Xcloud.id

partai: Demokrat

  • Modal 27 Kursi, PKB Usung Kader Internal?

    Modal 27 Kursi, PKB Usung Kader Internal?

    Surabaya (beritajatim.com) – Hanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang bisa mengajukan calon gubernur-calon wakil gubernur (cagub dan cawagub) secara mandiri pada Pemilihan Umum Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Jatim 2024. Pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024, PKB merebut 27 kursi DPRD Jatim. Capaian politik itu lebih dari 20 persen dari total jumlah kursi DPRD Jatim yang mencapai 120 kursi.

    Kursi yang diraih PKB di DPRD Jatim pada Pileg 2024 mengalami kenaikan dibanding raihan Pileg 2019. Hasil ini sekaligus mentasbihkan kembali PKB sebagai partai pemenang di Jatim.

    Posisi kedua ditempati PDIP dan Partai Gerindra yang sama-sama merengkuh 21 kursi. Partai Golkar dengan 15 kursi, Partai Demokrat dengan 11 kursi, Partai NasDem dengan 10 kursi, PAN dengan 5 kursi, PKS dengan 5 kursi, PPP dengan 4 kursi, dan PSI dengan 1 kursi.

    Hasil Pileg 2024 sekali lagi menegaskan tlatah politik Jatim belum mengalami pergeseran politik bersifat ekstrem. Komunitas Islam Tradisional (NU) yang sebagian besar di antaranya menjatuhkan pilihan politiknya kepada PKB di Pileg 2024.

    Partai berpaham Nasionalis seperti PDIP, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Golkar juga mampu mengambil ceruk politik cukup besar di Jatim. Pelapisan politik kekuatan religius (NU) dan nasionalis tetap menjadi warna politik dominan di lanskap politik Jatim.

    Baru setelah itu kekuatan komunitas Islam Modernis, yang secara kultural dan historis dekat dengan PKS dan PAN, jadi kekuatan ketiga di tlatah politik Jatim modern.

    Dari tiga kali kontestasi Pilgub Jatim, satu catatan penting yang muncul adalah dua partai besar di Jatim: PKB dan PDIP belum pernah sekalipun memenangkan pertarungan. Yang terakhir di Pilgub Jatim 2018, PKB dan PDIP berkoalisi dengan mengusung Saifullah Yusuf (mantan Wagub Jatim) dan Puti Guntur Soekarnoputra (cucu Bung Karno).

    Duet politikus dari komunitas religius dan nasionalis itu belum mampu mengungguli pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak yang diusung Partai Demokrat, Partai Golkar, dan sejumlah partai level tengah lainnya.

    Abdul Halim Iskandar

    Informasi yang berkembang sampai hari ini menyebutkan, PKB bakal mengusung kadernya sendiri di Pilgub Jatim 2024. Siapa? Belum jelas dan belum ada keputusan mengenai hal itu. Ketua PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar (kakak kandung Muhaimin Iskandar) yang juga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) berpeluang masuk bursa Pilgub Jatim.

    Menjelang perhelatan Pilgub Jatim 2018, nama Halim Iskandar sempat muncul sebagai bakal cagub. Tapi, dia mengalah dan memberikan jalan kepada Saifullah Yusuf yang memperoleh dukungan politik dari banyak kiai sepuh NU di Poros Lirboyo yang masuk panggung kontestasi.

    Saat itu, Halim Iskandar telah melakukan kerja-kerja politik praktis untuk mengonsolidasi dan mengecek aspirasi yang berkembang di lapisan warga Jatim tentang siapa figur gubernur yang diharapkan. Ketika itu, Halim Iskandar menduduki jabatan Wakil Ketua DPRD Jatim.

    Sebagai politikus yang patuh dan taat dengan fatwa kiai NU, Halim Iskandar ikhlas dan legowo memberi jalan Saifullah Yusuf untuk masuk bursa Pilgub Jatim 2018.

    Catatan penting kedua terkait Pilgub Jatim relevansinya dengan PKB adalah partai ini belum pernah mengusulkan dan mendukung kader tulen yang sedang duduk di struktural partai sebagai kandidat gubernur. Pada Pilgub Jatim 2008, PKB mengusung H Achmady (Bupati Mojokerto).

    Kemudian Pilgub Jatim 2013 menjagokan Khofifah Indar Parawansa, aktivis Muslimat NU yang pernah duduk sebagai elite PKB, dan Pilgub Jatim 2018 mendukung Saifullah Yusuf, aktivis GP Ansor dan mantan Sekjen DPP PKB hasil MLB Yogyakarta 2001.

    Thoriqul Haq alias Cak Thoriq

    Nama Halim Iskandar memiliki kans politik kuat masuk bursa Pilgub Jatim 2024. Hal itu didasarkan pada posisi struktural kepartaian dari Halim Iskandar sebagai orang pertama PKB Jatim, ideologi ke-NU-annya tak diragukan, pengalaman politiknya lengkap, dan senior partai yang dihormati di PKB. Di samping itu, relasi nasabnya dengan Muhaimin Iskandar sebagai orang pertama di PKB.

    Tentu masih ada sejumlah nama kader internal PKB lainnya yang berpotensi masuk bursa Pilgub Jatim 2024, seperti mantan Bupati Lumajang M Thoriqul Haq, mantan Bupati Pamekasan Badrut Tamam, dan tokoh lainnya. Pilgub Jatim 2024 menjadi kesempatan politik bagi PKB untuk mengaktualisasikan strategi politik baru yang berbeda dengan tiga perhelatan pilgub sebelumnya.

    Satu di antaranya adalah mendukung dan mengusung kader struktural partai masuk ajang kontestasi politik ini. Satu pilihan politik yang belum pernah ditempuh dan diambil elite PKB sebelumnya. [air]

  • AHY Beri Restu Wabup Mojokerto Gus Barra Maju Pilkada 2024

    AHY Beri Restu Wabup Mojokerto Gus Barra Maju Pilkada 2024

    Mojokerto (beritajatim.com) – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendukung Muhammad Al Barra sebagai Calon Bupati Mojokerto pada Pemilihan Bupati (Pilbup) mendatang.

    Ketua umum partai berlambang mercy ini disebut-sebut sudah memberi restu atas rekomendasi tersebut.

    Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak saat konsolidasi dan menyatakan dukungan Partai Demokrat di kampus Abdul Chalim, Desa Bendunganjati, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Rabu (3/4/2024) malam.

    Mantan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur menegaskan jika kehadirannya bersama kader partai saat ini membawa restu Ketua Umum AHY. Konsolidasi yang sudah dilakukan secara intensif, baik di internal maupun eksternal partai, Partai Demokrat menyatakan dukungan kepada Gus Barra (sapaan akrab Muhammad Al Barra).

    “Yang sudah kami terbitan adalah surat dari DPD kepada DPP mengusulkan Gus Barra sebagai Calon Bupati Mojokerto. Surat itu kami kirim hasil konsultasi langsung secara lisan antara sama dengan Ketua Umum (AHY). Beberapa kami komunikasi bahwa Ketua Umum memberikan restunya, tinggal proses,” ungkapnya.

    Ketua DPD Demokrat Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak saat konsolidasi dan menyatakan dukungan Partai Demokrat di kampus Abdul Chalim, Desa Bendunganjati, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. [Foto : Misti/beritajatim.com]Karena, masih kata Emil, rekomendasi merupakan satu paket dengan Calon Wakil Bupati. Pihaknya berharap bisa membangun sebuah titik temu dari seluruh Calon anggota partai koalisi untuk mengusung Muhammad Al Barra sebagai Calon Bupati Mojokerto 2024-2029.

    “Dan sekali lagi, ini adalah iktiar penuh dengan kerendahan hati bahwa kita memandang Gus Barra memiliki kapasitas, memiliki karakter. Tidak bisa kita pungkiri juga, kehadian Kyai Asep ini mungkin sangat penting. Kemudian kita ingin membangun Mojokerto untuk lebih baik,” katanya.

    Emil menjelaskan, jika Partai Demokrat juga mengusung pasangan calon (paslon) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Emil mengapresiasi semua yang telah dilakukan dan dengan segala ketulusan, Partai Demokrat mengusung Muhammad Al Barra. Emil berharap semoga mendapatkan restu dan dukungan dari masyarakat.

    “Kita siap berjuang sepenuh hati dan sekuat tenaga untuk mewujudkan kepemimpinan Kabupaten Mojokerto 2025-2030 di bawah kepemimpinan, insya Allah, Bupati Muhammad Albarraa. Kami juga menyampaikan bahwa insya Allah Gus Barra akan berikhtiar mencalonkan sebagai Bupati Mojokerto,” tegasnya.

    Emil memastikan, jika dukungan pada perhelatan Pilbup 2024 mendatang juga bakal mengalir dari sejumlah partai politik (parpol) lainnya. Hal itu tak lepas dari hasil konsolidasi dan restu yang juga diberikan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto saat melangsungkan pertemuan di kediamannya sebelumnya.

    “Dan pak Prabowo merestui dan memberikan dukungannya untuk mengusung Gus Barra. Saya menyaksikan itu,” pungkasnya.

    “Terima kasih Mojokerto dapat perhatian khusus dari DPD Jawa Timur, insya Allah pada Pilkada ini kita akan berjuang bersama menjadikan pemenangan pada pemilihan bupati 2024. Kami tidak main main, kami akan totalitas dan kami meyakini insya Allah kami adalah pemenangnya,” papar Muhammad Al Barra.

    Pria yang menjabat sebagai Wabup Mojokerto ini mengaku, sudah mengantongi rekomendasi dari sejumlah parpol. Namun ia masih mencari calon pasangan yang akan mendampingi dalam Pilkada 2024 mendatang sesuai dengan kreteria yang diinginkan partai.

    “Banyak (kantongi rekom). Iya, insya Allah (rekom dari partai besar). Pasti akan mencari pasangan yang bisa mengangkat elektroral. Nanti di cari (wakil), pasti adalah kalau sudah waktunya pasti akan sampaikan. Sampai saat ini, masih banyak (kreteria). Ada perempuan, ada laki-laki,” urainya.

    Namun menurutnya semuanya masih dilakukan pertimbangan terkait keseriusannya untuk mendampinginya menjadi pasangan calon Bupati Mojokerto dan Wakil Bupati Mojokerto. Serta serius dalam memenangkan Pilkada Mojokerto 2024 pada akhir tahun 2024 mendatang.

    “Kalau sama-sama serius (digandeng). Kalau bisa (rekom parpol). Kita kan tidak bisa memastikan, kalau bisa (rekom semua parpol). Harapannya, kalau sekedar lolos. Sudah, iya (incar rekom parpol lain),” pungkasnya.

    Selain Partai Demokrat, Gus Barra sudah menantongi rekomendasi dari Partai Amanat Nasional (PAN). Rekomendasi diserahkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Jawa Timur, Ahmad Rizki Sadig kepada Gus Barra di Kantor DPW PAN Jatim di Surabaya pada, Selasa (26/12/2023) lalu.

    Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menjadi parpol yang ketiga yang memberikan dukungan maju sebagai Calon Bupati (Cabup) Mojokerto pada Pilkada 2024 nanti. Rekomendasi Partai Hanura ini diberikan kepada Gus Barra oleh Ketua Dewan Pimpina Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Mojokerto, Syaichu Subhan.

    Turut hadir dalam konsolidasi dan dukungan Partai Demokrat di kampus Abdul Chalim, Desa Bendunganjati, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto serta Prof. Dr. KH Asep Saifuddin Chalim, MA, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Amanatul Ummah Surabaya dan Pacet Mojokerto yang tak lain ayahanda Gus Barra. [tin/ted]

  • Buka Bersama dengan Bupati Jember, Ini Respons Partai Koalisi

    Buka Bersama dengan Bupati Jember, Ini Respons Partai Koalisi

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto menggelar acara buka puasa bersama pimpinan 18 partai politik di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (3/4/2024). Koalisi partai pendukung tak mau berspekulasi acara tersebut merupakan bagian dari pendekatan politik sebelum pemilihan kepala daerah.

    “Kami tidak mengira-ngira seperti itu, karena pada Ramadan ini, keutamaan-keutamaan ibadah, baik yang diwajibkan maupun sunnah, di antaranya silaturahim adalah ibadah yang sangat penting. Ini bagian dari bersyukur, Jember kondusif,” kata Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Jember Sudiyanto.

    Sudiyanto justru bersyukur bupati menggelar acara buka puasa bersama itu. “Alhamdulillah, persoalan politik adalah persoalan politik. Tapi tali silaturahim harus tetap terjaga, karena memang kunci sukses pembangunan masyarakat di Jember di antaranya kualitas silaturahim di antara pemimpin,” katanya.

    PKS berkomitmen mengutamakan kepentingan masyarakat. “Perbedaan pilihan menjadikan masyarakat lebih dewasa. Komitmen menjaga Pilkada 2024 agar kondusif adalah bagian dari komitmen PKS,” kata Sudiyanto.

    Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Jember Marsuki Abdul Ghafur melihat buka puasa bersama ini sebagai bagian dari melanjutkan tradisi tahunan. “Memang situasi Jember dalam pemilu kondusif, tidak ada persoalan apapun. Kalau ada riak-riak sedikit wajar. Pak Bupati sudah menyampaikan istilahnya tutup buku, buka lembaran baru pilkada ke depan,” katanya.

    “Kami sebagai partai politik pengusung pada Pilkada 2020 akan mengawal masa pemerintahan bupati sampai selesai tahun ini. Kapan hari partai pengusung sudah bertemu. Kami berkumpul belum ada statement, tapi komitmen kami mengawal bupati 2020 – 2024. Persoalan ke depan itu tergantung masing-masing partai,” kata Marsuki.

    Soal pertemuan Koalisi Kebersamaan yang terdiri atas PPP, Nasdem, dan PKS beberapa hari sebelum acara buka puasa bersama di pendapa, Marsuki menilainya sebagai sesuatu hal biasa. “Kita kan sampai saat ini belum (melangkah jauh). Pak Bupati sendiri belum melangkah. Ini mungkin baru awal bertemu dalam acara buka bersama. Mungkin setelah hari raya baru akan ada komunikasi,” katanya.

    Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Jember Try Sandi Apriana memandang acara buka puasa bersama di pendapa setelah pemilu presiden dan legislatif selesai sangat penting. “Ini momen lima tahun sekali. Partai-partai politik bertarung ya hanya lima tahun sekali. Pak Bupati bagus sekali mengundang semua partai politik, meski ada yang belum bisa hadir karena kepentingan masing-masing,” katanya.

    Menurut Sandi, buka puasa bersama di pendapa adalah rekonsiliasi. “Pemilu 2024 hanya kompetisi. Tak perlu ada yang sakit hati. Kalau misalkan ada persoalan ya selesaikan dengan baik. Jangan sampai ada kerusuhan yang membuat ekonomi menurun,” katanya. [wir]

  • Bupati Hendy Ajak Bukber di Pendapa Jember, Ketua dan Sekretaris Gerindra Absen

    Bupati Hendy Ajak Bukber di Pendapa Jember, Ketua dan Sekretaris Gerindra Absen

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto mengajak pimpinan 18 partai politik untuk berbuka puasa bersama di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (3/4/2024). Dari lima partai koalisi pendukung, hanya ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya yang absen.

    Dalam acara buka puasa bersama yang juga dihadiri Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah itu, petinggi empat partai koalisi pendukung pemerintah daerah saat ini kompak berbuka dan berfoto bareng dalam satu meja.

    Selain Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Sudiyanto, ada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Marsuki Abdul Ghafur, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Try Sandi Apriana, dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Abu Yazid Merdeka.

    Hendy menyebut acara tersebut bukan bagian dari pendekatan kepada partai jelang pemilihan kepala daerah. Ia hanya ingin berterima kasih kepada partai-partai peserta pemilu dalam acara buka bersama tersebut. “Saya kemarin penanggungjawab keamanan politik di Jember. Kemarin yang saya takutkan kan dampak (negatif terhadap) ekonomi. Ternyata tidak. Pemilu aman.” katanya.

    Hendy menilai partai politik berhasil ikut menciptakan kondusivitas Jember yang istimewa. “Dampak teman-teman peserta pemilu kemarin istimewa dan bagus. Ekonomi kita selama pemilu tidak terganggu, malah bagus dan meningkat,” katanya.

    Soal ada petinggi partai yang tidak hadir, Hendy tak mempersoalkan. Ia mendengar ada sejumlah partai yang menggelar acara buka bersama bersamaan dengan acara di pendapa.

    Hendy hanya berharap situasi kondusif ini terjaga saat pemilihan kepala daerah pada November mendatang. “Harapan saya di pilkada lebih bagus lagi. Kita tetap berangkulan. Namanya pemimpin, semua bagus. Siapapun pemenangnya kita hormati dan kita tetap berangkulan seperti yang dilakukan pada pemilu presiden dan legislatif kemarin,” katanya.

    Dimintai konfirmasi soal ketidakhadirannya, Ketua DPC Partai Gerindra Jember Ahmad Halim menyatakan sedang di Surabaya. “Saya mewakili DPRD Jember untuk acara Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Jawa Timur,” katanya.

    Sekretaris DPC Gerindra Jember Hanan Kukuh Ratmono juga mengatakan tengah ada acara buka puasa bersama. Ia minta maaf tidak bisa hadir dalam acara di pendapa.

    Sementara itu, Sudiyanto bersyukur bupati menggelar acara buka puasa bersama. “Alhamdulillah, persoalan politik adalah persoalan politik. Tapi tali silaturahim harus tetap terjaga, karena memang kunci sukses pembangunan masyarakat di Jember di antaranya kualitas silaturahim di antara pemimpin,” katanya.

    Sudiyanto tak mau berspekulasi soal buka bersama sebagai momentum pendekatan kepada partai politik untuk pilkada. “Kami tidak mengira-ngira seperti itu, karena pada Ramadan ini, keutamaan-keutamaan ibadah, baik yang diwajibkan maupun sunnah, di antaranya silaturahim adalah ibadah yang sangat penting. Ini bagian dari bersyukur, Jember kondusif,” katanya.

    PKS berkomitmen mengutamakan kepentingan masyarakat. “Perbedaan pilihan menjadikan masyarakat lebih dewasa. Komitmen menjaga Pilkada 2024 agar kondusif adalah bagian dari komitmen PKS,” kata Sudiyanto.

    Marsuki Abdul Ghafur melihat buka puasa bersama ini sebagai bagian dari melanjutkan tradisi tahunan. “Memang situasi Jember dalam pemilu kondusif, tidak ada persoalan apapun. Kalau ada riak-riak sedikit wajar. Pak Bupati sudah menyampaikan istilahnya tutup buku, buka lembaran baru pilkada ke depan,” katanya.

    “Kami sebagai partai politik pengusung pada Pilkada 2020 akan mengawal masa pemerintahan bupati sampai selesai tahun ini. Kapan hari partai pengusung sudah bertemu. Kami berkumpul belum ada statement, tapi komitmen kami mengawal bupati 2020 – 2024. Persoalan ke depan itu tergantung masing-masing partai,” kata Marsuki.

    Soal pertemuan Koalisi Kebersamaan yang terdiri atas PPP, Nasdem, dan PKS beberapa hari sebelum acara buka puasa bersama di pendapa, Marsuki menilainya sebagai sesuatu hal biasa. “Kita kan sampai saat ini belum (melangkah jauh). Pak Bupati sendiri belum melangkah. Ini mungkin baru awal bertemu dalam acara buka bersama. Mungkin setelah hari raya baru akan ada komunikasi,” katanya.

    Try Sandi Apriana memandang acara buka puasa bersama di pendapa setelah pemilu presiden dan legislatif selesai sangat penting. “Ini momen lima tahun sekali. Partai-partai politik bertarung ya hanya lima tahun sekali. Pak Bupati bagus sekali mengundang semua partai politik, meski ada yang belum bisa hadir karena kepentingan masing-masing,” katanya.

    Menurut Sandi, buka puasa bersama di pendapa adalah rekonsiliasi. “Pemilu 2024 hanya kompetisi. Tak perlu ada yang sakit hati. Kalau misalkan ada persoalan ya selesaikan dengan baik. Jangan sampai ada kerusuhan yang membuat ekonomi menurun,” katanya. [wir]

  • 7 Parpol Terancam Tak Dapat Kursi di DPRD Bojonegoro dalam Pemilu 2024

    7 Parpol Terancam Tak Dapat Kursi di DPRD Bojonegoro dalam Pemilu 2024

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Dari 18 partai politik (parpol) yang menjadi peserta pemilihan umum (pemilu) 2024 tidak semua mendapat kursi di legislatif. Seperti 7 parpol di Kabupaten Bojonegoro ini terancam tidak memperoleh kursi dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2024 DPRD Kabupaten Bojonegoro.

    Perhitungan 7 parpol yang berpotensi tidak mendapat kursi di DPRD Bojonegoro itu masih sementara. Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro hingga saat ini belum melakukan penetapan.

    Ke tujuh parpol itu yakni, Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Ummat.

    Sedangkan, berdasarkan rekapitulasi perolehan suara masing-masing parpol dalam Pemilu 2024, khususnya untuk pemilu calon legislatif DPRD Kabupaten Bojonegoro kursi terbanyak diperoleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 13 kursi dengan jumlah suara 185.932 suara.

    Sementara perolehan kursi untuk partai lainnya yaitu, Partai Gerindra diperkirakan akan memperoleh 8 kursi dengan perolehan 118.456 suara. Disusul PDIP diperkirakan akan memperoleh 6 kursi dengan perolehan 81.849 suara, Partai Golkar (83.500 suara) dan Partai Demokrat (82.665 suara) diperkirakan akan memperoleh 5 kursi.

    Selanjutnya PAN (47.697 suara) dan PPP (30.037suara) masing-masing diperkirakan akan memperoleh 3 kursi; PKS (54.851 suara), Partai Hanura (28.688 suara), dan PBB (39.987 suara) masing-masing diperkirakan akan memperoleh 2 kursi; dan terakhir Partai Nasdem (39.391 suara) diperkirakan akan memperoleh 1 kursi. [lus/ian]

  • Nasdem Ingatkan Bupati Soal Honor Guru Ngaji Saat Jember Bershodaqoh

    Nasdem Ingatkan Bupati Soal Honor Guru Ngaji Saat Jember Bershodaqoh

    Jember (beritajatim.com) – Partai Nasional Demokrat mengingatkan Hendy Siswanto agar lebih memperhatikan guru ngaji di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjelang berakhirnya masa jabatan bupati, terutama saat kegiatan Jember Bershodaqoh.

    “Jabatan Bupati sudah mau habis. Kenapa banyak dari guru ngaji yang belum memperoleh insentif? Kasihan para guru ngaji yang mengajar tanpa pamrih ini. Seharusnya Pemkab Jember mengerti,” kata Budi Wicaksono, legislator DPRD Jember dari Nasdem.

    Saat ini setiap hari Bupati Hendy melakukan kegiatan Jember Bershodaqoh. Ini adalah kegiatan rutin Bupati Hendy berkeliling desa sembari membagikan bantuan kepada warga miskin, sekaligus mengajak pemangku kepentingan lain untuk bersedekah, yang sudah rutin dilakukan sejak tahun lalu.

    “Kala turun ke lokasi Jember Bershodaqoh, Bupati tidak pernah menanyakan guru ngaji yang belum mendapatkan insentif dari Pemkab Jember. Guru ngaji tidak berharap. Tapi paling tidak, kalau satu diberi, paling tidak yang lain juga sama-sama diberi. Kasihan,” kata Budi.

    Budi juga meminta Bupati Hendy membangun sinergi dengan baik. “Koordinasi harus ditingkatkan, karena Bupati dulu mendekat ke kiai-kiai, tapi ternyata banyak kiai yang belum memperoleh perhatian. Mohon perhatian kepada Bupati untuk memenuhi janji agar warga lebih bersimpati untuk pencalonan kepala daerah periode berikutnya,” katanya.

    Tidak ada penjelasan tentang guru mengaji dalam Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jember 2023 yang dibacakan Bupati Hendy di depan sidang paripurna DPRD Jember, Sabtu (30/3/2024) malam.

    Namun sebanyak 12.591 orang guru ngaji muslim, non muslim, dan mudin telah menerima dana insentif masing-masing Rp 1,5 juta dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember 2023. Jumlah itu hasil verifikasi data sekitar 21 rbu guru ngaji. [wir]

  • Gugatan Demokrat Jember ke MK Jadi Perhatian Khusus

    Gugatan Demokrat Jember ke MK Jadi Perhatian Khusus

    Jember (beritajatim.com) – Gugatan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat ke Mahkamah Konstitusi menjadi perhatian elite partai tersebut. Ini dikarenakan Partai Demokrat Kabupaten Jember menjadi satu-satunya DPC dari Jawa Timur yang menggugat perolehan suara pemilihan umum DPRD Kabupaten ke Mahkamah Konstitusi.

    “Tidak ada gugatan dari Jawa Timur untuk Pemilu DPR RI dan DPRD Provinsi. Jadi insyaallah ini akan jadi perhatian khusus, karena satu-satunya pengurus yang mengajukan gugatan di Provinsi Jawa Timur. Ini merupakan kesempatan untuk jauh lebih bisa diperhatikan,” kata Ketua DPC Partai Demokrat Jember Try Sandi Apriana, Selasa (2/4/2024).

    Menurut Sandi, persidangan baru akan dimulai pada 6 Mei 2024. “Kami mendapat dukungan penuh dari Badan Hukum Penanganan Perkara Pemilu Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Mereka menyiapkan 20 pengacara untuk perkara di seluruh Indonesia,” katanya. Sebagian bergabung dengan tim kuasa hukum Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

    Sandi berkomunikasi intensif dengan pengacara DPP Demokrat di Jakarta. Ia sudah menyiapkan semua berkas dokumen yang dibutuhkan untuk memenangi gugatan itu. “Kami mempercayai tim BHPP Partai Demokrat. Insyaallah ini akan membawa dampak positif ke depan,” katanya.

    Sandi mengatakan, kemungkinan seluruh putusan MK yang tak bisa diganggu gugat akan diputuskan pada Juni 2024. “Memang mepet dengan pelantikan DPRD Jember. Kita tunggu saja. Kami optimistis bisa mendapat satu kursi,” katanya.

    Jika MK mengabulkan gugatan Demokrat, maka Partai Nasional Demokrat akan kehilangan satu kursi DPRD Jember dan tinggal memiliki lima kursi. Hal ini dikarenakan gugatan Demokrat terkait dengan dugaan penggelembungan suara Partai Nasdem di Kecamatan Kaliwates yang termasuk dalam Daerah Pemilihan 1.

    Sandi meyakini Demokrat unggul dengan selisih kurang lebih 100-200 suara atas Nasdem di Daerah Pemilihan 1 jika tak ada dugaan penggelembungan suata. “Cuma yang kami laporkan adalah data Kecamatan Kaliwates,” katanya.

    Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten untuk Daerah Pemilihan 1, Demokrat akhirnya memperoleh 12.672 suara dan Nasdem memperoleh 12.748 suara. Hanya berselisih 76 suara. Kursi DPRD Jember pun akhirnya menjadi milik David Handoko Seto dari Nasdem yang memperoleh suara tertinggi di internal partai tersebut.

    Demokrat pun tidak memiliki wakil di DPRD Jember. Dengan 42.032 suara, partai berlambang bintang mercy ini gagal mengikuti jejak Partai Amanat Nasional yang memperoleh 61.900 suara dan masih memiliki satu kursi perwakilan di Jalan Kalimantan 86 Jember. [wir]

  • Khofifah dan Cak Imin Maju Pilgub, Ini Sikap PKS Jatim

    Khofifah dan Cak Imin Maju Pilgub, Ini Sikap PKS Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – DPW PKS Jatim hingga saat ini memang belum menentukan sikap politiknya terkait Pilgub Jatim pada November 2024 nanti.

    Saat ini, PKS sedang melakukan penjaringan untuk melihat respons para kader dan pengurus PKS terkait pemimpin Jatim ke depan. Mulai dari kader internal partai, sampai tokoh di luar partai.

    “PKS akan mendukung siapapun yang mempunyai komitmen untuk membangun Jawa Timur,” tegas Ketua DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan di kantornya.

    Nantinya, pengurus DPW PKS Jatim akan melakukan komunikasi dengan semua calon yang akan maju dalam pilgub. Serta membangun komunikasi dengan partai politik lain. “Tugas itu akan kami jalankan secara bertahap dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Hingga sekarang, PKS masih belum melakukan komunikasi dengan calon dan partai manapun. Karena baru selesai pileg dan pilpres. “Kami masih fokus untuk menyiapkan jajaran pengurus di tingkat wilayah dan daerah untuk menyukseskan pilkada,” katanya.

    “Nanti, jika penjaringan yang kita lakukan sudah selesai, setelah itulah kita baru akan melakukan komunikasi dengan parpol dan calon yang ada,” tambahnya.

    Hanya saja, beberapa waktu lalu mereka sudah melakukan pertemuan sebanyak dua kali dengan Khofifah Indar Parawansa. Pertemuan itu mereka sebut sebagai silaturahmi kebangsaan.

    “Selama saya menjabat sebagai ketua DPW, saya sudah dua kali bertemu dengan Ibu Khofifah di Gedung Grahadi. Saya diterima dengan baik. Kami berdiskusi tentang Jawa Timur ke depannya seperti apa,” tuturnya.

    Tetapi pria yang akrab disapa Kang Irwan ini menegaskan, untuk pilkada khususnya di tingkat provinsi (pilgub), semua keputusan ada di tangan pengurus pusat. Tugas pengurus wilayah hanya melakukan penjaringan dan komunikasi.

    “Kalau Cak Imin (Muhaimin Iskandar) juga mau maju, kami akan melakukan komunikasi dengan beliau. Kalau ada calon ketiga setelah Khofifah dan Cak Imin, juga pasti kami akan melakukan komunikasi yang sama,” tegasnya.

    Hanya saja, mantan anggota DPRD Jatim ini membeberkan, jika PKS tidak menutup kemungkinan akan mendukung dan mengusung Khofifah Indar Parawansa. “Kami tidak menutup kemungkinan itu, apalagi kami punya hubungan baik dengan Khofifah. Jadi, tentu menunggu komunikasi selanjutnya,” jelas Kang Irwan.

    Khofifah sendiri saat ini sudah mengantongi rekom dukungan dari empat partai politik. Yakni, Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN. Jika dikonversi, dukungan empat parpol itu sama dengan 52 kursi DPRD Jatim.

    Angka itu sudah cukup untuk Khofifah maju di Pilgub Jatim sebagai syarat jumlah kursi parpol pengusung minimal 20 persen atau 24 kursi. Sementara PKS punya lima kursi di DPRD Jatim. [tok/beq]

  • Jadi Cagub Jatim Terkuat Versi ARCI, Ini Jawaban Khofifah

    Jadi Cagub Jatim Terkuat Versi ARCI, Ini Jawaban Khofifah

    Surabaya (beritajatim.com) – Nama Khofifah Indar Parawansa semakin menguat dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Jawa Timur yang akan digelar pada November 2024 mendatang.

    Berdasarkan rilis survei terbaru Accurate Research And Consulting Indonesia (ARCI), Rabu (27/3/2024), Khofifah menjadi nama terkuat sebagai calon gubernur Jatim dari segi top of mind masyarakat, elektabilitas, popularitas maupun kesukaan warga Jawa Timur.

    Dalam survei ARCI kategori top of mind untuk calon gubernur Jatim 2024, Khofifah berada di peringkat tertinggi dengan angka 39,2%. Khofifah jauh unggul dibandingkan nama-nama yang lain seperti Emil Elestianto Dardak dan juga Anwar Sadad yang berada di urutan kedua dan ketiga.

    Untuk kategori elektabilitas, ARCI melakukan dua jenis simulasi. Pertama simulasi dengan enam nama tertutup, di sini elektabilitas Khofifah menjadi yang terkuat yakni 41,5%. Begitu juga dalam simulasi tiga nama tertutup, elektabilitas Khofifah masih menjadi yang terkuat dengan angka 47,2 persen.

    Pun begitu untuk kategori popularitas. Untuk survey nama yang digadang menjadi Cagub Jatim 2024, Khofifah menduduki posisi tertinggi yakni 98,7%, disusul Cak Imin 98,6%, Emil Dardak 91,6%, Risma 78,5%, Anwar Sadad 76,9%, Sarmuji 71,5%, Ahmad Fauzi 57,7%.

    Dan untuk kategori kesukaan, Khofifah lagi-lagi tertinggi di angka 76,5%. Di susul Emil Dardak 71,2%, Anwar Sadad 53,8%, Risma 51,2%, Sarmuji 45,2%, Cak Imin 41,7%, Fauzi 41,7%.

    Menanggapi hasil survey ini, Khofifah menyampaikan terima kasihnya pada seluruh warga Jatim. Pasalnya hasil survey ini dianggapnya sebagai cerminan bagaimana warga Jatim mengapresiasi kinerja dan juga Bhakti yang dilakukan Khofifah selama lima tahun memimpin Jatim sejak tahun 2019 hingga tahun 2024.

    “Tentunya kami menyampaikan terima kasih pada seluruh warga Jatim yang menjadikan kami sebagai top of mind maupun yang tertinggi untuk survey elektabilitas maupun popularitas dan juga kesukaan,” kata Khofifah, Senin (1/4/2024).

    “Namun ini tidak akan menjadikan kami besar kepala melainkan menjadi motivasi kami untuk semakin memacu semangat melanjutkan pembangunan Jawa Timur,” imbuh Khofifah.

    Pihaknya pun kembali menegaskan bahwa ia berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan Jatim Cettar jilid dua. Dikatakannya, ada banyak hal yang masih harus diselesaikan dan dilanjutkan untuk memajukan dan menyejahterakan warga masyatakat Jawa Timur.

    Karena menurutnya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan memang tidak cukup jika dilakukan dalam waktu lima tahun . Sehingga pihaknya semakin mantap untuk melanjutkan perjuangan dan maju kembali dalam kontestasi Pilgub Jatim 2024.

    “Insya Allah kami siap untuk melanjutkan Jatim Cettar jilid-2. Masih banyak cita cita yang kita ingin wujudkan untuk masyarakat Jatim yang semakin maju dan sejahtera,” katanya.

    Sebagaimana diketahui, Khofifah saat ini juga sudah mengantongi surat rekomendasi dari empat partai politik. Yaitu PAN, Partai Gerindra, Partai Golkar dan juga Partai Demokrat.

    Selain itu dukungan dari basis relawan juga semakin menguat. Seperti DHD ’45, dukungan dari kalangan buruh, dukungan relawan lintas profesi di tapal kuda, hingga dukungan jaringan kiai santri Jawa Timur. Hal ini diyakini menjadi modal kuat Khofifah untuk kembali memenangkan Pilgub Jatim di tahun 2024.

    “Bismillah yang jelas kami akan berjuang kembali di Pilgub 2024. Kami mohon doa dan restu pada seluruh warga Jatim,” pungkasnya.

    Diketahui, survei ARCI dilakukan pada 15 sampai 23 Maret 2024 dengan jumlah 1.200 responden. Survei ARCI menggunakan metode stratified multistage random sampling.

    Survei ARCI memiliki margin of error di angka 2,8% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Sebanyak 25% kuesioner dilakukan quality control. [tok/suf]

  • Dikeroyok Kritik Koalisi Partai Pendukung Sendiri, Bupati Jember: Fenomena Istimewa

    Dikeroyok Kritik Koalisi Partai Pendukung Sendiri, Bupati Jember: Fenomena Istimewa

    Jember (beritajatim.com) – Tanda-tanda pecah kongsi antara Bupati Hendy Siswanto dengan koalisi partai pendukungnya di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, terlihat dalam sidang paripurna Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023, di gedung DPRD Jember, Sabtu (30/3/2024) malam.

    Enam legislator Partai Gerindra, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera yang jadi pengusung saat Pilkada 2020 menginterupsi jalannya sidang dan menghujani Hendy dengan kritik pedas. Wakil Ketua DPRD Jember dari Partai Nasdem, Dedy Dwi Setiawan, yang memimpin sidang pun membuka ruang sebebasnya kepada rekan-rekannya.

    Menanggapi itu, Hendy tak terlalu risau. “Ini fenomena istimewa. Sebuah kemajuan yang bagus buat teman-teman Dewan. Apalagi kan barusan (setelah pemilu), ada konstalasi politik yang berubah dari perolehan kursinya,” katanya.

    “Kalau mengomentari, berarti mereka cinta dengan saya. Begitu dikomentari semakin pedas, semakin emas cinta itu,” kata Hendy.

    Hendy melihat ada perubahan semangat yang patut dihargai. “Artinya ke depan, kawan-kawan Dewan akan lebih rigid dalam melihat kegiataan-kegiatan kami. Saya mengapresiasi. Ini bagus semua. Tidak ada satu pun usulan yang tidak bagus,” katanya.

    Hendy menilai semua kritik itu masukan. “Setiap koreksi adalah sebuah perbaikan. Setiap koreksi adalah penyempurnaan. Tidak ada yang sempurna dari yang kami lakukan,” katanya.

    Hendy sudah memaparkan 94 capaian prestasi sepanjang tahun lalu dalam nota pengantar LKPJ. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa kinerja Pemkab Jember diapresiasi pihak lain dan ada hasilnya. “Kami harus tunjukkan bahwa ini hasilnya,” katanya.

    Hendy tidak merasa cemas bakal ditinggalkan oleh koalisi partai pendukungnya saat Pilkada 2020 jelang pemilihan serupa pada November 2024. “Justru saya mau ambil (dukungan) semuanya. Seluruh partai harus mendukung bupati,” katanya.

    “Dari dulu saya serius terus dengan partai-partai. Dari DPC (Dewan Pimpinan Cabang), DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Jawa Timur, sampai Pusat kami serius,” kata Hendy. [wir]