Xcloud.id

partai: Demokrat

  • Parlemen Korsel Bakal Voting Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol Besok

    Parlemen Korsel Bakal Voting Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol Besok

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Majelis Nasional atau parlemen Korea Selatan bakal menggelar pemungutan suara (voting) mosi pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol pada Sabtu (7/12).

    Voting pemakzulan dilakukan menyusul desakan agar Yoon mundur semakin meluas setelah sang presiden secara sepihak mendeklarasikan darurat militer pada 3 Desember untuk menghindari penyelidikan terhadap dia dan istrinya.

    Seorang juru bicara Partai Demokrat Korea mengatakan pemungutan suara itu akan dilakukan sekitar pukul 19.00 malam waktu setempat.

    Mosi pemakzulan ini setidaknya harus disetujui oleh sedikitnya dua pertiga anggota Majelis Nasional alias 200 dari total 300 suara.

    Mengingat 192 anggota Majelis Nasional berasal dari blok oposisi, maka Partai Demokrat selaku pihak yang mengajukan mosi perlu setidaknya delapan suara dari partai berkuasa, People Power Party (PPP) agar pemakzulan bisa berlangsung. Saat ini, PPP sebagai partai pengusung Yoon menguasai 108 kursi parlemen.

    Partai Demokrat mengajukan mosi memakzulkan Yoon pada Rabu (4/12) imbas aksi sang Presiden menetapkan status darurat militer secara tiba-tiba. Mosi itu diajukan bersama lima partai oposisi lain serta satu anggota parlemen independen.

    Pada Selasa (3/12) malam pukul 23.00, Presiden Yoon mendadak mendeklarasikan keadaan darurat militer. Alasannya, ada ancaman dari Korea Utara dan kekuatan anti-negara.

    Penetapan status ini membuat panik dan bingung masyarakat. Setelah ditelisik, alasan Yoon mengumumkan status tersebut ternyata karena situasi politik yang panas antara dia dan oposisi.

    Deklarasi darurat militer seperti yang dilakukan Yoon ini merupakan langkah inkonstitusional. Pasalnya, status itu hanya boleh ditetapkan ketika negara benar-benar dalam keadaan bahaya, seperti misalnya perang.

    Langkah Yoon pun dianggap sebagai aksi pemberontakan oleh banyak pihak. Warga kompak mendesak Yoon dimakzulkan dan diselidiki.

    Polisi telah memulai penyelidikan terhadap Yoon atas dugaan pemberontakan pada Kamis (5/12).

    Jika mosi pemakzulan Yoon disahkan parlemen, wewenang Yoon akan ditangguhkan dan Perdana Menteri Han Duck Soo akan mengambil alih tugas-tugasnya.

    Mosi yang telah disahkan itu selanjutnya akan diteruskan ke Mahkamah Konstitusi. MK nantinya akan memutuskan apakah menyetujui atau tidak usulan pemakzulan tersebut. Proses ini dapat memakan waktu hingga 180 hari.

    Jika Yoon mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya, Korea Selatan harus melakukan pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari, demikian dikutip dari The Korea Times.

    (blq/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Profil Koster-Giri Unggul Real Count Atas Mulia-PAS dalam Pilgub Bali 2024

    Profil Koster-Giri Unggul Real Count Atas Mulia-PAS dalam Pilgub Bali 2024

    Profil Koster-Giri Unggul Real Count Atas Mulia-PAS dalam Pilgub Bali 2024

    TRIBUNJATENG.COM- Pilgub Bali 2024 diikuti oleh dua pasangan calon yakni nomor urut 01, Made Muliawan Arya – Putu Agus (Mulia-PAS), kemudian nomor urut 02 Wayan Koster-I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri).

    Berdasarkan data yang diunggah di laman https://data-pemilu.pages.dev/gubernur yang diklaim mengacu pada real count KPU di laman https://pilkada2024.kpu.go.id/.

    Tercatat, Koster-Giri unggul dengan raihan 61,46 persen suara. Sementara, paslon nomor urut 1, Made Muliawan Arya-Putu Agus Suradnyana (Mulia-PAS) mengumpulkan 38,54 persen suara.

    Mulia-PAS diusung oleh delapan partai politik yaitu PAN, PSI, PKN, Demokrat, NasDem, PKS, Golkar, hingga Gerindra.

    Sementara itu, paslon nomor urut kedua Koster-Giri mendapatkan dukungan dari sekitar delapan partai politik di antaranya adalah Partai Ummat, PDI Perjuangan, Perindo, Hanura, Partai Gelora Indonesia, PKB, Partai Buruh, dan PBB.

    Profil Wayan Koster

    Sebelumnya I Wayan Koster merupakan gubernur Bali periode 2018-2023 menggantikan I Made Mangku Pastika yang telah menjabat selama dua periode. 

    Menguti Kompas.com, Koster dikenal sebagai politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan sudah belasan tahun berkiprah sebagai anggota DPR-RI di Senayan. 

    Ia juga pernah berkecimpung di dunia pendidikan dengan menjadi peneliti hingga dosen di berbagai universitas negeri maupun swasta sebelum terjun ke dunia politik.

    Bernama lengkap Dr Ir Wayan Koster, lahir di Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng, pada 20 Oktober 1962 

    Mempunyai istri bernama Ni Luh Putu Putri Suastini dan dua anak yang Bernama Ni Putu Dhita Pertiwi dan Ni Made Wibhuti 

    Riwayat Pendidikan 

    SD Nomor 1 Sembiran Tahun 1975 

    SMP Bhaktiyasa Tahun 1978 

    SMA Negeri 1 Singaraja Tahun 1981 

    S1, Institut Teknologi Bandung Tahun 1987 

    S2, STIE International Golden Institute Jakarta Tahun 1995 

    S3, Universitas Negeri Jakarta Tahun 1999 

    Riwayat Pekerjaan 

    Tenaga Peneliti Balitbang Depdikbud Tahun 1988-1994 

    Dosen Tidak Tetap Tahun 1992-2004 di STIE Perbanas Jakarta, UPH Tangerang, Universitas Tarumanegara, Universitas Negeri Jakarta 

    Anggota DPR RI Periode 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019 

    Gubernur Bali Tahun 2018-2023 

    Profil I Nyoman Giri Prasta

    I Nyoman Giri Prasta, S.Sos, lahir pada 19 Maret 1972.

    Mengutip Wikipedia, ia adalah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bupati Badung yang menjabat pada periode 2016–2021 dan 2021–2024, dan Wakil Gubernur Bali terpilih pada tahun 2024.

    Dia dilantik pada 17 Februari 2016 oleh Gubernur I Made Mangku Pastika di Wisma Sabha, Renon, Denpasar. 

    Ia maju kembali pada putaran kedua sebagai calon Bupati Badung pada Pemilihan Umum Daerah (Pilkada) Kabupaten Badung tahun 2020 berpasangan dengan I Ketut Suiasa melawan kotak kosong.

    Pendidikan
    SDN 1 Pelaga (1978-1984)
    SMPN 1 Pelaga (1984-1987)
    SMAN Abiansemal (1988-1991)
    S1 Ilmu Administrasi Negara di STISIP Margarana, Tabanan (2010-2013)

    Organisasi
    Kepala Badiklatcab PDI Perjuangan Badung (2005-2010)
    Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Badung (2010-2015)
    Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Badung (2015-2020)
    Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Badung (2020-2024)

    Pekerjaan
    Anggota DPRD Badung (2004-2009)
    Anggota DPRD Badung (2009-2011)
    Ketua DPRD Badung (2011-2014)
    Ketua DPRD Badung (2014-2015)
    Bupati Kabupaten Badung (2015-2020)

  • Eks Intel Korsel Ungkap Presiden Perintahkan Tangkap Pemimpin Oposisi

    Eks Intel Korsel Ungkap Presiden Perintahkan Tangkap Pemimpin Oposisi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Mantan pejabat Badan Intelijen Nasional (NIS) Korea Selatan menyatakan Presiden Yoon Suk Yeol sempat memerintahkan intel untuk menangkap para pemimpin oposisi selama darurat militer.

    Mantan Wakil direktur pertama NIS, Hong Jang Won, menuturkan Yoon pada Selasa (3/12) memerintahkannya untuk menangkap tokoh-tokoh politik terkemuka termasuk para pemimpin oposisi dan partai berkuasa kala ia masih menjabat. Perintah itu disampaikan setelah Yoon secara mendadak mendeklarasikan status darurat militer.

    “Ambil kesempatan ini untuk menangkap mereka dan menyingkirkan mereka semua,” kata Hong meniru perintah Yoon, seperti dikutip The Korea Herald, Jumat (6/12).

    Hong mengatakan ia secara spesifik diperintahkan untuk menahan enam pemimpin politik teratas, yakni Ketua People Power Party (Partai Kekuatan Rakyat) Han Dong Hoon; Ketua Partai Demokrat Korea selaku partai oposisi utama, Lee Jae Myung; pejabat teras Partai Demokrat Korea Park Chan Dae; Ketua Partai Rebuilding Korea Cho Kuk; anggota parlemen dari Partai Demokrat Jung Chung Rae; dan Ketua Majelis Nasional Woo Won Shik.

    Selain itu, ia juga diperintahkan untuk membantu Komando Kontra-intelijen Pertahanan dalam menahan keenam orang tersebut, bersama dengan mantan Ketua Mahkamah Agung Kim Myeong Soo dan jurnalis liberal Kim Ou Joon.

    Hal itu diketahui dalam pengarahan media yang disampaikan oleh Kim Byung Kee dari Partai Demokrat pada Jumat.

    Kesaksian Hong ini mengonfirmasi laporan media sebelumnya yang menyebut Presiden Yoon berencana menangkap semua saingan politiknya selama darurat militer.

    Kendati begitu, Hong menolak perintah tersebut sehingga ia diberhentikan karena tak patuh terhadap tugas.

    Kepala NIS Cho Tae Yong sementara itu membantah pengakuan Hong. Dia mengatakan Presiden Yoon tak pernah memerintahkan penangkapan semacam itu ke NIS dan Yoon tidak memecat Hong karena membangkang.

    “Saya ingin menegaskan bahwa presiden tidak meminta direktur NIS untuk menangkap politisi. Presiden tidak memberikan perintah penangkapan sebelum maupun sesudah deklarasi darurat militer,” ucap Cho, seperti dikutip The Korea Herald.

    “NIS tidak memiliki otoritas investigasi sehingga tidak mampu melaksanakan perintah penangkapan. NIS sama sekali tidak terlibat,” tegas Cho.

    Cho menjelaskan pemecatan Hong dari posisi wakil direktur dilakukan bukan karena membangkang, melainkan karena Hong “melanggar prinsip menjaga netralitas politik.”

    Komando Kontra-intelijen Pertahanan juga telah membantah pernyataan Hong. Mereka mengeklaim tak pernah menerima perintah untuk menangkap para politisi.

    (blq/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pleno KPU Kabupaten Lebak: Paslon Hasbi – Amir menang di Pilkada 2024

    Pleno KPU Kabupaten Lebak: Paslon Hasbi – Amir menang di Pilkada 2024

    Lebak (ANTARA) – Hasil pleno Komisi Pemilihan Umum(KPU) Lebak, Banten, pasangan calon(paslon) nomor urut 1, Hasbi Asyidiki Jayabaya – Amir Hamzah menang perolehan suara pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Lebak 2024.

    Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak, Ade Jurkoni di Lebak, Jumat, mengatakan kemenangan Hasbi – Amir dari hasil rapat pleno rekapitulasi pemungutan suara yang dilaksanakan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Banten,Kamis (5/12) dengan meraih perolehan 330.126 suara.

    Sedangkan, pasangan calon nomor urut 2, Dede Supriyadi – Virnie Syafitri meraih 132.213 suara dan paslon nomor 3, Sanuji Pentamarta- Dita Fajar Bayhaqi meraih 193.237 suara.

    Pasangan nomor urut satu yakni Hasbi – Amir sebagian besar unggul di 28 kecamatan, katanya.

    Menurut dia, pelaksanaan Pilkada bupati dan wakil bupati Lebak berjalan lancar di 2.062 tempat pemungutan suara (TPS) tersebar di 340 desa dan lima kelurahan di 28 kecamatan.

    Masyarakat yang menggunakan hak pilih dan masuk daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 1.057.325 jiwa terdiri atas 542.241 pemilih laki-laki dan perempuan 515.084 pemilih.

    Namun, partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya di 2.062 TPS hanya sebanyak 655.576 suara sah.

    Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan selama dua hari tanggal 4 – 5 Desember 2024 bahwa pasangan Hasbi – Amir unggul dengan meraih perolehan 330.126 suara.

    Pasangan nomor urut dua, Dede Supriyadi – Virnie Syafitri meraih 132.213 suara dan pasangan Sanuji Pentamarta- Dita Fajar Bayhaqi meraih 193.237 suara.

    Rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pilkada 2024 itu diterima oleh seluruh saksi dari pasangan calon kepala daerah nomor urut dua dan nomor urut tiga.

    Dengan demikian, KPU Lebak menetapkan pasangan nomor urut Hasbi – Amir sebagai pemenang Pilkada Lebak 2024.

    Pasangan Hasbi-Amir diusung oleh enam partai politik antara lain PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

    Pewarta: Mansyur suryana
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Legislator soroti soal rendahnya angka partisipasi pemilih di Pilkada

    Legislator soroti soal rendahnya angka partisipasi pemilih di Pilkada

    Kami minta penjelasan mengenai upaya-upaya yang dilakukan KPUD untuk meningkatkan partisipasi Pemilih di DKI Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan menyoroti rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024.

    Ali menilai anjloknya partisipasi pemilih itu menjadi ancaman bagi demokrasi. Sehingga, dia mendorong Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta segera melakukan evaluasi secara komprehensif.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Presiden Korea Selatan Umumkan Darurat Militer, Singgung Masalah Pemakzulan

    Presiden Korea Selatan Umumkan Darurat Militer, Singgung Masalah Pemakzulan

    ERA.id – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer dalam pidato larut malam yang disiarkan langsung di televisi nasional, Selasa (3/12). Kondisi darurat militer ini diputuskan demi melindungi negara. 

    “Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara dengan ini saya umumkan darurat darurat militer,” kata Yoon, dikutip Yonhap News, Selasa (3/12/2024).

    Dalam pernyataan itu, Yoon tidak secara gamblang menyebut peran dari Korea Utara yang mencoba menyusup ke dalam parlemen. Namun ia justru fokus pada lawan-lawan politiknya dari oposisi dengan tuduhan pemakzulan.

    “Tanpa memperhatikan mata pencaharian rakyat, partai oposisi telah melumpuhkan pemerintahan semata-mata demi pemakzulan, penyelidikan khusus, dan melindungi pemimpin mereka dari keadilan,” tegasnya.

    Pengumuman ini merupakan yang pertama kalinya sejak 1980 darurat militer diumumkan di Korea Selatan.

    Sebelum menyatakan darurat militer, Yoon mengutip usulan Partai Demokrat, yang memiliki mayoritas di parlemen, untuk memakzulkan beberapa jaksa penuntut utama negara dan penolakannya terhadap usulan anggaran pemerintah.

    Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif milik presiden telah terkunci dalam kebuntuan dengan Partai Demokrat atas RUU anggaran tahun depan. Ia juga telah menolak seruan untuk penyelidikan independen atas skandal yang melibatkan istrinya dan pejabat tinggi, yang menuai teguran keras dari para pesaing politiknya.

    Yoon menuduh anggota parlemen oposisi memotong semua anggaran utama yang penting bagi fungsi inti negara, seperti memerangi kejahatan narkoba dan menjaga keamanan publik.

    Selain itu, ia juga menuding pemotongan anggaran itu akan menjadikan Korea Selatan sebagai surga bagi narkoba dan kekacauan keamanan publik.  

    Lebih lanjut, keputusan darurat militer ini disebut Yoon sebagai langkah untuk membantu membangun kembali tatanan negara yang hampir hancur. Ia pun berjanji akan mengancurkan siapa saja yang terlibat dalam anti-negara.

    “Saya akan melenyapkan kekuatan anti-negara secepat mungkin dan menormalkan negara,” pungkasnya.

  • Salah Beritakan Kunjungan Wamenlu Jepang ke Kuil Yasukuni,  Pemred Kyodo Jepang  Dipecat – Halaman all

    Salah Beritakan Kunjungan Wamenlu Jepang ke Kuil Yasukuni,  Pemred Kyodo Jepang  Dipecat – Halaman all

    Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

    TRIBUNNEWS.COM, TOKYO –  Kyodo News Kamis (5/12/2024)  mengumumkan bahwa mereka telah memecat Pemred dan kepala pusat pemberitaan (News Center) karena salah melaporkan Wakil Menteri Luar Negeri Parlemen Akiko Ikuine mengunjungi Kuil Yasukuni pada Agustus 2022 dan total enam orang telah didisiplinkan.

    Pada Agustus 2022, Kyodo News mengoreksi laporannya bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Partai Demokrat Liberal (LDP) Ikuine mengunjungi Kuil Yasukuni menjadi Wamenlu Ikuine tidak mengunjungi kuil dan itu adalah laporan yang salah.”

    Laporan tersebut juga telah  melaporkan bahwa pemerintah Korea Selatan telah menunda kehadiran perwakilan pemerintah pada upacara peringatan bagi para pekerja di Situs Warisan Budaya Dunia Tambang Emas di Pulau Sado yang dihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri Ikuine pada 24 November, dan mengumumkan sanksi dan langkah-langkah untuk mencegah terulangnya pada 5 Desember ini..

    Menurut laporan itu, Naoto Takahashi, pemimpin redaksi, dan Shiro Yamane, direktur Pusat Pemberitaan, dipecat, dan total enam orang, termasuk dua orang ini, didisiplinkan di meja politik dan wartawan pada saat itu.

    Selain itu, Presiden  Kyodo News, Toru Mizutani dan dua lainnya akan menyerahkan 10 persen dari kompensasi eksekutif mereka selama tiga bulan.

    Adapun langkah-langkah untuk mencegah terulangnya, disebutkan bahwa penyebabnya adalah informasi yang salah dari wartawan dari perusahaan lain yang berbagi informasi dengan mereka, dan bahwa informasi yang diperoleh melalui kerja sama wawancara diperlakukan sebagai informasi yang belum dikonfirmasi, dan bahwa ketika melaporkan, diasumsikan bahwa itu akan dikuatkan dan dikonfirmasi belakangan.

    Managing Director Kyodo News Takehiko Egami berkomentar, “Kami ingin meminta maaf sekali lagi kepada semua orang yang terlibat dan pembaca, dan kami akan mengambil langkah-langkah menyeluruh untuk mencegah terulangnya kembali, seperti selalu memeriksa kembali informasi apa pun yang meninggalkan keraguan sekecil apa pun sebelum menerbitkan artikel.”

    Presiden Mizutani meminta maaf kepada Wakil Menteri Parlemen Ikuine karena mengeluarkan informasi palsu.

    “Saya menyesalkan bahwa banyak orang yang terlibat dalam upacara peringatan untuk ‘Tambang Emas di Pulau Sado’ bingung dan memengaruhi hubungan Jepang-Korea Selatan,” katanya.

     “Kami menanggapi insiden ini dengan sangat serius, dan kami akan terus memeriksa mengapa ini terjadi dan menjelaskan langkah-langkah untuk mencegah terulangnya baik secara internal maupun eksternal,” katanya.

    Sebagai tanggapan, Wamen kemenlu Jepang dari Parlemen Ikuine mengatakan, “Sangat disesalkan bahwa laporan media yang tidak didasarkan pada fakta telah menyebabkan kebingungan di upacara peringatan, dan saya sendiri sangat tertekan jadinya.”

    Sementara itu bagi para pengusaha UKM Handicraft Indonesia dan pecinta Jepang   dapat bergabung gratis ke dalam whatsapp group Pecinta Jepang dan Handicraft dengan mengirimkan email ke: tkyjepang@gmail.com  Subject: WAG Pecinta Jepang/Handicraft. Tuliskan Nama dan alamat serta nomor whatsappnya.

  • Jagoan KIM Plus Keok, PDIP Menang

    Jagoan KIM Plus Keok, PDIP Menang

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pasangan calon Yoyok Sukawi-Joko Santoso yang didukung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus kalah dari Agustina Wilujeng Pramestuti-Iswar Aminuddin yang diusung PDIP di Pilkada Semarang 2024.

    Hasil rekapitulasi Pilwalkot Semarang 2024 menunjukkan perolehan suara Yoyok-Joko 363.331 suara. Sementara itu, Agustina-Iswar meraup 486.423 suara.

    Jumlah orang yang menggunakan hak pilih di pilkada ini 903.477 orang. Ada 53.723 suara di antaranya yang tidak sah. Tingkat partisipasi pemilih mencapai 72,84 persen.

    Yoyok-Joko hanya menang di Kecamatan Ngaliyan. Agustina-Iswar menguasai perolehan suara di 15 kecamatan lainnya.

    AS Sukawijaya alias Yoyok Sukawi dan Joko Santoso mencalonkan diri dengan dukungan gerbong KIM Plus. Ia ddiusung sembilan partai politik, yaitu Demokrat, Gerindra, PKB, PKS, PSI, Golkar, PAN, PPP, dan Nasdem.

    Mereka juga mendapatkan dukungan dari delapan partai non parlemen, yaitu Partai Buruh, Perindo, Gelora, Garuda, Hanura, PKN, PBB, dan Prima.

    Sementara itu, Agustina Wilujeng Pramestuti-Iswar Aminuddin hanya maju dengan modal dukungan PDIP.

    (dhf/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Majelis Nasional Korsel Makzulkan Pejabat Terkait Skandal Ibu Negara

    Majelis Nasional Korsel Makzulkan Pejabat Terkait Skandal Ibu Negara

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan legislatif Korea Selatan, Majelis Nasional, menggelar pemungutan suara untuk memakzulkan para pejabat yang terkait dengan skandal ibu negara Kim Keon Hee.

    The Korea Herald melaporkan pemungutan suara dilakukan pada Kamis (5/12) terhadap Ketua Badan Audit dan Inspeksi Choe Jae Hae dan tiga jaksa penuntut.

    Ketiga jaksa tersebut yakni Kepala Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul Lee Chang Soo dan dua wakil Lee, yakni Cho Sang Won dan Choi Jae Hun.

    Upaya pemakzulan mereka berkaitan dengan relokasi kantor kepresidenan dan skandal seputar Kim Keon Hee.

    Mosi Majelis Nasional terhadap pemakzulan Choe telah mencapai lebih dari 188 suara. Ini menandai kali pertama badan legislatif Korsel memakzulkan seorang kepala badan audit negara.

    Sementara itu, mosi terhadap Lee mencapai 185 suara. Kemudian, mosi terhadap Cho dan Choi masing-masing mencapai 187 dan 186 suara.

    People Power Party selaku partai berkuasa pengusung Presiden Yoon Suk Yeol, memboikot pemungutan suara tersebut.

    Seiring dengan adanya mosi pemakzulan ini, keempat pejabat akan diskors dari tugas-tugas mereka sampai Mahkamah Konstitusi memutuskan apakah akan menindaklanjuti pemakzulan mereka.

    Cho Eun Seok, salah satu dari enam anggota komite audit, akan mengambil alih tanggung jawab posisi kosong tersebut untuk sementara waktu. Kepala Jaksa Park Seung Hwan juga akan menjabat sementara posisi kepala audit.

    Partai Demokrat telah mengajukan untuk menggulingkan Choe karena menilai badan audit di bawah kepemimpinannya telah melakukan dugaan penyimpangan terkait relokasi kantor kepresidenan pada 2022.

    Partai Demokrat menyebut penolakan Choe untuk mematuhi permintaan parlemen yang meminta dokumen audit diserahkan merupakan salah satu alasan Choe harus dimakzulkan.

    Partai oposisi itu juga menyatakan tiga jaksa penuntut, di sisi lain, telah gagal mendakwa ibu negara atas dugaan keterlibatannya dengan skandal manipulasi saham.

    Oposisi menilai para jaksa diselimuti motif politik karena Lee dan Cho sama-sama memimpin penyelidikan terhadap pemimpin Partai Demokrat Lee Jae Myung.

    Para jaksa penuntut sendiri telah merespons mosi pemakzulan yang dilakukan Majelis Nasional. Dalam sebuah pernyataan, mereka menyatakan bahwa langkah tersebut akan mematikan jalannya operasi peradilan di Korea Selatan.

    “Penyalahgunaan kekuasaan pemakzulan telah menyebabkan runtuhnya struktur kepemimpinan di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul yang dapat mengganggu penyelidikan yang sedang berlangsung serta melumpuhkan penyelidikan terhadap kejahatan yang berkaitan dengan penghidupan masyarakat seperti kejahatan seks digital dan narkoba,” demikian pernyataan jaksa.

    Choe juga telah merespons mosi pemakzulan dirinya. Dia menekankan bahwa upaya pemakzulannya adalah keputusan yang “sangat merusak independensi Badan Audit dan Inspeksi”.

    “Saya berharap kebijaksanaan para komisioner audit dan semangat para staf akan memastikan tak adanya gangguan dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

    (blq/dna)

    [Gambas:Video CNN]

  • Partai Oposisi Korea Selatan Bersiap Lakukan Pemakzulan Presiden Yoon, Ini Alasannya

    Partai Oposisi Korea Selatan Bersiap Lakukan Pemakzulan Presiden Yoon, Ini Alasannya

    ERA.id – Partai oposisi utama Demokrat (DP) menuntut Presiden Yoon Suk-yeol untuk mundur dari jabatannya. Tuntutan ini sehubungan dengan deklarasi Darurat Militer yang mengejutkan.

    Selama pertemuan darurat para anggota parlemennya di Majelis Nasional, DP mengumumkan bahwa mereka akan segera memulai proses pemakzulan terhadap Yoon. Namun pemakzulan itu tidak akan dilakukan bila Yoon mengundurkan diri dari jabatan.

    “Deklarasi darurat militer Yoon merupakan pelanggaran yang jelas terhadap Konstitusi,” kata pemimpin partai oposisi Park Chan-dae, dalam resolusinya, dikutip Yonhap News, Rabu (4/12/2024).

    Dalam pernyataan itu, Partai Demokrat menilai bahwa Yoon gagal mematuhi persyaratan untuk mendeklarasikan darurat militer. Hal ini pun dinilai sebagai pemberontakan serius yang menguatkan untuk pemakzulannya.

    “Ini adalah tindakan pemberontakan yang serius dan alasan yang sempurna untuk pemakzulan,” tegasnya.

    Presiden Yoon sebelumnya mengeluarkan pernyataan kontroversi soal darurat militer di Korea Selatan pada Selasa (3/12) malam. Yoon menuduh oposisi di parlemen melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti-negara.

    “Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara dengan ini saya umumkan darurat darurat militer,” kata Yoon dalam konferensi pers yang disiarkan televisi nasional.

    Selain itu, Yoon menuduh anggota parlemen oposisi memotong semua anggaran utama yang penting bagi fungsi inti negara, seperti memerangi kejahatan narkoba dan menjaga keamanan publik. Pemotongan anggaran itu disebut akan menjadikan Korea Selatan sebagai surga bagi narkoba dan kekacauan keamanan publik.  

    Akan tetapi kurang dari satu jam sejak mengumumkan daruart militer, Majelis Nasional Korea Selatan membuat mosi untuk membatalkan situasi tersebut. Berselang enam jam, Yoon pun mematuhi keputusan Majelis Nasional untuk mencabut deklarasi daruart militer di Korea Selatan.