Xcloud.id

partai: Demokrat

  • Puji Dulu, Sentil Kemudian: Gaya Nasdem Jember Hadapi Bupati Hendy

    Puji Dulu, Sentil Kemudian: Gaya Nasdem Jember Hadapi Bupati Hendy

    Jember (beritajatim.com) – Puji dulu, sentil kemudian. Demikian gaya Partai Nasional Demokrat saat menghadapi Bupati Hendy Siswanto, dalam sidang paripurna Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023, di gedung DPRD Jember, Sabtu (30/3/2024) malam.

    David Handoko Seto, legislator Nasdem, menginterupsi jalannya paripurna saat hendak diakhiri. Tepuk tangan terdengar, saat dia memuji capaian 94 penghargaan yang dipaparkan Bupati Hendy dalam Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023. “LKPJ 2023 ini adalah yang terpanjang dan memunculkan semua prestasi,” katanya.

    Namun David tak selesai sampai di sana. Dia mengingatkan perlunya evaluasi terhadap slogan sinergi, kolaborasi, dan akselerasi yang selalu didengungkan Hendy. “Faktanya, semua partai pengusung tidak pernah dilibatkan pada penetapan program-program strategis Pemkab Jember, termasuk penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” katanya.

    Nasdem adalah satu dari lima partai pengusung pasangan Hendy Siswanto – Muhammad Balya Firjaun Barlaman dalam Pilkada 2020.

    Menurut Davi, ada beberapa persoalan yang muncul pada masa pemerintahan Hendy yang bisa menghambat pembangunan. Salah satunya adalah pengangkatan 11 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi fingsional pengadaan barang dan jasa yang dinilainya sangat terlambat. Sementara pelaksanaan pemilihan kepala daerah tinggal beberapa bulan lagi.

    David juga mempertanyakan perlindungan Pemkab Jember terhadap varietas baru kopi robusta Milo Pace yang rusak karena pembabatan. “Hari ini kita kehilangan satu varietas yang baru saja diresmikan beberapa bulan lalu oleh bupati sendiri. Tapi saya melihat Pemkab Jember tidak berbuat apa-apa dalam hal ini,” katanya.

    Pembentukan Forum CSR (Corporate Social Responsibility) oleh Pemkab Jember mengundang kritikan dari David. “Yang ditunjuk sebagai Ketua Forum CSR adalah salah satu direktur badan usaha milik daerah. Apakah ini dibenarkan atau tidak oleh regulasi?” katanya.

    “Selama bupati menjabat, belum pernah ada laporan CSR yang disampaikan dalam forum sidang paripurna: dari mana CSR itu berasal, perusahaan mana saja yang memberikan CSR, dan ke mana saja CSR itu didistribusikan,” kata David.

    David mengingatkan sebagian besar konstituen Bupati Hendy dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman juga konstituen anggota DPRD Jember. “Anehnya, kamus usulan Pokir (Pokok Pikiran) 2024 yang sudah menjadi bagian yang tidak boleh terlewatkan untuk membangun Jember, kurang menyentuh kepentingan langsung masyarakat,” katanya.

    David menyebut, dari ratusan usulan Pokir, tak ada satu pun yang dikhususkan untuk penanganan bencana sebagaimana diusulkan DPRD Jember. Padahal Jember adalah daerah yang berpotensi mengalami bencana rutin.

    “Relawan bencana di Jember adalah yang terbanyak di Jawa Timur. Tapi ketika kami di DPRD Jember tidak bisa membawa aspirasi teman-teman relawan dalam APBD yang dituangkan ke dalam pokir, maka kami pastikan, sekuat apapun BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), tidak akan mampu menangani bencana di Jember dengan cepat,” kata David.

    Tidak masuknya pembiayaan untuk sektor seni budaya melalui Pokir juga mendapat sorotan dari David. “Percuma kita melaksanakan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan), kalau kemudian aspirasi masyarakat yang dilaksanakan itu hanya yang bersifat fisik. Tidak ada pemberdayaan sama sekali,” katanya.

    “Kami berharap semua OPD, terutama OPD teknis dan pelaksana, yang melaksanakan kegiatan aspirasi melalui jalur Pokir tidak mengakali regulasi. Sesungguhnya Pokir itu murni hibah dan di situ ada pemberdayaan masyarakat seperti swakelola. Faktanya kami selalu dibenturkan dengan urusan pelaksana,” kata David.

    Kritik David ini ditimpali Budi Wicaksono, Ketua Komisi C dan juga legislator Partai Nasdem. Dia mengingatkan Bupati Hendy soal keluhan dari para guru ngaji yang belum menerima insentif. “Tolong Bupati membantu pemerataannya. Bupati pada saat kegiatan Jember Bershodaqoh juga minta data kepada kepala desa, mana guru ngaji yang belum memperoleh insentif dan yang sudah mendapatkan,” katanya.

    Sebagai ketua komisi yang membidangi pembangunan infrastruktur, Budi mengakui keberhasilan pembangunan jalan yang dilakukan selama pemerintahan Bupati Hendy. “Namun masih ada warga yang menutup lubang jalan sendiri dengan urunan. Di salah satu desa, ada warga yang urunan Rp 100 ribuan per rumah,” katanya. [wir]

  • Bupati Hendy Dihujani Kritik Pedas Partai Pengusung Saat Paripurna DPRD Jember

    Bupati Hendy Dihujani Kritik Pedas Partai Pengusung Saat Paripurna DPRD Jember

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto dihujani kritik pedas oleh delapan anggota DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang menginterupsi sidang paripurna Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023 sesaat sebelum ditutup oleh Wakil Ketua DPRD Jember Dedy Dwi Setiawan, Sabtu (30/3/2024) malam.

    Siswono, Ketua Komisi B dan legislator Partai Gerakan Indonesia Raya, mengawali interupsi tersebut. “Saya mencoba mengingatkan sebagai partai pengusung. Bupati menyampaikan pidato di tempat yang sama, pada 1 September 2020, terkait sembilan program unggulan yang pada hakikatnya adalah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang disahkan bersama DPRD,” katanya.

    Siswono menagih pelaksanaan janji Hendy yang mencakup pembangunan Jember Outer Ring Road (JORR), transportasi interkonektivitas wilayah, pembangunan dermaga dan peningkatan kelas bandara, optimalisasi JSG (Jember Sport Garden), lingkungan hidup lestari, dan pengelolaan persampahan.

    “Yang paling tragis adalah program pembangunan dermaga dan peningkatan bandara. Jujur, kami sebagai partai pengusung sampai hari ini tidak melihat fakta (perbaikan) itu. Justru kondisi bandara sangat memprihatinkan. Padahal bandara ini bisa memudahkan investor untuk datang ke Jember,” katanya.

    Siswono mendesak Bupati Hendy untuk berfokus pada pemenuhan janji-janji politik yang disampaikan pada saat kampanye dulu. “Mohon maaf, hentikan kegiatan jadi artis di Tiktok, Pak Bupati. Justru itu mengabaikan kepentingan masyarakat banyak pada saat program-program tidak mampu direalisasikan,” katanya.

    Siswono juga mengingatkan peringatan Komisi Pemberantasan Korupsi. “Jangan pernah memaksa penyampaian bansos sebelum pilkada,” katanya.

    Ada kekhawatiran pemberian bansos menjelang pilkada bisa memunculkan persoalan hukum di kemudian hari. “Kami tidak ingin setelah pilkada ada celah hukum bagi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang memaksa pendistribusian bansos,” kata Siswono.

    “Bagaimana pun, Bupati adalah bagian dari kami, Partai Gerindra. Kami tidak ada tendensi apa-apa. Tapi ini riil berdasarkan fakta, ketika realisasi sembilan program sama sekali tidak tersentuh,” kata Siswono.

    David Handoko Seto, legislator Partai Nasional Demokrat yang juga mengusung Hendy saat pemilihan kepala daerah empat tahun lalu, sempat memuji capaian 94 penghargaan yang dipaparkan dalam Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023.

    “LKPJ 2023 ini adalah yang terpanjang dan memunculkan semua prestasi. Namun demikian masih ada yang perlu dievaluasi,” kata David.

    David mengingatkan slogan sinergi, kolaborasi, dan akselerasi yang selalu didengungkan Hendy. “Namun faktanya, semua partai pengusung tidak pernah dilibatkan pada penetapan program-program strategis Pemkab Jember, termasuk penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” katanya.

    Ada beberapa persoalan yang muncul pada masa pemerintahan Hendy yang menurut David bisa menghambat pembangunan. Salah satunya adalah pengangkatan 11 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi fingsional pengadaan barang dan jasa yang dinilainya sangat terlambat. Sementara pelaksanaan pemilihan kepala daerah tinggal beberapa bulan lagi.

    David juga mempertanyakan perlindungan Pemkab Jember terhadap varietas baru kopi robusta Milo Pace yang rusak karena pembabatan. “Hari ini kita kehilangan satu varietas yang baru saja diresmikan beberapa bulan lalu oleh bupati sendiri. Tapi saya melihat Pemkab Jember tidak berbuat apa-apa dalam hal ini,” katanya.

    Pembentukan Forum CSR (Corporate Social Responsibility) oleh Pemkab Jember mengundang kritikan dari David. “Yang ditunjuk sebagai Ketua Forum CSR adalah salah satu direktur badan usaha milik daerah. Apakah ini dibenarkan atau tidak oleh regulasi?” katanya.

    “Selama bupati menjabat, belum pernah ada laporan CSR yang disampaikan dalam forum sidang paripurna: dari mana CSR itu berasal, perusahaan mana saja yang memberikan CSR, dan ke mana saja CSR itu didistribusikan,” kata David.

    David mengingatkan sebagian besar konstituen Bupati Hendy dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman juga konstituen anggota DPRD Jember. “Anehnya, kamus usulan Pokir (Pokok Pikiran) 2024 yang sudah menjadi bagian yang tidak boleh terlewatkan untuk membangun Jember, kurang menyentuh kepentingan langsung masyarakat,” katanya.

    David menyebut, dari ratusan usulan Pokir, tak ada satu pun yang dikhususkan untuk penanganan bencana sebagaimana diusulkan DPRD Jember. Padahal Jember adalah daerah yang berpotensi mengalami bencana rutin.

    “Relawan bencana di Jember adalah yang terbanyak di Jawa Timur. Tapi ketika kami di DPRD Jember tidak bisa membawa aspirasi teman-teman relawan dalam APBD yang dituangkan ke dalam pokir, maka kami pastikan, sekuat apapun BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), tidak akan mampu menangani bencana di Jember dengan cepat,” kata David.

    Tidak masuknya pembiayaan untuk sektor seni budaya melalui Pokir juga mendapat sorotan dari David. “Percuma kita melaksanakan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan), kalau kemudian aspirasi masyarakat yang dilaksanakan itu hanya yang bersifat fisik. Tidak ada pemberdayaan sama sekali,” katanya.

    “Kami berharap semua OPD, terutama OPD teknis dan pelaksana, yang melaksanakan kegiatan aspirasi melalui jalur Pokir tidak mengakali regulasi. Sesungguhnya Pokir itu murni hibah dan di situ ada pemberdayaan masyarakat seperti swakelola. Faktanya kami selalu dibenturkan dengan urusan pelaksana,” kata David.

    Tak kalah keras adalah interupsi dari Nurhasan dari Partai Keadilan Sejahtera, yang juga mengusung Hendy saat pilkada lalu. “Saya bangga dengan 94 prestasi yang diraih Pemkab Jember. Tapi dari 94 prestasi itu, tidak ada satu pun yang terkait peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia),” katanya.

    Nurhasan menyoroti tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan. “Ada 147 kasus pada 2023. Ini sangat luar biasa besar. Anggap saja rata-rata ada 12 kasus per bulan,” katanya.

    Angka kematian ibu dan bayi saat melahirkan ini, menurut Nurhasan, menopang IPM. “Pemerintah pusat menilainya bukan dari prestasi-prestasi. Walau pun sarat prestasi, tapi kalau IPM kita tidak meningkat sebagaimana komitmen yang ditetapkan pemerintah pusat, ya percuma,” katanya.

    Nurhasan berharap indikator IPM bisa dipenuhi Pemkab Jember. “Baik itu gini ratio, bagaimana masa belajar anak, usia penduduk Jember, angka kematian ibu dan anak, ini adalah poin-poin penilaian IPM. Tolong jangan dilupakan. Penilaian keberhasilan kabupaten, kota, dan provinsi bukan ditentukan oleh kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial. Tapi ada faktor-faktor yang harus jadi perhatian serius, yakni IPM,” katanya.

    Nurhasan juga menyampaikan salam dari para kader posyandu untuk Bupati Hendy. “Kalau honor RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) sudah meningkat dari Rp 100 ribu menjadi Rp 300 ribu, kader posyandu sebagai gawang pencegahan kematian ibu dan bayi, honornya masih tetap Rp 100 ribu sampai hari ini. Saya berharap Pemkab Jember memperhatikan nasib mereka. Minimal honornya disamakan dengan RT dan RW,” katanya.

    Ketua Fraksi PDI Perjuangan Edi Cahyo Purnomo tak ketinggalan menginterupsi jalannya sidang untuk mengingatkan pelaksanaan rekomendasi LKPJ tahun-tahun sebelumnya dari DPRD Jember. Ia mencontohkan angka pengangguran.

    “Saya sebagai warga Jember merasa malu, karena ini pernah dideklarasikan dalam pembahasan APBD 2023, bahwa untuk menekan pengangguran pasca pandemi Covid, ada program Jember Berteman. Ini mendapat apresiasi luar biasa. Tapi ternyata pada 2023 sama sekali tidak terlaksana,” kata Edi.

    Edi juga menyentil integrasi penerbitan akta kematian oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data penerima bantuan dari Dinas Sosial. tahun lalu. “Ini seharusnya terintegrasi dengan Dinas Sosial. Tapi masih orang yang sudah meninggal tiga atau empat tahun lalu masuk dalam daftar penerima bantuan,” katanya.

    Edi mengkritik tidak adanya ruang bagi fraksi untuk menyampaikan pandangan umum terhadap nota pengantar LKPJ Bupati. Menurut jadwal, setelah pembacaan nota pengantar, pembahasan LKPJ yang berujung rekomendasi DPRD Jember akan dilakukan dua panitia khusus yang masing-masing beranggotakan 12 orang.

    Edi ingin DPRD Jember mengundang seluruh pemangku kepentingan lintas sektor untuk dimintai pendapat soal pelaksanaan pembangunan setahun kemarin. “Saya berharap dokumen LKPJ 2023 bisa diberikan kepada stakeholder yang diundang. Harapan kami pembahasan tahun ini lebih baik,” katanya.

    Sementara itu, Holil Asyari dari Partai Golkar melihat 94 prestasi Pemkab Jember seakan-akan istimewa. “Tapi kalau memang Jember betul-betul mendapatkan penghargaan yang hebat dari pusat, kenapa kok terjadi penurunan dana transfer dari pusat, sehingga APBD Jember dari tahun ke tahun menurun?” katanya.

    Penurunan dana transfer dari pusat ini, menurut Holil, perlu dikupas lebih jauh dibandingkan sederet penghargaan yang diperoleh Pemkab Jember. “Penghargaan itu sepertinya wah, tapi sebenarnya APBD Jember masih kurang dirasakan masyarakat. Maka perlun kita evaluasi,” katanya.

    Budi Wicaksono, Ketua Komisi C dan legislator Partai Nasdem, mengingatkan Bupati Hendy soal keluhan dari para guru ngaji yang belum menerima insentif. “Tolong Bupati membantu pemerataannya. Bupati pada saat kegiatan Jember Bershodaqoh juga minta data kepada kepala desa, mana guru ngaji yang belum memperoleh insentif dan yang sudah mendapatkan,” katanya.

    Sebagai ketua komisi yang membidangi pembangunan infrastruktur, Budi mengakui pembangunan jalan yang dilakukan selama pemerintahan Bupati Hendy. “Namun masih ada warga yang menutup lubang jalan sendiri dengan urunan. Di salah satu desa, ada warga yang urunan Rp 100 ribuan per rumah,” katanya.

    Kritik semakin keras saat Ardi Pujo Prabowo, legislator Gerindra, bersuara. “Kami ingin mengingatkan kepada Bupati dan Wakil Bupati, sembilan program unggulan yang dituangkan dalam RPJMD berbanding terbalik dengan 94 prestasi yang disampaikan dalam LKPJ 2023,” katanya.

    “Di sini saya mengingatkan program unggulan Wes Wayahe Jember Satu Data. Faktanya, ini belum berjalan dengan baik. Jember Media Center yang jadi rencana juga belum berjalan,” kata Ardi.

    Ardi menyebut ada beberapa program Wes Wayahe SDM Jember Unggul yang tidak dijalankan dan tidak sesuai dengan RPJMD. Berikutnya untuk pelaksanaan program Wes Wayahe Infrastruktur Jember Mantap, ia menyebut ada lima rencana program yang sampai saat ini belum terealisasi sebagaimana disampaikan Siswono.

    “Kami paham kemarin pada masa awal pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terjadi pandemi Covid. Tapi tentunya itu tidak mengurangi marwah pembahasan RPJMD dan itu bisa dilaksanakan,” kata Ardi.

    Ardi mengkritik pelaksanaan program Wes Wayahe Jember Permata Jawa, yang mencakup pembukaan Jember Creative Center, Pembukaan dan pengembangan desa wisata sebagai destinasi pariwisata dan even kebudayaan, pembangunan gedung seni budaya, promosi dan pemasaran budaya, seni dan pariwisata. “Sebagian sudah dilaksanakan, namun yang sebagian lagi masih menjadi program yang entah kapan bisa dilaksanakan,” katanya.

    Kritik Ardi juga ditujukan untuk pelaksanaan program Wes Wayahe Pesantren Berdaya. “Ini sangat memprihatinkan. Program wirausahawan pesantren, koperasi pesantren, festival inovasi dan kepeloporan santri belum sama sekali tersentuh,” katanya.

    “Kami berharap Bupati dan Wakil Bupati dalam membenahi Jember ini betul-betul melaksanakan hasil olah pikir dan program unggulan yang sudah tertuang dalam RPJMD. Kami sadar tahun ini adalah tahun politik. Tapi tentunya langkah-langkah yang diambil harus sesuai dengan RPJMD yang kita tetapkan bersama,” kata Ardi.

    “Kami tidak ingin kita tidak bisa tidur nyaman dan bekerja maksimal karena program-program tidak bisa kita laksanakan. Jadi kami ingatkan kembali program-program yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama bisa dimaksimalkan,” kata Ardi.

    Hujan interupsi penuh kritik tajam ini ditutup Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Achmad Dhafir Syah setengah jam jelang tengah malam. Ia mempertanyakan perbedaan perlakuan terhadap tenaga pendidikan dan kesehatan oleh Pemkab Jember.

    “Hak GTT-PTT (Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap) sudah dipenuhi. Tapi satu yang belum. Selama ini pada 2022, apalagi 2023, janji terkait kesejahteraan tenaga kesehatan kami tagih. Termasuk pengangkatan PPPK (Pegawai Pemerimtah dengan Perjanjian Kerja) tenaga kesehatan yang kemarin sangat minim bahkan nol, mudah-mudahan bisa terobati tahun ini. Sesuai dengan janji kita bersama untuk menyejahterakan tenaga guru dan kesehatan,” kata Dhafir. [wir]

  • Demokrat Jombang Buka Peluang Usung Cabup dari Luar Kader

    Demokrat Jombang Buka Peluang Usung Cabup dari Luar Kader

    Jombang (beritajatim.com) – Partai Demokrat Jombang belum melakukan penjaringan di tingkat internal untuk menentukan siapa yang bakal diusung dalam Pilbup (Pemilihan Bupati) yang digelar November mendatang.

    Meski demikian, Ketua DPC Partai Demokrat Jombang M. Syarif Hidayatullah atau Gus Sentot menegaskan bahwa ketika tidak ada kader internal yang mumpuni, bisa jadi pihaknya mengusung kader eksternal atau dari luar.

    “Kita terbuka saja. Kalau memang di internal tidak ada kader mumpuni, bisa jadi kita usung kader eksternal atau dari luar. Alhamdulillah selama Pilbup Jombang yang didukung demkorat selalu menang,” ujar Gus Sentot saat sahur bersama di Asrama Queen Al Azhar PP (Pondok Pesantren) Darul Ulum Peterongan Jombang Jawa Timur, Minggu (31/3/2024).

    Gus Sentot mengungkapkan bahwa Partai Demokrat masih mengalir. Apalagi saat ini ada keputusan MK (Mahkamah Konstiusi) bahwa anggota dewan yang maju Pilbup harus mundur. Selain itu, lanjutnya, sesuai isntruksi Ketum Partai Demokrat AHY, untuk mempertahankan komitmen KIM (Koalisi Indonesia Maju), setiap daerah harus melihat apakah ada calon dari Partai Gerindra yang di atas Partai Demokrat.

    Oleh sebab itu, saat ini Partai Demokrat melakukan komunikasi intensif dengan Partai Gerindra Jombang. “Sebenarnya kita melakukan komunikasi dengan semua partai. Tapi yang paling intensif dengan Partai Gerindra,” ujarnya.

    Gus Sentot berharap, koalisi yang dibangun demokrat di Jombang, selaras dengan koalisi di tingkat pusat dan provinsi. Yakni KIM (Koalisi Indonesia Maju). Sesai dengan harapan Ketua Umum Partai Demokrat dan Ketua Demokrat Jatim Emil Dardak, agar menciptakan situasi di Jatim yang kondusif dan linear.

    “Isunya seperti itu. Koalisinya linear dengan pusat. Jadi tarungnya lebih enak. Mulai Pilpres, Pilgub hingga Pilbup. Semisal di Jatim Bu Khofifah-Mas Emil didukung Gerindra dan Demokrat, demikian juga di Pilkada (Jombang),” ujar Gus Sentot.

    Partai Demokrat Jombang tidak bisa mengusung Cabup/Cawabup dalam Pilkada 2024. Pasalnya, hasil Pileg (Pemilu Legislatif) 2024, partai berlambang bintang mercy meraup enam kursi. Demokrat kurang empat kursi untuk bisa mengusung calon secara mandiri.

    Capaian fantastis justru ditunjukkan oleh Partai Gerindra Jombang. Partai ini perolehan suara meningkat 100 persen jika dibanding pemilu 2019. Pada pemilu 2019 Partai Gerindra Jombang meraup empat kursi, namun untuk pemilu tahun ini mendapatkan delapan kursi.

    Namun lagi-lagi, partai besutan Prabowo Subianto ini juga belum bisa mengusung cabup secara mandiri. Masih dibutuhkan dua kursi lagi. Sedangkan figur dari Partai Gerindra yang santer adalah Ketua AKD (Asosiasi Kepala Desa) Kabupaten Jombang Warsubi.

    Gambar Kepala Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang ini bertebaran di sejumlah titik strategis. Tentu saja, gambar itu menggunakan identitas Ketua AKD Jombang. Warsubi mengenakan baju batik dan berpeci hitam.

    Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Anwar Sadad membernarkan bahwa saat ini sedang digagas koalisi di Jombang. Karena Partai Gerindra kurang dua kursi untuk bisa mengusung calon sendiri. Sadad hanya berharap Gerindra Jombang menjadi pioner atau kapten dalam koalisi di tingkat lokal itu.

    “Kolisinya tidak harus linear dengan pusat. Semuanya berjalan dinamis. Tidak bisa dipaksakan. Kalau sudah baik dengan Golkar dan Demokrat, itu oke saja. Kalau dinamika lokal tidak mungkin ditempuh ya tidak usah dipaksakan,” ujar Gus Sadad ketika ditemui di tempat yang sama. [suf]

  • Guyub Rukun, Gus Hans Sahur Bareng Sahabat Nahdliyin Jombang

    Guyub Rukun, Gus Hans Sahur Bareng Sahabat Nahdliyin Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Suasana guyub rukun terlihat dalam sahur bareng sahabat nahdliyin yang digelar di Asrama Queen Al Azhar PP (Pondok Pesantren) Darul Ulum Peterongan Jombang Jawa Timur, Minggu (31/3/2024). Sekitar 150 orang hadir dalam acara itu.

    Adalah KH Zahrul Azhar Asumta atau karib disapa Gus Hans bertindak sebagai tuan rumah. Gus Hans membuka acara dengan joke-joke segar. Membeber latar belakang acara serius tapi santai itu. Gus Hans kemudian memperkenalkan salah satu tokoh yang hadir dalam kegiatan itu, Yakni Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Anwar Sadar.

    Nampak pula, Ketua DPC Partai Demokrat Jombang Syarif Hidayatulloh atau Gus Sentot yang juga dari PP Darul Ulum. Dalam sahur bersama itu, seluruh hadirin menikmati sajian yang disuguhkan. Aneka menu terhidang.

    Suasana semakin klop ketika Gus Hans melempar kuis untuk hadirin. Bagi yang beruntung mendapatkan hadiah mulai sarung hingga smartphone. Tentu saja, forum sahur bareng ini semakin dinamis. “Acara ini untuk mencairkan ketegangan setelah Pemilu kemarian,” ujar Gus Hans.

    Kepada seluruh yang hadir, Gus Hans mengungkapkan pentingnya membangun ekonomi bagi umat. “Lima tahun lalu kita juga menggelar acara seperti ini. Mari kita hilangkan sekat-sekat politik. Untuk menuju satu titik, kita butuh banyak warna,” ujar Gus Hans.

    Gus Hans juga mengatakan bahwa sahur bareng tersebut menjadi pintu gerbang rekonsiliasi. Karena roda ekonomi harus tetap berjalan. Sosial kemasyarakat juga harus kembali ke jalan. Tanpa sekat-sekat seperti kemarin. “Mari kembali ke kehidupan nyata,” ujarnya.

    Mereka yang hadir dalam sahur bersama, lanjut Gus Hans, dari berbagai latar belakang politik. Meski semua merupakan aktivis nahdliyin. Ada pendukung capres 01, 02 dan 03. Juga dari beragam partai politik.

    “Saya ingin satu, yakni rekonsiliasi. Karena politik kita adalah politik rekonsiliasi. Lima tahun lalu, pasca Pilgub kita juga menggelar acara serupa. Rumah saya ini saya jadikan rumah rekonsiliasi,” pungkas putra dari KH Asad Umar ini.

    Sahur bersama di Asrama Queen Al Azhar PP (Pondok Pesantren) Darul Ulum Peterongan Jombang

    Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Anwar Sadad mengapresiasi acara sahur bersama yang diinisiasi oleh Gus Hans. Menurutnya, hal itu cara Gus Hans untuk membangun keakraban. “Ini bagian dari gerakan non elektoral politik. Sangat bagus. Karena mengesampingkan aspek formalitas,” katanya.

    Sadad juga mengungkapkan bahwa sahur bersama digelar secara natural. Nah, yang lebih istimewa lagi, acara tersebut tidak digagas oleh orang yang memiliki wewenang kekuasaan. Tapi orang yang memiliki akses dan figur kuat.

    “Tentu ini sangat positif. Kalau dikemas dengan efektif, maka jauh lebih strategis dibanding yang digagas pemerintah. Saya sangat senang. Forum ini dibangun melalui keakraban,” ujar Gus Sadad, panggilan akrab Anwar Sadad. [suf]

  • Hengky Kurniawan Disebut-sebut Jadi Pesaing Mak Rini di Pilbup Blitar 2024

    Hengky Kurniawan Disebut-sebut Jadi Pesaing Mak Rini di Pilbup Blitar 2024

    Blitar (beritajatim.com) – Pilkada Kabupaten Blitar 2024 nampaknya bakal berlangsung lebih ketat. Meski masih beberapa bulan lagi, namun sejumlah nama telah mencuat publik sebagai Calon Bupati Blitar periode 2024-2029.

    Salah satunya adalah Hengky Kurniawan. Mantan Bupati Bandung Barat tersebut disebut bakal maju sebagai Calon Bupati Blitar periode 2024-2029.

    Hengky disebut-sebut bakal menjadi pesaing Mak Rini. Nama Hengky Kurniawan pun kini kian ramai diperbincangkan oleh warga Penataran.

    Meski hingga kini belum ada kejelasan apakah Hengky Kurniawan bakal maju sebagai Calon Bupati Blitar. Namun sosok Hengky dianggap oleh sebagian warga cocok untuk memimpin Bumi Penataran dalam 5 tahun ke depan.

    Suami Sonya Fatmala tersebut dinilai telah teruji karena sebelumnya Hengky pernah menjadi Bupati Bandung Barat. Karir politik Hengky melenting tinggi setelah memenangkan Pilkada Bandung Barat pada 21 September 2018 lalu.

    Artis sekaligus politisi tersebut terpilih sebagai Wakil Bupati Bandung Barat mendampingi Bupati Aa Umbara. Dari Partai Demokrat, setahun kemudian ia meloncat menjadi kader PDIP.

    Hengky naik menjadi Bupati Bandung Barat mulai 7 November 2022 menggantikan Aa Umbara yang kesandung kasus korupsi. Pada Pileg 2024 ini, Hengky maju sebagai caleg DPR RI dapil Jawa Barat 2 namun sayangnya dia kalah oleh komedian Denny Cagur.

    Dalam akun medsosnya Hengky Kurniawan di Instagram pribadinya @hengkykurniawan, sempat mengungkapkan keinginannya maju di Pilkada. Namun belum diketahui Hengky Kurniawan bakal maju di Pilkada mana.

    “Siap maju Pilkada 2024,” tulis Hengky dengan pose tengah memakai baret.

    Hengky pun disebut bakal menjadi pesaing yang berat untuk incumbent Rini Syarifah. Rini Syarifah sendiri jauh-jauh hari telah menyatakan kesiapannya untuk maju kembali sebagai calon Bupati Blitar.

    Bahkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar telah memberikan restu kepada Rini Syarifah atau yang akrab disapa Mak Rini untuk maju kembali sebagai Bupati Blitar periode 2024-2029.

    Langkah Mak Rini maju kembali di Pilbup Blitar 2024 jauh lebih ringan, lantaran partainya yakni PKB telah memenuhi syarat untuk mengusung sendiri Calon Bupati. Pada Pileg 2024 ini, PKB memperoleh 11 kursi legislatif.

    Sehingga PKB bisa saja mencalonkan Mak Rini sebagai Cabup Blitar 2024-2029 tanpa harus koalisi. Posisi Rini Syarifah yang menjabat sebagai Ketua DPC PKB tentu juga lebih menguntungkan.

    Sebagai pemimpin partai, Mak Rini tutup mata bakal maju sebagai Calon Bupati periode 2024-2029 mendatang.

    “Insyaallah saya maju lagi tidak ada alasan untuk tidak maju lagi,” ucap Rini Syarifah.

    Kini patut dinanti apakah keduanya bisa terpilih kembali. Atau justru tergeser oleh pendatang baru.

    Pilbup dan Pilwali 2024 juga dipastikan bakal berjalan lebih menarik. Namun hingga kurang 8 bulan belum ada nama-nama baru yang muncul dan dijagokan maju bersaing dengan petahana. (owi/ted)

  • Didukung JKSN Jatim Gandeng Emil Lagi, Ini Kata Khofifah

    Didukung JKSN Jatim Gandeng Emil Lagi, Ini Kata Khofifah

    Surabaya (beritajatim.com) – Ratusan kiai dan tokoh agama hadir dalam acara Silaturahmi & Konsolidasi Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) di Pondok Pesantren (PP) Amanatul Ummah, Jalan Siwalankerto Utara Surabaya.

    Dalam pertemuan ini, para kiai dan tokoh agama JKSN se-Jawa Timur memberi rekomendasi dukungan kepada Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak untuk kembali melanjutkan memimpin Jawa Timur.

    Dalam konsolidasi yang dihadiri ratusan kiai dari 38 kabupaten/kota, mereka secara kompak mendeklarasikan diri untuk siap memenangkan Khofifah-Emil periode kedua.

    Pengasuh PP Amanatul Ummah, Prof. Dr. K.H. Asep Saifuddin Chalim, M.A yang juga merupakan Ketua Dewan Penasihat JKSN mengatakan, bahwa dengan bertambahnya 1250 pesantren yang tergabung dalam JKSN, kian memperkuat dukungan terhadap Khofifah-Emil.

    Bahkan, JKSN Jatim siap all out baik dari luar maupun dari dalam untuk memenangan Khofifah, yang selama ini diniliai memiliki kontribusi tinggi terhadap dunia pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal.

    “Beliau ini banyak sekali jasanya, tapi saya sampaikan di pendidikan, luar biasa itu di Jawa Timur yang namanya Bosda atau Bosda Madin itu sekolah negeri swasta semuanya sama. Betapa itu menunjukkan kepedulian kepada swasta dan negeri,” tegasnya.

    Menurut tokoh agama yang akrab disapa Kiai Asep ini, Khofifah-Emil perlu untuk dilanjutkan dua periode. “Jadi, perlu sekali untuk dilanjutkan dan orang-orang pada bersyukur beliau tidak menjadi cawapres. Ini karena Jawa Timur sangat membutuhkan Ibu Khofifah, tapi memang bersama-sama dengan Pak Emil. Pak Emil juga sosok yang piawai yang berakhlakul karimah untuk kepribadiannya sangat disenangi kalangan kiai-kiai,” tandasnya.

    Menanggapi Deklarasi JKSN Jatim, Khofifah yang tampak hadir bersama Emil, kompak mengucapkan terima kasih dan bersyukur atas dukungan para kiai di Jawa Timur, yang telah mendeklarasikan dukungan.

    “Alhamdulillah, kami mendapatkan banyak respons positif, dukungan dari sangat banyak elemen. Mudah-mudahan di malam Ramadhan ini, dukungan dari para kiai, santri, dari semua kabupaten/kota se-Jawa Timur semuanya berjalan dengan lancar, makin solid. Dan, mudah-mudahan kami menang seiring dengan ridho Allah,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, sejak Desember lalu selain mengantongi surat rekomendasi dari PAN, Gerindra, Golkar dan Partai Demokrat, sejumlah dukungan dari relawan terus mengalir. [tok/beq]

  • Arum Minta Khofifah Duet dengan Emil di Pilgub Jatim 2024

    Arum Minta Khofifah Duet dengan Emil di Pilgub Jatim 2024

    Surabaya (beritajatim.com) – HM Arum Sabil, Koordinator Barisan Relawan Bunda Khofifah, berharap agar duet Khofifah-Emil Jilid 2 bisa terwujud di Pilgub Jatim 2024.

    “Kami Barisan Bunda Khofifah, salah satu organ relawan berharap agar Khofifah-Emil jilid 2 bisa terwujud di Pilgub Jatim 2024,” kata Arum dalam keterangan tertulisnya kepada media, Selasa (26/3/2024).

    Arum menyebut Khofifah-Emil sosok yang saling melengkapi satu sama lain. Hal itu dibuktikan keduanya saat memimpin Jatim pada periode 2019-2024.

    “Kita sama-sama mengetahui keduanya mempunyai keserasian dalam irama bekerja. Keduanya saling melengkapi satu sama lain, sehingga memberi warna yang positif dalam pembangunan di Semua Sektor di Pemprov Jawa Timur 5 tahun ke belakang ini,” jelasnya.

    Arum yang juga salah satu koordinator relawan Khofifah di wilayah Tapal Kuda berharap ke partai pengusung agar bersama-sama menguatkan pasangan Khofifah-Emil untuk periode kedua memimpin Jatim.

    Arum menyebut jika Khofifah bersama Emil, maka program-program pro kerakyatan akan berlanjut kembali untuk seluruh masyarakat Jatim. “Kita tahu selama 5 tahun ini Khofifah-Emil telah bekerja dengan optimal dengan program-program pro rakyat dan pengentasan kemiskinan di Jatim,” jelasnya.

    “Jika keduanya bersama kembali, Insya Allah 5 tahun ke depan masyarakat Jatim akan sejahtera dengan program pro rakyat cilik dari Khofifah-Emil. Pilpres sudah selesai, saya berharap masyarakat Jawa Timur kembali menyatukan diri dan menguatkan silaturahmi dengan memberikan dukungan penuh kepada Khofifah-Emil untuk memimpin Pemprov Jawa Timur dua periode,” tandas Arum yang juga Ketua Kwarda Pramuka Jatim.

    Diketahui, sejak Desember 2023 lalu Khofifah juga telah mengantongi surat rekomendasi partai, PAN, Gerindra, Golkar dan Partai Demokrat.

    Jika dikonversikan kursi, maka Khofifah telah mengantongi dukungan 52 kursi DPRD Jatim dari empat parpol tersebut. Jumlah itu sudah cukup untuk Khofifah running kembali di Pilgub Jatim 2024, karena syarat mengusung paslon ialah 20 persen kursi DPRD Jatim atau 24 kursi. [tok/suf]

  • Golkar Punya 5 Opsi Koalisi Pilkada Jember

    Golkar Punya 5 Opsi Koalisi Pilkada Jember

    Jember (beritajatim.com) – Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, baru akan dilangsungkan pada November 2024. Namun Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jember sudah memiliki lima opsi koalisi.

    Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Jember Nurdiansyah Rachman mengatakan, pihaknya mengusulkan nama sang ketua Karimullah Dahrujiadi untuk mendapatkan rekomendasi calon bupati dari Dewan Pimpinan Pusat partai tersebut.

    Pengajuan nama Karimullah tak lepas dari keberhasilannya mendongkrak kursi Golkar di DPRD Jember dari dua perwakilan menjadi enam perwakilan pada pemilu kali ini. “Kami sudah melayangkan surat resmi kepada DPP Partai Golkar hari ini, Senin (25/3/2024). Surat itu dilengkapi simulasi opsi koalisi yang bisa ditempuh Partai Golkar,” kata Nurdiansyah.

    Koalisi harus dilakukan, karena kursi Golkar di DPRD Jember tak mencukupi untuk mencalonkan pasangan bupati dan wakil bupati secara mandiri. Dibutuhkan minimal 10 kursi untuk pencalonan mandiri. Berdasarkan hasil Pemilu 2024, hanya Gerindra yang punya 10 kursi di Jalan Kalimantan 86.

    Opsi pertama koalisi adalah melanjutkan koalisi pemilihan presiden bersama Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat yang berarti ada 17 kursi DPRD Jember. Opsi berikutnya adalah koalisi PDI Perjuangan – Golkar yang menguasai 14 kursi.

    Koalisi Gerindra – Golkar yang memiliki 16 kursi juga masuk pertimbangan. Ada pula opsi koalisi gemuk bersama Partai Nasional Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional yang setara dengan 24 kursi DPRD Jember. Alternatif koalisi lainnya adalah Golkar – Partai Nasional Demokrat yang berkekuatan 12 kursi.

    “Sejauh ini kami sudah berkomunikasi dengan sejumlaj pihak, antara lain Bupati Jember Hendy Siswanto, politisi Gerindra Muhammad Fawait, mantan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nanang Handoko Prasetyo, mantan bupati Faida, dan berapa tokoh ulama di Jember,” kata Nurdiansyah.

    Nurdiansyah berharap nantinya rekomendasi resmi partai didasarkan empat hal. “Survei (elektabilitas kandidat), kaderisasi parpol, konsensus elit internal parpol, dan kemampuan finansial,” katanya.

    Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Jember Karimullah Dahrujiadi sebelumnya mengatakan, kesuksesan saat pemilihan presiden dan pemilihan legislatif memotivasi para kader untuk berpartisipasi dan mengambil langkah strategis saat pilkada.

    “Bagaimana caranya sukses pilkada juga bisa kita raih demi kebaikan kesejahteraan masyarakat Jember,” kata Karimullah.

    DPD Partai Golkar Jember akan menengaskan kepada enam caleg terpilih agar bekerja keras memanfaatkan momen Ramadan untuk menyapa konstituen. “Dalam penyapaan itu saya meyakini ada aspirasi dan nformasi yang bisa ditangkap para caleg terpilih,” kata Karimullah. [wir]

  • PPP Pamekasan Gagal Ulang Kejayaan di Pemilu 2024

    PPP Pamekasan Gagal Ulang Kejayaan di Pemilu 2024

    Pamekasan (beritajatim.com) – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan, kembali mendapatkan suara terbanyak pada pelaksanaan Pemilu 2024 di Pamekasan.

    Hal tersebut berdasar data hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Pamekasan, tingkat kabupaten, pada pelaksanaan pesta demokrasi 2024 lalu.

    Berdasar rekapitulasi di tingkat KPU Pamekasan, parpol berlogo Ka’bah mengumpulkan sebanyak 109.518 suara. Sekaligus menjadi parpol peraih suara terbanyak dari 17 parpol lainnya di Pamekasan.

    Perolehan suara PPP hanya didekati Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan meraup sebanyak 89.129 suara parpol, disusul Partai Demokrat sebanyak 77.226 suara, Partai Bulan Bintang (PBB) sebanyak 76.681 suara.

    Perolehan parpol lainnya menyusul Partai Nasdem dengan torehan sebanyak 51.871 suara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan perolehan sebanyak 49.009 suara.

    Selanjutnya disusul Partai Golkar dengan raihan sebanyak 38.277 suara, PDI Perjuangan sebanyak 36.221 suara, Partai Gerindra sebanyak 35.530 suara, Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 29.616 suara, dan Partai Gelora sebanyak 20.626 suara.

    Sisanya diraih beberapa parpol gurem, di antaranya Partai Perindo dengan raihan sebanyak 2.658 suara, Partai Hanura sebanyak 752 suara, PKN sebanyak 730 suara, Partai Ummat sebanyak 651 suara, Partai Buruh sebanyak 188 suara, serta PSI sebanyak 168 suara.

    Perolehan suara yang diperoleh PPP di Pamekasan, sekaligus menasbihkan diri sebagai parpol pemenang Pemilu untuk kesekian kalinya, serta memperpanjang perolehan suara parpol terbanyak dan pemenang pemilu di Pamekasan.

    Perolehan Kursi DPRD Pamekasan

    Perolehan suara terbanyak parpol tidak menjamin pada perolehan kursi di legislatif, hal itu mulai dialami PPP Pamekasan, khususnya pada pelaksanaan Pemilu 2024.

    Bahkan pada pemilu tahun ini, PPP Pamekasan dipastikan gagal merealisasikan target 15 kursi di DPRD Pamekasan. Sebab saat ini, mereka hanya mendelegasikan sekitar 7 kader terbaik untuk berkantor di Gedung Wakil Rakyat di Jl Kabupaten 107 Pamekasan.

    Berdasar rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Pamekasan, beberapa waktu lalu. Terdapat sekitar 7 caleg PPP Pamekasan, yang berhasil melanggeng ke kursi legislatif atau berkurang 5 kursi dari periode sebelumnya.

    Bahkan sebagian besar di antara caleg PPP yang mendapatkan jatah kursi di DPRD Pamekasan, mayoritas merupakan caleg incumbent. Sedangkan kader pendatang baru hanya Ainol Yaqin. [pin]

    Berikut Caleg PPP di DPRD Pamekasan:

    1. Dapil 1 (Pamekasan, Tlanakan); Maskur Rasid: 5.416 suara*
    2. Dapil 2 (Palengaan, Proppo); Anwar Syamsidi: 9.060 suara*
    3. Dapil 3 (Batumarmar, Pasean, Waru); Abd Rasyid Fansori (PPP): 16.163 suara, dan Andy Suparto (PPP): 11.762 suara*
    4. Dapil 4 (Kadur, Pagantenan, Pakong); Ainol Yaqin (PPP): 10.285 suara, dan Halili Yasin: 10.575 suara*
    5. Dapil 5 (Galis, Larangan, Pademawu); Ali Masykur (PPP): 5.368 suara

    [nm/aje]

  • Partai Golkar Buka Pintu Sefraksi dengan PAN di DPRD Jember

    Partai Golkar Buka Pintu Sefraksi dengan PAN di DPRD Jember

    Jember (beritajatim.com) – Partai Golongan Karya membuka pintu bagi Partai Amanat Nasional untuk bergabung dalam satu fraksi di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, periode 2024-2029. PAN adalah satu-satunya partai yang tak bisa membentuk fraksi sendiri di DPRD Jember.

    “Itu bagian dari komunikasi yang tidak saling memberatkan. Harus ada rambu-rambu yang jelas. Kalau tidak ada yang menerima PAN, kami akan membuka koalisi itu,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Jember Karimullah Dahrujiadi, Minggu (24/3/2024).

    Dengan mengantongi 126.617 suara dukungan, Partai Golongan Karya memiliki enam wakil di DPRD Jember. Mereka bisa membentuk satu fraksi tersendiri. Sementara itu, PAN dengan 39.218 suara hanya memiliki satu kursi.

    Tata tertib DPRD Jember mengharuskan anggota legislatif bergabung dalam satu fraksi, baik fraksi tersendiri maupun gabungan. Maka tak ada pilihan lain bagi PAN selain bergabung dengan salah satu dari tujuh fraksi partai di DPRD Jember, yakni Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan.

    Sebelumnya dalam DPRD Jember periode 2009 – 2024, PAN dan Golkar pernah bergabung dalam Fraksi Partai Amanat Nasional Demokrat dan Golkar (Pandekar). “Pembicaraan sudah dijalin secara personal. Nanti biar teman-teman mengkomunikasikan lebih lanjut,” kata Karimullah. [wir]