Xcloud.id

partai: Demokrat

  • Update ‘Skandal’ Darurat Militer Korsel, Pemakzulan Presiden Dimulai

    Update ‘Skandal’ Darurat Militer Korsel, Pemakzulan Presiden Dimulai

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menghadapi upaya pemakzulan setelah mengambil langkah kontroversial dengan mendeklarasikan darurat militer. Langkah ini, yang pertama sejak empat dekade terakhir, dituduh digunakan untuk menghentikan penyelidikan kriminal terhadap dirinya dan keluarganya.

    Keputusan tersebut dengan cepat dibatalkan oleh parlemen, tetapi telah memicu krisis politik besar yang mengguncang negeri ini dan mencemaskan sekutu-sekutunya.

    Anggota parlemen oposisi menyerahkan mosi pemakzulan pada Kamis (5/12/2024) dini hari, menuduh Yoon telah “melanggar konstitusi dan hukum”. Mosi tersebut juga menuduh presiden mencoba menghindari penyelidikan atas dugaan tindakan ilegal yang melibatkan dirinya dan keluarganya.

    “Ini adalah kejahatan yang tak termaafkan-sesuatu yang tidak boleh dan tidak akan dimaafkan,” kata anggota parlemen Kim Seung-won, dilansir AFP.

    Menurut undang-undang Korea Selatan, mosi ini harus diputuskan dalam waktu 24 hingga 72 jam setelah diajukan. Dengan mayoritas besar di parlemen yang dipegang oleh oposisi, peluang Yoon untuk bertahan tampak suram.

    Adapun keputusan Yoon untuk mendeklarasikan darurat militer mengejutkan sekutu-sekutu internasionalnya. Amerika Serikat, yang memiliki hampir 30.000 pasukan di Korea Selatan, menyatakan bahwa mereka tidak diberi tahu sebelumnya.

    “Kami lega bahwa keputusan ini telah dibatalkan,” kata Jake Sullivan, Penasihat Keamanan Nasional AS. Ia juga menambahkan bahwa demokrasi Korea Selatan tetap tangguh dan bahwa Washington akan terus memperkuat hubungan bilateral.

    Sebelumnya, ribuan warga Korea Selatan memadati jalan-jalan di sekitar kantor presiden di Seoul, menuntut pengunduran dirinya. Demonstrasi juga berlangsung di Gwanghwamun Square, dengan pengunjuk rasa membawa bendera dan spanduk yang menyerukan perubahan.

    “Saya begitu marah hingga tak bisa tidur semalam. Saya datang ke sini untuk memastikan Yoon benar-benar lengser,” kata Kim Min-ho, seorang warga berusia 50 tahun.

    Situasi di parlemen berlangsung dramatis. Lebih dari 280 tentara, beberapa di antaranya diterbangkan dengan helikopter, berusaha mengunci gedung parlemen. Namun, 190 anggota parlemen berhasil masuk dan membatalkan deklarasi darurat militer.

    Konstitusi Korea Selatan mengharuskan darurat militer dicabut jika mayoritas parlemen menuntutnya, memaksa Yoon untuk menarik keputusannya dalam pidato yang disiarkan enam jam kemudian.

    Dalam pidatonya, Yoon mengklaim darurat militer diperlukan untuk melindungi Korea Selatan dari ancaman Korea Utara dan “elemen anti-negara”. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang ancaman tersebut.

    Langkah ini juga memicu ketegangan politik terkait pernyataannya yang menyebut Partai Demokrat, oposisi utama, sebagai “elemen anti-negara”.

    Ketua partai penguasa Yoon, People Power Party, menggambarkan langkah tersebut sebagai “tragedi”. Namun, partai ini tetap memutuskan untuk menolak mosi pemakzulan.

    Sejak terpilih pada tahun 2022, Yoon menghadapi penurunan popularitas yang signifikan. Dalam jajak pendapat terbaru Gallup, tingkat persetujuan publik terhadapnya hanya 19%, dengan banyak pemilih marah atas kondisi ekonomi dan kontroversi yang melibatkan istrinya.

    Situasi ini mencerminkan masa depan politik Yoon yang semakin tidak menentu, dengan ketegangan antara pemerintah dan oposisi yang terus meningkat.

    (luc/luc)

  • Hasil Rekap KPU, Ibin-Elim Menangi Pilwali Blitar dengan Perolehan Suara Segini

    Hasil Rekap KPU, Ibin-Elim Menangi Pilwali Blitar dengan Perolehan Suara Segini

    Blitar (beritajatim.com) – Rekapitulasi tingkat kota telah selesai dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar pada Rabu (4/12/2024). Hasilnya pasangan Syauqul Muhibbin-Elim Tyu Samba dinyatakan unggul atas rivalnya Bambang Rianto-Bayu Setyo Kuncoro.

    Dalam rekapitulasi tingkat kota diketahui Syauqul Muhibbin-Elim Tyu Samba (Ibin-Elim) memperoleh 49.674 suara. Sementara Bambang Rianto-Bayu Setyo Kuncoro mendapatkan 43.543 suara.

    Dengan hasil tersebut maka Pasangan Ibin-Elim dipastikan keluar sebagai sebagai pemenang di Pemilihan Wali Kota Blitar tahun 2024 ini. Pasangan Ibin-Elim pun akan segera ditetapkan sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Blitar terpilih oleh KPU.

    “Hasil Pilwali kota Blitar, perolehan suara paslon nomor satu Bambang Rianto-Bayu Setyo Kuncoro memperoleh 43.543 suara dan paslon nomor dua Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba itu mendapat 49.674 suara. Paslon nomor dua ditetapkan memperoleh suara lebih banyak dari paslon nomor urut satu,” ungkap Rangga Bisma Aditya, Ketua KPU Blitar.

    Hasil ini tentu cukup mengejutkan, pasalnya pasangan Ibin-Elim hanya didukung oleh 3 partai politik saja yakni PKB, PAN serta Demokrat. Tentu jika dikalkulasi kekuatan partai pendukung Ibin-Elim masih kalah mentereng jika dibandingkan dengan Bambang-Bayu yang diusung oleh PDIP, Golkar, Gerindra serta PPP dan PKS.

    Namun meski hanya didukung oleh 3 partai politik, nyatanya Ibin-Elim mampu memenangkan hati rakyat Kota Blitar. Pasangan muda ini mampu menorehkan sejarah sekaligus memecahkan rekor dominasi dari PDIP yang telah berkuasa selama 24 tahun di Bumi Bung Karno, Blitar.

    Kini pasangan Ibin-Elim tinggal menunggu waktu saja untuk ditetapkan dan dilantik oleh KPU Kota Blitar sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Blitar periode 2025-2029.

    “Selanjutnya penetapan pasangan calon jika tidak bukti registrasi perkara konstitusi bisa kami tetapkan pasangan calon Ibin-Elim menjadi pasangan terpilih nanti di saat rapat penetapan hasil Pilkada 2024. Itu menunggu bukti registrasi itu dari KPU RI. Sebelum pelantikan pada Februari 2025,” bebernya.

    Sebelumnya Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin mengakui bahwa untuk menaklukkan kandang banteng tidaklah mudah. Dirinya sadar betul bahwa sejak tahun 2000, Kota Blitar merupakan basis massa PDIP.

    Sehingga dirinya harus kerja keras untuk mengambil hati rakyat. Ia pun mencoba untuk terus dekat dengan masyarakat Blitar dan menawarkan visi-misi yang lebih baik serta berpandangan ke depan yang lebih maju.

    “Tapi kami yang juga pengagum Bung Karno dan bergerak bersama masyarakat, karena menjadi pemimpin tidak cuma mengandalkan kekuasaan dan keuangan. Tapi pemimpin itu yang dekat dengan masyarakat, mengerti keinginan masyarakat dan selalu bersama dengan masyarakat,” bebernya.

    Meski menang di kandang banteng, Ibin-Elim mengaku tetap menghormati Bung Karno dan akan menjadikannya panutan dalam memimpin Kota Blitar 5 tahun ke depan. Baginya sosok Bung Karno adalah suri tauladan yang harus dicontoh semua pemimpin daerah termasuk dirinya.

    “Kami adalah pemimpin dari rakyat untuk rakyat, demi kesejahteraan rakyat Kota Blitar,” imbuhnya. (owi/ian)

  • Petahana Khofifah-Emil Unggul Tipis atas Risma-Gus Hans di Kota Blitar Surabaya 4 Desember 2024

    Petahana Khofifah-Emil Unggul Tipis atas Risma-Gus Hans di Kota Blitar Surabaya 4 Desember 2024

    Petahana Khofifah-Emil Unggul Tipis atas Risma-Gus Hans di Kota Blitar
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Pasangan calon kepala daerah petahana,
    Khofifah Indar Parawansa
    –
    Emil Elestianto Dardak
    (Khofifah-Emil), meraih suara terbanyak dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Provinsi Jawa Timur di Kota Blitar.
    Kemenangan ini didapatkan setelah mengungguli pasangan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Risma-Gus Hans) dengan selisih suara yang sangat tipis.
    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar, Rangga Bisma Aditya, mengungkapkan bahwa hasil pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 telah ditetapkan.
    “Untuk Pilgub, suara terbanyak diperoleh paslon nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak dengan 45.130 suara,” ujar Rangga kepada wartawan, Rabu (4/12/2024).
    Rangga menambahkan, pasangan nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta, mendapatkan 42.550 suara, sedangkan pasangan nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, meraih 4.974 suara.
    Total suara sah dalam pemungutan suara
    Pilkada Jawa Timur
    di Kota Blitar mencapai 92.654 suara. Suara tidak sah sebanyak 4.302.
    Dari total suara sah tersebut, Khofifah-Emil memperoleh 48,71 persen, sementara Risma-Gus Hans mendapatkan 45,92 persen dan Luluk-Lukman meraih 5,37 persen.
    Dengan demikian, Khofifah-Emil unggul tipis atas Risma-Gus Hans dengan selisih 2.580 suara atau 2,79 persen.
    Kota dan Kabupaten Blitar dikenal sebagai salah satu basis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Jawa Timur, meskipun partai tersebut mengalami penurunan suara yang signifikan pada Pemilu 2024.
    Paslon nomor urut 1, Luluk-Lukman, diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
    Sementara itu Khofifah-Emil didukung koalisi 15 partai politik yakni PSI, Nasdem, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Perindo, PPP, dan PKS, serta PBB, Partai Garuda, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara dan Partai Prima.
    Di sisi lain, pasangan Risma-Gus Hans didukung oleh PDI-P dan Partai Hanura.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Buntut Panjang Situasi di Korsel Meski Darurat Militer Sudah Dicabut

    Buntut Panjang Situasi di Korsel Meski Darurat Militer Sudah Dicabut

    Buntut panjang sampai pemakzulan

    Buntut status darurat militer yang diumumkan Presiden Yoon menjadi panjang. Awalnya, kepala staf dan sekretaris senior Presiden Yoon Suk Yeol mengajukan pengunduran diri usai dekrit darurat militer yang diumumkan Presiden Yoon dicabut.

    Seperti dilansir CNN, Rabu (4/12/2024), kepala staf kepresidenan Korea Selatan dan lebih dari 10 sekretaris senior presiden telah mengajukan pengunduran diri mereka, menurut kantor kepresidenan.

    “Para pembantu senior Yoon menawarkan untuk mengundurkan diri secara massal karena deklarasi darurat militer,” kata Yonhap, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Kantor kepresidenan tidak segera menanggapi permintaan komentar AFP.

    Menyusul kemudian, menggelindinglah wacana pemakzulan berubah jadi rencana pemakzulan terhadap Presiden Yoon. Kaum oposisi paling semangat mengupayakan aksi politik tersebut.

    South Koreans hold signs reading “Arrest Yoon Suk Yeol” during a rally in Seoul, South Korea, Wednesday, Dec. 4, 2024. (AP Photo/Lee Jin-man) Foto: AP/Lee Jin-man

    Partai Demokrat Korsel selaku oposisi utama mulai mengancam pemakzulan terhadap Presiden Yoon. Presiden Yoon dinilai telah memalkukan aksi pemberontakan dan pengkhianatan, dan makar terhadap konstitusi lewat penetapan darurat militer.

    “Kami tidak akan berdiam diri dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan Konstitusi dan menginjak-injak demokrasi,” demikian pernyataan Partai Demokrat Korsel pada Rabu (4/12) waktu setempat, dilansir AFP dan CNN.

    “Jika Presiden Yoon tidak segera mengundurkan diri, Partai Demokrat akan segera memulai proses pemakzulan sesuai dengan keinginan rakyat,” tegas Partai Demokrat Korsel dalam pernyataannya.

    Rabu (4/12/2024) pukul 14.40 waktu setempat, rancangan undang-undang (RUU) pemakzulan terhadap Presiden Yoon diajukan oleh Partai Demokrat Korsel dan enam partai oposisi lain.

    People gather to demand South Korean President Yoon Suk Yeol step down in front of the National Assembly in Seoul, South Korea, Wednesday, Dec. 4, 2024. (Kim Do-hoon/Yonhap via AP) Foto: (Kim Do-hoon/Yonhap via AP)

    Parlemen Korsel harus menggelar pemungutan suara dalam waktu 72 jam setelah mosi pemakzulan diajukan. RUU itu diperkirakan akan diajukan ke sidang pleno Majelis Nasional Korsel pada Kamis (5/12) besok, dengan pemungutan suara atau voting bisa digelar paling cepat pada Jumat (6/12) atau Sabtu (7/12) mendatang.

    Dibutuhkan dukungan sedikitnya dua pertiga anggota parlemen Korsel, sekitar 200 anggota dari total 300 anggota parlemen, untuk bisa memakzulkan presiden.

    Partai Demokrat dan partai-partai oposisi kecil lainnya secara total menguasai 192 kursi dalam parlemen. Ini berarti dibutuhkan setidaknya delapan anggota parlemen dari partai berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), yang menaungi Yoon untuk mendukung mosi pemakzulan tersebut.

    Diketahui bahwa ketika parlemen Korsel memvoting secara bulat untuk menolak penetapan darurat militer Yoon pada Selasa (3/12) malam, terdapat 18 anggota parlemen dari PPP yang bergabung dengan oposisi untuk turut menentang darurat militer tersebut.

    Jika RUU itu diloloskan parlemen, maka selanjutnya menjadi tugas Mahkamah Konstitusi Korsel untuk menggelar sidang dan memutuskan apakah pemakzulan terhadap Yoon bisa dibenarkan. Terdapat enam hakim konstitusi yang nantinya akan menjatuhkan putusan akhir untuk pemakzulan Yoon.

    (dnu/dnu)

  • Profil Rober-Adhe Paslon Unggul Atas Ilyas-Tri Haryadi di Quick Count Pilbup Karanganyar 2024

    Profil Rober-Adhe Paslon Unggul Atas Ilyas-Tri Haryadi di Quick Count Pilbup Karanganyar 2024

    Profil Rober-Adhe Paslon Unggul Atas Ilyas-Tri Haryadi di Quick Count Pilbup Karanganyar 2024

    TRIBUNJATENG.COM – Pasangan Rober-Adhe berhasil unggul atas Ilyas-Tri Haryadi dalam pemilihan Bupati Karanganyar 2024.

    Pasangan Rober Christanto – Adhe Eliana unggul versi quick count di Pilkada Karanganyar 2024.

    Namun, penghitungan tersebut belum resmi karena masih menunggu hasil rekapitulasi dari KPU Karanganyar.

    Rober-Adhe merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2.

    Profil Rober Christanto

    Rober Christanto lahir di Karanganyar pada 18 Oktober 1973.

    Ia merupakan anak dari pasangan H. Sumarno dan Hj. Wahyu Basuki.

    Ia telah menikah dengan Nurita Kusuma Wardani.

    Namun, Nurita meninggal dunia pada 3 September 2018.

    Mereka dikaruniai lima orang anak yang bernama Nabila Sukma Hamidah, almarhum Muhammad Naufal Majid Herawan, Dynar Ramdan Wijaya, Jelita Azzahra Putri, dan Abiyu Afkar Idian.

    Kemudian Rober Christanto menikah dengan dr. Farida Nurhayati, M.K.M. pada 28 November 2020.

    Rober Christanto pun memiliki anak sambung bernama Deponggo Dida Prasetya, yang merupakan buah hati dari pernikahan Farida Nurhayati sebelumnya.

    Namun, Deponggo Dida Prasetya telah meninggal dunia usai terlibat kecelakaan yang terjadi di Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar, pada Minggu (7/2/2021).

    Pendidikan
    Rober Christanto mengenyam pendidikannya di kota kelahiran.

    Ia memulai jenjang pendidikannya di SD Negeri Cangakan, Karanganyar.

    Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Karanganyar pada 1987.

     

     

    Usai lulus, pria berusia 51 tahun itu menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Karanganyar pada 1990.

    Pada jenjang S1 dan S2, ia tempuh di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

     

    Rober Christanto dikenal sebagai pengusaha.

    Ia memiliki swalayan bernama Putra Rahayu yang berada di Karanganyar.

    Rober Christanto juga pernah menjadi Manager Marketing Toserba Rahayu.

    Pada 2010, ia terjun ke dunia politik.

    Rober Christanto menjadi peserta konstestasi Pemilu 2014.

    Ia terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari Fraksi PDI-P daerah pemilihan 1 Karanganyar dengan perolehan 11.080 suara.

    Selain itu, ia Rober Christanto juga ditunjuk sebagai Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Karanganyar periode 2014-2018.

    Pada Pilkada 2018, Rober Christanto maju dalam Pilkada Karanganyar 2018 dengan berpasangan bersama Juliyatmono.

    Mereka diusung oleh sejumlah partai seperti PDI-P, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, PPP, PAN, dan PKB.

    Juliyatmono-Rober berhasil terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar, melawan pasangan Rohadi-Ida.

    Rober Christanto juga sempat menjadi Bupati Karanganyar selama 26 hari usai Juliyatmono mengundurkan diri dari Bupati Karanganyar karena maju dalam Pileg 2024.

    Pada Pilkada 2024, suami Farida Nurhayati itu mendapat rekomendasi PDI-P untuk maju sebagai bakal calon Bupati Karanganyar. 

    PDI-P memutuskan memasangkannya dengan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Karanganyar, H. Adhe Eliana.

    Rober Christanto juga diketahui aktif dalam berorganisasi, berikut daftarnya:

    Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)
    Koordinator Soloraya Pandu Juang
    Ketua Special Olympic Indonesia Kabupaten Karanganyar
    Wakil Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jawa Tengah
    Ketua P4GN Kabupaten Karanganyar
    Bendahara Taruna Merah Putih
    Ketua LSBO PWM Jawa Tengah
    Wakil Ketua Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kebudayaan DPC PDI Perjuangan Kab. Karanganyar
    Sekretaris korwil Jawa Tengah Forum Wakil Kepala Daerah
    Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai DPC PDI Perjuangan Kab. Karanganyar

     

    Profil Adhe Eliana

    Adhe Eliana lahir di Karanganyar pada tanggal 30 Agustus 1987.

    Ia merupakan anak dari pasangan Sutopo HS, Kepala Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, dan Giyarni.

    Adhe tumbuh besar di lingkungan pedesaan di Desa Gumeng, tempat ia menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Gumeng, lalu melanjutkan ke SMPN 1 Ngargoyoso, dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMAN 2 Karanganyar pada tahun 2005.

    Setelah lulus SMA, Adhe memilih melanjutkan studinya di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

    Ia berhasil meraih gelar Sarjana Ekonomi dengan fokus pada Ekonomi Pembangunan pada tahun 2009.

    Selama menjadi mahasiswa, Adhe aktif berorganisasi dan pernah memimpin Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA) UMS pada tahun 2007.

    Dalam kehidupan pribadinya, Adhe menikah dengan Wulan Fitrianasari, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar.

    Pasangan ini telah dikaruniai empat anak: Fabian Adelio, Al Zain Adelio, Ghendis Adella Maheswari, dan Jannayu Adella Maheswari.

    Karier politik Adhe dimulai pada tahun 2009, atas dorongan dari ayahnya yang meyakini potensi Adhe sebagai pemimpin muda.

    Awalnya, Adhe tidak memiliki keinginan untuk memasuki dunia politik, namun dukungan keluarga akhirnya membuatnya memutuskan untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD Kabupaten Karanganyar.

    Pada usia 21 tahun, Adhe berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Karanganyar periode 2009–2014, menjadi satu-satunya calon dari Partai Gerindra yang meraih kursi di DPRD Karanganyar saat itu.

    Ia bergabung dengan Fraksi Gerakan Nurani Bangsa, koalisi antara Partai Gerindra, Partai Hanura, dan PKPB.

    Keberhasilannya berlanjut pada Pileg 2014, di mana Adhe kembali terpilih untuk periode kedua, yaitu 2014–2019.

    Pada masa ini, Partai Gerindra berhasil meningkatkan jumlah kursi di DPRD Karanganyar menjadi empat, memungkinkan pembentukan fraksi mandiri.

    Dalam fraksi tersebut, Adhe diberi kepercayaan sebagai Wakil Ketua DPRD Karanganyar, dengan Sumanto dari PDIP menjabat sebagai ketua.

    Pada Pileg 2019, Adhe kembali mempertahankan kursinya di DPRD Karanganyar untuk periode ketiga.

    Meski pada periode ini Partai Gerindra tidak mendapatkan posisi pimpinan DPRD, Adhe tetap dipercaya sebagai Ketua Fraksi Gerindra, mengokohkan perannya sebagai salah satu figur penting dalam politik Karanganyar.

    (*)

     

     

  • Rekapitulasi Suara di Tingkat Provinsi Bakal Digelar Akhir Pekan ini, Begini Tanggapan DPRD Jatim

    Rekapitulasi Suara di Tingkat Provinsi Bakal Digelar Akhir Pekan ini, Begini Tanggapan DPRD Jatim

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pilgub Jatim 2024 akan segera memasuki rekapitulasi suara untuk tingkat Provinsi Jawa Timur.

    Rencananya, tahapan krusial pasca coblosan Pilkada serentak 2024 tersebut akan dimulai pada akhir pekan ini. 

    Rekapitulasi suara di tingkat provinsi merupakan tahapan lanjutan dari proses rekap berjenjang mulai kecamatan dan kabupaten/kota.

    “Rekapitulasi suara tingkat provinsi Insyaallah tanggal 8 Desember ini,” kata Komisioner KPU Jatim Choirul Umam saat dikonfirmasi, Rabu (4/12/2024). 

    Rekapitulasi berjenjang untuk Pilkada serentak 2024 di Jawa Timur telah berlangsung sejak sehari pasca pemungutan suara atau coblosan pada 27 November lalu.

    Proses rekapitulasi berjenjang hingga sampai ke provinsi ini dinilai sebagai tahapan krusial dan menjadi atensi banyak pihak. 

    Ketua Komisi A DPRD Jatim Dedi Irwansa menilai proses Pilkada termasuk Pilgub sejauh ini terselenggara dengan relatif baik dan kondusif.

    Sebagai komisi yang membidangi pemerintahan, mereka berharap agar kondusifitas ini dapat terjaga termasuk pada proses rekapitulasi suara hingga penetapan kepala daerah. 

    “Alhamdulillah tahapan Pilkada sampai saat ini berlangsung damai. Kalau ada perbedaan itu hal yang biasa dalam ruang demokrasi. Kami berharap ini terjaga termasuk pada saat rekapitulasi suara,” kata Dedi saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Rabu siang. 

    Lebih jauh, politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan, kondusifitas itu dapat terjaga lantaran andil banyak pihak. Termasuk kepolisian sebagai pihak keamanan disamping penyelenggara Pemilu hingga tingkat TPS. Secara umum, Dedi mengapresiasi seluruh pihak meskipun sebelumnya sempat muncul potensi riak-riak. 

    “Kami yakin masyarakat Jawa Timur sudah dewasa. Perbedaan pilihan lumrah dalam demokrasi. Ketika nanti sudah ada kepala daerah terpilih, mari kita semua mengawal Jawa Timur ke depan,” terang Dedi yang merupakan legislator dari dapil Sidoarjo tersebut. 

  • Profil Ischak-Kholid Paslon Unggul Quick Count Atas Bima-Mujab dalam Pilkada Kabupaten Tegal 2024

    Profil Ischak-Kholid Paslon Unggul Quick Count Atas Bima-Mujab dalam Pilkada Kabupaten Tegal 2024

    Profil Ischak-Kholid Paslon Unggul Quick Count Atas Bima-Mujab dalam Pilkada Kabupaten Tegal 2024

    TRIBUNJATENG.COM- Pilkada Kabupaten Tegal 2024 diikuti dua pasangan calon yakni nomor urut 01, Bima Eka Sakti dan Muhammad Syaeful Mujab, serta nomor urut 02, Ischak Maulana Rohman dan Ahmad Kholid. 

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ischak-Kholid memperoleh suara 67.87 persen dari 99.57 persen data suara yang sudah diunggah KPU.

    Sedangkan paslon 01 Bima Eka Sakti dan Muhammad Syaeful Mujab perolehan suara sementara sebesar 32 persen. 

    Hasil ini tentunya akan membantu menaikkan elektabilitas Ischak Maulana dan Ahmad Kholid dalam Pilkada Kabupaten Tegal 2024.

    Pasangan ini diusung 6 parpol, yaitu: PKB, Gerindra, Golkar, PKS, PPP, dan PAN. 

    Mereka juga mendapat dukungan NasDem, Hanura, Demokrat, Gelora, Ummat, dan PSI.

    Profil Ischak-Kholid

    Ischak Maulana Rohman adalah Wakil Bendahara DPC PKB Kabupaten Tegal periode 2021-2025. 

    Sedangkan tandemnya, Ahmad Kholid, sempat menjabat sebagai Wakil Ketua DPC Gerindra Kabupaten Tegal.

    Berikut ini profil singkat Ischak Maulana Rohman dan Ahmad Kholid yang maju Pilkada Kabupaten Tegal 2024.

    Ischak Maulana Rohman

    Ischak Maulana Rohman lahir di Tegal, Jawa Tengah pada 29 Desember 1993. 

    Sosok yang akrab dipanggil Mas Kaji Ischak ini memiliki latar belakang pendidikan lulusan D-3 Akademi Pelayaran Niaga Indonesia, Semarang pada 2015 dan S-1 hukum di Universitas Pancasakti Tegal.

    Ischak juga aktif dalam organisasi seperti, lembaga ekonomi PC RMI NU kabupaten Tegal pada 2016-2021, ketua yayasan Banas Mandiri Group pada 2017-2024, sekretaris perekat alumni STMN ADB pada 2021-2024, wakil bendahara PC GP Ansor Kabupaten Tegal pada 2019-2024, pembina Ansor Tani Muda pada 2020. 

    Ia juga tercatat sebagai ketua yayasan Ar-Rasyid Ibnu Farhan pada 2020-2024, wakil bendahara DPC PKB Kabupaten Tegal pada 2021-2025, ketua DKC Garda Bangsa Kabupaten Tegal pada 2022-2027, dan ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Tegal pada 2024-2029.

    Ahmad Kholid

    Ahmad Kholid lahir pada 12 April 1970 di Tegal, Jawa Tengah. 

    Ia memiliki latar belakang pendidikan terakhir yaitu Sekolah Menengah Atas di SMA Bhakti Praja 01 Adiwerna pada 1988. 

    Ahmad Kholid berprofesi sebagai wiraswasta dan aktif dalam organisasi politik. Pada 2008-2024 ia menjabat wakil ketua DPC Gerindra Kabupaten Tegal. 

    Selain itu, ia juga tercatat pernah menjadi ketua Pelajar Islam Indonesia pada 1985-1988, dan anggota Hiswana Migas pada 2022-2024. 

  • Oposisi Resmi Ajukan Mosi Pemakzulan Presiden Korsel

    Oposisi Resmi Ajukan Mosi Pemakzulan Presiden Korsel

    Partai Demokrat dan partai-partai oposisi kecil lainnya secara total menguasai 192 kursi dalam parlemen. Ini berarti dibutuhkan setidaknya delapan anggota parlemen dari partai berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), yang menaungi Yoon untuk mendukung mosi pemakzulan tersebut.

    Diketahui bahwa ketika parlemen Korsel memvoting secara bulat untuk menolak penetapan darurat militer Yoon pada Selasa (3/12) malam, terdapat 18 anggota parlemen dari PPP yang bergabung dengan oposisi untuk turut menentang darurat militer tersebut.

    Jika RUU itu diloloskan parlemen, maka selanjutnya menjadi tugas Mahkamah Konstitusi Korsel untuk menggelar sidang dan memutuskan apakah pemakzulan terhadap Yoon bisa dibenarkan. Terdapat enam hakim konstitusi yang nantinya akan menjatuhkan putusan akhir untuk pemakzulan Yoon.

    Selama pertimbangan Mahkamah Konstitusi berlangsung, kekuasaan kepresidenan akan ditangguhkan dan Perdana Menteri (PM) Han Duck Soo, yang merupakan orang nomor dua dalam pemerintahan Korsel, akan mengambil tanggung jawab kepresidenan.

    Pada Selasa (3/12) malam, Yoon secara tiba-tiba mengumumkan darurat militer. Dalam pidatonya, dia menuduh kubu oposisi pemerintah bersimpati dengan Korea Utara (Korut) dan melakukan aktivitas “anti-negara”. Namun tuduhan itu disampaikan Yoon tanpa memberikan bukti yang kuat dan konkret.

    Belakangan terungkap bahwa darurat militer yang ditetapkan Yoon itu tidak didorong oleh ancaman eksternal, tetapi oleh situasi politik internal.

    Darurat militer itu hanya berlaku selama enam jam dan dicabut pada Rabu (4/12) pagi, sekitar pukul 04.30 waktu setempat, setelah mayoritas anggota parlemen Korsel — sebanyak 190 anggota dari total 300 anggota — secara bulat sepakat menentang darurat militer dan mendesak Yoon mencabutnya.

    “Darurat militer yang ditetapkan Presiden Yoon Suk Yeol jelas merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Itu tidak mematuhi persyaratan apa pun untuk mendeklarasikannya,” kecam Partai Demokrat dalam pernyataannya.

    “Penetapan darurat militer itu sejak awal tidak sah dan merupakan pelanggaran berat terhadap konstitusi. Itu merupakan tindakan pemberontakan yang serius dan memberikan dasar yang sempurna untuk pemakzulannya,” tegas pernyataan tersebut.

    (nvc/ita)

  • Gempar Darurat Militer Lalu Dicabut, Presiden Korsel Dituduh Makar

    Gempar Darurat Militer Lalu Dicabut, Presiden Korsel Dituduh Makar

    Seoul –

    Partai Demokrat, oposisi utama di Korea Selatan (Korsel), mengatakan akan mengajukan tuduhan makar terhadap Presiden Yoon Suk Yeol terkait penetapan darurat militer, yang dicabut beberapa jam kemudian. Oposisi menegaskan akan terus mengupayakan pemakzulan Yoon.

    Tuduhan makar, seperti dilansir AFP dan Anadolu Agency, Rabu (4/12/2024), juga akan diajukan terhadap Menteri Pertahanan (Menhan) Kim Yong Hyun dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Lee Sang Min, serta beberapa pejabat lainnya, yang dianggap terlibat dalam penetapan darurat militer tersebut.

    “Kami akan mengajukan laporan atas tuduhan makar (terhadap Yoon, Menhan dan Mendagri),” demikian pernyataan terbaru Partai Demokrat.

    Disebutkan juga bahwa tuduhan serupa akan diajukan terhadap “tokoh-tokoh penting militer dan kepolisian yang terlibat, seperti panglima darurat militer dan kepala kepolisian” yang dianggap terlibat.

    Laporan serupa disampaikan oleh kantor berita Korsel, Yonhap, yang menyebut Partai Demokrat telah mulai menyusun dakwaan makar terhadap Yoon dan para pejabat tinggi lainnya, dan akan mendorong pemakzulan mereka.

    Dalam pernyataannya, Partai Demokrat juga menegaskan akan terus mendorong pemakzulan terhadap Yoon.

    Sebelumnya, Partai Demokrat mengancam akan memulai proses pemakzulan terhadap Yoon jika dia tidak segera mengundurkan diri. Dalam pernyataannya, Partai Demokrat mengecam penetapan darurat militer oleh Yoon sebagai aksi pemberontakan, dan menyebutnya sebagai alasan untuk pemakzulan.

  • Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilkada Kota Manado 2024 Anjlok

    Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilkada Kota Manado 2024 Anjlok

    Liputan6.com, Manado – KPU Manado telah menyelesaikan proses Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado pada, Senin (2/12/2024), tengah malam. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah anjloknya partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Manado 2024 ini.

    “Kita sudah sudah bisa dapat catatan dari jumlah pemilih untuk Pilkada Kota Manado,” ujar anggota Bawaslu Kota Manado Heart Runtuwene kepada wartawan di Kantor KPU Manado, Minggu (1/12/2024).

    Heart Runtuwene mengatakan, harapan KPU sebenarnya sama dengan Bawaslu yakni kisaran partisipasi pemilih di atas 80 persen. Kalau di Pilkada 2020 itu 74 persen.

    “Namun saat ini dari data-data didapatkan angka di 200 ribuan (pemilih) dari 342 ribuan (Daftar Pemilih Tetap atau DPT). Tepatnya saat ini pemilih di Kota Manado 65 persen yang memilih, yang menggunakan hak pilih dari 342 ribu DPT ternyata hanya 220 ribu yang gunakan hak pilih,” papar dia.

    Dia menegaskan, partisipasi pemilih di Pilkada Kota Manado hanya kisaran 65 persen, dan angka itu turun jauh dari tahun 2020 yang berada di angka 74 persen.

    Saat ditanya faktor penyebab turunnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Manado 2024 ini apakah karena kurang sosialisasi, atau animo masyarakat atau bahkan tidak ingin menyukseskan Pilkada, Heart Runtuwene menyampaikan tanggapannya.

    “Saya tidak tahu entah ada kejenuhan karena serentak di tahun yang sama karena Pemilu dan Pilpres, nanti akademisi pengamat pemantau akan mengevaluasi ini mengapa turun jauh dari Pilkada yang lalu,” ujarnya.

    Diketahui, dalam Sidang Pleno yang dipimpin Ketua KPU Manado Ferley B Kaparang yang digelar selama dua hari itu akhirnya menetapkan pasangan petahana Andrei Angouw – Richard Sualang sebagai pememang Pilkada Manado 2024.

    Pasangan nomor urut satu Andrei Angouw – Richard Sualang yang diusung oleh PDIP ini memperoleh 107.285 suara, disusul pasangan nomor urut tiga dari Partai Golkar, Partai NasDem dan PSI, Jimmy R Rogi – Ivan Lumentut dengan perolehan 97.564 suara.

    Selanjutnya pasangan nomor urut dua yang diusung Partai Gerindra Benny Parasan – Bobby Daud memperoleh 12.501 suara, serta di posisi terakhir pasangan nomor urut empat dari Partai Demokrat Audy Karamoy – Lucky Datau dengan 1.839 suara.