partai: Demokrat

  • Presiden Korsel Dimakzulkan Buntut Darurat Militer!

    Presiden Korsel Dimakzulkan Buntut Darurat Militer!

    Jakarta

    Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol dimakzulkan oleh parlemen pada Sabtu (14/12) terkait penerapan darurat militer yang menggemparkan negara itu.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (14/12/2024), para anggota parlemen Korea Selatan pada hari Sabtu telah memberikan suara atas usulan untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol atas pengumuman darurat militernya yang kemudian dibatalkan.

    Dari 300 anggota parlemen, 204 memilih untuk memakzulkan presiden atas tuduhan pemberontakan sementara 85 memilih menolak.

    Tiga anggota memilih abstain, dengan delapan suara dibatalkan.

    Atas putusan parlemen ini, Yoon sekarang diskors dari jabatannya sementara Mahkamah Konstitusi Korea Selatan akan berunding apakah akan menguatkan pemakzulannya.

    Perdana Menteri Han Duck-soo kini menjadi presiden sementara.

    Mahkamah Konstitusi Korea Selatan sekarang memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan masa depan Yoon.

    Sebelumnya, aksi protes yang menuntut Yoon mundur dimulai sekitar tengah hari di luar gedung parlemen, Majelis Nasional, sebelum voting untuk resolusi pemakzulan. Ini dilakukan seminggu setelah upaya pertama untuk melengserkan Yoon gagal.

    Seorang pejabat polisi Seoul mengatakan kepada AFP, bahwa mereka memperkirakan sedikitnya 200.000 orang akan berdemonstrasi untuk mendukung pemakzulannya.

    Dua ratus suara diperlukan agar pemakzulan dapat diloloskan, yang berarti anggota parlemen oposisi harus meyakinkan delapan anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang menaungi Yoon untuk beralih pihak.

    Partai Demokrat yang merupakan oposisi utama, pada hari Sabtu mengatakan bahwa pemungutan suara untuk pemakzulan adalah “satu-satunya cara” untuk “menjaga Konstitusi, supremasi hukum, demokrasi, dan masa depan Korea Selatan.”

    “Kami tidak tahan lagi dengan kegilaan Yoon,” kata juru bicara partai, Hwang Jung-a.

    (ita/ita)

  • Ribuan Warga Turun ke Jalan saat Voting Pemakzulan Presiden Korsel

    Ribuan Warga Turun ke Jalan saat Voting Pemakzulan Presiden Korsel

    Jakarta, CNN Indonesia

    Ribuan warga Korea Selatan turun ke jalan saat voting pemakzulan terhadap Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol tengah dilakukan di Gedung Parlemen.

    Berdasarkan laporan The Guardian, Sabtu (14/12), tampak foto suasana ribuan warga yang memenuhi jalan dan berunjuk rasa atau demo dengan membawa spanduk yang didominasi oleh warna merah.

    Kemarahan warga berawal dari kebijakan darurat militer yang diambil oleh Presiden Yoon dengan alasan ada partai oposisi yakni Demokrat berupaya melemahkan pemerintahannya.

    Yoon berasal dari partai penguasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP).

    Sebelumnya voting pemakzulan telah dilakukan pekan lalu. Namun, hasilnya tidak memenuhi kuorum untuk melanjutkan sidang pemungutan suara.

    Sepekan setelahnya, yakni hari ini pemungutan suara kembali dilakukan.

    Saat ini pada Sabtu (14/12) proses voting pemakzulan PresidenKorea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol tengah berlangsung. Voting pemakzulan digelar oleh Majelis Nasional Korea Selatan.

    Sebanyak mayoritas dua pertiga suara diperlukan untuk meloloskan usulan pemakzulan kedua bagi Presiden Yoon hari ini (14/12). Artinya, butuh dukungan dari setidaknya delapan anggota parlemen dari Partai berkuasa Korea Selatan, Partai Kekuatan Rakyat (PPP).

    PPP menolak mosi pemakzulan presiden Yoon Suk Yeol imbas drama darurat militer.

    Dilansir dari kantor Berita Yonhap, PPP memutuskan untuk menentang usulan pemakzulan Presiden Yoon. Namun, PPP tidak memboikot pemungutan suara di Majelis Nasional Korsel terkait rencana pemakzulan. PPP merupakan partai yang menaungi Presiden Yoon.

    (ldy/dmi)

  • Anas Urbaningrum Singgung Kuasa Amplop di Pilkada Langsung

    Anas Urbaningrum Singgung Kuasa Amplop di Pilkada Langsung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum sepakat Pemilihan Kepala Daerah langsung dievaluasi. Bahkan kata dia, wacana evaluasi pilkada langsung sudah berlangsung sejak beberapa waktu silam.

    “Setuju. Memang penting untuk dilakukan. Bahkan evaluasi tentang pilkada langsung sudah berlangsung sejak beberapa waktu silam. KPU pun sebetulnya diberi tugas untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilu setiap kali usai seluruh prosesnya,” tulis Anas Urbaningrum dalam keterangannya di X, Sabtu (14/12/2024).

    Faktanya, lanjut mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu, pilkada langsung ada plus dan minusnya. Dalam beberapa hal makin brutal dengan intervensi kuasa amplop. Makin padat modal. Mungkin juga faktor lain. Hampir sama dengan pemilu nasional pada Februari silam.

    “Yang paling pokok adalah terkait produktivitas pemerintahan lokal —Pemda— hasil pilkada. Ini isu terpenting : hasilnya untuk kemajuan daerah dan perbaikan hidup rakyat. Termasuk sinergi dgn Pemerintah,” jelasnya.

    Anas mengatakan, sebaiknya evaluasi dilakukan secara menyeluruh. Dipandu dengan tradisi akademik yang kuat. Hasil kajian akademik yang obyektif dan konprehensif itulah yang kemudian masuk pada proses politik. Proses politik pada aras publik, yakni konsultasi publik. Lalu dilanjutkan pada proses politik di badan perwakilan. Ini urusan partai-partai, Pemerintah dan parlemen.

    “Sebaiknya dihindari model yang sebaliknya. Yakni, disimpulkan dulu, baru kemudian dicarikan justifikasinya. Lebih baik jangan langsung pada kesimpulan dikembalikan ke DPRD. Kesimpulan itu adalah hasil ujungnya, jika memang lewat kajian yg obyektif dan komprehensif, serta konsultasi publik, ada rekomendasi seperti demikian,” papar Anas.

  • 3 Fakta Presiden Korsel Yoon Suk Yeol yang Hadapi Pemakzulan

    3 Fakta Presiden Korsel Yoon Suk Yeol yang Hadapi Pemakzulan

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol tengah menghadapi kecaman dari publik hingga dituntut mengundurkan diri. Hal ini akibat sederetan skandal yang menimpanya.

    Kondisi tersebut membuat posisi politiknya goyah dengan tingkat penerimaan masyarakat yang terus turun. Di tengah itu ia mendadak mengeluarkan kebijakan darurat militer dengan alasan ada partai oposisi yakni Demokrat berupaya melemahkan pemerintahannya.

    Yoon sendiri berasal dari partai penguasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP).

    Berikut tiga fakta mengenai Presiden Yoon dikutip dari AFP:

    1. Lahir di era diktator

    Yoon lahir di Seoul pada 1960 beberapa bulan sebelum kudeta militer. Ia adalah lulusan fakultas hukum yang kemudian menjadi jaksa penuntut umum dan pejuang antikorupsi.

    Ia memainkan peran penting dalam pemakzulan Park Geun-hye, presiden perempuan pertama Korea Selatan, pada 2016 dan kemudian dihukum karena penyalahgunaan kekuasaan dan dipenjara.

    Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang konservatif, yang beroposisi pada saat itu, menyukai apa yang mereka lihat dan meyakinkan Yoon untuk menjadi kandidat presiden mereka.

    Ia menang pada Maret 2022, mengalahkan Lee Jae-myung dari Partai Demokrat, tetapi dengan selisih suara paling tipis dalam sejarah Korea Selatan.

    2. Penuh dengan skandal

    Sejak masa kampanye, Yoon telah lekat dengan skandal sehingga ia tak disukai terutama oleh kaum perempuan. Hal ini karena ia mengatakan akan menghapus kementerian kesetaraan gender.

    Skandal lain adalah pemerintahannya yang dianggap gagal karena kurang tanggap terkait dengan kejadian perayaan Halloween yang menewaskan lebih dari 150 orang pada 2022 lalu.

    Kemudian, selama pemerintahannya inflasi pangan meroket, ekonomi lesu dan kebebasan demokrasi makin melemah.

    Skandal juga menimpa istrinya, Kim Keon-hee yang terciduk menerima tas desainer senilai US$2 ribu sebagai hadiah dari sebuah video yang beredar. Yoon beralasan istrinya terpaksa menerima karena sopan santun menerima hadiah.

    3. Kebijakan darurat militer dadakan

    Kebijakan darurat militer yang dikeluarkan ditentang oleh warga Korsel hingga mereka turun ke jalan. Bahkan anggota parlemen juga bergerak untuk memakzulkan Yoon.

    Voting untuk pemakzulannya pertama kali dilakukan pada pekan lalu namun batal karena jumlah minimum anggota parlemen yang harus setuju atau kuorum tidak terpenuhi. Sehingga ia harus menghadapi voting keduanya hari ini, Sabtu (14/12).

    Diperlukan 200 suara agar pemakzulan dapat berjalan lancar, yang berarti anggota parlemen oposisi harus meyakinkan delapan anggota parlemen dari partai berkuasa untuk berpindah haluan.

    (ldy/bac)

  • TikTok di Ujung Tanduk, Kalah di Pengadilan-Terancam Diblokir

    TikTok di Ujung Tanduk, Kalah di Pengadilan-Terancam Diblokir

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengadilan Amerika Serikat (AS) menolak permintaan TikTok untuk perpanjangan waktu setelah putusan banding pada 13 Desember 2024 lalu.

    TikTok kini harus bergerak cepat dengan mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung untuk memblokir atau membatalkan aturan yang mengharuskan perusahaan induknya, ByteDance, untuk melepaskan diri dari aplikasi video pendek paling lambat 19 Januari mendatang.

    “TikTok dan ByteDance pada hari Senin telah mengajukan mosi darurat ke Pengadilan Banding AS untuk Distrik Columbia, meminta lebih banyak waktu untuk mengajukan kasus mereka ke Mahkamah Agung AS,” mengutip Reuters, Sabtu (14/12/2024).

    Sebelumnya, kedua perusahaan tersebut telah memperingatkan bahwa tanpa tindakan pengadilan, aturan tersebut akan menutup TikTok, salah satu platform percakapan paling populer di negara ini yang memiliki lebih dari 170 juta pengguna bulanan domestiknya.

    Namun pengadilan menolak tawaran tersebut dengan mengatakan bahwa TikTok dan ByteDance belum mengidentifikasi kasus sebelumnya yang mana pengadilan, setelah menolak tantangan konstitusional terhadap aturan Kongres, telah memerintahkan agar aturan tersebut tidak berlaku sementara peninjauan kembali dilakukan di Mahkamah Agung.

    Seorang juru bicara TikTok mengatakan setelah keputusan tersebut, perusahaan berencana untuk membawa kasusnya ke Mahkamah Agung.

    Di bawah undang-undang tersebut, TikTok akan dilarang kecuali ByteDance melepaskannya sebelum 19 Januari.

    Undang-undang ini juga memberikan pemerintah AS kekuasaan yang luas untuk melarang aplikasi-aplikasi milik asing lainnya yang dapat menimbulkan kekhawatiran tentang pengumpulan data warga Amerika.

    Departemen Kehakiman AS berpendapat bahwa kontrol Cina yang terus berlanjut atas aplikasi TikTok menimbulkan ancaman berkelanjutan terhadap keamanan nasional.

    TikTok mengatakan bahwa Departemen Kehakiman telah salah mengartikan hubungan aplikasi media sosial tersebut dengan China, dengan alasan mesin rekomendasi konten dan data pengguna disimpan di AS di server cloud yang dioperasikan oleh Oracle.

    Keputusan tersebut, kecuali jika Mahkamah Agung membalikkannya, menempatkan nasib TikTok di tangan Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat apakah akan memberikan perpanjangan 90 hari dari tenggat waktu 19 Januari sebelum Presiden terpilih dari Partai Republik, Donald Trump, yang akan mulai menjabat pada 20 Januari.

    Namun, Trump, yang gagal mencoba melarang TikTok selama masa jabatan pertamanya pada tahun 2020, mengatakan sebelum pemilihan presiden November lalu bahwa ia tidak akan mengizinkan pelarangan TikTok.

    (luc/luc)

  • Pemakzulan Jilid 2 terhadap Yoon Suk Yeol Dimulai – Halaman all

    Pemakzulan Jilid 2 terhadap Yoon Suk Yeol Dimulai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol kembali menghadapi pemungutan suara pemakzulan, setelah upaya pertama gagal.

    Anggota parlemen dijadwalkan untuk bersidang hari ini pada pukul 16.00 waktu setempat untuk menentukan nasib presiden terkait kegagalannya dalam menerapkan darurat militer.

    Oposisi membutuhkan dukungan dari partai berkuasa, People Power Party (PPP), untuk mencapai 200 suara yang diperlukan agar pemakzulan dapat diloloskan, The Guardian melaporkan.

    Hingga Jumat (13/12/2024) kemarin, tujuh anggota parlemen dari PPP telah menyatakan dukungannya, namun masih dibutuhkan dukungan tambahan untuk memastikan keberhasilan pemungutan suara.

    Jika pemakzulan disetujui, Yoon akan diberhentikan sementara.

    Lalu Perdana Menteri Han Ducksoo akan menjabat sebagai presiden sementara.

    Pengadilan Konstitusi memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan masa depan Yoon.

    Jika pemakzulan berhasil, Yoon akan menjadi presiden kedua dalam sejarah Korea Selatan yang dimakzulkan.

    Ribuan warga Korea Selatan turun ke jalan di Seoul untuk menuntut pengunduran diri Yoon, setelah deklarasi darurat militer yang kontroversial.

    Sejumlah unjuk rasa diperkirakan akan berlangsung di dekat gedung parlemen, dengan penyanyi Kpop Yuri dari Girls Generation turut mendukung aksi tersebut.

    “Tetaplah aman dan jaga kesehatan Anda,” ujarnya secara daring.

    Yoon bersumpah untuk berjuang hingga akhir, sementara pemimpin partai oposisi Demokrat, Lee Jaemyung, meminta anggota PPP untuk mendengarkan suara rakyat.

    “Sejarah akan mengingat dan mencatat pilihan Anda,” kata Lee.

    Kim Minseok, anggota parlemen oposisi, menyatakan keyakinannya bahwa mosi pemakzulan akan disetujui.

    Tingkat penerimaan terhadap Yoon telah anjlok hingga 11 persen, dengan 75 peren responden mendukung pemakzulannya, menurut jajak pendapat Gallup Korea.

    Berbagai lapisan masyarakat, mulai dari penggemar Kpop hingga pekerja pabrik, menyuarakan ketidakpuasan mereka.

    “Pemakzulan adalah suatu keharusan dan kita harus berjuang tanpa henti,” kata Kim Sungtae, seorang pekerja berusia 52 tahun.

    Yoon tetap bersikap menantang meskipun dampak dari pengumuman darurat militernya semakin meluas, dan penyelidikan terhadap lingkaran dalamnya terus berlanjut.

    Jaksa telah menangkap seorang komandan militer dan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk kepala polisi nasional, menandakan bahwa situasi politik di Korea Selatan semakin memanas.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Mau Digulingkan, Nasib Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Diketok Hari Ini

    Mau Digulingkan, Nasib Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Diketok Hari Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota parlemen Korea Selatan akan kembali melangsungkan persidangan untuk memutuskan opsi pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol untuk kedua kalinya. Hal itu dilakukan menyusul upaya darurat militer yang gagal.

    Mengutip The Guardian, oposisi membutuhkan dukungan partai yang berkuasa untuk menangguhkan presiden atas upaya darurat militer ‘pemberontakan’, sementara pemecatannya membutuhkan persetujuan pengadilan.

    Seminggu setelah upaya pertama untuk melengserkan Yoon gagal, Majelis Nasional diperkirakan akan melakukan pemungutan suara pada pukul 16.00 waktu setempat pada Sabtu (14/12/2024) terkait apakah akan memakzulkannya atas tindakan pemberontakan yang merusak tatanan konstitusional.

    Memerlukan sebanyak 200 suara agar pemakzulan dapat berjalan lancar, yang berarti anggota parlemen oposisi harus meyakinkan delapan anggota parlemen dari partai konservatif People Power (PPP) untuk berpindah haluan.

    Pada Jumat, tujuh anggota parlemen dari partai yang berkuasa telah berjanji untuk mendukung pemakzulan dan membuat pemungutan suara menjadi tidak pasti.

    Di sisi lain, ribuan warga Korea Selatan turun ke jalan-jalan di Seoul untuk menuntut pengunduran diri dan pemenjaraan Yoon setelah deklarasi darurat militernya yang hanya berlangsung singkat dengan mengirimkan tentara dan helikopter ke parlemen.

    Para anggota parlemen dengan cepat merespons dengan membubarkan barisan militer dan berkumpul di parlemen untuk menolak deklarasi tersebut.

    Demonstrasi yang mendukung pemakzulan diperkirakan akan berkumpul di dekat parlemen sekitar tengah hari pada hari Sabtu. Penyelenggara telah berjanji untuk membagikan makanan dan spanduk kepada para pengunjuk rasa untuk meningkatkan semangat mereka di tengah suhu yang sangat dingin di bulan Desember.

    Penyanyi K-pop Yuri dari grup band Girls’ Generation yang lagunya Into the New World telah menjadi lagu protes. Mereka mengatakan bahwa Ia telah membayar makanan untuk para penggemarnya yang menghadiri aksi tersebut.

    “Tetaplah aman dan jaga kesehatan Anda!” katanya secara online.

    Yoon telah bersumpah untuk berjuang sampai menit terakhir dan menggandakan klaim yang tidak mendasar bahwa pihak oposisi bersekongkol dengan musuh-musuh komunis Korea Selatan.

    Pemimpin partai oposisi Partai Demokrat, Lee Jae-myung, telah memohon kepada anggota parlemen PPP yang berkuasa untuk berpihak pada orang-orang yang meratap di jalan-jalan yang membeku. Dua anggota parlemen PPP mendukung mosi tersebut dalam pemungutan suara minggu lalu.

    “Sejarah akan mengingat dan mencatat pilihan Anda,” kata Lee.

    Salah satu anggota parlemen dari pihak oposisi Kim Min-seok mengatakan pada hari Jumat bahwa ia 99% yakin bahwa mosi tidak percaya akan lolos. Jika disetujui, Yoon akan diberhentikan sementara dari jabatannya sementara pengadilan konstitusi Korea Selatan berunding.

    Nantinya, Perdana Menteri Han Duck-soo, akan menjadi presiden sementara. Pengadilan kemudian memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan masa depan Yoon.

    Jika pengadilan mendukung pemecatannya, Yoon akan menjadi presiden kedua dalam sejarah Korea Selatan yang berhasil dimakzulkan setelah pada tahun 2004 lalu presiden Roh Moo-hyun, dilengserkan.

    Roh Moo-hyun diberhentikan oleh parlemen karena dugaan pelanggaran hukum pemilu dan ketidakmampuannya, namun pengadilan konstitusi kemudian mengembalikannya.

    Mahkamah juga saat ini hanya memiliki enam hakim, yang berarti keputusannya harus diambil dengan suara bulat. Jika pemungutan suara gagal, Yoon masih dapat menghadapi tanggung jawab hukum atas upaya darurat militer, kata Kim Hyun-jung, seorang peneliti di Korea University Institute of Law.

    Peringkat persetujuan Yoon telah anjlok menjadi 11% berdasarkan jajak pendapat Gallup Korea yang dirilis pada Jumat. Jajak pendapat yang sama menunjukkan 75% mendukung pemakzulannya.

    Para pengunjuk rasa yang menyerukan pelengseran Yoon selama lebih dari seminggu ini berasal dari berbagai lapisan masyarakat Korea Selatan mulai dari penggemar K-pop yang melambaikan tongkat cahaya hingga para pensiunan dan pekerja kerah biru.

    (luc/luc)

  • Buntut Darurat Militer, Presiden Korsel Hadapi Upaya Pemakzulan Kedua

    Buntut Darurat Militer, Presiden Korsel Hadapi Upaya Pemakzulan Kedua

    Jakarta

    Keputusan kontroversial Presiden Yoon Suk Yeol memberlakukan darurat militer yang pertama sejak empat dekade, menyeret demokrasi Korea Selatan ke jurang krisis politik.

    Kelompok oposisi Sabtu (7/12) silam gagal menjaring pembelot dari Partai Kekuatan Rakyat, PPP, demi mendukung pemakzulan. Tanpa dukungan anggota fraksi pemerintah, kelompok oposisi Korsel kekurangan suara untuk melengserkan Yoon.

    Namun, setelah sepekan melobi, ditambah penyelidikan dugaan makar terhadap Yoon, para analis kini mengatakan bahwa Partai Demokrat berpeluang sukses dalam sidang istimewa kedua.

    Pemungutan suara pemakzulan pada hari Sabtu (14/12) sore, dengan Yoon didakwa dengan “tindakan pemberontakan yang merusak tatanan konstitusional” untuk upayanya memberlakukan darurat militer.

    Dua ratus suara diperlukan agar pemakzulan itu dapat diloloskan, yang berarti anggota parlemen oposisi harus meyakinkan delapan rekan partai yang berkuasa untuk membelot.

    Pada hari Jumat, pemimpin Partai Demokrat, Lee Jae-myung, memohon PPP untuk mendukung pemecatan presiden dari jabatannya.

    “Yang harus dilindungi oleh para anggota parlemen bukanlah Yoon atau Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa, tetapi kehidupan rakyat yang meratap di jalan-jalan yang dingin,” kata Lee.

    Ketat berebut suara

    Dua anggota parlemen partai yang berkuasa mendukung mosi tersebut minggu lalu.

    Dan hingga Jumat siang, tujuh anggota parlemen dari partai berkuasa telah berjanji untuk mendukung pemakzulan.

    Artinya, pemungutan suara akan berlangsung sangat ketat. Namun, anggota oposisi yakin mereka akan memperoleh cukup dukungan.

    Anggota parlemen Kim Min-seok mengatakan pada hari Jumat bahwa dia “99 persen” yakin pemakzulan akan diloloskan.

    Jika lolos, Yoon akan diskors dari jabatannya ketika Mahkamah Konstitusi Korea Selatan bersidang. Perdana Menteri Han Duck-soo akan bertindak sebagai presiden sementara.

    Pengadilan kemudian akan memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan masa depan Yoon. Jika mendukung pemecatannya, Yoon akan menjadi presiden kedua dalam sejarah Korea Selatan yang dimakzulkan.

    Sebuah “pemberontakan” elit politik

    Ada juga preseden bagi pengadilan untuk memblokir pemakzulan. Pada tahun 2004, presiden saat itu Roh Moo-hyun dicopot oleh parlemen karena dugaan pelanggaran hukum pemilu dan ketidakmampuan. Namun Mahkamah Konstitusi kemudian membatalkan pemecatannya.

    Pengadilan saat ini juga hanya memiliki enam hakim, yang berarti keputusan mereka harus bulat.

    Dan jika pemungutan suara gagal, Yoon masih dapat menghadapi “tanggung jawab hukum” atas tawaran darurat militer, kata Kim Hyun-jung, seorang peneliti di Institut Hukum Universitas Korea, kepada AFP.

    “Ini jelas merupakan tindakan pemberontakan,” katanya. “Sekalipun usulan pemakzulan tidak lolos, tanggung jawab hukum Presiden berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana… tidak dapat dihindari.”

    Yoon tetap tidak menyesal dan menantang meski dampak dari darurat militer yang diberlakukannya semakin dalam.

    Dalam pidato yang disiarkan di televisi, ia berjanji pada hari Kamis untuk berjuang “sampai menit terakhir” dan menegaskan kembali klaim yang tidak berdasar bahwa oposisi bersekongkol dengan musuh komunis negara itu.

    Pemulihan demokrasi

    Ribuan orang turun ke jalan di Seoul sejak darurat militer diberlakukan untuk menuntut pengunduran dirinya dan pemenjaraannya.

    Tingkat penerimaan Yoon, yang tidak pernah terlalu tinggi, anjlok hingga 11 persen, menurut jajak pendapat Gallup Korea yang dirilis hari Jumat (13/12).

    Jajak pendapat yang sama menunjukkan 75 persen sekarang mendukung pemakzulannya.

    Para pengunjuk rasa berasal dari berbagai lapisan masyarakat Korea Selatan, mulai dari penggemar K-pop yang melambaikan tongkat cahaya hingga pensiunan dan kaum buruh.

    “Pemakzulan adalah suatu keharusan dan kita harus berjuang tanpa henti,” kata Kim Sung-tae, seorang pekerja berusia 52 tahun di sebuah perusahaan yang membuat suku cadang mobil, kepada AFP.

    “Kami berjuang untuk pemulihan demokrasi,” kata guru sekolah, Kim Hwan-ii. “Saya sangat marah karena kita semua harus membayar harga karena memilih presiden ini.”

    rzn/hp (afp,ap)

    (ita/ita)

  • Dharma Pongrekun Buka-Bukaan Biaya Kampanyenya di Pilkada Jakarta, Miliaran Rupiah hinga Patungan

    Dharma Pongrekun Buka-Bukaan Biaya Kampanyenya di Pilkada Jakarta, Miliaran Rupiah hinga Patungan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Dharma Pongrekun buka-bukaan soal uang yang dikeluarkan untuk biaya kampanyenya di Pilkada Jakarta 2024.

    Seperti diketahui, Dharma maju Pilkada Jakarta 2024 dari jalur independen bermodalkan 677.468 dukungan KTP.

    Purnawirawan jenderal bintang tiga itu didampingi akademikus Kun Wardana Abyoto.

    Tanpa bantuan partai, nyatanya, Dharma-Kun berhasil mendapat 459.230 suara (10,53 persen).

    Padahal survei sejumlah lembaga beberapa pekan sebelum pemungutan suara, menyebut elektabilitas Dharma-Kun hanya antara 3-5 persen.

    Mengarungi sengitnya Pilkada Jakarta 2024, Dharma harus mengeluarkan kocek pribadinya untuk segala kebutuhan sosialisasi.

    Ia mengaku keluar uang sebesar Rp 5 miliar. Namun hal itu belum termasuk sumbangan dari pendukung untuk alat peraga kampanye.

    “Not more than 5 billion. Not more than that (Tidak lebih dari 5 miliar, tidak lebih dari itu). Yakin,” kata Dharma di program Youtube Akbar Faizal Uncensord, tayang Kamis (12/12/2024).

    “Eh ini anunya ya, karena kalau kayak banner apa segala macam mereka pasang sendiri ya itu kalau misalnya dihitung itu saya juga enggak tahu tapi mereka pasang sendiri gitu,” lanjutnya.

    Dharma mengaku membangun sistem desentralisasi untuk partisipasi kampanyenya.

    Maksudnya, para pendukung bebas mengampanyekan dirinya dengan berbagai alat peraga.

    Dharma dan tim hanya menyediakan template fotonya agar seragam satu sama lain.

    “Strategi saya adalah desentralisasi, jadi bagi warga atau rakyat yang ingin membuat menjadi relawan silakan bentuk sendiri.”

    “Ada, justru karena itu ada saya bisa berjalan, kalau itu tidak ada yasudah saya berjalan sendiri,” paparnya.

    Untuk saksi, kubu Dharma mengaku menyiapkan hanya di 9.000 TPS. Itupun, Dharma tidak yakin lengkap.

    Seperti diketahui, jumlah TPS di Pilkada Jakarta 2024 mencapai 14.835 TPS.

    “Jadi kami punya saksi kalau ada semua itu 9.000 TPS,” kata Dharma.

    Dana untuk saksi pun bukan dari Dharma atau Kun, melainkana ada pihak lain yang menyumbang.

    “Dari kawan yang patungan saja untuk itu. Kalau ari saya enggak ada. Justru karena itu ada saya bisa berjalan, Kalau itu tidak ada ya sudah saya jalan sendiri, karena enggak mungkin enggak mungkin mampu,” kata dia.

    Akui Kemenangan Pram-Rano

    Dharma sendiri sudah mengakui kemenangan paslon nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024.

    “Yang terpenting disini kami ingin juga mengucapkan selamat kepada Bapak Pramono Anung dan Bang Doel, yang telah memenangkan kontestasi ini,” kata Dharma saat pembubaran timsesnya di posko pemenangan Jalan Antasari, Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2024).

    Dharma mengatakan, dirinya ikhlas dan happy bisa terlibat di Pilkada Jakarta 2024.

    Ia menegaskan, hal itu bukan semata karena dirinya bisa mendapatkan 459.230 suara atau di angka 10,53 persen. Tetapi karena bisa menyebarkan peringatan tentang ancaman pandemi baru selama keikutsertaannya di Pilkada Jakarta.

    “Kami ikhlas dan kami juga happy, karena selama 10 bulan yang menjadi tujuan utama kami adalah bagaimana kami menyampaikan selama dua bulan penuh, masalah bahaya pandemi dan yang menjadi agenda asing. Yang akan mengancam kedaulatan bangsa serta mengancam jiwa keluarga kita,” ujar Dharma.

    Seperti diketahui, Pram-Rano yang diusung partai parlemen PDIP menang dengan raihan 2.183.239 suara (50,07 persen).

    Sementara, paslon lainnya, nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono mendapat 1.718.160 suara (39,40 persen).

    Paslon nomor 1 ini sendiri diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Kalah Pilkada Jakarta: Dharma Pongrekun Tetap Jaga 10 Persen Pemilihnya, RK Mau Istirahat di Bandung

    Kalah Pilkada Jakarta: Dharma Pongrekun Tetap Jaga 10 Persen Pemilihnya, RK Mau Istirahat di Bandung

    TRIBUNJAKARTA.COM – Sikap berbeda ditunjukkan dua calon gubernur yang sama-sama kalah di Pilkada Jakarta 2024, Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun.

    Ridwan Kamil mengaku ingin istirahat sejenak, pulang ke kampung halaman di Bandung bersama keluarga.

    Sementara, Dharma Pongrekun ingin tetap menjaga warga Jakarta yang telah memilihnya.

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 dimenangkan paslon nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno.

    Paslon yang diusung partai parlemen PDIP itu meraih 2.183.239 suara (50,07 persen).

    Sementara Ridwan Kamil yang bersanding dengan Suswono mendapat 1.718.160 suara (39,40 persen).

    Paslon yang disingkat menjadi RIDO itu diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Sedangkan, paslon jalur independen nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto mendapat 459.230 suara (10,53 persen).

    Ridwan Kamil Mau Istirahat

    Ridwan Kamil sudah mengakui kemenangan Pram-Rano.

    Ia tidak lagi bicara Jakarta setelah kalah di Pilkada Jakarta 2024.

    Suami Atalia Prararatya itu mengatakan, akan kembali ke Bandung, tempat tinggalnya dan keluarga untuk beristirahat.

    Menurutnya kontestasi politik di daerah khusus itu melelahkan karena tensi tingginya.

    “Saya dan Pak Suswono setelah ini tentu akan beristirahat sejenak ya, dengan tensi kemarin yang luar biasa tinggi, kita akan kembali ke keluarga masing-masing.”

    “Dan bagi kami berdua tidak ada kata akhir dalam pengadian kepada bangsa dan negara,” kata Ridwan Kamil, pada konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Gubernur Jawa Barat 2018-2023 itu pun menanggapi kabar soal dirinya yang akan dijadikan meniteri atau wakil menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto setelah kalah di Pilkada Jakarta.

    Ia meminta masyarakat melihat sepak terjangnya di dunia politik.

    Menurutnya, politik adalah jalan untuk menggapai cita-cita bermanfaat buat masyarakat.

    “Tolong lihat sejarah saya masuk politik ya. Saya dulu adalah warga yang banyak kekecewaan lah ya terhadap apa yang banyak kami lihat dan kami dengar, akhirnya saya masuk ke politik.”

    “Politik itu adalah cara kita memperjuangkan cita-cita. Jadi kalau kita memperjuangkan cita-cita, bisa berpolitik tanpa harus namanya berpolitik praktis.”

    “Jadi ada tidak ada takdir di politik praktis, yang namanya memperbaiki, mengurusi, mencintai itu akan menjadi warna pengabdian saya ke masyarakat,” kata pria yang karib disapa Kang Emil itu.

    Kang Emil mengaku tidak pernah mengharapkan jabatan tertentu ketika berpolitik.

    “Tidak ada sedikit pun di benak saya, ‘uh nanti ada jabatan tertentu’, saya masuk ke politik itu bukan cari pekerjaan, itu adalah pintu yang saya ambil untuk pengabdian.”

    “Sebelum orang yang masuk politik, saya orang yang sangat sibuk, setelah tidak ada sekarang mungkin pintu itu, saya tetap sosok yang akan sibuk memberikan kebermanaatan untuk masyarakat,” kata dia.

    Pria bergelar Master of Urban Design dari Universitas California, Berkeley itu juga memastikan dirinya tidak akan menganggur.

    Setidaknya, Kang Emil memiliki tiga pekerjaan yang bisa dan sedang dilakoninya.

    “Saya adalah dosen, saya adalah arsitek, saya juga masih Kurator IKN, jadi mencintai bangsa ini bentuknya banyak. Tidak harus disederhanakan ke yang sifatnya politik praktis,” pungkasnya.

    Dharma Jaga 10 Persen Pemilihnya

    Di sisi lain, Dharma Pongrekun ingin tetap setia kepada pemilihnya.

    “Yang 10 persen ini mereka harus bangga karena mereka adalah orang yang sudah tersadarkan tidak tunduk kepada sembako dan tidak tunduk kepada amplop dan itu besar dan mereka ingin Jakarta ku aman karena Indah adabnya.”

    “Mereka adalah pemenang karena mereka sudah menunjukkan bahwa adab itu adalah hal yang terpenting untuk bangsa,” kata Dharma di program Akbar Faizal Uncensord, tayang Kamis (12/12/2024).

    Purnawirawan jenderal bintang tiga itu bertekad tetap menyuarakan keyakinannya yang ia suarakan sebagai visi misi saat mengarungi Pilkada Jakarta 2024.

    Salah satunya, yakni soal kewaspadaan akan pandemi yang menjadi agenda elite global.

    Menurutnya, isu pandemi penting disuarakan, karena akan berdampak pada banyak hal termasuk ekonomi, sosial dan politik seperti pada Pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu.

    “Saya akan tetap menyampaikan dan menyuarakan apa yang sudah kami bangun. Karena saya hadir saat ini itu mulai dari 2019 sejak saya membuat buku. Buku saya launching kemudian terjadi 2020 pandemi dan ternyata ini berkelanjutan.”

    “Tuhan sedang menggiring saya sampai kepada titik ini dan Tuhan akan terus menggiring saya sampai kepada titik yang sudah ditentukan oleh Dia. Saya sudah punya destiny, kita masing-masing.”

    “Apa yang saya mau saya lakukan adalah tetap menjaga 10 persen ini supaya mereka aman dari pandemi,” jelasnya.

    Dharma ingin para pemilihnya bergantung pada Tuhan tidak takut kepada manusia yang melakukan manipulasi.

    “Saya akan menyiapkan bagaimana mereka jangan lagi penuh dengan ketakutan. Saya akan bukakan hal-hal yang perlu mereka tahu sehingga hidup mereka kembali hanya mengandalkan Allah SWT tidak perlu takut dengan manusia-manusia yang penuh dengan kebohongan, yang otaknya di belakang ingin menghasilkan uang-uang besar, yang akan mereka taruh di bank-bank luar negeri,” kata dia.

    Diketahui, Baik Dharma maupun Ridwan Kamil sama-sama tidak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil rekapitulasi KPU yang menunjukkan kemenangan Pram-Rano satu putaran.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya