Xcloud.id

partai: Demokrat

  • Tak Logis SIM Berlaku Seumur Hidup

    Tak Logis SIM Berlaku Seumur Hidup

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pakar keselamatan berkendara Jusri Pulubuhu menilai Surat Izin Mengemudi (SIM) berlaku seumur hidup merupakan usulan yang tidak logis karena kompetensi mengemudi harus dievaluasi berkala.

    “Usulan SIM seumur hidup tanpa uji ulang dinilai tidak logis. Kompetensi mengemudi perlu dievaluasi berkala untuk menjaga kompetensi pengemudi dan keselamatan banyak orang di jalan,” kata Jusri dalam unggahan di Instagram, Selasa (10/12).

    Menurut dia, sebaiknya pemerintah memberikan usulan supaya proses perpanjangan SIM tak lagi dipungut biaya apabila dianggap memberatkan masyarakat.

    “Penghapusan biaya perpanjangan SIM bisa dipertimbangkan, tetapi uji ulang secara periodik tetap penting,” tuturnya.

    Kompetensi dianggap Jusri penting untuk mendukung keselamatan berkendara. Ia mengingatkan setiap satu orang tewas di jalan setiap 15 menit di Indonesia menurut data Korlantas Polri.

    Sebelumnya, Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny K. Harman dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Korlantas Polri mengungkapkan proses perpanjangan SIM sangat menyengsarakan masyarakat.

    Hal ini karena pengurusannya yang membutuhkan waktu dan banyak biaya.

    Benny mencontohkan salah satu kasus yang ditemuinya, di mana warga salah satu kabupaten di NTT harus mengurus perpanjangan SIM jauh-jauh ke Kupang sebab mesin cetak SIM di daerahnya mengalami kerusakan.

    “Di daerah saya di NTT, provinsi kepulauan, untuk memperpanjang SIM saja harus datang ke Kupang. Ada SIM tertentu yang di kabupaten lah. Di kabupaten saja susah, tiba-tiba mesin rusak, SIM tidak bisa diperpanjang,” ujarnya dikutip dari YouTube DPR-RI.

    Dengan begitu ia mengusulkan dua poin penting yang dapat dikaji oleh Korlantas Polri, yaitu berkaitan dengan penghapusan perpanjangan SIM mulai tahun depan dan penerapan audit terkait perpanjangan SIM, termasuk pada pengusaha yang mencetak kartu SIM.

    Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan yang menanggapi permintaan anggota DPR tersebut mengakui pemilik SIM harus memiliki keterampilan yang setiap 5 tahun harus diuji.

    Aan menjelaskan SIM tak bisa berlaku seumur hidup karena pertimbangan dalam kurun 5 tahun seseorang bisa berganti identitas ataupun alamat.

    (can/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Masyarakat NTT Alami Kesulitan Perpanjang SIM

    Masyarakat NTT Alami Kesulitan Perpanjang SIM

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kesulitan saat memperpanjang masa berlaku SIM dirasakan sejumlah masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah kabupaten atau bahkan pelosok.

    Kendala yang dialami pun beragam, mulai dari kendala waktu, biaya, hingga rusaknya mesin cetak SIM yang menyebabkan proses pengurusan terpaksa dialihkan ke kota lain.

    Pengalaman kurang mengenakan terkait hal ini dirasakan masyarakat di kabupaten Nusa Tenggara Timur (NTT). Kabarnya, akibat kerusakan mesin cetak SIM di daerahnya, warga tersebut harus memperpanjang SIM jauh-jauh ke Kupang.

    “Di daerah saya di NTT, provinsi kepulauan, untuk memperpanjang SIM saja harus datang ke Kupang. Ada SIM tertentu yang di kabupaten lah. Di kabupaten saja susah, tiba-tiba mesin rusak, SIM tidak bisa diperpanjang,” kata Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny K. Harman, dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Korlantas Polri, dikutip dari YouTube.

    “Lalu mereka yang tidak bisa memperpanjang SIM akibat mesin rusak tetap membawa kendaraan kemudian ditangkap dengan alasan SIM sudah mati,” ujar Benny kemudian.

    Benny membeberkan bahwa perjalanan dari kampung halamannya di salah satu kabupaten NTT ke Kupang membutuhkan transportasi pesawat yang harga tiketnya setara dengan rute Jakarta-Bangkok. Belum lagi biaya penginapan dan waktu tunggu yang cukup lama hingga SIM selesai diperpanjang.

    “Datang dari kampung ke Kupang naik pesawat, coba bayangkan. Dan pesawat dari kampung saya ke Kupang itu mahalnya sama dengan dari Jakarta ke Thailand. Pesawatnya dulu itu, belum nginapnya lagi di Kupang, belum nunggunya lagi, hanya untuk memperpanjang SIM,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, Benny berpendapat sebaiknya proses administrasi perpanjangan masa berlaku SIM dibuat mudah untuk masyarakat.

    “Perpanjang SIM itu oke lah, tapi pakai mesin aja perpanjang SIM. Kalau kau mau itu, register saja. Engak perlu lagi dibayar. (Pemohon) SIM ini Pak, orang-orang kecil,” ucapnya.

    Kendati demikian, ia tetap menekankan usulan untuk menghapus perpanjangan masa berlaku lima tahunan SIM dan STNK mulai tahun depan.

    “Nah, oleh sebab itu pak ketua, saya mengusulkan supaya dimasukkan dalam kesimpulan rapat. Minta kepada Kapolri supaya perpanjangan SIM, STNK dihapuskan mulai tahun anggaran 2025 ini,” ucapnya tegas.

    (rac/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Untuk Ketiga Kalinya, PM Kanada Lolos dari Mosi Tidak Percaya

    Untuk Ketiga Kalinya, PM Kanada Lolos dari Mosi Tidak Percaya

    Ottawa –

    Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau berhasil lolos dari mosi tidak percaya yang diajukan oleh rival politik utamanya, Partai Konservatif Kanada. Ini merupakan ketiga kalinya dalam beberapa bulan terakhir Trudeau lolos dari mosi tidak percaya.

    Mosi tidak percaya itu, seperti dilansir AFP, Selasa (10/12/2024), gagal diloloskan setelah Partai Liberal Kanada, yang berkuasa dan menaungi Trudeau namun tidak mendominasi parlemen, mendapatkan dukungan dari Partai Demokrat Baru (NDP), faksi kecil berhaluan kiri yang beraliansi dengan partai berkuasa.

    Sebanyak 180 suara menolak mosi tidak percaya terhadap Trudeau, sedangkan 152 suara lainnya mendukung dalam voting pada Senin (9/12).

    Draf mosi tidak percaya itu mencantumkan kritikan masa lalu pemimpin NDP Jagmeet Singh terhadap Trudeau, saat keduanya memutuskan aliansi pada Agustus lalu, yang menyebutnya “terlalu lemah, terlalu egois”.

    Majelis rendah parlemen Kanada, atau House of Commons, menemui jalan buntu dalam sebagian besar agenda rapat musim gugur karena taktik menunda-nunda yang dilakukan Partai Konservatif Kanada.

    Namun Ketua Parlemen Kanada Greg Fergus, dalam langkah yang langka, memerintahkan jeda singkat dari kebuntuan itu untuk memungkinkan digelarnya voting mosi tidak percaya dan mosi kepercayaan lainnya, dan agar anggota parlemen bisa menggelar pemungutan suara untuk anggaran belanja utama.

    Para anggota parlemen Kanada dijadwalkan melakukan pemungutan suara untuk anggaran belanja, yang mencakup dana untuk layanan sosial, bantuan bencana dan dukungan untuk Ukraina, pada Selasa (10/12) waktu setempat.

  • Prabowo Panggil AHY, Maruarar, hingga Nusron Wahid ke Istana, Bahas Peresmian Proyek

    Prabowo Panggil AHY, Maruarar, hingga Nusron Wahid ke Istana, Bahas Peresmian Proyek

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri koordinator (menko) dan jajaran menteri yang mengurus bidang infrastruktur ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengamini bahwa dalam rapat tersebut akan membahas hal teknis terkait program unggulan Kepala Negara hingga rencana peresmian infrastruktur pada Desember—Januari 2025 mendatang.

    AHY memerinci bahwa dalam rapat itu dihadiri Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

    “Jadi ini intinya saya lengkap bersama dengan lima menteri teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/12/2024).

    Ketua Umum Partai Demokrat itu juga mengatakan bahwa rapat terkait koordinasi di bawah menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan pembangunan kewilayahan itu akan memberikan laporan khusus kepada presiden terkait program unggulan pemerintahannya dan proyek infrastruktur yang sudah rampung.

    Dia pun tak menampik pembahasan mengenai perkembangan pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga bakal dibahas di dalam rapat tersebut.

    “Tentunya kami menunggu arahan dan juga petunjuk-petunjuk termasuk keputusan dari Bapak Presiden,” pungkas AHY.

  • Jerman Tangguhkan Semua Permohonan Suaka Warga Suriah

    Jerman Tangguhkan Semua Permohonan Suaka Warga Suriah

    ERA.id – Jerman menangguhkan semua permohonan suaka warga Suriah di tengah meningkatnya ketidakpastian tentang kondisi di Suriah, menurut laporan media lokal pada Senin (9/12/2024).

    Kantor Federal untuk Migrasi dan Pengungsi (BAMF) telah menghentikan keputusan atas 47.270 kasus yang ditunda karena kesulitan menilai situasi politik Suriah yang sedang berkembang, menurut laporan majalah berita Der Spiegel.

    Seorang juru bicara BAMF telah mengonfirmasi penangguhan sementara dan menambahkan bahwa permohonan yang telah disetujui sebelumnya tidak terpengaruh oleh penangguhan tersebut.

    Dilansir dari Anadolu, Jerman telah menampung sekitar satu juta warga Suriah, yang sebagian besar mencari perlindungan di negara itu setelah pecahnya perang saudara di Suriah pada 2011.

    Sekitar 321.500 telah diberikan status pengungsi, sedangkan hampir 330 ribu telah menerima izin tinggal jangka pendek di bawah perlindungan tambahan.

    “Banyak pengungsi yang telah menemukan perlindungan di Jerman kini akhirnya memiliki harapan untuk kembali ke tanah air mereka di Suriah dan membangun kembali negara mereka. Namun, situasi di Suriah saat ini masih sangat tidak jelas,” kata juru bicara tersebut dalam sebuah pernyataan.

    “Oleh karena itu, kemungkinan konkret untuk kembali belum dapat diprediksi saat ini dan tidaklah profesional untuk berspekulasi tentang hal itu dalam situasi yang tidak menentu seperti ini,” katanya.

    “Penilaian lebih lanjut tentang situasi pengungsi Suriah yang tinggal di Jerman juga bergantung pada perkembangan lebih lanjut di Suriah,” tambahnya.

    Status warga Suriah di Jerman dan kebijakan pengungsi Berlin telah menjadi poin politik utama menjelang pemilu cepat pada Februari tahun depan.

    Sementara politikus senior dari partai oposisi Kristen Demokrat (CDU/CSU) mendorong pemulangan pengungsi Suriah ke tanah air mereka.

    Partai Sosial Demokrat (SPD) Kanselir Olaf Scholz dan mitra koalisinya Partai Green menganjurkan pendekatan yang lebih hati-hati dengan alasan kondisi di Suriah yang tidak stabil.

  • Konvensi Partai NasDem dan Kebanggaan Partai Demokrat

    Konvensi Partai NasDem dan Kebanggaan Partai Demokrat

    JAKARTA – Partai NasDem bakal menggelar konvensi untuk mencari calon presiden di Pemilu 2024. Konvensi tersebut dilakukan secara terbuka dan tak terbatas pada kader partai. Proses konvensi ini akan dilakukan bertahap hingga terjaring satu orang.

    “Konvensi akan dilaksanakan 2 tahun sebelum pemilu. Jadi, kalau Pemilu 2024 maka konvensi calon presiden dan wakil presiden akan dilaksanakan diselenggarakan tahun 2022,” kata Ketua Steering Committee Kongres II Nasdem Sugeng Suparwoto di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 11 November 2019.

    Partai NasDem sadar ada ambang batas yang berpotensi mengagalkan sistem konvensi ini. Sebab, sesuai aturan, calon presiden harus didukung partai atau gabungan partai dengan ambang batas tertentu. Tapi mereka yakin, konvensi ini dapat menemukan calon yang bisa diterima partai lain.

    “Semua punya hak konstitusi untuk jadi pimpinan nasional. Nanti toh ada mekanisme pemilihan seperti ada uji publik, uji intelektualisme, integritas, dan sebagainya,” ungkap Sugeng. 

    Sugeng membantah bila konvensi ini dianggap partainya kehabisan kader yang bisa jadi capres di Pemilu 2024. Apalagi, dalam beberapa kali gelaran pesta demokrasi, termasuk pilkada, partai ini mencomot tokoh yang bukan kadernya untuk bertarung. Kata dia, konvensi merupakan ajang untuk mencari pemimpin terbaik untuk bangsa. 

    “Partai memberikan ruang untuk siapapun yang punya akseptabilitas dan kapabilitas dalam memimpin, Tidak berarti kita tidak percaya diri, justru kita sangat percaya diri,” katanya.

    Pengamat politik Median Rico Marbun mengatakan, pelaksanaan konvensi menandakan kesadaran sebuah partai akan elektabilitas kader mereka yang tidak memadai untuk bertarung dalam pemilu.

    Namun, lebih jauh, Rico menilai, upaya konvensi yang dilakukan Partai NasDem bertujuan dua hal. Pertama, mencari siapa tokoh yang terbaik. Dan kedua, konvensi bisa dipakai sebagai gelanggang pertunjukan, atau show untuk menaikan nama partai dan calonnya.

    “Jika Nasdem menggelar konvensi dengan hak suara kandidat diperoleh dari konstituen NasDem seperti yang digunakan di Amerika serikat, ini jadi terlihat menarik,” katanya.

    Kalau sudah begini, lanjutnya, konvensi bisa dijadikan ajang untuk menjaring suara dalam Pemilu Legislatif. Ketika konvensi sukses, ini akan jadi pertimbangan partai lain untuk bergabung dengan Partai NasDem. Sehingga, masalah ambang batas calon presiden bisa dengan mudah dipenuhi.

    “Buat iklan aja dulu, soal gimana dukungan partai lain untuk gabung ke koalisi, itu dipikirkan nanti aja. Ini langkah Nasdem untuk memastikan elektabilitasnya naik dulu,” ujar Rico.

    Partai Demokrat, selaku partai yang lebih dulu melakukan konvensi capres di Indonesia, mendukung langkah Partai NasDem ini. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan berharap konvensi Partai NasDem ini bisa berjalan dengan sukses.

    “Yang jelas itu pernah dilakukan Partai Demokrat. Dan pada saat itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi partai,” kata dia.

    “Tapi enggak apa-apa. Apa yang pernah dilakukan Partai Demokrat kemudian dilakukan teman-teman lain, kita malah berterima kasih kalau itu bisa berjalan dengan bagus,” tambah Syarief.

    Sistem konvensi ini pernah diterapkan Partai Demokrat jelang Pemilu 2014. Konvensi Partai Demokrat ini dilakukan setelah ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono memimpin negara ini dua periode.

    Ada sepuluh calon yang ikut konvensi saat itu. Hasilnya, Dahlan Iskan keluar sebagai juara. Namun, Dahlan Iskan tidak jadi diusung Partai Demokrat sebagai calon presiden. Sebab, Partai Demokrat butuh partai lain untuk mengusung seorang capres. Saat itu, ambang batas untuk mengusung capres adalah 20 persen suara di parlemen. Partai Demokrat tak bisa memenuhi target itu.

  • KPU Tetapkan Bobby Nasution-Surya Menang di Pilgub Sumut 2024

    KPU Tetapkan Bobby Nasution-Surya Menang di Pilgub Sumut 2024

    Medan, CNN Indonesia —

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1, Bobby Nasution-Surya menang dalam Pilgub Sumut 2024.

    Dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi, pasangan Bobby-Surya memperoleh 3.645.611 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala memperoleh 2.009.311 suara.

    “Untuk surat suara sah 5.654.922 suara, surat suara tidak sah 298.754. Sehingga jumlah seluruh surat suara sah dan surat suara tidak sah 5.953.676. Hasil rekapitulasi ini dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Sumut Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pilgub Sumut,” kata Ketua KPU Sumut, Agus Arifin dalam rapat pleno, di Kota Medan, Senin (9/12).

    Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilgub Sumut 2024 mencapai 10.771.496 pemilih.

    Dalam kesempatan itu, Leonardo Marbun saksi dari paslon 2 Edy-Hasan menyatakan menolak untuk menandatangani berita acara penetapan. Dia mengatakan proses Pilkada di Sumut tidak mencerminkan pesta demokrasi yang jujur dan adil.

    “Karena di tengah pesta tersebut ada warga yang menderita karena bencana banjir dan mereka tidak menggunakan hak pilihnya. Kita juga prihatin dengan tingginya surat suara yang tidak sah. Itu sudah masuk dalam catatan keberatan kami, ” ujarnya.

    Leonardo menilai keberpihakan Pj kepala daerah dan partai cokelat kepada pasangan Bobby-Surya terjadi secara terang-terangan.

    “Karena adanya keberpihakan pj kepala daerah kepada paslon 01 merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Kedua keberpihakan partai coklat kepada paslon Bobby. Kami tidak akan meneken berita acara,” ujarnya.

    Ia tak menjelaskan soal apa itu partai cokelat.

    Sementara itu, Komisioner Bawaslu Sumut Johan Alamsyah menyoroti pelaksanaan Pilgub Sumut 2024. Ia mencatat sumber daya manusia yang menjadi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) masih sangat lemah.

    “Kepada Ketua KPU kami sampaikan khusus KPPS yang tidak berintegritas sengaja memberikan surat suara lebih dari satu kepada pemilih seperti yang viral hendaknya menjadi perhatian serius KPU,” ujarnya.

    Johan menyebut banyak laporan yang diterima Bawaslu terkait adanya dugaan keterlibatan ASN (aparatur sipil negara), pejabat struktural, kepala desa hingga aparatur desa yang berpihak kepada salah satu kontestan.

    “Relatif banyaknya laporan yang masuk ke bawaslu terkait adanya dugaan keterlibatan ASN pejabat struktural kepala desa dan aparatur desa yang berpihak kepada salah satu kontestan. Maraknya politik uang yang dilaporkan ke bawaslu kabupaten kota dan provinsi,” katanya.

    Pilgub Sumut 2024 diikuti dua pasangan calon yakni paslon nomor urut 1 Bobby Nasution-Surya yang didukung Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, Demokrat, PPP, Perindo, PSI.

    Bobby Nasution yang juga menjabat Wali Kota Medan merupakan menantu dari mantan Presiden Jokowi, sedangkan Surya menjabat sebagai Bupati Asahan.

    Sementara itu, Paslon nomor urut 2 Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala didukung PDIP, Hanura, Partai Ummat, Partai Buruh, Gelora dan PKN.

    Edy merupakan Gubernur Sumut periode 2018-2023, sedangkan Hasan Basri Sagala merupakan mantan tenaga ahli Menteri Agama RI.

    (fnr/fra)

    [Gambas:Video CNN]

  • Dituduh Makar, Presiden Korsel Dilarang ke Luar Negeri – Halaman all

    Dituduh Makar, Presiden Korsel Dilarang ke Luar Negeri – Halaman all

    Gejolak politik di Korea Selatan ikut berimbas pada bursa saham di Seoul yang pada Senin (9/12) jatuh ke level terendah sejak lebih dari satu tahun.

    Kegamangan investor bersumber pada kebuntuan di parlemen seputar gagalnya upaya pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol, akibat aksi boikot partai pemerintah, Sabtu (7/12). Pada saat yang sama, polisi menahan menteri pertahanan yang bertanggung jawab menerbitkan darurat militer, sementara menteri dalam negeri mengundurkan diri.

    Kedua pejabat, ditambah Presiden Yoon, sedang diperiksa atas dugaan makar. Dia kini dikenakan larangan berpergian ke luar negeri, dikeluarkan oleh Kementerian Kehakiman. Adapun pihak oposisi mengaku akan kembali menggulirkan upaya pemakzulan pekan ini, yang membutuhkan dukungan suara sejumlah kader partai pemerintah untuk memenuhi syarat mayoritas mutlak.

    Bae Sang-up, seorang pejabat Kementerian Kehakiman, mengatakan bahwa larangan berpergian terhadap Yoon dikeluarkan atas permintaan dari kepolisian, jaksa, dan lembaga antikorupsi.

    Penahanan terhadap presiden?

    Pada hari Senin, seorang perwira senior Badan Kepolisian Nasional mengatakan kepada bahwa pihaknya berwenang menahan presiden jika memenuhi syarat. Pasalnya, meski kebal hukum selama menjabat, presiden Korea Selatan tidak dilindungi jika melakukan delik makar atau pengkhianatan negara.

    Artinya, Yoon bisa diinterogasi dan ditahan polisi atas keputusannya menerbitkan darurat militer. Namun begitu, sebagian besar pengamat meragukan polisi akan dengan paksa menahan kepala pemerintahan atau menggeledah istana negara.

    Kelompok oposisi di bawah Partai Demokrat menyebut status darurat oleh Presiden Yoon sebagai langkah “inkonstitusional, sebuah pemberontakan ilegal atau kudeta.” Partai tersebut mengklaim telah mengadukan setidaknya sembilan pejabat negara kepada polisi terkait dugaan makar, termasuk Presiden Yoon.

    Menteri Pertahanan Kim Yong Hyun pada Minggu (9/12) dijemput aparat kepolisian dan menjadi pejabat pertama yang ditahan dalam huru-hara seputar darurat sipil.

    “Berserah kepada keputusan partai”

    Kementerian Pertahanan minggu lalu secara terpisah menskors tiga komandan militer atas dugaan keterlibatan mereka dalam penerapan darurat militer. Mereka termasuk di antara mereka yang menghadapi tuduhan pemberontakan yang diajukan oposisi.

    Pada hari Sabtu, Yoon mengeluarkan permintaan maaf atas keputusan darurat militer, dengan mengatakan bahwa dia tidak akan mengabaikan tanggung jawab hukum atau politik atas deklarasi tersebut. Dia mengatakan bahwa dirinya akan berserah kepada partai PPP untuk memetakan jalan keluar dari kekacauan politik, “termasuk hal-hal yang terkait dengan masa jabatan saya.”

    Sejak menjabat pada tahun 2022, Yoon yang dari partai konservatif sudah acap berseteru dengan kelompok liberal yang mengendalikan parlemen. Oposisi sebelumnya mengajukan serangkaian mosi untuk memakzulkan beberapa pejabat tinggi di kabinet dan menyerang Yoon atas skandal korupsi yang melibatkan istrinya.

    Dalam pengumuman darurat militer pada Selasa malam, Yoon menyebut parlemen sebagai “sarang penjahat” yang menghambat urusan negara dan bersumpah untuk melenyapkan “pengikut Korea Utara yang tidak tahu malu dan pasukan anti-negara.” Dekrit darurat militer Yoon hanya bertahan selama enam jam karena digugurkan Majelis Nasional, yang memaksa pemerintah memulihkan status sebelum fajar pada hari Rabu (4/12).

    Awalnya, dekrit oleh Yoon ditentang sejumlah petinggi Partai Kekuatan Rakyat, PPP. Namun, dalam pencoblosan pemakzulan di parlemen, tidak ada suara membelot dari fraksi pemerintah seperti yang sebelumnya diharapkan.

    rzn/yf (rtr/ap)

  • KPU Jakarta Diminta Bertanggung Jawab atas Rendahnya Partisipasi Pemilih

    KPU Jakarta Diminta Bertanggung Jawab atas Rendahnya Partisipasi Pemilih

    loading…

    Tempat Pemungutan Suara (TPS) di RW 012, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara mengusung konsep cukup unik. Foto/Muhamad Fadli Ramadan

    JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jakarta Taufik Rendusara alias Tope merespons rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024. Dia meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta bertanggung jawab.

    Sebab, hal itu dianggap membuat kurangnya legitimasi rakyat Jakarta terhadap pemenang pilkada 27 November lalu. Maka itu, dia meminta agar KPUD DKI Jakarta menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU).

    “KPUD Jakarta harus bertanggung jawab dan Pilkada Jakarta harus diulang karena menghasilkan pilkada yang tidak legitimasi,” kata Taufik di Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Dia mengatakan bahwa pilkada yang menghasilkan legitimasi kuat bakal mendatangkan kestabilan politik dan perubahan sosial selama pemerintahan. Pasalnya, pengakuan dan dukungan masyarakat akan menciptakan pemerintahan yang stabil, sehingga pemerintah dapat membuat dan melaksanakan keputusan yang menguntungkan masyarakat.

    “Dalam situasi yang sulit, pemerintah yang memiliki legitimasi dari masyarakat akan lebih mudah mengatasi permasalahan dibanding pemerintah yang kurang mendapatkan legitimasi,” tutur Taufik.

    Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) ini meyakini bahwa legitimasi akan membuka kesempatan yang semakin luas kepada pemerintah. Bukan hanya untuk memperluas bidang-bidang kesejahteraan yang hendak diatasi, tapi juga meningkatkan kualitas kesejahteraan itu.

    Sehingga, untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi bisa dilihat tiga faktor, yakni secara simbolis, materil, dan prosedural. “Saya langsung lompat ke cara ketiga, secara prosedural. Metode ini ditempuh dengan cara menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakilnya, wakil rakyat, kepala daerah atau pun referendum untuk mengesahkan suatu kebijakan umum,” jelas Taufik.

    Akan tetapi, lanjut dia, Pilkada Jakarta 2024 dengan pemenang hanya memperoleh 25 persen jumlah suara pemilih bisa dikatakan tidak mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Menurut dia, perbuatan KPUD Jakarta telah melanggar administrasi proses pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024.

  • Demokrat Jatim Salurkan 500 Sembako ke Warga Terdampak Banjir Prambon Sidoarjo

    Demokrat Jatim Salurkan 500 Sembako ke Warga Terdampak Banjir Prambon Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Partai Demokrat Jawa Timur dan Sidoarjo membagikan bantuan 500 paket sembago bagi warga terdampak banjir di Kecamatan Prambon Sidoarjo, Senin (9/12/2024).

    Diketahui, beberapa hari lalu meski kini perlahan mulai surut, banjir menggenangi ratusan rumah warga Desa Bendotretek dan Temu Kecamatan Prambon. Itu akibat air sungai meluap setelah curah hujan deras.

    Selain dua desa di Kecamatan Prambon, banjir juga melanda lima desa di Kecamatan Balongbendo dalam beberapa hari ini.

    Aksi peduli warga terdampak banjir oleh Partai Demokrat ini, dipimpin oleh Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak.

    Emil Dardak datang didampingi Ketua Komisi A yang juga anggota Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur Dedi Irwansa dan Ketua DPC Partai Demokrat Sidoarjo, Zahlul Yussar.

    Selain ke dapur umum di Balai Desa Temu, rombongan Partai Demokrat ini juga bertemu dengan warga terdampak banjir di Dusun Pejaraan Desa Bendotretek.

    Di dusun yang terendam banjir sejak Sabtu lalu dan kini mulai surut itu, Emil didampingi Dedi Irwansa dan Zahlul Yussar, menyerahkan sembako ke warga terdampak banjir. Warga juga bergantian meminta foto bersama Emil Dardak.

    “Ini bentuk kepedulian teman-teman Demokrat untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak banjir,” cetus Emil yang juga Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih hasil Pilkada 2024.

    Ia pun menyampaikan terima kasihnya ke BPBD Jawa Timur, BPBD Sidoarjo dan Dinas Sosial Sidoarjo yang sudah menangani dampak banjir di wilayah Prambon dan Balongbendo, dengan membuka dapur umum.

    “Karena kelihatannya yang paling sulit ini adalah memasak. Dengan adanya dapur ini bisa membantu warga. Tadi ada sekitar 1000 nasi bungkus di Balai Desa Temu,” beber Emil.

    Emil menjelaskan, banjir di Desa Bendotretek ini wilayah terjadi setelah hampir 20 tahun wilayah tersebut tidak pernah kebanjiran. Namun akibat kejadian jebol di Dam Tarik, maka air meluber hingga di desa tersebut.

    Ke depannya, Emil berharap dilakukan normalisasi sungai yang bekerjasama dengan BBWS Brantas karena sungai tersebut di bawah kewenangan BBWS Brantas.

    Sedangkan soal lahan pertanian yang terancam gagal panen akibat banjir, sesuai SOP, Emil meminta agar dilakukan pendataan untuk pengajuan mendapatkan bantuan.

    Emil menambahkan, Pemprov Jawa Timur membangun dengan panduan Indeks Resiko Bencana, sebagai upaya mengurangi kerentanan terhadap bencana.

    Sedagkan upaya ntuk mengurangi ancaman banjir, dilakukan dari sisi hulu dengan melakukan konservasi hutan. Sedangkan dari sisi hilir, dilakukan dengan penguatan tanggul, misalnya di Kali Lamong.

    Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jatim Dedi Irwansa menambahkan, aksi ini merupakan reaksi cepat yang ditunjukkan Partai Demokrat terhadap berbagai persoalan masyarakat.

    Pihaknya berharap, dengan bantuan sembako ini akan meringankan beban masyarakat terdampak banjir di samping tim BPBD dan Dinas Sosial yang juga terus berupaya melaksanakan respon tanggap darurat.

    “Ini banjir pertama di Desa Bendotretek, tentu ini harus menjadi perhatian serius. Sebab, kita semua berharap bahwa titik-titik banjir tidak semakin meluas di Sidorjo,” cetus Dedi.

    Pihaknya pun mendorong penanganan sedimentasi sungai yang mengakibatkan luapan air ke lingkungan warga segera dilakukan.

    Hal ini agar penanganan banjir berjalan secara komperehensif. Termasuk ikhtiar mitigasi terhadap potensi banjir yang mungkin kembali terjadi.

    “Tentu ini membutuhkan kolaborasi yang baik antara Pemprov Jatim maupun Pemkab Sidoarjo, termasuk jika ada hal-hal yang perlu kita koordinasikan dengan Pemerintah Pusat. Prinsipnya, kita ingin masyarakat tidak diliputi was-was dengan potensi banjir susulan,” tutur Anggota DPRD Jatim Dapil Sidoarjo tersebut.

    Dedi pun mengapresiasi langkah cepat Pemkab Sidoarjo beserta jajarannya, termasuk pemerintahan desa yang cepat tanggap menghadapi darurat bencana.

    “Langkah pemerintah desa sudah sangat baik. Meski ini baru pertama kalinya banjir, tetapi sudah cukup siap dengan situasi darurat ini,” pungkas Dedi. [isa/beq]