Xcloud.id

partai: Demokrat

  • Biden Gigit Jari, RUU Bantuan AS buat Ukraina-Israel Terjegal di Senat

    Biden Gigit Jari, RUU Bantuan AS buat Ukraina-Israel Terjegal di Senat

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Joe Biden sepertinya terpaksa gigit jari setelah Senat Amerika Serikat gagal meloloskan rancangan undang-undang (RUU) pendanaan bantuan untuk konflik termasuk Ukraina dan Israel.

    Senat menggelar pemungutan suara untuk RUU ini pada Rabu (6/12).

    Hasilnya, sebanyak 49 senat mendukung dan 51 yang lain menolak RUU tersebut. Menurut aturan di AS, untuk meloloskan RUU perlu dukungan 100 senat.

    Penolakan ini mayoritas muncul dari anggota senat Partai Republik.

    RUU tersebut akan memberikan sekitar US$50 miliar atau Rp776 triliun untuk Ukraina. Dana ini mencakup bantuan di bidang keamanan, kemanusiaan, dan ekonomi.

    RUU itu juga mengatur bantuan untuk Israel sebagai upaya memerangi Hamas di Gaza sebesar US$14 miliar atau sekitar Rp217 triliun.

    Partai Republik punya pandangan sendiri terkait bantuan AS. Mereka mengklaim lebih penting memperjuangkan kebijakan imigrasi yang lebih ketat dan kontrol terhadap perbatasan selatan.

    Pemimpin Partai Republik di Senat, Mitch McConnell, mengatakan pemungutan suara kali itu untuk menunjukkan bahwa Republik tak main-main dengan komitmen mereka.

    “Pemungutan suara hari ini diperlukan bagi pemimpin Partai Demokrat untuk mengakui bahwa anggota Senat dari Partai Republik bersungguh-sungguh dengan apa yang kami katakan,” kata McConell, dikutip Reuters.

    Dia kemudian berujar,”Kalau begitu mari kita pilih. Dan akhirnya kita mulai memenuhi prioritas keamanan nasional Amerika, termasuk di sini, di dalam negeri.”

    Jika RUU ini lolos di Senat, draf tersebut masih memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasai Partai Republik.

    Anggota Kongres Partai Republik dan Demokrat berdebat selama berbulan-bulan tentang permintaan Presiden AS Joe Biden terkait pendanaan bagi Ukraina dan Israel.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • VIDEO: Biden soal Pilpres AS: Jika Trump Nyapres Lagi, Saya Juga Harus

    VIDEO: Biden soal Pilpres AS: Jika Trump Nyapres Lagi, Saya Juga Harus

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa ia harus mencalonkan di Pemilu AS jika Donald Trump kembali mencalonkan diri.

    Pernyataan Biden muncul ketika para pemilih setia Partai Demokrat menyatakan kekhawatirannya mengenai usia presiden.

    Selama kampanye presiden 2020, Biden sering mengungkit keputusannya untuk mencalonkan diri sebagian disebabkan oleh cara Trump menangani masalah sebagai Presiden.

  • Biden Gigit Jari, RUU Bantuan AS buat Ukraina-Israel Terjegal di Senat

    Joe Biden Bakal Maju Pilpres AS 2024 Jika Donald Trump Nyapres Lagi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Amerika Serikat Joe Biden memastikan akan berlaga di Pilpres 2024 jika lawan politiknya, Donald Trump, juga kembali maju menjadi calon presiden.

    Ia mengaku siap kembali mencalonkan diri lantaran Trump dan Partai Republik berpotensi menimbulkan ancaman bagi Amerika Serikat.

    “Saya kira demikian. Begini, jika dia mencalonkan diri, maka saya juga harus ikut maju pencalonan,” ungkap Joe Biden saat acara galang dana kampanye, seperti diberitakan Reuters pada Selasa (5/12).

    Dalam kesempatan tersebut, Biden juga mengisyaratkan bahwa langkahnya pada Pilpres AS 2024 akan bergantung pada manuver Trump.

    Ia menyatakan siap maju pencalonan lagi jika Trump benar-benar berlaga di Pilpres 2024. Namun, Biden juga mengaku tak yakin akan berlaga jika Trump mundur dari kontestasi pemilu AS tahun depan.

    Presiden ke-46 AS itu lantas menegaskan tujuannya saat ini hanyalah mencegah Trump kembali menjadi pemimpin Amerika Serikat.

    “Jika Trump tidak mencalonkan diri, saya tidak yakin saya akan mencalonkan diri,” ucap Biden. “Kita tidak bisa membiarkan dia menang.”

    Meski demikian, rencana Biden kembali mencalonkan diri pada Pilpres AS 2024 menuai sorotan publik. Joe Biden dinilai sudah terlalu tua karena akan berusia 86 tahun jika menjadi presiden selama dua periode.

    Kekhawatiran itu bahkan sudah dirasakan oleh para pemilih setia Partai Demokrat. Sebab, saat ini Biden sudah menjadi orang tertua yang pernah menjabat Presiden AS.

    Posisi Biden juga semakin sulit, terutama di mata komunitas Arab-Amerika Serikat. Mereka menarik dukungan terhadap Biden lantaran sikapnya yang masih mendukung agresi Israel ke Gaza.

    Sementara itu, Donald Trump sudah menyatakan akan mulai maju lagi dalam kampanye tahap awal Pilpres AS 2024. Presiden ke-45 Amerika Serikat itu bahkan sudah mulai berkampanye sejak awal 2023.

    Trump kemudian rutin melakukan kampanye di banyak titik, mulai dari negara bagian Carolina Selatan sebagai titik pertama yang disambangi.

    Peluang Donald Trump menjadi capres Partai Republik juga kian besar usai pendampingnya saat menjabat, Mike Pence, mundur dari bursa capres dari partai tersebut.

    (frl/dna)

  • Ultimatum Serius Muslim AS soal Agresi Israel Bisa Bikin Biden Pusing

    Ultimatum Serius Muslim AS soal Agresi Israel Bisa Bikin Biden Pusing

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendapat kecaman sekaligus ultimatum serius dari pemimpin Muslim di negara bagian AS atas dukungannya soal agresi militer Israel ke Palestina.

    Ancaman itu disebut-sebut bisa bikin Biden pusing terkait peluangnya maju di pemilihan presiden AS 2024.

    Para pemimpin Muslim tersebut berjanji pada Sabtu (2/12) akan menggalang komunitas mereka untuk menolak terpilihnya kembali Biden sebagai presiden.

    Dilansir dari Al jazeera, kampanye #AbandonBiden mulai digaungkan saat warga Muslim Amerika di Minnesota menuntut Biden menyerukan gencatan senjata sejak 31 Oktober.

    Aksi ini menyebar hingga Michigan, Arizona, Wisconsin, Pennsylvania, dan Florida.

    “Konferensi #AbandonBiden 2024 ini diadakan dengan latar belakang pemilihan presiden tahun 2024 mendatang dan keputusan untuk menarik dukungan kepada Presiden Biden karena keengganannya menyerukan gencatan senjata dan melindungi orang-orang tak berdosa di Palestina dan Israel,”  kata kelompok tersebut.

    Partai Demokrat di Michigan telah memperingatkan Gedung Putih terkait cara Biden menangani perang di Gaza dapat menghilangkan cukup banyak dukungan dari komunitas Arab-Amerika yang mempengaruhi hasil pemilihan presiden 2024, dikutip dari Press TV.

    Presiden dan wakil presiden Amerika Serikat dipilih oleh sekelompok pemilik suara yang sebagian besar dipilih oleh partai politik di negara bagian tersebut.

    “Kami tidak punya dua pilihan. Kami punya banyak pilihan,” kata Jaylani Hussein, direktur Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) cabang Minnesota.

    Pernyataan ini dikeluarkan oleh Hussein saat ditanya mengenai alternatif Biden pada konferensi pers di Dearborn, Michigan.

    Dunia perpolitikan Amerika Serikat didominasi oleh dua partai, yaitu Demokrat dan Republik. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi kandidat independen untuk mencalonkan diri.

    Beberapa kandidat presiden Amerika Serikat menyampaikan penolakan mereka terhadap agresi Israel ke Gaza.

    Cornel West, Mantan profesor Harvard dan filsuf kulit hitam terkemuka yang mencalonkan diri sebagai kandidat independen, menyerukan gencatan senjata di Gaza dan menentang pendudukan Israel di Palestina.

    Jill Stein, yang ikut serta dalam platform Partai Hijau, juga menuntut adanya gencatan senjata di Gaza.

    Namun, sumbangan pihak swasta ke dalam sistem politik Amerika Serikat membuat kandidat independen lebih sedikit mendapatkan sokongan dana. Hal ini berarti kandidat independen akan sulit mengalahkan calon kandidat dari dua partai besar.

    Hingga saat ini, para pejabat Amerika Serikat menolak tekanan untuk menghentikan perang Israel dan Hamas secara permanen.

    Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menegaskan pernyataan Biden bahwa Israel mempunyai hak untuk membela diri.

    Penolakan komunitas Muslim terhadap Biden bukan berarti mereka mengharapkan kembali kepemimpinan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    “Kami tidak mendukung Trump,” ungkap Muslim Amerika.

    Mereka menganggap penolakan suara terhadap Biden merupakan satu-satunya cara mengubah kebijakan negara tersebut.

    Survey yang baru-baru ini diakan menunjukkan bahwa terjadi penurunan drastis dukungan Arab-Amerika dari suara mayoritas menjadi hanya 17 persen.

    Penurunan suara ini berdampak penting di negara-negara bagian, seperti Michigan, di mana Biden memperoleh kemenangan dengan selisih 2,8 poin persentase dan warga Amerika keturunan Arab memperoleh 5 persen suara, menurut Arab American Institute.

    (cpa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Dilaporkan Ketua Demokrat Bojonegoro, Caleg Ini Siap Hadapi

    Dilaporkan Ketua Demokrat Bojonegoro, Caleg Ini Siap Hadapi

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro Munawar Cholil mengaku siap menghadapi laporan hukum yang ditujukan kepadanya atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan itu diajukan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Sukur Priyanto ke Mapolres Bojonegoro.

    “Tidak apa-apa karena itu juga bagian hak dari dia (pelapor),” ujarnya saat ditanya soal sikapnya usai dilaporkan Sukur Priyanto ke Mapolres Bojonegoro, Kamis (16/11/2023).

    Menurut Caleg DPRD Bojonegoro dapil V itu, ia merasa tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan kepada dirinya. Selama ini, kata Cholil, dia hanya mengutarakan kekecewaan dan meminta tanggung jawab kepada Sukur Priyanto atas pergeseran nomor urut di dapil V dalam kontestasi Pileg 2024 DPRD Bojonegoro. Yang awalnya berada di nomor 1 berubah ke nomor 4.

    Dalam mengungkapkan kekecewaan dan meminta tanggung jawab kepada Sukur Priyanto tersebut, dia hanya berargumen tanpa sentimen. Kalau ada argumennya yang menyebut Sukur penipu, kata dia, itu produk media yang memuatnya, dan dia tak pernah berkata hal tersebut. “Saya nggak pernah ngomong tertipu,” tegasnya.

    BACA JUGA:
    Sidang Gugatan Caleg Demokrat Bojonegoro ke Ketua DPC Mulai Digelar

    Diberitakan sebelumnya, Ketua DPC Demokrat Bojonegoro Sukur melaporkan calegnya sendiri, Munawar Cholil ke Polres Bojonegoro, dengan tindak pidana pencemaran nama baik dan UU ITE. Sukur Priyanto diduga dituduh Cholil, telah menipunya Rp100 juta terkait penetapan nomor urut di Dapil V Bojonegoro.

    Sukur Priyanto mengatakan, pelaporan pidana itu dilakukan pihaknya sebagai benteng terakhir untuk melawan Munawar Cholil yang menuduhnya melakukan penipuan dan telah membuat namanya tercemar.

    Sukur sapaannya menandaskan, dirinya tak pernah menipu. Ihwal uang Rp100 juta diberikan Munawar Cholil ke Partai Demokrat, itu uang kontribusi dari caleg untuk partai yang akan digunakan membayar saksi di Dapil V. “Uang tersebut dipegang oleh bendahara dan digunakan untuk kepentingan Partai Demokrat,” ujarnya.

    BACA JUGA:
    Terlapor Dugaan KDRT di Bojonegoro Seorang Oknum PNS dan Korban Tenaga Pengajar

    Dia juga menerangkan, perihal penetapan nomor urut caleg di dapil bukanlah otoritas DPC Partai Demokrat Bojonegoro. Melainkan, otoritas pusat, yakni DPD Partai Demokrat.

    Sebelum sengketa ini masuk ke ranah hukum, lanjut Sukur, pihaknya sudah berusaha mengajak Munawar Cholil menyelesaikannya di internal partai. Pihaknya juga berkenan mengembalikan uang Rp100 juta tersebut. Namun, Munawar Cholil menolak. [lus/beq]

  • Dilaporkan Ketua Demokrat Bojonegoro, Caleg Ini Siap Hadapi

    Sidang Gugatan Caleg Demokrat Bojonegoro ke Ketua DPC Mulai Digelar

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro menggelar sidang pertama gugatan perdata dengan tergugat Ketua DPC Partai Demokrat Bojonegoro, Sukur Priyanto. Sukur Priyanto digugat oleh Caleg DPRD Bojonegoro Munawar Cholil, Rabu (15/11/2023).

    Sidang pertama digelar dengan agenda pembacaan gugatan dan dilanjut mediasi. Mediasi digelar di ruang mediasi Kantor PN Bojonegoro. Hasil mediasi belum ditemukan titik temu antara penggugat dan tergugat. Salah satu yang belum ada kesepakatan yakni, nominal ganti rugi yang dicantumkan dalam gugatan perkara perdata tersebut.

    Sebagaimana petitum gugatan, kata Munawar Cholil, pihaknya meminta ganti rugi senilai Rp1,8 miliar kepada Sukur Priyanto. Namun, Sukur Priyanto tidak menyetujui jumlah nominal ganti rugi yang digugatkan.

    Baca Juga: Peneliti BRIN: Presiden Jokowi Tak Peduli Kekecewaan Publik

    “Tergugat hanya bersedia mengganti biaya-biaya yang telah saya keluarkan untuk pemasangan baliho saja. Nilainya jauh dari Rp1,8 miliar,” ujar Cholil.

    Atas buntunya mediasi perdana ini, Cholil sapaannya meneruskan, mediasi kedua akan digelar lagi Rabu (22/11/2023) mendatang di ruang yang sama. Dia berharap, mediasi kedua pada pekan depan tersebut ada titik temu.

    Sementara itu, Sukur Priyanto mengatakan, pihaknya memang tak berkenan membayar ganti rugi yang dicantumkan dalam petitum gugatan perkara perdata yang membelitnya. Sebab, ganti rugi Rp1,8 miliar tersebut dianggap diluar nalar.

    “(Nominal ganti ruginya) tak masuk akal. Kalau hanya mengganti biaya pemasangan baliho, monggo (penggugat) mengalkulasi. Saya bisa bayar hari ini,” tegas politisi yang juga Wakil Ketua DPRD Bojonegoro itu.

    Baca Juga: Eks Karyawan PT PAL Wadul DPRD Surabaya, Dipaksa Mengundurkan Diri dan Bayar Penalti

    Pria asal Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro ini menandaskan, nominal ganti rugi Rp1,8 miliar yang tak detail kalkulasinya itu sebetulnya bukan tanggung jawabnya.

    Alasannya, gugatan perdata yang muncul dengan nilai ganti rugi fantastis akibat teranulirnya nomor urut dapil V caleg Munawar Cholil dalam kontestasi Pileg 2024 DPRD Bojonegoro tersebut, bukan disebabkan otoritasnya. Melainkan, otoritas DPP Partai Demokrat.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua DPC Partai Demokrat Bojonegoro Sukur Priyanto digugat secara hukum oleh caleg dari partai yang sama. Yakni, Munawar Cholil, senilai Rp1,8 miliar.

    Gugatan hukum perdata itu masuk di PN Bojonegoro Kamis (8/11/2023) lalu dengan nomor perkara 62/Pdt.G/2023/PN Bjn. Adapun, penyebab gugatan hukum perdata itu muncul adalah Munawar Cholil batal mendapat nomor urut satu di dapil 5 untuk pemilu legislatif DPRD Bojonegoro 2024 nanti.

    Baca Juga: PPP dan Nasdem Dukung Penataan Kawasan Kampus Tegalboto Jember

    Sebagai gantinya, Munawar Cholil mendapat nomor urut empat di dapil V dalam pemilu legislatif DPRD Bojonegoro 2024 mendatang. Sedangkan nomor urut satu di dapil V, diisi Didik Trisetyo Purnomo.

    Padahal, Munawar Cholil sudah membayar Rp100 juta ke DPC Partai Demokrat untuk membayar saksi. Juga telah menyiapkan segala hal dan mengeluarkan dana besar untuk keperluan sosialisasi dengan identitas Caleg DPRD Bojonegoro Partai Demokrat dapil 5 nomor urut satu. [lus/ian]

  • Sukur Priyanto Laporkan Caleg Demokrat ke Polres Bojonegoro

    Sukur Priyanto Laporkan Caleg Demokrat ke Polres Bojonegoro

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro Sukur Priyanto melaporkan calon legislatif (caleg) dari partainya di Daerah Pemilihan (Dapil) V nomor urut 4, Munawar Cholil ke Mapolres Bojonegoro, Selasa (14/11/2023).

    Pelaporan itu, menurutnya merupakan benteng terakhir sebagai bentuk perlawanan atas laporan yang dilakukan caleg dari DPC Partai Demokrat, Munawar Cholil sebelumnya. Sukur sebelumnya dilaporkan ke Mahkamah Partai, DPD, dan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN).

    “Sebagai bentuk tanggung jawab moral saya kepada masyarakat, karena saya dilaporkan ke mahkamah partai, DPD, dan statement ke media yang membuat opini terkait tuduhan melakukan penipuan senilai ratusan juta terhadap saudara cholil. Itu tidak pernah saya lakukan,” ujarnya.

    Perbuatan yang tidak pernah dilakukan menurut Sukur adalah soal penipuan yang dituduhkan oleh Munawar Cholil. Karena uang sekitar Rp100 juta itu disampaikan kepada bendahara partai untuk keperluan pembayaran saksi di Dapil V. “Uang tersebut dipegang oleh bendahara, dan digunakan kepentingan partai,” terangnya.

    Atas kasus tersebut, Sukur mengaku sudah berusaha mengundang yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bahkan undangan melalui surat yang disampaikan ke Ketua PAC Ngasem itu dilayangkan sebanyak dua kali. Selain itu, pihaknya juga akan mengembalikan uang tersebut namun tidak mau. “Kita minta nomor rekening yang bersangkutan untuk dikembalikan juga tidak mau,” jelasnya.

    Sukur berharap, seharusnya permasalahan tersebut seharusnya tidak sampai keluar partai. Namun, justru dihembuskan ke publik dan ke aparat penegak hukum (APH). “Sebenarnya, saya membuka ruang untuk diskusi. Kami sebenarnya juga tidak mau ada yang sampai terjerat hukum atas perkara ini,” imbuhnya.

    Dalam laporannya, Sukur Priyanto didampingi penasehat hukum, Agus Susanto Rismanto. Menurut Agus, laporan tersebut merupakan bentuk ultimum remedium, karena sebelumnya sudah dibuka upaya dialog namun buntu. “Karena adanya penggiringan opini di media ini akan berimplikasi terhadap personal pak Sukur, sehingga dilakukan upaya ini,” jelasnya.

    Pria yang akrab disapa Gus Ris tersebut menambahkan, terkait dengan upaya pengembalian uang yang dipermasalahkan oleh Munawar Cholil tersebut sebenarnya akan dilakukan jauh sebelum adanya penetapan DCT. Sebab, saat pengusulan di DCS tersebut sudah diusulkan sebagai caleg DPRD Bojonegoro nomor urut 1 di dapil V.

    “Perubahan nomor urut ini karena keputusan dari DPD maupun DPP. Pak Sukur secara dejure maupun defacto tidak bisa menentukan nomor urut partai karena masih ada pimpinan di atasnya yang memiliki hak mutlak,” jelasnya.

    Gus Ris menegaskan, jika upaya ultimum remedium tersebut tidak dihormati, maka pihaknya minta penegak hukum untuk menindaklanjuti secara seadil-adilnya. Pihaknya melaporkan caleg Partai Demokrat dengan Undang-undang ITE serta Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik.

    Untuk diketahui, saat ini status Munawar Cholil sendiri sekarang masih menjadi pengurus partai sebagai PAC Ngasem. Selain itu, dia juga masih menjadi Caleg DPRD Bojonegoro dengan nomor urut 4 Dapil V. Sementara saat dikonfirmasi terkait laporan yang diajukan Sukur Priyanto tersebut, Kasi Humas Polres Bojonegoro Iptu Supriyanto mengatakan masih melakukan komunikasi dengan Satreskrim Polres Bojonegoro. [lus/kun]

    BACA JUGA: Dana DBHCHT 2023 di Bojonegoro Sisa Rp 4 Miliar

  • Korsel Sebut Kim Jong Un Kerahkan Dukungan untuk Palestina Lawan Israel

    Korsel Sebut Kim Jong Un Kerahkan Dukungan untuk Palestina Lawan Israel

    Jakarta –

    Badan Intelijen Korsel mengungkap Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un melakukan mobilisasi dukungan terhadap Palestina usai perang Hamas vs Israel. Korea Utara juga disebut terlibat jual beli senjata ke kelompok Hamas.

    Dikutip The Korean Herald, Kamis (2/11/2023), dalam audit tahun 2023 oleh Majelis Nasional yang dilakukan Rabu (1/11) waktu setempat, Direktur Badan Intelijen Nasional Kim Kyou-hyun mengatakan kepada anggota parlemen bahwa pemimpin Korea Utara diyakini telah menginstruksikan ‘berbagai dukungan’ untuk Palestina. Dukungan itu disebut untuk mendapatkan keuntungan dari perang yang terjadi.

    Kepala mata-mata Korea Selatan seperti dikutip Rep Yoo Sang-bum, sekretaris eksekutif komite intelijen Majelis, mengatakan kepada anggota parlemen bahwa Korea Utara dapat terlibat dalam perdagangan senjata dengan kelompok militan.

    Di sisi lain, Kepala mata-mata tersebut mengatakan kepada anggota parlemen bahwa Rusia kemungkinan besar menyediakan teknologi yang dapat meningkatkan peluang Korea Utara berhasil meluncurkan satelit mata-mata setelah dua kali gagal pada awal tahun ini.

    Korea Utara juga disebut memasok senjata ke Rusia untuk membantu perang melawan Ukraina, termasuk mengirimkan peluru artileri dan senjata lainnya melalui laut sejak bulan Agustus.

    Disebutkan jumlah artileri yang dikirim Korea Utara ke Rusia diperkirakan cukup untuk dua bulan untuk perang di Ukraina. Korea Utara juga dituding telah mengoperasikan pabriknya di seluruh negeri dengan kapasitas penuh untuk terus menyediakan senjata ke Rusia.

    Kepala mata-mata tersebut mengatakan kepada anggota parlemen bahwa lebih dari 80 persen serangan siber asing terhadap Korea Selatan dilakukan oleh Korea Utara dan Tiongkok. Frekuensi serangan siber yang dilakukan meningkat 32 persen sepanjang tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya.

    Dalam audit yang dilakukan hari Rabu, Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa dan Partai Demokrat Korea sepakat membentuk sebuah komite untuk menyelidiki kekhawatiran keamanan siber seputar Komisi Pemilihan Umum Nasional, yang pemilunya tinggal enam bulan lagi.

    Badan Intelijen Korea melakukan evaluasi keamanan siber bersama dengan Badan Internet dan Keamanan Korea sejak 17 Juli hingga 22 September dan menemukan ada kemungkinan untuk membobol database pemilih terdaftar milik pengawas pemilu nasional, mencetak surat suara tambahan, dan memanipulasi hasilnya.

    (rdh/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • MA Jepang Batalkan Syarat Sterilisasi Bagi Transisi Gender

    MA Jepang Batalkan Syarat Sterilisasi Bagi Transisi Gender

    Jakarta –

    Kewajiban mengangkat organ reproduksi sebagai syarat transisi gender sudah dianggap sebagai diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia oleh beberapa badan internasional, termasuk Pengadilan Eropa untuk Hak Asasi Manusia, Asosiasi Profesional Dunia untuk Kesehatan Transgender dan PBB.

    Namun, sebagian anggota parlemen dan kelompok perempuan mengatakan putusan Mahkamah Agung untuk melarang pasal sterilisasi untuk transisi gender justru akan menimbulkan kebingungan dan melemahkan hak-hak perempuan. MA Jepang pernah membatalkan kasus serupa pada tahun 2019.

    Organisasi HAM internasional, Human Rights Watch, menyambut baik putusan tersebut dan mendesak pemerintah untuk menindaklanjutinya.

    “Pemerintah berkewajiban untuk membuat undang-undang yang selaras dengan konstitusi. Artinya, pemerintah sekarang perlu bertindak cepat menghapus klausul tersebut,” kata Kanae Doi, direktur HRW Jepang . Menurutnya, putusan tersebut “sudah terlambat, tapi tidak ada kata terlambat.”

    Perkara diajukan ke hadapan 15 hakim Mahkamah Agung oleh seseorang yang hanya diidentifikasi sebagai transpuan di bawah usia 50 tahun. Sejauh ini, kuasa hukum penggugat belum mengomentari atau menguatkan putusan yang dijatuhkan dalam sidang tertutup pada Rabu, (25/10), lapor Reuters.

    Konflik ideologi seputar tubuh dan seksualitas

    Hukum Jepang menyatakan bahwa orang yang ingin mengubah kelamin harus melampirkan diagnosa disforia gender dan memenuhi lima persyaratan lain.

    Persyaratan tersebut adalah: berusia minimal 18 tahun; tidak menikah; tidak mempunyai anak di bawah umur; memiliki alat kelamin yang menyerupai lawan jenis, serta tidak memiliki atau telah kehilangan fungsi kelenjar reproduksi secara permanen.

    Meskipun banyak negara telah melarang kewajiban sterilisasi untuk mengubah jenis kelamin secara hukum, hak asasi kaum transgender masih menjadi isu kontroversial di Jepang. Sebuah petisi yang diorganisir oleh tujuh organisasi untuk mendukung kewajiban sterilisasi sejauh ini sudah mengumpulkan lebih dari 20.000 tanda tangan.

    Sepekan silam, organisasi Pelindung Definisi Perempuan, sebuah kelompok konservatif yang mendukung persyaratan operasi bagi transgender, mengajukan petisi terpisah kepada Mahkamah Agung. Mereka menyatakan, pencabutan kewajiban sterilisasi bagi kaum transgender akan “melanggar hak dan martabat perempuan secara signifikan”.

    Bulan lalu, sekelompok anggota parlemen dari partai pemerintah, Demokrat, menegaskan putusan yang membatalkan pasal sterilisasi justru akan menimbulkan kebingungan.

    rzn/hp (rtr,ap)

    (ita/ita)

  • KPK Periksa Bupati Lamongan Yuhronur Efendi

    KPK Periksa Bupati Lamongan Yuhronur Efendi

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Lamongan Yuhronur Efendi. Politikus Partai Demokrat itu diperiksa dalam penyidikan perkara korupsi terkait pengadaan dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan TA 2017 s/d 2019.

    “Hari ini (12/10) bertempat di gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Yuhronur Efendi (Bupati Lamongan, red)” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (12/10/2023).

    Seperti diiberitakan sebelumnya, KPK telah menggeledah sejumlah tempat dan menyita dokumen di Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (DPRDKP) dan Cipta Karya, rumah dinas bupati, juga sejumlah dokumen di beberapa ruangan di lingkungan sekretariat Pemkab Lamongan.

    Bupati Yuhronur menyebut, tujuan KPK untuk mencari dokumen proyek pembangunan gedung 7 milik Pemkab Lamongan periode 2017-2019. Proyek ini menghabiskan dana hingga Rp 151 miliar yang dilakukan pada 2017-2019 atau pada masa pemerintahan Bupati Fadeli. Gedung ini diresmikan pada 10 November 2019.

    BACA JUGA:

    Korupsi Lamongan, KPK Periksa Kepala Dinas Perumahan Rakyat

    “Selain dari Dinas Perkim dan rumah dinas bupati dalam rangka untuk mencari dokumen berkaitan dengan proyek pembangunan gedung Pemda 2017-2019 dan sudah dilaksanakan selama beberapa jam,” kata Yuhronur di Lamongan, Kamis (14/9/2023) lalu. [hen/but]