Xcloud.id

partai: Gelora

  • Polisi Ungkap Motif Pembunuhan Sahroni Sekeluarga di Indramayu

    Polisi Ungkap Motif Pembunuhan Sahroni Sekeluarga di Indramayu

    GELORA.CO –  Polisi mengungkapkan motif tersangka R (35 tahun) dan P (29 tahun) dua pembunuh satu keluarga berjumlah lima orang di Jalan Siliwangi nomor 52, Kelurahan Paoman, Kabupaten Indramayu yang ditemukan pada Senin (1/9/2025) lalu. Mereka menyebut otak pembunuhan R kesal dengan salah satu korban Budi Awaludin karena tidak mengembalikan uang sewa rental mobil.

    Seperti diketahui, satu keluarga tersebut ditemukan meninggal dunia terkubur dalam sebuah lubang berukuran lebar 4 meter dan panjang 1,5 meter dengan kedalaman 4 meter di rumahnya. Posisi korban paling atas bayi B berusia 8 bulan dan R berusia 7 tahun sedangkan korban dibawahnya Euis Juwita (43 tahun), Budi Awaludin (45 tahun) dan Sahroni (76 tahun).

    Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan kedua tersangka merupakan warga Desa Terusan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Ia mengatakan pelaku R memukul kepala korban Budi Awaludin, Sachroni, Euis Juwita Sari dan R. Sedangkan P menenggelamkan bayi B ke bak mandi.

    Setelah para korban tewas, ia menyebut kedua tersangka menguburkan jasad mereka di belakang rumah dalam satu liang. Kemudian membersihkan bercak darah di lantai rumah dengan cara mengepel.

    “Motif pembunuhan bermula dari rasa dendam tersangka R kepada korban Budi Awaludin. Sebelumnya, R merental mobil Avanza kepada Budi dengan memberikan uang sewa sebesar Rp750.000. Namun saat akan mengambil mobil yang disewa, kendaraan tersebut ternyata mogok,” ucap dia, Selasa (9/9/2025).

    Selanjutnya, ia menuturkan R meminta uangnya kembali. Akan tetapi korban Budi menolak dengan alasan yang sudah dipakai untuk belanja sembako. Karena Kesal, R merencanakan pembunuhan.

    Pada Kamis (28/9/2025) malam, ia menuturkan R mengajak P dengan iming-iming uang untuk melaksanakan pembunuhan. Keduanya mendatangani rumah korban sambil membawa pipa besi.

    Sekitar pukul 23.00 WIB hingga Jumat (29/8/2025) dini hari, ia mengatakan R memukul kepala Budi hingga tewas lalu menghabisi korban lain, sementara P menenggelamkan bayi B. Setelah kejadian, keduanya membawa kabur sejumlah uang, dua unit kendaraan roda empat milik korban, serta perhiasan yang dipakai korban B.

    Pipa besi yang digunakan dibuang ke Sungai Cimanuk. Setelah mereka menjual barang perhiasan, ia mengatakan pelaku kembali ke rumah untuk menguburkan para korban di lubang di belakang rumah.

    Kapolres Indramayu AKBP Fajar Gemilang mengatakan tersangka R merupakan seorang residivis. Keduanya ditangkap di Indramayu usai sebelumnya melarikan diri ke sejumlah tempat hingga ke Surabaya.

    Ia mengatakan keduanya hendak melarikan diri menjadi anak buah kapal. Namun, sebelum pergi meninggalkan Indramayu berhasil diamankan oleh jajaran. Pihaknya juga masih mendalami apakah R berencana membunuh semua korban atau hanya diawali oleh R.

    Sebelumnya, Kapolres Indramayu, AKBP Mochamad Fajar Gemilang melalui Kasat Reskrim Polres Indramayu, AKP Muchammad Arwin Bachar, menjelaskan, korban dan pelaku sebelumnya telah saling kenal. “Hubungan korban dan pelaku hanya saling kenal dan pernah bekerja bersama dengan salah satu korban di salah satu bank,” ujar Arwin, saat ditemui di Mapolres Indramayu, Senin (8/9/2025).

    Arwin mengatakan, pihaknya masih menyimpulkan pelaku sejauh ini berjumlah dua orang. Namun, pihaknya masih terus mendalami kemungkinan ada atau tidaknya pelaku lain dalam kasus tersebut.

    Warga Kelurahan Paoman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, juga sempat memberikan kesaksian terkait penemuan lima jenazah yang terkubur dalam satu liang. Ema (55), kerabat korban, menyebut dirinya menjadi salah satu saksi pertama yang mencium bau busuk dari arah samping rumah milik korban.

    Ia mulai curiga karena rumah tampak sepi dan terkunci. “Awalnya kami curiga karena keluarga Sachroni (salah satu korban) tidak bisa dihubungi sejak beberapa hari. Rumah juga sepi tanpa aktivitas,” kata Ema di Indramayu, Rabu (3/9/2025).

    Bersama seorang tetangga, ia kemudian berinisiatif mendobrak pintu rumah sekitar pukul 17.30 WIB. Namun langkahnya terhenti ketika menuju halaman belakang karena bau menyengat semakin kuat dari gundukan tanah di bawah pohon nangka.

    “Pas dilihat lebih dekat, terlihat kaki manusia muncul dari tanah. Itu jasad Haji Sachroni. Saya langsung minta tolong,” ujarnya.

  • Unjuk Rasa Maut Renggut 19 Nyawa di Nepal, Menteri Dalam Negeri Mundur

    Unjuk Rasa Maut Renggut 19 Nyawa di Nepal, Menteri Dalam Negeri Mundur

    GELORA.CO – Menteri Dalam Negeri Nepal Ramesh Lekhak menyatakan pengunduran dirinya pada Senin malam waktu setempat usai mengaku bertanggung jawab penuh atas tindakan kekerasan pihak berwajib dalam unjuk rasa, dilaporkan Himalayan Times.

    Menurut pengelola rumah sakit, sekurangnya 17 orang tewas di beberapa rumah sakit di Kathmandu. Dua korban lainnya, yang ditembak dalam unjuk rasa di Itahari, juga dilaporkan tewas setelah dirawat di Sunsari.

    Dengan demikian, jumlah korban tewas akibat unjuk rasa di berbagai kota di Nepal saat ini menyentuh angka 19 jiwa.

    Lekhak mengajukan pengunduran dirinya saat rapat kabinet di Baluwatar, yang dipimpin oleh Perdana Menteri KP Sharma Oli.

    Sekurangnya 347 orang terluka, puluhan di antaranya dalam kondisi kritis, sementara berbagai rumah sakit dilaporkan penuh, menurut Kathmandu Post.

    Otoritas setempat masih belum mengeluarkan pernyataan apapun terkait korban jiwa yang jatuh dalam unjuk rasa.

    Namun, otoritas kemudian menerjunkan personel militer usai kekerasan polisi terhadap pengunjuk rasa. Keputusan tersebut diteken “usai pengunjuk rasa menerobos wilayah terlarang dan merangsek masuk ke kompleks Parlemen Federal”, sehingga memicu pemberlakuan jam malam.

    Otoritas setempat juga memberlakukan jam malam di Kathmandu.

    Dalam demonstrasi yang terjadi, para pengunjuk rasa “Generasi Z” mendobrak barikade polisi dan memanjat pagar kompleks parlemen di Kathmandu.

    Pihak keamanan membalas dengan menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan pengunjuk rasa, yang sebelumnya berjanji akan melangsungkan protes secara damai, demikian dilaporkan media setempat serta yang tampak dari dokumentasi yang beredar secara daring.

    “Saya belum pernah melihat situasi sesulit ini di rumah sakit,” kata Ranjana Nepal, petugas informasi di fasilitas yang menerima banyak korban luka.

    “Gas air mata juga memasuki area rumah sakit, sehingga menyulitkan para dokter untuk bekerja,” ujarnya dari Rumah Sakit Sipil.

    Media Nepal melaporkan polisi menggunakan tembakan langsung terhadap para pengunjuk rasa, sebuah klaim yang tidak dapat segera diverifikasi.

    “Polisi telah menembak tanpa pandang bulu,” ujar seorang pengunjuk rasa kepada kantor berita ANI. “(Mereka) menembakkan peluru yang meleset dari saya, tetapi mengenai seorang teman yang berdiri di belakang saya. Ia terkena di tangan.”

    Protes yang merebak di berbagai kota di Nepal tersebut, antara lain ibu kota Kathmandu, kemudian Pokhara, Butwal, dan Biratnagar, para pengunjuk rasa mengecam korupsi di pemerintahan dan pelarangan media sosial.

    Pekan lalu, Nepal memblokir sejumlah media sosial besar setelah pengelolanya tak kunjung mendaftarkan aplikasi mereka kepada otoritas Nepal.

    Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Nepal memberlakukan larangan tersebut setelah memberi waktu selama 7 hari sejak 28 Agustus kepada pengelola media sosial untuk mendaftar.

    Atas keputusan tersebut, berbagai media sosial terdampak pemblokiran di Nepal, antara lain Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X (dahulu Twitter), Reddit, dan LinkedIn.

    Pemerintah Nepal menjamin pemblokiran tersebut akan dicabut begitu pengelola sosial media mendaftarkan aplikasinya kepada pemerintah. Kebijakan tersebut dikecam oleh partai oposisi utama di Nepal.

    Situs media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan X kembali beroperasi di Nepal pada Senin malam seperti dilaporkan NDTV. Di tengah meningkatnya ketegangan, Menteri Komunikasi, Informasi, dan Penyiaran Nepal Prithvi Subba Gurung mengatakan pemerintah telah memerintahkan instansi terkait untuk memulai proses pembukaan kembali situs media sosial.

    Penyelenggara protes, yang menyebar ke kota-kota lain di negara Himalaya tersebut, menyebutnya “demonstrasi oleh Gen Z”.

    Mereka mengatakan protes tersebut mencerminkan rasa frustrasi yang meluas di kalangan anak muda terhadap pemerintah dan kemarahan atas kebijakannya.

    “Ini adalah protes oleh generasi baru di Nepal,” ujar seorang pengunjuk rasa lainnya kepada ANI. Sekitar 90 persen dari 30 juta penduduk Nepal menggunakan internet.

    “Kami terpicu oleh larangan media sosial, tetapi itu bukan satu-satunya alasan kami berkumpul di sini,” kata mahasiswa Yujan Rajbhandari, 24 tahun. “Kami memprotes korupsi yang telah melembaga di Nepal.”

  • Menkeu Purbaya Minta Maaf Bergaya Koboi: Salah Ngomong Langsung Dipelintir

    Menkeu Purbaya Minta Maaf Bergaya Koboi: Salah Ngomong Langsung Dipelintir

    GELORA.CO  – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permohonan maaf usai serah terima jabatan (sertijab) menkeu di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (9/9/2025). Mengutip pernyataan eks Menkeu Sri Mulyani, dia menyebut gaya berbicaranya seperti koboi.

    “Saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan jadi kalau ngomong, kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboi,” ujar Purbaya.

    Dia mengaku merasa tenang saat berkomentar semasa menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sebab, kata dia, saat itu tidak ada yang memonitor komentarnya.

    Namun, dia terkejut ketika telah menjabat sebagai Menkeu, pernyataannya bisa berdampak luas.

    “Waktu di LPS sih gak ada yang monitor jadi saya tenang, ternyata di keuangan beda Bu, salah ngomong langsung dipelintir sana sini,” tutur dia.

    Oleh karena itu, Purbaya meminta maaf atas kesalahannya. Dia berjanji akan lebih baik di kemudian hari.

    “Jadi kemarin kalau ada kesalahan saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi,” kata dia.

    Sebelumnya, Purbaya merespons 17+8 Tuntutan Rakyat yang menggema di media sosial. Dia mengatakan, tuntutan itu merupakan suara sebagian kecil masyarakat yang merasa hidupnya masih kurang.

    “Saya belum belajar itu (17+8 Tuntutan Rakyat). Tapi begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita, kenapa? Mungkin sebagian merasa terganggu, hidupnya masih kurang,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Dia mengatakan salah satu upaya memenuhi tuntutan tersebut adalah memacu pertumbuhan ekonomi di angka 6 sampai 7 persen. Sehingga, banyak lapangan kerja yang tercipta dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

    “Pertama, saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6-7 persen, itu (tuntutan) akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan demo,” tutur dia

  • Viral Postingan Anak Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Sebut Ayahnya Lengserkan Agen CIA

    Viral Postingan Anak Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Sebut Ayahnya Lengserkan Agen CIA

    GELORA.CO  – Viral di media sosial anak Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru dilantik Purbaya Yudhi Sadewa, Yudo Sadewa menjadi perbincangan karena unggahannya di media sosial Threads. Pasalnya, Yudo melontarkan pernyataan kontroversial yang menyinggung mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

    Dalam unggahan di media sosial Threads pada 9 September 2025, Yudo menyampaikan rasa syukur karena ayahnya menjadi Menteri Keuangan. Namun, dia menuliskan jika sang ayah melengserkan agen CIA yang disebut-sebut mengarah ke Sri Mulyani.

    “Alhamdulillah, ayahku melengserkan agen CIA Amerika yang menyamar menjadi menteri,” tulis Yudo, seperti yang beredar dari tangkapan layar akun Threads @rocky_gerung__.

    Unggahan tersebut menyebar secara luas di media sosial. Sejumlah akun media sosial pun membagikan Instagram milik Yudo dengan nama akun @yvdos4dewa yang memiliki sekitar 83.000 pengikut dan 82 postingan.

    Namun, akun tersebut langsung hilang tak lama setelah postingannya di Threads viral di jagat maya. 

    Sebelumnya, dalam acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Selasa (9/9/2025), Purbaya Yudhi Sadewa mengakui tugas yang diembannya tidaklah mudah. Menurutnya, kondisi global yang penuh ketidakpastian menjadi tantangan besar, ditambah dengan dinamika domestik yang juga tidak ringan.

    “Saya merasa sangat terhormat atas kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Presiden untuk menjabat Menteri Keuangan. Amanah ini tidak ringan di tengah dunia yang dipenuhi tantangan yang semakin kompleks,” kata Purbaya dalam sambutannya pada acara serah terima jabatan Menteri Keuangan di Gedung Kementerian Keuangan, Selasa (9/9/2025).

    Dia juga menyampaikan permohonan maaf usai serah terima jabatan (sertijab) Menkeu di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (9/9/2025). Mengutip pernyataan eks Menkeu Sri Mulyani, dia menyebut gaya berbicaranya seperti koboi.

    “Saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan jadi kalau ngomong, kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboi,” ujar Purbaya.

    Dia mengaku merasa tenang saat berkomentar semasa menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sebab, kata dia, saat itu tidak ada yang memonitor komentarnya.

    Namun, dia terkejut ketika telah menjabat sebagai Menkeu, pernyataannya bisa berdampak luas.

    “Waktu di LPS sih gak ada yang monitor jadi saya tenang, ternyata di keuangan beda Bu, salah ngomong langsung dipelintir sana sini,” tuturnya

  • Percaya Diri Berlebihan Lahirkan Jumawa dan Arogansi

    Percaya Diri Berlebihan Lahirkan Jumawa dan Arogansi

    GELORA.CO -Baru sehari mengenakan jas kebesaran sebagai bendahara negara, Purbaya Yudhi Sadewa langsung menuai sorotan. Ucapannya yang menyebut pertumbuhan ekonomi 6–7 persen akan mampu meredam kritik rakyat dinilai terlalu percaya diri, bahkan berpotensi meremehkan aspirasi publik yang termuat dalam 17+8 tuntutan rakyat.

    Di tengah harapan besar publik pada Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, justru lahirkan kegelisahan. Bukan soal kebijakan fiskal atau langkah strategis, melainkan sikap percaya diri berlebihan yang ia tunjukkan hanya beberapa jam setelah dilantik.

    Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, ikut memberikan pesan bernuansa kritik halus namun mendalam kepada Purbaya. Lewat unggahannya, Lukman mengingatkan bahwa rasa percaya diri memang penting, tetapi jika ditunjukkan berlebihan justru bisa menjerumuskan.

    “Percaya diri itu baik sekali. Ia modal kerja berenergi. Cukuplah ia ada di pikiran dan hati, untuk bekal diri sendiri,” tulis Lukman lewat akun X miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Selasa, 9 September 2025.

    Namun, ia menegaskan, bila keyakinan diri itu diekspresikan terlalu jauh ke publik, maka dampaknya bisa negatif.

    “Namun bila ia diungkapkan, disebarluaskan secara berlebihan, jatuhnya menjadi kejumawaan, pertanda arogan,” imbuhnya.

    Pesan Lukman ini menjadi catatan penting bagi Purbaya yang kini mengemban tugas berat mengelola fiskal negara. Publik berharap, alih-alih mengumbar pernyataan yang berisiko ditafsir meremehkan rakyat, Menkeu baru lebih fokus bekerja nyata menjawab keresahan masyarakat

  • Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Dikabarkan Jabat Menko Polkam Ad Interim

    Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Dikabarkan Jabat Menko Polkam Ad Interim

    GELORA.CO –  Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dikabarkan ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ad interim atau sementara.

    Sjafrie juga dijadwalkan akan bertemu dengan pejabat Kemenko Polkam pada siang ini, Selasa (9/9). Agenda pertemuan Sjafrie itu juga telah diterima awak media.

    Sumber di Kemenko Polkam mengonfirmasi kabar Menhan Sjafrie telah ditunjuk merangkap sebagai Menko Polhukam ad interim. “Info sementara demikian,” ujarnya.

    Berdasarkan undangan yang disebarkan Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Setjen Kemenhan kepada kalangan jurnalis, Sjafrie berencana menemui pejabat Kemenko Polkam siang ini.

    “Dengan hormat kami sampaikan bahwa Menteri Pertahanan RI selaku Menko Polkam ad interim akan bertemu dengan Pejabat Kemenko Polkam,” demikian bunyi undangan yang diterima CNNIndonesia.com.

    Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle kabinet kemarin. Salah satunya adalah jabatan Menko Polkam. Budi Gunawan diberhentikan dari jabatan tersebut.

    Mensesneg Prasetyo Hadi sebelumnya mengatakan Prabowo belum menunjuk pengganti Budi.

    Ia hanya menyebut Prabowo akan menerbitkan Keppres untuk mengisi Menko Polkam sementara alias ad interim.

    “Untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Tunggu nanti diumumkan,” kata Pras di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9).

  • Diwarnai Permainan Keras, Laga Berakhir Tanpa Gol

    Diwarnai Permainan Keras, Laga Berakhir Tanpa Gol

    JAKARTA – Timnas Indonesia menjalani laga kedua FIFA Matchday melawan Lebanon. Dalam laga yang berlangsung sengit, pertandingan berakhir dengan skor imbang 0-0.

    Pertemuan Timnas Indonesia dan Lebanon berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Senin, 8 September 2025, malam WIB. Ditonton pendukung sendiri, Skuad Garuda tampil mendominasi sejak menit awal.

    Pergerakan pemain naturalisasi anyar, Miliano Jonathans, cukup menjadi tekanan bagi tim lawan. Jonathans yang jadi starter langsung menunjukkan kemampuannya dan banyak mendapat momentum menciptakan peluang.

    Pada menit-menit awal, ia membuka peluang lewat serangan balik dengan umpan di sisi kanan. Namun, peluang itu kandas karena dimentahkan pemain Lebanon di kotak penalti.

    Jual-beli serangan antara kedua tim intens terjadi demi mencuri gol lebih dulu. Hingga memasuki menit ke-35, peluang kembali didapat Timnas Indonesia.

    Stefano Lilipaly melepaskan tembakan keras dari sisi kiri, tapi bolanya masih melayang ke atas gawang Lebanon.

    Dua menit berselang, Miliano Jonathans sempat mengirim umpan ke tengah. Meski bisa disambut Mauro Zijlstra, bolanya masih lemah dan belum tepat sasaran.

    Pada babak pertama, Lebanon nyaris tak punya serangan berarti. Hanya beberapa ancaman ringan yang masih bisa diredam barisan pertahanan Indonesia yang digalang Jay Idzes dan Kevin Diks.

    Hingga peluit tanda istirahat berbunyi, tak ada gol tercipta. Indonesia vs Lebanon masih 0-0.

    Lanjut ke babak kedua, baik Timnas Indonesia maupun Lebanon masih tampil ngotot untuk membuka angka lebih dulu. Kali ini Lebanon membuka ancaman dua menit selepas istirahat, melalui sepakan Karim Darwich yang ternyata bisa diredam Emil Audero.

    Pada menit ke-57, dua peluang beruntun didapat Indonesia. Pertama lewat Zijlstra yang gagal menyambut bola dari Dean James di sisi kiri, kemudian bola liarnya berujung tendangan Lilipaly yang masih melayang ke atas gawang Mostafa Matar.

    Patrick Kluivert kemudian mencoba melakukan perubahan dengan menarik Zijlstra, Calvin Verdonk, Stefano Lilipaly, dan Ricky Kambuaya. Mereka digantikan dengan Adrian Wibowo yang akhirnya debut, Eliano Reijnders, Marselino Ferdinan, dan Thom Haye.

    Peluang didapat Indonesia pada menit ke-75. Miliano Jonathans coba melepaskan tembakan dari sisi kiri, tapi bolanya masih melayang ke atas gawang Lebanon.

    Hingga memasuki menit ke-80, Indonesia masih mengurung Lebanon. Sementara lawan cuma menunggu dan melancarkan serangan balik yang selalu dipatahkan Jay Idzes serta Kevin Diks dilini belakang.

    Pada menit ke-86, peluang sempat didapat Ramadhan Sananta yang masuk menggantikan Jonathans. Ia bisa menanduk bola dari umpan lambung Adrian, tapi bolanya masih mengenai pemain Lebanon dan gagal disambar Marselino di tiang dekat.

    Hingga laga tuntas dengan tambahan waktu delapan menit, tak ada gol tercipta. Indonesia vs Lebanon selesai tanpa gol.

  • Babak Baru Sengketa Hotel Sultan, Pontjo Kini Gugat Kabinet Prabowo

    Babak Baru Sengketa Hotel Sultan, Pontjo Kini Gugat Kabinet Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Sengketa pengelolaan lahan Hotel Sultan belum selesai. Perusahaan milik Pontjo Sutowo yakni PT Indobuildco kini menggugat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Diketahui sengketa Hotel Sultan telah terjadi sejak Maret 2023 atau pada era Presiden Joko Widodo. Hingga saat ini sengketa masih berlanjut.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkapkan bahwa gugatan terbaru yang dilayangkan oleh PT Indobuildco kepada pemerintah itu tertuang dalam gugatan perdata Nomor 208/Pdt.G/2025/PN Jkt Pst.

    “Perkembangan terakhir saat ini PT Indobuildco kembali mengajukan Gugatan Perdata Nomor 208/Pdt.G/2025/PN Jakarta Pusat,” jelas Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Senin (8/9/2025).

    Adapun, sejumlah pihak yang digugat oleh PT Indobuildco tersebut di antaranya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Keuangan serta Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Pusat.

    Nusron menjelaskan, saat ini proses gugatan perdata yang dilayangkan oleh PT Indobuildco itu tengah dalam tahap pemeriksaan para saksi.  Tak banyak informasi yang disampaikan oleh Nusron mengenai langkah lanjutan yang akan diambil negara pascagugatan tersebut. Hanya saja, dia memastikan bahwa sengketa Hotel Sultan saat ini telah mendapat perhatian Presiden Prabowo Subianto.

    “Perkembangan gugatan kasus tanah Hotel Sultan antara negara dan korporasi yang menjadi atensi khusus Bapak Presiden RI, ini terdapat gugatan terus menerus melalui PN maupun PTUN oleh PT Indobuildco,” ujarnya.

    Hotel Sultan

    Sebelumnya, Nusron menjelaskan bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) PT Indobuildco atas Hotel Sultan yang tertuang dalam HGB Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora telah berakhir pada 4 Maret 2023 dan 3 April 2023. 

    Dengan demikian, status tanah tersebut otomatis kembali pada HPL Nomor 1 Tahun 1989 atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia c.q. Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan.  

    Untuk diketahui sengkarut Hotel Sultan yang menyeret Pontjo Sutowo masih bergulir. Setelah hampir menginjak 2 tahun dari berakhirnya HGB Hotel Sultan, pemerintah hanya mampu memberikan ultimatum pada Pontjo Sutowo. Namun demikian, hingga saat ini Hotel Sultan masih terus beroperasi. 

    Terakhir, dalam amar putusan perkara No.667/Pdt.G/2023/PN Jkt. Pst yang dilayangkan Pontjo Sutowo, Majelis Hakim memutuskan bahwa perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh perusahaan milik Pontjo Sutowo itu tidak dapat diterima.  

    “Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard),” demikian bunyi putusan perkara tersebut.

    Ultimatum

    Pada Maret 2025, Prabowo Subianto memberi somasi pengosongan Hotel Sultan. Informasi tersebut telah disampaikan Sekretariat Negara (Setneg) selaku pengelola kawasan Gelora Bung Karno (GBK).

    “Sudah ada somasi dari Setneg untuk mengosongkan,” kata Nusron saat ditemui di kantor Kementerian ATR, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

    Lebih lanjut, Nusron memberi sinyal bahwa apabila somasi itu tidak diindahkan maka proses eksekusi bakal dilakukan dalam waktu dekat.

    “Biasanya kalau sudah somasi ya sebentar lagi eksekusi, kalau tidak diindahkan,” tambahnya singkat.

    Sebelumnya, Nusron menjelaskan bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) PT Indobuildco atas Hotel Sultan yang tertuang dalam HGB Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora telah berakhir pada 4 Maret 2023 dan 3 April 2023.  

    Dengan demikian, status tanah tersebut otomatis kembali pada HPL Nomor 1 Tahun 1989 atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia c.q. Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan.   

    Lobby Hotel Sultan

    Untuk diketahui sengkarut Hotel Sultan yang menyeret Pontjo Sutowo masih bergulir. Setelah hampir menginjak 2 tahun dari berakhirnya HGB Hotel Sultan, pemerintah hanya mampu memberikan ultimatum pada Pontjo Sutowo. Namun demikian, hingga saat ini Hotel Sultan masih terus beroperasi. 

    Terbaru, dalam amar putusan perkara No.667/Pdt.G/2023/PN Jkt. Pst yang dilayangkan Pontjo Sutowo, Majelis Hakim memutuskan bahwa perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh perusahaan milik Pontjo Sutowo itu tidak dapat diterima.   

    “Dalam pokok perkara, Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard),” demikian bunyi putusan perkara tersebut.

  • Diungkap Wamenkum, Jokowi Minta Polisi Aktif Bisa Duduki Jabatan Sipil

    Diungkap Wamenkum, Jokowi Minta Polisi Aktif Bisa Duduki Jabatan Sipil

    GELORA.CO – Terungkap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi pernah meminta agar anggota polisi aktif dapat menduduki jabatan sipil. 

    Hal ini disampaikan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej dalam sidang gugatan UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 dengan nomor perkara 114/PUU-XXIII/2025 yang disidangkan Mahkamah Konstitusi (MK), Senin 8 September 2025. 

    Awalnya, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menanyakan terkait alasan polisi menduduki jabatan sipil yang tidak memiliki kaitan langsung dengan kepolisian. 

    “Kalau jabatan di luar kepolisian ada kaitannya kan, masih reasoning (beralasan). Tapi, kalau tidak? Nah, ini bagaimana ini?” kata Guntur. 

    Guntur merujuk pada penjelasan Eddy sebelumnya, yang menyebut bahwa anggota polisi aktif tetap bisa ditugaskan di jabatan sipil sepanjang penugasan tersebut dilakukan oleh Kapolri. 

    “Nah, itu juga menjadi apa (tidak jelas), setidaknya perlu ada lebih penjelasan lagi menyangkut (diperbolehkannya menduduki jabatan sipil) itu,” kata Guntur. 

    Eddy kemudian menjawab bahwa ada beberapa polisi aktif yang menduduki jabatan sipil tidak dilandaskan oleh penugasan Kapolri. 

    Karena ada beberapa instansi yang meminta secara langsung dengan syarat memenuhi profesionalisme, sehingga ada anggota polisi aktif yang menjadi direktur jenderal atau sekretaris jenderal dalam sebuah kementerian dan lembaga. 

    “Saya ingat persis, Yang Mulia, ketika poin ini dibahas dalam ratas di Istana, waktu itu Presiden (ke-7 RI) Joko Widodo meminta untuk ada resiprokal (timbal balik),” kata Eddy. 

    Atas dasar itu juga, kata Eddy, ketentuan Pasal 20 Undang-Undang ASN yang baru memungkinkan aparatur sipil negara menduduki jabatan di kepolisian. 

    “Nah, itu mengapa sampai ada prinsip resiprokal dalam undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan itu ditulis secara ekspresif verbis dalam Pasal 20,” kata Eddy.

    Perkara ini diajukan oleh Syamsul Jahidin yang menggugat Pasal 28 Ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). 

    Alasan mereka menggugat adalah karena saat ini banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan-jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri, di antaranya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala BNN, Wakil Kepala BSSN, dan Kepala BNPT. 

    Para anggota polisi aktif yang menduduki jabatan-jabatan tersebut tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. 

    Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. 

    Pemohon juga menilai, norma pasal tersebut secara substantif menciptakan dwifungsi Polri karena bertindak sebagai keamanan negara dan juga memiliki peran dalam pemerintahan, birokrasi, dan kehidupan sosial masyarakat.

  • Jadi Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar Punya Harta Kekayaan Rp 27,8 Miliar

    Jadi Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar Punya Harta Kekayaan Rp 27,8 Miliar

    GELORA.CO –  Presiden Prabowo Subianto melantik Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Pelantikan Dahnil Anzar Simanjuntak berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

    Harta kekayaan capai Rp 27,8 miliar

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2024 yang dilaporkan pada 30 Desember 2024, Dahnil Anzar memiliki total kekayaan Rp 27,8 miliar atau Rp 27.892.000.000.

    Aset terbesar Dahnil Anzar adalah tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan Rp 10,2 miliar.

    Dia tercatat memiliki 5 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Tangerang Selatan dan Kota Medan, Sumatera Utara.

    Selain itu, dia juga memiliki alat transportasi dan mesin dengan nilai keseluruhan Rp 3,2 miliar.

    Dia tercatat memiliki empat unit mobil, yaitu Toyota Alphard 2.5 G AT, Mini Bus, BMW Mini Bus, dan Toyota Land Cruiser.

    Selain itu, dia memiliki motor, di antaranya Yamaha, Honda, dan Vespa.

    Dahnil Anzar juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 1,4 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp 13 miliar.

    Namun, dia tidak memiliki surat berharga dan harta lainnya.

    Dengan demikian, total harta kekayaan Dahnil Anzar mencapai Rp 27,8 miliar.