Xcloud.id

partai: Gelora

  • Anak Agus Suhartono Siapa Saja dan Umur Mereka Berapa? Ahmad Sahroni Viral hingga Jadi Sorotan Netizen

    Anak Agus Suhartono Siapa Saja dan Umur Mereka Berapa? Ahmad Sahroni Viral hingga Jadi Sorotan Netizen

    GELORA.CO – Nama Ahmad Sahroni kembali menjadi sorotan publik usai fotonya bersama Laksamana (Purn) Agus Suhartono viral di media sosial.

    Foto tersebut memperlihatkan keduanya berada di sebuah kendaraan di lapangan golf.

    Ahmad Sahroni menggunakan baju putih dan celana pink, sedangkan Agus Suhartono menggunakan baju putih celana hitam.

    Dari situ, muncul spekulasi bahwa Ahmad Sahroni pernah menikah dengan anak dari Agus Suhartono.

    Isu ini sontak memicu rasa penasaran warganet.

    Banyak yang kemudian mencari tahu sosok anak-anak Agus Suhartono, yang merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut dan pernah menjabat sebagai Panglima TNI ke-18.

    “Cari anak si om Agus min yg ktanya pernah nikah ama si celana pink itu,” tulis akun @mlyanais.

    “Pencarianku anak laksamana Agus Suhartono,” tulis akun @ArishaIrawan.

    “Nah mungkin anak bapak ini yg pernah dinikahi sahroni,” tulis akun @nadiadiana78.

    “Om Agus mertuanya? yang di kibulin hartanya dan usahanya diambil alih? dah kek dracin aja,” tulis akun @fitri.

    Namun, setelah ditelusuri, kabar tersebut ternyata tidak benar.

    Dikutip JatimNetwork.com dari akun @ijazah.esde, Agus Suhartono diketahui memiliki dua orang anak laki-laki.

    Yang pertama bernama Ramadhani Adhitama yang lahir pada tahun 1985.

    Ia bekerja sebagai Kepala Seksi Intelijen Penggalian Potensi III, Direktorat Jenderal Pajak dan berusia 40 tahun.

    Yang kedua bernama Bayu Aditya Nugraha, dan lahir pada tahun 1990.

    Ia bekerja sebagai dokter dan berusia 35 tahun.

    Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa isu Ahmad Sahroni pernah menikah dengan anak Agus Suhartono adalah kabar tidak benar.

    Pasalnya, kedua anak Agus Suhartono semuanya laki-laki, bukan perempuan seperti yang sempat diasumsikan warganet.

    Spekulasi yang berkembang di media sosial mengenai hubungan keluarga Ahmad Sahroni dengan Agus Suhartono terbantahkan.

    Fakta menunjukkan, Agus Suhartono memiliki dua anak laki-laki, yaitu Ramadhani Adhitama dan Bayu Aditya Nugraha.

    Dengan begitu, rumor Ahmad Sahroni pernah menikahi anak Agus Suhartono sama sekali tidak berdasar.***

  • Menteri Karding Siap Pasang Badan Soal Menteri Raja Juli Main Domino dengan Aziz Wellang

    Menteri Karding Siap Pasang Badan Soal Menteri Raja Juli Main Domino dengan Aziz Wellang

    GELORA.CO -Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding merespons viralnya foto dirinya bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang bermain domino dengan Wakil Bendahara Umum KKSS yang juga pengusaha Aziz Wellang.

    Aziz Wellang menjadi sorotan lantaran disebut sebagai pihak berperkara dalam kasus pembalakan liar.

    Karding yang juga Sekretaris Jenderal Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) ini menegaskan bahwa dirinya pasang badan untuk Menhut Raja Juli. Sebab, ia yang mengundang Raja Julu untuk mengobrol di tempatnya.

    “Prinsipnya begini, yang mengundang Pak Raja Juli itu saya dan itu di posko saya. Jadi kalau ada apa-apa, saya yang bertanggung jawab penuh. Jangan salahkan Raja Juli,” kata Karding kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 8 September 2025. 

    Karding menuturkan, seusai berbincang dengan Raja Juli, keduanya diminta untuk berpasangan bermain domino. Saat itu, sejumlah pengurus KKSS turut bermain domino bersama Karding dan Raja Juli, termasuk Aziz Wellang.

    “Nah, saya sebenarnya yang minta ketemu Pak Raja Juli. Tapi saya bilang saya yang ke rumah menteri aja, dia bilang ‘saya aja yang ke rumah abang’. Saya bilang. agak rame di tempat saya karena posko. ‘Nnggak apa-apa ngobrol di tempat lain’,” jelas Karding

    “Ngobrollah kami di tempat lain, di belakang. Dua sampai tiga jam. Beliau jam 10 datang. Setelah itu baru keluar ada main domino mereka ini, pengurus-pengurus ini tiga pasang, sekali sekali dong menteri berpasangan dengan Menteri. Ya, kita oke-oke aja, mainlah dua set,” imbuh Karding.

    Ditambahkan Karding, saat itu dirinya bersama Raja Juli sama sekali tidak mengetahui sosok Aziz Wellang. Namun setelah ditelusuri, kata Karding, status hukum Aziz Wellang telah tuntas.

    “Saya aja baru kenal setelah jadi sekjen KKSS, dan clear juga dia secara hukum, enggak ada masalah,” pungkasnya.

  • PN Jakpus Gelar Sidang Gugatan ke Wapres Gibran Tuntutan Capai Rp125 Triliun

    PN Jakpus Gelar Sidang Gugatan ke Wapres Gibran Tuntutan Capai Rp125 Triliun

    GELORA.CO -Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menggelar sidang perdana terkait Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang digugat warga bernama Subhan Palal secara perdata Rp125 triliun karena dinilai tidak punya ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang sederajat di Indonesia pada Senin 8 September 2025. 

    Subhan hadir langsung di PN Jakarta Pusat. Dia menilai Gibran ketika mendaftar menjadi Cawapres, tidak memenuhi persyaratan ijazah SMA yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI.

    “Saya enggak minta secara pribadi uang itu, saya minta itu diserahkan kepada negara,” kata Subhan seperti dikutip redaksi.

    Gugatan terdaftar dengan nomor perkara: 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Selain Gibran, tergugat lain adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

    “Saya melayangkan gugatan tidak ada yang mendorong. Saya termasuk pegiat, yang kalau ada pejabat, calon pejabat yang melanggar undang-undang saya gugat,” ungkap Subhan. 

    “Sebelumnya saya gugat kandidat presiden, tapi nggak ada yang tahu. Kandidat presiden yang tidak memiliki status kewarganegaraan,” sambungnya. 

    Diketahui, Gibran tercatat menamatkan pendidikan yaitu Orchid Park Secondary School Singapore pada tahun 2002-2004 dan UTS Insearch Sydney, Australia pada tahun 2004-2007. Dua sekolah ini dikategorikan KPU setara jenjang pendidikan SMA.

  • MAKI Kecewa KPK Tak Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji

    MAKI Kecewa KPK Tak Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji

    GELORA.CO -Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengaku kecewa karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024.

    Hal itu disampaikan Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, merespons lambannya langkah KPK untuk menetapkan tersangka padahal penyidikan perkara ini telah berlangsung selama satu bulan.

    “Ya kita kecewa, sampai sekarang KPK belum menetapkan tersangka. Siapa pun itu, ada unsur pemerintah, unsur swastanya yang mendapatkan uang, yang diduga juga menerima bagian dari oknum pejabatnya, itu harus jadi tersangka,” kata Boyamin kepada RMOL, Senin, 8 September 2025.

    Karena, kata Boyamin, kuota tambahan haji sebanyak 10 ribu patut diduga dijual, sehingga ada pungutan liar, pemerasan, ataupun gratifikasi.

    “Jadi harus segera penetapan tersangka. Karena bukti-bukti sudah cukup kuat kalau menurut saya. Kalau soal menteri ya silakan KPK saja, kalau alat bukti cukup ya sekarang memang tepat waktunya,” terang Boyamin.

    Namun kata Boyamin, jika memang alasannya karena belum cukup bukti, KPK jangan memaksakan untuk menetapkan tersangka, agar nantinya tidak kalah jika digugat praperadilan.

    “Tapi kalau versi saya, sebenarnya ya yang buat SK itu kan menteri yang mengubah 8 persen jadi 50 persen. Jadi dari sanalah urutannya. Itu versi saya, tapi kita serahkan KPK saja,” pungkas Boyamin.

    Penyidikan kasus korupsi kuota haji ini sudah dimulai KPK sejak Jumat, 8 Agustus 2025. KPK menggunakan sangkaan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun.

    Berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji adalah sebesar 92 persen untuk kuota reguler, dan 8 persen untuk kuota khusus. Namun nyatanya, 20 ribu kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi malah dibagi menjadi 50 persen untuk haji reguler, dan 50 persen untuk haji khusus. 

    KPK telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat seperti kantor Kemenag, rumah pihak terkait, dan salah satu kantor pihak swasta biro perjalanan haji.

    Pada Selasa, 2 September 2025, tim penyidik telah melakukan penyitaan dari beberapa pihak terkait, yakni uang dengan total 1,6 juta Dolar AS, 4 unit kendaraan roda empat, dan 5 bidang tanah dan bangunan.

  • Sidang Perdana Gugatan terkait Ijazah SMA Gibran Digelar Hari Ini

    Sidang Perdana Gugatan terkait Ijazah SMA Gibran Digelar Hari Ini

    GELORA.CO  – Pengadilan Neugeri (PN) Jakarta Pusat menggelar sidang perdana atas gugatan perdata terkait ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Senin (8/9/2025). Adapun, gugatan ini dilayangkan oleh seorang warga bernama Subhan.

    Subhan terlihat hadir di PN Jakarta Pusat. Dia menerangkan bahwa Gibran ketika mendaftar menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada saat itu tidak memenuhi unsur pasal yang ditentukan. 

    “Bahwa intinya begini, saya menggugat, waktu itu ya, bukan yang sekarang, calon wakil presiden yang tidak memenuhi syarat pendidikannya. Itu gugatannya intinya,” ucap Subhan kepada wartawan, Senin (8/9/2025).

    “Nah masalah, nah ini yang kami, yang saya gugat ini, karena ada cacat bawaan. Cacat bawaannya apa? Tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Gitu loh, karena dia kena minimum, minimum pembatasan itu kena dia,” kata dia.

    Gibran diketahui merupakan lulusan SMA di luar negeri. Maka dari itu ketika mencalonkan diri sebagai cawapres, penggugat menganggap hal tersebut sebagai cacat hukum.

    Gibran dianggap tidak pernah tamat SMA atau sederajat atau melanggar Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 169 huruf (1) jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 13 huruf (r).

    Aturan tersebut mengamanatkan syarat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden riwayat pendidikannya harus tamat minimal SMA atau sederajat.

    “Begini, saya menghormati dan menghargai teman-teman atau saudara-saudara kita yang sekolah di luar negeri, itu bagus. Tapi kalau ini kan khusus untuk calon presiden, itu dibatasi oleh undang-undang,” kata Subhan

  • Ojol Batal Demo Copot Kapolda Metro Jaya

    Ojol Batal Demo Copot Kapolda Metro Jaya

    GELORA.CO -Demo ribuan ojek online yang sebelumnya direncanakan di Markas Polda Metro Jaya hari ini dibatalkan. Demo batal setelah mempertimbangkan perintah Presiden Prabowo Subianto.

    “Penundaan dilakukan atas dasar instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia demi menjaga stabilitas nasional dan meredam kegaduhan yang saat ini tengah terjadi di Jakarta, sebagaimana juga telah disampaikan oleh Bapak Kapolri,” bunyi pers release Solidaritas Ojol Senusantara (SOS) dikutip RMOL di Jakarta, Senin pagi, 8 September 2025.

    Demo sedianya digelar pukul 14.00 WIB nanti dengan tuntutan copot Kapolda Metro sebagai bentuk tanggung jawab atas gugurnya Affan Kurniawan, seorang driver ojol yang dilindas kendaraan taktis Brimob dalam aksi di Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis malam, 28 Agustus 2025. 

    Dalam surat pemberitahuan yang dikirim kepada Polda Metro Jaya, aksi bakal diikuti 1000 peserta menggunakan motor dan 200 lainnya menggunakan mobil. Mereka menyampaikan aksi ditunda hingga waktu yang akan diumumkan lebih lanjut.

    “Solidaritas Ojol Senusantara menegaskan bahwa penundaan aksi bukan berarti surutnya tuntutan. Desakan copot Kapolda Metro Jaya tetap menjadi sikap tegas kami sebagai bentuk perjuangan atas keadilan bagi almarhum Affan Kurniawan dan seluruh driver ojol di Indonesia,” tulis pers release itu.

    Mereka berharap langkah penundaan demo bisa menjadi ruang bagi pemerintah, Kapolri, dan seluruh pihak terkait untuk menunjukkan keseriusan dalam menyikapi kasus tewasnya Affan. Mereka juga meminta aparat memastikan tidak ada lagi tindakan represif dan arogan yang mengancam keselamatan rakyat, khususnya driver ojol sebagai ujung tombak transportasi rakyat.

    “Kami menyerukan kepada seluruh driver ojol roda dua dan roda empat, serta simpatisan, untuk tetap solid, menjaga kondusivitas, dan menunggu instruksi resmi selanjutnya,” demikian pers release mereka.

  • Pakai APBN, Estimasi Pembangunan Ulang Gedung Pemerintahan yang Rusak Capai Rp1,2 Triliun

    Pakai APBN, Estimasi Pembangunan Ulang Gedung Pemerintahan yang Rusak Capai Rp1,2 Triliun

    GELORA.CO – Pembangunan ulang gedung-gedung pemerintah daerah yang rusak parah akibat aksi anarkis akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Beberapa kota, seperti Pekalongan, Kediri, dan Makassar, masuk prioritas penanganan dan akan segera dibangun kembali, sesuai arahan Presiden.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan, pembiayaan pembangunan akan menggunakan dana APBN, bukan APBD, agar pemerintah daerah dapat fokus pada pelayanan masyarakat. 

    “Sesuai arahan Pak Prabowo, semua yang terbakar efek dari demo kemarin, harus segera bereskan,” ujar Dody saat meninjau Kantor Wali Kota Pekalongan dan Gedung DPRD Kota Pekalongan, Minggu 7 September 2025. 

    Menurut Doddy, untuk Kota Pekalongan, seluruh bangunan gedung DPRD dan Setda akan diratakan dan dibangun ulang dari nol. Langkah ini dinilai lebih efisien dibanding mempertahankan struktur lama. 

    “Tidak bisa, ini termasuk kategori rusak berat, jadi harus dirobohkan dan dibangun ulang. Masalahnya Blueprint bangunan pun ikut terbakar dalam insiden tersebut,” terang Dody . Sehingga, pihaknya akan mendesain ulang, tapi dengan konsep dan model yang mirip dengan bangunan lama agar tidak kehilangan identitas. 

    Ia memperkirakan, target penyelesaiannya sekitar akhir tahun 2026. Anggaran yang diperlukan untuk pembangunan ulang gedung DPRD dan Setda Kota Pekalongan diperkirakan mencapai Rp80- 90 miliar. 

    Selain Kota Pekalongan, kerusakan yang paling berat juga terjadi di Kediri dan Makassar. 

    “Habis (bangunannya). Kalau sudah begini tidak ada cara lain. Kalau kita teruskan, itu lebih mahal. Pengalaman kami waktu membangun stadion di Malang, itu jauh lebih mahal. Jadi lebih murah langsung dirobohkan dan dibangun ulang,” paparnya.. 

    Ia menyebutkan, untuk pemulihan kantor pemerintahan yang terdampak demo se-Indonesia, berdasarkan hitungan awal sekitar Rp900-an miliar. Namun angka tersebut berkembang sekitar Rp1,1 triliun hingga Rp 1,2 triliun.

  • Raja Juli Ditantang Buka Penyidikan Baru Dugaan Pembalakan Liar oleh Aziz Wellang

    Raja Juli Ditantang Buka Penyidikan Baru Dugaan Pembalakan Liar oleh Aziz Wellang

    GELORA.CO -Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni ditantang untuk memulai penyidikan baru terkait peristiwa pembalakan liar yang sebelumnya pernah mentersangkakan pengusaha Muhammad Aziz Wellang.

    Tantangan itu disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman merespons viralnya foto yang memperlihatkan Menhut Raja Juli bermain domino dengan Aziz Wellang.

    “Penyidik Gakkum meski pernah kalah praperadilan, namun tetap bisa buka penyidikan baru atau penyidikan ulang  terhadap perkara dugaan pembalakan liar yang terkait AW (Aziz Wellang)” kata Boyamin kepada RMOL, Minggu 7 September 2025.

    Karena, kata Boyamin, praperadilan bersifat formil, sehingga jika ditemukan bukti-bukti baru atau bukti-bukti bisa lebih dilengkapi, maka tidak menutup kemungkinan dibuka penyidikan baru terhadap dugaan perkara pembalakan liar yang terkait Aziz Wellang.

    Mengingat kata Boyamin, pertemuan Raja Juli dengan Aziz Wellang dengan bermain domino membuat psikologis penyidik Gakkum Kementerian Kehutanan mati langkah karena merasa tidak dapat dukungan dari pimpinan tertinggi.

    “Penyidik kalah dan kena mental. Kami menantang Menhut untuk perintahkan penyidik Gakkum Kemenhut memulai penyidikan baru atas peristiwa dugaan pembalakan liar yang terkait AW,” pungkas Boyamin.

    Diketahui, foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tengah main domino bersama Azis Wellang viral. Azis Wellang adalah mantan tersangka kasus pembalakan liar hutan. 

    Raja Juli yang juga Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) duduk satu meja bersama Azis Wellang dan dua orang lainnya.

    Dia tampak akrab dengan Azis Wellang dengan tampilan khas rambut uban putih. Sementara Raja Juli terlihat mengenakan batik coklat lengan panjang.

    Raja Juli dan Wellang disebut-sebut bermain domino pada 1 September 2025. Foto pertama kali dirilis Tempo.

  • Menteri PKP Peringatkan Pengusaha soal KUR Perumahan: Awas Masuk Penjara!

    Menteri PKP Peringatkan Pengusaha soal KUR Perumahan: Awas Masuk Penjara!

    GELORA.CO -Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait memperingatkan anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) agar serius dalam proyek fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

    Hal itu disampaikan Ara, sapaan Maruarar Sirait, dalam acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu, 7 September 2025.

    Ara menegaskan bahwa KUR Perumahan merupakan program Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada UMKM. 

    “KUR Perumahan baru sekali ini ada sepanjang Indonesia merdeka,” kata Ara.

    Ara menyampaikan dalam program KUR Perumahan dibagi menjadi supply yang di dalamnya ada kontraktor, developer hingga toko bangunan dengan pemberian dana dari pemerintah ratusan triliun.

    “Terus terang ada juga orang yang melakukan korupsi di bidang KUR dan sudah ditangkap. Saya doain tidak ada anggota HIPMI yang ditangkap karena korupsi KUR,” kata Ara.

    “Karena, pengusaha nggak semua bener, ada yang bener ada yang pura-pura bener,” sambungnya.

    Ia lantas mewanti-wanti para pengusaha untuk tidak ikut dalam program ini jika memiliki niat tidak baik. Sebab pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengawal ketat program KUR Perumahan.

    “Kalau punya niat yang nggak baik, jangan ikut-ikutan karena ini untuk rakyat untuk naik kelas untuk menggerakkan ekonomi pertumbuhan ekonomi dan bisa membuat orang banyak bekerja,” kata Ara.

    “Jadi kalau ada yang punya niat nggak baik, jangan. Karena pasti masuk penjara,” tutupnya

  • Maruarar Sirait Berdoa Tidak Dipanggil Jaksa dan KPK

    Maruarar Sirait Berdoa Tidak Dipanggil Jaksa dan KPK

    GELORA.CO -Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait berkelakar saat menjadi pembicara di acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan, bertemakan “Momentum Emas Pengusaha Muda Raih Modal Hingga 20 Milliar Rupiah”, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu 7 September 2025.

    Politikus Gerindra yang karib disapa Ara ini mengatakan, salah satu doa dalam acara tersebut adalah tidak adanya laporan kinerja pejabat maupun pengusaha kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung.

    “Saya senang tadi ada kata-kata paling senang itu kalau selesai kerja saya kerja cari dapat untung tidak dipanggil Jaksa dan KPK. Itu paling bagus tadi doanya, juga saya dengar paling senang itu kalau utang piutangnya ya (terbayar),” kata Ara dalam mengawali sambutannya.

    Ia lantas menanyakan Ketua Umum BP HIPMI Akbar Himawan Buchari tentang usahanya di tengah situasi global yang tidak menentu saat ini. 

    “Gimana bisnis kamu selama jadi ketua umum? makin menanjak atau makin menurun? Sehingga mau tahu makin bagus berarti bisa dua periode sudah kalau begitu satu beliau saja ya. Tapi memang bagus kan Nah itu paling bagus organisasi maju bisnisnya maju,” demikian Ara.