Xcloud.id

partai: Demokrat

  • 2 Babak Baru Pemecatan Rudy Soik, Polda NTT Akan Gelar Sidang Banding Nasional

    2 Babak Baru Pemecatan Rudy Soik, Polda NTT Akan Gelar Sidang Banding Nasional

    Babak Baru Pemecatan Rudy Soik, Polda NTT Akan Gelar Sidang Banding
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Komisi III DPR
    meminta Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga untuk meninjau ulang pemecatan anggota Polda NTT, Ipda
    Rudy Soik
    , yang dipecat karena membongkar kasus mafia bahan bakar minyak (BBM).
    Komisi III DPR meminta Polda NTT mempertimbangkan kembali keputusan pemecatan itu dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan.
    “Komisi III DPR RI menilai perlu dilakukan evaluasi terkait keputusan PTDH pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Rudy Soik,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati membacakan hasil rekomendasi rapat antara Komisi III DPR dan Polda NTT, Senin (28/10/2024).
    Pada rapat kemarin, anggota Komisi III DPR ramai-ramai mempertanyakan alasan pemecatan Rudy Soik.
    Anggota Komisi III DPR dari daerah pemilihan NTT Benny K Harman menilai janggal Rudy dipecat gara-gara dianggap melanggar etik saat mengungkap kasus mafia BBM.
    “Mengapa enggak masuk akal? Ini Pak Ketua pemaparan soal kasus BBM ini, kok sampai dia dipecat begitu. Yang bener aja lah, masa enggak ada lagi yang lebih bijak?” kata Benny.
    Politikus Partai Demokrat ini pun mencurigai adanya motif tertentu di balik pemecatan tersebut.
    Oleh karena itu, Benny meminta
    Kapolda NTT
    untuk mengusut kasus ini secara hati-hati dan mendalam serta menangani lebih lanjut kasus mafia BBM yang diungkap Rudy.
    “Kami usulkan supaya kasus pemecatan terhadap saudara Rudy Soik dibawa dalam pertemuan khusus dengan Pak Kapolri dalam waktu yang tidak begitu lama. Demi keadilan, demi tegaknya hukum, dan demi masyarakat NTT yang kita cintai,” ujar Benny.
    Senada, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo sangat menyayangkan polisi justru memecat Rudy,
    Menurut dia, Rudy merupakan polisi yang jujur dan telah membongkar kasus mafia BBM yang justru membuat pasokan BBM di NTT menjadi lancar.
    “Karena justru ini diangkat saya mendapatkan laporan tadi pagi dari NTT dari masyarakat di sana rupanya sejak kasus ini diangkat tiba tiba BBM-nya jadi lancar,” kata Sara.
    Sidang banding
    Selepas mendapat banyak cecaran dari Komisi III DPR RI, Kapolda NTT menyatakan akan menggelar sidang banding terkait kelanjutan nasib karir Ipda Rudy.
    Daniel memastikan sidang banding akan digelar. Nantinya, komisi ini akan menggelar sidang banding soal Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang sebelumnya memutuskan memberhentikan Rudy.
    Menurut Daniel, Komisi Sidang Banding ini akan lebih dahulu mempelajari berkas memori banding yang diajukan Rudy.
    “Saya akan menunjuk waktu 30 hari kepada saya untuk menunjuk komisi banding,” kata Daniel usai rapat.
    Ia menambahkan, hingga saat ini Rudy Soik masih berstatus sebagai anggota Polri meski sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Urusan Pembinaan Operasi (KBO) Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kupang Kota.
    “Loh kan prosesnya masih berjalan. Ya masih belum ada surat perintah untuk memecat dia. Kan baru sidang,” ucap Daniel.
    Banyak langgar etik
    Namun, Daniel menyebutkan bahwa ada banyak kasus pelanggaran etik yang menjerat Rudy Soik sebelum dipecat terkait kasus pengungkapan mafia BBM.
    Ia membeberkan, Rudy pernah ditangkap di tempat karaoke pada jam dinas dan kedapatan meminum alkohol. Ketika itu, Rudy beralasan menggelar karoke untuk melakukan analisis dan evaluasi (anev) terkait penangkapan mafia BBM.
    “Menjadi lucu dalam penelitian para hakim (sidang etik) dan pemeriksa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ipda Rudy Soik ini hanya untuk memframing bahwa dia tidak bersalah dan selalu mengakui bahwa tindakan di karaoke ini adalah dalam rangka anev kasus BBM,” ucap Daniel.
    Pelanggaran etik Rudy lainnya adalah memfitnah anggota Propam yang menangani perkara ini dengan mengeklaim bahwa anggota tersebut menerima setoran dari pelaku mafia BBM.
    Namun, saat hendak diperiksa, Rudy Soik justru meninggalkan tugas dan tidak berada di Kupang, NTT.
    Oleh karenanya, Rudy kembali mendapat sanksi perbuatan tercela setelah absen dari kantor selama tiga hari berturut-turut, yang menyulitkan pemeriksaan yang dijalankan Propam.
    Terakhir, Rudy mendapat sanksi pemecatan setelah ada laporan dari orang yang merasa namanya dicemarkan karena Rudy menyegel drum BBM.
    Rudy kembali disidang etik dan dituduh melakukan penyidikan kasus mafia BBM yang melanggar prosedur.
    “Dan itulah kasus yang kelima. Pelanggaran SOP yang dilakukan tanpa administrasi penyidikan dan tanpa prosedur dikenakan tindakan KKEP. Itulah yang disidangkan dan diputuskan bahwa Ipda Rudy Soik tidak layak dipertahankan sebagai anggota Polri,” kata Daniel.
    Respons Rudy
    Ipda Rudy Soik sendiri mengapresiasi langkah Komisi III DPR RI yang menggelar rapat untuk membahas kasus pemecatannya. Bahkan, ia menyebut Kapolda NTT Irjen Daniel sebagai sosok yang baik.
    Hanya saja, menurut dia, bisa saja Daniel menerima informasi yang tidak benar mengenai dirinya.
    “Mungkin Bapak Kapolda ini orang baik, (saya) hanya takut informasi yang sampai ke beliau itu tidak benar,” ungkap Rudy di Kompleks Parlemen
    Rudy mencontohkan adanya pernyataan yang tidak akurat mengenai dirinya yang disampaikan oleh Kapolda.
    Ia menjelaskan, dalam persidangan etik, Rudy dituduh melawan Tuhan, meskipun ia menegaskan tidak pernah mengucapkan hal tersebut.
    “Itu tidak pernah saya bicara. Artinya, ketika beliau sudah menyampaikan ke publik, saya berpendapat bahwa itu informasi yang tidak benar sampai ke Pak Kapolda,” ujar dia.
    Rudy juga membantah tuduhan bahwa ia pernah terlibat dalam acara karaoke yang berujung pada penangkapan oleh Propam NTT.
    Kapolda NTT disebut-sebut menerima informasi bahwa Rudy terjerat pelanggaran etik terkait acara tersebut sebelum akhirnya dipecat.
    “Yang pasti kan tidak ada putusan yang mengatakan saya berkaraoke, tidak ada putusan itu. Coba nanti dilihat, bisa dikonfirmasi,” kata Rudy.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bill Gates Coblos Siapa di Pilpres AS 2024, Akhirnya Terjawab

    Bill Gates Coblos Siapa di Pilpres AS 2024, Akhirnya Terjawab

    Jakarta –

    Jika Elon Musk mendukung Donald Trump dalam Pilpres Amerika Serikat yang sebentar lagi digelar, siapa yang didukung oleh Bill Gates? Jawabannya ternyata Kamala Harris yang menjadi lawan Trump.

    Pendiri Microsoft itu telah menyumbangkan USD 50 juta atau sekitar Rp 786 miliar untuk kampanye Harris. Sumbangan tersebut seharusnya bersifat pribadi, tapi ia menguaknya ke New York Times, meski belum mendukung wakil presiden tersebut secara terbuka.

    “Saya mendukung kandidat yang menunjukkan komitmen jelas untuk meningkatkan perawatan kesehatan, mengurangi kemiskinan, dan memerangi perubahan iklim di AS dan di seluruh dunia,” kata Gates yang dikutip detikINET dari Independent, Selasa (28/10/2024).

    “Saya punya sejarah panjang bekerja dengan para pemimpin di seluruh spektrum politik, tapi pemilu ini berbeda, dengan signifikansi yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi orang Amerika dan orang-orang yang paling rentan di seluruh dunia,” tambah dia.

    Gates, yang kekayaan bersihnya diperkirakan sekitar USD 105 miliar menurut Forbes, saat ini merupakan orang terkaya ketiga belas di dunia. Ia kabarnya mengungkapkan kekhawatirannya jika Trump kembali menjabat. Di sisi lain, dia memuji pekerjaan pemerintahan Biden-Harris dalam mengatasi perubahan iklim.

    Organisasi filantropisnya, Bill & Melinda Gates Foundation, sangat khawatir tentang potensi gangguan terhadap program keluarga berencana dan kesehatan global jika Trump terpilih.

    Gates sejatinya lama lama berusaha untuk menempatkan dirinya di atas politik sehingga ia dapat memiliki kredibilitas dengan audiens dan pemerintahan Demokrat ataupun Republik.

    “Saya memilih tak berpartisipasi dalam donasi politik yang besar. Ada kalanya terasa menggoda melakukannya dan ada orang lain yang memilih untuk melakukannya, tetapi saya tidak ingin meraih megafon raksasa itu.” ” katanya pada akhir tahun 2019.

    Dalam wawancara sebelumnya, setelah Harris terjun ke dunia politik, miliarder itu mengatakan bahwa orang mungkin sudah menebak siapa yang didukungnya meskipun tetap menekankan ia bukan seorang yang berpengaruh secara politik.

    “Saya pikir sangat bagus memiliki seseorang yang lebih muda dan dapat memikirkan hal-hal seperti AI dan cara membentuknya dengan cara yang benar,” katanya saat itu.

    Sementara itu, Trump secara terbuka menerima dukungan dari orang terkaya di dunia, Elon Musk. Musk terang-terangan berbicara di kampanye Trump dan mempromosikan kandidat Partai Republik tersebut di platform media sosialnya, X.

    (fyk/fay)

  • Panas! Joe Biden Sindir Elon Musk Pekerja Ilegal di Amerika

    Panas! Joe Biden Sindir Elon Musk Pekerja Ilegal di Amerika

    Washington –

    Elon Musk berseberangan dengan Presiden Amerika Serikat saat ini, Joe Biden, karena orang terkaya di dunia itu mendukung Donald Trump di Pilpres AS mendatang. Nah, laporan bahwa Musk sempat bekerja ilegal di AS pun digoreng oleh Biden.

    Biden mengatakan Musk memulai kariernya di AS sebagai pekerja ilegal sebelum menjadi orang terkaya di dunia. Itu dilontarkannya pada acara kampanye Partai Demokrat yang berlangsung di Pittsburgh, Pennsylvania.

    “Orang terkaya di dunia itu ternyata adalah pekerja ilegal saat dia berada di sini. Dia seharusnya berada di sekolah saat datang dengan visa pelajar. Dia tak berada di sekolah. Dia melanggar hukum. (Padahal) dia bicara tentang semua pekerja ilegal yang mendatangi kita,” cetusnya.

    Dia kemudian mengkritik Trump dan Partai Republik karena gagal menandatangani undang-undang yang memperbaiki masalah perbatasan. Jadi menurutnya, maraknya kedatangan imigran ke AS bukanlah kesalahan pemerintahannya.

    Elon Musk kampanye total untuk Trump di X dan juga pernah hadir dalam kampanye di dunia nyata. Dia bahkan juga membagikan hadiah lotere USD 1 juta kepada para pemilih terdaftar yang menandatangani petisi yang didistribusikan oleh kelompok pro Trump, America PAC.

    Komentar Biden tentang Musk itu menyusul laporan Washington Post yang melaporkan ia bekerja di AS tanpa visa di sekitar tahun 1995. Musk saat itu seharusnya sekolah pascasarjana di Stanford, namun ia tidak kuliah dan malah mendirikan startup bernama Zip2 bersama saudaranya.

    Seperti dilihat Senin (28/10/2024) Washington Post menulis investor di perusahaan pertama Musk itu khawatir tentang kemungkinan Musk kena deportasi dan memberinya tenggat waktu untuk memperoleh visa kerja. Zip2 dijual sekitar USD 300 juta tahun 1999, memungkinkan Elon Musk kemudian menjadi investor awal dan Chairman Tesla dan juga untuk memulai SpaceX.

    Bisnis-bisnis tersebut mendorong Musk menjadi orang terkaya di dunia. Menurut Forbes, kekayaan bersih CEO Tesla saat ini sekitar USD 274 miliar. Pada akhir tahun 2022, Musk mengakuisisi jejaring sosial Twitter dengan harga pembelian USD 44 miliar.

    Di platform yang namanya berubah jadi X tersebut, Musk berulang kali mengklaim longgarnya perbatasan AS dan maraknya imigran gelap merugikan Amerika Serikat. Ia juga membagikan klaim palsu bahwa warga negara non-AS memberikan suara dalam pemilihan umum AS untuk Partai Demokrat, teori konspirasi yang dilontarkan oleh kelompok konservatif.

    (fyk/fay)

  • H-8 Pilpres AS, Kamala Harris Unggul Tipis dari Donald Trump Versi Survei

    H-8 Pilpres AS, Kamala Harris Unggul Tipis dari Donald Trump Versi Survei

    Washington DC –

    Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) akan digelar pada 5 November atau 8 hari lagi. Berdasarkan hasil survei popular vote, capres Demokrat Kamala Harris unggul tipis dari capres Republik Donald Trump.

    Dilansir BBC, CNN dan Al-Jazeera, Senin (28/10/2024), Harris masih unggul dari Trump untuk urusan popular vote atau suara dukungan dari pemilih secara nasional. Namun, popular vote bukan penentu dalam Pilpres AS.

    Pemenang Pilpres AS ditentukan lewat electoral college yang merupakan suara dari masing-masing negara bagian. Terdapat 538 suara electoral college yang tersebar di 50 negara bagian AS. Capres AS harus mendapat minimal 270 suara electoral college untuk menang Pilpres.

    Hasil Survei Terkini

    BBC melaporkan Harris unggul tipis atas Trump dalam rata-rata jajak pendapat nasional sejak memasuki pencapresan pada akhir Juli. Berdasarkan survei yang dirilis FiveThirtyEight yang dikutip via BBC, elektabilitas Harris berada di angka 48%, sementara Trump 47% per tanggal 28 Oktober 2024.

    Harris mengalami peningkatan dalam angka jajak pendapatnya dalam beberapa minggu pertama kampanyenya. Angka-angka tersebut relatif stabil hingga September, termasuk setelah debat antara kedua kandidat pada 10 September yang disaksikan oleh hampir 70 juta orang.

    Dalam beberapa hari terakhir, jarak suara Harris dan Trump semakin menyempit. Ada penurunan tren dukungan ke Harris, sementara terdapat tren kenaikan dukungan untuk Trump.

    BBC memberikan catatan bahwa jajak pendapat nasional merupakan panduan tentang seberapa populer seorang capres di seluruh negeri, namun belum tentu akurat untuk memprediksi hasil akhir Pilpres AS yang ditentukan sistem electoral college seperti telah dijelaskan sebelumnya. Ada 50 negara bagian di AS yang sebagian besar hampir selalu memilih capres dari partai yang sama.

    Saat ini, jajak pendapat sangat ketat di tujuh negara bagian yang dianggap medan pertempuran dalam Pilpres AS 2024. Berdasarkan hasil survei FiveThirtyEight, BBC melaporkan tidak ada kandidat yang memiliki keunggulan jauh di daerah-daerah itu.

    Survei menunjukkan Trump unggul tipis di Arizona, Georgia, Nevada, dan North Carolina. Di tiga negara bagian lainnya – Michigan, Pennsylvania, dan Wisconsin – Harris telah memimpin sejak awal Agustus.

    Tetapi, Trump sekarang memiliki keunggulan yang sangat tipis di Pennsylvania. Ketiga negara bagian tersebut telah menjadi basis Demokrat sebelum Trump mengubah mereka menjadi basis Republik dalam perjalanannya untuk memenangkan kursi kepresidenan pada tahun 2016.

    Biden merebutnya kembali pada tahun 2020. Jika Harris dapat melakukan hal yang sama, maka dia akan berada di jalur yang tepat untuk memenangkan Pilpres.

    Kondisi hampir mirip juga terlihat dalam survei CNN terbaru yang dilakukan oleh SSRS. Survei tersebut menunjukkan 47% pemilih potensial mendukung Harris dan 47% mendukung Trump.

    Jajak pendapat CNN juga menemukan persaingan yang ketat selama kampanye singkat antara Harris dan Trump. Pada bulan September, pemilih potensial terbagi 48% untuk Harris dan 47% untuk Trump, hampir sama dengan jajak pendapat terbaru.

    Al-Jazeera juga melaporkan hasil survei Pilpres AS yang dirilis oleh Emerson College Polling. Berdasarkan survei yang dirilis pada Sabtu (26/10), Harris dan Trump imbang pada masing-masing 49%.

    Survei yang dilakukan pada 23-24 Oktober itu menunjukkan persaingan yang lebih ketat dibandingkan minggu sebelumnya. Ini juga pertama kalinya Harris tidak unggul dari Trump sejak bulan Agustus.

    (haf/dhn)

  • Tujuh menteri berlatar militer kembali ke Akmil Magelang

    Tujuh menteri berlatar militer kembali ke Akmil Magelang

    Mungkin bagi mereka yang berlatar belakang TNI dan Polri, pulang ke Magelang seperti kembali ke asal mereka dibentuk dan ditempa menjadi prajurit terbaikJakarta (ANTARA) – Tujuh orang dari jajaran para menteri dan wakil menteri yang berlatar militer kembali ke Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah, Kamis, untuk mengikuti sesi pembekalan anggota Kabinet Merah Putih ala militer (Akmil).​​​

    Selama empat hari, mereka akan diberi beragam materi dan kegiatan lain yang berguna untuk menempa kekompakan dan sikap persatuan, meski sebagian besar dari mereka mungkin akan tabu tentang pendidikan ala militer yang disajikan di Magelang.

    Namun demikian, sebagian kecil dari mereka dipastikan tidak asing dengan model pembekalan seperti ini. Mereka yang dimaksud adalah menteri dan wakil menteri berlatar belakang sebagai TNI yang dahulu pernah mengenyam pendidikan di Magelang ketika menjadi siswa.

    Mungkin bagi mereka yang berlatar belakang TNI dan Polri, pulang ke Magelang seperti kembali ke asal mereka dibentuk dan ditempa menjadi prajurit terbaik.

    Baca juga: Komisi I: Pembekalan kabinet jangan dilihat dari lokasinya di Akmil

    Berikut mereka-mereka yang berlatar belakang TNI dan Polri yang “pulang kampung” ke Magelang.

    1. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin merupakan tokoh militer sekaligus orang dekat Presiden RI Prabowo Subianto yang berada di dalam Kabinet Merah Putih.

    Sjafrie menempuh pendidikan taruna di Akademi Militer, Magelang, hingga lulus pada 1974. Sjafrie saat itu berhasil menyabet penghargaan lulusan terbaik Adhi Makayasa.

    Selepas pendidikan, Sjafrie bersama Prabowo masuk ke Korps Baret Merah Komando Pasukan Sandi Yudha — yang saat ini dikenal sebagai Kopassus.

    2. Menteri Luar Negeri Sugiono.

    Sugiono merupakan salah satu menteri yang pernah berada di korps yang sama dengan Prabowo yakni Kopassus.

    Pria kelahiran Aceh, 11 Februari 1979 ini merupakan alumnus SMA Taruna Nusantara yang lulus pada tahun 1997, satu angkatan dengan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Begitu menyelesaikan pendidikan di sana, ia melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi militer di Amerika Serikat melalui beasiswa yang dicanangkan oleh Prabowo yang kala itu berpangkat Mayor dan menjabat Danjen Kopassus.

    Karir militernya tidak terlalu lama lantaran dia memilih keluar dari TNI untuk ikut bersama Prabowo membangun Partai Gerindra.

    3. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Agus Hari Murti Yudhoyono atau yang akrab di sapa AHY juga jadi salah satu menteri yang pernah mengenyam pendidikan di Magelang.

    Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini mengenyam pendidikan di Magelang dan lulus sebagai lulusan terbaik peraih pedang Tri Saksi Wiratama dan mendali Adhi Makayasa pada 2000.

    Di usia yang masih tergolong muda, AHY menanggalkan karir militernya dan memilih untuk terjun ke dunia politik. Salah satu langkah politik pertama yang dilakukan AHY yakni menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017.

    Setelah gagal menjadi gubernur, AHY tetap melanjutkan karir politiknya hingga dia menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

    4. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara.

    Iftitah Sulaiman Suryanagara merupakan mantan petinggi militer yang telah mengabdikan dirinya untuk TNI AD selama 20 tahun.

    Iftitah pernah mengenyam pendidikan di Magelang dan meraih gelar Adhi Makayasa ketika lulus pada 1999. Dirinya juga dikenal sebagai ahli di bidang Kavaleri ketika masih aktif sebagai pejabat TNI AD.

    Adapun pangkat terakhir yang diterima sebelum pensiun yakni Letnan Kolonel. Usai pensiun, dia langsung terjun ke dunia politik bersama Partai Demokrat.

    5. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus

    Lodewijk merupakan salah satu tokoh jebolan Kopassus TNI AD yang masuk dalam lingkaran Kabinet Merah Putih.

    Lodewijk diketahui mengenyam pendidikan Akmil di Magelang dan lulus pada 1981.

    Selama bertugas di Kopassus TNI AD, dia sempat menjadi Komandan Detasemen Khusus 81 (penanggulangan teror) atau Sat-81/Gultor Kopassus pada tahun 2001. Satuan elit itu dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981.

    Adapun karier tertinggi Lodewijk di militer salah satunya sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) ke-24 yang menjabat pada tahun 2009 hingga 2011.

    6. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan

    Ossy merupakan jebolan akademi militer di Magelang sekaligus program beasiswa S1 dari Norwich University, Military School of Vermont di Amerika Serikat

    Beasiswa tersebut merupakan program pendidikan yang dibentuk oleh Prabowo Subianto yang kala itu menjabat sebagai Danjen Kopassus.

    Karirnya begitu cemerlang di militer TNI AD hingga akhirnya dia pensiun dan terjun ke dunia politik dengan Partai Demokrat.

    7 Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya

    Mayor Teddy Indra Wijaya merupakan nama yang cukup akrab di telinga masyarakat lantaran kerap tampil mendampingi Prabowo Subianto semasa menjadi Menteri Pertahanan dan selama kampanye Pilpres 2024.

    Kariernya dimulai pada tahun 2011 setelah lulus dari Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah, sebagai Komandan Peleton 3,2,1 di Kopassus sebelum ditunjuk menjadi Ajudan Kepala Staf Umum TNI dan beberapa jabatan militer lain, termasuk Asisten Ajudan Presiden Joko Widodo dan Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

    Tidak hanya lulusan Akademi Militer, Mayor Teddy juga meraih gelar S1 Program Studi Hubungan Internasional dari Universitas Jenderal Achmad Yani pada tahun 2012, kemudian gelar S2 Kajian Terorisme dari Universitas Indonesia di tahun 2021.

    Selain pendidikan formal, dirinya juga sempat mengikuti berbagai kursus militer spesialis di Kopassus bahkan sekolah intelijen di Australia tahun 2015.

    Selanjutnya, ia pernah mengikuti berbagai sekolah spesialis di Amerika Serikat seperti US Army Infantry School, Airbone School, Air Assault School, dan terutama Ranger School pada tahun 2020.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR telah tetapkan pimpinan badan-badan di DPR untuk periode 2024-2029

    DPR telah tetapkan pimpinan badan-badan di DPR untuk periode 2024-2029

    Lewat BAM, kita akan menampung semua aspirasi masyarakat sehingga harapan-harapan rakyat bisa tersalurkan dengan optimal lewat DPR yang merupakan penyambung suara rakyatSukabumi (ANTARA) –

    DPR RI telah menetapkan pimpinan badan-badan yang termasuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk masa jabatan Anggota DPR RI periode 2024-2029, mulai dari Badan Anggaran DPR RI hingga Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI.

     

    Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan pimpinan badan-badan yang telah ditetapkan termasuk BAM DPR RI, diharapkan bisa memaksimalkan peran DPR dalam mendengar aspirasi rakyat.

     

    “Lewat BAM, kita akan menampung semua aspirasi masyarakat sehingga harapan-harapan rakyat bisa tersalurkan dengan optimal lewat DPR yang merupakan penyambung suara rakyat,” kata Cucun di Jakarta, Rabu.

     

     

    “Dengan terbentuknya AKD ini, artinya DPR sudah akan aktif bekerja dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” tutur dia.

     

    Berikut daftar pimpinan badan-badan di DPR:

     

    Badan Anggaran

    Ketua: Said Abdullah (PDIP)

    Wakil Ketua: Muhidin Mohamad Said (Golkar), Wihadi Wiyanto (Gerindra), Syarif Abdullah Alkadrie (NasDem), Jazilul Fawaid (PKB)

     

    Badan Legislasi

    Ketua: Bob Hasan (Gerindra)

    Wakil Ketua: Sturman Panjaitan (PDIP)

    Ahmad Doli Kurnia (Golkar)

    Martin Manurung (NasDem)

    Iman Sukri (PKB)

     

    Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

    Ketua : Andreas Eddy Susetyo (PDIP)

    Wakil Ketua : Andi Achmad Dara (Golkar), Endipat Wijaya (Gerindra), Idris Salim Aljufri (PKS), Herman Khaeron (Demokrat)

     

    Badan Aspirasi Masyarakat

    Ketua : Netty Prasetiyani (PKS)

    Wakil Ketua: Adian Napitupulu (PDIP), Agun Gunandjar Sudarsa (Golkar), Taufiq R Abdullah (PKB), Cellica Nurrachadiana (Demokrat)

     

    Mahkamah Kehormatan Dewan

    Ketua: Nazarudin Dek Gam (PAN)

    Wakil Ketua: TB Hasanudin (PDIP), Agung Widyantoro (Golkar), R.H. Imron Amin (Gerindra), Habib Aboe Bakar Alhabsyi (PKS)

     

    Badan Urusan Rumah Tangga

    Ketua: Rizki Aulia Rahman Natakusumah (Demokrat)

    Wakil Ketua: Indah Kurnia (PDIP), Ilham Pangestu (Golkar), Novita Wijayanti (Gerindra), Desy Ratnasari (PAN)

     

    Badan Kerjasama Antar Parlemen

    Ketua: Mardani Ali Sera (PKS)

    Wakil Ketua: Irine Yusiana Roba Putri (PDIP), Ravindra Airlangga (Golkar), Muhammad Husein Fadlulloh (Gerindra), Bramantyo Suwondo (Demokrat).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR sepakati Rifqinizamy Karsayuda jadi Ketua Komisi II

    DPR sepakati Rifqinizamy Karsayuda jadi Ketua Komisi II

    “Mohon kepada para anggota untuk memperkenalkan diri walaupun secara personal sudah pada kenal, tapi tidak ada salahnya satu per satu kita mendengarkan,”Jakarta (ANTARA) – DPR RI menyepakati Rifqinizamy Karsayuda dari Fraksi Partai NasDem menjadi Ketua Komisi II DPR RI masa keanggotaan 2024-2029.

    Hal itu ditetapkan setelah Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 mengumumkan komposisi pimpinan untuk setiap alat kelengkapan dewan (AKD).

    Adapun Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang berjumlah empat orang, yaitu Aria Bima dari Fraksi PDIP, Dede Yusuf dari Fraksi Demokrat, Zulfikar Arse Sadikin dari Fraksi Golkar, dan Bahtra dari Fraksi Gerindra.

    Selanjutnya usai para pimpinan Komisi II DPR memperkenalkan diri, Rifqinizamy pun mempersilakan anggota fraksi-fraksi yang duduk di Komisi II DPR RI untuk memperkenalkan diri.

    “Mohon kepada para anggota untuk memperkenalkan diri walaupun secara personal sudah pada kenal, tapi tidak ada salahnya satu per satu kita mendengarkan,” kata Rifqinizamy di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Sebelumnya, Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui keanggotaan fraksi-fraksi pada alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI masa keanggotaan 2024-2029.

    Berikut nama-nama anggota fraksi yang duduk di Komisi II DPR:

    PDIP: Aria Bima, Deddy Yevri Sitorus, Arif Wibowo, Udin Watubun, Bob Andika, Mamana Sitepu, Romy Soekarno, Giri, Ramanda N. Kiemas, Shintya Sandra Kusuma.

    Golkar: Zulfikar Arse Sadikin, Ahmad Irawan, Andar Amin Harahap, Taufan Pawe, Ade Ginanjar, Agustina Margande, Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

    Gerindra: Bahtra, Ahmad Wazir Noviadi Heri Gunawan, Esthon L. Foenay, Longki Djanggola, Iwan Kurniawan.

    NasDem: Rifqinizamy Karsayuda, Ujang Bey, Saan Mustopa, Fauzaj Khalid, Muhammad Habibur Rohcman.

    PKB: Mohammad Toha, Indrajaya, Eko Widodo.

    PKS: Aus Hidayat Nur, Mardani Ali Sera, Ateng Sutisna, Rahmat Saleh.

    PAN: Sahidin, Wahyudin Noor Aly (Goyud), Edi Oloan Pasaribu.

    Demokrat: Dede Yusuf, Rusda Mahmud, Zulkifli Anwar.

    Rapat Paripurna juga menyetujui ruang lingkup tugas dan mitra kerja komisi di DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Komisi II DPR RI ditetapkan membidangi pemerintahan dalam negeri, pertanahanan, dan pemberdayaan aparatur.

    Dengan mitra kerja Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN RI), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Elon Musk Bagi-bagi Rp 15 M Tiap Hari, Ini Syaratnya

    Elon Musk Bagi-bagi Rp 15 M Tiap Hari, Ini Syaratnya

    Jakarta –

    Elon Musk mendukung penuh Donald Trump kembali jadi Presiden Amerika Serikat, bahkan tak segan keluar banyak uang. Baru-baru ini, nakhoda Tesla dan SpaceX itu berjanji memberi USD 1 juta atau Rp 15,4 miliar tiap hari hingga Pilpres bulan November ke satu pemenang yang menandatangani petisinya yang mendukung Konstitusi AS.

    Dia membuktikannya langsung dengan memberikan cek USD 1 juta ke seorang peserta acara kampanye di Pennsylvania yang bertujuan untuk menggalang pendukung Donald Trump. Pemenangnya adalah seorang pria bernama John Dreher.

    “Ngomong-ngomong, John tak tahu (undian ini). Jadi, sama-sama,” kata pendiri Tesla itu sambil menyerahkan cek ke Dreher, dikutip detikINET dari CNBC. “Kami akan menghadiahkan USD 1 juta secara random ke orang yang menandatangani petisi, setiap hari, dari sekarang sampai Pemilu,” tambahnya.

    Itu adalah contoh terbaru Musk menggunakan kekayaannya yang luar biasa untuk memengaruhi pemilihan presiden yang ketat antara Trump dan saingannya dari Partai Demokrat Kamala Harris. Menurut Forbes, harta Musk saat ini diestimasi USD 247,7 miliar.

    Musk mendirikan America PAC, organisasi aksi politik untuk mendukung kampanye presiden Trump. Kelompok itu membantu memobilisasi dan mendaftarkan pemilih di negara bagian penting. Ia mengatakan dengan hiperboila bahwa jika Harris menang, itu akan menjadi pemilu terakhir di AS.

    Ia juga menyebut dua upaya pembunuhan Trump membuktikan ia mengusik dan menjungkirbalikkan status quo dengan cara yang tidak akan dilakukan Harris. Menurutnya, itu sebabnya tidak ada yang mencoba membunuh Harris. “Membunuh boneka tidak ada gunanya,” kata Musk.

    Tanda tangan petisi memungkinkan America PAC mengumpulkan detail kontak lebih banyak calon pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara bagi Trump. Musk, yang oleh Forbes dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia, sejauh ini telah menyumbang sedikitnya USD 75 juta ke America PAC.

    Akan tetapi bagi-bagi duit itu meresahkan pentolan Partai Demokrat. Gubernur Pennsylvania Josh Shapiro mengatakan pemberian Musk sangat memprihatinkan dan bisa jadi melanggar hukum. Shapiro, seorang Demokrat, sebelumnya adalah jaksa agung.

    Rick Hasen, pakar pemilu di UCLA School of Law dan pengkritik Trump, menilai bahwa tindakan Musk jelas merupakan pembelian suara yang ilegal. Ia menyebut aturan Departemen Kehakiman menyebut bahwa tidak dibenarkan menawarkan hadiah lotre yang bertujuan untuk menambah pendaftaran suara.

    (fyk/fay)

  • Bima Arya Sugiarto: Dari Wali Kota menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri

    Bima Arya Sugiarto: Dari Wali Kota menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri

    Jakarta (ANTARA) – Bagi warga Kota Bogor, Jawa Barat, sosok Bima Arya Sugiarto tidak asing. Dia merupakan Wali Kota Bogor selama dua periode, yakni 2014-2019 dan 2019-2024.

    Pada periode pertama, Bima berpasangan dengan Usmar Hariman. Kemudian, dia didampingi Dedie Abdu Rachim untuk periode kedua.

    Usai menjabat sebagai Wali Kota Bogor hingga 19 April 2024, pada Minggu (20/10) malam, dia diumumkan sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Riwayat pendidikan dan karier politik

    Pria kelahiran Bogor, 17 Desember 1972 tersebut mengenyam pendidikan sekolah dasar di SDN Polisi IV. Dia kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Bogor dan SMAN1 Bogor.

    Setelah lulus dari pendidikan sekolah menengah, Bima melanjutkan pendidikan sebagai mahasiswa angkatan 1991 Hubungan Internasional Universitas Parahyangan.

    Setelah itu, Bima melanjutkan studi di Development Studies, Monash University, Australia pada 1996. Kemudian, pada 2002, dia menempuh program doktor ilmu politik di Australian National University, Australia.

    Sementara itu,  karier politik Bima dimulai sejak 1998. Dia menjadi salah satu deklarator berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN), dan menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PAN Kota Bandung pada 1998-2000.

    Pada saat ini, Bima menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN periode 2020-2025.

     Bima memulai langkah untuk menjadi Wali Kota Bogor berpasangan dengan Usmar Hariman. Bima-Usmar diusung oleh PAN, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, dan Partai Bulan Bintang di Pilkada Kota Bogor 2013.

    Pada saat itu, Bima-Usmar berkontestasi melawan petahana Wakil Wali Kota Bogor Achmad Ru’yat  berpasangan dengan Aim Halim Permana yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Hanura.

    Selain Bima-Usmar dan Achmad-Aim, terdapat pasangan Firman Halim-Gartono, Dody Rosadi-Untung Maryono, dan Syaeful Anwar-Muztahidin Al Ayubi.

    Berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor, Bima Usmar mendapatkan suara terbanyak dengan perolehan 132.835 suara atau 33,14 persen. Posisi kedua ditempati pasangan Achmad-Aim dengan 131.080 suara atau 32,70 persen.

    Kemenangan ketat itu membawa Bima menjadi Wali Kota Bogor periode 2014-2019.

    Untuk periode kedua, Bima berpasangan dengan Dedie Abdu Rachim di Pilkada Kota Bogor 2018. Pada pilkada tersebut, Bima harus kembali menghadapi mantan Wakil Wali Kota Bogor Achmad Ru’yat yang berpasangan dengan Zaenul Mutaqin.

    Pada kontestasi kedua, Bima kembali diusung oleh PAN, Partai Demokrat, dan ditambah Partai Golkar, Partai NasDem, dan Partai Hanura.

    Sementara Partai Gerindra mengusung Achmad-Zaenul, dan Partai Kebangkitan Bangsa mendukung pasangan Dadang Iskandar Danubrata-Sugeng Teguh Santoso. Satu pasangan lainnya adalah Edgar Suratman-Sefwelly Gynanjar Djoyodiningrat.

    Bima-Dedie  memenangkan Pilkada Kota Bogor 2018 dengan meraih 215.078 suara atau 43,64 persen, sedangkan Achmad-Zaenul mendapatkan 153.407 suara atau 29,40 persen.

    Peningkatan suara itu bisa diartikan sebagai kepemimpinan Bima pada periode pertama, yakni 2014-2019, memuaskan warga Kota Bogor.

    Wali Kota Bogor dua periode

    Rekam jejak Bima Arya sebagai Wali Kota Bogor dua periode tentu tidak sedikit. Misalnya saja, mendapatkan penghargaan Adhyasa Bhumi Pura dari Kementerian Hukum dan HAM RI pada 2016.

    Penghargaan tersebut diberikan terhadap dukungan dan respons Bima sebagai Wali Kota Bogor yang mendukung pembentukan tim pemantauan orang asing hingga ke wilayah di tingkat kecamatan.

    Bima Arya juga mendapatkan penghargaan dari Komisi Nasional Pengendalian Tembakau pada 2016 karena dianggap berpengaruh dalam mengendalikan tembakau dan mengurangi bahaya konsumsi rokok.

    Salah satu program Pemerintah Kota Bogor, yakni Program Sekolah Ibu, meraih penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019 dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

    Bima juga  dianugerahi tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan dari Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dalam puncak Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) Ke-72 pada 2019.

    Bima dinilai telah menaruh perhatian besar pada pertumbuhan dan kemajuan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), serta mampu menciptakan kondisi sehat bagi koperasi di Kota Bogor sehingga berdampak terhadap lapangan pembangunan.

    Pada 2022, Bima meraih Anugerah Siddhakarya Jawa Barat 2022 sebagai Pembina Perusahaan Kategori Unggul, dan mendapatkan tanda penghargaan lencana Darma Bakti dari Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka.

    Selanjutnya, pada 2023, Bima turut meresmikan GKI Pengadilan atau Gereja Yasmin yang telah diperjuangkan selama 15 tahun.

    Pada tahun yang sama, Kota Bogor meraih Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pencapaian tersebut menjadi catatan spesial bagi Bima karena terakhir kali Kota Bogor meraih Piala Adipura adalah pada 1995.

    Capaian tersebut kemudian dipertahankan pada 2024, sehingga selama dua periode dia menjabat sebagai Wali Kota Bogor mendapat dua Piala Adipura yang diraih.

    Meraih dua Piala Adipura selama dua tahun berturut-turut membuat Bima berkeliling Kota Bogor untuk mengedukasi, menginspirasi dan menyemangati warganya.

    Menjelang purnatugas, Bima menghadirkan angkutan kota (angkot) listrik di Kota Bogor yang menjadi bagian dari reformasi transportasi pada 4 April 2024.

    Menurut Bima, kehadiran angkot listrik merupakan ikhtiar Pemkot Bogor untuk menghilangkan kebiasaan sopir angkot yang mengetem sembarangan, polusi dari angkot-angkot tua, dan penumpang yang tidak nyaman karena diteror pengamen yang lalu lalang.

    Selain itu, Bima menerbitkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan aturan yang lebih detail untuk mencegah penggunaan alamat bodong seperti pada 2023.

    Purnatugas dari wali kota

    Bima Arya sempat memutuskan untuk maju di Pilkada Jawa Barat 2024. Namun, pada 7 Agustus 2024, dia menyatakan mundur.

    Keputusannya tersebut dilatarbelakangi dukungan partainya kepada Calon Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

    Usai memutuskan mundur, Bima membentuk organisasi kemanusiaan yang berfokus pada isu sosial, kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan.

    Pada Selasa, 15 Oktober 2024, Bima bersama sejumlah calon wakil menteri mengunjungi rumah Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Selatan. Bima mendapatkan tugas untuk fokus pada isu politik dan pemerintahan.

    Tugas tersebut tentu sesuai dengan kapasitas dan pengalamannya sebagai Wali Kota Bogor periode 2014-2019 dan 2019-2024.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2024

  • Nusron Wahid jadi Menteri ATR dan Ossy Dermawan jadi wamen

    Nusron Wahid jadi Menteri ATR dan Ossy Dermawan jadi wamen

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nusron Wahid untuk menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Ossy Dermawan menjadi Wakil Menteri ATR/BPN.

    Pengumuman tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10) malam, beserta pengumuman para menteri lainnya yang masuk ke dalam Kabinet Merah Putih.

    “Rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10.00 WIB dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri,” ujar Presiden Prabowo setelah mengumumkan komposisi kabinetnya.

    Nusron Wahid menjadi salah satu tokoh calon menteri yang dipanggil oleh Presiden Prabowo pada Senin (14/10) ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta.

    Nusron Wahid merupakan politikus Partai Golongan Karya (Golkar) dan merupakan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2004-2009, 2009-2014, dan 2019-2024, serta 2024-2029.

    Nusron Wahid adalah salah satu tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan pernah menjabat Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tahun 1998-2000.

    Nusron bergabung dengan Golkar dan menjabat Koordinator Bidang Agama pada 2004-2009, dan pernah menjabat Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor pada 2011-2016, serta pernah menjabat Pengurus PB Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) pada 2012-2019.

    Sementara itu, Ossy Dermawan merupakan mantan staf sekretaris pribadi presiden ke-6 Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan jabatan terakhirnya di Partai Demokrat adalah sebagai Wasekjen Partai Demokrat.

    Sebelum terjun ke dunia politik, pria kelahiran Jakarta 9 November 1976 tersebut merupakan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).

    Selama berkarir di militer, Ossy Dermawan pernah mendapatkan penugasan operasi tempur terkait Operasi Pemulihan Keamanan Satgas Kikav 31 di Ambon dan Operasi Perdamaian Persatuan Bangsa- Bangsa (PBB) Kontingen Garuda XXIII A/Unifil di Lebanon.

    Selain itu, penugasan operasi tempur dalam kegiatan internasional pernah bertugas di beberapa negara mulai dari Seoul, Tiongkok, Perancis, Australia, Singapura, Jepang, Jerman, Amerika Serikat, Timor Leste, Belgia, Swiss dan Malaysia.

    Sebelum bergabung di TNI, dirinya pernah menempuh pendidikan di Universitas Padjajaran di bidang studi akuntansi, dan setelah satu tahun berkuliah Ossy memutuskan untuk mengikuti Akademi Militer dan dinyatakan lolos.

    Kemudian, selang beberapa tahun dirinya mendapatkan beasiswa S1 di Norwich University Military School of Vermont, Amerika Serikat (AS) yang direkomendasikan oleh Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus. Ossy mendapatkan dua gelar yaitu bussines adminstration dan computer information system.

    Dengan pengalaman 17 tahun berdinas di dunia militer, tak lama kemudian dirinya beralih untuk pengabdian sipil (pensiun dini) hingga memutuskan untuk menjadi politisi Partai Demokrat.

    Selain itu, Ossy telah menjabat sebagai manajer klub voli LavAni, direktur eksekutif museum SBY-Ani, kepala Bakoestra Partai Demokrat dan saat ini telah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Partai Demokrat.

    Baca juga: Prabowo tunjuk Dudy Purwagandhi jadi Menhub
    Baca juga: Prabowo tunjuk Sri Mulyani dan tiga wakil bertugas di Kemenkeu

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
    Copyright © ANTARA 2024