Xcloud.id

partai: Demokrat

  • Google Sudah Ditinggal, Gen Z Ramai-ramai Beralih ke Penggantinya

    Google Sudah Ditinggal, Gen Z Ramai-ramai Beralih ke Penggantinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Selama ini Google menjadi sumber pencarian informasi terbaru. Melalui pencarian topik di Google, masyarakat bisa mengakses portal berita online untuk mendapatkan berita.

    Namun, pola tersebut mulai ditinggalkan. Influencer kini menjadi sumber berita baru bagi para generasi Z atau Gen Z di Amerika Serikat, terutama dalam pembahasan politik seperti pemilihan presiden AS beberapa waktu yang lalu.

    Hal ini diketahui dari riset yang dilakukan oleh Pew Research Center terhadap 10.658 orang Amerika selama musim panas 2024.

    Riset tersebut mengambil sampel dari 500 influencer berita populer dan konten yang mereka hasilkan yang diperoleh dari tinjauan 28.000 akun media sosial.

    “Kami juga melakukan survei perwakilan nasional terhadap warga Amerika untuk lebih memahami siapa yang mengkonsumsi berita dari influencer ini,” tulis lembaga tersebut dalam laporannya, dikutip Selasa (19/11/2024).

    Hasilnya, sebanyak 37% warga AS yang berusia 18 hingga 29 tahun mengatakan mereka secara teratur mendapatkan informasi seputar politik tetama pmeilu AS dari para influencer media sosial.

    Adapun influlencer ini banyak ditemukan di situs media sosial X (85%), Instagram (50%), YouTube (44%), Facebook (32%), dan Thread (30%).

    Influencer berita secara eksplisit menyatakan diri sebagai Republikan, konservatif, atau pro-Donald Trump (27%),dan Demokrat, liberal, atau pro-Kamala Harris (21%).

    Di antara orang Amerika yang menonton berita dari influencer di media sosial, sebagian besar (65%) mengatakan bahwa influencer telah membantu mereka lebih memahami peristiwa dan isu-isu terkini.

    Dalam skala tujuh dari sepuluh mengatakan bahwa berita yang mereka dapatkan dari influencer berita setidaknya agak berbeda dari berita yang mereka dapatkan dari sumber lain.

    Untuk diketahui, di tengah panasnya pemilu AS 2024, influencer mengambil peran penting dalam menyampaikan informasi kepada warga.

    Partai Republik maupun Demokrat memberikan kredensial kepada kreator konten untuk meliput konvensi mereka, dan mendorong para influencer untuk membagikan visi misi politik mereka.

    Para influencer juga mewawancarai para kandidat dan mengadakan penggalangan dana untuk mereka.

    (fab/fab)

  • PDIP Magelang Siapkan 362 Saksi Awasi Pilkada 2024 Regional 19 November 2024

    PDIP Magelang Siapkan 362 Saksi Awasi Pilkada 2024 Regional 19 November 2024

    PDIP Magelang Siapkan 362 Saksi Awasi Pilkada 2024
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Magelang, Jawa Tengah menyiapkan
    362 saksi
    untuk mengawal pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
    Ketua tim pemenangan pilkada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Magelang, Windarti Agustina menyatakan, para saksi tersebut akan ditempatkan di dalam dan luar tempat pemungutan suara (TPS).
    Di dalam TPS, dua orang saksi akan ditugaskan untuk mengawasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwalkot) Magelang, serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) Jateng.
    “Saksi ini sudah kami beri bimtek (bimbingan teknis) khusus soal pengawasan, baik sebelum dan saat pelaksanaan (pencoblosan) maupun mengawal hasil C1 sampai penghitungan di tingkat partai,” ujar Windarti di kantor DPC PDIP Kota Magelang, Selasa (19/11/2024).
    Di luar TPS, sejumlah saksi dari kalangan pengurus anak cabang (PAC) dan sayap-sayap PDIP juga akan ditempatkan.
    Ketua DPC PDIP Kota Magelang, Budi Prayitno menambahkan bahwa dari 362 saksi yang akan bertugas di 181 TPS, sebagian di antaranya pernah menjalankan tugas serupa pada pemilihan umum sebelumnya.
    Para saksi diharapkan tidak hanya memperhatikan daftar hadir pemilih dan hasil penghitungan suara, tetapi juga memantau potensi pelanggaran.
    Hal ini termasuk mengawasi apakah ada pemilih yang mendapatkan intimidasi dari aparatur sipil negara, TNI, atau Polri.
    Dalam Pilwalkot Kota Magelang, PDIP mengusung pasangan nomor urut 2, Damar Prasetyono-Sri Harso.
    Partai berlambang banteng ini berkoalisi dengan Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa.
    “Partai koalisi lain tidak mengeluarkan saksi. Hanya saksi dari kami,” tambah Budi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Beda Sikap Kejagung dan MA di Kasus Tom Lembong vs Ronald Tannur

    Beda Sikap Kejagung dan MA di Kasus Tom Lembong vs Ronald Tannur

    Bisnis.com, JAKARTA – Ada dua kasus hukum yang saat ini menjadi sorotan masyarakat, yaitu penetapan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dan dugaan pelanggaran etik hakim yang ikut andil dalam kasasi terdakwa Ronald Tannur yang ditangani oleh Mahkamah Agung (MA). 

    Penangkapan dan penetapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi izin impor gula dinilai banyak pihak tendensius dan berpotensi ke arah kriminalisasi sosok eks Mendag tersebut. Bahkan, Tom Lembong disebut tak diberikan kesempatan untuk menunjuk kuasa hukum secara pribadi saat ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. 

    Kuasa Hukum Tom, Sugito Atmo Pawiro mengatakan kliennya tidak mendapatkan kesempatan oleh Kejagung untuk menunjuk pengacara saat ditetapkan sebagai tersangka.

    “Pada saat pemohon [Tom] ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Oktober 2024, termohon [Dirdik Jampidsus Kejagung] tidak memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menghubungi dan meminta bantuan dari penasihat hukum yang sesuai kepercayaan dan hati nurani pemohon,” ujarnya dalam sidang praperadilan di PN Jaksel, Senin (18/11/2024).

    Dia menambahkan Dirdik Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar justru diduga memaksakan kehendaknya untuk menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi Tom Lembong. Penetapan kuasa hukum Tom itu itu melalui surat Penunjukkan Penasihat Hukum Untuk Mendampingi Tersangka No. 34.F.2.Fd.2/10/2024 tertanggal 29 Oktober 2024.

    “Sedangkan pada faktanya pemohon telah memiliki penasihat hukum pilihannya sendiri, akan tetapi termohon secara sewenang-wenang dan melawan hukum tidak memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menghubungi penasihat hukum pemohon,” tambahnya.

    Kuasa Hukum Tom, Ari Yusuf Amir menambahkan bahwa kliennya kala itu tidak bisa menolak kuasa hukum yang telah “disodorkan” Kejagung lantaran kondisi mentalnya dalam keadaan tidak baik.

    “Tentunya mentalnya [Tom] down kan pada waktu itu. Dan setelah langsung disodorkan penasihat hukum. Sehingga tidak sempat lagi berpikir, tidak dikasih kesempatan menghubungi keluarga, maupun penasihat hukumnya,” ujar Ari.

    Sebelumnya, Komisi III DPR kompak menilai penangkapan Tom Lembong pada kasus importasi gula sarat dengan nilai politis. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan menilai kasus Tom Lembong memunculkan persepsi negatif dan sarat akan balas dendam politik

    Menurutnya, penetapan tersangka mantan Mendag Tom Lembong yang tengah menjadi atensi masyarakat akibat kasus dugaan korupsi impor gula itu dilakukan secara terburu-buru.

    “Kami merasakan, mendengarkan percakapan di publik, penanganan penangkapan kasus Tom Lembong itu sarat dengan dugaan balas dendam politik, ujarnya dalam Rapat Kerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan Komisi III di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).

    Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Fraksi Nasdem Rudianto Lallo mempertanyakan penetapan tersangka Tom Lembong yang tengah menjadi atensi masyarakat akibat kasus dugaan korupsi impor gula.

    Dia menilai penetapan kasus yang terjadi secara tiba-tiba sulit apabila dinilai sebagai bentuk penegakan hukum. Lantaran, ada peluang merupakan kasus pesanan.

    “Kasus Tom Lembong, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dinyatakan tersangka. Tentu memunculkan persepsi di publik. Apakah kasus ini murni penegakan hukum? Atau jangan-jangan kasus ini orderan, pesanan,” ujarnya dalam forum tersebut.

    Perbesar

    Sikap MA atas Kasasi Ronald Tannur 

    Mahkamah Agung (MA) menilai tidak ada pelanggaran etik yang dilakukan para hakim yang memutus kasasi terpidana Ronald Tannur. Juru Bicara MA Yanto mengatakan bahwa pihaknya telah memeriksa tersangka eks pejabat MA Zarof Ricar dan tersangka tiga hakim MA, yakni Soesilo, Sutarjo, dan Ainal Mardhiah untuk mendalami pelanggaran etik yang dilakukan para pelaku.

    Dia menjelaskan dalam pemeriksaan pada waktu yang berbeda itu, MA tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan para hakim yang berperkara. 

    “Jadi dari pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Majelis Kasasi perkara nomor 1466K PID 2024 sehingga kasus dinyatakan ditutup,” tuturnya saat konferensi pers di Jakarta, Senin (18/11).

    Yanto mengungkapkan bahwa ada fakta bahwa tersangka Zarof Ricar sempat temui ketua hakim kasasi, Soesilo. Pertemuan itu dilakukan keduanya di Universitas Negeri Makassar (UNM) pada 27 September 2024.

    “Dari pemeriksaan tersebut ditemukan fakta hanya Hakim Agung S yang pernah bertemu dengan ZR. Pertemuan itu terjadi secara singkat dalam acara pengukuhan guru besar honoris causa di Universitas Negeri Makassar atau UNM,” katanya.

    Ketika keduanya bertemu, menurut Yanto, tersangka Zarof Ricar sempat menyinggung perkara kasasi terkait terpidana Ronald Tannur yang ditangani oleh Soesilo.

    “ZR sempat menyinggung masalah kasus Ronald Tanu tetapi tidak ditanggapi oleh Hakim Agung S dan juga tidak ada fakta pertemuan lain selain pertemuan di UNM tersebut,” ujarnya.

    Eks pejabat Mahkamah Agung Zarof RicarPerbesar

    Sementara itu, Kejagung berjanji mengusut temuan harta milik tersangka kasus dugaan suap makelar vonis Ronald Tannur, Zarof Ricar (ZR) senilai Rp996 miliar. Uang cash hampir Rp1 triliun tersebut ditemukan di rumah pribadi ZR. 

    Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan pendalaman itu akan dilakukan melalui pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus ini hingga Zarof Ricar.

    “Nah ini [uang tunai Rp920 miliar dan emas 51 kilogram] akan terus dilakukan pendalaman itu, itu bagian dari itu ya,” ujarnya di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Harli menambahkan, salah satu yang telah diperiksa soal harta yang dimiliki eks petinggi Mahkamah Agung (MA) itu adalah Lisa Rahmat (LR). 

    Lisa diperiksa terkait dengan posisi aset Zarof Ricar senilai Rp996 miliar itu di kasus dugaan suap vonis kasus Ronald Tannur.

    “Kemarin langsung didalami pemeriksaan saksi terhadap LR ya kan, pengacara itu. Nah termasuk kepada ZR, nah ini seperti apa nanti posisi 920 miliar dan 51 kg emas ini,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Zarof Ricar telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur pada Jumat (25/10/2024). 

    Dalam penetapan tersangka itu, Kejagung telah menyita uang Rp5,7 miliar, 74,4 juta dolar Singapura, US$1,8 juta, 71.200 euro, 483.320 dolar Hong Kong, dan 51 kilogram emas batangan. Totalnya, jika dikonversikan mencapai Rp996 miliar.

  • Iman Adinugraha Apresiasi Program Kerja Menteri Ekonomi Kreatif

    Iman Adinugraha Apresiasi Program Kerja Menteri Ekonomi Kreatif

    JABAR EKSPRES – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Iman Adinugraha, menyampaikan apresiasi dan rasa takjub atas program-program kerja yang diinisiasi Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya. Dalam rapat kerja bersama Komisi VII, Iman menggarisbawahi pentingnya langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sebagai pilar baru perekonomian nasional.

    Iman menekankan dua aspek utama yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, ia mendorong percepatan regulasi yang memperkuat peran ekonomi kreatif hingga ke tingkat daerah, termasuk melalui pembentukan dinas-dinas ekonomi kreatif atau unit serupa. Hal ini dinilai penting untuk memastikan program-program nasional dapat diimplementasikan secara optimal di seluruh wilayah Indonesia.

    Kedua, Iman Mendorong usulan tambahan anggaran bagi Kementerian Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) 2,4 Triliun Rupiah untuk memastikan program-program yang dijalankan tepat sasaran.

    “Ekonomi kreatif bukan hanya soal inovasi, tetapi juga tentang penciptaan lapangan kerja baru, penguatan sumber daya manusia, dan pembangunan ekosistem yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dukungan anggaran yang memadai menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan,” ujar Iman.

    Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya juga menyampaikan tiga harapan utama kepada Komisi VII DPR RI:

    1. Akselerasi Kebijakan dan Regulasi – Mendukung kebijakan seperti Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf), Perpres Game Indonesia Masa Depan (GIM), serta revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah untuk mengakomodasi ekonomi kreatif.

    2. Penambahan Alokasi Anggaran – Memberikan dukungan finansial yang lebih besar untuk program-program prioritas yang menyasar penguatan ekonomi kreatif.

    3. Pengawasan Program Pemerintah – Memastikan efektivitas dan efisiensi program seperti penciptaan lapangan kerja baru, pengembangan SDM, dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif.

    “Kekayaan budaya dan talenta Indonesia adalah modal utama dalam menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan baru yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Ini adalah bagian dari cita-cita kita menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Menteri Teuku Riefky Harsya.

    Iman Adinugraha menegaskan bahwa DPR RI, khususnya Komisi VII, siap menjadi mitra strategis bagi Kemenekraf dalam mengawal visi besar ini. “Kami percaya bahwa dengan kerja sama yang erat, sektor ekonomi kreatif dapat menjadi ujung tombak transformasi ekonomi nasional yang lebih baik,” pungkasnya.

  • Pengamat Baca Ada Rivalitas dengan Megawati di Balik Dukungan Jokowi untuk Ridwan Kamil di Jakarta

    Pengamat Baca Ada Rivalitas dengan Megawati di Balik Dukungan Jokowi untuk Ridwan Kamil di Jakarta

    TRIBUNJAKARTACOM – Presiden ke-7 RI, Jokowi sampai terbang ke Jakarta untuk mendukung Cagub nomor 1, Ridwan Kamil.

    Eks Gubernur Jakarta dan Wali Kota Solo itu rela turun gunung mengampanyekan paslon nomor 1 itu demi mengalahkan pesaing terkuat, paslon jagoan PDIP, Pramono Anung-Rano Karno.

    Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, membaca alasan di balik dukungan Jokowi di Pilkada Jakarta itu.

    Menurut Jamil, sapaan karibnya, Jokowi ogah paslon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus kalah dari Pram-Rano yang didukung PDIP.

    Hal itu menegaskan rivalitas Jokowi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang sudah menjadi rahasia umum.

    “Jadi, pertemuan Jokowi dengan RK tampaknya membahas cara mendongkrak elektabilitas RK-Suswomo agar kembali unggul atas Pramono Anung-Rano Karno.  Indikasi itu terlihat jelas dengan ikutnya relawan Jokowi dalam pertemuan tersebut,” kata Jamil, Senin (18/11/2024).

    “Hal itu memperkuat dugaan adanya rivalitas Jokowi dengan PDIP, khususnya Megawati Soekarnoputri,” lanjutnya.

    Terlebih, peluang paslon PDIP menang memang terlihat di Jakarta dan Jawa Tengah.

    Berbeda halnya dengan di Jawa Timur dan Sumatera Utara, di mana paslon yang diusung KIM Plus relatif aman. Elektabilitas paslon yang diusung KIM Plus jauh meninggalkan elektabilitas paslon yang diusung PDIP.

    “Jadi, bagi Jokowi Jatim dan Sumut sudah relatif aman. Karena itu, Jokowi akan konsentrasi mengamankan paslon KIM Plus di Jakarta dan Jateng agar tetap unggul melawan paslon PDIP.”

    “Kiranya itulah pertimbangan Jokowi menemui RK. Jokowi ingin memastikan RK menang di Jakarta,” paparnya.

    Namun, Jamil menyebut ambisi Jokowi itu tampaknya tak mudah.

    Sebab, Pramono-Rano sudah mendapat dukungan dari  relawan Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

    “Dukungan anak abah dan Ahoker berpeluang besar akan semakin mendongkrak elektabilitas Pramono-Rano,” kata dia.

    Karenanya, Jamil menyebut kehadiran Jokowi di Jakarta tidak serta merta dapat mendongkrak elektabilitas RK-Suswono.

    Sebab, pemilih yang belum menentukan pilihannya berasal pemilih rasional.

    “Bagi kelompok pemilih ini Jokowi bukanlah siapa-siapa. Mereka tak akan berubah pilihan hanya kedatangan Jokowi ke Jakarta.

    Karena itu, sulit bagi Jokowi untuk mendongkrak elektabilitas RK disisa waktu yang sudah singkat. Kehadiran Jokowi ke Jakarta justru dapat mempermalukan dirinya bila nantinya RK kalah dalam Pilkada Jakarta,” ujar Jamil.

    Oleh karena itu, ia menganggap Jokowi tengah mempertaruhkan reputasinya dengan cawe-cawe di Jakarta.

    “Reputasinya akan turun ke titik nadir bila nantinya RK kalah. Pertaruhan yang sangat luas biasa bukan,” ujarnya.

    Jokowi Dukung Ridwan Kamil

    Sebelumnya dieritakan, Jokowi bertemu dengan Ridwan Kamil di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).

    Jokowi terang-terangan mengutarakan dukungannya untuk Ridawan Kamil bisa memimpin Jakarta.

    “Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekan jehak. Saya ulangi, kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak,” tuturnya.

    Jokowi bilang, Ridwan Kamil punya rekam jejak baik sebagai Wali Kota Bandung dan dalam skala lebih luas, politikus Golkar ini juga pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

    Selain itu, Ridwan Kamil juga dinilai menguasai keilmuan yang relevan untuk memimpin kawasan perkotaan seperti Jakarta.

    Sebab, Ridwan Kamil yang akrab Kang Emil itu lulusan Teknik Arsitektur ITB dan meraih gelar master di bidang urban design dari Berkeley.

    “Dalam urban design, ada ilmu perencanaan kota, landscape kota, dan sebagainya. Artinya, secara rekam jejak ada, secara ilmu ada. Kurang apa lagi? Mau pilih yang mana lagi?,” kata Jokowi.

    Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 ini pun mengajak para relawan dan simpatisan pasangan RIDO untuk bergerak mengkampanyekan pasangan nomor urut 1 ini.

    Pasalnya, masa kampanye Pilkada Jakarta 2024 kurang dari seminggu lagi atau hanya sampai 23 November mendatang.

    “Jika kita bergerak bersama dengan semangat yang benar, Insyaallah Jakarta bisa seperti Pilpres dulu, bayangkan, kita hanya akan mendapat 51 persen, tapi ternyata hasilnya 58,5 persen,” tuturnya.

    3 Paslon

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

    Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

    Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • 10 Hari Jelang Pencoblosan, Simak 6 Survei Terakhir Pilkada Jakarta: Pram-Rano Ungguli RK-Suswono

    10 Hari Jelang Pencoblosan, Simak 6 Survei Terakhir Pilkada Jakarta: Pram-Rano Ungguli RK-Suswono

    TRIBUNJAKARTA.COM – 10 Hari jelang pemungutan suara, persaingan Pilkada Jakarta 2024 semakin sengit, khususnya antara paslon nomor 1 Ridwan Kamil (RK)-Suswono dan paslon nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno.

    Setelah Pram-Rano mendapat angin segar berkat dukungan Gubernur Jakarta (2017-2022) Anies Baswedan, kini Ridwan Kamil mendapat dukungan dari Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Terlebih, debat pamungkas juga baru saja selesai digelar, Minggu (17/11/2024).

    Tak hanya paslon 1 dan 3, paslon 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto juga tampil trengginas pada debat tersebut.

    Di sisi lain, masyarakat Jakarta sudah mulai menunjukkan pilihannya yang terbaca pada survei elektabilitas.

    TribunJakarta mencatat, setidaknya ada enam lembaga survei yang merilis hasil surveinya soal Pilkada Jakarta dari mulai periode awal Oktober sampai awal November 2024.

    Dari enam hasil survei ini, terlihat elektabilitas Pram-Rano mengungguli RK-Suswono.

    Padahal, Cagub Pramono Anung memulai kontestasi politik Jakarta ini dari elektabilitas nol.

    Namanya tidak pernah muncul pada bursa cagub, lalu akhirnya dipilih PDIP berdampingan dengan Rano-Karno, maju Pilkada Jakarta 2024.

    1. Survei LSI

    Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil surveinya pada Rabu (23/10/2024).

    Dalam survei yang digelar pada 10-17 Oktober 2024, LSI menempatkan pasangan Pram-Rano yang unggul dengan elektabilitas 41,6 persen.

    Sedangkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono di urutan kedua dengan elektabilitas 37,4 persen.

    Kemudian pasangan independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto, elektabilitasnya 6,6 persen.

    Pemilih yang tidak menjawab 14,4 persen.

    Sampel dalam survei ini sebanyak 1.200 orang diambil dengan menggunakan metode multistage dengan toleransi kesalahan (margin of error) sekira 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, dengan asumsi simple random sampling.

    2. Survei Poltracking

    Sehari berselang, giliran Poltracking Indonesia yang mengumumkan hasil surveinya, Kamis (24/10/2024).

    Periode survei Poltrackings sama dengan LSI, yakni 10-16 Oktober 2024, namun hasilnya berbeda.

    Versi Poltracking, RK-Suswono ungul dengan elektabilitas 51,6 persen atau berpotensi menang satu putaran.

    Sementara elektabilitas Pram-Rano 36,4 persen dan Dharma-Kun 3,9 persen.

    Sebanyak 8,1 persen responden tidak menjawab.

    Survei Poltracking ini melibatkan 2000 responden dengan menggunakan metode multistage random sampling dimana toleransi kesalahan di angka 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Sebagai informasi, perbedaan hasil survei LSI dan Poltracking membuat Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) turun gunung melakukan penyelidikan.

    Hasilnya dirilis pada Senin (5/11/2024). Persepi memberi sanksi kepada Poltracking karena dianggap data surveinya tidak sahih.

    Poltracking pun memilih keluar dari Persepi, organisasi yang menaungi puluhan lembaga survei di Indonesia.

    3. LSI Denny JA

    Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA juga turut melakukan survei Pilkada Jakarta 16-22 Oktober 2024.

    Dari hasil survei yang dirilis pada Rabu (30/10/2024), elektabilitas RK-Suswono dan Pram-Rano sama kuat.

    Elektabilitas RK-Suswono sebesar 37,4 persen, sedangkan Pram-Rano 37,1 persen dan Dharma-Kun 4,0 persen.

    Yang tidak tahu atau tidak jawab cukup besar, 21,5 persen.

    LSI Denny JA menggelar survei Pilkada Jakarta berbarengan dengan survei Pilkada Jawa Tengah dan Pilkada Jawa Timur.

    Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia di Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang telah berusia 17 tahun ke atas atau yang telah menikah.

    Penarikan sampel multistage random sampling.

    Jumlah sampel sebanyak 800 responden dengan margin of error ± 3.5 persen.  

    Setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih.

    Pengambilan data menggunakan metode wawancara tatap muka dengan responden menggunakan
    instrumen berupa kuesioner.

    4. Parameter Politik Indonesia

    Parameter Politik Indonesia (PPI) merilis survei Pilkada Jakarta 2024 pada Selasa (29/10/2024).

    Survei PPI digelar pada 21-25 Oktober 2024, hanya empat hari sebelum dirilis.

    Hasil survei menunjukkan elektabilitas RK-Suswono unggul dengan angka 47,8 persen.

    Sedangkan Pram-Rano mengikuti dengan elektabilitas 38,0 persen.

    Sementara elektabilitas Dharma-Kun 4,3 persen, dan responden yang tidak tahu atau tidak jawab sebesar 9,9 persen.

    Sampel yang digunakan pada survei ini berasal dari 1.200 responden.

    Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka menggunakan kuisioner yang dilakukan oleh surveyor terlatih.

    Tingkat kepercayaan (confidence level) survei ini adalah 95 persen dengan Margin of Error sebesar 2,8 persen.

    5. Litbang Kompas

    Terbaru, Litbang Kompas merilis hasil surveinya hari ini, Selasa (5/11/2024).

    Periode survei Litbang Kompas sendiri sama dengan PPI, yakni pada 20-25 Oktober 2024. Kendati waktu survei sama, hasilnya berbeda. 

    Versi Litbang Kompas, elektabilitas Pram-Rano mencapai 38,3 persen, mengungguli RK-Suswono 34,6 persen.

    Sedangkan elektabilitas Dharma-Kun hanya mendapat elektabilitas 3,3 persen, dan responden yang tidak menjawab 23,8 persen.

    Selisih elektabilitas Pram-Rano dengan RK-Suswono yang hanya 3,7 persen, sedikit di atas margin of error 34,6 persen.

    Survei ini dilakukan pada 20-25 Oktober 2024 melalui wawancara tatap muka dengan melibatkan 800 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jakarta.

    Menggunakan metode ini, tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen.

    Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara). 

    6. SMRC

    Paling baru, survei soal elektabilitas paslon Pilkada Jakarta 2024 dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Rabu (13/11/2024).

    Survei ini dilakukan pada 31 Oktober-9 November 2024, hanya 18 hari jelang pemungutan suara pada 27 November 2024 mendatang.

    Hasilnya, elektabilitas paslon nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno mencapai 46 persen.

    Angka tersebut mengungguli pesaing terkuatnya, paslon nomor 1, Ridwan Kamil-Suswono, yang elektabilitasnya 39,1 persen.

    Sementara, paslon nomor 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto, elektabilitasnya 5,1 persen, dan responden yang tidak tahu atau tidak jawab sebanyak 9,8 persen.

    Populasi survei adalah seluruh Warga Negara Indonesia di Provinsi Jakarta yang sudah punya hak pilih, sudah berusia 17 tahun lebih atau sudah menikah.

    Dari populasi itu, dipilih secara acak (stratified multistage random sampling) 1.210 responden. Margin of error survei ini diperkirakan sebesar kurang lebih 2,9 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

    Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka.

    Quality control dilakuan dengan wawancara tandem (dua pewawancara) 50 persen, call back begitu wawancara selesai sebanyak 63?ri total sampel, spot check secara random sebesar 20?ri total sampel, dan tidak ditemukan kesalahan berarti.

    Dalam survei ini primary sampling unit (psu) adalah rt, bukan kelurahan. Tujuannya untuk mendapatkan variasi lebih baik dan
    diharapkan meningkatkan representasi populasi secara lebih baik pula.

    Sampel yang dianalisis adalah gabungan antara sampel asli dan sampel pengganti sehingga totalnya 1210.

    3 Paslon

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

    Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

    Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Baleg sepakati 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025 dibahas di paripurna

    Baleg sepakati 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025 dibahas di paripurna

    Jakarta (ANTARA) – Badan Legislasi DPR RI menyepakati 41 rancangan undang-undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025 untuk dibahas dalam rapat paripurna.

    “Apakah Prolegnas dan Prolegnas Prioritas 2025—2029 dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang undangan?” tanya Ketua Baleg Bob Hasan dalam rapat prolegnas di Jakarta, Senin.

    Semua peserta rapat dari berbagai fraksi pun menyetujui keputusan tersebut. Selanjutnya prolegnas yang telah disetujui itu akan dibahas dalam rapat paripurna dalam waktu dekat.

    Beberapa fraksi pun menyetujui prolegnas tersebut dengan menyisipkan catatan. Fraksi tersebut di antaranya PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Demokrat.

    Berikut 41 RUU yang masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2025.

    Usulan Komisi-Komisi

    1. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (komisi I)
    2. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 29 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Komisi II)
    3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Komisi III)
    4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
    5. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
    6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Komisi V)
    7. RUU atas Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Komisi VI)
    8. RUU tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Komisi VI)
    9. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Komisi VII carry over)
    10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah (Komisi VIII)
    11. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Komisi VIII)
    12. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Komisi IX)
    13. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Komisi X)
    14. RUU tentang Pengampunan Pajak atau tax amnesty (Komisi XI)
    15. RUU tentang Energi Baru Dan Energi Terbarukan (Komisi XII carry over)
    16. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Komisi XIII)

    Usulan Baleg

    17. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
    18. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Komcad)
    19. RUU tentang Komoditas Strategis
    20. RUU Pertekstilan
    21. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia
    22. RUU tentang PPRT
    23. RUU tentang Pengaturan Pasar Ritel Modern
    24. RUU tentang BPIP
    25. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
    2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. (Carry over)
    26. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
    2017 tentang Pemilihan Umum
    27. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
    28. RUU tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

    Usulan Perseorangan

    29. RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim (DPR dan DPD)
    30. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (diusulkan Melly Goeslaw, F-Gerindra)
    31. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
    (DPR anggota dan DPD)
    32. RUU tentang Perubahan keempat atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (diusulkan F PDIP, PKB, DPD)

    Usulan Pemerintah

    33. RUU tentang Hukum Acara Perdata (carry over)
    34. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika
    35. RUU tentang Desain Industri
    36. RUU tentang Hukum Perdata Internasional
    37. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara (carry over)
    38. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
    39. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
    40. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
    41. RUU tentang Daerah Kepulauan (diusulkan DPD)

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pengamat Nilai Jokowi Pertaruhkan Reputasi Dukung Ridwan Kamil: Sangat Malu Jika KIM Plus Kalah

    Pengamat Nilai Jokowi Pertaruhkan Reputasi Dukung Ridwan Kamil: Sangat Malu Jika KIM Plus Kalah

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Presiden ke-7 RI, Jokowi bertemu dengan Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil di sebuah kafe di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).

    Ini adalah pertemuan kedua bagi Jokowi dan RK di masa kampanye berlangsung. Dua pekan lalu, RK telah sowan menyambangi Jokowi di Solo, Jawa Tengah.

    Menurut Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, pertemuan itu tampaknya berkaitan dengan stagnannya elektabilitas RK-Suswono di Jakarta. Hal itu kiranya membuat Jokowi khawatir RK-Suswono kalah dalam Pilkada Jakarta.

    “Jadi, pertemuan Jokowi dengan RK tampaknya membahas cara mendongkrak elektabilitas RK-Suswomo agar kembali unggul atas Pramono Anung-Rano Karno.  Indikasi itu terlihat jelas dengan ikutnya relawan Jokowi dalam pertemuan tersebut,” kata Jamil saat dimintai tanggapannya, Senin,

    Jamil, sapaan karibnya, menilai Jokowi tampaknya tidak ingin RK-Suswono kalah. Hal itu bagi Jokowi bisa saja sebagai petaka politik baginya.

    “Hal itu memperkuat dugaan adanya rivalitas Jokowi dengan PDIP, khususnya Megawati Soekarnoputri,” ujar mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta itu.

    Jamil melihat rivalitas antara Jokowi dan Megawati itu tidak hanya di Jawa Tengah, tapi juga meluas ke Jakarta.

    “Jadi, kesannya Jokowi tidak ingin paslon yang diusung PDIP menang,” tuturnya.

    Pasalnya, saat ini peluang paslon PDIP menang memang terlihat di Jakarta dan Jawa Tengah.

    Berbeda halnya dengan di Jawa Timur dan Sumatera Utara, di mana paslon yang diusung KIM Plus relatif aman. Elektabilitas paslon yang diusung KIM Plus jauh meninggalkan elektabilitas paslon yang diusung PDIP.

    “Jadi, bagi Jokowi Jatim dan Sumut sudah relatif aman. Karena itu, Jokowi akan konsentrasi mengamankan paslon KIM Plus di Jakarta dan Jateng agar tetap unggul melawan paslon PDIP.”

    “Kiranya itulah pertimbangan Jokowi menemui RK. Jokowi ingin memastikan RK menang di Jakarta,” paparnya.

    Namun, Jamil menyebut ambisi Jokowi itu tampaknya tak mudah.

    Sebab, Pramono-Rano sudah mendapat dukungan dari  relawan Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

    “Dukungan anak abah dan Ahoker berpeluang besar akan semakin mendongkrak elektabilitas Pramono-Rano,” kata dia.

    Karenanya, Jamil menyebut kehadiran Jokowi di Jakarta tidak serta merta dapat mendongkrak elektabilitas RK-Suswono.

    Sebab, pemilih yang belum menentukan pilihannya berasal pemilih rasional.

    “Bagi kelompok pemilih ini Jokowi bukanlah siapa-siapa. Mereka tak akan berubah pilihan hanya kedatangan Jokowi ke Jakarta.

    Karena itu, sulit bagi Jokowi untuk mendongkrak elektabilitas RK disisa waktu yang sudah singkat. Kehadiran Jokowi ke Jakarta justru dapat mempermalukan dirinya bila nantinya RK kalah dalam Pilkada Jakarta,” ujar Jamil.

    Oleh karena itu, ia menganggap Jokowi tengah mempertaruhkan reputasinya dengan cawe-cawe di Jakarta.

    “Reputasinya akan turun ke titik nadir bila nantinya RK kalah. Pertaruhan yang sangat luas biasa bukan,” ujarnya.

    3 Paslon

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

    Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

    Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Blak-blakan di Depan Pendukung RIDO, Jokowi: Saya Ridwan Kamil!

    Blak-blakan di Depan Pendukung RIDO, Jokowi: Saya Ridwan Kamil!

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, CEMPAKA PUTIH – Presiden ke-7 RI, Jokowi menyinggung soal rekam jejak Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil yang dinilai sangat cocok untuk memimpin Jakarta.

    Hal ini disampaikan saat bertemu dengan Ridwan Kamil, relawan, dan para politikus partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

    Dalam pertemuan itu, Jokowi pun terang-terangan menyampaikan dukungan untuk pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024.

    Jokowi menyebut, saat ini permasalahan di Jakarta satu per satu sudah mulai bisa terselesaikan.

    Ia mencontohkan persoalan kemacetan yang sudah mulai teratasi dengan MRT, LRT, kereta bandara, hingga kereta cepat.

    “Tinggal menyelesaikan misalnya MRT rute utara-selatan agara dirampungkan, tite barat-timur juga harus selesai. Dengan begitu, nantinya semua penduduk Jakarta dapat menggunakan transportasi massa yang kita miliki,” ucapnya, Senin (18/11/2024).

    Masalah terkait penanganan banjir dimana saat ini normalisasi Sungai Ciliwung tinggal menyisakan pekerjaan konstruksi sepanjang 16 kilometer.

    Jokowi pun yakin, bila normalisasi dikerjakan serius, maka bisa selesai dalam waktu kurang lebih dua tahun.

    “Kemudian masalah tata ruang di Jakarta yang sangat rumit, terutama yang berkaitan dengan kawasan kumuh dan ruang terbuka hijau. Ini juga harus menjadi prioritas penyelesaian,” ujarnya.

    Terakhir, Jokowi menyinggung sial masalah polusi udara. Ia pun menyoroti Indeks Kualitas Udara di Jakarta yang sudah melampaui angka 190 di waktu-waktu tertentu.

    Padahal, ambang batas aman berkisar di angka 0 sampai 50.

    “Artinya, ini sudah melampaui batas yang diperbolehkan dan harus segera ditangani,” kata dia.

    Dari keempat permasalahan ini, Jokowi menyebut, Jakarta butuh sosok pemimpin tepat yang punya rekam jejak mumpuni.

    Dari ketiga calon gubernur yang maju di Pilkada Jakarta 2024, mantan Wali Kota Solo ini pun menilai Ridwan Kamil menjadi sosok paling tepat untuk menjadi Gubernur Jakarta Selanjutnya.

    “Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekan jehak. Saya ulangi, kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak,” tuturnya.

    Jokowi bilang, Ridwan Kamil punya rekam jejak baik sebagai Wali Kota Bandung dan dalam skala lebih luas, politikus Golkar ini juga pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

    Selain itu, Ridwan Kamil juga dinilai menguasai keilmuan yang relevan untuk memimpin kawasan perkotaan seperti Jakarta.

    Sebab, Ridwan Kamil yang akrab Kang Emil itu lulusan Teknik Arsitektur ITB dan meraih gelar master di bidang urban design dari Berkeley.

    “Dalam urban design, ada ilmu perencanaan kota, landscape kota, dan sebagainya. Artinya, secara rekam jejak ada, secara ilmu ada. Kurang apa lagi? Mau pilih yang mana lagi?,” kata Jokowi.

    Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 ini pun mengajak para relawan dan simpatisan pasangan RIDO untuk bergerak mengkampanyekan pasangan nomor urut 1 ini.

    Pasalnya, masa kampanye Pilkada Jakarta 2024 kurang dari seminggu lagi atau hanya sampai 23 November mendatang.

    “Jika kita bergerak bersama dengan semangat yang benar, Insyaallah Jakarta bisa seperti Pilpres dulu, bayangkan, kita hanya akan mendapat 51 persen, tapi ternyata hasilnya 58,5 persen,” tuturnya.

    3 Paslon

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

    Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

    Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Bank Purworejo Bangkrut Jadi Pembahasan Debat Pilbup Purworejo Regional 18 November 2024

    Bank Purworejo Bangkrut Jadi Pembahasan Debat Pilbup Purworejo Regional 18 November 2024

    Bank Purworejo Bangkrut Jadi Pembahasan Debat Pilbup Purworejo
    Tim Redaksi
    PURWOREJO, KOMPAS.com
    – Kebangkrutan
    Bank Purworejo
    yang menyebabkan ratusan hingga ribuan nasabah kehilangan akses terhadap uang tabungannya menjadi sorotan dalam debat
    Pilkada Purworejo
    2024.
    Pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Purworejo nomor urut 02, Yuli Hastuti-Dion Agasi Setiabudi, yang merupakan calon petahana, dihadapkan pada pertanyaan mengenai isu Bank Purworejo oleh paslon 01, Yophi-Lukman, dalam debat kedua yang berlangsung di GCC, Senin (18/11/2024).
    “Selama ini ibu sudah menjabat sebagai wakil bupati, terkait Bank Purworejo yang bangkrut, apa yang dilakukan Pemda sehingga bank itu bangkrut?” tanya Yophi kepada Yuli dalam debat tersebut.
    Menanggapi pertanyaan itu, Yuli Hastuti, yang saat Bank Purworejo bangkrut masih menjabat sebagai Wakil Bupati Purworejo menjelaskan, pada tahun 2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan peringatan kepada Bank Purworejo untuk menjual aset agunan debitur yang tidak mampu membayar.
    “Tapi Bank Purworejo tidak bisa menindaklanjuti peringatan dari OJK, yang kemudian menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akibatnya, Bank Purworejo dilikuidasi, dan kewenangannya diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),” kata Yuli.
    Yuli juga menambahkan bahwa Bank Purworejo sudah mengalami masalah sejak tahun 2021.
    Pada saat itu, komisaris bank masih dijabat oleh Bupati Purworejo sebelumnya, sementara Yuli menjabat sebagai Wakil Bupati.
    “Posisi saya masih sebagai Wakil Bupati dan tidak memiliki wewenang apapun terkait persoalan Bank Purworejo. Ketika saya menjabat sebagai Plt Bupati pada akhir 2023, Bank Purworejo sudah dalam penanganan OJK,” jelas Yuli.
    Dion Agasi Setiabudi juga menambahkan, sesuai penjelasan Yuli, pada saat itu Bupati Purworejo menjabat sebagai komisaris Bank Purworejo, tetapi belum dalam masa kepemimpinan Yuli, melainkan masih dipegang oleh bupati sebelumnya, Agus Bastian, yang diusung oleh Partai Demokrat, sama dengan partai pengusung Yophi Prabowo saat ini.
    “Memang pemimpin harus menjadi contoh dan teladan. Terkait masalah Bank Purworejo, saya diundang bupati untuk rapat enam kali, mulai Desember hingga awal tahun. Saya menolak tambahan modal bagi Bank Purworejo, karena tidak akan menyelamatkan bank tersebut dan justru akan membuang-buang uang rakyat, membuang APBD Kabupaten,” tegas Dion.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.