalsukan. 

    “Anaknya Jokowi yang sekarang (Wapres) itu enggak kalah dari bapaknya. Palsunya enggak kalah ijazahnya, IQ-nya juga enggak kalah rendahnya,” ujar Roy Suryo. 

    Roy menyinggung klaim Gibran sebagai lulusan Bradford University dari Singapura. 

    Padahal, kata Roy, kampus tersebut sebenarnya adalah Management Development Institute of Singapore yang bekerja sama dengan University of Bradford. 

    Ijazah asli dari program tersebut semestinya berbentuk horizontal dengan dua logo. Namun, ijazah yang ditunjukkan Gibran berbentuk vertikal, sehingga dinilai palsu.

    “Padahal Singapura itu MDIS Management Development Institute of Singapore, Ijazahnya harusnya horizontal karena ada 2 logo. Yang dia pamerkan ijazahnya vertikal. Itu berarti salah beli di fake-document.com,” kata Roy. 

    Selain itu, Roy juga menyinggung riwayat pendidikan Gibran sebelum berkuliah di luar negeri. 

    Menurutnya, Gibran sempat bersekolah di SMA Santo Yosef, Surakarta.

    Namun, Gibran dinyatakan tidak lulus. 

    Gibran lalu pindah ke SMK Kristen Surakarta. Lagi-lagi, ia juga disebut tak menuntaskan studinya. 

    Kendati demikian, Gibran malah mendapatkan surat penyetaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) yang disebut setara dengan lulusan SMK. 

    “Diktinya gembus juga, karena kok bisa ijazah S1 kok SMK,” tambah Roy.

    Maka dari itu, Roy berencana kembali meluncurkan buku ketiganya yang disebut akan membahas khusus tentang ijazah Gibran. Buku tersebut akan diberi nama “Jokowi’s Son”.

    “Nanti akan ada di Jokowi’s Son, Blackpepper (pelesetan buku Jokowi White Paper) tanpa Mushroom,” pungkasnya diikuti gelak tawa hadirin.