Pilar Saga Klaim Bisa Selesaikan 10 dari 18 Titik Banjir di Tangsel
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
– Calon wakil wali Kota Tangerang Selatan,
Pilar Saga Ichsan
, memamerkan prestasinya dalam penanganan banjir di Tangsel.
Dia mengklaim telah berhasil menangani 10 dari 18 titik banjir yang ada di Tangsel saat menjabat sebagai waki wali kota Tangsel periode sebelumnya.
“Permasalahan utama di Tangsel di bidang infrastruktur tentu saja menangani masalah banjir yang terus kami upayakan hingga saat ini,” ujat Pilar saat debat Pilkada Tangsel di Studio Kompas TV, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (21/11/2024).
Namun, dia tak merincikan apa saja yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan banjir di Tangsel.
Selain masalah banjir, Pilar juga menyoroti masalah kemacetan. Dia mengatakan akan mengembangkan 33 trayek transportasi publik di 2025 untuk mengatasi masalah kemacetan.
“Bagaimana transportasi publik yang murah dan cepat bisa dirasakan oleh masyarakat,” kata dia.
Pada bidang ekonomi, Pilar akan mendorong ekonomi digital dan ekonomi kreatif, terutama bagi generasi muda. Langkah ini diharapkan bisa membantu pertumbuhan ekonomi di Tangsel.
“Ke depan, masyarakat Tangsel, terutama anak-anak mudanya, harus bisa mengembangkan potensi mereka,” ucap dia.
Pilar juga menyinggung program kesehatan yang akan ditingkatkan. Dia menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas kesehatan di Tangsel, seperti program ‘Ngider Sehat Premium’, puskesmas, posyandu, hingga rumah sakit.
“Kami akan terus meningkatkan fasilitasnya, menambah tenaga kesehatan, serta melengkapi alat-alat medisnya,” jelasnya.
Diketahui, debat kali ini mengangkat tema tentang hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi maupun pusat dan penguatan peneguhan NKRI
Debat ini diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 01, Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan yang didukung oleh PDI-P, Gerindra, Demokrat, PAN, Nasdem, PSI, PPP, PKB, PBB, PKN, Gelora, Hanura, Ummat, Buruh, Garuda, dan Perindo.
Sedangkan pasangan nomor urut 02, Ruhamaben dan Shinta Wahyuni Chairuddin diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
partai: Demokrat
-
/data/photo/2024/11/21/673f36b55dc3e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pilar Saga Klaim Bisa Selesaikan 10 dari 18 Titik Banjir di Tangsel Megapolitan 21 November 2024
-

Mayoritas Fraksi DPR Minta Kenaikan PPN 12 Persen Ditunda dan Dipertimbangkan Lagi
Jakarta, Beritasatu.com – Mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali dan menunda pemberlakuan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, yang rencananya berlaku mulai 1 Januari 2025.
Meskipun kenaikan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), DPR menilai pemerintah masih memiliki ruang hukum untuk menunda pemberlakuan PPN 12% tanpa perlu merevisi UU HPP.
Penyebab utama DPR mendesak penundaan ini adalah kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini masih tertekan. Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP, Dolfie OFP, mengungkapkan pemerintah tidak perlu ragu untuk menunda bahkan menurunkan PPN 12%, karena dalam UU HPP sudah diatur mekanisme penentuan tarif PPN dalam kisaran 5% hingga 15%.
“Tidak perlu revisi UU HPP, karena sudah ada mekanisme di dalam undang-undang,” kata Dolfie di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024). Ia menilai situasi ekonomi saat UU HPP disusun pada 2021 berbeda dengan keadaan ekonomi saat ini, yang tengah tertekan oleh inflasi dan daya beli masyarakat yang lesu.
Senada dengan Dolfie, Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Hanif Dhakiri, juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan kenaikan PPN 12%. Menurut Hanif, kebijakan ini dirasa membebani masyarakat, terutama dunia usaha dan UMKM, yang saat ini sedang berjuang menghadapi ketidakpastian ekonomi.
“Ekonomi sedang lesu dan daya beli masyarakat terus tertekan. Tarif PPN ini akan dirasakan oleh semua orang, terutama kalangan UMKM dan masyarakat umum,” jelas Hanif.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, juga menilai kebijakan tersebut kontraproduktif dengan kondisi ekonomi saat ini. Sementara itu, Herman Khaeron dari Fraksi Partai Demokrat mengingatkan pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek, terutama daya beli masyarakat, jika kenaikan PPN 12% tetap dilaksanakan.
Beberapa anggota DPR lainnya, seperti Ahmad Najib Qodratullah dari Fraksi PAN, juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan secara matang kebijakan ini sebelum diputuskan. Ia menilai kebijakan kenaikan PPN tersebut bisa membebani masyarakat yang sudah menghadapi pelemahan ekonomi.
Namun, Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Misbakhun, mengungkapkan keputusan terkait kenaikan PPN 12% sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Ia optimistis pemerintah akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam membuat keputusan terkait kebijakan ini.
Selain itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Mohamad Hekal, menyatakan perubahan atau penundaan kebijakan PPN harus melalui pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah, mengingat kebijakan ini sudah diatur dalam UU HPP.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Jiddan, mengimbau agar pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat terkait kenaikan PPN ini. Sosialisasi yang jelas penting agar masyarakat tidak salah paham tentang kebijakan tersebut, dan mengetahui sektor-sektor mana saja yang akan terkena dampak, serta sektor mana yang dikecualikan seperti sektor kesehatan dan pendidikan.
Kenaikan tarif PPN merupakan amanat dari UU HPP yang disahkan pada 2021 dengan tujuan untuk memperkuat sistem perpajakan, meningkatkan kepatuhan, dan menambah penerimaan negara. Kementerian Keuangan memperkirakan kenaikan PPN menjadi 12% dapat menambah pendapatan negara hingga Rp 250 triliun per tahun, yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.
-

Demokrat Minta Pemerintah Kaji Secara Komprehensif Kenaikan PPN 12 Persen
Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, meminta pemerintah untuk melakukan kajian komprehensif terkait kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2025. Menurut Herman, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek, terutama daya beli masyarakat, jika kenaikan PPN 12% tetap diterapkan.
“Dalam setiap kebijakan negara yang berdampak pada publik, tentu harus dilaksanakan dengan kajian yang komprehensif, salah satunya adalah mempertimbangkan daya beli masyarakat,” ujar Herman kepada wartawan, Kamis (21/11/2024).
Herman menegaskan, banyak aspek yang harus dipertimbangkan sebelum pemberlakuan kenaikan PPN menjadi 12%. Salah satunya adalah daya beli masyarakat, karena dengan kenaikan ini, akan menjadi beban berat bagi rakyat.
“Pemerintah tentu membutuhkan tambahan pendapatan negara, namun sebaiknya mencari inovasi lain, misalnya dari PNBP dan cukai, atau dengan meningkatkan investasi dan ekspor, sehingga tidak meningkatkan beban masyarakat,” tambah ketua DPP Partai Demokrat ini.
Lebih lanjut, Herman mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan keputusan tersebut kepada pemerintah, apakah akan menunda atau tetap memberlakukan kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Menurutnya, jika pemerintah memutuskan untuk menunda kebijakan ini, hal tersebut dapat dilakukan tanpa harus merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
“Keputusan ini adalah domain pemerintah, tergantung pada keputusan mereka. Jika PPN 12% ditunda, tidak perlu ada revisi UU,” pungkas Herman.
-
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5014561/original/012964400_1732098923-IMG-20241120-WA0100.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Hasil Survei Pilkada Mahakam Ulu 2024: Nama Novita dan Mayang Bersaing Ketat
Liputan6.com, Samarinda – Hasil survei terbaru Pilkada Mahakam Ulu 2024 mencatat nama Novita Bulan dan Owena Mayang bersaing ketat sebagai calon bupati. Kabupaten Mahakam Ulu sendiri adalah wilayah pedalaman paling ujung yang berada di ujung Sungai Mahakam Kalimantan Timur dan berbatasan dengan Negeri Jiran Malaysia.
Hasil survei menunjukan Pilkada Mahakam Ulu menunjukan, Novita Bulan dan Owena Mayang Shari Belawan menempati posisi puncak dari hasil Lembaga Survei SeMART POLITICA yang dirilis, di ruang Mayestik Lantai 17, Hotel Aston Samarinda, Rabu (20/11/2024).
Dijelaskan Direktur SeMART POLITICA, Gery Mohamad Iqbal kalau pihaknya menggunakan metodologi survei pengambilan sampel acak bertingkat, dengan total 440 respons dari 5 kecamatan dengan jumlah DPT seluruhnya, 27.869. Kemudian dari survei tersebut memiliki margin of eror sebesar 4,8%. Survei itu dilakukan pada 1-8 November 2024.
“Metode pengambilan data dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan instrumen kuesioner,” ucap Gery didampingi peneliti SeMART POLITICA, Eko Widoyono.
Dari hasil survei yang dilakukan, SeMART POLITICA mencatat nama Novita Bulan meraih angka 40,3% sementara Owena Mayang Shari Belawan 36,3%, dan diposisi terakhir ada Yohanes Avun yang meraih 15,5% sebagai calon bupati Mahulu. Dari data tersebut, Novita dan Owena menjadi pemuncak yang dipastikan bersaing ketat, karena keduanya hanya berselisih tipis di angka 4%.
Selain nama kandidat calon bupati, SeMART POLITICA juga mensurvei wakil calon bupati, yang mana nama Artya Fathra Marthin meraih 39,5%, Stanislus Liah 35,5%, Yohanes Juan Jenau 16,3%. Jika nama tersebut dipasangkan, maka Novita Bulan-Artya Fathra Marthin memuncaki hasil survei dengan rahian 42,0%. Sementara Owena Mayang Shari Belawan-Stanislaus Liah meraih hasil 34,5%.
Selain itu, survei SeMART POLITICA juga mencatat pasangan Novita Bulan-Artya Fahtra Marthin memiliki like tertinggi yang mencapai 84,5%. Sedangkan Owena Mayang Shari Belawan-Stanislaus Liah mendapat like 77,3%.
Meski demikian, pasangan Novita-Artya bisa saja tergeser dari posisi puncak karena hasil survei juga mencatat pengaruh besar politik uang.
“Hasilnya, responden menjawab cukup berpengaruh (politik uang) dengan angka 46,5%,” ucap Gery.
Dengan hasil survei politik uang, pilihan masyarakat tentu bisa sewaktu-waktu berubah karena hal tersebut. Karena responden mengaku kalau politik uang bisa cukup memengaruhi pilihan menentukan pasangan kepala daerah.
Sebagai informasi, Pilkada Mahakam Ulu (Mahulu) 2024 diikuti sebanyak 3 pasangan calon (paslon).
Nomor urut 1 pasangan Yohanes Avun dan Yohanes Juan Jenau yang diusung Partai Golkar dan PDI-Perjuangan.
Nomor urut 2 didapat Novita Bulan–Artya Fathra Marthin diusung Partai Gerindra.
Nomor urut 3 untuk Owena Mayang Shari–Stanislaus Liah yang diusung Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5009346/original/078849500_1731829239-20241117-Donald_Trump-AFP_3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Donald Trump Tunjuk Miliarder Linda McMahon Urus Pendidikan – Page 3
Dr. Oz, yang gagal dalam pencalonannya untuk Senat AS tahun 2022, akan memimpin Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). Program-program yang dikelola oleh CMS, termasuk Medicaid, Medicare, dan Affordable Care Act, mencakup lebih dari setengah populasi Amerika.
Trump memuji Dr. Oz sebagai pemimpin yang akan memprioritaskan pencegahan penyakit dan mengurangi pemborosan dalam sistem kesehatan negara.
“Dr. Oz akan menjadi pemimpin dalam mendorong pencegahan penyakit sehingga kita mendapatkan hasil terbaik untuk setiap dolar yang kita keluarkan untuk kesehatan di negara ini,” ujar Trump.
Namun, penunjukan ini menuai kritik dari beberapa pihak. Senator Demokrat Patty Murray menyebut Dr. Oz tidak memenuhi syarat dan mempromosikan pseudoscience, serta memiliki pandangan ekstrem terkait aborsi.
Selama kariernya, Oz juga dikenal karena mendukung penggunaan hydroxychloroquine selama pandemi COVID-19, meskipun efektivitasnya masih dipertanyakan.
Dia memperkirakan kekayaan bersihnya antara USD 100 juta dan USD 315 juta, menurut pengungkapan keuangan federal yang dia ajukan pada tahun 2022.
-

Peneliti Litbang Kompas Ungkap Fenomena Baru Pilkada Jakarta, Anies Lawan PKS dan Jokowi Lawan PDIP
TRIBUNJAKARTA.COM – Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu mendapati fenomena luar biasa pada Pilkada Jakarta 2024.
Hal itu menjadi salah satu faktor Gubernur Jakarta (2017-2022) Anies Baswedan dan Presiden ke-7 RI Jokowi, turun gunung ke gelanggang.
Anies memberikan dukungannya ke paslon 3, Pramono Anung-Rano Karno yang diusung PDIP.
Sedangkan Jokowi di kubu paslon 1, Ridwan Kamil-Suswono yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
KIM Plus sendiri terdiri dari 13 partai, Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, dan Garuda.
Yohan mengungkapkan, hasil survei Litbang Kompas, Anies yang mendukung Pram-Rano memiliki irisan politik dengan PKS.
Sejarah pun mencatat, Anies selalu didukung PKS kala berkontestasi, di antaranya Pilkada Jakarta 2017 dan Pilpres 2024.
Sedangkan, Jokowi yang mendukung RK-Suswono, memiliki irisan politik dengan PDIP, pengusungnya di Pilkada Solo (2005), Pilkada Jakarta (2012) hingga Pilpres (2014 dan 2019).
“Kalau kita lihat dari Survei Litbang Kompas ya, ada irisan pemilih Pak Anies dan pemilih PKS salah satunya, kemudian irisan pemilih Pak Jokowi dan PDIP.”
“Saya melihatnya ini adalah pertarungan pengaruhnya Pak Anies melawan pengaruh PKS, pengaruh Jokowi melawan pemilih PDIP,” kata Yohan program Kompas Petang, Kompas TV, Rabu (20/11/2024).
Yohan menegaskan, dengan adanya irisan masing-masing Anis dan Jokowi dengan PKS dan PDIP, Pilkada Jakarta adalah soal mempertahankan ceruk pemilih dan merebut pemilih lawan.
“Kan sebenarnya kontestasi itu merawat ceruk pemilihnya sambal menggerus pemilih lawan,” tegas Yohan.
Dalam kondisi saling bertahan dan merebut pemilih itu, ada fenomena luar biasa yang tidak pernah terjadi pada Pilkada Jakarta sebelumnya.
Fenomena itu adalah pemilih PKS yang tidak solid. Di sisi lain, pemilih PDIP mayoritas setia ke Pram-Rano.
“Menariknya, di survei kita, kelompok pemilih PKS itu terbelah, ini gak biasa. Biasanya PKS itu relatif di atas 65 persen bahkan sampai 70 persen. Itu loyalitas pemilihinya mengikuti pilihan partainya.”
“Dalam konteks Pilkada Jakarta ini, pemilih PKS relatif terbelah, 40 persen memang ke RIDO (RK-Suswono), 30 persen lebih itu ke Pram-Doel.”
“Sementara di PDIP relatif terjaga ya, di atas 65 persen, pemilih PDIP mengarahkan pilihan ke Pramono-Doel,” papar Yohan.
Jokowi pun punya tugas berat merebut pemilih PDIP, sedangkan Anies harus menggerogoti soliditas PKS.
“Jadi kelihatan memang, kalau kita lihat pertarungan irisan antara Anies, PKS, PDIP dan Jokowi. Dua tokoh ini memang relatif kuat jadi booster terhadap kedua pasangan calon,” jelasnya.
Survei Terbaru
Sebagai gambaran kondisi terkini, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis survei soal elektabilitas para paslon yang bertarung di Pilkada Jakarta 2024.
Survei ini dilakukan pada 31 Oktober-9 November 2024, hanya 18 hari jelang pemungutan suara pada 27 November 2024 mendatang.
Hasilnya, elektabilitas paslon nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno mencapai 46 persen.
Angka tersebut mengungguli pesaing terkuatnya, paslon nomor 1, Ridwan Kamil-Suswono, yang elektabilitasnya 39,1 persen.
Sementara, paslon nomor 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto, elektabilitasnya 5,1 persen, dan responden yang tidak tahu atau tidak jawab sebanyak 9,8 persen.
Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, menjelaskan, keunggulan Pramono-Rano atas RK-Suswono signifikan.
Sebab, selisih angkanya melebihi margin of error survei.
“Dari tiga calon jelas ya, ada dua yang sangat kompetitif, RK-Suswono dengan Pram-Rano, sementara pasangan indpenden sementara ini belum kompetitif lah ya.”
“Jarak, selisih antara pasangan Pram-Rano dengan RK-Suswono itu 6,9 persen. Tadi di awal sudah saya jelaskan, margin of error survei kita 2,9 persen. Dan ini 6,9 ini lebih dari dua kali margin eoror.”
“Jadi artinya kita punya bukti yang meyakinkan dari data kita untuk menyimpulkan, per kita melakukan survei, elektabilitas Pramono-Rano signifikan berada di atas RK-Suswono,” papr Deni pada rilis survei ini yang ditayangkan secara online di Youtube SMRC TV, Rabu (13/11/2024).
Deni juga menjelaskan metodologi survei ini.
Populasi survei adalah seluruh Warga Negara Indonesia di Provinsi Jakarta yang sudah punya hak pilih, sudah berusia 17 tahun lebih atau sudah menikah.
Dari populasi itu, dipilih secara acak (stratified multistage random sampling) 1.210 responden. Margin of error survei ini diperkirakan sebesar kurang lebih 2,9 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka.
Quality control dilakuan dengan wawancara tandem (dua pewawancara) 50 persen, call back begitu wawancara selesai sebanyak 63?ri total sampel, spot check secara random sebesar 20?ri total sampel, dan tidak ditemukan kesalahan berarti.
Dalam survei ini primary sampling unit (psu) adalah rt, bukan kelurahan. Tujuannya untuk mendapatkan variasi lebih baik dan
diharapkan meningkatkan representasi populasi secara lebih baik pula.Sampel yang dianalisis adalah gabungan antara sampel asli dan sampel pengganti sehingga totalnya 1210.
3 Paslon
Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.
Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.
Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.
Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya


