partai: Demokrat

  • Rapat Bareng Banggar DPR, Menko AHY Minta Tambahan Anggaran Jadi Rp503 Miliar

    Rapat Bareng Banggar DPR, Menko AHY Minta Tambahan Anggaran Jadi Rp503 Miliar

    GELORA.CO – Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta tambahan anggaran untuk kementeriannya menjadi sebesar Rp503 miliar. Alasannya, melanjutkan pagu anggaran milik Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves).

    Usulan itu disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan tujuh menteri koordinator (menko) di Ruang Rapat Banggar, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    “Kami tadi menyampaikan bahwa sebelumnya kan Kemenko Marves, jadi bisa dikatakan Kemenko Infrastruktur ini melanjutkan pagu anggaran yang disiapkan sebelumnya untuk Kemenko Marves,” kata AHY usai Raker dengan Banggar.

    “Tentu setelah ada penyesuaian ditambah tugas-tugas yang baru kami juga mengajukan anggaran tambahan kepada Banggar,” imbuhnya.

    Dia mengungkapkan, tambahan yang diusulkan sebesar Rp273 miliar. Adapun pagu anggaran untuk Kemenko Marves sebelumnya sebanyak Rp230 miliar.

    “Ya tambahannya Rp273 miliar. Jadi dari pagu yang ditetapkan sebelumnya Rp230 miliar, ditambah dengan Rp273 miliar, jadi kami berharap mendapatkan Rp503 miliar,” kata AHY.

    Dia menjelaskan, anggaran tersebut akan dibagi ke beberapa pos yang ada di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Salah satunya untuk penguatan manajemen dan juga fasilitas pendukung.

    “Termasuk juga kita ingin membangun seperti command center dashboard dan lain-lain, selain tentunya belanja pegawai. Kita ada kurang lebih 639 pegawai baik itu kategori PNS maupun non-PNS, ada empat kedeputian, dan ini semua punya tugas yang juga tinggi intensitasnya,” pungkas Ketua Umum Demokrat itu.

  • LSI Denny JA Bongkar Penyebab Dedi Mulyadi Menang Telak di Jabar

    LSI Denny JA Bongkar Penyebab Dedi Mulyadi Menang Telak di Jabar

    Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga survei LSI Denny JA mengungkap sejumlah faktor yang membuat pasangan calon Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan meraih kemenangan telak di Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat atau Pilkada Jabar 2024. 

    Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA Toto Izul Fatah mengatakan sesuai dengan hitung cepat (quick count) LSI Denny JA, pasangan Dedi-Erwan unggul dengan raihan suara sebanyak 61,85%.

    Hasil hitung cepat tersebut disampaikan setelah data masuk 100% dan dengan tingkat partisipasi pemilih (VTO) sebesar 63,2%.

    “Dengan margin of error plus minus 1%, hasil hitung cepat selama ini tak pernah berbeda jauh dengan hasil real count KPU, yang pada saatnya nanti akan diumumkan secara resmi,” ujarnya dilansir Antara, Senin (2/12/2024). 

    Dari hitung cepat yang dilakukan LSI Denny JA, tiga pasangan yang tertinggal jauh dibawah Dedi-Erwan adalah Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie yang diusung PKS dan Nasdem dengan 18,78%. 

    Kemudian, pasangan Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwinatarina  yang diusung PKB mencapai 10,40%, dan paling bawah ialah pasangan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja yang diusung PDIP meraih 8,98%.

    Toto menyebutkan ada empat faktor utama yang membuat tiga pasangan calon tersebut tertinggal jauh dari raihan Dedi-Erwan. Pertama, sosok Dedi Mulyadi yang sudah memiliki tingkat pengenalan dan kesukaan yang cukup tinggi, yakni sudah dikenal oleh sekitar 92,1% dan disukai oleh sekitar 88,6%.

    “Itu adalah angka ideal seorang kandidat yang punya potensi kuat untuk menang,” katanya. 

    Toto membandingkan dengan tiga pasangan calon lainnya, yang rata-rata masih terkendala problem pengenalan. Bahkan, ketiga paslon tersebut belum memenuhi standar pengenalan minimal 70%, termasuk Ahmad Syaikhu. Sementara, dua pasangan lainnya, rata-rata baru dikenal oleh sekitar 50%.

    Kedua, kata Toto, adanya ekspresi kesukaan mayoritas publik kepada Dedi Mulyadi yang tergambar dari pemilih militan (strong supporter) yang cukup tinggi, yaitu 55,4%.

    “Itu angka strong supporter yang jarang terjadi. Sedangkan dengan tiga pasangan lain yang pemilih militannya di bawah 10%,” ucapnya. 

    Faktor ketiga, karena dukungan kuat  mayoritas publik kepada pasangan yang diusung Gerindra, Golkar, Demokrat dan PAN itu cukup merata di aneka segmen demografis, mulai dari suku, agama, gender, tingkat penghasilan, pendidikan, profesi, pilihan Ormas dan Parpol. Termasuk, unggul juga di seluruh Dapil dan kabupaten.

    Terakhir, dia menilai Dedi Mulyadi punya kemampuan melakukan kapitalisasi seluruh kegiatan dan pesan kampanyenya dengan massif. Tentunya, lewat aneka platform sosial media, berita online, dan TV dengan news value yang kuat. Hal itu dilakukannya dari jauh hari sebelum masuk  masa kampanye.

    “Dari rangkaian kegiatan dengan kemasan yang news value dan berefek emosional publik itu, sangat  wajar kalau Kang Dedi sudah punya modal pengenalan dan kesukaan yang paling tinggi sebagai salah satu hukum besi untuk menang,” imbuhnya. 

    Ditanya peran sejumlah parpol yang tergabung dalam KIM Plus dalam mendongkrak popularitas dan elektabilitas Dedi Mulyadi, Toto hanya menyampaikan hal itu tak pernah berbanding lurus antara kemenangan dan dukungan banyak partai politik.

    “Dalam konteks Pilgub Jawa Barat, kemenangan Dedi Mulyadi lebih karena faktor personal figur yang memang sudah kokoh, sejak bupati Purwakarta dua periode dan caleg DPR RI dengan perolehan suara terbanyak di Jabar, bukan karena dukungan banyak parpol,” kata dia.

    Toto mencontohkan kasus di sejumlah daerah, banyak kandidat yang kalah di Pilkada meskipun didukung banyak partai. Sebaliknya, calon yang didukung hanya satu dan dua partai saja bisa menang. 

    Calon Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan pidato kemenangan usai keunggulan telak di hasil quick count sejumlah lembaga survei dalam Pilgub Jabar 2024.

    Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya menyampaikan terima kasih pada seluruh warga Jawa Barat yang sudah menyalurkan hak pilihnya pada Rabu (27/11/2024) ini. Menurutnya Pilkada Serentak di Jabar berlangsung aman, lancar dan tertib dan penuh suasana yang gembira.

    “Ini adalah pencapaian keberadaan demokrasi yang ada di Provinsi Jawa Barat,” katanya dalam keterangan yang disampaikan kepada media.

    Menurutnya meskipun perhitungan suara belum selesai, namun berdasarkan aspek ilmiah yang sudah biasa dipakai dalam perhelatan demokrasi di Indonesia, hasil quick count yang sudah di atas 70% stabil tidak mengalami perubahan.

    “Biasanya hasil real count tidak pernah jauh berbeda. Selisihnya real count di kisaran margin error 2 atau 3 persen atau maksimal 4 persen. Itu pun kalau jaraknya dekat, tetapi secara kebetulan kita bisa melihat bersama saat ini pasangan nomor urut 4 Kang Dedi Mulyadi dan Kang Erwan Setiawan sudah meraih angka 61% lebih,” katanya.

    Menurutnya dengan data masuk 78%, hal tersebut sudah bisa dijadikan fakta bahwa pihaknya akan memenangkan Pilgub Jabar.

    “Kami sudah menganggap pasangan nomor urut 4 sudah menjadi pemenang, semoga ini bisa menjadi kabar baik bagi seluruh masyarakat Jawa Barat,” katanya.

  • DPR Cecar Menlu soal Pernyataan Bersama RI-China Terkait LCS

    DPR Cecar Menlu soal Pernyataan Bersama RI-China Terkait LCS

    Jakarta, CNN Indonesia

    Sejumlah anggota DPR Komisi I mempertanyakan sikap dan posisi Indonesia ke Menteri Luar Negeri Sugiono terkait pernyataan bersama yang menyinggung Laut China Selatan (LCS).

    Pernyataan bersama RI-China sempat menjadi sorotan karena membahas isu tumpang tindih (over claim) yang bisa merujuk ke nine dash line (Sembilan garis putus-putus) dan persepsi atau dugaan Indonesia mengarah untuk mengakui klaim itu.

    Para anggota DPR itu mengajukan pertanyaan ke Sugiono dalam rapat kerja Menlu dengan Komisi I di kompleks parlemen, Senin (2/12).

    Anggota DPR dari fraksi Partai NasDem Amelia Anggraini mempertanyakan posisi Indonesia.

    Dia mengatakan ada kebingungan di publik mengenai klaim teritorial China di LCS dan pernyataan bersama RI-China.

    “Ada dugaan yang mengacu ke pernyataan bersama bahwa Indonesia telah mengubah sikap dengan mengakui klaim China,” kata Amelia.

    Dia lalu berujar, “Padahal Kementerian Luar Negeri mengklarifikasi tidak ada pengakuan tersebut. Namun pernyataan itu menimbulkan kegelisahan di kawasan.”

    Amelia lalu meminta Sugiono mengatasi masalah itu dan menyarankan Indonesia bisa menjaga hubungan baik dengan negara tetangga.

    “Dalam forum ini kami meminta Pak Menteri untuk memberi penjelasan antara pernyataan bersama Indonesia dengan China,” ungkap dia.

    Anggota DPR fraksi NasDem itu berharap tak ada perjanjian dalam perjanjian yang tak transparan.

    Senada, anggota DPR fraksi PDIP TB Hasanudin menyampaikan kekhawatiran serupa.

    Dia mengatakan Indonesia menolak mentah-mentah sembilan garis putus-putus sejak lama dan menghormati hukum internasional.

    “Dengan pernyataan itu seolah-olah di wilayah yang kita tolak itu, akan ada kerja sama,” ujar Hasanuddin.

    “Saya mohon penjelasan dari Bapak, apakah betul kita akan mengerjasamakan [bekerja sama di wilayah] nine dash line yang dulu kita tolak itu, atau apakah ada pandangan lain mohon dijelaskan,” imbuh dia.

    Tak beda jauh, anggota DPR fraksi Demokrat, Rizki Natakusumah, menyoroti code of conduct yang tertera dalam pernyataan bersama RI-China.

    Dia juga mengutip poin 9 yang menyinggung soal code of conduct, aturan atau kode etik yang mengatur tindakan di LCS.

    Poin itu berbunyi: Kedua belah pihak menegaskan kembali komitmen mereka terhadap implementasi penuh dan efektif Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan (DOC), dan penyelesaian awal kode etik (COC) berdasarkan konsensus, sehingga bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan.

    “Ini surprising [mengejutkan] untuk saya ya, yang kita ketahui pihak China sendiri against skema CoC, mereka lebih suka bilateral,” kata Riski.

    “Pertanyaan saya, apakah prinsip dasar dan landasan pikiran CoC yang disebut di joint statement sama dengan yang selama ini kita usulkan,” imbuh dia.

    Respons Menlu

    Menlu Sugiono di kesempatan itu menegaskan Indonesia tetap pada posisinya terkait Sembilan garis putus-putus.

    “Di situ kita tidak disebutkan kita mengakui apapun. Belum ada tulisan, belum ada pernyataan yang menyatakan kita akan bekerja sama di titik a koordinat b,” ujar dia.

    Sugiono juga menerangkan Indonesia menghormati hukum internasional dan konvensi hukum laut PBB, UNCLOS.

    Selain itu, dia mengatakan CoC yang disebut dalam pernyataan bersama sesuai dengan yang sedang diusulkan.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Biden Ampuni Putranya dari Kasus Kriminal, Partai Republik Meradang

    Biden Ampuni Putranya dari Kasus Kriminal, Partai Republik Meradang

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) yang akan segera meninggalkan jabatannya, Joe Biden, memberikan pengampunan kepada putranya, Hunter Biden, yang divonis bersalah atas dakwaan federal terkait senjata api dan pajak. Pengampunan ini diberikan meskipun Biden sebelumnya berjanji tidak akan mengambil langkah tersebut.

    Pengampunan ini diambil hanya beberapa minggu sebelum Hunter dijadwalkan menerima hukuman atas vonis senjata api dan pengakuan bersalahnya atas tuduhan pajak, yang akan menyelamatkannnya dari kemungkinan hukuman penjara akibat vonis tersebut.

    Dalam pernyataan melalui email kepada kantor berita Associated Press, Hunter Biden menyatakan rasa syukur atas pengampunan ini dan berjanji akan mendedikasikan hidupnya untuk membantu mereka yang masih menderita.

    “Saya telah mengakui dan bertanggung jawab atas kesalahan saya selama masa tergelap dalam hidup saya akibat kecanduan, kesalahan yang dieksploitasi untuk mempermalukan saya dan keluarga saya demi keuntungan politik,” katanya.

    Apa kata Joe Biden?

    Biden menyebut vonis terhadap putranya sebagai “ketidakadilan.”

    “Tidak ada orang berpikiran jernih ketika melihat fakta dalam kasus Hunter dapat mencapai kesimpulan lain selain bahwa Hunter disasar hanya karena ia adalah putra saya, dan itu salah,” ujar presiden dalam sebuah pernyataan.

    Hunter pertama kali mengungkapkan bahwa ia sedang diselidiki secara federal pada Desember 2020, hanya sebulan setelah Biden terpilih sebagai presiden.

    “Saya harap rakyat Amerika memahami mengapa seorang ayah dan presiden mengambil keputusan ini,” tambahnya, sembari menyebut bahwa keputusan tersebut dibuat akhir pekan ini saat keluarga presiden merayakan liburan Thanksgiving di Nantucket, Massachusetts.

    “Ada upaya untuk menghancurkan Hunter, yang telah lima setengah tahun hidup dalam kesadaran penuh meskipun menghadapi serangan tanpa henti dan penuntutan selektif. Dalam percobaan menghancurkan Hunter, mereka mencoba menghancurkan saya, dan tidak ada alasan untuk percaya bahwa ini akan berhenti di sini. Cukup sudah.”

    Bertentangan dengan janji sebelumnya

    Penggunaan kekuasaan luar biasa seorang presiden oleh Biden ini dilakukan saat ia bersiap meninggalkan Gedung Putih, menjelang pelantikan Donald Trump yang dijadwalkan pada 20 Januari.

    Langkah ini bertentangan dengan sejumlah janji Biden sebelumnya untuk tidak menggunakan kekuasaan tersebut demi kepentingan keluarganya.

    Pada Juni, Biden secara tegas menolak kemungkinan memberikan pengampunan atau grasi kepada Hunter dalam wawancara dengan ABC News.

    Juru Bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, juga menegaskan kembali janji itu pada 8 November.

    “Kami telah menjawab pertanyaan itu berkali-kali. Jawaban kami tetap sama, yaitu tidak,” ujarnya.

    Republikan marah atas pengampunan ini

    Partai Republik mengecam keputusan Biden, dengan banyak anggota Kongres menyampaikan kemarahan mereka di media sosial.

    “Joe Biden adalah pembohong dan munafik, sampai akhir,” ujar Anggota Kongres Marjorie Taylore Greene di media sosial X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.

    Anggota Kongres Andy Biggs mengatakan bahwa Biden akan “dicatat sebagai salah satu presiden paling korup dalam sejarah Amerika.”

    “Hunter Biden adalah seorang kriminal, tetapi ayahnya yang korup tidak akan membiarkan keadilan ditegakkan di bawah pemerintahan yang mengikuti aturan hukum,” katanya di X.

    Ketua Komite Pengawas DPR, James Comer, mengatakan bahwa “sangat disayangkan bahwa, alih-alih mengungkap kebenaran tentang kesalahan mereka selama puluhan tahun, Presiden Biden dan keluarganya terus melakukan segala cara untuk menghindari pertanggungjawaban.”

    Kritik bahkan datang dari sebagian anggota Partai Demokrat sendiri, seperti Gubernur Colorado Jared Polis.

    “Sebagai seorang ayah, saya tentu memahami keinginan Presiden Joe Biden untuk membantu putranya dengan mengampuni dia, tetapi saya kecewa karena dia menempatkan keluarganya di atas kepentingan negara,” ujar Polis.

    Gubernur itu memperingatkan bahwa pengampunan ini adalah “preseden buruk yang dapat disalahgunakan oleh presiden berikutnya dan sayangnya akan mencoreng reputasinya.”

    rs/gtp (AP, Reuters)

    Lihat video: Dulu Bilang Tidak, Biden Kini Beri Grasi untuk Putranya Hunter

    (ita/ita)

  • Nasdem: Laksanakan APBD 2025, Pemkab Jember Harus Belajar dari Tahun Sebelumnya

    Nasdem: Laksanakan APBD 2025, Pemkab Jember Harus Belajar dari Tahun Sebelumnya

    Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Jember. Jawa Timur, berharap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 bisa benar-benar berpihak kepada kepentingan publik.

    “APBD adalah tolak ukur penilaian keberhasilan pemerintah daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan,” kata Fatmawati, juru bicara Fraksi Partai Nasdem.

    Nasdm berharap semua kegiatan dan program prioritas benar-benar dialokasikan sesuai dengan anggaran yang proporsional dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, untuk memenuhi target pembangunan yang telah dicanangkan.

    “Pemerintah harus belajar dari tahun anggaran yang lalu dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang kurang maksimal,” kata Fatmawati.

    Nasdem berharap kinerja seluruh komponen dalam pemerintah daerah dioptimalkan untuk berkomitmen melaksanakan pemerintahan yang baik. “Jalankan sembilan prinsip good governance, yaitu: akuntabilitas partisipasi ,masyarakat, transparansi, efisiensi dan efektivitas, kesetaraan, tegaknya supremasi hukum, visi strategis, responsif, dan berorientasi pada konsensus,” kata Fatmawati.

    Fatmawati meminta pemerintah daerah untuk benar-benar mengawal kemandirian dan kapasitas fiskal dengan mengoptimalkan realisasi sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan potensi yang ada. “Jangan berharap Pemkab Jember bisa mengejar ketertinggalan dari daerah lain, ketika kita hanya berjalan normatif,” katanya.

    Fatmawati mengingatkan agar komitmen pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat betul-betul menjadi tujuan utama. “Sering gagalnya rencana kegiatan di pemkab Jember kepada masyarakat telah menjadi catatan tersendiri yang harus diperbaiki,” katanya.

    “Kami melihat secara garis besar APBD 2025 belum memperlihatkan keberpihakan pada masyarakat. Contoh di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), kegiatan yang direncanakan hanya untuk makan dan minum rapat, perjalanan dan honor. Sebagai leading sector yang menangani stunting seharusnya lebih sensitif,” kata Fatwamati. [wir]

  • PPP Desak Pemkab Jember Atasi Pendangkalan Sungai

    PPP Desak Pemkab Jember Atasi Pendangkalan Sungai

    Jember (beritajatim.com) – Musim hujan tiba dan mengguyur hampir setiap hari. DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta pemerintah daerah mengambil langkah-langkah agar bencana tidak terjadi dan meluas.

    “Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengantisipasi potensi banjir dan longsor dengan melakukan normalisasi saluran air yang mengalami pendangkalan,” kata Indah Permatasari, juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

    PPP juga mendesak Pemerintah Kabupaten Jember untuk memberikan perhatian khusus pada daerah- daerah rawan longsor. “Langkah ini diperlukan untuk meminimalkan risiko bencana yang dapat merugikan masyarakat,” kata Indah.

    Fatmawati, juru bicara Fraksi Partai Nasional Demokrat, mengingatkan soal potensi megathrust atau gempa besar di Jember, termasuk soal bentuk mitigasi bencana, anggaran mitigasi dan respons cepat darurat bencana.

    Tak hanya bencana banjir, Nasdem juga mengingatkan pentingnya antisipasi bencana kebakaran. Fatmawati mempertanyakan kemampuan anggaran Rp 600 juta dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2025 untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban kebakaran di seluruh wilayah kabupaten Jember, terutama jika dibandingkan dengan jumlah unit kendaraan pemadam kebakaran.

    Saat ini, banjir terjadi di tiga desa Kecamatan Tempurejo, yakni Desa Wonoasri, Curahnongko, dan Andongrejo, yang diawali hujan dengan intensitas sedang dan lebat pada pukul dua siang, Kamis (28/11/2024). Hujan berintensitas tinggi terjadi hingga pukul tujuh malam di wilayah Kecamatan Tempurejo.

    Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember Penta Satria mengatakan, sekitar Pukul 23.00 WIB, curah hujan semakin meningkat, sehingga mengakibatkan banjir.

    Air membanjiri halaman dan jalan desa dengan ketinggian air 50 cm – 1 meter dan air mulai memasuki dalam rumah warga dengan ketinggian rata-rata 50 centimeter,” kata Penta.

    Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, 34 keluarga di Desa Andongrejo, 213 keluarga di Desa Curahnongko, dan 42 keluarga di Desa Wonoasri terdampak banjir.[wir]

  • Eks Ketua DPRD DKI Misan Samsuri Meninggal Dunia

    Eks Ketua DPRD DKI Misan Samsuri Meninggal Dunia

    Jakarta

    Ketua DPRD DKI Jakarta 2019-2024 Misan Samsuri meninggal dunia. Misan menghembuskan nafas terakhirnya di RS Siloam, Jakarta Selatan pada Sabtu pagi.

    Berdasarkan keterangan resmi DPRD DKI Jakarta, Sabtu (30/11/2024), pria kelahiran 6 Maret 1968 itu kini terpilih lagi menjadi Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Demokrat.

    Penasehat Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta dan juga Sekretaris Komisi A Mujiyono menyampaikan menyampaikan duka sedalam-dalamnya. Mujiyono mengenang sosok pribadi almarhum Misan Samsuri seseorang yang mudah bergaul dengan siapa saja dan sungkan memberikan ilmu kepada kader-kader.

    “Yang pasti kami sangat kehilangan, beliau orang yang sangat baik, bersahaja, mudah bergaul dengan siapapun. Bahkan termasuk yang kalau di Demokrat menjadi mentor senior kader-kader milenial. Termasuk di dewan sebagai wakil ketua terdahulu sangat akrab dengan fraksi yang lain,” ujar Mujiyono di kediaman rumah duka, Bambu Apus, Jakarta Timur, Sabtu (30/11).

    Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta Ali Muhammad Johan juga menyampaikan duka yang mendalam atas berpulangnya Almarhum Misan Samsuri. Ia mengenang semasa hidupnya memiliki semangat perjuangan yang tinggi terhadap kebutuhan masyarakat DKI Jakarta.

    “Tentu banyak sekali kenangan bersama beliau. Wejangan-wejangan beliau selaku senior yang selalu mengayomi. Mudah-mudahan ajaran yang baik dari beliau, suri tauladan beliau, bisa kita lanjutkan dan kita terus perjuangkan,” ujar Ali usai prosesi pemakaman di TPU Bambu Apus, Setu, Jakarta Timur.

    Sementara itu, salah satu Putra Almarhum Misan Samsuri, Gilang Rahardian menyampaikan permohonan maaf yang sebesar besarnya apabila semasa hidup almarhum pernah ada perbuatan atau perkataan yang kurang berkenan di hati.

    “Kami mewakili keluarga besar Almarhum Misan Samsuri mengucapkan bila ada kesalahan dari almarhum yang mungkin pernah terucap kata yang melukai hati sekali lagi kami keluarga memohon dibukakan pintu maafnya untuk Almarhum Ayahanda Tercinta Misan Samsuri,” tutur Gilang.

    (azh/azh)

  • Gus Barra-Rizal Unggul di 5 Dapil Kabupaten Mojokerto

    Gus Barra-Rizal Unggul di 5 Dapil Kabupaten Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pasangan Calon (Paslon) 2 Mubarok (Muhammad Al Barra-Muhammad Rizal Oktavian berhasil unggul di lima Daerah Pemilihan (dapil). Dari lima dapil tersebut, pasangan Mubarok meraih 47 ribu suara dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto 2024.

    Di Kabupaten Mojokerto terbagi lima dapil. Dapil 1 meliputi Kecamatan Mojosari, Ngoro dan Pungging, Dapil 2 meliputi Kecamatan Gondang, Jatirejo, Pacet dan Trawas dan Dapil 3 meliputi Kecamatan Puri, Sooko dan Trowulan. Dapil 4 meliputi Kecamatan Dawarblandong, Gedeg, Jetis dan Kemlagi.

    Sementara Dapil 5 meliputi Kecamatan Bangsal, Dlanggu, Kutorejo dan Mojoanyar. Hasil quick count, di Dapil 1 Paslon 1 Idola (Ikfina Fahmwati-Sa’dulloh Syarofi memperoleh 65.594 suara sedangkan Paslon 2 Mubarok (Muhammad Al Barra-Muhammad Rizal Oktavian) dengan 82.409 suara.

    Dengan hasil tersebut, pasangan Mubarok unggul 16.819 suara. Dapil 2, Paslon 1 Idola mendapat 48.022 dan Paslon 2 Mubarok 64.238. Mubarok unggul 16.216 suara. Dapil 3, Paslon 1 Idola memperoleh 65.479, sedangkan Paslon 2 Mubarok 70.714. Mubarok unggul 5.235 suara.

    Dapil 4, Paslon 1 Idola mendapat 78.171 suara, sedangkan Paslon 2 Mubarok 82.883, Mubarok unggul 4.712 suara. Dapil 5, Paslon 1 Idola memperoleh 68.206 sedangkan Paslon 2 Mubarok 72.097, Mubarok unggul 3.891 suara.

    “Paslon 2 MUBAROK menang mutlak di semua Dapil Se Kabupaten Mojokerto. Data suara masuk sudah mencapai 100 persen penuh dan Paslon 2 Mubarok menang telak di semua dapil,” ungkap Ketua Tim Pemenangan 02, Suwandy Firdaus, Sabtu (30/11/2024).

    Masih kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Mojokerto ini, daa kemenangan sudah valid dan mempunyai kekuatan hukum. Lantaran, lanjut data tersebut diperoleh dari para saksi dan sudah ditandatangani.

    “Total keseluruhan perolehan suara di 5 dapil, Paslon 2 Mubarok menang mutlak dengan keunggulan 47 ribu suara. Sekali lagi, kemenangan Mubarok di Pilbup ini juga kemenangan rakyat mojokerto. Bismillah, segera tercipta pemerintahan Mubarok yang bersih, jujur dan amanah,” katanya.

    Pemerintahan Mubarok untuk mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur. Sekedar diketahui, pasangan Idola diusung empat partai politik (parpol) parlemen dan didukung dua parpol nonparlemen. Empat parpol parlemen tersebut yakni PKB, Partai Golkar, PDIP dan PKS.

    Enam porpol tersebut menguasai 25 atau 50 persen dari 50 kursi di DPRD Kabupaten Mojokerto periode 2024-2029 serta dua parpol nonparlemen adalah PSI dan Partai Buruh. Sedangkan pasangan Mubarok diusung enam partai parlemen yang menguasai 25 atau 50 persen dari 50 kursi DPRD Kabupaten Mojokerto periode 2024-2029.

    Yaitu NasDem, Demokrat, PAN, PPP, Gerindra dan Perindo. Pasangan Mubarok juga didukung enam partai nonparlemen, yakni Hanura, PBB, PKN, Gelora, Ummat dan Garuda. Dalam Pilkada Serentak 2024 kali ini, Ikfina pecah kongsi dengan Gus Barra di Pilbup Mojokerto 2024.

    Di Pilkada 2020, Gus Barra (Muhammad Al Barra) menjadi wakil Ikfina Fahmawati. Pasangan Ikfina-Barra (Ikbar) kala itu diusung Partai Demokrat, PKS, Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai Hanura dan PAN. Mereka sukses menumbangkan dua pasangan lain yakni Pungkasiadi-Titik Masudah, Yoko Priyono-Choirun Nisa.

    Ikbar dengan meraup 405.157 atau 65,2 persen suara. Sementara pasangan Yoko-Nisa mendapatkan 95.481suara atau setara dengan 15 persen dari suara sah. Petahana, Pungkasiadi-Titik Masudah memperoleh 120.458 suara atau setara dengan 19 persen lebih dari jumlah suara sah. [tin/beq]

  • Quick Count Pilwali Mojokerto 2024: Ning Ita-Cak Sandi Menang Tipis

    Quick Count Pilwali Mojokerto 2024: Ning Ita-Cak Sandi Menang Tipis

    Mojokerto (beritajatim.com) – Berdasarkan hasil quick count Pilkada Kota Mojokerto 2024, pasangan calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto nomor urut 2, Ika Puspitasari dan Rachman Sidharta Arisandi, berhasil meraih kemenangan tipis dengan perolehan suara 53,64 persen atau 40.182 suara. Sementara itu, Paslon nomor urut 1, Junaedi Malik dan Chusnun Amin, memperoleh 46,36 persen atau 34.723 suara.

    Ketua Tim Pemenangan Paslon Ning Ita-Cak Sandi, Santoso Bekti Wibowo, mengungkapkan bahwa meski kemenangan mereka terbilang tipis, tim merasa puas.

    “Kami menang dengan 40.182 suara, atau 53,64 persen. Namun, meski menang, kami tetap tidak puas karena kemenangannya sangat tipis. Yang penting bagi kami, tim relawan, adalah kemenangan,” ujarnya, Sabtu (30/11/2024).

    Santoso menambahkan, perjuangan tim relawan dan partai pengusung selama seminggu terakhir menjelang hari pencoblosan sangat tinggi. Tim relawan dan para pendukung melakukan kampanye door-to-door (kanvassing) secara total untuk memastikan kemenangan Paslon Ning Ita-Cak Sandi.

    “Perjuangan tim relawan sangat luar biasa, mereka bekerja tanpa lelah untuk mendukung pasangan petahana di Kota Mojokerto,” kata Santoso.

    Paslon nomor urut 2, Ning Ita-Cak Sandi, diusung oleh koalisi besar yang terdiri dari PDI-Perjuangan, Partai Demokrat, Gerindra, PKS, PPP, PAN, Golkar, NasDem, serta sejumlah partai dan pendukung lainnya. Dukungan dari berbagai partai politik ini memberikan kekuatan ekstra bagi pasangan petahana untuk meraih kemenangan dalam Pilkada Kota Mojokerto tahun 2024.

    Sementara itu, Paslon Junaedi Malik dan Chusnun Amin, yang hanya diusung oleh PKB, memperoleh suara sebanyak 46,36 persen, atau 34.723 suara. Meskipun kalah tipis, Paslon JaMin tetap menunjukkan perlawanan sengit sepanjang kampanye.

    Meski meraih kemenangan, Paslon Ning Ita-Cak Sandi berkomitmen untuk terus memperjuangkan pembangunan dan kemajuan Kota Mojokerto. Tim pemenangan menyatakan bahwa hasil ini merupakan awal dari perjuangan mereka untuk mewujudkan visi dan misi yang telah mereka tawarkan kepada warga Mojokerto. [tin/beq]

  • Hitungan Internal Robinsar-Fajar Raih 50% Lebih di Pilkada Cilegon

    Hitungan Internal Robinsar-Fajar Raih 50% Lebih di Pilkada Cilegon

    Jakarta

    Tim Pemenangan Pasangan Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Cilegon, Robinsar-Fajar Hadi Prabowo mengklaim hasil hitung internalnya meraup suara lebih dari 50 persen. Hitungan itu disebut tak jauh dari hasil hitung cepat Indikator Politik.

    Robinsar-Fajar unggul di hitung cepat Indikator Politik mengalahkan calon petahana Helldy Agustian yang berpasangan dengan Alawi Mahmud serta rival lainnya eks Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’roj yang berpasangan dengan Nurrotul Uyun.

    Hasil hitung cepat Indikator menunjukkan Robinsar-Fajar meraih suara sebesar 51,36 persen. Kemudian disusul Helldy-Alawi 27,40 persen dan Isro-Uyun 21,23 persen.

    “Alhamdulillah Robinsar-Fajar meraih kemenangan fenomenal di Pilkada Kota Cilegon ini. Hasil quick count maupun hasil input data C1 dari TPS, pasangan muda ini meraih suara 50 persen lebih,” kata Ketua Tim Pemenangan Robinsar-Fajar, Rapih Herdiansyah kepada wartawan, Jumat (29/11/2024).

    Rapih mengatakan, data internal yang dikumpulkan hasil form C1 dari tiap TPS, Robinsar-Fajar menang di tujuh kecamatan dari total delapan kecamatan di Kota Cilegon. Perolehan suara Robinsar-Fajar mencapai 123.287 suara, unggul jauh dari dua paslon lainnya, yakni Helldy-Alawi 68.211 suara, dan Isro-Uyun 51.904 suara.

    “Kami masih menunggu penetapan resmi dari KPU, per hari ini (Jumat, 28 November-red) sudah pleno di tingkat kecamatan. Kami kawal suara, kawal kemenangan Robinsar-Fajar yang fenomena. Kemenangan ini fenomenal karena lawan petahana wali kota dan juga mantan Ketua DPRD,” katanya.

    “Model kampanyenya pun merangkul semua kalangan dan relatif agak lain. Melakukan kunjungan tatap muka dengan masyarakat mencapai 500 titik, menggelar berbagai event diskusi dengan milenial dan Gen-Z, serta pelaku seni kreatif. Alhamdulillah hasil ikhtiar total dapat meraih suara maksimal yang paling tinggi,” terangnya.

    Robinsar-Fajar diusung oleh Partai Golkar, PPP, Demokrat, PDIP, Gelora, Partai Buruh, Partai Umat, dan Perindo.

    (whn/whn)