Xcloud.id

partai: Demokrat

  • Beda dengan Suaminya, Melania Trump Dukung Hak Aborsi

    Beda dengan Suaminya, Melania Trump Dukung Hak Aborsi

    Washington DC –

    Mantan Ibu Negara Amerika Serikat (AS), Melania Trump, menyuarakan dukungan kuat untuk hak aborsi di negaranya dalam memoar terbarunya yang akan dirilis. Sikap ini sangat kontras dengan suaminya, mantan Presiden Donald Trump, yang secara terang-terangan mendukung larangan aborsi.

    Sikap berbeda dari Melania ini dengan cepat menuai reaksi tim kampanye Wakil Presiden AS Kamala Harris, yang merupakan capres AS dari Partai Demokrat yang menjadi rival utama Trump sebagai capres Partai Republik dalam pemilu November mendatang.

    Berdasarkan kutipan memoarnya, seperti dilansir AFP, Jumat (4/10/2024), Melania menulis bahwa “sangat penting untuk menjamin agar perempuan memiliki otonomi dalam menentukan pilihan mereka untuk memiliki anak, berdasarkan pendirian mereka sendiri, terbebas dari intervensi atau tekanan apa pun dari pemerintah”.

    Disebutkan juga oleh Melania dalam memoarnya, menurut laporan The Guardian yang mendapatkan salinannya sebelum diterbitkan pekan depan, bahwa “membatasi hak perempuan untuk memilih apakah akan mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan sama saja dengan menyangkal kendali atas tubuhnya sendiri”.

    Pendapat Melania ini sangat berbeda dengan pendapat Trump, yang sering menyombongkan diri bahwa hakim-hakim Mahkamah Agung yang dipilihnya pada era pemerintahannya telah membuka jalan bagi pembatalan Roe v. Wade, dan berakhirnya hak nasional untuk aborsi.

    Roe v. Wade merujuk pada keputusan penting Mahkamah Agung AS tahun 1973 silam, yang pada intinya menyatakan Konstitusi AS secara umum melindungi hak untuk melakukan aborsi.

    Namun tahun 2022 lalu, Mahkamah Agung AS membatalkan putusan tersebut yang berarti mengakhiri hak konstitusional atas aborsi. Sejak saat itu, setidaknya 20 negara bagian AS menerapkan pembatasan penuh atau sebagian, dengan Georgia melarang sebagian besar aborsi setelah usia kehamilan enam minggu.

    Aborsi menjadi isu utama bagi para pemilih dalam persaingan pemilihan presiden AS yang berlangsung sengit. Tim kampanye Harris mengambil tindakan atas kesenjangan yang muncul.

    “Menyedihkan bagi perempuan di seluruh Amerika, suami Nyonya Trump dengan tegas tidak setuju dengannya dan menjadi alasan mengapa lebih dari satu dari tiga perempuan Amerika hidup di bawah Larangan Aborsi Trump yang mengancam kesehatan, kebebasan, dan kehidupan mereka,” ucap juru bicara tim kampanye Harris, Sarafina Chitika, dalam pernyataannya.

    “Donald Trump telah memperjelasnya: Jika dia menang pada November, dia akan melarang aborsi secara nasional, menghukum para perempuan, dan membatasi akses perempuan terhadap layanan kesehatan reproduksi,” sebut Chitika.

    Trump Komentari Perbedaan Sikap Istrinya Soal Hak Aborsi

    Trump telah memberikan komentar soal perbedaan sikap antara dirinya dan sang istri. Dalam wawancara dengan Fox News pada Kamis (3/10), Trump mengatakan bahwa pendapat mengenai aborsi berbeda-beda di seluruh AS, dan bahwa dia mendorong istrinya untuk mengungkapkan pendapatnya dengan jujur.

    “Kami sudah membicarakannya, dan saya mengatakan, ‘Kamu harus menulis apa yang kami yakini. Saya tidak akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Kamu harus menulis apa yang kamu yakini’,” ucap Trump.

    “Ada beberapa orang yang sangat, sangat beraliran sayap kanan dalam isu ini, artinya, tanpa terkecuali. Dan ada orang-orang lainnya yang memandangnya sedikit berbeda dari itu,” imbuhnya.

    Sikap Melania itu menuai kemarahan dari para aktivis anti-aborsi di AS. “Sulit untuk mengikuti logika dengan mempublikasikan buku mantan Ibu Negara tepat sebelum pemilu dan meremehkan pesan Presiden Trump kepada para pemilih pro-life. Aborsi mengakhiri nyawa yang tidak bersalah dan kebalikan dari pemberdayaan,” kritik Kristan Hawkins dari Students for Life of America dalam pernyataan via media sosial X.

    Namun demikian, diketahui bahwa sejumlah mantan Ibu Negara AS dari Partai Republik lainnya, seperti Nancy Reagan, Barbara Bush dan Laura Bush, juga mengambil posisi pro-choice mengenai aborsi, meskipun setelah mereka meninggalkan Gedung Putih.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Seruan Larangan Partai Ekstrem Kanan AfD Meningkat di Jerman

    Seruan Larangan Partai Ekstrem Kanan AfD Meningkat di Jerman

    Jakarta –

    Pekan lalu terjadi kekacauan di parlemen di Erfurt, Negara Bagian Thringen di timur Jerman. Partai Alternatif untuk Jerman (AfD) menjadi fraksi terbesar di parlemen negara bagian tersebut, setelah kemenangannya dalam pemilihan umum (pemilu) pada awal September lalu.

    Saat itu politikus AfD Jrgen Treutler, karena menjadi anggota parlemen tertua di usianya yang ke-73, berhak memimpin sesi pertama periode legislatif yang baru.

    Treutler melaksanakan tugasnya dengan menolak untuk meloloskan mosi dan memberikan suara yang pada dasarnya menghalangi Partai Kristen Demokrat (CDU) yang berhaluan kanan-tengah dan partai-partai lain untuk mencalonkan kandidat untuk jabatan ketua parlemen.

    CDU menolak hal itu di Mahkamah Konstitusi Thringen dan berhasil. Ketika sesi dilanjutkan dua hari kemudian, politisi CDU Thadus Knig terpilih sebagai presiden parlemen negara bagian tersebut.

    Sekarang setelah parlemen dapat berfungsi kembali, para politisi berdebat tentang bagaimana menangani AfD pada masa jabatan mendatang.

    Kantor Perlindungan Konstitusi di negara bagian Jerman Thringen, yang melacak gerakan ekstremis domestik di Jerman, mengklasifikasikan partai tersebut sebagai “ekstremis sayap kanan” pada tahun 2021.

    Upaya pelarangan partai ekstrim kanan sebelumnya gagal

    Georg Maier, yang merupakan pemimpin Partai Sosial Demokrat (SPD) Thringen dan yang masih menjabat sebagai menteri dalam negeri, berbicara pada pekan lalu untuk mendukung proses hukum di Mahkamah Konstitusi Jerman untuk melarang AfD.

    Pasal 21 konstitusi Jerman menyatakan: “Partai yang, karena tujuan mereka atau perilaku penganutnya, berusaha untuk melemahkan atau menghapus tatanan dasar demokrasi yang bebas atau membahayakan keberadaan Republik Federal Jerman, dianggap inkonstitusional.”

    Kini bola panas ada di tangan Mahkamah Konstitusi pusat (Jerman) untuk memutuskan apakah suatu partai politik dapat dilarang.

    Pemerintah Jerman, parlemen Jerman Bundestag, dan majelis dari 16 negara bagian federal, Bundesrat, berhak untuk mengajukan petisi.

    Namun, standarnya tinggi, dan presedennya tidak memberikan pertanda baik bagi langkah semacam itu. Upaya terakhir untuk melarang Partai Demokratik Nasional Jerman (NPD) yang berhaluan kanan ekstrem, yang kini berganti nama menjadi Die Heimat, gagal pada tahun 2017.

    Dalam putusan kasus tersebut, pengadilan mengklasifikasi bahwa NPD memang inkonstitusional, tetapi juga tidak signifikan secara politik. “Selama lebih dari lima dekade keberadaannya, NPD belum berhasil meloloskan perwakilan permanen di parlemen negara bagian,” ujarnya.

    Selain itu, partai-partai lain di parlemen Jerman dan negara bagian saat itu juga tidak mau membentuk koalisi atau bahkan bekerja sama dengan NPD dalam isu-isu tertentu, demikian dinyatakan pengadilan.

    Dengan mengambil keputusan ini sebagai tolok ukur untuk kemungkinan pelarangan AfD, gambaran baru muncul: Tidak seperti NPD, AfD sudah mapan sebagai kekuatan politik baik di Bundestag maupun di 14 dari 16 parlemen negara bagian Jerman.

    Namun, seperti halnya NPD, sejauh ini tidak ada partai lain yang bersedia berkoalisi dengan AfD, sehingga tidak ada prospek realistis untuk menjadi bagian dari pemerintahan.

    Perdebatan tentang pelarangan kembali memanas karena skandal yang terjadi setelah pemilihan umum di Thringen. Anggota CDU Bundestag Marco Wanderwitz sekarang berkampanye lintas partai untuk mengajukan mosi bersama agar Bundestag melakukan pemungutan suara untuk pelarangan.

    Setidaknya 5% anggota parlemen harus mendukung inisiatifnya, atau 37 dari 733. Wanderwitz mengatakan kepada harian taz pada bulan Juni bahwa mereka telah mencapai kuorum tersebut.

    Klasifikasi AfD sebagai ‘ekstremis sayap kanan’ tidak menjamin pelarangan

    Wanderwitz mengatakan mereka masih menunggu pendapat tertulis dari Pengadilan Tinggi Administratif di Nord Rhein Westfalen (NRW), yang pada bulan Mei telah mengonfirmasi klasifikasi AfD sebagai terduga kelompok ekstremis sayap kanan oleh Kantor Perlindungan Konstitusi, BfV.

    “Jika alasan putusan itu sudah tersedia, kami akan mencermatinya dan kemudian mengajukan permohonan pelarangan yang diperbarui dan beralasan,” katanya kepada media TAZ.

    Dalam pemungutan suara yang akan dilakukan di parlemen Jerman Bundestag, mayoritas suara harus memberikan suara mendukung pengajuan permohonan pelarangan AfD. Mahkamah Konstitusi Jerman kemudian harus memutuskan.

    Para pakar memiliki pandangan berbeda tentang peluang keberhasilannya. Hendrik Cremer dari Institut Hak Asasi Manusia Jerman di Berlin meyakini pelarangan ini sangat dibutuhkan dan dapat berhasil. “Jika Anda mencermati AfD dengan saksama, saya rasa Anda harus sampai pada kesimpulan bahwa persyaratan untuk pelarangan telah terpenuhi,” katanya kepada DW pada bulan Mei, seraya menambahkan bahwa ia merasa sulit untuk memahami mengapa beberapa orang masih mengungkapkan keraguan.

    Azim Semizoglu, pakar hukum tata negara di Universitas Leipzig, lebih skeptis. Menurutnya, klasifikasi AfD sebagai “ekstremis sayap kanan” oleh BfV tidak secara otomatis menjamin pelarangan yang berhasil, katanya sebelumnya kepada DW.

    Bukan ‘penilaian politik,’ tetapi ‘penilaian hukum’

    Itu hanya satu bukti di antara banyak bukti, tandas Semizoglu. “Anda tidak dapat menyimpulkan dari situ bahwa jika suatu partai diklasifikasikan sebagai ekstremis sayap kanan, itu juga tidak konstitusional dalam pengertian Hukum Dasar,” katanya. Ada standar pembuktian yang berbeda yang harus diterapkan, tambahnya.

    Wakil ketua SPD, Lars Klingbeil, memiliki pandangan yang sama. “Penilaian ini bukan penilaian politik, tetapi pertama-tama penilaian hukum,” ungkapnya kepada kantor berita Jerman DPA.

    Klingbeil menegaskan bahwa BfV bertanggung jawab untuk mengumpulkan materi tentang AfD. Jika para ahli sampai pada kesimpulan bahwa AfD membahayakan negara dan masyarakat Jerman, “maka kita harus menjadi aktif secara politik.”

    Presiden Dewan Pusat Yahudi di Jerman, Josef Schuster, juga telah ambil bagian dalam diskusi berulang tentang pelarangan AfD.

    Menjelang pemilu negara bagian di Brandenburg pada tanggal 22 September lalu, ia berbicara menentang partai tersebut dalam sebuah wawancara dengan harian Tagesspiegel.

    “Orang-orang yang memilih AfD hari ini tidak akan menghilang begitu saja — kita juga tidak dapat mengabaikan mereka,” ujarnya, seraya menambahkan ia meyakini pelarangan bukanlah cara yang baik untuk menghalangi pemilih AfD dari ideologi mereka.

    Kesadaran antiekstremisme meningkat

    Gerakan antiekstremisme semakin menguat tahun ini. Puluhan ribu orang berdemonstrasi di kota-kota di Jerman. Di Bremen Februari silam. “Aliansi Bremen Melawan Kanan” mengetengahkan semboyan “Melawan Pergeseran ke Kanan”. Aksi protes serupa juga terjadi di kota-kota lain di Jerman kala itu.

    Slogan “Tidak boleh lagi terjadi, adalah sekarang!” mewarnai spanduk dan poster para pengunjuk rasa. Slogan “Tidak boleh lagi terjadi” dalam bahasa Jerman “Nie Wieder” adalah slogan yang sering digunakan pada peringatan kekejaman Nazi dan aksi-aksi melawan Neonazi.

    Artikel ini naskah aslinya ditulis dalam bahasa Jerman.

    Tambahan informasi dari: TAZ, Tagesspiegel dan DPA

    (ita/ita)

  • Intelijen AS Ingatkan Trump Soal Ancaman Iran untuk Bunuh Dirinya

    Intelijen AS Ingatkan Trump Soal Ancaman Iran untuk Bunuh Dirinya

    Washington DC –

    Intelijen Amerika Serikat (AS) memperingatkan mantan Presiden Donald Trump soal ancaman “nyata dan spesifik” dari Iran untuk membunuh dirinya. Teheran sebelumnya telah membantah tuduhan dari Washington ini.

    Peringatan dari intelijen AS itu, seperti dilansir AFP, Rabu (25/9/2024), diungkapkan oleh tim kampanye pilpres Trump yang kini menjadi capres Partai Republik, yang akan melawan capres Partai Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris, dalam pemilu AS yang dijadwalkan pada November mendatang.

    “Presiden Trump telah diberi pengarahan hari ini oleh Kantor Direktur Intelijen Nasional mengenai ancaman nyata dan spesifik dari Iran untuk membunuhnya dalam upaya untuk mengganggu stabilitas dan menebar kekacauan di Amerika Serikat,” ungkap direktur komunikasi tim kampanye Trump, Steven Cheung, dalam pernyataan pada Selasa (24/9) waktu setempat.

    “Para pejabat intelijen telah mengidentifikasi bahwa serangan yang berkelanjutan dan terkoordinasi ini telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, dan aparat penegak hukum di semua lembaga berupaya untuk memastikan Presiden Trump terlindungi dan pemilu bebas dari intervensi,” sebutnya.

    Tim kampanye Trump tidak menguraikan lebih lanjut soal peringatan intelijen itu, yang muncul ketika tekanan internasional semakin meningkat terhadap Iran untuk mengurangi ketegangan yang meninggi di Lebanon, saat militer Israel terus melancarkan pengeboman terhadap target Hizbullah yang didukung Teheran.

    Awal musim panas ini, Iran telah membantah tuduhan bahwa mereka berusaha membunuh Trump, tak lama setelah seorang pria bersenjata melepaskan tembakan ke arah mantan Presiden AS itu saat dia berkampanye di Pennsylvania. Sedikitnya satu orang tewas, dan Trump sendiri mengalami luka-luka di telinganya.

    Beberapa hari usai percobaan pembunuhan itu, media-media lokal AS melaporkan bahwa otoritas setempat telah menerima informasi intelijen mengenai dugaan rencana Iran membunuh Trump, yang mendorong peningkatan perlindungan terhadapnya.

    Pada saat itu, Teheran membantah tuduhan itu sebagai “tuduhan jahat”.

    “Jika mereka benar-benar ‘membunuh Presiden Trump’, yang selalu menjadi kemungkinan, saya berharap Amerika melenyapkan Iran, menghapusnya dari muka Bumi — Jika hal itu tidak terjadi, para pemimpin Amerika akan dianggap sebagai pengecut yang ‘tidak punya keberanian’!” tulis Trump via media sosial Truth Social pada saat itu.

    Tidak diketahui secara jelas apakah ancaman yang diungkapkan tim kampanye Trump itu merupakan ancaman baru atau ancaman yang telah dilaporkan sebelumnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Siasat Percepat Aksesi Uni Eropa?

    Siasat Percepat Aksesi Uni Eropa?

    Ankara –

    Turki secara resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan BRICS, organisasi negara-negara ekonomi berkembang di dunia. BRICS awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, tapi kini sebagian besar didominasi oleh Moskow dan Beijing.

    Omer Celik, juru bicara dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) partai Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, mengonfirmasi hal ini dan mengatakan permintaan tersebut “tertunda.”

    “Presiden kami telah menyatakan beberapa kali bahwa kami ingin menjadi anggota BRICS,” ujar Omar Celik pada awal September. Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut aspirasi Turki, menurut laporan media Turki, dan mengatakan ia akan “sepenuhnya mendukung” keanggotaan Turki.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Jika benar-benar jadi anggota BRICS, yang sering digambarkan sebagai penyeimbang tatanan global yang dipimpin Barat, Turki dapat semakin menjauh dari keanggotaan Uni Eropa (UE) dan sejumlah keuntungan yang ditawarkannya.

    Turki ingin gabung UE sejak 2005

    “Kami mengharapkan semua negara kandidat UE untuk mendukung nilai-nilai UE dengan tegas, guna menghormati kewajiban yang berasal dari perjanjian perdagangan yang relevan, dan agar selaras dengan Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama UE,” kata Peter Stano, juru bicara layanan diplomatik UE. kepada DW.

    Beberapa pihak melihat tujuan Turki untuk bergabung dengan kelompok BRICS sebagai reaksi terhadap lambatnya kemajuan dalam perundingan aksesi UE.

    Nacho Sanchez Amor, anggota parlemen dari kelompok Sosialis dan Demokrat di Parlemen Eropa menegaskan, jalan Turki menuju UE adalah melalui reformasi.

    “Belakangan ini kami melihat minat baru dari pemerintah Turki dalam menghidupkan kembali proses aksesi UE,” katanya dalam pernyataan 2023.

    “Proses ini tidak akan terjadi karena tawar-menawar geopolitik, tetapi hanya terjadi jika otoritas Turki menunjukkan minat nyata dalam menghentikan kemunduran yang terus-menerus dalam kebebasan fundamental dan supremasi hukum di negara itu.”

    Proses aksesi Turki dimulai pada tahun 2005, tetapi terhenti pada tahun 2018 karena beberapa masalah, termasuk kekhawatiran UE tentang pembatasan kebebasan media, kontrol eksekutif atas peradilan, dan lemahnya pengawasan sipil terhadap pasukan keamanan Turki.

    Frustrasi kepada EU, Turki main mata dengan BRICS?

    Ozgur Unluhisarcikli, pakar Turki di German Marshall Fund (GMF), menambahkan bahwa minat Turki terhadap BRICS adalah sinyal rasa frustrasi negara itu terhadap UE.

    Turki tidak hanya marah terhadap UE karena menunda proses aksesi. Negara ini juga dinilai stagnan dalam modernisasi bea cukai atau perjanjian perdagangan, atau dalam peta jalan untuk liberalisasi visa, yang dapat membuka jalan bagi warga negara Turki untuk bepergian tanpa visa ke negara-negara Eropa.

    Sementara jumlah negara anggota BRICS telah berlipat ganda sejak dibentuk 15 tahun lalu. Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab (UEA) telah menjadi anggota dan kelompok tersebut. Saat ini, masuk pula pendaftaran untuk bergabung dari hampir 20 negara, termasuk Turki.

    Para anggotanya bekerja sama dalam perdagangan dan perluasan ekonomi, serta memberikan apa yang mereka lihat sebagai penyeimbang politik lembaga-lembaga internasional yang didominasi oleh Amerika Serikat dan Eropa.

    Gabung BRICS bisa jadi bumerang buat Turki

    Para pakar Turki mengatakan, pendekatan Erdogan untuk bergabung dengan BRICS bisa jadi untuk mendapatkan pengaruh dalam upaya aksesi Turki ke UE.

    Asli Aydintasbas, peneliti di Brookings Institute yang mengkhususkan diri pada Turki mengatakan, proses aksesi Turki ke UE “telah lama mengalami koma.” Karena itu, politisi Turki mencoba untuk menghidupkannya kembali, atau merasa tidak ada salahnya bergabung dengan BRICS.

    “Eropa secara efektif telah membekukan proses aksesi Turki dan berencana menendang Turki sepenuhnya keluar dari agenda perluasan, sementara negara Balkan telah bergerak maju,” kata Aydintasbas kepada DW.

    Menurutnya, ini adalah cara Turki membuat Barat cemburu dan upaya meraih perhatian mereka.

    EU butuh Turki, tapi tidak percaya

    Serangkaian kebijakan luar negeri dan keamanan Turki tidak disambut baik oleh negara Barat.

    Turki menolak untuk mendukung sanksi terhadap Rusia, dan malah menjadi pembeli utama minyak mentah Rusia. Turki juga mendukung Hamas, kelompok militan Palestina yang diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh UE, Amerika Serikat, Jerman, dan beberapa negara lain.

    Amerika Serikat dan sekutu NATO lainnya marah kepada Ankara, atas pembelian sistem pertahanan rudal S400 dari Rusia pada tahun 2017 dan pada 2022 ketika Turki menahan keanggotaan Swedia dan Finlandia di NATO selama dua tahun.

    Namun, lokasi strategis Turki antara barat dan timur membuatnya penting bagi misi NATO dan AS di kawasan tersebut. Selain itu, Turki juga menandatangani perjanjian dengan UE pada tahun 2016 yang memungkinkan pemulangan migran ilegal yang mencapai UE.

    Sebuah survei German Marshall Fund tentang hubungan Turki dengan sekutu Barat menyebutkan, “Turki adalah negara mitra yang paling tidak dapat diandalkan, menurut responden di setiap negara tempat survei dilakukan. Pada saat yang sama, responden Turki juga menganggap sulit mengandalkan sekutu.”

    Alexandra von Nahmen turut berkontribusi dalam artikel ini.

    Diadaptasi dari artikel DW Inggris

    (nvc/nvc)

  • Ekonomi Ditarget 5,2%, Belanja Negara Rp 3.621 T

    Ekonomi Ditarget 5,2%, Belanja Negara Rp 3.621 T

    Jakarta –

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun 2025 menjadi UU. Dengan begitu, pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto sudah bisa menjalankannya mulai awal tahun depan.

    Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-7 masa persidangan I tahun sidang 2024-2025 yang digelar hari ini. Dari perwakilan pemerintah hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, beserta jajaran eselon I.

    “Apakah RUU tentang APBN tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?,” tanya Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus di ruang rapat paripurna, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

    “Setuju,” jawab seluruh anggota yang diikuti ketuk palu.

    Berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, terdapat 8 fraksi yang menyetujui atau menerima RUU tentang APBN 2025 menjadi UU yakni Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, dan PPP. Sedangkan Fraksi PKS menerima dengan catatan (minderheid nota).

    Salah satu yang disepakati dalam RUU APBN 2025 adalah pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 5,2% dan inflasi 2,5%. Hal ini telah mempertimbangkan berbagai situasi global.

    “Pemerintah perlu menjaga tingkat inflasi tetap rendah mengingat pengaruh inflasi terhadap daya beli rumah tangga sangatlah besar,” kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.

    Asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025:

    – Pertumbuhan ekonomi: 5,2%.
    – Inflasi: 2,5%
    – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS: Rp 16.000
    – Tingkat Bunga SUN-10 tahun: 7%
    – Harga minyak mentah Indonesia: US$ 82 per barel
    – Lifting Minyak Bumi: 605 ribu barel per hari
    – Lifting Gas Bumi: 1.005 ribu barel setara minyak per hari

    Sasaran dan indikator pembangunan tahun 2025:

    – Tingkat kemiskinan: 7-8%
    – Tingkat kemiskinan ekstrem: 0%
    – Tingkat pengangguran terbuka: 4,5-5%
    – Rasio gini: 0,379-0,382
    – Indeks Modal Manusia: 0,56
    – Nilai Tukar Petani (NTP): 115-120
    – Nilai Tukar Nelayan (NTN): 105-108

    Postur APBN 2025:

    – Target pendapatan negara Rp 3.005,12 triliun: Terdiri dari penerimaan pajak Rp 2.189 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 301,60 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 513,63 triliun, dan penerimaan hibah Rp 581,1 triliun.

    – Total belanja negara Rp 3.621,31 triliun: Terdiri dari belanja K/L Rp 1.160,08 triliun, belanja non K/L Rp 1.541,35 triliun, transfer ke daerah Rp 919 triliun.

    – Defisit APBN Rp 616,19 triliun atau 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB).

    (kil/kil)

  • Intelijen AS Ingatkan Trump Soal Ancaman Iran untuk Bunuh Dirinya

    Cuma Presiden Penting yang Ditembak

    Jakarta –

    Calon presiden (capres) Amerika Serikat dari partai Republik, Donald Trump kembali berkampanye pada hari Selasa (17/9) waktu setempat, untuk pertama kalinya sejak upaya pembunuhan kedua terhadap dirinya. Mantan presiden AS itu membanggakan diri dengan mengatakan “hanya presiden penting yang ditembak”.

    Trump pun memuji capres partai Demokrat, Kamala Harris karena menelepon untuk menanyakan keadaannya.

    “Dan kemudian Anda bertanya-tanya mengapa saya ditembak, bukan? Anda tahu, hanya presiden penting yang ditembak,” kata Trump dalam pidato kampanyenya di kota Flint, negara bagian Michigan, dilansir kantor berita AFP, Rabu (18/9/2024).

    Sebelumnya, Harris, yang berkampanye di negara bagian Pennsylvania, mengatakan pada hari Selasa bahwa dia telah menghubungi Trump setelah upaya pembunuhannya di lapangan golfnya di Florida.

    “Saya menanyakannya untuk memastikan dia baik-baik saja. Dan saya katakan kepadanya apa yang telah saya katakan di depan umum — tidak ada tempat untuk kekerasan politik di negara kita,” kata Harris dalam sebuah wawancara dengan National Association of Black Journalists (NABJ).

    Gedung Putih menggambarkannya sebagai “percakapan yang ramah dan singkat.”

    Trump mengatakan tersangka pelaku penembakan dirinya tersebut adalah pengikut apa yang disebutnya retorika Presiden Joe Biden dan Harris, yang menegaskan bahwa dia adalah ancaman bagi demokrasi AS.

    Pada acara kampanye tersebut, para pendukung Trump mengatakan serangan yang digagalkan itu membuat mereka semakin mendukungnya.

    “Saya yakin mereka ingin membunuh Trump agar Trump tidak dapat mencoba untuk menjalani masa jabatan keduanya,” kata pensiunan pekerja otomotif Donald Owen, 71 tahun.ini.”

    Sebelumnya pada hari Minggu lalu, Trump dilarikan oleh Secret Service AS setelah pria bersenjata, Ryan Routh ditemukan di pagar tanaman di lapangan golfnya di Florida.

    Itu adalah kejadian kedua yang nyaris menimpa capres dari Partai Republik itu dalam beberapa bulan, setelah sebuah peluru menyerempet telinganya dalam sebuah penembakan di acara kampanye di Pennsylvania. Insiden yang terjadi pada bulan Juni itu menewaskan satu orang.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • FBI Selidiki Kemungkinan Percobaan Pembunuhan terhadap Trump

    FBI Selidiki Kemungkinan Percobaan Pembunuhan terhadap Trump

    Jakarta –

    FBI mengaku tengah menyelidiki insiden penembakan terhadap Donald Trump yang sebelumnya dilaporkan oleh timnya pada Minggu (15/9), di negara bagian Florida, Amerika Serikat (AS).

    “FBI telah merespons di West Palm Beach, Florida, dan sedang menyelidiki apa yang tampaknya merupakan percobaan pembunuhan terhadap mantan Presiden Trump,” kata badan tersebut dalam sebuah pernyataan.

    Senapan dan kamera ditemukan di TKP

    Dalam konferensi pers pada Minggu (15/9), otoritas AS mengatakan bahwa agen Dinas Rahasia AS atau Secret Service telah mengidentifikasi dan menembaki seorang tersangka yang mengarahkan senjata di bagian Lapangan Golf Internasional Trump di West Palm Beach pada sore hari.

    “Kami belum yakin apakah individu tersebut sempat menembak ke arah agen kami atau tidak,” kata Rafael Barros dari Dinas Rahasia AS tersebut.

    Tersangka melarikan diri dengan SUV hitam dan kemudian ditahan di Martin County oleh penegak hukum setempat.

    “Kami saat ini memiliki seseorang yang ditahan yang merupakan tersangka potensial,” kata Sheriff Palm Beach County, Ric Bradshaw. Ia memuji seorang saksi yang melihat tersangka melarikan diri ke sebuah mobil dan mengambil foto pelat nomornya, yang akhinrya berguna membantu polisi untuk melacaknya.

    Bradshaw mengatakan tersangka bersembunyi di semak-semak, sekitar 400 hingga 500 yard (356 hingga 457 meter) dari Trump, saat mantan presiden tersebut bermain golf di lubang golf terdekat.

    Polisi Palm Beach menemukan senapan serbu AK-47 dengan teleskop dan kamera GoPro di semak-semak di lokasi kejadian, kata Bradshaw.

    Tembakan ‘di sekitar’ Trump

    Tim kampanye Trump sebelumnya hanya melaporkan suara tembakan di dekat Trump, dan mengatakan bahwa dia aman setelah insiden tersebut.

    “Presiden Trump aman setelah terjadi tembakan di sekitarnya. Tidak ada rincian lebih lanjut saat ini,” kata juru bicara kampanye Trump, Steven Cheung, dalam pernyataan awal.

    Tembakan tersebut dilaporkan terdengar di dekat Lapangan Golf Internasional Trump di West Palm Beach. Dinas Rahasia AS menyatakan insiden itu terjadi sesaat sebelum pukul 2 siang waktu setempat.

    Percobaan pembunuhan kedua tahun ini?

    Insiden ini terjadi hanya dua bulan setelah mantan presiden AS tersebut ditembak dalam upaya pembunuhan saat dia berbicara di sebuah acara kampanye di Pennsylvania. Sebuah peluru sempat menyentuh telinga Trump saat itu.

    Akibatnya, tim kampanyenya meningkatkan keamanan terhadap Trump. Di acara-acara kampanye luar ruangan, mantan presiden AS itu kini berbicara di belakang penutup kaca antipeluru.

    Menurut Gedung Putih, Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris, yang juga merupakan calon presiden dari Partai Demokrat, telah diberi pengarahan terkait insiden terbaru tersebut. Keduanya “lega” mengetahui Trump dalam keadaan aman, kata Gedung Putih.

    Harris mengatakan secara daring bahwa dia “senang” Trump aman. Ia dan Biden menegaskan bahwa kekerasan politik tidak memiliki tempat di AS.

    “Seperti yang telah saya katakan berkali-kali, tidak ada tempat untuk kekerasan politik atau kekerasan apa pun di negara kita, dan saya telah mengarahkan tim saya untuk terus memastikan bahwa Dinas Rahasia memiliki semua sumber daya, kemampuan, dan langkah perlindungan yang diperlukan untuk memastikan keselamatan mantan presiden,” kata Biden dalam pernyataannya pada Minggu (15/9) malam.

    rs/gtp (Reuters, AFP, AP)

    (ita/ita)

  • 6 Fakta Debat Kamala Harris Vs Trump Bahas Ukraina hingga Gaza

    6 Fakta Debat Kamala Harris Vs Trump Bahas Ukraina hingga Gaza

    Jakarta –

    Wakil Presiden Kamala Harris dan mantan Presiden Donald Trump saling beradu argumen dalam acara debat Pilpres AS. Mereka membahas soal masalah perang di Ukraina hingga di Gaza, Palestina.

    Diketahui, debat tersebut dijadwalkan pada Selasa (10/9) pukul 9 malam waktu setempat atau Rabu (11/9) pagi. Debat itu akan dipandu oleh lembaga penyiaran ABC News dan diadakan di Pusat Konstitusi Nasional Philadephia.

    Ini merupakan debat pertama kali antara Trump dan Harris dan juga pertemuan pertama mereka di satu panggung.

    Dilansir CNN, Rabu (11/9/2024), Harris tiba di lokasi debat pada pukul 08.17 malam waktu setempat. Kini debat Capres Pilpres AS dimulai.

    Sebelum debat dimulai Harris dan Donald Trump sempat berjabat tangan saat mereka bertemu. Harris menghampiri Trump dan mengulurkan tangannya. Trump lalu menerima jabat tangan tersebut.

    Harris memperkenalkan dirinya dengan nama dan berkata, “Mari kita berdebat dengan baik.” Trump lalu menjawabnya dengan ramah.

    “Senang bertemu denganmu. Selamat bersenang-senang,” jawab Trump.

    Para kandidat Pilpres AS akan mendiskusikan sejumlah isu, salah satunya isu ekonomi. Debat ini diselenggarakan oleh ABC News dan dimoderatori oleh David Muir dan Linsey Davis. Debat ini diadakan setelah jajak pendapat terbaru menunjukkan persaingan untuk Gedung Putih masih ketat.

    Apa saja poin-poin debat Pilpres AS ini?

    1. Trump Tuding Harris Benci Israel

    Dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Rabu (11/9/2024), Trump mengklaim perang Gaza tidak akan terjadi jika dirinya yang menjabat sebagai Presiden AS.

    “Dia (Harris-red) membenci Israel. Pada saat yang sama, dengan caranya sendiri, dia membenci populasi Arab karena seluruh negara akan diledakkan — Arab, orang-orang Yahudi, Israel,” ujar Trump dalam debat capres yang digelar di Philadelphia pada Selasa (10/9) waktu setempat.

    “Jika dia (Harris-red) menjadi presiden, saya meyakini bahwa Israel tidak akan ada dalam dua tahun dari sekarang. Israel akan lenyap,” ucapnya.

    Bagaimana tanggapan Harris? Baca halaman selanjutnya.

    2. Harris Ingin Perang Gaza Diakhiri

    Harris menimpali komentar terakhir Trump dengan membalas bahwa tuduhan dirinya membenci Israel “sama sekali tidak benar”. Harris menegaskan dirinya mendukung Israel sepanjang hidup dan kariernya.

    Dalam debat yang sama, Harris menegaskan perang yang berkecamuk di Jalur Gaza harus diakhiri. Namun Harris juga menegaskan komitmen terhadap Israel yang merupakan sekutu dekat AS.

    “Yang kita ketahui adalah perang ini harus diakhiri,” tegas Harris, seperti dilansir Al Jazeera dan Indian Express.

    “Perang ini harus segera diakhiri, dan cara mengakhirinya adalah kita membutuhkan kesepakatan gencatan senjata dan kita membutuhkan (pembebasan) para sandera. Oleh karena itu, kita akan terus berupaya sepanjang waktu untuk mewujudkan hal itu,” cetusnya.

    3. Harris Yakin Trump Jadi Bahan Tertawaan

    Harris juga menyebut bahwa para pemimpin militer yang pernah bekerja dengan Trump menganggapnya sebagai “aib”.

    “Saya telah berkeliling dunia sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat dan para pemimpin dunia menertawakan Donald Trump,” ungkap Harris.

    “Saya telah berbicara dengan para pemimpin militer, beberapa di antaranya pernah bekerja dengan Anda, dan mereka mengatakan Anda adalah aib,” ucap Harris sambil menoleh ke arah Trump yang berdiri di podium.

    Lebih lanjut, Harris berpendapat bahwa Trump tidak memiliki “temperamen atau kemampuan untuk tidak merasa bingung dengan fakta”, yang merujuk pada penolakan sang mantan Presiden AS terhadap kekalahan dari Presiden Joe Biden dalam pilpres tahun 2020 lalu.

    Pernyataan Harris itu juga merujuk pada klaim-kliam Trump yang disampaikan terkait kasus-kasus pidana yang menjerat dirinya, yang pernah disebut Trump sebagai “senjata” Departemen Kehakiman AS di bawah pemerintahan Biden.

    4. Harris Singgung Masalah Ukraina

    Harris menuduh Trump gemar memanjakan orang-orang kuat seperti Putin. Dia juga menilai Trump akan “menyerah” jika menghadapi tekanan dari Putin, yang akan “memakan” Trump sebagai “makan siang”.

    “Putin akan duduk di Kyiv dengan matanya tertuju pada negara-negara Eropa lainnya, dimulai dengan Polandia,” ucap Harris dalam debat capres melawan Trump.

    “Seberapa cepat Anda akan menyerah demi kemurahan hari, dan apa yang Anda anggap sebagai persahabatan dengan apa yang dikenal sebagai seorang diktator yang akan memakan Anda untuk makan siang,” sebut Harris.

    Menurut kamus Merriam-Webster, idiom “memakan seseorang atau sesuai untuk makan siang” bisa berarti mengalahkan seseorang atau sesuatu dengan sangat buruk.

    Dalam debat capres ini, Harris juga menilai Trump mudah dimanipulasi oleh beberapa “pemimpin terburuk di dunia”. Dia bahkan mengatakan bahwa para pemimpin dunia selama ini menertawakan Trump.

    “Saya telah berkeliling dunia sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat dan para pemimpin dunia menertawakan Donald Trump,” ungkap Harris.

    5. Trump Kembali Tolak Kekalahan dari Biden dalam Pilpres AS

    Dalam debat capres itu, Trump kembali menolak untuk mengakui kekalahan dari Biden dalam pilpres tahun 2020 lalu. Dia mengklaim dirinya sedang sarkas ketika baru-baru ini tampak mengakui kekalahannya dalam pilpres tahun 2020.

    “Lihat, ada begitu banyak bukti. Yang harus Anda lakukan hanyalah melihatnya… Saya mendapat hampir 75 juta suara, suara terbanyak yang dimiliki presiden mana pun yang menjabat. Saya diberitahu jika saya mendapatkan 63 (juta suara), yang saya dapatkan tahun 2016, Anda tidak bisa dikalahkan dalam pemilu,” ucapnya.

    6. Trump Klaim Ini Debat Terbaiknya

    Trump menyebut debat capres melawan Wakil Presiden Kamala Harris, yang merupakan capres Partai Demokrat, sebagai “debat terbaik yang pernah ada”. Namun Trump menuduh para moderator debat capres ini tidak netral.

    “Saya pikir itu adalah debat terbaik saya, yang pernah ada, terutama karena debatnya TIGA LAWAN SATU!” tulis Trump dalam pernyataan via media sosial, seperti dilansir AFP, Rabu (11/9/2024).

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

  • Media Rusia Dituduh Campuri Pemilu AS dengan Dipantau Putin

    Media Rusia Dituduh Campuri Pemilu AS dengan Dipantau Putin

    Washington DC –

    Amerika Serikat (AS) menuduh media Rusia, RT, melakukan campur tangan terhadap pemilu yang akan digelar November mendatang. Otoritas kehakiman AS telah mendakwa dua pegawai media RT dan menjatuhkan sanksi kepada petinggi media itu, termasuk sang pemimpin redaksi.

    Gedung Putih menambahkan bahwa Presiden Vladimir Putin mengetahui dan memantau aktivitas media RT yang bertujuan mempengaruhi pemilu AS, terutama pemilihan presiden (pilpres) di mana Wakil Presiden Kamala Harris akan berhadapan dengan mantan Presiden Donald Trump.

    Jaksa Agung AS Merrick Garland, seperti dilansir AFP, Kamis (5/9/2024), juga mengumumkan penyitaan 32 domain internet yang merupakan bagian dari dugaan kampanye “untuk mengamankan hasil yang diinginkan oleh Rusia”, yang menurut para pejabat AS adalah kemenangan Trump dalam pilpres.

    Domain internet yang disita itu, menurut Garland, digunakan oleh pemerintah Rusia “untuk melakukan kampanye rahasia guna mengganggu dan mempengaruhi hasil pemilu di negara kita”.

    “Kami tidak mentoleransi upaya-upaya rezim otoriter untuk mengeksploitasi sistem pemerintahan kami yang demokratis,” tegas Garland dalam rapat Satuan Tugas Ancaman Pemilu pada Departemen Kehakiman AS.

    “Kami akan terus-menerus secara agresif menangkal dan menggagalkan upaya-upaya Rusia dan Iran — serta China atau aktor asing lainnya yang jahat — untuk mengintervensi pemilu kami,” ucapnya.

    RT merupakan outlet berita Rusia yang didanai oleh pemerintah Moskow. Sedikitnya 10 individu dan dua entitas terkait RT telah dijatuhi sanksi oleh Departemen Keuangan AS terkait dugaan mencampuri pemilu, termasuk pemimpin redaksi RT Margarita Simonyan dan wakilnya Elizaveta Brodskaia.

    Gedung Putih meyakini Putin mengetahui aktivitas media Rusia itu dalam mencampuri pemilu AS. Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Menurut Departemen Keuangan AS, Simonyan merupakan “tokoh sentral dalam upaya pengaruh jahat pemerintah Rusia”. Sedangkan Brodskaia disebut “melapor kepada Presiden Rusia (Vladimir) Putin dan para pejabat pemerintah lainnya”.

    Garland, dalam pernyataannya, mengungkapkan bahwa dua pegawai media RT yang berbasis di Rusia telah didakwa atas dugaan pencucian uang dan melanggar Undang-undang Pendaftaran Agen Asing. Kedua pegawai media RT itu diidentifikasi sebagai Kostiantyn Kalashnikov (31) dan Elena Afanasyeva (27).

    Lebih lanjut, Garland menjelaskan bahwa keduanya dituduh menyalurkan dana sebesar US$ 10 juta kepada sebuah perusahaan yang berkantor di Tennessee, AS, yang menggunakan influencer media sosial “untuk membuat dan mendistribusikan konten kepada penonton AS dengan pesan tersembunyi dari pemerintah Rusia”.

    Perusahaan AS yang dimaksud tidak disebut namanya, namun diketahui mempublikasikan video-video berbahasa Inggris di berbagai platform media sosial, termasuk TikTok, Instagram, X dan YouTube.

    “Perusahaan itu tidak pernah mengungkapkan kepada para influencer — atau jutaan follower mereka — soal hubungannya dengan RT dan pemerintah Rusia,” sebut Garland.

    RT memberikan reaksi keras atas tuduhan AS itu, dengan menyebutnya sebagai “tuduhan klise yang basi”.

    “Tiga hal dalam hidup yang tidak bisa dihindari: kematian, pajak dan ‘campur tangan RT dalam pemilu Amerika’,” tulis RT dalam pernyataannya. RT sebelumnya dikenal sebagai Russia Today.

    Gedung Putih Meyakini Putin Mengetahui Aktivitas RT Campuri Pemilu AS

    Gedung Putih, dalam pernyataan pada Rabu (4/9) waktu setempat, menyatakan keyakinan bahwa Putin mengetahui tindakan media RT dalam mempengaruhi pilpres AS yang akan digelar November mendatang.

    “Kami meyakini Putin mengetahui tindakan-tindakan ini,” sebut juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, dalam pernyataannya.

    “Dia mengetahui aktivitas-aktivitas RT,” ucapnya.

    Kirby menyebut tindakan RT mencampuri pemilu AS itu melibatkan aktivitas “secara diam-diam menyebarkan propaganda pemerintah Rusia dengan tujuan mengurangi dukungan internasional terhadap Ukraina, memperkuat kebijakan dan kepentingan pro-Rusia dan mempengaruhi pemilih dalam pemilu AS dan pemilu asing lainnya”.

    Sementara itu, Garland menambahkan bahwa kampanye yang dilakukan media Rusia dalam mempengaruhi pemilu AS itu melibatkan anggota “lingkaran dalam” Putin dan mengemban tujuan Kremlin, yang menurut dokumen perencanaan internal, “adalah mengamankan hasil pemilu yang diinginkan Rusia”.

    Para pejabat AS telah berulang kali memperingatkan adanya upaya kekuatan asing untuk mencampuri pemilu November mendatang. Washington menuduh Moskow berusaha mempengaruhi pemilu AS sejak pemilu tahun 2016 antara Trump yang mewakili Partai Republik dan Hillary Clinton dari Partai Demokrat.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Bagaimana Perang Gaza Dekatkan Turki dan Mesir?

    Bagaimana Perang Gaza Dekatkan Turki dan Mesir?

    Jakarta –

    Sebagian orang meminta damai dengan al-Sisi, “tapi saya tolak. Saya tidak duduk bersama dengan seorang anti-demokrat,” kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada 2019 silam soal Presiden Mesir Abdel Fatah Al-Sisi.

    Erdogan pernah memanggil panglima militer Mesir itu seorang “pembunuh,” setelah menggalang kudeta terhadap bekas Presiden Mohammed Morsi yang terpilih secara demokratis. Morsi merupakan pimpinan organisasi Islam Ikhwanul Muslimin yang dekat secara ideologi dengan Partai Keadilan dan Pembangunan, AKP, pimpinan Erdogan.

    Permusuhan itu belakangan surut. Al-Sisi dan Erdogan sempat berjabat tangan saat Piala Dunia 2022 di Qatar. Perjumpaan tersebut disusul dengan “diplomasi gempa bumi,” di mana Al-Sisi menelepon Erdogan dan menawarkan bantuan setelah gempa bumi dahsyat pada tahun 2023.

    Pada September 2023, kedua presiden bertemu pada KTT G20 di India. Pada Februari 2024, Al-Sisi menerima Erdogan di Kairo dan keduanya tersenyum di depan kamera. Saat itu, Erdogan sudah tidak lagi menyebut Al-Sisi sebagai “pembunuh,” melainkan “Saudaraku yang terhormat.”

    Dan pada 4 September mendatang, Al-Sisi untuk pertama kalinya akan disambut di Ankara.

    “Disatukan” oleh Israel

    Kesamaan sikap kedua negara terhadap konflik Israel-Palestina disebut telah mendorong pemulihan hubungan diplomasi. “Perang di Timur Tengah dan cara Israel mengobarkannya memainkan peran pemersatu,” kata Selin Nasi, ilmuwan politik di London School of Economics, LSE.

    Dia membandingkan hubungan kedua negara sebagai sebuah “perkawinan demi kenyamanan.” “Kalaupun kedua negara tidak sepakat, namun kepentingan mereka selaras. Baik Ankara maupun Kairo menginginkan gencatan senjata, penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza, dan pembentukan negara Palestina,” kata Nasi.

    Mithat Rende, mantan duta besar Turki untuk Qatar, menekankan bahwa pemulihan hubungan ini sebagian merupakan kepentingan Israel. “Israel sebenarnya selalu ingin kedua negara kembali dekat, karena ingin menyatukan negara-negara Muslim agar membentuk fron bersama melawan Iran,” kata Rende.

    Turki juga ingin memainkan peran konstruktif di Gaza, yang hanya mungkin terjadi jika Mesir terlibat. “Yang penting hubungan dengan Mesir membaik. Untuk bisa mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, Turki membutuhkan bantuan Mesir karena 90 persen bantuan ini disalurkan melalui perbatasan Rafah,” kata Nasi.

    Keuntungan ekonomi

    Selain alasan geopolitik, kepentingan ekonomi ikut melatarbelakangi pemulihan relasi. “Perekonomian kedua negara saling melengkapi. Mesir kaya akan energi, sedangkan Turki memiliki infrastruktur industri yang baik. Investor Turki mempunyai minat yang besar terhadap Mesir,” kata Rende.

    “Mesir semakin menjadi pemain penting dalam hal energi,” tegas Nasi, menyinggung cadangan minyak dan gas yang ingin dimanfaatkan Turki. Mesir memainkan peran sentral dalam “Forum Gas Mediterania Timur” yang berkantor pusat di Kairo. Selain Mesir, negara-negara Mediterania yang terlibat adalah Yunani, Siprus, Prancis, Israel, Italia, Yordania dan Wilayah Palestina, bukan Turki.

    “Kabar Baik”

    Para pengamat umumnya melihat pemulihan relasi antara kedua negara sebagai sebuah perkembangan baik, tidak hanya bagi kawasan, namun juga bagi seluruh dunia.

    “Perkembangan ini sangat baik bagi semua orang. Stabilitas di Mediterania Timur penting bagi semua orang yang terlibat,” kata Rende. “Kita berbicara tentang dua tentara terkuat dan dua masyarakat paling terpelajar di dunia Islam. Selain itu, negara-negara ini mengendalikan sebagian besar perdagangan global, kata diplomat tersebut, sambil menunjuk ke Bosphorus, Dardanella, dan Terusan Suez.

    “Kita berada di masa, di mana rantai pasokan global sedang berantakan. Di masa depan, persaingan antara AS dan Cina bisa berkembang menjadi konflik. Bagaimanapun, Turki dan Mesir akan berfungsi sebagai lokasi produksi.”

    rzn/hp

    (ita/ita)