Xcloud.id

partai: Demokrat

  • Terlalu Tua, Mungkinkah Partai Demokrat Ganti Joe Biden?

    Terlalu Tua, Mungkinkah Partai Demokrat Ganti Joe Biden?

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Joe Biden kesulitan mengakhiri polemik mengenai umurnya yang tergolong lanjut di usia 81 tahun. Penampilannya saat debat pertama calon presiden mencuatkan keraguan terhadap kemampuannya mengalahkan kandidat Partai Republik Donald Trump pada pemilu kepresidenan November mendatang.

    Kini, dorongan pensiun dini ikut dilayangkan sejumlah kader Partai Demokrat. Salah satunya datang dari anggota Kongres asal Texas, Lloyd Doggett, yang berinisiatif menuntut Biden mundur.

    “Dengan mengakui bahwa, berbeda dengan Trump, komitmen terbesar Presiden Biden adalah untuk negara, bukan diri sendiri, saya berharap dia akan mau mengambil keputusan sulit untuk menarik diri,” kata dia seperti dikutip Associated Press. “Dengan hormat, saya mengimbaunya untuk mundur.”

    Desakan tersebut dikecam Gubernur Kalifornia Gavin Newsom, yang juga digosipkan akan menggantikan Biden sebagai kandidat Partai Demokrat. “Anda tidak bisa mengkhianati kandidat partai hanya karena satu penampilan. Partai semacam apa yang melakukannya?” tandasnya.

    Seberapa mungkin Biden lengser?

    Pergantian kandidat, terutama presiden yang sedang menjabat, pada masa akhir pemilu merupakan fenomena di luar kelaziman, meski bukan tidak mungkin.

    “Untuk mengganti seorang kandidat pada saat ini, idealnya, jika dia sendiri yang mundur,” kata Filippo Trevisan, seorang profesor di Fakultas Komunikasi American University di Washington. “Langkah ini akan menjadi cara paling sederhana.”

    Namun dia meyakini bahwa Biden tidak akan mau melewatkan kesempatan memenangkan masa jabatan kedua di Gedung Putih.

    Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre menegaskan dugaan tersebut. “Presiden mempunyai pikiran yang jernih dan dia tetap ikut dalam persaingan,” katanya kepada wartawan, Kamis (4/7).

    Siapa berpeluang gantikan Biden?

    Sejumlah nama yang dibahas berpotensi menjadi capres Demokrat adalah Wakil Presiden Kamala Harris dan Gubernur Kalifornia Newsom, serta Gubernur Negara Bagian Michigan Gretchen Whitmer.

    Whitmer pertama kali terpilih sebagai gubernur pada tahun 2018 dan terpilih kembali pada tahun 2022. Dia menggawangi salah satu negara bagian yang diperebutkan secara ketat oleh kedua partai. Pada pilpres 2020, Biden hanya membukukan kemenangan tipis 2,8 persen atas Trump di Michigan.

    Namun sama seperti tokoh Demokrat lainnya, Whitmer secara terbuka mendukung Joe Biden dan menulis di platform media sosial X bahwa “kita perlu memilih kembali Joe Biden dan Kamala Harris.”

    Tokoh senior Demokrat, Nancy Pelosi, bekas ketua Kongres AS, bahkan mengusulkan kepada Biden dan Trump untuk menjalani tes klinis demi membuktikan kesehatan dan ketajaman mental mereka. Seperti dilaporkan AP, Pelosy menekankan bahwa “Biden berada dalam kondisi terbaik untuk mencalonkan diri.”

    Mungkinkah Biden diganti paksa?

    Bagaimana jika Biden tidak mundur, namun Partai Demokrat ingin melantik kandidat lain pada konvensi bulan Agustus?

    “Skenario ini tidak akan terjadi kecuali aturan partai diubah,” kata Clüver Ashbrook dari Bertelsmann Foundation. Menurutnya, Amerika Serikat “telah mengadakan pemilihan pendahuluan di mana Joe Biden telah memenangkan 99 persen suara delegasi. Tidak seorangpun di Partai Demokrat akan rela menentang suara delegasi dan menghindari proses demokrasi.”

    Tapi skenarionya berbeda jika Biden mundur setelah konvensi partai atas alasan kesehatan. Dalam hal ini, Komite Nasional Demokrat akan menggelar sidang istimewa demi memutuskan kandidat pengganti. Menurut Ashbrook, perkembangan semacam itu dipastikan akan memicu diskusi mengenai keadaan demokrasi di AS.

    rzn/hp

    (ita/ita)

  • dari Bicara Terbata-bata hingga Isu Seks

    dari Bicara Terbata-bata hingga Isu Seks

    Jakarta –

    Presiden Joe Biden melakukan debat pertama capres AS melawan kandidat Partai Republik dan bekas Presiden Donald Trump pada Kamis (27/6) yang disiarkan oleh stasiun televisi CNN di Atlanta, Amerika Serikat. Dalam debat tersebut ada sejumlah hal disorot, dari mulai isu kondisi bicara tak lagi lancar atau terbata-bata hingga kasus seks Trump.

    Dirangkum detikcom, Minggu (30/6/2024), Dilansir AFP, debat capres AS hari ini dimulai pukul 21.00 waktu setempat atau pukul 09.00 waktu Indonesia bagian barat.

    Trump dan Biden telah menyetujui sejumlah aturan dalam debat capres AS. Salah satunya tidak ada penonton di studio hingga mikrofon akan dimatikan ketika waktu bicara seorang kandidat selesai.

    Debat bertemakan kebijakan luar negeri, imigran, aborsi, pajak, dan ekonomi.

    Berikut ini sejumlah poin debat capres AS antara Biden dan Trump:

    1. Joe Biden Tuai Kritik karena Bicara Terbata-bata

    Joe Biden menuai kritik dari publik Amerika Serikat. Pencalonannya kembali sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) disorot usai publik meragukan kesehatannya.

    Sorotan tajam itu tidak lepas dari penampilan Biden dalam debat calon presiden Amerika Serikat yang digelar di Atlanta pada Kamis (27/6) waktu setempat. Melawan penantangnya, Donald Trump, calon presiden dari Partai Demokrat ini beberapa kali terlihat terbata-bata.

    Biden pun mengakui kekurangan dalam penampilan debatnya pekan ini. Dia mengaku tidak bisa berbicara selancar beberapa tahun ke belakang.

    “Saya tidak berjalan semudah dulu, saya tidak berbicara selancar dulu, saya tidak berdebat sebaik dulu, tapi saya tahu apa yang saya lakukan sekarang — saya tahu bagaimana mengatakan yang sebenarnya,” kata Biden dalam acara kampanye yang dipenuhi para pendukung di North Carolina pada Jumat (28/6) waktu setempat.

    Namun, Biden tidak menyerah. Dia mengaku tetap komitmen memenangkan Pilpres Amerika Serikat tahun ini.

    “Saya tahu yang benar dan yang salah. Saya tahu bagaimana melakukan pekerjaan ini. Saya tahu bagaimana menyelesaikan sesuatu. Saya tahu, seperti yang diketahui jutaan orang Amerika, ketika Anda terjatuh, Anda bangkit kembali.

    Baca halaman selanjutnya.

    2. Trump Sebut AS Tak Lagi Dihormati

    Soal ekonomi, Biden mendapat kesempatan pertama berbicara. Biden mengatakan dia mewarisi kehancuran ekonomi dari rezim sebelumnya. Presiden AS sebelum Biden tentu saja Donald Trump.

    “Apa yang harus dilakukan saat ini adalah berusaha untuk mengembalikan semuanya kembali seperti semula,” kata Biden.

    Trump menilai AS saat ini tidak lagi terlihat sebagai negara adidaya. AS kini sudah turun seperti negara berkembang.

    “Kami tidak lagi dihormati sebagai sebuah negara, mereka tidak menghormati kepemimpinan kami,” kata Trump tentang kepresidenan Biden.

    “Kami seperti negara dunia ketiga.”

    “Di seluruh dunia, kita tidak lagi dihormati sebagai sebuah negara. Mereka tidak menghormati kepemimpinan kita. Mereka tidak lagi menghormati Amerika Serikat.”

    3. Trump ditanya soal Palestina

    Moderator Dana Bash dari CNN bertanya kepada Trump, “Apakah Anda mendukung pembentukan negara Palestina merdeka untuk mendukung perdamaian di kawasan ini?”

    “Saya harus melihatnya,” jawab Trump, sebelum beralih ke pembicaraan tentang kesepakatan perdagangan dengan negara-negara Eropa.

    Sebagaimana diketahui, Jalur Gaza di Palestina saat ini menjadi sorotan dunia karena agresi Israel. Israel adalah Zionis yang didukung oleh AS.

    Trump belum merinci bagaimana pendekatannya terhadap perang jika terpilih kembali dan bagaimana kebijakannya akan berbeda dari kebijakan Biden. Dia hanya memberikan komentar yang tidak jelas sambil mengkritik Biden dan berargumentasi bahwa serangan 7 Oktober tidak akan terjadi jika dia menjadi presiden.

    Trump juga melontarkan beberapa komentar publik yang kritis terhadap Netanyahu. Dia mengkritik perdana menteri dan badan intelijen Israel karena tidak siap menghadapi serangan itu. Dalam sebuah wawancara pada bulan April, ia mengatakan bahwa Israel perlu “menyelesaikan apa yang mereka mulai” dan “menyelesaikannya dengan cepat,” sambil terus berargumentasi bahwa Israel “kalah dalam perang humas” karena visual yang keluar dari Gaza.

    4. Trump Sebut Biden Lembek Sikapi Perang Ukraina-Rusia

    Isu perang Ukraina versus Rusia menjadi salah satu topik yang dibahas dalam debat calon presiden Amerika Serikat (AS). Donald Trump mengkritik sikap Joe Biden yang dinilai sebagai pemimpin lemah dalam merespons persoalan tersebut.

    “Ini adalah perang yang seharusnya tidak pernah dimulai jika kita punya pemimpin dalam perang ini,” kata Trump dilansir AFP, Jumat (28/6/2024).

    Trump kemudian mengkritik kebijakan ekonomi Biden di perang Rusia-Ukraina. Dia menyoroti gelontoran dana besar Amerika kepada Ukraina.

    “Dia sekarang memberi $200 miliar atau lebih kepada Ukraina, dia memberi $200 miliar. Itu uang yang sangat besar. Saya rasa tidak akan pernah ada pernah seperti itu,” kata Trump.

    5. Biden Sebut Trump Penjahat

    Joe Biden menyindir rivalnya Donald Trump dalam panggung debat capres Amerika Serikat (AS). Biden menyebut Trump sebagai ‘penjahat’ di panggung debat capres.

    “Satu-satunya orang yang berada di panggung ini merupakan penjahat yang dihukum adalah pria yang sedang saya lihat sekarang,” ujar Biden kepada Trump dilansir CNN, Jumat (28/6/2024).

    Dilansir AFP, BBC dan CNN, Trump menjadi mantan Presiden AS pertama yang dinyatakan bersalah dalam kasus pidana. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan New York, Kamis (30/5/2024), juri menjawab ‘Ya’ saat ditanya apakah mereka memutuskan Trump bersalah atas 34 dakwaan.

    Trump dinyatakan bersalah atas masing-masing dari 34 dakwaan memalsukan catatan bisnis untuk menyembunyikan pembayaran yang ditujukan membungkam bintang porno Stormy Daniels. Trump, yang hampir pasti akan mengajukan banding, tidak langsung bereaksi atas pernyataan dewan juri.

    6. Biden Serang Trump soal Kasus Seks Bintang Porno

    Joe Biden selaku capres petahana mengatakan hal yang personal soal Donald Trump, yakni soal skandal Trump dengan bintang porno.

    “Dan pikirkan semua hukuman perdata yang Anda hadapi. Berapa miliaran dolar yang harus Anda tanggung sebagai hukuman perdata karena menganiaya seorang wanita di depan umum? Untuk melakukan berbagai macam hal? Berhubungan seks dengan bintang porno di malam hari – saat istri Anda sedang hamil?” kata Biden di panggung debat, dilansir CNN, Jumat (28/6/2024).

    CNN menyebut ini sebagai ‘serangan personal’ dari Biden di panggung debat. Biden menyebut Trump sebagai ‘alley cat’ atau ‘kucing gang’.

    7. Trump Sebut Biden Seperti Orang Palestina

    Biden menguraikan kembali upaya pemerintahannya dalam mendorong gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Dia membanggakan proposal gencatan senjata yang mencakup pembebasan sandera yang ditukar dengan pembebasan tahanan Palestina di Israel, yang juga mengatur “gencatan senjata berkelanjutan dengan persyaratan tambahan”. Proposal itu diumumkan Biden pada akhir Mei lalu.

    Biden menilai Hamas telah menghalangi tercapainya kesepakatan gencatan senjata tersebut.

    “Satu-satunya yang ingin perang terus berlanjut adalah Hamas. Kami masih berusaha keras agar mereka menerimanya,” ucap Biden seperti dilansir CNN.

    Namun Trump kemudian membantah argumen Biden tersebut. “Israel-lah satu-satunya. Dan Anda harus membiarkan mereka dan membiarkan mereka menyelesaikan pekerjaan mereka. Dia tidak ingin melakukannya,” ucap Trump.

    “Dia menjadi seperti orang Palestina, tapi hei, jangan menyukainya karena dia orang Palestina yang sangat buruk. Dia orang yang lemah,” cetus Trump merujuk pada Biden dalam argumennya.

    Biden merespons Trump dengan menyebut komentar capres Partai Republik itu sebagai “kebodohan”.

    “Saya tidak pernah mendengar kebodohan sebanyak ini,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 3

    (yld/gbr)

  • Biden dan Trump Dinilai Ingin Buktikan Mereka Belum Pikun Meski Lansia

    Biden dan Trump Dinilai Ingin Buktikan Mereka Belum Pikun Meski Lansia

    Jakarta –

    Debat capres Amerika Serikat (AS) akan dimulai sebentar lagi. Joe Biden versus Donald Trump akan berlaga. Ini menjadi debat ‘lansia’ bersejarah di AS. Keduanya dinilai ingin membuktikan bahwa mereka belum pikun meski sudah tua.

    Dilansir Reuters, Jumat (28/6/2024), debat akan digelar pada Kamis (27/6) pukul 21.00 malam waktu setempat atau sebentar lagi Waktu Indonesia Barat.

    Perdebatan ini akan menyajikan hal yang paling mencolok di sejarah debat capres AS, yakni dua kandidat tertua yang pernah mencalonkan diri sebagai presiden AS. Biden berusia 81 tahun dan Trump berusia 78 tahun, bulan ini.

    Dilaporkan Reuters, para pemilih mempertanyakan usia dan ketajaman mental mereka. Pengamat menilai, panggung debat ini bakal menjadi ajang pembuktian bahwa masing-masing mereka masih cukup pantas untuk menjadi Presiden AS. Panggung debat juga akan menguji ketajaman pikiran para sepuh itu.

    “Ini merupakan ujian luar biasa terhadap kompetensi kognitif mereka,” kata Patrick Stewart, profesor ilmu politik di Universitas Arkansas yang telah menulis buku tentang debat presiden. “Ini adalah kesempatan kita untuk melihat seberapa besar penurunan mereka atau apakah mereka sudah menurun atau belum.”

    Para pakar penuaan menekankan bahwa penilaian kognitif hanya bisa dilakukan dokter melalui tes khusus langsung. Publik diimbau untuk tidak menyimpulkan bahwa Biden (81) dan Trump (78) sudah pikun.

    Ada disiplin ilmu yang mempelajari penurunan kemampuan orang lanjut usia, namanya gerontologi. Warga AS dinilai menjadi ‘gerontoligis dadakan’ jelang debat capres ini.

    Baru-baru ini, Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengklarifikasi rekaman yang diposting online yang menunjukkan Biden berada dalam kebingungan. Video itu hoax. Gedung Putih mengatakan video itu adalah “video yang dimanipulasi” oleh lawan-lawannya yang “putus asa” dan bertindak dengan “itikad buruk.”

    Masalah keseleo lidah, itu tidak hanya dialami orang tua. Orang muda juga bisa keseleo lidah.

    “Kita semua bisa salah (keseleo lidah/salah ucap). Kemungkinan kesalahan meningkat seiring bertambahnya usia. Itu tidak ada hubungannya dengan penilaian (soal kondisi lansia),” kata S. Jay Olshansky, seorang profesor di Sekolah Kesehatan Masyarakat di Universitas Illinois di Chicago.

    Usia tetap menjadi isu utama dalam pemilu kali ini, terutama bagi Biden, orang tertua yang pernah menduduki Oval Office. Sekitar 78% responden dalam jajak pendapat Reuters/Ipsos baru yang diterbitkan Selasa kemarin. Sebanyak 71% responden dari Partai Demokrat – menganggap Biden terlalu tua untuk bekerja di pemerintahan. Trump tidak terlalu tersorot skeptisisme pemilih mengenai usianya, namun 53% responden menganggapnya terlalu tua untuk pekerjaan pemerintahan.

    Sekitar 62% responden, dan 37% anggota Partai Demokrat, mengatakan Biden tidak memiliki mental yang tajam dan tidak mampu menghadapi tantangan. Sekitar 47% responden dan 19% anggota Partai Republik mengatakan Trump sudah tak punya ketajaman mental dan kemampuan menghadapi tantangan.

    Masalah usia kembali mengemuka setelah Penasihat Khusus Robert Hur, mantan pengacara AS dari Partai Republik di Maryland pada masa pemerintahan Trump, mengatakan dalam laporannya tentang penanganan Biden terhadap dokumen rahasia pekan lalu bahwa Biden adalah “pria lanjut usia yang bermaksud baik dan memiliki ingatan yang buruk” yang tidak dapat diingat oleh penyelidik ketika putranya, Beau Biden, meninggal.

    Lihat Video ‘Jelang Debat Capres, Joe Biden-Donald Trump Tiba di Atlanta AS’:

    (dnu/zap)

  • Oposisi Konservatif Ancam Pangkas Bantuan Pengungsi Ukraina di Jerman

    Oposisi Konservatif Ancam Pangkas Bantuan Pengungsi Ukraina di Jerman

    Jakarta –

    Di tengah popularitas yang melambung tinggi, kelompok oposisi konservatif semakin gencar mendorong pemulangan pengungsi Ukraina di Jerman. Baru-baru ini, Partai Uni Sosial Kristen di negara bagian Bayern bahkan mengimbau para pelarian perang untuk pulang jika tidak ingin bekerja dan berkontribusi pada pajak.

    “Sudah lebih dari dua tahun setelah dimulainya perang, prinsip ini sekarang harus ditegakkan: Bekerjalah di Jerman atau kembali ke wilayah aman di barat Ukraina,” kata tokoh CSU Alexander Dobrindt kepada surat kabar tabloid Bild am Sonntag, akhir pekan lalu.

    Dalam sebuah jumpa pers di Berlin Senin (24/6), Kementerian Luar Negeri menolak desakan tersebut dengan dalih tidak ada wilayah aman di Ukraina, yang sepenuhnya berada dalam jangkauan peluru kendali Rusia.

    Meskipun telah berulang kali dibantah oleh para peneliti migrasi, Dobrindt mengulangi argumen bahwa jaminan tunjangan pengangguran mengendurkan niat warga Ukraina untuk mencari pekerjaan. “Kita memerlukan kewajiban yang lebih kuat untuk bekerja sama bagi para pencari suaka dalam hal mendapatkan pekerjaan,” tambah Dobrindt.

    Argumen tersebut sebelumnya dibuat oleh Uni Demokratik Kristen, CDU, yang berkoalisi dengan CSU di level federal, dan Partai Demokrat Bebas, FDP, yang duduk di koalisi pemerintahan.

    “Pengungsi perang yang baru tiba dari Ukraina seharusnya tidak lagi menerima bantuan tunai, melainkan harus tunduk pada Undang-Undang Tunjangan Pencari Suaka,” kata Sekretaris Jenderal FDP Bijan Djir-Sarai kepada Bild, Senin lalu. Hal ini, menurutnya, akan memaksa lebih banyak warga Ukraina untuk mencari pekerjaan.

    “Kita mengalami kekurangan tenaga kerja di banyak sektor, semisal di industri restoran dan konstruksi atau di sektor perawatan kesehatan,” tambah Djir-Sarai. “Kita seharusnya tidak lagi menggunakan uang pembayar pajak untuk membiayai pengangguran, namun kita perlu memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pekerjaan.”

    Tapi baik Partai Sosial Demokrat, SPD, yang berhaluan kiri-tengah dan mitra koalisinya lainnya, Partai Hijau, menolak gagasan tersebut.

    Populisme buta

    Menurut data pemerintah pada Maret 2024, sekitar 1,3 juta orang berkewarganegaraan Ukraina berstatus pengungsi dan tinggal di Jerman, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Menurut Kementerian Dalam Negeri, cuma sekitar 260.000 di antaranya yang layak tempur, yakni berjenis kelamin laki-laki dan berusia antara 18 hingga 60 tahun.

    Sebabnya, ekonom Jerman Marcel Fratzscher menyebut tuntutan kelompok konservatif sebagai “populisme buta”. Menurutnya, “tidak seorangpun akan diuntungkan, tidak ada yang akan mendapat satu euro lebih banyak, jika Jerman memperlakukan pengungsi lebih buruk dan memotong tunjangan mereka,” kata Fratzscher, presiden Institut Penelitian Ekonomi Jerman (DIW), kepada RND pada hari Selasa.

    Juru bicara pemerintah mengklarifikasi, tidak ada rencana untuk mengubah skema bantuan kepada pengungsi Ukraina. Pekan lalu, menteri dalam negeri Uni Eropa malah setuju memperpanjang status perlindungan khusus bagi pengungsi Ukraina hingga tahun 2026. Pengungsi Ukraina hanya berhak atas tunjangan sosial jika pendapatan dan aset mereka tidak cukup untuk menutupi biaya hidup.

    Hal ini dialami Alexander, seorang pengungsi Ukraina berusia 37 tahun yang mendapat tunjangan selama satu tahun setibanya di Jerman. Dia mengaku bisa memahami sentimen kelompok konservatif, namun juga menegaskan betapa tunjangan negara membantunya keluar dari masa paling gelap dalam hidupnya.

    “Ketika saya datang ke sini saya benar-benar tersesat, mental saya runtuh,” katanya kepada DW. “Kemudian kami pergi ke Job Center, dari mereka kami mendapat tunjangan uang dan bantuan lain. Dalam kasus saya, semuanya berjalan lancar.”

    Tunjangan negara dipatok sebesar 563 Euro per bulan untuk para lajang, termasuk Alexander, yang sukses bekerja sebagai produser musik dan desainer audio di Ukraina. Oleh pemerintah Jerman, dia diberikan akses konseling kerja dan bantuan dalam mencari kursus bahasa Jerman. Berdasarkan Undang-Undang Tunjangan Pencari Suaka, Alexander hanya menerima 354 Euro per bulan, yang dalam banyak kasus hanya cukup untuk menyewa sebuah kamar di kota besar.

    Integrasi pasar kerja

    Menurut Badan Ketenagakerjaan, lebih dari 700.000 warga Ukraina menerima tunjangan dasar bagi pencari kerja pada bulan Maret 2024. Jumlah ini mencakup 501.000 orang yang berad pada kisaran usia tergolong layak untuk bekerja dan 217.000 orang yang tidak, karena sebagian besar adalah anak-anak.

    Sekitar 185.000 pengungsi Ukraina saat ini sudah mendapatkan pekerjaan dan ikut membayar iuran jaminan sosial. Pada bulan Oktober 2023, studi yang dilakukan oleh Yayasan Friedrich Ebert mengungkapkan, integrasi pengungsi Ukraina ke pasar tenaga kerja Jerman masih tertinggal dibandingkan negara-negara UE lainnya. Saat ini, hanya 18 persen pengungsi Ukraina yang mendapatkan pekerjaan di Jerman, sedangkan di Polandia, Ceko Republik dan Denmark angkanya lebih besar dua pertiga atau lebih.

    Kseniia Gatskova, dari Institut Penelitian Ketenagakerjaan atau IAB yang mengoordinasikan survei jangka panjang mengenai pengungsi Ukraina di Jerman, menekankan bahwa dalam dua tahun terakhir, jumlah warga Ukraina yang mendapatkan pekerjaan telah meningkat.

    “Mereka sangat ingin berintegrasi di pasar tenaga kerja. Lebih dari 90 persen pengungsi dari Ukraina ingin bekerja di Jerman,” katanya, sembari menggarisbawahi pentingnya bantuan negara. “Bagaimana para pengungsi bisa membiayai dirinya sendiri ketika mereka belum belajar bahasa Jerman, kualifikasinya belum diakui, dan belum mendapat pekerjaan?”

    Bagi Alexander, bantuan Jerman kepada pengungsi Ukraina di saat bencana telah menciptakan ikatan emosional terus berbekas. “Cara orang memandang perang di sini, dan cara pandang orang dari negara di mana terjadi perang, sangatlah berbeda,” kata dia.

    “Saya pikir jika suatu negara menjanjikan bantuan, dan masyarakatnya membutuhkan bantuan, maka negara tersebut tetap perlu membantu masyarakatnya sendiri. Dalam kasus saya, saya merasa berhutang budi kepada Jerman, dan saya sangat berterima kasih atas bantuan selama ini, dan saya akan melunasinya kembali dengan membayar pajak.”

    rzn/as

    (ita/ita)

  • Saya Presiden Juga Seorang Ayah

    Saya Presiden Juga Seorang Ayah

    Washington –

    Hunter Biden divonis bersalah atas tiga dakwaan terkait kasus kepemilikan senjata api (senpi) ilegal. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menghormati proses peradilan yang bergulir.

    Dilansir AFP dan CNN, Rabu (12/6/2024), Joe Biden pada Selasa waktu setempat berjanji untuk “menghormati proses peradilan” setelah putranya Hunter, mantan pecandu narkoba, dinyatakan bersalah atas tuduhan kepemilikan senjata dalam tuntutan pidana pertama terhadap anak presiden AS yang sedang menjabat.

    Meski begitu, Biden berusaha menegaskan kembali perannya sebagai seorang ayah yang berusaha mendukung putranya melalui perjuangannya.

    “Saya Presiden, tapi saya juga seorang Ayah,” kata Biden dalam sebuah pernyataan.

    Dalam pernyataan singkatnya, Biden juga menggarisbawahi kebanggaannya terhadap putranya yang berhasil mengatasi perjuangannya melawan kecanduan.

    “Begitu banyak keluarga yang memiliki orang yang dicintainya yang berjuang melawan kecanduan memahami perasaan bangga melihat seseorang yang anda cintai keluar dari sisi lain dan menjadi begitu kuat dan tangguh dalam pemulihan.

    Biden mengaku menerima hasil dari persidangan. Ia berjanji akan selalu ada untuk putranya.

    “Jill dan saya akan selalu ada untuk Hunter dan seluruh keluarga kami dengan cinta dan dukungan kami. Tidak ada yang bisa mengubah hal itu.” sambungnya.

    Diketahui, Putra Presiden Joe Biden yang berusia 54 tahun itu dihukum atas ketiga tuduhan kejahatan yang berasal dari pembelian pistol pada tahun 2018 saat dia kecanduan narkoba.

    Hunter Biden terancam 25 tahun penjara dan denda hingga $750.000, meskipun ia kemungkinan akan menerima hukuman yang jauh lebih sedikit dari jumlah maksimal sebagai pelanggar pertama kali.

    Keputusan tersebut diambil saat ayahnya mencalonkan diri untuk dipilih kembali dan pada hari ketika presiden dari Partai Demokrat itu dijadwalkan memberikan pidato di Washington mengenai kekerasan bersenjata.

    Juri yang beranggotakan 12 orang berunding selama sekitar tiga jam selama dua hari sebelum mengambil keputusan.

    (taa/taa)

  • Putra Joe Biden Divonis Bersalah Atas 3 Dakwaan Kasus Kepemilikan Senpi

    Putra Joe Biden Divonis Bersalah Atas 3 Dakwaan Kasus Kepemilikan Senpi

    Jakarta –

    Juri federal memvonis Hunter Biden atas ketiga dakwaan kasus kepemilikan senjata api ilegal. Juri menyatakan bahwa Putra Presiden Amerika Serikat Joe Biden itu melanggar undang-undang yang dimaksudkan untuk mencegah pecandu narkoba memiliki senjata api.

    Dilansir CNN dan AFP, Rabu (12/6/2024), hukuman tersebut menandai pertama kalinya anak seorang presiden yang sedang menjabat atau anggota keluarga dekat presiden dinyatakan bersalah melakukan kejahatan, meskipun kejahatannya sudah ada sebelum masa jabatan Joe Biden sebagai presiden.

    Hunter Biden terancam 25 tahun penjara dan denda hingga $750.000, meskipun ia kemungkinan akan menerima hukuman yang jauh lebih sedikit dari jumlah maksimal sebagai pelanggar pertama kali.

    Diketahui, Putra Presiden Joe Biden yang berusia 54 tahun itu dihukum atas ketiga tuduhan kejahatan yang berasal dari pembelian pistol pada tahun 2018 saat dia kecanduan narkoba.

    Keputusan tersebut diambil saat ayahnya mencalonkan diri untuk dipilih kembali dan pada hari ketika presiden dari Partai Demokrat itu dijadwalkan memberikan pidato di Washington mengenai kekerasan bersenjata.

    Respons Joe Biden

    Presiden Joe Biden lantas menyatakan “cinta dan dukungannya” kepada putranya dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih setelah berakhirnya persidangan yang diadakan di kampung halaman Biden di Wilmington, Delaware.

    “Saya Presiden, tapi saya juga seorang Ayah,” kata Biden. “Jill dan aku mencintai putra kami, dan kami sangat bangga dengan sosoknya saat ini.”

    “Begitu banyak keluarga yang orang-orang tercintanya berjuang melawan kecanduan memahami perasaan bangga melihat seseorang yang Anda cintai keluar dari sisi lain dan menjadi begitu kuat dan tangguh dalam pemulihan,” katanya.

    “Saya akan menerima hasil dari kasus ini dan akan terus menghormati proses peradilan saat Hunter mempertimbangkan banding,” tambah Biden.

    Juri yang beranggotakan 12 orang berunding selama sekitar tiga jam selama dua hari sebelum mengambil keputusan.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Hunter Biden tidak mengambil sikap selama persidangan satu minggu tersebut. Ibu Negara Jill Biden hadir beberapa hari.

    Keputusan tersebut diambil kurang dari dua minggu setelah dakwaan Donald Trump atas tuduhan penipuan bisnis, yang kemungkinan besar akan menjadi lawan Joe Biden dari Partai Republik dalam pemilihan presiden bulan November.

    Proses persidangan tersebut, bersama dengan kasus lain di mana Hunter Biden menghadapi tuduhan penggelapan pajak di California, telah mempersulit upaya Partai Demokrat untuk menjaga fokus pemilu pada Trump, mantan presiden pertama yang dihukum karena kejahatan.

    Kecanduan Narkoba

    Selain menjadi gangguan politik, permasalahan hukum yang dihadapi Hunter Biden telah membuka kembali luka emosional yang menyakitkan bagi keluarga tersebut sejak ia menjadi pecandu narkoba.

    Saudaranya Beau meninggal karena kanker pada tahun 2015, dan saudara perempuannya Naomi meninggal saat masih bayi dalam kecelakaan mobil tahun 1972 yang juga menewaskan ibu mereka, Neilia, istri pertama Joe Biden.

    Pengacara lulusan Yale ini didakwa dengan pernyataan palsu ketika membeli pistol kaliber .38 pada tahun 2018 bahwa dia tidak menggunakan narkoba secara ilegal.

    Dia juga didakwa dengan kepemilikan senjata api ilegal, yang dia miliki hanya selama 11 hari pada bulan Oktober tahun itu.

    Putra presiden, yang tak henti-hentinya menulis tentang kecanduannya, mengaku bahwa pada saat membeli pistol tersebut ia tidak menganggap dirinya seorang pecandu.

    Dia telah lama menjadi sasaran kelompok sayap kanan Partai Republik, dan sekutu Trump telah menyelidikinya secara mendalam di Kongres atas tuduhan korupsi dan persekongkolan pengaruh. Tidak ada tuduhan yang pernah diajukan.

    Transaksi bisnis Hunter Biden di Tiongkok dan Ukraina juga menjadi dasar upaya anggota parlemen Partai Republik untuk memulai proses pemakzulan terhadap ayahnya. Upaya-upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil.

    Gedung Putih mengatakan tidak akan ada pengampunan presiden untuk Hunter Biden.

    Halaman 2 dari 2

    (taa/taa)

  • Jerman Tetapkan Batas Konsumsi Ganja untuk Pengemudi

    Jerman Tetapkan Batas Konsumsi Ganja untuk Pengemudi

    Jakarta –

    Dua bulan setelah Jerman melegalkan secara parsial penggunaan ganja untuk rekreasi, majelis rendah parlemen federal Jerman, Bundestag, kini menetapkan batas maksimum konsumsi ganja bagi para pengemudi. Pembatasan juga dilakukan terhadap asosiasi penanam ganja resmi.

    Dengan mengikuti rekomendasi panel ahli yang ditugaskan oleh Kementerian Transportasi, tingkat maksimum tetrahydrocannabinol (THC) atau zat memabukkan aktif pada ganja yang dapat ditemukan di dalam darah pengemudi, ditetapkan pada batas 3,5 nanogram per mililiter.

    Jumlah tersebut dianggap mewakili risiko yang setara dengan konsumsi 20 miligram alkohol per 100 mililiter darah, yang sudah legal di Jerman.

    Selain itu, akan ada larangan alkohol sepenuhnya bagi pengemudi yang telah mengonsumsi ganja, guna menghindari bahaya akibat pencampuran kedua zat tersebut. Sementara bagi para pengemudi baru, ganja akan dilarang secara menyeluruh.

    Partai Kristen Demokrat (CDU) sebelumnya menyerukan agar larangan mutlak konsumsi ganja bagi para pengemudi dipertahankan, namun mosi mereka ditolak.

    Pembatasan terhadap asosiasi produsen ganja

    Selain aturan pembatasan bagi para pengemudi, anggota parlemen Jerman juga memutuskan memberikan kewenangan lebih besar kepada negara bagian federal untuk mengawasi asosiasi produsen ganja resmi (Anbauvereine). Asosiasi produsen ganja resmi ini akan diizinkan secara legal membudidayakan ganja mulai 1 Juli mendatang.

    Penyesuaian aturan baru ini akan memungkinkan adanya pembatasan secara regional, dalam hal seberapa besar ukuran perkebunan ganja yang diizinkan dan juga berapa jumlah kepemilikan ganja yang dilegalkan.

    Ganjal legal sebagian, aturan ketat masih berlaku

    UU baru ini memungkinkan orang dewasa di Jerman untuk memiliki, membeli, atau membudidayakan ganja secara legal, meski peraturan yang cukup ketat masih terus berlaku.

    Di bawah UU yang berlaku sejak 1 April itu, orang dewasa diizinkan membawa hingga 25 gram ganja, dan ganja dapat disimpan di rumah tidak boleh lebih dari 50 gram. Selain itu, hanya tiga tanaman ganja yang dapat dibudidayakan di rumah.

    kp/gtp (AFP, dpa)

    (ita/ita)

  • Benjamin Netanyahu Dijadwalkan Pidato di Depan Kongres AS 13 Juni

    Benjamin Netanyahu Dijadwalkan Pidato di Depan Kongres AS 13 Juni

    Jakarta –

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dijadwalkan akan berpidato di depan Kongres Amerika Serikat (AS) pekan depan. Netanyahu direncanakan menyampaikan pidatonya pada 13 Juni mendatang.

    Dilansir CNN, Selasa (4/6/2024), empat pimpinan utama Partai Republik dan Demokrat telah menyampaikan undangan tersebut ke Netanyahu sejak pekan lalu. Belum diketahui apakah Perdana Menteri Israel itu turut melakukan pertemuan di Gedung Putih.

    Namun peluang bertemunya Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pekan depan menipis. Pasalnya, Biden dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak pemimpin G7 di Italia pada 13-15 Juni.

    Jika Netanyahu memenuhi undangan berpidato di depan Kongres AS pada 13 Juni mendatang, maka itu bukan kali pertama Netanyahu mengunjungi Washington tanpa bertemu presiden dari Partai Demokrat yang sedang menjabat. Di tahun 2015 silam, Partai Republik mengundang Netanyahu untuk menyatakan penolakannya terhadap perjanjian nuklir Iran dalam pidatonya di Kongres dan tidak melibatkan Gedung Putih pada masa Presiden Barack Obama dalam pidatonya.

    Keputusan untuk mengundang Netanyahu berbicara pada pertemuan Kongres juga tidak mendapat persetujuan bulat dari Partai Demokrat. Beberapa anggota partai menyatakan akan memboikot pidato tersebut.

    Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer bahkan menyerukan pemilu baru di Israel awal tahun ini, dengan implikasi Netanyahu meninggalkan kekuasaan. Namun Partai Demokrat New York tetap menandatangani surat yang mengundang perdana menteri untuk berbicara di depan Kongres.

    “Kami bergabung dengan Negara Israel dalam perjuangan melawan teror, terutama karena Hamas terus menahan warga Amerika dan Israel dan para pemimpinnya membahayakan stabilitas regional,” demikian isi surat dari Schumer, Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell, Ketua DPR Mike Johnson dan DPR. Pemimpin Minoritas Hakeem Jeffries.

    Pidato di pertemuan gabungan Kongres oleh para pemimpin asing adalah suatu kehormatan langka yang umumnya hanya ditujukan kepada sekutu terdekat AS atau tokoh-tokoh utama dunia. Netanyahu telah memberikan tiga pidato serupa, terakhir pada tahun 2015.

    Pidato ini menjadikan Netanyahu sebagai pemimpin asing pertama yang berpidato di pertemuan gabungan Kongres sebanyak empat kali. Dia saat ini berada di peringkat yang dengan perdana menteri Inggris pada masa perang, Winston Churchill.

    (ygs/zap)

  • KPU Bacakan Hasil Pileg Kota Malang 2024 Usai MK Tolak Gugatan PSI

    KPU Bacakan Hasil Pileg Kota Malang 2024 Usai MK Tolak Gugatan PSI

    Malang(beritajatim.com) – Usai gugatan PSI soal hasil rekapitulasi perhitungan suara di Dapil 5 atau Lowokwaru dalam Pemilihan Legislatif Kota Malang 2024 ditolak Mahkamah Konstitusi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang resmi menetapkan 45 Anggota DPRD Kota Malang terpilih melalui rapat pleno terbuka pada Selasa, (28/5/2024).

    “Amar putusan MK menyatakan bahwa permohonan (PSI) tidak dapat diterima. Artinya, hasil rekapitulasi KPU Kota Malang telah bersifat final,” ujar Ketua KPU Kota Malang, Aminah Asminingtyas.

    Adapun putusan ini dikeluarkan MK karena PSI mengajukan sengketa hasil Pileg 2024 kemarin. Putusan MK dibacakan pada 22 Mei 2024 kemarin. Dalam putusan itu, MK tidak memerintahkan untuk melakukan rekapitulasi ulang. Sehingga penetapan ini dianggap sah.

    “Setelah ini, KPU Kota Malang akan menyampaikan salinan keputusan terkait penetapan kursi parpol dan anggota dewan terpilih ini ke Gubernur melalui Wali Kota Malang,” ujar Aminah.

    Sebelum menetapkan 45 legislator terpilih. KPU Kota Malang mengumumkan perolehan kursi partai politik. Ada 9 parpol yang berhasil mengantar kadernya meraih kursi di DPRD Kota Malang untuk periode 2024-2029.

    9 Parpol ini adalah PDI Perjuangan dengan 9 kursi, PKB 8 kursi, PKS 7 kursi, Partai Gerindra 6 kursi, Partai Golkar 6 kursi, Partai Demokrat 3 kursi, Partai Nasdem 3 kursi, PSI 2 kursi dan PAN 1 kursi.

    Setelah itu, KPU Kota Malang mengumumkan 45 Anggota DPRD Kota Malang terpilih. Dimulai dari Dapil 1 Klojen ada Arif Wahyudi (PKB), Rimzah (Gerindra) Sony Rudiwiyanto (PDI Perjuangan) Kartika (Golkar) dan Bayu Rekso Aji (PKS) total 5 kursi.

    Lalu Dapil 2 Blimbing yakni, Abdurrohman (PKB) Danny Agung Prasetyo (Gerindra) Eko Herdianto (PDI Perjuangan) Harvard Kurniawan (PDI Perjuangan) Eddy Widjanarko (Golkar) M Dwiky Salsabil Fauza (Nasdem) Asmualik (PKS) Eko Hadi Purnomo (PAN) Aris Ferdianto (Demokrat) dan Donny Victorius (PSI) total 10 kursi.

    Dapil 3 Kedungkandang, Saniman Wafi (PKB) Ike Kisnawati (PKB) Abdul Wahid (PKB) Nurul Faridawati (Gerindra) Amithya Ratnanggani Siraduhitta (PDI Perjuangan) Agoes Marhaenta (PDI Perjuangan) Suryadi (Golkar) Sri Mulyana (Golkar) Indra Permana (PKS) Akhdiyat Syabril Ulum (PKS) dan Imron (Demokrat) dengan total 11 kursi.

    Dapil 4 Sukun Anas Muttaqin (PKB) Fathol Arifin (PKB) Abu Bakar (Gerindra) Achmad Zakaria (PDI Perjungan) Lea Mahdarina (PDI Perjuangan) Tinik Wijayanti (Golkar) Suyadi (Nasdem) Rokhmad (PKS) Wiwik Sulaiha (Demokrat) Kristina Yuniati (PSI) total 10 kursi.

    Dapil 5 Lowokwaru, Putri Aidillah (PKB) Lelly Thresiyawati (Gerindra) Ginanjar Yoni Wardoyo (Gerindra) I Made Riandiana Kartika (PDI Perjuangan) Anastasya Ida (PDI Perjuangan) Joko Prihatin (Golkar) Dito Arief (Nasdem) Trio Agus Purwono (PKS) dan Rendra Masdrajad Syafaat (PKS) total 9 kursi.

    “Dari 45 itu laki laki ada 33 dan perempuan 12. Sehingga jumlah perempuan memang belum memenuhi 30 persen, ini masih 26 persen. Periode sebelumnya 12 juga,” ujar Aminah. (luc/aje]

  • Israel Tegur Spanyol-Norwegia-Irlandia yang Akan Akui Palestina

    Israel Tegur Spanyol-Norwegia-Irlandia yang Akan Akui Palestina

    Tel Aviv –

    Israel pada Kamis (23/05) memanggil duta besar Spanyol, Norwegia, dan Irlandia. Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Yaakov Blitshtein mengatakan para duta besar itu “ditegur” atas “keputusan buruk” mereka untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara.

    “Akan ada konsekuensi tambahan yang serius terhadap hubungan dengan negara mereka menyusul keputusan yang mereka ambil,” katanya.

    Para duta besar tersebut pertama kali diperlihatkan klip berdurasi tiga menit yang menampilkan penculikan lima prajurit perempuan Pasukan Pertahanan Israel. Rekaman itu diambil oleh Hamas, sebuah kelompok yang dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh Jerman, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa lainnya, saat menyerang Israel pada 7 Oktober.

    Blitshtein mengatakan pengumuman pengakuan itu membuat situasi “lebih sulit untuk mempromosikan kesepakatan pembebasan sandera.”

    “Keputusan memutarbalikkan yang dilakukan pemerintah Anda merupakan hadiah bagi Hamas,” kata Blitshtein kepada para duta besar pada Kamis, sambil menambahkan bahwa “Hamas mengucapkan selamat kepada Anda.”

    Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez sebelumnya mengatakan keputusan pemerintahnya akan membantu memfasilitasi penerapan solusi dua negara antara pemimpin Israel dan Palestina.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang menolak gagasan tersebut, menyebut keputusan tersebut sebagai “hadiah atas teror.”

    Israel tak akan goyah terkait putusan ICJ mengenai serangan di Rafah

    Afrika Selatan mengajukan banding ke pengadilan tinggi PBB di Den Haag, Belanda, pada 10 Mei, dan meminta agar Pasukan Pertahanan Israel (IDF) diperintahkan untuk mundur dari Gaza.

    ICJ sebelumnya telah menginstruksikan Israel, yang memasuki Gaza sebagai respons atas serangan yang dilancarkan dari daerah tersebut oleh milisi Hamas pada 7 Oktober 2023, untuk mengambil tindakan guna mencegah genosida dan memfasilitasi pengiriman bantuan.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Israel menuduh Afrika Selatan bertindak sebagai perpanjangan tangan Hamas, dan mengatakan Israel tidak akan tergoyahkan untuk membela diri.

    Pada Kamis (23/05), juru bicara pemerintah Israel Avi Hyman mengatakan, “Tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat menghentikan Israel melindungi warganya dan mengejar Hamas di Gaza.”

    Meskipun putusan ICJ bersifat mengikat, tetapi tidak ada mekanisme yang dapat digunakan untuk menegakkan putusan tersebut.

    Namun pengadilan dapat meminta agar Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan atas nama pengadilan.

    Netanyahu akan berpidato di Kongres AS

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan segera berpidato di Kongres Amerika Serikat, kata Ketua DPR Mike Johnson.

    “Kami akan segera menjamu Perdana Menteri Netanyahu di Capitol untuk sidang gabungan Kongres,” kata Johnson, seraya menambahkan bahwa kunjungan tersebut akan menandai “dukungan yang sangat kuat kepada pemerintah Israel.”

    Johnson adalah anggota Kongres terkemuka dari Partai Republik dan pengkritik kebijakan Presiden Demokrat Joe Biden mengenai Israel.

    Amerika Serikat sangat mendukung Israel dalam perang melawan Hamas yang dipicu oleh serangan lintas batas pada 7 Oktober oleh militan Hamas, yang menewaskan sekitar 1.200 orang.

    Namun, di tengah meningkatnya jumlah korban warga sipil, Biden semakin mendorong Netanyahu untuk menghentikan operasi militernya di Gaza. Gedung Putih merasa kecewa, khususnya atas operasi militer Israel di Rafah, sebuah kota di Gaza selatan, tempat lebih dari satu juta orang berlindung.

    Biden juga mengancam akan menghentikan pasokan senjata, sebuah sikap yang ditentang oleh Partai Republik dan banyak anggota Partai Demokrat.

    Namun, pidato Netanyahu di Kongres AS semakin membuat marah kaum progresif Demokrat yang kritis terhadap kampanye militer Israel di Gaza dan dukungan Biden terhadapnya.

    rs/pkp (AFP, AP, Reuters)

    (nvc/nvc)