partai: Demokrat

  • KPK Periksa Pimpinan Fraksi DPRD Jatim Periode 2019-2024

    KPK Periksa Pimpinan Fraksi DPRD Jatim Periode 2019-2024

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengembangan penyidikan dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur 2021-2022. Hari ini, KPK memeriksa 17 anggota DPRD Jawa Timur periode 2019-2024.

    Mereka adalah Ketua Badan Kehormatan DPRD Jawa Timur Periode 2019-2024 Agus Wicaksono, Ketua Komisi B DPRD Jatim periode 2019-2024 Alyadi, dan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024 Abdul Halim.

    Kemudian anggota DPRD Jawa Timur periode 2019 sd 2024 Achmad Sillahudin, Agung Mulyono, Ahmad Hilmy, Aufa Zhafiri, Blegur Prijanggono, Fauzan Fuadi, Hasan Irsyad, Heri Romadhon, Muhamad Reno Zulkarnaen, Muhammad Fawait, Priasmoro, Sri Untari, Suyatni, dan Wara Sundari Renny Pramana.

    “Hari in penyidik memanggil untuk diperiksa AW (Ketua Badan Kehormatan DPRD Jawa Timur Periode 2019 sd 2024), AH (Ketua Komisi C DPRD Prov Jatim periode 2019-2024 dari Fraksi Gerindra), AM (Anggota DPRD Jawa Timur Periode 2019 sd 2024), A (Ketua Komisi B DPRD Prov Jatim periode 2019-2024 dari Partai PKB), BP (Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 sd 2024, Ketua Fraksi Golkar), SU (Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 sd 2024), FF (Anggota DPRD Jawa Timur Periode 2019 sd 2024, Ketua Fraksi PKB), AS (Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 sd 2024), HI (Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 sd 2024), HR (Ketua Fraksi PAN DPRD Prov Jatim periode 2019-2024), MRZ (Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur 2019 -2024 / Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Timur) WSR (Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 sd 2024), MF (Anggota DPRD Provinsi jawa Timur 2014-2019 dan 2019-2024), SP (Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 sd 2024), AH (Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 sd 2024), dan AZ (Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 sd 2024),” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (12/11/2024).

    Tessa tidak menjelaskan perihal materi pemeriksaan terhadap para saksi. “Pemeriksaan dilakukan BPKP Perwakilan Prov. Jatim Jl. Raya Bandara Juanda No. 38 Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur,” katanya.

    Sebelumnya, pada Senin (11/11/2024), KPK juga memeriksa anggota DPRD Jawa Timur periode 2019—2024. Mereka adalah Achmad Amir Alsichin, Adam Rusydi, Aditya Halidra Faridzky, Agatha Retnosari, Agung Supriyanto, dan Ahmad Athoillah. [hen/but]

  • Kapolri Blak-blakan soal Isu “Teror” ke Kejagung di Kasus Korupsi Timah

    Kapolri Blak-blakan soal Isu “Teror” ke Kejagung di Kasus Korupsi Timah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara soal isu mobilisasi korps Bhayangkara ke Kejagung saat menangani kasus korupsi PT Timah Tbk. (TINS).

    Hal tersebut disampaikan Listyo saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024).

    Awalnya, anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny Harman mempertanyakan soal isu mobilisasi dari Mabes Polri untuk “menekan” Kejaksaan RI saat menangani kasus timah.

    Padahal, kata Benny, seharusnya kepolisian justru mendukung Kejagung untuk memberantas korupsi dan menyelamatkan Sumber daya alam (ADN) timah di Bangka Belitung.

    “Pernyataannya adalah saat Kejaksaan Agung menangani kasus timah, Mabes Polri memobilisasi kekuatan untuk melawan Kejaksaan. Pertanyaan saya ada apa? Bukankah kepolisian harus berada dalam satu barisan untuk menyelamatkan SDA kita khususnya timah ini?” tanya Benny.

    Kemudian, Listyo mengatakan bahwa isu tersebut merupakan upaya untuk membenturkan kepolisian dengan Korps Adhyaksa. Dia juga menekankan isu tersebut kebetulan menyeruak saat penanganan kasus mega korupsi timah.

    “Bahwa pada saat penamganan timah kemudian ada mobilisasi, ini saya jawab pak. Menurut saya itu kebetulan saja pak dan kemudian ada berita yang di-framing,” kata Listyo.

    Namun demikian, Listyo menegaskan apabila ada anggotanya terlibat dalam kasus yang merugikan negara Rp300 triliun itu, maka dirinya meminta Kejagung untuk memproses anggotanya.

    “Tapi dalam hal ini saya sampaikan, kalau memang ada anggota saya yang terlibat dan tersangkut dalam peristiwa timah, Saya yang minta jaksa agung yang minta anggota saya diproses,” tambahnya.

    Dia juga mewanti-wanti kepada internal maupun pihak lainnya jangan macam-macam dalam kasus ini lantaran hal tersebut telah merugikan negara ratusan triliun. 

    “Jadi pak, itu hanya framing, saya tidak tahu. Tapi yang jelas itu bagian dari upaya membenturkan institusi. Dan kami dengan kejaksaan kompak dalam hal ini,” pungkasnya.

  • Telepon Trump ke Putin Minta Serangan ke Ukraina Tak Makin-makin

    Telepon Trump ke Putin Minta Serangan ke Ukraina Tak Makin-makin

    Jakarta

    Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump ternyata menelepon Presiden Rusia Vladimir Putin. Trump mendesak Putin agar tidak melakukan serangan yang semakin menjadi-jadi ke Ukraina.

    Dilansir AFP, Senin (11/11), The Washington Post melaporkan Trump melakukan panggilan telepon dari perkebunannya di Mar-a-Lago, Florida, pada hari Kamis (7/11) atau beberapa hari setelah kemenangannya yang menakjubkan atas capres dari Partai Demokrat, Kamala Harris.

    Steven Cheung, direktur komunikasi Trump, tidak mengonfirmasi percakapan tersebut. Cheung mengatakan ‘Kami tidak mengomentari panggilan telepon pribadi antara Presiden Trump dan para pemimpin dunia lainnya’.

    The Post, mengutip beberapa orang yang mengetahui panggilan telepon tersebut yang berbicara atas dasar anonimitas, melaporkan Trump telah mengingatkan Putin tentang kehadiran militer AS yang cukup besar di Eropa. Mereka mengatakan Trump juga menyatakan minatnya untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut guna membahas ‘penyelesaian perang Ukraina dengan segera’.

    Kemenangan Trump diyakini akan berdampak besar pada konflik Ukraina yang telah berlangsung hampir 3 tahun. Trump berulang kali menyatakan pertempuran it harus segera berakhir dan mengkritik dukungan Washington yang bernilai miliaran dolar untuk Kyiv.

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, juga telah berbicara dengan Trump pada hari Rabu, di mana miliarder Elon Musk juga secara khusus bergabung dalam panggilan telepon tersebut. Pemerintahan Presiden AS Joe Biden, yang akan berakhir masa jabatannya, telah mengonfirmasi mereka akan mengirimkan bantuan sebanyak mungkin ke Ukraina sebelum pelantikan Trump pada tanggal 20 Januari.

    Penasihat Keamanan Nasional Biden, Jake Sullivan, mengatakan Gedung Putih ingin ‘menempatkan Ukraina pada posisi sekuat mungkin di medan perang sehingga pada akhirnya berada pada posisi sekuat mungkin di meja perundingan’.

    Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan ‘Sinyalnya positif’. Dia menyebut Trump ingin perdamaian.

    “Setidaknya dia berbicara tentang perdamaian, dan bukan tentang konfrontasi,” ujar Peskov pada Minggu (10/11).

    Baca halaman selanjutnya>>

  • DKI Kemarin, Mulai dari KPPS difabel hingga banjir di Jaksel

    DKI Kemarin, Mulai dari KPPS difabel hingga banjir di Jaksel

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta pada Senin (11/11) masih layak untuk disimak hari ini, mulai dari KPU Jakbar libatkan warga disabilitas jadi KPPS hingga Empat RT di Jaksel tergenang pada Senin sore.

    Berikut ulasan selengkapnya:

    1. KPU Jakbar libatkan warga disabilitas jadi KPPS
     
    Komisi Pemilihan Umum Jakarta Barat melibatkan warga disabilitas fisik menjadi bagian dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pilkada DKI Jakarta 2024 di wilayah tersebut.

    Baca di sini

    2. Demokrat minta DKI jangan hapus KJP usai terapkan sekolah gratis
     
    Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menghapus program bantuan yang disalurkan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus usai menerapkan sekolah swasta gratis di Jakarta.

    Baca di sini

    3. DPRD DKI rampungkan tatib hasil fasilitasi dengan Kemendagari
     
    DPRD DKI Jakarta merampungkan pembahasan Tata Tertib (Tatib) DPRD periode 2024-2029 hasil fasilitasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan segera disahkan menjadi peraturan DPRD.

     

    Baca di sini

     

    4. DKI tingkatkan akses hunian layak untuk masyarakat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan akses kepemilikan perumahan yang layak, aman dan terjangkau melalui penyediaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) bagi masyarakat yang belum memiliki rumah dan masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    Baca di sini
     
    5. Empat RT di Jaksel tergenang pada Senin sore

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengemukakan sebanyak empat RT di Jakarta Selatan tergenang sekitar pukul 17.00 WIB akibat hujan yang mengguyur wilayah DKI Jakarta.

    Baca di sini

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kalau Ada Polisi Terlibat Kasus Timah, Kejagung Silakan Proses

    Kalau Ada Polisi Terlibat Kasus Timah, Kejagung Silakan Proses

    Jakarta

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sempat ditanya soal isu penguntitan saat Kejagung mengusut kasus korupsi timah. Jenderal Sigit menegaskan tidak ada penguntitan yang dilakukan anggotanya dan mempersilakan Kejagung untuk memproses hukum jika ada yang terlibat.

    Pertanyaan soal kabar penguntitan pada pertengahan 2024 lalu itu disampaikan Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny K Harman, dalam rapat Komisi III DPR bersama Kapolri di gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024). Benny bertanya karena merasa belum mendapat jawaban.

    “Pertanyaan saya adalah pada saat Kejaksaan Agung menangani kasus timah, Mabes Polri memobilisasi kekuatan untuk melawan Kejaksaan. Pertanyaan saya, ada apa, Bapak? Bukankah institusi kepolisian harus berada dalam satu barisan untuk menyelamatkan sumber daya alam kita ini khususnya timah ini. Pertanyaan ini saya tanya ke mana-mana tidak dijawab dan perkenankan saya menyampaikan pertanyaan ini,” kata Benny.

    Dalam rapat itu, Jenderal Sigit langsung menanggapi penyampaian Benny. Kapolri mempersilakan Kejagung untuk memproses jika ada anggota Polri yang terlibat kasus timah.

    “Kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Benny bahwa pada saat penanganan timah kemudian ada mobilisasi ini saya jawab, Pak. Menurut saya, itu kebetulan saja, Pak. Dan kemudian ada berita yang di-framing tapi dalam hal ini saya sampaikan kalau memang ada anggota saya yang terlibat dan tersangkut dalam peristiwa timah, saya yang minta Kejaksaan Agung untuk anggota saya diproses,” kata Jenderal Sigit.

    Jenderal Sigit memastikan Polri terus bekerja sama dengan institusi lainnya dalam menegakkan hukum, khususnya kasus timah tersebut.

    Jenderal Sigit menepis isu pihaknya melawan Kejagung. Dia mengatakan Polri dan Kejagung kompak dalam menyelesaikan kasus tersebut.

    “Jadi kami juga ikut memantau penanganan itu ke depan betul bisa tuntas dan negara diuntungkan. Jadi selagi Pak itu hanya framing, saya tidak tahu tapi yang jelas itu bagian dari upaya untuk membenturkan institusi dan kami dengan Kejaksaan kompak dalam hal ini,”lanjutnya.

    (fca/idn)

  • Demokrat minta DKI jangan hapus KJP usai terapkan sekolah gratis

    Demokrat minta DKI jangan hapus KJP usai terapkan sekolah gratis

    Jakarta (ANTARA) – Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menghapus program bantuan yang disalurkan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus usai menerapkan sekolah swasta gratis di Jakarta.

     

    “Kami meminta agar program sekolah swasta gratis tidak menghapus bantuan sosial yang sudah berjalan selama ini melalui KJP,” kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat-Perindo, Lazarus Simon Ishak dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

     

    Simon menegaskan, pihaknya akan selalu memberikan dukungan untuk pelaksanaan sekolah gratis pada Tahun Ajaran Baru 2025/2026.

     

     

    Bahkan, diyakini program itu bisa menjadi solusi dari permasalahan pendidikan, seperti banyak siswa-siswa yang gagal masuk sekolah negeri lantaran zonasi sehingga harus sekolah swasta yang berbayar.

     

    “Mengingat bahwa belum tercantumnya 
    program tersebut dalam Dokumen RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2025, Perindo meminta penjelasan secara lengkap mengenai hal ini,” ujarnya.

    Kendati demikian, dia juga mempertanyakan besaran anggaran yang diperlukan untuk merealisasikan sekolah gratis.

     

    “Sebab pada tahun 2025 dialokasikan anggaran untuk pemberian bantuan sosial. Salah satunya untuk KJP Plus sebesar Rp2,05 triliun bagi 445.994 siswa dan KJMU sebesar Rp284,26 miliar bagi 15.792 mahasiswa,” katanya.
     

    Di lokasi yang sama, Ketua Fraksi Partai Demokrat-Perindo, Ali Muhammad Johan mengungkapkan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) DKI Jakarta Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp91,14 triliun.

     

     

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo mengatakan bahwa program sekolah swasta gratis tak hanya bebas Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), uang pangkal dan uang masuk saat pendaftaran melainkan juga kebutuhan peralatan peserta didik.

     

    Kemudian biaya kegiatan pembelajaran sesuai tarif tertentu berdasarkan hasil kajian.

     

    Kendati demikian, tak semua sekolah swasta di Jakarta akan digratiskan oleh pemerintah. Purwosusilo menjelaskan bahwa sekolah-sekolah swasta di Jakarta telah dipetakan berdasarkan kualitas dan biaya.

     

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Agenda 100 Hari Trump, Terobosan Ekonomi hingga Penghentian Perang

    Agenda 100 Hari Trump, Terobosan Ekonomi hingga Penghentian Perang

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Donald Trump kembali memenangkan pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS). Selasa pekan lalu, calon Partai Republik itu berhasil melewati batas ambang kemenangan yakni 270 electoral vote dalam melawan rivalnya dari Partai Demokrat, Kamala Harris.

    Sejumlah pihak pun mulai memprediksi seperti apa program kerja 100 hari Trump saat kembali ke Gedung Putih pada Januari mendatang. Prakiraan terhadap Trump dibuat dengan mempertimbangkan posisinya yang pernah menjabat sebagai presiden pada 2017-2021 dan juga janji-janji kampanyenya.

    Newsweek menuliskan bahwa 100 hari pertama pemerintahannya kemungkinan akan difokuskan pada pemenuhan beberapa janji kampanye utamanya terkait imigrasi dan ekonomi, serta pengangkatan pejabat kabinet utama.

    Ekonomi

    Ekonomi adalah hal yang membantu Trump meraih masa jabatan kedua, dan kemungkinan akan menjadi prioritas dalam 100 hari pertama masa jabatannya. Jajak pendapat menunjukkan bahwa warga Amerika secara umum tidak senang dengan arah negara dan ekonomi saat ini.

    Trump telah menganjurkan kebijakan seperti menghapus pajak atas upah yang diberikan kepada karyawan yang menerima tip. Sebuah memo dari Pemimpin Mayoritas DPR Steve Scalise, yang dilaporkan Axios, mengindikasikan bahwa Partai Republik DPR akan fokus pada pemotongan pajak dan pemotongan belanja pemerintah.

    Anggota DPR Partai Republik dari Maryland, Andy Harris, mengatakan bahwa ia yakin Partai Republik cenderung meloloskan beberapa kebijakan ini, termasuk janjinya untuk memotong pajak atas tip, dalam paket rekonsiliasi awal, dan RUU rekonsiliasi yang lebih besar yang membahas pajak untuk Tahun Anggaran 2026.

    Namun, ada beberapa batasan untuk rekonsiliasi. Apa pun dalam RUU ini harus terkait langsung dengan pengeluaran dan pendapatan, sehingga proses ini tidak dapat digunakan untuk memberlakukan aspek lain dari agenda Trump.

    Imigrasi

    Trump juga diperkirakan akan fokus pada isu imigrasi di hari-hari awal masa jabatannya. Karoline Leavitt, sekretaris pers nasional Trump, mengatakan kepada Fox News bahwa segera setelah Trump dinyatakan sebagai pemenang, agenda hari pertamanya adalah meluncurkan deportasi massal imigran gelap yang tinggal di negara tersebut.

    “Ia dapat melakukannya dengan mencabut status perlindungan sementara yang saat ini memungkinkan para migran untuk bekerja secara legal di AS atau menggunakan polisi setempat untuk program deportasi,” demikian dilaporkan NPR.

    Namun, upaya ini kemungkinan akan menghadapi banyak tantangan. Menurut Dewan Imigrasi Amerika, hal ini akan menelan biaya US$ 7,3 miliar (Rp 114 triliun). Upaya untuk melakukan deportasi massal juga kemungkinan akan menghadapi banyak tantangan hukum dan logistik.

    Minyak

    Trump juga telah berjanji bahwa ia akan memerintahkan lebih banyak fracking dan penggunaan minyak pada hari pertama masa jabatannya sebagai presiden.

    Fracking, atau pengeboran sisa-sisa minyak bumi, muncul sebagai isu utama di Pennsylvania, negara bagian yang dimenangkannya dengan selisih suara tipis.

    “Saya ingin menutup perbatasan dan saya ingin mengebor, mengebor, mengebor,” kata Trump kepada Fox News, Desember 2023.

    Scalise, dalam memonya kepada rekan-rekannya di DPR, juga menulis bahwa prioritasnya adalah ‘melepaskan energi Amerika’ dengan mengamanatkan penjualan sewa, membuka lahan federal untuk ‘peningkatan eksplorasi dan produksi energi’ dan mencabut kebijakan lingkungan dari Undang-Undang Pengurangan Inflasi Biden.

    Isu Gender

    Sehubungan dengan perang budaya, Trump juga berjanji untuk menandatangani perintah eksekutif bagi sekolah yang mendorong ‘teori ras kritis’ atau ‘kegilaan gender’ pada hari pertama.

    Partai Republik telah berupaya untuk meloloskan undang-undang yang melarang sekolah membahas orientasi seksual dan identitas gender kepada beberapa siswa, dengan alasan topik tersebut seharusnya ditangani oleh orang tua daripada guru.

    Tetapi para kritikus memandang kebijakan ini sebagai upaya untuk secara tidak adil menargetkan anggota komunitas LGBTQ+.

    Perang Rusia-Ukraina

    Trump juga mengatakan akan mencoba membawa Rusia dan Ukraina ke meja perundingan pada hari pertama masa jabatannya.

    “Mereka sekarat, Rusia dan Ukraina. Saya ingin mereka berhenti sekarat. Dan saya akan menyelesaikannya. Saya akan menyelesaikannya dalam 24 jam,” kata Trump pada 2023 di CNN.

    Trump sendiri telah mengadakan panggilan telepon bersama Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam panggilan telepon tersebut, Trump mengingatkan Putin tentang kehadiran militer AS yang cukup besar di Eropa, namun di sisi lain, Trump juga menyebut bahwa pihaknya sangat menantikan untuk bisa menyelesaikan perang Ukraina segera.

    “Trump secara singkat mengangkat masalah ‘tanah’ dalam panggilannya dengan Putin,” ujar informasi seorang sumber kepada Washington Post yang juga dimuat AFP.

    “Trump juga menyatakan minatnya untuk melakukan percakapan lebih lanjut guna membahas penyelesaian perang Ukraina segera.”

    Selama kampanyenya, Trump berulang kali berjanji untuk segera mengakhiri perang Ukraina. Namun ia tidak merinci pemikirannya terkait upaya perdamaian tersebut.

    Di sisi lain, Trump dan sekutunya telah mengecam pendanaan AS untuk Ukraina. Ia bahkan mengisyaratkan bahwa hal itu membantu mendanai hubungan korup yang pro-perang antara perusahaan pertahanan dan para pengkritik kebijakan luar negeri.

    Kabinet

    Hari-hari awal kepresidenan Trump juga dapat ditentukan oleh penunjukan anggota kabinet. Ia diharapkan mulai memilih calon untuk peran masa depan seperti jaksa agung atau posisi yang mengawasi perbendaharaan, pertahanan, dan perbatasan dalam beberapa minggu mendatang.

    Pada tahun 2017, sebagian besar calonnya menerima dukungan bipartisan dari Partai Republik dan Demokrat. Hanya Betsy Devos, yang dinominasikan untuk memimpin Departemen Pendidikan, yang menerima penolakan dari beberapa anggota Partai Republik.

    Pada hari-hari setelah kemenangannya, Trump mengumumkan satu posisi penting di Gedung Putih, dengan mengatakan bahwa ia berencana untuk menunjuk penasihat senior kampanyenya Susie Wiles sebagai kepala stafnya, sebuah posisi yang tidak perlu disetujui Senat untuk dikonfirmasi.

    Spekulasi sudah beredar luas tentang siapa yang akan dipilih Trump untuk peran-peran penting ini. Nama-nama seperti Robert F. Kennedy Jr., Elon Musk, Richard Grennell dan Mike Pompeo telah diajukan sebagai calon yang akan ditunjuk. Namun Trump belum memberikan komentar publik tentang siapa yang akan ia tunjuk dalam kabinetnya.

     

    (luc/luc)

  • Fraksi PSI minta Pemprov DKI prioritaskan gizi anak hingga keamanan

    Fraksi PSI minta Pemprov DKI prioritaskan gizi anak hingga keamanan

    Jakarta (ANTARA) – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta masalah gizi anak, pendidikan, keamanan dan kesejahteraan hewan menjadi prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2025.

    Dalam Rapat Paripurna DPRD di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, anggota DPRD PSI Francine Widjojo juga meminta Pemprov DKI menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi program prioritas pemerintah pusat.

    Francine menyebutkan masalah gizi buruk menjadi tantangan di Jakarta, dengan masih adanya sekitar 6.000 kasus gizi buruk di kota ini.

    “Program Makan Bergizi bagi anak-anak sangat penting untuk mengatasi masalah kesehatan dan perkembangan anak-anak di Jakarta, terutama untuk keluarga kurang mampu. Pemprov DKI perlu memastikan alokasi anggaran yang jelas dan strategi implementasi yang efektif,” ujar Francine.

    Baca juga: DPRD DKI rampungkan tatib hasil fasilitasi dengan Kemendgari

    Dalam bidang pendidikan, PSI meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memahami pentingnya perbaikan fasilitas sekolah di Jakarta yang hingga kini masih belum memadai.

    Francine menyebutkan, banyak sekolah di Jakarta yang rusak berat. Bahkan dari 2.007 sekolah negeri di Jakarta, ada 227 sekolah yang memerlukan rehabilitasi mendesak.

    “Ini adalah pekerjaan rumah yang tidak boleh terabaikan lagi. PSI ingin melihat perencanaan yang matang dan optimal, mengingat anggaran untuk sarana pendidikan tahun ini lebih dari Rp1 triliun,” kata Francine.

    Tak hanya itu, PSI juga mendorong kelanjutan Program Sekolah Swasta Gratis untuk siswa dari keluarga kurang mampu, mengingat keterbatasan kuota di sekolah negeri di Jakarta.

    Di bidang keamanan, PSI menyoroti jumlah CCTV yang masih belum mencukupi. Saat ini baru ada 1.494 titik CCTV di Jakarta, padahal targetnya setidaknya mencapai 70.000 titik untuk menjamin keamanan di seluruh wilayah.

    Baca juga: Fraksi Demokrat-Perindo minta Pemprov DKI perluas program hunian KTV

    Selain itu, Fraksi PSI juga menyoroti minimnya jumlah pos pemadam kebakaran di Jakarta.  Jakarta hanya memiliki 170 pos pemadam dari total 267 kelurahan.

    “Idealnya, setiap kelurahan memiliki satu pos pemadam agar bisa merespons cepat dalam situasi darurat,” ujar Francine.

    Francine juga menyampaikan harapan agar Jakarta menjadi kota yang ramah hewan. Dia menilai, Jakarta sebagai kota global seharusnya memperhatikan kesejahteraan hewan peliharaan, ternak, dan satwa, dan hewan terlantar.

    Francine pun mengusulkan pembangunan rumah sakit hewan dan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) di setiap kota administratif di Jakarta. PSI juga mendorong penambahan kuota program sterilisasi kucing jalanan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPRD DKI rampungkan tatib hasil fasilitasi dengan Kemendgari

    DPRD DKI rampungkan tatib hasil fasilitasi dengan Kemendgari

    Jakarta (ANTARA) – DPRD DKI Jakarta merampungkan pembahasan Tata Tertib (Tatib) DPRD periode 2024-2029 hasil fasilitasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan segera disahkan menjadi peraturan DPRD.

    Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin dalam keterangannya di Jakarta, Senin, berharap seluruh pimpinan dan anggota DPRD dapat mematuhi tatib yang terdiri dari 20 BAB dan 222 pasal itu.

    Tatib DPRD itu akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk menjalankan fungsi DPRD sebagai legislasi, penganggaran dan pengawasan.

    “Pastinya kita berharap semua dewan mematuhi aturan ini. Mudah-mudahan dengan Tatib baru jadi semangat baru. Kita akan kawal semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat,” ujar dia.

    Baca juga: Fraksi Demokrat-Perindo minta Pemprov DKI perluas program hunian KTV

    Tahapan selanjutnya, yakni DPRD DKI mengadakan rapat paripurna untuk pengesahan Peraturan DPRD. “Setelah paripurna, apabila ditemukan salah satu pasal perlu direvisi, sangat memungkinkan direvisi,” ungkap Koirudin.

    Dia berharap keberadaan tatib dapat berpihak pada kepentingan masyarakat.

    “Hal ini sebuah fasilitasi yang melegakan buat kita. Kita ingin mengawal setiap rupiah dari uang yang masyarakat bayarkan ke pemerintah melalui pajak, kita akan kawal bersama,” katanya.

    Adapun Peraturan Tatib DPRD dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Ketentuan Umum, BAB III Fungsi, Tugas, Wewenang dan Wewenang DPRD dan BAB IV Pengisian Kekosongan Gubernur dan/Wakil Gubernur. Sedangkan BAB V Keanggotaan DPRD serta BAB VI Alat Kelengkapan DPRD.

    Baca juga: Antisipasi perundungan di sekolah dengan perbanyak kamera pengawas

    BAB VII Rencana Kerja, BAB VIII Pelaksanaan Hak DPRD dan Anggota DPRD, BAB IX Persidangan dan Rapat DPRD, dan BAB X Pengambilan Keputusan Risalah Rapat, Undangan Rapat, Pakaian Rapat dan Bentuk Kebijakan DPRD.

    Selanjutnya, BAB XI Pemberhentian Antar Waktu, Penggantian Antar Waktu dan Pemberhentian Anggota DPRD, BAB XII Fraksi dan Tugas Fraksi, BAB XIII Larangan dan Sanksi serta BAB XIV Konsultasi DPRD. BAB XV Pertimbangan dan Keputusan DPRD Terhadap Kebijakan Strategis.

    BAB XVI Pelayanan atas Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat, BAB XVII Sekretariat DPRD, BAB XVIII Pendanaan, BAB XIX Ketentuan Lain-Lain dan BAB XX Ketentuan Penutup

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dicecar soal Isu Penguntitan Jampidsus, Kapolri: Upaya Membenturkan Institusi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        11 November 2024

    Dicecar soal Isu Penguntitan Jampidsus, Kapolri: Upaya Membenturkan Institusi Nasional 11 November 2024

    Dicecar soal Isu Penguntitan Jampidsus, Kapolri: Upaya Membenturkan Institusi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Kapolri
    Jenderal Listyo Sigit Prabowo dicecar anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman terkait isu penguntitan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (
    Jampidsus
    ) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Ardiansyah beberapa waktu lalu.
    Sebagai informasi, sempat ada peristiwa dugaan penguntitan oleh anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri terhadap Jampidsus pada pertengahan Mei lalu.
    Diisukan penguntitan itu terkait penanganan kasus dugaan
    korupsi timah
    yang tengah diusut Kejaksaan Agung.
    Merespons ini, Kapolri menjelaskan bahwa isu tersebut hanya upaya membenturkan dua institusi penegak hukum.
    “Jadi sekali lagi pak, itu hanya framing, saya tidak tahu. Tapi yang jelas itu bagian dari upaya membenturkan institusi dan kami dengan Kejaksaan kompak dalam hal ini,” kata Sigit menjawab Benny di Rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (11/11/2024).
    Kapolri menjelaskan narasi yang menyebut anggota polisi menguntit Jampidsus tidak benar.
    Sigit juga telah meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk memproses jika ada anggotanya yang terlibat
    kasus timah
    .
    “Menurut saya itu kebetulan saja pak dan kemudian ada berita yang di-
    framing
    tapi dalam hal ini saya sampaikan pak, kalau memang ada anggota saya yang terlibat dan tersangkut dalam peristiwa timah, saya yang minta jaksa agung yang minta anggota saya diproses,” ujar Sigit.
    Lebih lanjut, Kapolri menekankan pihaknya bersinergi dalam penanganan kasus tersebut agar benar-benar tuntas.
    “Sebaliknya, kita juga sama-sama berkolaborasi bekerja sama, sehingga masalah pengelolaan timah itu betul-betul ke depan negara jangan dirugikan, jangan dimainkan oleh oknum,” kata Sigit.
    Adapun dalam rapat Komisi III DPR RI, Benny menanyakan Kapolri soal alasan jajaran Polri memobilisasi massa ke Kejagung terkait kasus korupsi timah.
    Dia juga mengatakan seharusnya Polri dan Kejaksaan berada dalam satu gerbong untuk menyelamatkan sumber daya alam yang dikorupsi.
    “Pertanyaan saya adalah, pada saat Kejaksaan Agung menangani kasus timah, Mabes Polri memobilisasi kekuatan untuk melawan Kejaksaan. Pertanyaan saya, ada apa, Bapak?” tanya Benny dalam rapat.
    Benny mengaku selama ini tidak pernah mendapat jawaban atas pertanyaannya itu.
    “Mungkin Bapak tidak perlu menjawab, itu tidak penting jawabannya bagi saya. Yang penting bagi saya adalah, saya sudah menggunakan hak saya untuk bertanya di depan Bapak. Sebab jawabannya tentu sulit,” imbuh Benny.
    Dia menambahkan, hal yang sama juga sudah ditanyakan ke Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Namun, saat itu Jaksa Agung enggan menjawab.
    “Dan memang beliau tidak mau menjawab, karena sulit. Cuma saya tanya lebih lanjut, Bapak tidak menjawab karena sulit atau takut? Kalau Bapak takut, apalagi saya ini. Itu yang saya tanya,” ujar Benny.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.