Xcloud.id

partai: Demokrat

  • Presiden Korsel Veto RUU Penyelidikan Khusus terhadap Istrinya

    Presiden Korsel Veto RUU Penyelidikan Khusus terhadap Istrinya

    Seoul –

    Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol menggunakan hak veto untuk menolak rancangan undang-undang (RUU) yang memungkinkan Majelis Nasional, yang dikuasai oposisi, untuk memerintahkan penyelidikan khusus terhadap istrinya, Kim Keon Hee dalam dugaan keterlibatan manipulasi saham.

    Seperti dilansir The Korea Herald dan The Star, Jumat (5/1/2024), kepala staf kepresidenan Korsel Lee Kwan Sup dalam pernyataannya kepada wartawan menuduh kubu oposisi meloloskan RUU itu secara sepihak, dan menyebut RUU itu bertentangan dengan konstitusi Korsel.

    “Kami menyampaikan penyesalan mendalam atas tindakan sepihak blok oposisi (mengesahkan RUU untuk menyelidiki Ibu Negara-red) tanpa persetujuan bipartisan,” ucap Lee saat berbicara kepada wartawan setempat.

    “Yoon memiliki kewajiban untuk memveto RUU yang bertentangan dengan prinsip konstitusi,” tegasnya.

    Hak veto digunakan Presiden Yoon kurang dari satu jam setelah rapat kabinet luar biasa digelar pada Jumat (5/1) waktu setempat, dengan dipimpin Perdana Menteri (PM) Han Duck Soo, untuk meminta sang Presiden Korsel memveto RUU yang diajukan ke pemerintah pada Kamis (4/1) sore waktu setempat.

    PM Han menyatakan bahwa penasihat khusus yang baru dicalonkan sebagai tindak lanjut pengesahan RUU itu “tidak mungkin menjaga netralitas politik dan melakukan penyelidikan yang adil”.

    Penggunaan hak veto itu dilakukan saat blok oposisi yang dipimpin Partai Demokrat Korea, oposisi utama, sejak lama menyampaikan rasa frustrasi atas lambatnya penyelidikan hukum terhadap dugaan keterlibatan istri Presiden Yoon dalam praktik manipulasi saham sejak satu dekade lalu, di mana pihak-pihak lainnya yang terlibat sudah dijebloskan ke penjara.

    Saksikan juga ‘Kala Ibu Mertua Presiden Korea Selatan Ditangkap Polisi’:

    Partai Demokrat Korea awalnya mengajukan RUU itu pada April 2023 untuk menghindari proses yang lama dan agar bisa dengan cepat menyeret Ibu Negara Korsel ke pengadilan. Kubu oposisi secara sepihak mengesahkan RUU itu pada Desember tahun lalu, dengan 180 anggota parlemen dari kubu oposisi mendukung.

    Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa di Korsel, dan menduduki 112 kursi parlemen, memboikot voting RUU itu di Majelis Nasional atau parlemen Korsel.

    Di bawah RUU itu, kubu oposisi akan diberikan wewenang untuk merekomendasikan sejumlah calon penasihat khusus, dan Presiden Yoon akan memilih salah satu di antara calon itu untuk ditunjuk menjadi penasihat khusus yang akan menyelidiki istrinya sendiri.

    Kubu oposisi meyakini Ibu Negara Korsel menjadi dalang utama dalam praktik manipulasi harga distributor mobil impor Deutsch Motors, yang merupakan low-volume stock. Pengadilan Korsel telah menyatakan mantan Direktur Deutsch Motors Kwon Oh Soo dan sejumlah manajer aset yang mengelola uang Ibu Negara Korsel bersalah atas tindakan kejahatan yang dituduhkan.

    Kantor kepresidenan Korsel, dan Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa, mengecam RUU itu dan menuduh kubu oposisi berupaya memanipulasi opini publik dengan mempermalukan Ibu Negara menjelang pemilu parlemen dalam tiga bulan ke depan.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Wakil Pemimpin Hamas Tewas dalam Serangan Drone Israel

    Wakil Pemimpin Hamas Tewas dalam Serangan Drone Israel

    Anda sedang membaca rangkuman berita utama dari berbagai penjuru dunia dalam 24 jam terakhir.

    Kami mengawali Dunia Hari Ini, edisi Rabu, 3 Januari 2024 dari Lebanon.

    Wakil pemimpin Hamas tewas dalam serangan drone

    Wakil pemimpin Hamas Saleh al-Arouri dikonfirmasi tewas dalam sebuah ledakan di Beirut, Lebanon, dalam dugaan serangan drone Israel.

    Saleh merupakan wakil kepala biro politik Hamas yang sangat terlibat dalam urusan militer kelompok tersebut.

    Militer Israel belum memberikan komentar resmi, namun para menteri dan politisi malah memberikan ucapan selamat kepada militer atas tewasnya anggota Hamas yang paling senior.

    Menurut media pemerintah Lebanon, beberapa orang lainnya juga tewas dalam ledakan di kantor Hamas di Beirut selatan.

    Pesawat Japan Airlines terbakar saat mendarat di Tokyo

    Lima awak Pesawat Coast Guard tewas dalam peristiwa tabrakan dengan pesawat Japan Airlines (JAL).

    Sementara 379 penumpang pesawat Japan Airlines berhasil menyelamatkan diri di bandara Haneda Tokyo.

    Dalam video dan gambar yang beredar di media sosial, terdengar penumpang berteriak di dalam kabin pesawat saat proses evakuasi.

    Api baru padam lebih dari enam jam setelah penumpang dan beberapa awak kabin berhasil dievakuasi.

    Menteri Transportasi Jepang mengatakan penyebab kecelakaan masih belum jelas, sementara polisi dan departemen lain terus melakukan penyelidikan.

    Rusia kembali menyerang Ukraina

    Beberapa kota di Ukraina dihantam tembakan setelah Vladimir Putin berjanji akan membalas serangan terhadap kota Belgorod yang menewaskan 24 warga sipil menjelang Malam Tahun Baru.

    Rusia menyerang ibu kota Ukraina, Kyiv, dan kota-kota lain dengan rudal, hingga menewaskan lima orang dan melukai sedikitnya 92 orang.

    Ia mengatakan Rusia telah meluncurkan sekitar 170 serangan drone dan rudal ke Ukraina sejak 31 Desember.

    Serangan ini terjadi setelah Putin mengumumkan intensifikasi serangan terhadap sasaran militer Ukraina.

    “Rusia akan bertanggung jawab atas setiap nyawa yang direnggutnya,” tulis Zelenskyy di Telegram.

    Pemimpin oposisi Korea Selatan ditikam

    Pemimpin oposisi Korea Selatan, Partai Demokrat, Lee Jae-myung, ditusuk di bagian leher oleh seorang yang menyamar sebagai pendukung saat berkunjung di Busan.

    Juru bicara partai Kwon Chil-seung mengatakan Lee dilarikan ke rumah sakit di Seoul menggunakan helikopter, dan sudah sadar di unit perawatan intensif.

    Serangan tersebut terjadi hanya beberapa minggu sebelum pemilihan parlemen April mendatang, dan menurut Kwon merupakan sebuah “teror politik”.

    Lee berjalan melewati kerumunan jurnalis setelah mengunjungi lokasi bandara baru ketika serangan itu terjadi.

    Pelaku mendekati Lee untuk meminta tanda tangan sambil mengenakan mahkota kertas, lalu tiba-tiba menerjang ke depan dan menyerangnya.

    Sebanyak 22 lokasi di Samarinda banjir

    Hujan yang turun dari Selasa sore hingga malam di 22 lokasi di Samarinda, Kalimantan Timur menyebabkan daerah tersebut terendam banjir.

    Menurut Kepala BPBD Kota Samarinda Suwarso, curah hujan yang mencapai 79,8 milimeter dari pukul 17.00 sampai 19.00 WITA membuat air Sungai Mahakam meluap dan membanjiri daerah sekitarnya.

    “Banjir terjadi akibat luapan Sungai Mahakam dan saluran air yang tidak mampu menampung debit air hujan,” kata Suwarso.

    Selama banjir, terjadi juga kebakaran akibat mesin perahu cepat yang konslet di Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang.

    Ia mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat setempat atas kondisi cuaca ekstrem saat ini.

  • Pemimpin Oposisi Ditikam, Tambah Panjang Daftar Serangan ke Politisi Korsel

    Pemimpin Oposisi Ditikam, Tambah Panjang Daftar Serangan ke Politisi Korsel

    Seoul –

    Insiden penikaman terhadap Lee Jae-myung menambah daftar panjang aksi serangan terhadap politisi Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir.

    Lee Jae-Myung, tokoh oposisi Korsel yang mengalami kekalahan tipis pada Pilpres 2022 lalu, ditikam di bagian leher saat menghadiri sebuah konferensi pers di Busan bagian selatan pada Selasa (02/01) pagi.

    Insiden ini terjadi beberapa bulan sebelum Pemilu 2024 di Korsel.

    Pelaku langsung ditangkap di tempat kejadian.

    Lee menderita luka tikam sepanjang 1 cm dan mendapat pertolongan medis di rumah sakit dalam keadaan sadar, menurut laporan yang diterima BBC. Pihak kepolisian menyebut luka yang dialami Lee tidak mengancam nyawanya.

    Pelaku adalah seorang pria berusia antara 60-an atau 70-an tahun. Dia dikabarkan mendekati Lee untuk minta tanda tangan sebelum tiba-tiba menyerangnya.

    Panjang senjata yang dipegang pelaku adalah sekitar 20 cm atau 30 cm, seperti dilansir Yonhap.

    Video-video penikaman Lee Jae-Myung yang tersebar di media sosial memperlihatkan politisi itu jatuh di antara kerumunan, sementara sebagian orang lain berusaha membekap si pelaku. Banyak foto pasca-kejadian memperlihatkan Lee tergeletak di tanah dengan mata tertutup dan seseorang menekan lehernya dengan sapu tangan untuk menahan pendarahan.

    Kantor berita Yonhap memberitakan Lee diterbangkan ke rumah sakit dengan helikopter.

    Kwon Chil-seung, selaku juru bicara Partai Demokrat Korea Selatan pimpinan Lee, mengatakan tim dokter menduga Lee menderita luka di bagian vena jugularis yang membawa darah dari bagian kepala ke jantung.

    Kwon Chil-seung menambahkan Lee Jae-Myun harus menjalani operasi karena dikhawatirkan akan terjadi pendarahan lebih lanjut.

    “Setelah dipindahkan ke RS Universitas Nasional Seoul, kami berencana untuk melakukan operasi secepatnya. Kami sangat mengutuk penyerangan ini dan bagi kami ini adalah penghancuran demokrasi yang amat nyata,” ujar Kwon.

    Lee Jae-Myung menghadiri sebuah konferensi pers di Busan bagian selatan pada Selasa (02/01) pagi (Reuters)

    Lee, yang kini 59 tahun, menduduki kursi di badan legislatif Korea Selatan. Banyak yang memperkirakan Lee akan maju pada pemilihan umum selanjutnya pada bulan April.

    Kekalahan Lee pada pilpres 2022 sangatlah tipis – hanya berbeda 0,73% jika dibandingkan dengan Presiden Yoon Suk Yeol. Ini adalah pilpres paling alot sepanjang sejarah Korsel. Lee pun sangat diyakini akan kembali maju pada pilpres 2027.

    Baca juga:

    Semenjak kekalahannya, Lee telah didakwa dalam kasus korupsi dan pelanggaran kepercayaan (breach of trust). Jaksa penuntut menuduhnya atas pemberian izin kepada pengembang-pengembang swasta untuk meraup keuntungan secara ilegal dari proyek properti saat masih menjabat sebagai Walikota Seongnam – kota berpenduduk 1 juta orang di Seoul bagian selatan.

    Lee menyangkal segala tuntutan terhadap dirinya dan menganggapnya sarat motif politik.

    Pada September, pengadilan menolak permintaan jaksa penuntut agar Lee ditahan sembari menunggu persidangan. Jaksa penuntut masih menyelidiki Lee atas kasus-kasus korupsi yang menyangkut dirinya selagi masih menjabat.

    Putusan pengadilan ini keluar tiga minggu setelah Lee mogok makan sebagai bentuk protes atas kebijakan domestik dan luar negeri dari Presiden Yoon. Lee sampai dilarikan ke rumah sakit akibat aksi mogok makan ini.

    Bukan pertama kali

    Lee Jae-Myung bukanlah politisi Korsel yang pertama yang diserang secara fisik dengan senjata.

    Kantor berita Reuters mencatat sejarah kekerasan politik dalam beberapa tahun terakhir.

    Pada Maret 2022, Song Young-gil, pendahulu Lee Jae-Myung sebagai pemimpin Partai Demokrat Korsel, diserang saat berkampanye untuk Lee. Pelaku adalah seorang pria lansia yang mengenakan jubah tradisional yang mendekati Song dari belakang dan memukulnya dengan palu.

    Song adalah manajer tim sukses Lee kala itu. Dia harus menjalani operasi dan selamat setelah menderita cedera di bagian kepala. Song pun kembali berkampanye sehari setelah dinyatakan sembuh.

    Baca juga:

    Media setempat mendeskripsikan penyerang Song sebagai seorang aktivis liberal yang memiliki kanal Youtube. Dia dikabarkan meneriakkan slogan-slogan mengkritisi latihan militer bersama antara AS dan Korsel saat menyerang Song.

    Song, yang sudah lama menjadi anggota parlemen, ditangkap pada Desember tahun yang sama dalam skandal bagi-bagi uang untuk pemilu saat itu.

    Pimpinan partai konservatif, Park Geun-hye, yang kemudian menjadi presiden Korsel pada 2013, diserang saat menghadiri kampanye politik. Dia dirawat di rumah sakit selama sembilan hari akibat serangan tersebut (AFP)

    Pada 2015, Duta Besar AS untuk Korsel Mark Lippert butuh 80 jahitan setelah wajahnya disayat dengan pisau buah saat menghadiri sebuah forum diskusi penyatuan Korea di Seoul.

    Lippert butuh lima hari perawatan di rumah sakit dan juga operasi untuk menyembuhkan luka yang menganga selebar 11 cm di bagian kanan wajahnya. Dia juga menderita luka tusuk di pergelangan tangan kirinya yang mengakibatkan kerusakan saraf.

    Serangan ini dilakukan seorang nasionalis Korea yang menyerukan protes atas latihan militer tahunan bersama antara AS dan Korsel.

    Kantor berita milik negara Korea Utara menyebut serangan terhadap Lippert sebagai “hukuman yang pantas” atas latihan-latihan militer. Mereka menjuluki penikaman itu: “pisau keadilan.”

    Tahun 2006, pimpinan partai konservatif Park Geun-hye, yang kemudian menjadi presiden pada 2013, diserang saat menghadiri kampanye politik.

    Park menderita luka sayatan sebesar 11 cm yang membutuhkan 60 jahitan yang membuatnya tidak mampu berbicara secara normal selama berminggu-minggu.

    Media setempat kala itu melaporkan bahwa pelaku dalam pernyataannya kepada pihak polisi merasa frustasi karena harus menjalani hukuman penjara atas kejahatan yang tidak dilakukannya.

    Park Geun-hye adalah putri dari Presiden Park Chung Hee yang tewas dibunuh pada 1979. Dia kemudian dimakzulkan dan dilengserkan pada 2017.

    Penikaman atas Lee Jae-Myung adalah yang terbaru dari sejarah kekerasan politik di Korea Selatan.

    Gubernur Chungcheong, Kim Tae-heum, menyuarakan reaksinya atas serangan pada Selasa (2/1) itu.

    “Terorisme politis seharusnya tidak terjadi,” ujarnya kepada BBC Korea.

    “Kita harus mendirikan mekanisme institusional pencegahan guna menghindari hal seperti ini terjadi lagi pada kemudian hari.”

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kronologi Politikus Korsel Lee Jae Myung Ditikam saat Jumpa Pers

    Kronologi Politikus Korsel Lee Jae Myung Ditikam saat Jumpa Pers

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemimpin oposisi Korea Selatan, Lee Jae Myung, ditikam di leher saat menggelar konferensi pers dalam kunjungannya ke kota pelabuhan Busan pada Selasa (2/1) siang.

    Lee merupakan pemimpin Partai Demokrat Korsel yang saat ini merupakan oposisi pemerintah.

    Menurut siaran kantor berita Korsel, Yonhap, dan beberapa foto yang beredar di media sosial X, Lee terlihat tergeletak di tanah dengan darah berceceran dari leher sebelah kirinya.

    Kejadian bermula saat Lee tengah mengunjungi lokasi pembangunan bandara baru di Pulau Gadeok tenggara Busan.

    Tayangan televisi Korsel menunjukkan Lee yang mengenakan setelan jas hitam dan dalaman kemeja putih formal sedang melakukan sesi tanya jawab dengan sejumlah wartawan usai kunjungannya tersebut.

    Seorang pria tiba-tiba menerjang Lee dan menikam leher sebelah kirinya dengan sebuah benda. Politikus 59 tahun itu pun terlihat langsung roboh ke tanah.

    Orang-orang di sekitar Lee segera mengerubungi sang politikus untuk memberikan pertolongan. Beberapa orang mencoba menekan luka di leher Lee yang masih tergeletak di tanah.

    Dikutip AFP, Lee masih dalam keadaan sadar saat dibawa ke rumah sakit. Meski begitu, beberapa media lokal melaporkan luka yang dialami Lee cukup serius.

    Namun, hingga kini kondisi teranyar sang politikus belum diketahui.

    Lee merupakan politikus ternama Korsel. Ia merupakan mantan calon presiden Korsel yang kalah dari Presiden Yoon Suk Yeol yang saat ini berkuasa dalam pemilu 2022 lalu.

    Lee muda berasal dari keluarga menengah ke bawah. Saat remaja, Lee sempat putus sekolah dan terpaksa bekerja di pabrik industri di Seongnam dengan nama samaran lantaran usianya saat itu masih ilegal untuk bekerja.

    Selama bekerja menjadi buruh pabrik, Lee beberapa kali mengalami kecelakaan kerja pada tangannya. Lantaran tak memiliki uang untuk berobat, cedera pada tangannya itu membuat dia mengalami cacat pada lengannya.

    Lee akhirnya meneruskan sekolahnya hingga masuk universitas dengan bantuan finansial dari beberapa pihak.

    Selama berkarir sebagai politikus hingga pencalonannya sebagai presiden dalam pemilu tahun lalu, Lee dikenal merupakan aktivis pro warga kelas menengah ke bawah. Ia menerapkan filosofi politik ‘Eokgang Buyak’ yang bertujuan menekan praktik penerapan hak istimewa dari kaum berkuasa dan membela segmen masyarakat menengah ke bawah.

    Namun, pencalonannya sebagai presiden pada 2022 lalu dibayang-bayangi dengan sejumlah skandal yang menjeratnya.

    (rds/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Politikus Oposisi Korsel Ditikam di Leher saat Konferensi Pers

    Politikus Oposisi Korsel Ditikam di Leher saat Konferensi Pers

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemimpin oposisi Korea Selatan, Lee Jae Myung, ditikam di leher saat menggelar konferensi pers dalam kunjungannya ke kota pelabuhan Busan pada Selasa (2/1) siang.

    Lee merupakan pemimpin Partai Demokrat Korsel yang saat ini merupakan oposisi pemerintah.

    Kejadian bermula saat Lee tengah mengunjungi lokasi pembangunan bandara baru di Pulau Gadeok tenggara Busan.

    Seorang tak dikenal tiba-tiba menyerang Lee dan menikamnya di leher bagian kiri saat dirinya sedang menggelar sesi tanya jawab bersama wartawan dalam konferensi pers seusai kunjungannya itu.

    Dikutip kantor berita Korsel Yonhap, pelaku langsung ditangkap di lokasi kejadian. Meski begitu, motif hingga identitas pelaku juga belum diketahui.

    Beberapa foto yang beredar di media sosial X memperlihatkan Lee yang mengenakan setelan jas hitam dan kaca mata tergeletak di tanah usai penikaman terjadi.

    Dalam beberapa foto, politikus 59 tahun itu dikerubungi banyak orang yang berusaha menolongnya dengan satu orang terlihat menekan luka di lehernya.

    Korea Herald melaporkan Lee telah menerima perawatan darurat atas luka di lehernya tersebut. Meski begitu, detail kondisi dan tingkat keparahan luka yang dialami Lee belum jelas.

    Namun, beberapa media Korsel melaporkan luka yang dialami Lee cukup serius.

    [Gambas:Twitter]

    (rds/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Dimulainya Penyelidikan Pemakzulan Biden

    Dimulainya Penyelidikan Pemakzulan Biden

    Washington DC –

    House of Representatives atau DPR Amerika Serikat (AS) mengesahkan penyelidikan pemakzulan Presiden AS Joe Biden. DPR AS saat ini didominasi oleh Partai Republik, sementara Biden berasal dari Demokrat.

    Penyelidikan pemakzulan itu didorong oleh kecurigaan terhadap urusan bisnis luar negeri putra Biden, Hunter, yang kontroversial. Partai Demokrat telah mengecam tuduhan itu sebagai tuduhan yang tidak berdasar.

    Dilansir AFP dan Reuters, Kamis (14/12/2023), Demokrat menyebut Republik belum menemukan bukti kesalahan yang dilakukan oleh Biden sehingga membuatnya pantas untuk dimakzulkan. Penyelidikan pemakzulan itu sendiri resmi disahkan melalui pemungutan suara yang digelar oleh DPR AS pada Rabu (13/12) waktu setempat.

    Hasil voting menunjukkan 221 anggota DPR AS mendukung penyelidikan pemakzulan dan 212 anggota lainnya menolak penyelidikan pemakzulan terhadap Biden. Dengan hasil pemungutan suara yang meresmikan penyelidikan pemakzulan, maka DPR AS akan fokus menyelidiki apakah Biden mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari setiap transaksi bisnis luar negeri yang dilakukan putranya.

    Hunter (53) telah menolak untuk memberikan testimoni dalam rapat tertutup DPR AS terkait tuduhan tersebut. Gedung Putih juga menolak penyelidikan pemakzulan itu dan menyebutnya sebagai langkah yang tidak didukung fakta dan bermotif politik.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    Upaya untuk memakzulkan Biden ini dinilai hampir pasti akan gagal. Namun, penyelidikan pemakzulan bisa memberikan masalah bagi Gedung Putih ketilka Biden berupaya untuk mencalonkan diri kembali dalam Pemilu AS 2024.

    Biden sendiri sedang mempersiapkan kemungkinan untuk bertarung ulang melawan Donald Trump yang berasal dari Republik dalam Pemilu tahun depan. Trump menjadi Presiden pertama dalam sejarah AS yang dimakzulkan dua kali oleh DPR, meski akhirnya diselamatkan oleh Senat. Trump juga tengah menghadapi empat persidangan kasus pidana.

    Meski DPR memutuskan untuk memakzulkan Biden, masih ada Senat AS yang harus memutuskan apakah akan menghukumnya atas tuduhan tersebut melalui pemungutan suara yang hasilnya harus menunjukkan dua pertiga Senator menyetujui pemakzulan itu. Hal itu dinilai hampir mustahil terjadi mengingat Senat AS dikuasai oleh Partai Demokrat yang menduduki 51 kursi, melawan Partai Republik yang hanya memegang 49 kursi Senat.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Pemungutan suara oleh DPR AS ini digelar tiga bulan setelah Partai Republik secara informal memulai penyelidikan dan bukan merupakan langkah yang diperlukan untuk mencopot seorang presiden atau pejabat lainnya dari jabatannya. Namun, pengesahan yang diberikan melalui pemungutan suara itu akan bisa memberikan wewenang hukum lebih besar kepada Republik untuk memaksa pemerintahan Biden bekerja sama dan membantu melawan tuduhan dari Demokrat yang menuduh penyelidikan itu tidak memiliki legitimasi.

    Para anggota DPR AS dari Republik menuduh Biden dan keluarganya mengambil keuntungan dari tindakan-tindakan ketika dia menjabat Wakil Presiden AS pada era pemerintahan Presiden Barack Obama tahun 2009 hingga tahun 2017. Para anggota DPR AS dari Republik juga fokus pada usaha bisnis putra Biden di Ukraina dan China selama periode tersebut.

    Mereka mengklaim mendapatkan bukti yang menunjukkan putra Biden membuat klien-kliennya percaya dia bisa memberikan akses ke kantor Wakil Presiden AS. Namun, pihak Republik belum menunjukkan bukti Biden mengambil tindakan resmi untuk membantu bisnis putranya atau mendapatkan keuntungan finansial dari hal itu.

    Biden, dalam pernyataannya, telah mengecam para anggota DPR AS dari Partai Republik yang disebutnya tidak bertindak berdasarkan permintaannya soal prioritas dalam negeri atau memberikan dana darurat untuk Ukraina maupun Israel.

    “Para anggota Partai Republik di DPR tidak bergabung dengan saya. Bukannya melakukan apa pun untuk membantu menjadikan kehidupan warga Amerika lebih baik, mereka malah fokus menyerang saya dengan kebohongan,” tegasnya.

    Upaya pemakzulan Biden sebenarnya telah dimulai sejak September lalu. Saat itu, Biden mengaku tetap santai dengan langkah Partai Republik.

    “Saya bangun setiap hari… tidak fokus pada pemakzulan. Saya punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Saya harus menangani masalah-masalah yang mempengaruhi rakyat Amerika setiap hari,” katanya kepada hadirin di sebuah acara penggalangan dana kampanye, dilansir AFP, Kamis (14/9/2023).

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Menteri-menteri Undur Diri Usai Jepang Diguncang Skandal Korupsi

    Menteri-menteri Undur Diri Usai Jepang Diguncang Skandal Korupsi

    Jakarta –

    Para menteri di Jepang mundur dari jabatannya gara-gara isu korupsi. Padahal isu korupsi ini masih diselidiki alias belum ada putusan inkrah. Menurut Anda, sikap pejabat Jepang itu baik atau buruk untuk diteladani?

    Sebelum beropini, simak dulu berita yang dilansir AFP, Kamis (14/12/2023) ini.

    Kasus heboh di Negeri Matahari Terbit ini menyeret nama besar di pemerintahan yakni Perdana Menteri (PM) Jepang, Fumio Kishida. Fumio adalah politikus dari Partai Demokrat Liberal (LDP).

    Skandal korupsi terbaru ini melibatkan faksi terbesar dalam LDP, yang sebelumnya dipimpin oleh mendiang mantan PM Shinzo Abe sebelum dia tewas dibunuh tahun lalu. Faksi yang sama dipimpin oleh Kishida pada saat ini.

    Laporan harian terkemuka Jepang, Asahi Shimbun, menyebut Kishida diduga gagal mendeklarasikan lebih dari 20 juta Yen dalam tiga tahun hingga tahun 2020 lalu. Kishida, dalam pernyataan yang disampaikan sehari sebelumnya, menyebut dirinya akan menangani tuduhan-tuduhan itu ‘secara langsung’.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    “Saya melakukan upaya-upaya bersemangat dan memimpin LDP untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat,” tegasnya kepada wartawan setempat.

    Lantas apa sih kasus korupsi terbaru yang bikin banyak menteri di Jepang mundur? Memalukan banget kah? Simak halaman selanjutnya:

    Lihat juga Video: Proyek Ambisius Jepang ke Bulan Pakai Roket Bertenaga Kotoran Sapi

    Suap untuk dongkrak penjualan tiket

    Kasus terbaru kali ini mencuat. Ada kasus korupsi mengenai suap sebagai hadiah bagi orang yang berhasil menjual jumlah tiket melampaui target. Tiket yang dijual adalah tiket acar partaii politik.

    Duit suap itu bukan main, yakni sebesar 500 juta Yen atau sekitar Rp 54,7 miliar. Skandal ini menjerat para anggota LDP, partai tempat PM Fumio Kishida berasal. Padahal, LDP telah menguasai pemerintahan Jepang selama beberapa dekade tanpa adanya gangguan.

    Laporan media lokal menyebut jaksa akan mulai menggeledah kantor-kantor dan menginterogasi puluhan anggota parlemen Jepang pada akhir pekan ini.

    Dalam kasus yang sedang diselidiki ini, uang suap diduga diberikan kepada beberapa anggota partai yang mampu melebihi kuota penjualan tiket untuk acara penggalangan dana partai.

    “Jika Anda yakin mampu menjual (tiket), jika Anda bisa menjual lebih dari yang diwajibkan, itu semuanya menjadi pemasukan Anda, jadi mudah dan hebat,” tutur seorang pejabat senior yang pernah bekerja di kantor salah satu anggota parlemen dari LDP saat berbicara kepada televisi lokal ANN.

    Identitas pejabat senior itu dirahasiakan, dengan wajahnya disensor dan suaranya disamarkan.

    Namun pemerintahan PM Fumio Kishida bukannya tanpa cela. Hasil jajak pendapat terbaru terhadap Kishida tercatat sebagai yang terburuk di antara PM Jepang mana pun sejak LDP berkuasa lagi tahun 2012 lalu, dengan adanya kemarahan pemilih terhadap inflasi dan cara pemerintahannya menangani serentetan skandal sebelumnya.

    Kishida yang berusia 66 tahun ini sebenarnya bisa memimpin hingga tahun 2025 mendatang, namun ada spekulasi bahwa dirinya mungkin akan menyerukan digelarnya pemilu lebih awal menjelang pemilihan pemimpin LDP secara internal tahun depan.

    Selanjutnya, daftar menteri-menteri yang mundur gara-gara skandal korupsi tersebut:

    Daftar menteri-menteri yang mundur

    Seperti dilansir AFP, Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno mengonfirmasi dirinya mengundurkan diri dari jabatannya. Berikut adalah daftar menteri-menteri dan pejabat terkemuka yang mundur:

    – Kepala Sekretaris Kabinet, Hirokazu Matsuno
    – Menteri Ekonomi dan Industri, Yasutoshi Nishimura
    – Menteri Dalam Negeri, Junji Suzuki
    – Menteri Pertahanan, Ichiro Miyashita
    – Penasihat khusus PM sekaligus kepala jubir pemerintahan, Michiko Ueno
    – Lima wakil menteri

    Menteri Ekonomi dan Industri, Yasutoshi Nishimura, menilai tengah dikerubungi keraguan publik. Di tengah atmosfer itu, dia menilai langkah mundur lebih baik ketimbang bertahan di jabatannya.

    “Keraguan masyarakat ada di sekitar saya mengenai dana politik, yang menyebabkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Ketika penyelidikan sedang berlangsung, saya pikir saya akan memperbaiki keadaan,” ucap Menteri Ekonomi dan Industri, Nishimura, saat berbicara kepada wartawan setempat.

    Fenomena pejabat mundur gara-gara isu kasus korupsi atau sorotan publik ini agaknya menjadi kekhasan negara-negara maju. Banyak pula menteri dan pejabat di Indonesia yang mundur setelah menjadi tersangka korupsi. Anda punya komentar terhadap cara pejabat Jepang menghadapi kasus seperti itu?

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kemenkum HAM Jatim Ciptakan Pemilu Luber Jurdil pada Warga Binaan

    Kemenkum HAM Jatim Ciptakan Pemilu Luber Jurdil pada Warga Binaan

    Surabaya (beritajatim.com) – Kanwil Kemenkum HAM Jatim berkomitmen menciptakan pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil). Hal itu ditegaskan Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Selasa (11/12/2023).

    Hingga saat ini, di 39 Lapas dan Rutan di Jatim mengalami overkapasitas sebesar 105%. “Dari kapasitas hunian 13.563, saat ini lapas dan rutan di Jatim dihuni 27.875 warga binaan,” ujar Heni.

    Jumlah ini menunjukkan tren penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 113%. Hal ini tak lepas dari reformasi hukum dengan penerapan pidana alternatif dan mengedepankan prinsip restorative justice. “Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari unsur legislatif dalam hal ini Komisi III DPR RI yang terus mengawal semangat reformasi hukum di Indonesia,” puji Heni.

    Fluktuasi jumlah warga binaan ini pun berdampak pada persiapan pelaksanaan pemilu di lapas dan rutan. Pihak Kemenkumham Jatim harus benar-benar memastikan jumlah warga binaan yang masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun calon Daftar Pemilih Khusus (DPK). “Sesuai hasil rapat pleno KPU Jatim pada 27 Juni 2023 lalu, ada 22.891 orang warga binaan yang masuk dalam DPT,” ujar Heni.

    Namun, pada 6 Desember 2023, jumlah DPT menjadi 17.761 DPT. Salah satu faktor utamanya karena jumlah warga binaan di lapas dan rutan sangat dinamis. “Jumlahnya bertambah dan berkurang setiap hari, jadi kami terus melakukan koordinasi dengan KPU setiap bulan untuk melaporkan jumlah warga binaan yang terkini,” urai Heni.

    Hingga saat ini, lanjut Heni, masih ada 10.114 warga binaan yang masuk kategori Calon DPK. Rencananya, status mereka akan ditetapkan sebagai DPT pada H-30 hari pemungutan suara. “Kami sudah siapkan juga Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di lapas dan rutan yang jumlahnya mencapai 102 TPS,” terang Heni.

    Ke depan, Heni menekankan bahwa jajarannya akan terus melakukan koordinasi dengan KPU maupun Bawaslu. Hal ini untuk memastikan warga binaan dapat menyampaikan suaranya. “Tentunya kami akan memperjuangkan hak suara dari setiap warga binaan, hal ini menjadi komitmen kami dalam menciptakan pemilu yang luber jurdil,” tutup Heni.

    Komitmen ini mendapatkan apresiasi dari pimpinan maupun anggota komisi III yang hadir dalam rapat yang digelar di Ballroom Hotel JW Mariott, Surabaya itu. Sebanyak 10 wakil rakyat hadir dalam rapat tersebut. Diantaranya Adies Kadir (Fraksi Golkar), M Nurdin, Arteria Dahlan dan Johan Budi Sapto Wibowo (Fraksi PDIP),
    Didik Mukrianto (Fraksi Demokrat), Wihadi Wiyanto dan Rahmat Muhajirin (Fraksi Gerindra), Jacky Uly (Fraksi Nasdem), Ahmad Baidowi (Fraksi PPP) serta Ahmad Dimyati Natakusumah (Fraksi PKS).

    Wihadi mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi persiapan yang telah dilakukan Kanwil Kemenkumham Jatim dan jajarannya. Dia berharap lapas maupun rutan tidak tertutup selama proses pelaksanaan pemilu. “Kami harap, lapas mau terbuka bagi siapa saja, terutama bagi stakeholder yang berkepentingan selama pemilu, hal ini agar proses pemilu di lapas bisa berlangsung dengan transparan dan jauh dari prasangka,” tuturnya.

    Hal senada juga diungkapkan Rahmat Muhajirin. Dia berharap jajaran Kemenkumham Jatim dapat melanjutkan kerja baik yang telah dilaksanakan untuk menyambut pemilu 2024. “Kami harap lapas maupun rutan terus update tentang data petugas yang akan bertugas selama proses pemungutan suara, baik dari KPU, Bawaslu maupun petugas lapas sendiri,” harap wakil takyat dari dapil Jatim I itu.

    Begitu juga dari Arteria Dahlan yang mengapresiasi akurasi dan lelengkapan data yang dipaparkan. Menurutnya, hal ini akan menjadi faktor penentu kelancaran proses pemilu 2024. “Kami siap mendukung jajaran Kemenkumham Jatim untuk memastikan pelaksanaan pemilu 2024 berlangsung aman dan lancar,” tegasnya. [uci/kun]

    BACA JUGA: Buruan Daftar, Banyuwangi Fasilitasi Permohonan Hak Cipta ke Kemenkumham

  • PM Jepang Akan Pecat Beberapa Menteri karena Tuduhan Gratifikasi

    PM Jepang Akan Pecat Beberapa Menteri karena Tuduhan Gratifikasi

    Tokyo –

    Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida dilaporkan akan memecat beberapa menteri penting yang sedang diselidiki atas dugaan penipuan dan gratifikasi. Ini akan menjadi perombakan kabinet kedua dalam tiga bulan terakhir.

    Seperti dilansir AFP, Senin (11/12/2023), para menteri yang dicopot dari jabatannya, kemungkinan besar diumumkan paling cepat pekan ini, mencakup tangan kanan Kishida, Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno, dan Menteri Ekonomi, Industri dan Perdagangan Yasutoshi Nishimura.

    Menurut laporan Asahi Shimbun, jumlah menteri dan pejabat tinggi yang akan dipecat oleh Kishida mencapai 15 orang, termasuk beberapa wakil menteri dan wakil menteri parlemen.

    Semua pejabat yang dipecat itu tergabung dalam faksi yang sebelumnya dipimpin oleh mendiang PM Shinzo Abe — salah satu dari setidaknya lima kelompok besar yang bersaing untuk mendapatkan pengaruh dan kekuasaan di dalam Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa di Jepang.

    Laporan media lokal Jepang menyebut para jaksa setempat sedang menyelidiki tuduhan yang menyebut faksi tersebut gagal melaporkan dana puluhan ribu dolar yang dikumpulkan melalui penggalangan dana oleh partai.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Satu pejabat tinggi lainnya yang dilaporkan terlibat adalah mantan Menteri Olimpiade Seiko Hashimoto.

    Kishida, pada Senin (11/12) waktu setempat, menolak untuk membahas kemungkinan perombakan kabinet — yang bisa dilakukan setelah sidang parlemen berakhir pada Rabu (13/12) waktu setempat. Namun dia menegaskan dirinya menanggapi dengan serius tuduhan penipuan oleh jajaran menterinya.

    “Saya berpikir untuk mengambil tindakan yang tepat, pada waktu yang tepat, demi pemulihan kepercayaan masyarakat (terhadap pemerintah), dan untuk mencegah penundaan dalam operasi pemerintah,” tutur Kishida kepada wartawan setempat.

    Angka kepuasan kinerja Kishida berada pada level terendah sejak dia menjabat dua tahun lalu, sebagian akibat kegelisahan pemilih terhadap inflasi.

    Kishida yang berusia 66 tahun ini bisa memimpin hingga tahun 2025 mendatang, namun ada spekulasi dia akan mengumumkan digelarnya pemilu lebih awal menjelang pemilihan pemimpin internal LDP tahun depan.

    Laporan media lokal Jiji Press menyebut kubu oposisi dijadwalkan mengajukan mosi tidak percaya kepada parlemen Jepang pada Senin (11/12) malam. Namun mosi tersebut kemungkinan besar tidak akan disetujui.

  • Parlemen Denmark Setujui UU Larangan Bakar Al-Qur’an

    Parlemen Denmark Setujui UU Larangan Bakar Al-Qur’an

    Kopenhagen –

    Parlemen Denmark menyetujui rancangan undang-undang (UU) yang melarang pembakaran Al-Qur’an di tempat-tempat umum. Para pelanggar larangan ini nantinya bisa terancam hukuman denda atau penjara maksimum dua tahun.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Jumat (8/12/2023), UU yang melarang pembakaran kitab suci agama Islam di tempat umum ini resmi diloloskan oleh parlemen Denmark pada Kamis (7/12) waktu setempat, dalam voting yang digelar setelah perdebatan intens selama lima jam.

    Hasil voting menunjukkan 94 anggota parlemen Denmark menyetujui UU tersebut, sedangkan 77 anggota lainnya menolak. Total anggota parlemen Denmark diketahui mencapai 179 orang.

    Lebih lanjut, menurut laporan Al Jazeera, ketentuan dalam UU baru itu melarang ‘perlakuan tidak pantas terhadap tulisan-tulisan yang memiliki kepentingan keagamaan yang signifikan bagi komunitas agama yang diakui’.

    Dalam praktiknya, UU ini melarang membakar, merobek, atau menajiskan teks-teks suci di depan umum atau dalam video yang dimaksudkan untuk disebarluaskan.

    Bagi mereka yang melanggar UU tersebut, akan berisiko dikenai hukuman denda, yang jumlahnya belum disebutkan lebih lanjut, atau hukuman penjara maksimum dua tahun.

    UU larangan pembakaran Al-Qur’an itu akan mulai berlaku secara resmi di Denmark setelah Ratu Margrethe II menandatanganinya secara resmi. Hal ini diperkirakan akan terjadi pada bulan ini juga.

    Lihat juga video ‘Detik-detik Pria Robek dan Bakar Al-Qur’an di Masjid Pusat Stockholm’:

    Denmark dan Swedia dilanda serangkaian aksi protes di depan umum sepanjang tahun ini, ketika para aktivis anti-Islam membakar atau menodai Al-Qur’an yang menuai kemarahan negara-negara mayoritas Muslim di berbagai belahan dunia.

    Aksi protes kontroversial dan provokatif itu menuai tuntutan agar pemerintah Denmark melarang aksi pembakaran Al-Qur’an di wilayahnya.

    Menurut Menteri Kehakiman Peter Hummelgaard, lebih dari 500 aksi protes yang melibatkan pembakaran Al-Qur’an atau bendera tercatat sejak Juli lalu. “Demonstrasi semacam itu bisa merugikan hubungan Denmark dengan negara-negara lainnya, kepentingan kita, dan pada akhirnya keselamatan kita,” sebutnya.

    Denmark berupaya mewujudkan keseimbangan antara kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh konstitusi, termasuk hak untuk mengkritik agama, dan keamanan nasional di tengah kekhawatiran aksi membakar Al-Qur’an akan memicu serangan-serangan kelompok ekstremis.

    Para pengkritik domestik di Denmark, dan Swedia, berargumen bahwa pembatasan apa pun yang diterapkan terhadap hak mengkritik agama, termasuk membakar Al-Qur’an, bisa melemahkan kebebasan liberal yang diperjuangkan keras di negara tersebut.

    “Sejarah akan menghakimi kita dengan keras atas hal ini, dan hal itu memang beralasan. Semuanya tergantung pada apakah pembatasan terhadap kebebasan berpendapat ditentukan oleh kita, atau apakah ditentukan oleh pihak luar,” sebut pemimpin Partai Demokrat Denmark, Inger Stojberg, yang anti-imigran.

    Pemerintahan koalisi sentris Denmark sebelumnya berpendapat bahwa aturan baru ini hanya akan berdampak kecil terhadap kebebasan berpendapat. Ditekankan juga bahwa hak mengkritik agama dengan cara-cara lainnya tetap sah di negara tersebut.

    Sementara itu, Swedia tengah mempertimbangkan cara-cara untuk secara hukum membatasi aksi penodaan Al-Qur’an, namun mengambil pendekatan yang berbeda dengan Denmark. Swedia dilaporkan sedang menganalisis apakah kepolisian harus mempertimbangkan keamanan nasional ketika memeriksa pengajuan izin untuk aksi protes di tempat umum yang melibatkan pembakaran Al-Qur’an.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu