Xcloud.id

partai: Demokrat

  • Risma-Gus Hans Gugat Hasil Pilkada Jatim ke MK, Beberkan Beberapa Kejanggalan Megapolitan 12 Desember 2024

    Risma-Gus Hans Gugat Hasil Pilkada Jatim ke MK, Beberkan Beberapa Kejanggalan Megapolitan 12 Desember 2024

    Risma-Gus Hans Gugat Hasil Pilkada Jatim ke MK, Beberkan Beberapa Kejanggalan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) nomor urut 3,
    Tri Rismaharini
    –
    Zahrul Azhar Asumta
    atau
    Gus Hans
    , mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilkada Jawa Timur, Rabu (11/12/2024).
    Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy yang ditunjuk seabgai kuasa hukum Risma-Gus Hans pun membeberkan beberapa kejanggalan yang masuk dugaan kecurangan pada kontestasi politik di Jatim itu.
    “Untuk Jawa Timur, kami menemukan ada 3.900 TPS di mana terjadi suara dari Bu Risma nol. Artinya apa? Artinya tidak ada yang memilih Bu Risma, sedangkan kami punya saksi dan lain-lain,” ujar Ronny di MK, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024).
    Selain itu, tim Risma-Hans juga menemukan adanya surat suara yang tak terpakai dalam
    Pilkada Jatim
    2024. Mereka menyebut jumlahnya berbeda.
    “Terjadi selisih kurang lebih, kalau di Kabupaten/Kota setelah kita jumlah ada 600.000, sedangkan di Provinsi, surat suara yang tidak terpakai itu ada 1.200.000,” kata Ronny.
    “Kami melihat bahwa apa yang terjadi ini merupakan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Nanti kita akan pembuktian lebih lanjut lagi,” ucap Ronny melanjutkan.
    Tim Risma-Hans mendaftarkan gugatan pada Rabu sekitar pukul 22.34 WIB. Perkara tersebut teregistrasi dengan nomor 268/PAN.MK/e-AP3/12/2024.
    Hasil rekapitulasi Pilkada Jatim
    Sebelumnya diberitakan, KPUD Jawa Timur menetapkan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jatim 2024, Senin (9/12/2024) malam.
    Pasangan nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, memperoleh 1.797.332 suara (8,67 persen).
    Pasangan petahana nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, meraih 12.192.165 suara (58,81 persen).
    Pasangan nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta, mengantongi 6.743.095 suara (32,52 persen).
    Keputusan tersebut dibacakan Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi, usai rapat pleno rekapitulasi suara di Hotel Dobel Tri Surabaya, Senin malam.
    Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) ditambah 2,5 persen surat suara cadangan di Jatim mencapai 32.081.667. Suara sah sebanyak 20.732.592, sedangkan suara tidak sah 1.204.610.
    Pilkada Jatim 2024 diikuti tiga pasangan calon.
    Pasangan nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, diusung PKB.
    Pasangan nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, didukung koalisi 15 partai politik, termasuk PSI, Nasdem, Partai Demokrat, Gerindra, Golkar, PAN, dan PPP.
    Pasangan nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta, diusung PDI Perjuangan dan Partai Hanura.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Desak Pemakzulan Yoon Suk Yeol, Mantan Presiden Moon: Ikuti Rakyat!

    Desak Pemakzulan Yoon Suk Yeol, Mantan Presiden Moon: Ikuti Rakyat!

    ERA.id – Mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan bahwa pemakzulan Yoon Suk-yeol tidak bisa dihindari. Moon menyarankan proses pemakzulan yang gagal bisa ditempuh dengan mengikuti suara rakyat.

    Pernyataan itu disampaikan oleh Moon dalam unggahannya di Facebook beberapa waktu lalu. Moon mengatakan bahwa Yoon harus digulingkan setelah pemungutan suara pemakzulan gagal tercapai.

    “Pemakzulan telah menjadi jalan yang tidak dapat dihindari. Satu-satunya cara untuk pemakzulan yang tertib adalah dengan mengikuti rakyat dan proses konstitusional,” kata Moon, dikutip Yonhap News, Rabu (11/12/2024).

    Pemungutan suara pemakzulan Yoon yang digelar pada Sabtu (7/12) gagal mencapai kesepakatan. Hal ini karena Partai Kekuatan Rakyat (PPP) meboikot pemungutan suara itu.

    Moon mendesak untuk segera memakzulkan Yoon dan memiliki seorang presiden yang sah. Hal ini juga berhubungan dengan diplomasi tingkat tinggi yang diperlukan oleh Korea Selatan dengan kepala negara.

    “Tidak mungkin untuk mengendalikan militer secara normal jika terjadi krisis keamanan,” tambahnya.

    Partai Demokrat yang beroposisi utama akan mengajukan mosi pemakzulan baru terhadap Yoon di kemudian hari atas pernyataan darurat militernya, hanya beberapa hari setelah ia selamat dari pemungutan suara pemakzulan pertama.

  • Pengamat Analisis Langkah Politik Jokowi, Ketum Joman Tegas: Ngapain Juga Masuk PSI

    Pengamat Analisis Langkah Politik Jokowi, Ketum Joman Tegas: Ngapain Juga Masuk PSI

    TRIBUNJAKART.COM – Pengamat politik Yunarto WIjaya, menganalisis langkah politik Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Seperti diketahui, Jokowi baru saja dipecat partai yang membesarkannya, yakni PDIP.

    Setelahnya, ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka itu terlihat bertemu Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Gerindra, hingga dikunjungi Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani.

    Isu menyeruak, Jokowi akan bergabung dengan Gerindra.

    Sebelumnya, Golkar juga sempat menyatakan siap menerima Jokowi jika ingin bergabung.

    Yunarto mengawali analisisnya dengan berkaca pada tiga presiden yang membangun partai sebelum menjadi presiden.

    Pertama adalah Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri membangun PDIP, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membangun Partai Demokrat.

    Begitu juga dengan Presiden ke-8 RI yang saat ini menjabat, Prabowo Subianto, dia membangun Partai Gerindra.

    Menurut Yunarto, Jokowi juga bisa mengikuti langkah ketiga presiden tersebut, yakni membangun partai.

    “Jadi kalau betul bicaranya dalam gagasan besar, saya berharap Jokowi sekalian bikin partai,” kata Yunarto di program Kompas Petang, Kompas TV, Rabu (11/12/2024).

    Jikapun harus masuk partai yang sudah ada, Yunarto menyarankan Jokowi gabung PSI.

    Sebab, partai yang dipimpin putra bungsu Jokowi sendiri, Kaesang Pangarep itu mendaku diri berideologi Jokowisme.

    “Atau masuk ke PSI. Karena memang dari awal PSI mengklaim bahwa partai ini adalah partainya Jokowi. Dan ideologinya Jokowisme,” kata Yunarto.

    Selain soal perahu politik, masuknya Jokowi ke PSI juga sebagai pembuktian seberapa besar magnet elektoral mantan Wali Kota Solo dan Gubernur Jakarta itu.

    Yunarto mengingatkan, sudah dua Pemilu dilalui, PSI dengan Jokowismenya gagal masuk parlemen.

    “Pak Jokowi harus bisa membuktikan bahwa memang magnet politiiknya besar seperti Bang Noel sebutkan.”

    “Karena terbukti ketika menjual Jokowisme, ternyata PSI dua kali mencoba dan tidak lolos parlemen kan,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika itu.

    Namun, di atas masuk partai atau membangun partai baru, Yunarto beranggapan lebih baik Jokowi tak aktif politik praktis lagi.

    “Walaupun menurut saya idealnya Pak Jokowi tidak masuk ke level politik praktis lagi,” tutupnya.

    Kata Ketum Joman

    Ketua Umum Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer, pada forum yang sama, membantah Yunarto.

    Menurutnya, Jokowi tak perlu masuk PSI, atau[un partai lain.

    “Ngapain juga masuk PSI, ngapain juga misal masuk partai-partai lain,” kata Noel, sapaa karib Immanuel.

    “Ini kan orang coba melihat langkah politik Pak Jokowi. Dia ke mana, ke mana,” lanjutnya.

    Menurut Noel, hal itu menunjukkan, Jokowi masih menjadi magnet elektoral.

    Dia tidak perlu partai untuk mendapat simpati masyarakat dan berselancar di dunia politik Indonesia.

    “Jokowi ini tetap menjadi sesuatu lah ya, sudah dihina, difitnah, diapain, ya tetap saja dia menjadi magnet politik, magnet berita,” kata Noel.

    “Publik masih ada respek politik,” tambahnya.

    Dipecat PDIP

    Seperti diketahui, PDIP sudah tidak mengakui lagi Jokowi sebagai kadernya.

    Hal itu tegas disampaikan Sekjen PDIP, Hasto Kritiyanto di Sekolah Partai PDIP di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    “Saya tegaskan kembali. Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto, dikutip dari Kompas.com.

    PDI-P melihat, Jokowi beserta keluarganya memiliki ambisi kekuasaan yang tiada henti. Selain itu, praktik politik yang dilakukan Jokowi dan keluarganya harus bisa menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak menjalankan disiplin partai.

    Meski demikian, Hasto memastikan bahwa PDIP tidak akan pernah kehilangan gagasan ideal mengenai seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin.

    Di sisi lain, ia menegaskan bahwa keanggotaan PDIP berada pada komitmennya dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, bukan semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota (KTA).

    ”PDI-P percaya pada nilai-nilai Satyam Eva Jayate sehingga mereka yang menahan angin akan menuai badai. Itulah yang kita yakini sebagai suatu bangsa,” kata Hasto.

    “Karena di dalam sejarah peradaban keempat manusia, tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apa pun yang mampu bertahan, kecuali mereka akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah,” tambahnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pengamat Nilai PDIP Kuasai Jakarta, Prabowo Mesti Kerja Ekstra Keras

    Pengamat Nilai PDIP Kuasai Jakarta, Prabowo Mesti Kerja Ekstra Keras

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – KPU Jakarta telah mengumumkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno meraih suara terbanyak di Pilkada Jakarta 2024.

    Sedangkan, pihak Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO bakal melayangkan gugatan mengenai hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Igor Dirgantara melihat, suasana politik dan kerja pemerintahan Prabowo Subianto akan terganggu. 

    Apabila nantinya, wilayah Jakarta dikuasai oleh PDIP, partai oposisi pemerintah.

    “Jadi kondisinya tidak begitu baik, kalau menurut saya kalau misalnya ada satu daerah yang dikuasai oleh oposisi karena oposisi ini kan sebenarnya,” kata  Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN) itu ketika dihubungi wartawan, Selasa (10/12/2024).

    Menurut Igor, Jakarta semestinya seiring sejalan dengan koalisi Prabowo-Gibran sebagai pemimpin pemerintahan pusat.

    Pasalnya, jika Jakarta dikuasi oleh partai oposisi, hal ini dapat mengganggu kerja dan terlaksananya program pemerintah Prabowo-Gibran.

    “Sebenarnya yang baik adalah mereka yang kemudian tidak melakukan hal-hal yang bisa mengganjal untuk suksesnya program Pak Prabowo ke depan. Misalnya makan bergizi gratis lalu upah buruh dan lain sebagainya,” kata Igor.

    Apalagi, kata Igor, jika melihat hubungan PDIP dan Jokowi yang kini semakin panas usai kasus pemecatan sebagai kader. Sementara Prabowo, sangat hormat dengan presiden ketujuh tersebut.

    KLIK SELENGKAPNYA: Kubu Ridwan Kamil-Suswono Membeberkan Kecurangan di Pilkada Jakarta 2024. Tim Pramono Anung-Rano Karno Percaya Diri Menang di MK.

    “Jadi kurang baik untuk sinkronisasi pembangunannya atau untuk melaksanakan target-target janji-janji kampanye Pak Prabowo,” katanya. 

    Kedua, tambah Igor, jika PDIP menguasai Jakarta, hal ini akan membuat Presiden Prabowo bekerja lebih keras lagi dalam memimpin pemerintahan.

    “Jadi Pak Prabowo akan lebih ekstra kerja keras misalnya bisa mencapai titik temu dengan oposisi terkait misalnya Jakarta,” kata Igor.

    Diketahui, pemerintahan Prabowo-Gibran didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Terdiri dari Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, NasDem, PKB, PKS.

    KIM Plus juga telah banyak bekerjasama di sejumlah daerah dalam Pilkada serentak 2024.

    Hanya PDIP yang hingga kini berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran

     

  • Profil Tri Adhianto Peraih Suara Terbanyak Pilkada Kota Bekasi 2024, Total Harta 12,1 Miliar

    Profil Tri Adhianto Peraih Suara Terbanyak Pilkada Kota Bekasi 2024, Total Harta 12,1 Miliar

    TRIBUNJAKARTA.COM – Simak profil dan harta Tri Adhianto peraih suara terbanyak Pilkada Kota Bekasi 2024.

    Total harta kader PDI Perjuangan itu tercatat Rp 12,1 Miliar.

    Tri Adhianto berpasangan dengan Abdul Harris Bobihoe pada Pilkada 2024.

    Rapat pleno KPU menyatakan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi nomor urut 3 meraih suara terbanyak Pilkada Kota Bekasi 2024.

    Pasangan Tri-Abdul Harris memperoleh 459.430 suara, menang tipis dengan selisih 7.079 suara dari pasangan nomor urut 1, Heri Koswara-Sholihin, yang meraup 452.231 suara.

    Sementara pasangan nomor urut 2, Uu Saiful Mikdar-Nurul Sumarheni, meraih 64.509 suara. 

    Setelah tahapan rekapitulasi selesai, KPU Kota Bekasi akan menunggu tiga hari kerja untuk memberikan kesempatan bagi pasangan calon melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). 
    Jika tak ada gugatan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan, KPU Kota Bekasi akan mengeluarkan surat keputusan penetapan wali kota dan wakil wali kota terpilih. 

    Partai Pendukung Tri-Harris

    Pada Pilkada Kota Bekasi, Pasangan Tri Adhianto-Abdul Harris Bobihoe.
     
    Pasangan Tri Adhianto-Abdul Harris Bobihoe memperoleh dukungan dari 10 partai, yaitu PDI-P, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKB, PKN, PBB, Partai Ummat, Partai Gelora, Partai Perindo, dan Partai Buruh. 

    Profil 

    Nama lengkapnya adalah Tri Adhianto Tjahyono. 

    Tri lahir di Jakarta, 3 Januari 1970. 

    Tri Adhianto merupakan putra ketiga dari Bapak G Soeprapto dan Ibu Endang Sri Guntur Hudiani. 

    Pendidikan 

    SDN Karet Kuningan 01 Pagi (1977 – 1983) 

    SMPN 43 Jakarta (1983 – 1986)

    SMAN 3 Jakarta (1986 – 1989) 

    S1 Universitas Lampung (1996 – 1999) 

    S2 Universitas Lampung (1999 – 2000) 

    S3 Universitas Pasundan (2011 – 2013) 

    Karier 

    Staf Dirjen Perhubungan Darat PT (1993) 

    ASN Di Pemkot Kota Bandar Lampung (1994-2000) 

    Kepala Seksi Pengendalian Dan Keselamatan Lalin Dishub Kota Bekasi (2004) 

    Kepala Bidang Teknik Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bekasi (2008) 

    Sekretaris Dinas Bina Marga Dan Tata Air Kota Bekasi (2011) 
    Kepala Dinas Bina Marga Dan Tata Air Kota Bekasi (2013) 

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bekasi (2017) 

    Wakil Walikota Bekasi (20 September 2018-7 Januari 2022) 

    PLT Walikota Bekasi (8 Januari 2022-21 Agustus 2023) 

    Walikota Bekasi (Sisa Masa Jabatan Agustus – September 2023) 

    Misi Tri-Harris

    Pada Pilkada 2024, pasangan Tri Adhianto-Abdul Harris Bobihoe ingin mewujudkan Kota Bekasi yang Semakin Nyaman dan Sejahtera berfokus pada peningkatan kenyamanan dan kesejahteraan warga. 

    Berikut empat misi pasangan Tri Adhianto-Abdul Harris Bobihoe: 

    Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan berkelanjutan. 

    Membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dengan dukungan pengembangan ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif, serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. 
    Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan serta dunia usaha yang adil bagi rakyat. 

    Mengembangkan kolaborasi strategis dan memperkuat manajemen pemerintahan kota untuk mendorong Kota Bekasi menjadi kota bertaraf internasional yang keren.

    Harta Tri Adhianto

    Sebagai penyelenggara negara, Tri Adhianto diamanahkan untuk melaporkan Harta Kekayaanya kepada negara.

    Hal itu sesuai dengan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

    Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau LHKPN sendiri menjadi bagian penting upaya mencegah tindak korupsi.

    Penyampaian LHKPN selama Wajib LHKPN menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 tahun sekali atas harta kekayaan yang dimiliki per posisi 31 Desember.

    LHKPN itu diserahkan kepada KPK paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya.

    Dilansir dari laman e-LHKPN Selasa 23 Juli 2024, Tri Adhianto rutin melaporkan Harta Kekayaannya.

    Terbaru adalah 16 Februari 2024 untuk LHKPN periodik 2023.

    Berdasarkan LHKPN ini, Tri Adhianto memiliki total Harta Kekayaan Rp. 12,1 Miliar.

    27 aset tak bergerak jadi penyumbang terbesar Harta Kekayaan Tri Adhianto.

    Ia memiliki aset berupa tanah dan bangunan itu di Lampung Selatan, Blora dan mayoritas di Bekasi.

    Tri Adhianto juga melaporkan tiga unit mobil.

    Selanjutnya Tri Adhianto tercatat punya kas mencapai Rp. 2,1 Miliar.

    Berikut rincian Data Harta Kekayaan Tri Adhianto

    TANAH DAN BANGUNAN Rp. 7.644.708.000

    1. Tanah Seluas 1840 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 36.800.000
    2. Tanah dan Bangunan Seluas 106 m2/74 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 109.760.000
    3. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/70 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 106.640.000
    4. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/25 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 53.072.000
    5. Tanah dan Bangunan Seluas 495 m2/132 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 228.921.000
    6. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/86 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 387.448.000
    7. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 257.200.000
    8. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA BEKASI, WARISAN Rp. 282.600.000
    9. Tanah Seluas 184 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 18.952.000
    10. Tanah Seluas 1760 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 47.520.000
    11. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp.120.300.000
    12. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/70 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 234.576.000
    13. Tanah dan Bangunan Seluas 158 m2/70 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 213.836.000
    14. Bangunan Seluas 47.75 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 427.000.000
    15. Tanah Seluas 53 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 42.506.000
    16. Tanah Seluas 54 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 43.308.000
    17. Tanah Seluas 56 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 44.912.000
    18. Tanah Seluas 598 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 367.172.000
    19. Tanah Seluas 1147 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 532.208.000
    20. Tanah Seluas 1609 m2 di KAB / KOTA BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 77.232.000
    21. Tanah Seluas 671 m2 di KAB / KOTA BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 42.944.000
    22. Tanah Seluas 597 m2 di KAB / KOTA BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 38.208.000
    23. Tanah Seluas 4179 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 568.560.000
    24. Tanah Seluas 6278 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 676.813.000
    25. Tanah Seluas 1125 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.051.568.000
    26. Tanah Seluas 1020 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 963.632.000
    27. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/118 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 671.020.000

    ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.655.000.000

    1. MOBIL, TOYOTA VELLFIRE G.2.5AT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000
    2. MOBIL, BMW BMW X3 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 495.000.000
    3. MOBIL, TOYOTA INNOVA 2.0 Q HV.CVT TSS ZENIC HYBRID Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 530.000.000

    HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 688.342.172

    SURAT BERHARGA Rp. —-

    KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.191.863.992

    HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 12.179.914.164

    HUTANG Rp. —-

    TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp. 12.179.914.164.

    (Kompas.com/TribunPontianak)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Dedi Mulyadi-Erwan Menang Pilgub Jabar, Borong 62 Persen Suara

    Dedi Mulyadi-Erwan Menang Pilgub Jabar, Borong 62 Persen Suara

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pasangan calon Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan menang Pilgub Jawa Barat 2024 berdasarkan hasil rekapitulasi KPUD Jawa Barat. Mereka memborong 62 persen suara sah.

    Dikutip dari formulir D. Hasil PROV-KWK Gubernur KPU Jabar, perolehan suara Dedi-Erwan mencapai 14.130.192 suara. Angka itu setara 62,2 persen total suara sah.

    Posisi kedua ditempati Ahmad Syaikhu dan Ilham Akbar Habibie. Mereka memperoleh 4.260.072 suara atau setara 18,76 persen suara sah.

    Berikutnya ada Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwinatarina dengan perolehan 2.204.452 suara. Di posisi buncit ada pasangan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja dengan perolehan 2.116.017 suara.

    Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di Pilgub Jabar 2024 23.703.785 orang. Total pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilgub Jabar 2024 mencapai 35.925.960 orang. Dengan begitu, tingkat partisipasi pemilih di Pilgub Jabar 2024 65,98 persen.

    Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan mencalonkan diri dengan dukungan 14 partai Koalisi Indonesia Maju (KIM). Lima di Antara adalah partai pemilik kursi di DPRD Jabar, yaitu Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Sembilan partai lainnya adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat (Gelora), Partai Garuda, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Ummat, Partai Perindo, PKN, Hanura, dan Partai Buruh.

    (dhf/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Trump Janji Percepat Perizinan untuk Investasi di AS

    Trump Janji Percepat Perizinan untuk Investasi di AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menjanjikan pemerintahannya akan membantu mempercepat perizinan bagi setiap orang atau perusahaan yang berinvestasi sedikitnya US$1 miliar di AS.

    “Setiap orang atau perusahaan yang berinvestasi Satu Miliar Dolar atau lebih, di Amerika Serikat, akan menerima persetujuan dan perizinan yang dipercepat sepenuhnya, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, semua persetujuan lingkungan. BERSIAPLAH UNTUK BERHASIL!!!” kata Trump dalam sebuah unggahan di jejaring sosial Truth Social miliknya dikutip dari Bloomberg pada Rabu (11/12/2024).

    Trump tidak segera memperinci langkah-langkah apa yang akan diambil pemerintahannya untuk membantu investor mendapatkan izin guna mempercepat proyek dan upaya semacam itu kemungkinan akan menghadapi rintangan di tingkat negara bagian dan lokal.

    Adapun, janji Trump tersebut sejalan dengan sumpahnya untuk membantu meningkatkan energi, infrastruktur, dan investasi domestik lainnya dalam masa jabatan keduanya dan mencabut peraturan federal yang menurut Partai Republik telah menghambat pertumbuhan ekonomi. 

    Presiden terpilih tersebut mencalonkan Gubernur North Dakota, Doug Burgum untuk mengepalai Departemen Dalam Negeri serta Dewan Energi Nasional yang baru dibentuk dan menunjuk Chris Wright, yang menjalankan perusahaan layanan fracking minyak dan gas alam yang berbasis di Colorado, untuk memimpin Departemen Energi. 

    Burgum adalah kepala negara bagian yang kaya energi dan Wright adalah pendukung vokal pengembangan minyak dan gas, yang menyoroti fokus pemerintahan yang akan datang untuk meningkatkan produksi energi domestik. 

    Reformasi perizinan merupakan fokus utama bagi industri minyak dan gas. Prospek penundaan hukum dan peraturan selama bertahun-tahun telah menghalangi pembangunan jaringan pipa baru dan telah mengekang pertumbuhan produksi gas alam di wilayah Appalachian.

    Masalah yang sama kini menjadi perhatian utama bagi pembangkit listrik dan perusahaan teknologi karena pertumbuhan kapasitas data terkait kecerdasan buatan diperkirakan akan meningkatkan permintaan listrik AS dengan cepat selama beberapa tahun ke depan, yang membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur pembangkitan dan transmisi baru.

    Masalah ini telah lama menjadi prioritas bagi Trump, seorang mantan pengembang real estat yang pada masa jabatan pertamanya sebagai presiden mengeluhkan beberapa proyek infrastruktur paling penting di negara itu terikat dan terhambat oleh proses persetujuan federal yang sangat lambat dan memberatkan.

    Proses Panjang

    Di sisi lain, ada kekhawatiran yang berkembang di seluruh sektor energi mengenai jangka waktu yang panjang untuk mengizinkan proyek-proyek energi dan infrastruktur utama — termasuk panel surya, pengembangan minyak, dan jaringan listrik. 

    Keterlambatan dalam menghubungkan proyek-proyek listrik ke jaringan listrik nasional telah mengurangi sebagian manfaat subsidi Undang-Undang Pengurangan Inflasi untuk tenaga angin, tenaga surya, dan tenaga bebas emisi lainnya, yang memicu kekhawatiran dari para aktivis iklim dan Demokrat di Washington. 

    Sementara itu, persetujuan lingkungan, termasuk otorisasi berdasarkan Undang-Undang Air Bersih, juga telah menjerat berbagai proyek batu bara, minyak, dan gas.

    Para pembuat undang-undang dan presiden — termasuk Trump — telah mencoba untuk mempercepat pemberian izin sebelumnya, dengan keberhasilan yang terbatas. Berdasarkan undang-undang transportasi 2015, AS berupaya untuk mempercepat proyek-proyek infrastruktur berprioritas tinggi tertentu, termasuk yang difokuskan pada transmisi listrik, jaringan pipa, dan produksi tenaga terbarukan.

    Selama masa jabatan pertamanya di Gedung Putih, Trump juga mengajukan rencana yang dimaksudkan untuk mempersingkat jangka waktu perizinan proyek menjadi hanya dua tahun. Dia mengeluarkan perintah eksekutif yang ditujukan untuk merampingkan perizinan untuk proyek infrastruktur besar yang tunduk pada pengawasan di bawah Undang-Undang Kebijakan Lingkungan Nasional.

    Pemerintahannya akhirnya melonggarkan persyaratan untuk tinjauan lingkungan menyeluruh di bawah undang-undang tersebut. Namun, pengawasan federal masih dapat berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan untuk proyek yang juga harus mendapatkan otorisasi negara bagian dan lokal.

    Trump kemungkinan tidak dapat membuat perubahan menyeluruh pada sistem reformasi perizinan federal menggunakan otoritas eksekutif. Hal tersebut karena adanya batasan terkait seberapa banyak presiden dapat mengubah secara administratif. 

    Hukum AS yang sudah lama berlaku — khususnya Undang-Undang Kebijakan Lingkungan Nasional tahun 1970 — secara efektif menetapkan dasar untuk beberapa pengawasan pemerintah yang hanya dapat dibatalkan oleh Kongres. 

    Undang-undang tersebut mengharuskan lembaga federal untuk mencermati konsekuensi dari tindakan federal besar yang memengaruhi lingkungan, kategori yang dapat mencakup jalan raya yang diuntungkan oleh pengeluaran pemerintah serta pengembangan minyak di tanah federal.

    Upaya-upaya sebelumnya untuk mengubah perizinan federal, termasuk yang dilakukan selama pemerintahan pertamanya dan inisiatif-inisiatif lain di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, telah gagal tanpa dukungan dari Kongres. 

    Upaya-upaya Kongres yang mencakup waktu-waktu terbatas untuk lembaga-lembaga federal dan pengambilan keputusan yang dipercepat untuk proyek-proyek minyak dan gas serta jalur-jalur transmisi yang dapat membantu menyalurkan tenaga terbarukan, sejauh ini telah gagal. 

    Di Capitol Hill, Partai Republik dan Demokrat telah berebut pendekatan terbaik. Meskipun ada konsensus bipartisan bahwa peraturan saat ini menghambat segala macam pengembangan energi, hanya ada sedikit kesepakatan tentang pendekatan untuk merombaknya. 

    Banyak pendukung lingkungan mengecam perombakan perizinan yang diajukan pada bulan Juli oleh Senator John Barrasso, seorang Republikan, dan Joe Manchin, seorang independen, dengan mengatakan bahwa hal itu memberikan terlalu banyak konsesi kepada industri minyak dan gas.

  • Presiden Tersangka, Menteri-Jenderal Polisi Ditangkap

    Presiden Tersangka, Menteri-Jenderal Polisi Ditangkap

    Presiden Korsel Ditetapkan Jadi Tersangka

    Presiden Yoon Suk Yeol ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan lintas lembaga di Korsel. Yoon juga dilarangan bepergian sambil menunggu penyelidikan atas tuduhan pengkhianatan dan tuduhan lain terkait dengan pemberlakuan darurat militer.

    Larangan bepergian tersebut diberlakukan oleh Kementerian Kehakiman tak lama setelah Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) menyatakan telah mengajukan permintaan perintah tersebut.

    Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan simultan yang dilakukan oleh polisi, jaksa dan CIO atas deklarasi darurat militer yang mengejutkan pada Selasa (3/12) lalu.

    Perintah tersebut dicabut 6 jam kemudian setelah Majelis Nasional Korsel memutuskan untuk mengakhirinya.

    Sebuah mosi untuk memakzulkan Yoon juga diajukan oleh oposisi utama Partai Demokrat dan partai oposisi lainnya, namun mosi tersebut dibatalkan pada Sabtu (7/12) setelah Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa memboikot pemungutan suara mengenai mosi tersebut.

    Bae Sang-eop, pejabat senior imigrasi di Kementerian Kehakiman, mengatakan kepada anggota parlemen dalam sidang parlemen pada Senin (9/12) bahwa larangan perjalanan hampir selalu dikeluarkan setelah peninjauan sederhana terhadap persyaratan formal.

    Dia mengatakan larangan itu diberlakukan pada Yoon sekitar pukul 15.00 Waktu Korsel.

    Jenderal Polisi Ditangkap

    Tim investigasi khusus yang menangani kasus tersebut mengatakan Cho Ji-ho dan Kim Bong-sik ditangkap tanpa surat perintah sekitar pukul 03.50 dini hari atas tuduhan pemberontakan.

    Berdasarkan ketentuan penangkapan darurat, polisi memiliki waktu 48 jam untuk menahan dan menginterogasi tersangka.

    Cho dan Kim telah menjalani pemeriksaan di markas polisi masing-masing selama sekitar 10 jam sejak Selasa (10/12) sore. Kedua pejabat tinggi polisi tersebut diduga telah memerintahkan petugas polisi untuk menutup kompleks Majelis Nasional guna menghalangi para anggota parlemen memasuki parlemen dalam upaya untuk membatalkan keputusan darurat militer.

    Cho diduga mengirim personel polisi ke Komisi Pemilihan Umum Nasional untuk membantu militer dalam melaksanakan perintah yang dikeluarkan di bawah darurat militer. Baik Cho maupun Kim telah dikenakan larangan bepergian.

    Saksikan juga Sudut Pandang: Melihat Lebih Dekat Proyek Strategis Nasional di Utara Jakarta

    (whn/zap)

  • Hattrick Justin Trudeau Lolos Mosi Tidak Percaya

    Hattrick Justin Trudeau Lolos Mosi Tidak Percaya

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau kembali lolos dari mosi tidak percaya yang diajukan oleh rival politik utamanya, Partai Konservatif Kanada. Tercatat, Trudeau sudah tiga kali lolos mosi tidak percaya.

    Mosi tidak percaya itu, seperti dilansir AFP, Selasa (10/12/2024), gagal diloloskan setelah Partai Liberal Kanada, yang berkuasa dan menaungi Trudeau namun tidak mendominasi parlemen, mendapatkan dukungan dari Partai Demokrat Baru (NDP), faksi kecil berhaluan kiri yang beraliansi dengan partai berkuasa.

    Sebanyak 180 suara menolak mosi tidak percaya terhadap Trudeau, sedangkan 152 suara lainnya mendukung dalam voting pada Senin (9/12).

    Draf mosi tidak percaya itu mencantumkan kritikan masa lalu pemimpin NDP Jagmeet Singh terhadap Trudeau, saat keduanya memutuskan aliansi pada Agustus lalu, yang menyebutnya “terlalu lemah, terlalu egois”.

    Majelis rendah parlemen Kanada, atau House of Commons, menemui jalan buntu dalam sebagian besar agenda rapat musim gugur karena taktik menunda-nunda yang dilakukan Partai Konservatif Kanada.

    Apa yang membuat rival Trudeau mengajukan mosi tidak percaya? Baca halaman selanjutnya.

  • Presiden Korsel Ditetapkan Jadi Tersangka Buntut Status Darurat Militer

    Presiden Korsel Ditetapkan Jadi Tersangka Buntut Status Darurat Militer

    Jakarta –

    Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol dikenakan larangan bepergian sambil menunggu penyelidikan atas tuduhan pengkhianatan dan tuduhan lain terkait dengan pemberlakuan darurat militer. Yoon ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan lintas lembaga di Korsel.

    Seperti dilansir Yonhap, Selasa (10/12/2024), larangan bepergian tersebut diberlakukan oleh Kementerian Kehakiman tak lama setelah Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) menyatakan telah mengajukan permintaan perintah tersebut.

    Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan simultan yang dilakukan oleh polisi, jaksa dan CIO atas deklarasi darurat militer yang mengejutkan pada Selasa (3/12) lalu.

    Perintah tersebut dicabut 6 jam kemudian setelah Majelis Nasional Korsel memutuskan untuk mengakhirinya.

    Sebuah mosi untuk memakzulkan Yoon juga diajukan oleh oposisi utama Partai Demokrat dan partai oposisi lainnya, namun mosi tersebut dibatalkan pada Sabtu (7/12) setelah Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa memboikot pemungutan suara mengenai mosi tersebut.

    Bae Sang-eop, pejabat senior imigrasi di Kementerian Kehakiman, mengatakan kepada anggota parlemen dalam sidang parlemen pada Senin (9/12) bahwa larangan perjalanan hampir selalu dikeluarkan setelah peninjauan sederhana terhadap persyaratan formal.

    Dia mengatakan larangan itu diberlakukan pada Yoon sekitar pukul 15.00 Waktu Korsel.

    Ketika ditanya apakah CIO telah meminta larangan perjalanan terhadap ibu negara Kim Keon Hee, dia mengatakan hal itu akan ditinjau.

    Saksikan juga video: Presiden Korea Selatan Minta Maaf Atas Pengumuman Darurat Militer

    (rfs/jbr)